3 Pajak Internasional edit.doc
-
Upload
andiandakacong -
Category
Documents
-
view
266 -
download
0
Transcript of 3 Pajak Internasional edit.doc
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
1/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
Kata Pengantar
Kepala Pusat Pendidikan Dan Latihan Pajak
Dunia tidak atau belum mempunyai UU Pajak Internasional yang berlaku sebagai
Hukum Positif dan hal itu sulit untuk diwujudkan karena tiap Negara mempunyai
system dan cara yang berbeda untuk mensejahterakan rakyat.
Dibidang Perpajakan tiap Negara mempunyai hak menentukan sendiri UU Pajaknya
sesuai dengan kondisi masing-masing Negara. emang telah ada Perjanjian
Perpajakan antara Indonesia dengan berbagai Negara yang mengatur pada
umumnya mengenai Pajak Penghasilan! tetapi masih banyak yang tidak diatur
disana. Disamping itu Perjanjian Perpajakan belum meliputi semua Negara.
"ebutuhan Pajak Internasional untuk keperluan peserta Diklat #eknis $ubstantif
$pesialisasi %D#$$& PPh #ingkat enengah dan #ingkat #inggi adalah aplikasi UU
Pajak Indonesia terhadap Penghasilan 'ajib Pajak Dalam Negeri yang berasal dari
(uar Negeri dan Penghasilan 'ajib Pajak (uar Negeri yang diterima dari Indonesia.
odul ini sudah mencakup hal tsb diatas! disamping itu juga odul ini berisi
pengetahuan yang berkaitan dengan #ransfer Pricing! "urs )aluta *sing! $tandar
Pengajian "arya asing! (oan dan +rant serta ,entuk Usaha oin peration. leh
karena itu tentu saja bukan Pajak Internasional #eori yang diajarkan di Perguruan
#inggi.
udah-mudahan odul ini dapat bermanfaat bagi peserta Diklat yang dilapangan
apabila menemui hal-hal yang berkaitan dengan isi modul ini! untuk dapat
menerapkan sesuai dengan UU Pajak Indonesia dengan tepat.
akarta! ei /010"epala Pusdiklat Pajak!
Dr Chaizi NasuchaNIP 123/0102124105100/
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH i
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
2/76
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
3/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
DA"TAR II
"ata Pengantar dari "epala Pusdiklat Perpajakan 88888888888888
i
"ata Pengantar dari Penulis 8888888888888888888888..
ii
Daftar isi 888888888888888888888888888888
iii
Pendahuluan 8888888888888888888888888888..
1
"egiatan ,elajar 1 Pajak Internasional 888888888888888888.
9
"egiatan ,elajar / Perjanjian Perpajakan 88888888888888888.
4
"egiatan ,elajar 5 #ransfer Princing 8888888888888888888
1/
"egiatan ,elajar 9 "urs )aluta *sing 888888888888888888..
/0
"egiatan ,elajar 3 $tandar +aji "aryawan *sing 88888888888888
/3
"egiatan ,elajar 6 Pemajakan 'ajib Pajak Dalam Negeri yang mendapatkan
Penghasilan dari (uar Negeri 88888888888888.
/7
"egiatan ,elajar 7 Pemajakan 'ajib Pajak (uar Negeri atas penghasilan dari
Indonesia 8888888888888888888888.
54
"egiatan ,elajar 4 Pemajakan 'P ,entuk Usaha #etap %,U#& 88888888...91
"egiatan ,elajar 2 Pemajakan atas 'P Penanaman odal *sing %P# P*&88...
35
"egiatan ,elajar 10 Pemajakan atas ,entuk Usaha "erjasama %oint peration&
32
"egiatan ,elajar 11Pemajakan Perusahaan Proyek Pemerintah dengan Dana
,antuan (uar Negeri 88888888888888888..
6/
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH iii
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
4/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
#est :ormatif 8888888888888888888888888888..
63
Umpan ,alik #indak (anjut .......................................................................................
62
Daftar Pustaka 8888888888888888888888888888
70
(ampiran 1 Pedoman $tandar gaji "aryawan *sing 8888888888888.
71
(ampiran / #arif PPH Pasal /6 atas ,unga! ;oyati! Di
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
5/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
PENDA#ULUAN
$% Deskripsi ingkat%
udul modul ini adalah Pajak Internasional. leh karena itu! kita akan berpikir
bahwa modul ini akan membahas aturan-aturan pajak yang berlaku secara
internasional! atau bagaimana cara pemungutan pajak oleh suatu negara yang
ada kaitannya dengan transaksi internasional atau wajib pajak suatu negara
melakukan suatu kegiatan usaha di negara lain.
"ita mengetahui bahwa tidak ada atau belum ada hukum positif di bidang
perpajakan yang berlaku umum di semua negara. "alau demikian! bagaimana
cara pemungutan pajak oleh suatu negara apabila menyangkut transaksi
internasional yang tentu saja sangat tergantung pada Undang-Undang Pajak
suatu negara dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan internasional yang
telah ada dan memperhatikan perjanjian perpajakan antar negara.
&% Rele'ansi Diklat
odul ini dipakai pada diklat yang pesertanya berasal dari Direktur enderal
Pajak dan kegunaannya supaya peserta diklat menguasai mata pelajaran ini
dan bagaimana cara pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak
Indonesia termasuk wajib pajak yang memiliki transaksi internasional.
$eperti kita ketahui dalam rangka menetapkan pajak terhutang diwilayah
;epublik Indonesia! Undang-Undang Pajak Indonesia berlaku sepenuhnya.
"husus bagi negara-negara yang telah mengadakan perjanjian perpajakan
dengan Indonesia! maka kedudukan perjanjian perpajakan lebih tinggi dari
Undang-Undang Pajak Indonesia.
Undang-Undang Pajak Indonesia yang dimulai dari reformasi perpajakan %1249&dan secara terus menerus diadakan perubahan sesuai dengan perkembangan
jaman. $ampai dengan saat ini UU Pajak terdiri dari=
1. "etentuan Undang-Undang Pajak :ormal!
a. Undang-Undang Nomor 6 #ahun 1245 tentang "etentuan Umum dan
#atacara Perpajakan! yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
#ahun 1229 dan Undang-Undang Nomor 16 #ahun /000! terakhir dengan
UU No. /4 #ahun /007.
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 1
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
6/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
b. Undang-Undang Nomor 12 #ahun 1227 tentang Panagihan Pajak dengan
$urat Paksa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 #ahun
/000.
c. Undang-Undang nomor 17 #ahun 1227 tentang ,adan Penyelesaian
$engketa Pajak yang telah dicabut diganti dengan! Undang-Undang Nomor
19 #ahun /00/ tentang Pengadilan Pajak.
