5. AKUNTANSI PIUTANG

28
MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL AKUNTANSI PIUTANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH

description

5. AKUNTANSI PIUTANG

Transcript of 5. AKUNTANSI PIUTANG

Page 1: 5. AKUNTANSI PIUTANG

MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL

AKUNTANSI PIUTANG

KEMENTERIAN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH

Page 2: 5. AKUNTANSI PIUTANG

Akuntansi PIUTANG

Page 3: 5. AKUNTANSI PIUTANG

Definisi

• Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

• Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Page 4: 5. AKUNTANSI PIUTANG

• Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

• Klasifikasi.Pungutan terdiri atas :

Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;Piutang Retribusi;Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Page 5: 5. AKUNTANSI PIUTANG

• Klasifikasi.Perikatan terdiri atas :Pemberian Pinjaman;Penjualan;Kemitraan;Pemberian fasilitas

Transfer antar pemerintah terdiri atas :

Piutang Dana bagi hasil;Piutang Dana Alokasi Umum;Piutang Dana Alokasi khusus;Piutang Dana Otonomi Khusus;Piutang Transfer Lainnya;Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;Piutang Transfer Antar Daerah;Piutang Kelebihan Transfer.

Page 6: 5. AKUNTANSI PIUTANG

• Klasifikasi.Tuntutan Ganti Rugi terdiri atas :Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara

Piutang Pendapatan Piutang Pajak Daerah

Piutang RetribusiPiutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Lain-lain PAD yang SahPiutang Transfer Pemerintah PusatPiutang Transfer Pemerintah LainnyaPiutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Pendapatan LainnyaPiutang Lainnya Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

Uang Muka

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut

Page 7: 5. AKUNTANSI PIUTANG

PENGAKUAN PIUTANG

1. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan

penagihan; atau3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

PENGUKURAN

1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding; atau

3. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

.

Page 8: 5. AKUNTANSI PIUTANG

PENGUKURAN

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor.

Pengukuran Piutang atas peristiwa keterjadiannya

Pemberian pinjamanPiutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Page 9: 5. AKUNTANSI PIUTANG

Penjualan• Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah

perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

KemitraanPiutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan

Pemberian fasilitas/jasaPiutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Page 10: 5. AKUNTANSI PIUTANG

PENILAIAN• Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan

(net realizable value).• Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara

nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;3. Kualitas Piutang Diragukan;4. Kualitas piutang Macet.

Page 11: 5. AKUNTANSI PIUTANG

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:

Kualitas Lancar, dengan kriteria:Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atauWajib pajak kooperatif; dan/atauWajib pajak likuid; dan/atauWajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding. Kualitas

Kurang Lancar, dengan kriteria:Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atauWajib pajak kurang kooperatif; dan/atau Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

Page 12: 5. AKUNTANSI PIUTANG

Kualitas Diragukan, dengan kriteria:Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atauWajib pajak tidak kooperatif; dan/atauWajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

Kualitas Macet, dengan kriteria:Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atauWajib pajak tidak ditemukan; dan/atauWajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atauWajib pajak mengalami musibah (force majeure).

Page 13: 5. AKUNTANSI PIUTANG

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;

2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;

3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;

4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Page 14: 5. AKUNTANSI PIUTANG

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No. Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih

1. Lancar 0,5 %

2. Kurang Lancar 10 %

3. Diragukan 50 %

4. Macet 100 %

Page 15: 5. AKUNTANSI PIUTANG

Pengungkapan

• Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

• kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;

• rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

• penjelasan atas penyelesaian piutang;• jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti

rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Page 16: 5. AKUNTANSI PIUTANG

Sistem Akuntansi Piutang SKPD

Pihak Pihak Yang terkait1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD).2. Bendahara Penerimaan SKPD.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR Daerah)SP2DDokumen yang dipersamakan

Dokumen yang digunakan

Page 17: 5. AKUNTANSI PIUTANG

Jurnal StandarPada saat SKPD menerbitkan SKR Daerah oleh SKPD mencatat dengan jurnal standar :Jurnal LO dan Neraca

TanggalNo

Bukti

Kode Rekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXX

X.X.X.XX.XX Piutang …. XXX

X.X.X.XX.XX Pendapatan …. LO XXX

Pada saat SKPD menerima pembayaran dari wajib retribusi maka SKPD mencatat dengan jurnal standar :

Jurnal LO dan Neraca

TanggalNo

Bukti

Kode Rekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXXX.X.X.XX.XX Kas bend pengeluaran XXX

X.X.X.XX.XX Piutang…… XXX

Page 18: 5. AKUNTANSI PIUTANG

Jurnal LRA

TanggalNo

Bukti

Kode Rekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXX

X.X.X.XX.XX Perubahan SAL XXX

X.X.X.XX.XX Pendapatan ….LRA XXXPada saat diterima Nota Kredit dari bank dimana wajib retribusi melakukan pembayaran langsung ke rek bendahara penerimaan atas pendapatan maka SKPD akan mencatat jurnal standar :

Jurnal LO dan Neraca

TanggalNo

Bukti

Kode Rekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXXX.X.X.XX.XX Kas bend pengeluaran XXX