/. "etentuan Undang-Undang Pajak ateriel!
a. Undang-Undang Nomor 7 #ahun 1245 tentang Pajak Penghasilan! yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 #ahun 1221! Undang-
Undang Nomor 7 #ahun 1221! Undang-Undang Nomor 10 #ahun 1229 dan
Undang-Undang Nomor 17 #ahun /000. #erakhir dgn UU Nomor 56 #ahun
/004
b. Undang-Undang Nomor 4 #ahun 1245 tentang pajak Pertambahan Nilai
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1229 dan
Undang-Undang Nomor 14 #ahun /000! UU No. /4 tahun /007 dan terakhir
dengan UU No. 9/ #ahun /002.
c. Undang-Undang Nomor 1/ #ahun 1243 tentang Pajak ,umi dan ,angunan!
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1/ #ahun 1229.d. Undang-Undang Nomor 15 #ahun 1243 tentang ,ea eterai.
e. Undang-Undang Nomor /1 #ahun 1227 tentang ,ea Perolehan Hak atas
#anah dan ,angunan! yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor /0
#ahun /000.
f. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1227 tentang Pajak Daerah dan ;etribusi
Daerah! yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor /4
#ahun /002.
(% Tujuan Instruksi)nal U*u*
$etelah peserta Diklat mengikuti mata pelajaran ini! diharapkan dapatmengetahui dan menjelaskan bagaimana pemungutan pajak apabila
menyangkut transaksi internasional menurut UU Pajak Indonesia.
+% Tujuan Instruksi)nal Khusus%
$etelah peserta Diklat mengikuti mata pelajaran ini. Diharapkan dapat
menghitung pajak yang terutang dengan benar apabila 'ajib Pajak
mendapatkan penghasilan lintas negara dengan memperhatikan Perjanjian
Perpajakan.
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 2
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
7/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
KEGIATAN ,ELA-AR $
PA-AK INTERNAI.NAL
$% U/U/
Pajak Internasional adalah suatu pengetahuan yang mempelajari penerapan
peraturan perpajakan secara internasional pada orang pribadi atau badan usaha
yang terutang pajak dalam lalu lintas internasional %lintas negara&.
Dalam era globalisasi! perdagangan internasional atau perdagangan lintas
negara sudah menjadi hal yang umum! dimana penduduk suatu negara
melakukan kegiatan usaha di negara lain atau sebaliknya menerima
penghasilan dari Negara lain sudah merupakan hal yang umum.
*pabila dua otoritas negara saling berhadapan dimana masing-masing negara
berdaulat %sou&! maka tidak dapat disangkal akibatnya
terjadi pergesekan %konflik& yang pada umumnya berdampak menjadi pajak
berganda %double ta>ation&.
Ga*0ar $
INDN?$I* *?;I"*
$?;I"*#
"onflik %pajak berganda&
#iap negara akan mempertahankan prinsip atas a@as pengenaan pajak masing-
masing! tetapi juga tidak dapat dilupakan bahwa setiap negara ingin berbuat
baik kepada negara lain %bermasyarakat&.$ampai dengan saat ini dunia belum mempunyai Hukum Pajak Internasional
%hukum yang berlaku secara internasional& yang mengatur pengenaan pajak
apabila terjadi transaksi antar negara %Internasional&.
&% ,agai*ana Negara /engurangi Da*pak Pajak ,erganda%
*da tiga cara yang dipakai oleh negara-negara untuk menghindari atau
mengurangi dampak pajak berganda untuk melindungi penduduk suatu negara =
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 3
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
8/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
Pertama, ikut serta dalam pertemuan internasional %kon
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
9/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
d. Pasal 3 = bjek Pajak ,emtuk Usaha #etap
e. Pasal /1 ayat / = Pengecualian $ebagai Pemotong Pajak.
f. Pasal /9 = Pengkreditan #erbatas %ordinary ta> credit&
g. Pasal /6 ayat 1!/ = Pemotong Pajak atas Penghasilan yang diterima
oleh $ubjek Pajak (uar Negeri
h. Pasal /6 ayat 9 = (aba setelah pajak dari ,entuk Usaha #etap
i. Pasal 5/ * = Pemerintah berwenang melakukan perjanjian
perpajakan dengan negara lain
/. ,idang Pajak Pertambahan Nilai %Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai&
a. Pasal 9 ayat 1 huruf d = Pemanfaatan ,arang "ena Pajak tidak
berwujud dari luar pabean di dalam daerah
pabean
b. Pasal 9 ayat 1 huruf e = Pemanfaatan asa "ena pajak dari luar
daerah pabean di dalam daerah pabean
c. Pasal 9 ayat 1 huruf f = ?kspor barang kena pajak berwujud oleh
Pengusaha "ena Pajak
d. Pasal 9 huruf 1 huruf g = ?kspor barang kena pajak tidak berwujud oleh
Pengusaha "ena Pajak
e. Pasal 9 ayat 1 huruf h = ?kspor jasa kena pajak oleh Pengusaha "ena
Pajak
Ketiga, antar negara mengadakan perjanjian perpajakan %ta> treaty& yang kita
sebut dengan Perjanjian Penghindaran Pajak ,erganda dan Pencegahan
Pengelakan Pajak %P5,&. dengan maksud untuk melindungi penduduk suatu
negara supaya jangan menanggung pajak dari dua atau lebih otoritas pajak
%dalam negeri dan luar negeri& yang disebut pajak berganda. Dalam hal telahada perjanjian perpajakan maka pemungutan pajak berdasarkan perjanjian
perpajakan %kedudukan perjanjian perpajakan lebih tinggi& dari Undang-Undang
Pajak Nasional suatu Negara! Indonesia sampai saat ini telah mengadakan
persetujuan penghindaran Pajak ,erganda %P5,& dengan 34 Negara.
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 5
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
10/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
(% Latihan
1. *pa sebabnya diperlukan Hukum Pajak Internasional padahal kita
mengetahui tiap Negara mempunyai kedaulatan sendiri-sendiri dalam
menjalankan pemerintahannya.
/. ,agaimana cara negara melindungi penduduknya apabila mengalami
pengenaan pajak berganda atas transaksi internasional.
5. *pakah kon
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
11/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
KEGIATAN ,ELA-AR &
PER-AN-IAN PERPA-AKAN
$% U/U/
Pada umumnya diadakan perjanjian perpajakan antar negara %bilateral atau
multilateral& untuk menghindari A mengurangi dampak pajak berganda yang
dialami oleh penduduk suatu negara yang melakukan transaksi internasional
%antar negara&.
Pajak berganda yuridis %yuridical double ta>ation& adalah pengenaan pajak oleh
dua atau lebih administrasi pajak terhadap subjek pajak yang sama! atas objek
pajak yang sama mengenai jenis pajak yang sama dan dalam priode yang
identik.
Pajak berganda ekonomis %economic double ta>ation& adalah pengenaan pajak
oleh dua atau lebih administrasi pajak terhadap subjek pajak yang berlainan!
atas objek pajak yang sama mengenai jenis pajak yang sama dalam periode
yang identik.
#imbulnya pajak berganda disebabkan perbedaanA persamaan penerapan a@as
pengenaan pajak yang dilakukan oleh tiap negara berdaulat %souation on income and capital dari
rgani@ation :or ?conomic Cooperation and Deation con
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
12/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
diharapkan dapat menguntungkan baik pihak de
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
13/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
Pasal 11 ,unga.
Pasal 1/ ;oyalty.
Pasal 15 "euntungan karena pemindahan tanganan harta.
Pasal 19 Pekerjaan bebas.
Pasal 13 Hubungan pekerjaan.
Pasal 16 Pembayaran penghasilan direktur.
Pasal 17 Para artis dan olahragawan.
Pasal 14 Pensiun.
Pasal 12 abatan Pemerintah.
Pasal /0 ahasiswa dan pelajar.
Pasal /1 Penghasilan lain-lain.
,a0 I3 PA-AK ATA KEKA4AAN%
Pasal // "ekayaan.
,a0 3 /ET.DE PENG#INDARAN PA-AK ,ERGANDA%
Pasal /5* etode pembebasan %e>emption method&
Pasal /5, etode pengkreditan pajak %credit method&.
,a0 3I KETENTUAN K#UU%
Pasal /9 Non diskriminasi.
Pasal /3 Prosedur kesepakatan bersama.
Pasal /6 Pertukaran informasi.
Pasal /7 Para Diplomat dan Pejabat "onsular.
Pasal /4 Perluasan wilayah berlaku perjanjian.
,a0 3II KETENTUAN PENUTUP%
Pasal /2 ,erlakunya perjanjian.
Pasal 50 Penghentian perjanjian.
Hampir semua perjanjian perpajakan Indonesia dengan Negara partner memakai model ini.
9. UN /)del
UDU( D*N P;?*,U(?
Pasal 1 rang dan badan yang tercakup dalam perjanjian.
Pasal / Pajak-Pajak yang tercakup dalam persetujuian
Pasal 5 Definisi- definisi umum
Pasal 9 Penduduk
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 9
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
14/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
Pasal 3 ,entuk Usaha #etap
Pasal 6 Penghasilan deari harta tak gerak
Pasal 7 (aba Usaha
Pasal 4 Perkapalan dan pengangkutan udara
Pasal 2 Perusahaan- perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa
Pasal 10 Di
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
15/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
5. Perjanjian perpajakan tidak mencantumkan saksi pada pasal-pasalnya
kecuali batasan berlakunya perjanjian perpajakan ini. *pakah berarti boleh
saja sebuah Negara partner tidak mematuhi perjanjian perpajakan ini.
5% Rangku*an
*da / %dua& bentuk perjanjian perpajakan yaitu odel ?CD dan odel United
Nation! yang dapat dipakai sebagai acuan apabila suatu negara akan
melakukan perjanjian perpajakan.
?CD odel A draf of double ta>ation on income and capital dari rgani@ation
for ?conomic Cooperation and Deation con
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
16/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
KEGIATAN ,ELA-AR (
TRAN"ER PRINCING
$% U/U/
$ecara umum transfer princing merupakan jumlah harga atas penyerahan
%transfer& barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh
kedua belah pihak dalam transaksi bisnis maupun finasial +unadi = 1227
enurut #surumi 1249! transfer princing adalah harga yang diperhitungkan
untuk pengendalian manajemen %management control& atas transfer barang dan
jasa dalam satu grup perusahaan. #ransfer princing tersebut bermula dari usaha
pengendalian yang dilakukan oleh satu pihak pada pihak lainnya melalui
pemilikan saham! misalnya antara induk dengan anak perusahaan atau antar
perusahaan affiliasinya.
Dalam arti yang lebih luas! transfer princing termasuk penentuan harga antara
beberapa entitas! yang secara hukum pemiliknya bisa sama ataupun berbeda
%'isselink! 1272&
Di lain pihak istilah transfer princing dikaitkan dengan sesuatu rekayasa
manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artificial!
mengupayakan agar perusahaan rugi serta menghindari pajak atau bea masuk
di satu negara.
Istilah lain dari transfer princing juga disebut intercompany princing!
intercorporate princing! interdi
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
17/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
7. emperkecil akibat pembatasan! ketidakpastian atas risiko kegiatan usaha
perusahaan luar negeri.
Dari uraian diatas terlihat bahwa praktek transfer princing yaitu perbedaan harga
pasar dengan harga yang disepakati! didorong oleh alasan pajak %ta> moti moti
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
18/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
menumbuhkembangkan pangsa pasar impor dan ekspor untuk memaksimalisasi
keuntungan.
$uatu studi yang dilakukan di *merika! Canada! Inggris! erman dan beberapa
negara ?ropa serta epang menunjukkan bahwa pada tahun 1270-an sekitar
73E dari perdagangan internasional %eksporAimpor& negara-negara tersebut
dilakukan antar perusahaan yang tergabung dalam Perusahaan ulti
Internasional. #ransfer princing sebagai piranti pengukur hak dan kewajiban
antar mereka merupakan hal yang penting dan pada hakekatnya perusahaan-
perusahaan di berbagai negara tersebut berada di bawah kepemilikan atau
penguasaan yang sama yang kurang lebih di kendalikan oleh perusahaan induk.
oti
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
19/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
(% Pinja*an antar perusahaan6
Pinjaman langsung merupakan pinjaman yang diberikan langsung oleh induk
perusahaan kepada anak perusahaan! antar anak perusahaan atau antar
anak perusahaan dengan induk perusahaan. Dengan penyertaan modal
pada anak perusahaan! induk perusahaan akan menerima di
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
20/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
#ransfer princing yang dapat merugikan pemungutan pajak oleh suatu negara
dapat terjadi karena disparitas tarif Pajak Penghasilan %Indonesia /4E
$ingapura /7E! Hongkong 14E dan #aiwan /3E&
,eberapa petunjuk telah terjadi rekayasa harga transaksi %transfer princimg&
yang merugikan.
Pengalaman perlakuan perusahaan di Indonesia sebagai berikut
a. 'alapun perusahaan dalam keadaan merugi terus menerus dari tahun ke
tahun! namun tetap terjadi pembayaran royalty atau imbalan tekhnis dan
jasa lainnya dari perusahaan di Indonesia ke induk atau ke perusahaan
lainnya dalam satu group
b. $truktur modal perusahaan lebih condong kepada pembiayaan dengan
pinjaman di banding dengan modal sendiri
c. Pembayaran di ha
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
21/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
wajar %debt to euity ratio&. *pabila perbandingan tersebut sangat besar!
melebihi batas-batas kewajaran! maka penghitungan penghasilan kena
pajak dilakukan menurut standar akutansi yaitu meliputi kewajaran atau
kela@iman usaha menurut adat kebiasaan atau praktik menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan yang sehat dalam dunia usaha.
5. Penjelasan Pasal 14 ayat / UU PPh menjelaskan sebagai berikut
Untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak! maka terhadap
penanaman modal di luar negeri yang dilakukan oleh 'ajib Pajak dalam
negeri! selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek! enteri
"euangan berwenang untuk menentukan saat diperolehnya di
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
22/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
*greement& yaitu kesepakatan antara 'ajib Pajak dengan Direktur enderal
Pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkannya! jumlah royalty
dan lain-lain kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
%related parties& bersifat Unilateral atau ,ilateral apabila kesepakatan itu
antara Direktur enderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain yang
menyangkut 'ajib Pajak yang berada di wilayah yurisdiksinya.