X.X.X.XX.XX Pendapatan …LO XXX

Page 19: 5. AKUNTANSI PIUTANG

Jurnal LRA

TanggalNo

Bukti

Kode Rekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXX

X.X.X.XX.XX Perubahan SAL XXX

X.X.X.XX.XX Pendapatan ….LRA XXXPada saat diterima Nota Kredit dari bank dimana wajib retribusi melakukan pembayaran langsung ke rek bendahara penerimaan atas piutang maka SKPD akan mencatat jurnal standar :

Jurnal LO dan Neraca

TanggalNo

Bukti

Kode Rekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXXX.X.X.XX.XX Kas bend pengeluaran XXX

X.X.X.XX.XX Piutang ……… XXX

Page 20: 5. AKUNTANSI PIUTANG

Jurnal LRA

TanggalNo

Bukti

Kode Rekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXX

X.X.X.XX.XX Perubahan SAL XXX

X.X.X.XX.XX Pendapatan ….LRA XXXSistem Akuntansi Piutang PPKD

Pihak Pihak Terkait1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)2. Bendahara Penerimaan

Dokumen yang digunakan :1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)2. Bendahara Penerimaan

Page 21: 5. AKUNTANSI PIUTANG

Dokumen yang digunakan :

Uraian DokumenPiutang Pajak Daerah SKP Daerah/SKPDKB/Dokumen

yang dipersamakan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil RUPS/Dokumen yang dipersamakan

Piutang Lain-lain PAD yang sah:

Jasa Giro/Bunga deposito Nota Kredit/sertifikat deposito/dokumen yang

dipersamakan

Tuntutan Ganti kerugian daerah SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dok

umen yang dipersamakan

Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan Keputusan Pengadilan/Dokumen yang

dipersamakan

Page 22: 5. AKUNTANSI PIUTANG

Uraian DokumenPiutang Transfer Pemerintah Pusat :

Bagi Hasil Pajak PMK Bukan hasil pajak PMK DAU Perpres DAK PMK Bukan hasil pajak PMKPiutang Transfer Pemerintah Lainnya:

Dana Otsus PMK Dana Penyesuaian PMK Piutang Dana Bos Kurang Salur Keputusan Kepala

Daerah/PMK/Dokumen yang dipersamakan

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Bagi Hasil Pajak Keputusan Kepala

Daerah/Dokumen yang

dipersamakan Bantuan Keuangan Keputusan Kepala

Daerah/Dokumen yang

dipersamakan

Page 23: 5. AKUNTANSI PIUTANG

Uraian Dokumen Bantuan Keuangan Keputusan Kepala Daerah/Dokumen

yang dipersamakan

Piutang Pendapatan Lainnya Dokumen yang dipersamakan

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Surat keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

Surat Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Kontrak/Perjanjian Penjualan secara anggsuran/Dokumen yang dipersamakan

Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Surat Keputusan Pembebanan kerugian/Dokumen yang dipersamakan

Uang Muka SP2D/Nota Debet/Dokumen yang dipersamakan

Page 24: 5. AKUNTANSI PIUTANG

Jurnal StandarTelah diterbitkan SKP Daerah Pajak Hotel dan wajib pajak belum melakukan pembayaran maka fungsi akuntansi akan melakukan jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

TanggalNo

Bukti

Kode Rekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXX

X.X.X.XX.XX Piutang …. XXX

X.X.X.XX.XX Pendapatan …. LO XXXTelah diterima Nota Kredit dari bank/ Bukti tanda terima pembayaran/bukti penerimaan kas/dokumen yang dipersamakan dimana wajib pajak melakukan pembayaran atas piutang pajak ke bendahara penerimaan maka fungsi akuntansi melakukan jurnal standar :

Page 25: 5. AKUNTANSI PIUTANG

Jurnal LRA

TanggalNo

Bukti

Kode Rekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXX

X.X.X.XX.XX Perubahan SAL XXX

X.X.X.XX.XX Pendapatan ….LRA XXX

Jurnal LO dan Neraca

TanggalNo

Bukti

Kode Rekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXXX.X.X.XX.XX Kas di kas daerah XXX

X.X.X.XX.XX Piutang ……… XXX

Page 26: 5. AKUNTANSI PIUTANG

Jurnal StandarTelah diterima dokumen berupa PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala Daerah/Kontrak/Surat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan dan belum diterima pembayaran maka fungsi akuntansi akan melakukan jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca

TanggalNo

Bukti

Kode Rekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXX

X.X.X.XX.XX Piutang …. XXX

X.X.X.XX.XX Pendapatan …. LO XXXTelah diterima Nota Kredit dari bank/ Bukti tanda terima pembayaran/bukti penerimaan kas/dokumen yang dipersamakan dimana terjadi pemindah bukuan ke kas daerah, oleh itu bendahara penerimaan akan mencatat sebagai penerimaan kas untuk pelunasan piutang maka fungsi akuntansi melakukan jurnal standar :

Page 27: 5. AKUNTANSI PIUTANG

Jurnal LRA

TanggalNo

Bukti

Kode Rekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXX

X.X.X.XX.XX Perubahan SAL XXX

X.X.X.XX.XX Pendapatan ….LRA XXX

Jurnal LO dan Neraca

TanggalNo

Bukti

Kode Rekening Uraian Debit Kredit

XXXXX XXXXXX.X.X.XX.XX Kas di kas daerah XXX

X.X.X.XX.XX Piutang ……… XXX

Page 28: 5. AKUNTANSI PIUTANG

TERIMA KASIH