(% Latihan
a. *pa yang dimaksud dengan transfer princing J
b. *pakah selamanya transfer princing itu dilakukan untuk menghindar atau
mentgurangi pajak terutang.
c. ,agaimana UU Pajak Indonesia mengantisipasi apabila ditemukan praktek
transfer princing yang mengakibatkan pengurangan pajak secara tidak
sepatutnya.
+% Rangku*an
#ransfer princing yang istilah lain disebut intercompany princing! intercorporate
princing! interdi
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
23/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
KEGIATAN ,ELA-AR +
KUR 3ALUTA AING
$% U/U/
#idak dapat dihindari bahwa transaksi yang terjadi di Indonesia tidak hanya
dilakukan dengan mata uang ;upiah tetapi dapat juga di lakukan dalam mata
uang asing! walaupun sebenarnya hanya mata uang ;upiah yang dianggap
sebagai alat pembayaran yang syah.
Undang-Undang Pajak Indonesia dalam Pasal /4 ayat 5 Undang-Undang
"etentuan Umum dan #atacara Perpajakan menyebutkan bahwa Gpembukuan
atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia! dengan menggunakan
huruf latin! angka arab! satuan mata uang rupiah! dan di susun dalam bahasa
Indonesia atau bahasa asing yang di i@inkan oleh enteri "euangan.
Dalam perkembangannya mata uang asing pun dapat dipakai dalam
pembukuan yaitu U$ Dollar dan bahasa asing yaitu ,ahasa Inggris dengan
terlebih dahulu memohon ijin pada awal tahun bukuA awal pendirian perusahaan!
dan apabila 'ajib Pajak telah mendapat i@in dari enteri "euangan maka
pembukuan dapat dibuat dalam ,ahasa Inggris dan mata uang U$ Dollar.
Dalam hal terjadi transaksi yang menggunakan mata uang asing maka untuk
dapat membukukan transaksi tersebut diperlukan sarana %kon
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
24/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
$edang "urs tetap ditetapkan setiap tahun pada saat pembuatan (aporan
"euangan %akhir tahun buku& $ekali perusahaan sudah menetapkan kurs
yang akan dipakai dalam pembukuan harus tetap konsisten dalam
pemakaian kurs tersebut.
Dalam hal perusahaan dii@inkan memakai mata uang asing dalam
pembukuannya! maka untuk menyusun laporan keuangan dalam bahasa
Imdonesia dan mata uang rupiah maka terlebih dahulu dikon
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
25/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
4. Kurs Menteri Keuangan.
Ditetapkan setiap akhir minggu yang berlaku 1 %satu& minggu %senin sAd
minggu& berikutnya! dipakai sebagai dasar untuk menghitung atau
pelunasan pajak terutang! seperti transaksi impor %,ea asuk! ,ea asuk
#ambahan! Pajak Pertambahan Nilai! Pajak Penjualan ,arang ewah! Pajak
Penghasilan Ps. //& yang tertera dalam Pemberitahuan Impor ,arang %PI,&.
Disamping itu dipakai juga sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang
apabila transaksi menggunakan mata uang asing seperti
a. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan ,arang ewah atas
penyerahan ,arang kena Pajak A asa "ena Pajak didalam negeri yang
memakai )aluta asing
b. Pajak penghasilan Ps. /1A/6! dan Ps. /5A/6 atas transaksi yang
memakai )aluta asing.
Contoh Nilai Tukar (Kurs) Menteri keuangan;
"eputusan enteri "euangan Nomor 10A".11A/010 tanggal 12 *pril /010
tentang nilai kurs sebagai Dasar Pelunasan ,ea asuk! Pajak Pertambahan
Nilai ,arang dan asa dan Pajak Penjualan ,arang ewah! Pajak akspor
dan Pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 12 sampai dengan /3
*pril /010.
1. ;p 2.014!00 untuk dollar *merika $erikat %U$D& 1!-
/. ;p 4.900!/7 untuk dollar *ustralia %*UD& 1!-
5. ;p 7.766!55 untuk dollar Canada %C*D& 1!-
9. ;p 1.16/!07 untuk dollar Hongkong %H"D& 1!-
3. ;p /.926!34 untuk ringgit alaysia %L;& 1!-
6. ;p 6.795!79 untuk dollar selandia ,aru %NMD& 1!-
7. ;p 15.215!55 untuk poundsterling Inggris %+,P& 1!-4. ;P 3.71/!54 untuk dolar $ingapura %$+D& 1!-
2. ;p 2.647!4/ untuk Len epang %PL& 100!-
10. ;p 1/./61!91 untuk ?U; %?U;& 1.-
Perlu diketahui bahwa pembukuan dalam buku penjualan tetap memakai
kurs pembukuan sedang sebagai dasar untuk menghitung pajak tetap
memakai kurs enteri "euangan.
Contoh Penghitungan :
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 21
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
26/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
Dibayar sewa kantor untuk / %dua& tahun sebesar U$ /0.000!- pada hari
ini! dibukukan sebagai biaya sewa sesuai dengan kurs pembukuan sebesar.
/0.000 > ;p. 2.053!- O ;p. 140.700.000!- %;p. 2.053!- adalah kurs tengah
,ank Indonesia&! sedang PPh Pasal /5 %sewa& yang terutang dan harus
dipotong adalah sebesar 10E > /0.000!- > ;p. 2.014!- O ;p. 14.056.000!-
%;p.2.014!- adalak "urs enteri "euangan&.
(% Latihan
1. Contoh Penghitungan aba Karena !elisih Kurs.
Uang hasil penjualan barang beberapa waktu yang lalu sebesar U$D
100. telah dibukukan berdasarkan kurs pembukuan %kurs tengah ,ank
Indonesia& pada waktu itu sebesar ;p. 230.000!- dan pada hari ini di
tukarkan ke P# *yu as menjadi sebesar ;p. 2.0/0.000!- maka terdapat
rugi karena selisi kurs sebesar ;p. 94.000!-
". Contoh Penghitungan #ia$a !e%a &ang 'iba$ar alas.
Dibayar sewa kantor untuk / %dua& tahun sebesar U$ /0.000!- pada
hari ini! dibukukan sebagai biaya sewa sesuai dengan kurs pembukuan
sebesar.
/0.000 > ;p. 2.053!- O ;p. 140.700.000!- %;p. 2.053!-adalah kurs tengah
,ank Indonesia&! sedang PPh Pasal /5 %sewa& yang terutang dan harus
dipotong adalah sebesar 10E > /0.000!- > ;p. 2.014!- O ;p.
14.056.000!- %;p.2.470!- adalak "urs enteri "euangan&.
. Contoh Penghitungan Pa*ak+Pa*ak atas m-or.
Cost Insurance :reight atas Impor barang dari *merika $erikat sebesar U$ 13.000!- Diketahui , 100E! ,# 30E! PPN Impor 10E! PPh. Ps.
// Impor sebesar /!3E pada saat itu "urs enteri "euangan sebesar
;p. 2.014!- sedang kurs jual ,ank De ;p. 2.014!- O ;p. 153./70.000!-
,ea asuk 100 E > ;p. 153./70.000!- O ;p. 153./70.000!-
,ea asuk #ambahan 30 E > ;p. 153./70.000!- O ;p. 67.653.000!-
Nilai Impor O ;p. 554.173.000!-
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 22
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
27/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
PPN Impor 10 E > ;p. 554.173.000!- O ;p. 55.417.300!-
PPh Pasal // Impor /!3 E > ;p. 554.173.000!- O ;p. 4.939.573!-
$edangkan untuk membukukan harga pokok barang impor tersebut
adalah sebagai berikut
Harga pokok barang %Cost Insurance and :reight& sebesar 13.000 > ;p.
2.110!- O ;p. 156.630.000!- ditambah dengan ,ea asuk dan ,ea
asuk #ambahan sehingga menjadi ;p. /0/.203.000!- %;p. 2.110!-
adalah kurs jual ,ank De
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
28/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
TANDAR GA-I KAR4A7AN AING
$% U/U/
Lang dimaksud dengan standar gaji karyawan asing adalah besaran
penghasilan bruto 1 %satu& bulan sehubungan dengan pekerjaan berupa gaji dan
imbalan lain yang diterima atau diperoleh karyawan asing yang bekerja dalam
bidang-bidang di luar bidang pengeboran minyak dan gas bumi. Pedoman
standar gaji karyawan asing ini digunakan dalam hal
a. #erdapat pentunjuk bahwa pembukuan 'ajib Pajak tidak benar sehingga
tidak dapat dihitung besarnya pajak yang seharusnya terhutang.
b. Diperoleh bukti yang menunjukan bahwa terdapat pembayaran gaji
karyawan asing yang tidak seluruhnya dibukukan untuk pelunasan Pajak
Penghasilan Ps. /1 atau Ps. /6 yang terhutang.
c. Pemeriksaan tidak mendapatkan data yang digunakan untuk menentukan
jumlah gaji karyawan asing dalam rangka penetapan jumlah Pajak
Penghasilan Ps. /1 atau Ps. /6 yang terhutang.
Penggunaan pedoman standar gaji karyawan asing sebagaimana dimaksud
diatas harus memperhatikan
a. "ebangsaan dari karyawan asing yang bersangkutan!
b. enis usaha dari perusahaan tempat karyawan asing memperoleh
penghasilan %pemberi kerja&.
c. "edudukan atau jabatan karyawan asing dalam perusahaan tempat yang
bersangkutan bekerja.
*dapun besaran standar gaji karyawan asing yang mulai berlaku sejak tahun
pajak /00/ perbulannya sesuai dengan "eputusan Direktur enderal Pajak No.
"ep 175APA/00/ tanggal 5 *pril /00/.
&% Khusus Perta*0angan /in!ak dan Gas ,u*i%
"etentuan khusus standar gaji karyawan asing %e>patriate& yang dipakai sebagai
dasar untuk melunasi Pajak Penghasilan masa bulanan bagi mereka yang
bekerja pada Perusahaan Pengebaran Min$ak dan as #umi adalah berikut!
a. +eneral anager sebesar U$ 11./73. per bulan.
b. anager sebesar U$ 2.530. per bulan.
c. $uper
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
29/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
d. *ssistence $uper
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
30/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
PE/A-AKAN 7P DALA/ NEGERI
ATA PENG#AILAN LUAR NEGERI%
$% U/U/
+lobalisasi dalam bidang perdagangan disebutkan tanpa batas negara! seiring
dengan perkembangan teknologi! dimana kebutuhan akan produk dan jasa tidak
selamanya dapat dipenuhi dalam satu negara.
Disamping itu negara yang mempunyai produk dan jasa tersebut belum tentu
dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Hal itu menjadi peluang pada negara
yang berbeda sehingga perdagangan internasional atau lintas negara tidak
dapat dihindarkan. "egiatan ini dapat berupa mengimpor atau mengekspor
produk dan jasa! tetapi juga berupa penanaman modal di negara lain dengan
tujuan untuk memaksimalkan laba usaha.
Ga*0ar &
#erjadi transaksi impor dan ekspor antar negara.
Negara * Negara ,
pr)duk Eksp)r Pr)duk dan dan jasa jasa
I*p)r
Ga*0ar (#erjadinya penanaman modal antara negara.
Neghara C Negara DEksp)r
Pr)duk Pr)duk Dan dan
-asa I*p)r jasa
Ga*0ar +Penerimaan penghasilan dari negara lain
Negara ? Negara :
.rang Eksp)r .rang Pri0adi Penghasilan Pri0adi dan dan ,adan I*p)r ,adan
Penghasilan
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 26
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
31/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
Indonesia mempunyai bahanAbarang ekspor! baik itu bahan mentah %hasil
pertanian! peternakan! perikanan! perkebunan! kehutanan dan pertambangan&maupun produk %hasil kerajinan dan produk lain& serta jasa tenaga kerja
%#"IA#"'&.
*da kalanya selain ekspor minyak mentah tetapi juga mengimpor minyak
%bahan bakar minyak&! hal ini sebagai akibat kemampuan untuk mengolah masih
kurang dan minyak mentah Indonesia lebih sesuai dipakai di negara-negara
dingin.
,adan usaha Indonesia yang menangkap peluang tersebut tentu saja akan
mencoba dengan cara
1. embuka cabang atau perwakilan di luar negeri dengan harapan
mendapatkan laba yang lebih besar
/. enanamkan modal berupa saham diluar negeri dengan harapan mendapat
nilai lebih atau di.
Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat mempunyai Undang-Undang
Pajak Nasional yang merupakan hukum positif yang berlaku diwilayah ;epublik
Indonesia terdiri dari
c. Undang-Undang "etentuan Umum dan #ata Cara Perpajakan %"UP&
d. Undang-Undang Pajak Penghasilan %PPh&
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 27
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
32/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
e. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan ,arang
mewah %PPNAPPn,&
f. Undang-Undang ,ea aterial %,&
g. Undang-Undang Pajak ,umi dan ,angunan %P,,&
h. Undang-Undang ,ea Perolehan Hak atas #anah dan ,angunan %,PH#,&
i. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan $urat Paksa %PP$P&
j. Undang-Undang Pajak Daerah dan ;etribusi Daerah %PD;D&
k. Undang-Undang Pengadilan Pajak %PP&
tidak dapat disangkal bahwa Indonesia juga harus melindungi penduduk dan
badan usaha yang dimiliki oleh penduduknya yang melakukan kegiatan usaha
langsung atau tidak langsung di luar negeri.
Penghasilan penduduk atau badan usaha yang dimiliki oleh penduduk Indonesia
tersebut di luar negeri akan dikenakan pajak di negara tersebut.
Penghasilan yang akan dikenakan pajak di Indonesia adalah world wide income
%Ps 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan& menyebut sebagai berikut
GLang menjadi ojek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemapuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh 'ajib Pajak! baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia! yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan 'ajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan
dalam bentuk apapun! dstnya88888
adi dari manapun penghasilan itu didapat tanpa memperdulikan apakah
berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri bahkan tidak perlu
mempersoalkan apakah penghasilan itu didapat dari hasil dengan melanggar
undang-undang atau tidak akan di gunggung menjadi penghasilan yang akan
dikenakan Pajak di Indonesia %world wide income&.
"husus untuk penghasilan luar negeri akan dikenakan pajak oleh negara
dimana penghasilan itu diperoleh kemudian penghasilan luar negeri tersebut
akan dikenakan pajak lagi di Indonesia! maka terjadilah pengenaan pajak diluar
negeri dan di dalam negeri %pajak berganda&.
,agaimana hal tersebut diantisipasi J
'alaupun tiap negara berhak memajaki sesuai dengan Undang-Undang
Perpajakan yang berlaku di negara tersebut! tetapi tiap negara juga tidak
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 28
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
33/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
menginginkan pajak itu menjadi tinggi %besar& karena akan mematikan naluri
bisnis para pengusaha.
Untuk mengurangi pajak berganda tersebut Undang-Undang Pajak Indonesia
mengatur dalam Ps 5/ * Undang-Undang Pajak Penghasilan! wewenang
pemerintah untuk mengadakan perjanjian perpajakan dengan negara lain dalam
rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan penyelundupan pajak.
,agaimana pemajakan terhadap 'ajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di
negara yang tidakA belum mengadakan perjanjian perpajakan dengan Indonesia.
Ps /9 UU PPh kita mencoba menampung hal tersebut untuk menghindariA
mengurangi dampak pajak berganda dengan cara mengurangkan %boleh
menjadi kredit pajak& atas pajak yang terutang atau dibayar diluar negeri dari
penghasilan luar negeri karena penghasilan tersebut akan digunakan dan
dikenakan pajak di Indonesia.
$elengkapnya bunyi Ps /9 UU PPH tersebut adalah sebagai berikut =
1. Pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri atas penghasilan dari luar
negeri yang diterima atau diperoleh 'ajib Pajak dalam negeri boleh
dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini
dalam tahun pajak yang sama.
/. ,esarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebesar
pajak penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri! tetapi tidak
boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-
Undang ini.
5. dan seterusnya.
Untuk lebih memudahkan cara menghitung "redit Pajak (uar Negeri ini! dikutip
"eputusan enteri "euangan. Nomor 169A "".05 A /00/ tanggal 12 *pril
/00/ tentang #atacara Pengkreditan Pajak (uar Negeri sebagai berikut
&% Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri
1. Pajak penghasilan dikenakan atas Penghasilan "ena Pajak yang dihitung
berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh 'ajib
Pajak! baik penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri maupun dari luar
negeri.
/. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai
berikut
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 29
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
34/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
a. Untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya
penghasilan tersebut.
b. Untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya
penghasilan tersebut.
c. Utuk penghsilan berupa di
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
35/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
(% Latihan 9
Kasus 1;
Cara menghitung -enghasilan kena -a*ak untuk PT /.
P# * di akarta dalam tahun pajak /004 menerima dan memperoleh
penghasilan netto dari sumber luar negeri sebagai berikut
a. Hasil usaha di $ingapura dalam tahun pajak /004 sebesar ;p.
400.000.000!-
b. Di
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
36/76
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
37/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
5. ,atas maksimum kredit pajak luar negeri =
;p. 1.000.000.000!-
;p. 34/.300.000 O ;p. /21./30.000!-;p. /.000.000.000!-
leh karena itu batas maksimum kredit pajak luar negeri sebesar ;p.
/21./30.000!- lebih besar dari pajak luar negeri yang terhutang atau di bayar di
luar negeri yaitu sebesar ;p. /00.000.000!- maka kredit jumlah pajak luar negeri
adalah yang dipersamakan adalah sebesar ;p. /00.000.000!-
Kasus 4;
P# D di akarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun /004 sebagaiberikut =
Penghasilan dari usaha luar negeri ;p. 1.000.000.000!-
%Pajak Penghasilan (uar Negeri misalnya 90E O ;p. 900.000.000!-&
;ugi Usaha didalam negeri %;p. /00.000.000!-&
-enghitungan maksimum kredit -a*ak luar negeri serta -a*ak terhutang
adalah sebagai berikut :
1. Penghasilan Usaha (uar Negeri ;p. 1.000.000.000!-
Penghasilan Usaha Dalam Negeri %;p. /00.000.000!-& %K¨ah Penghasilan Netto ;p. 400.000.000!-
/. *pabila jumlah penghasilan netto sama dengan Penghasilan "ena Pajak!
maka sesuai dengan Pasal 17! Pajak Penghasilan yang terutang sebesar
;p.///.300.000!-
5. ,atas maksimum pajak luar negeri =
;p. 1.000.000.000!-
;p. ///.3000.000 O;p. /74.1/3.000!-;p. 400.000.000!-
leh karena itu pajak yang dibayar diluar negeri dan batas maksimum kredit
pajak yang dapat dikreditkan masih lebih besar dari jumlah pajak yang terutang!
maka kredit pajak luar negeri yang diperkenankan untuk dikreditkan dalam
penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang yaitu ;p. ///.300.000!-
Dalam hal penghasilan luar negeri bersumber dari beberapa negara! maka
jumlah maksimum kredit pajak luar negeri dihitung masing-masing negara
menerapkan cara penghitungan sebagai berikut =
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 33
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
38/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
Kasus :
P# ? akarta #ahun /004 memperoleh penghasilan netto sebagai berikut =
Penghasilan dari dalam negeri ;p. /.000.000.000!-
Penghasilan dari negara
%dengan tarif pajak 90E& ;p. 1.000.000.000!-
Penghasilan dari negara L
%dengan tarif pajak 50E& ;p. /.000.000.000!- %K&
umlah penghasilan netto ;p. 3.000.000.000!-
*pabila penghasilan netto sama dengan penghasilan kena pajak! maka Pajak
Penghasilan terutang menurut tarif Pasal 17 sebesar ;p. 1.94/.300.000!-
#atas maksimum kredit -a*ak luar negeri setia- negara adalah :
a. Untuk Negara O
;p. 1.000.000.000!- ;p. 1.94/.300.000!- O;p. /26.300.000!-
;p. 3.000.000.000!-
Pajak terhutang diluar negeri sebesar ;p. 900.000.000!- lebih besar dari batas
maksimal kredit pajak yang dikreditkan! maka jumlah kredit yang diperkenankan
hanya sebesar ;p. /26.300.000!-
b. Untuk negara L O
;p. /.000.000.000!- ;p. 1.94/.300.000!- O;p. 325.000.000!-
;p. 3.000.000.000!-
Pajak terhutang diluar negeri sebesar ;p. 600.000.000!- lebih besar dari
batas maksimum kredit pajak yang dikreditkan! maka jumlah kredit yang
diperkenankan hanya sebesar ;p. 325.000.000!-
Kasus 2
Dalam hal 'ajib Pajak memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak yang
bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat / Undang-Undang
Pajak Penghasilan dan atau penghasilan yang dikenakan pajak terdiri
sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 dan ayat 9 Undang-Undang Pajak
Penghasilan! maka atas penghasilan tersebut bukan merupakan factor
penambahan penghasilan pada saat menghitung Penghasilan "ena Pajak.
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 34
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
39/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
P# : di akarta dalam tahun /004 memperoleh penghasilan sebagai berikut =
1. Penghasilan dari negara M ;p. /.000.000.000!-
%dengan tariff pajak 50E&
/. Penghasilan dalam negeri ;p. 5.300.000.000!-
%penghasilan dalam negeri ini termasuk penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9 ayat / Undang-Undang ajak Penghasilan sebesar
;p.300.000.000!-&
5. Penghasilan kena Pajak P#D sebesar =
;p. /.000.000.000!- K %;p. 5.300.000.000!- - ;p. 300.000.000!-& O
;p.3.000.000.000!-
9. sesuai dengan tarif Pasal 17! pajak penghasilan yang terutang sebesar =
;p. 1.94/.300.000.!-
. #atas maksimum kredit -a*ak luar negeri adalah :
;p. /.000.000.000!- ;p. 1.94/.300.000 O ;p. 325.000.000!-
;p. 3.000.000.000!-
Pajak terhutang di negara M sebesar ;p. 600.000.000!-! namun maksimum
kredit pajak yang dapat dikreditkan sebesar ;p. 323.000.000!-
+% Rangku*an
#idak dapat dihindari perusahaan Indonesia juga akan mengglobal artinya akan
mengadakan transaksi dengan luar negeri dengan cara mendirikan perusahaan!
membuka cabang usaha! atau menanamkan modalnya diluar negeri dalam
bentuk saham atau sekutitas lainnya. "alau Negara tsb mengenakan pajak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku disana! maka hal itu adalah sesuatu
sesuatu hal yang normal. Dibidang Pajak Penghasilan Indonesia menganut
world wide income artinya penghasilan yang akan dikenakan pajak adalah
penghasilan yang didapat didalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk
mengantisipasikan hal tersebut diatas maka kalau penghasilan luar negeri
digabungkan dengan penghasilan dalam negeri maka pajak yang dibayar diluar
negeri dijadikan kredit pajak di Indonesia. #idak demikian halnya kalau di luar
negeri perusahaan mengalami kerugian maka kerugian tersebut tidak
diperhatikan. Hal itu diatur dalam Pasal /9 UU PPh kita! hanya kredit pajak
tersebut dibatasi maksimal sebesar tarif pajak yang terhutang menurut UU PPh.
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 35
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
40/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
KEGIATAN ,ELA-AR :
PE/A-AKAN 7P LUAR NEGERI ATA
PENG#AILAN DARI IND.NEIA
$% U/U/
Penduduk luar negeri didalam globalisasi!dimana seolah-olah tidak ada lagi
batasan antara negara! seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan
terjadi tranasaksi internasional! dapat menerima penghasilan dari Indonesia!
misalnya dengan in
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
41/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
adalah Ps. / ayat 9 dan Ps. /6 UU PPh. #atacaranya pemajakan penghasilan
yang mengalir tsb dipotongA dipungut oleh badan yang membayarkannya. Lang
menjadi pertanyaan adalah bagaimana seandainya penghasilan tsb tidak
dipotongA dipungut oleh yang membayarnya.
Adapun .0jek Pajak Penghasilann!a adalah s009
a. Di
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
42/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
Penghasilan terutang setiap bulan adalah /0 E ;p.30 uta O ;p.10 uta
%sesuai dengan aturan perpajakan pajak penghasilan ditanggung oleh #uan
ontgomery&
/. Dalam penerimaan penghasilan sebagai subjek pajak luar negeri menerima
jumlah netto %pembayaran menanggung pajak yang terutang&! maka
penghitungan PPh tersebut di gross up dan seluruh biaya termasuk pajak
yang ditanggung tersebut dapat di bebankan sebagai biaya perusahaan
kecuali di
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
43/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
KEGIATAN ,ELA-AR =
PE/A-AKAN 7P ,ENTUK UA#A TETAP >,UT?
$% U/U/
,entuk Usaha #etap %,U#& atau Permanent ?stablishment %P?& adalah suatu
bentuk usaha yang dilakukan oleh penduduk suatu negara di negara lain.
&% ,entuk Usaha Tetap *enurut .ECD /)del%
enurut Grgani@ation for ?conomic and Cooperation %?CD& odal! sebuah
modelAdraf perjanjian perpajakan antara dua atau lebih negara umum dipakai.
dikatakan ada sebuah ,entuk Usaha tetap di satu negara apabila.
a% Ke0eradaan Akti'a%
*pabila subjek luar negeri mempunyai aktiKeagenan?%
*pabila subjek pajak luar negeri bertindak sebagai agen yang tidak bebas
%dependend agent& baik sendiri maupun diwakili oleh perusahaan lain! dapat
berupa
a. menandatangani kontrak atas nama perusahaan di luar negeri.
b. mengurus saham yang penyerahannya dibuat secara regular atau atas
nama perusahaan subjek pajak luar negeri.
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 39
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
44/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
(% ,entuk Usaha tetap *enurut perjanjian perpajakan Ind)nesia2Prancis
>c)nt)h?%
Untuk perbandingan bersama ini di kutip salah satu bentuk usaha tetap yang
tertulis dalam perjanjian perpajakan Indonesia-Perancis.
enurut Pasal 6 perjanjian tersebut! dikatakan ada ,entuk Usaha tetap apabila
ada suatu tempat usaha tertentu di mana seluruh atau sebagian usaha di
jalankan! seperti
a. suatu tempat dimana pimpinan dilakukan.
b. suatu cabang.
c. suatu kantor.
d. suatu pabrik.
e. suatu tempat kerja.
f. suatu pertanian atau perkebunan
g. suatu pertambangan! suatu sumber minyak! tempat penggalian! atau tempat
lainnya untuk pengambilan sumber kekayaan alam.
h. suatu tempat pembuatan bangunan lebih dari enam bulan.
+% ,entuk Usaha Tetap *enurut Undang2Undang Pajak Penghasilan%
Ps./ ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan %UU No. 56 #ahun /004&
menyebut ,entuk Usaha tetap sebagai subjek pajak luar negeri adalah bentuk
usaha tetap yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal
di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 145 hari dalam jangka
waktu dari 1/ bulan atau badan yang tidak didrikan dan tidak bertempat
berkedudukan di Indonesia! untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
di Indonesia! yang dapat berupa
a. tempat kedudukan manajemen.
b. cabang perusahaan.c. kantor perwakilan.
d. gedung kantor.
e. pabrik.
f. bengkel.
g. gudang
h. ruang untuk promosi dan penjualan
i. pertambangan dan penggalian sumber alam!
j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 4
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
45/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
k. perikanan! peternakan! pertanian! perkebunan atau kehutanan.
l. proyek konstruksi! intalasi! atau proyek perakitan.
m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain!
sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 1/ bulan.
n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak
bebas.
o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau
menanggung resiko di Indonesia dan
p. komputer! agen elektronik! atau peralatan otomatis yang dimiliki! disewa!
atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan
kegiatan usaha melalui internet
.
5% Tidak dianggap se0agai kegiatan usaha ,entuk Usaha Tetap6
a. penggunaan fasilitas- fasilitas semata-mata dengan maksud untuk
menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik
perusahaan.
b. pengurusan suatu persediaan barang- barang atau barang dagangan milik
perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan.
c. pengurusan suatu persediaan barang- barang atau barang dagangan milikm
perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan
lain.
d. pengurusan suatu tempat tertentyu semata-mata dengan maksud untuk
pembelian barang- barang atau barang dagangan atau untuk
mengumpulkan keterangan bagi keperluan perusahaan.
e. pengurusan suatu tempat tertentu semata-mata dengan maksud untukkegiatan-kegiatan yang bersifat persiapan atau penunjang bagi perusahaan.
f. pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata-mata dengan maksud untuk
setiap kegiatan-kegiatan gabungan dari yang disebut dalam sub ayat %a&
sampai %e& asal saja keseluruhan kegiatan di tyempat usaha tertentu itu
bersifat persiapan atau penunjang.
g. sebuah perusahaan dari suatu Negara pihak pada persetujuan tidak akan
dianggap mempunyai suatu ,U# di Negara Pihak pada persetujuan lainnya
semata-mata karena perusahaan itu menjalankan usaha di Negara lain
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 41
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
46/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
tersebut melalui makelar! komisioner umum atau agen lainnya yang berdiri
sendiri! sepanjang mereka bertindak dalam rtangka usahanya yang la@im.
'alaupun demikian! bilamana kegiatan agen seluruhnya atau hampir
seluruhnya dilakukan atas nama perusahaan itu! ia tidak akan dianggap
sebagai agen yang berdiri sendiri dalam pemgertian ayat ini.
8% .rang Pri0adi se0agai ,entuk Usaha tetap%
Untuk usaha jasa profesi akuntan! pengacara! notaries! penilai dan sebagainya
yang biasanya mendapat i@in usaha %licence& secara pribadi apabila melakukan
usaha atau kegiatan di Indonesia lebih dari 60 %enam puluh& hari tetapi tidak
lebih dari 145 %seratus delapan puluh tiga& hari dalam jangka waktu 1/ %dua
belas& bulan sudah memenuhi syarat sebagai bentuk Usaha #etap. Catatan!
kalau lebih dari 145 hari dalam jangka waktu 1/ bulan maka orang pribadi
tersebut berubah dari subjek pajak luar negeri menjadi subjek dalam negeri.
:% ,adan se0agai ,entuk Usaha Tetap%
Dalam hal bentuk Usaha #etap tersebut berasal dari negara yang mengadakan
perjanjian perpajakan dengan Indonesia! maka sepenuhnya berlaku ketentuan
perjanjian perpajakan dengan menunjukan surat keterangan domisili sedang
bagi ,entuk Usaha #etap lainnya berlaku sepenuhnya Undang-Undang Pajak
Indonesia.
a% Dasar #uku*n!a
$emua ketentuan perpajakan yang berlaku untuk perusahaan atau subjek
pajak dalam negeri berlaku sepenuhnya untuk ,entuk Usaha #etap!
disamping itu berlaku juga ketentuan khusus sebagai berikut.1. Ps./ ayat 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan %ketentuan mengenai
subjek pajak luar negeri&.
/. Ps./ ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan %ketentuan mengenai
,entuk Usaha tetap&.
5. Ps.3 Undang-Undang Pajak Penghasilan %penghasilan dan biaya-biaya
yang diperkenankan&.
9. Ps.13 Undang-Undang Pajak Penghasilan %norma penghitungan
khusus&.
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 42
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
47/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
3. Ps./6 ayat 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan %penghasilan kena
pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu ,entuk Usaha tetap di
Indonesia&.
0% Pe*0ukuan6
$epenuhya tunduk pada Ps./4 Undang-Undang ketentuan Umum dan
#atacara Perpajakan! *pabila 'ajib Pajak menginginkan pembukuan dibuat
dalam bahasa asing %Inggris& dan dalam mata uang asing %U$ Dollar& sesuai
dengan "eputusan enteri "euangan Nomor "ep.355A"".09A/000! harus
terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada enteri "euangan paling
lambat 5 %tiga& bulan dari awal tahun bukuA awal pendirian perusahaan.
Direktur enderal Pajak atas nama enteri "euangan akan memberi
keputusan dalam waktu 50 %tiga puluh& hari sejak diterimanya permohonan
'ajib Pajak.
=% Latihan%
Penghitungan Pajak Penghasilan9
1. Penghasilan yang dikenakan pajak yang diatur dalam Ps.3 ayat 1 Undang-
Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut
a. Penghasilan dari usaha atau kegiatan dan dari harta yang dimiliki atau
dikuasai.
b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang
kena pajak pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang
dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia.
c. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal /6 yang diterima atau
diperoleh kantor pusat sepanjang terhadap hubungan efektif antarabentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan
penghasilan tersebut dan.
d. Penghasilan yang diatur dalam Ps.9 ayat 1 dan / Undang-Undang Pajak
Penghasilan.
/. #idak dianggap sebagai penghasilan yang akan dikenakan pajak seperti apa
yang diatur dalam Ps.3 ayat 5 huruf c Undang-Undang pajak Penghasilan
yaitu pembayaran yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat berupa
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 43
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
48/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
bunga dan imbalan lain kecuali bunga yang berkenan dengan usaha
perbankan.
5. ,iaya-biaya yang diatur dalam Ps.3 ayat /! ayat 5 huruf a Undang-Undang
Pajak Penghasilan sebagai berikut.
a. ,iaya-biaya yang berkenan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat %1& huruf b dan huruf c boleh dikurangkan dari penghasilan
bentuk usaha tetap..
b. ,iaya administrasi kantor pusat yang berkaitan dengan usaha atau
kegiatan bentuk usaha tetap! yang bersarnya ditetapkan oleh Direktur
enderal Pajak
c. Pengurangan penghasilan bruto seperti yang diatur dalam Ps.6 ayat 1! /
dan Ps11!11a Undang-Undang Pajak Penghasilan.
9. #idak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya seperti yang diatur dalam
Ps.3 ayat 5 huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut.
a. royalty atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta!
paten atau hak-hak lainnya.
b. imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya!
c. bunga yang dibayar ke kantor pusat! dan
d. pengurangan yang tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang
penghasilan bruto seperti yang diatur dalam Ps.2 Undang-Undang Pajak
Penghasilan.
3. $etelah didapatkan penghasilan netto %penghasilan kena pajak& maka
diterapkan tarif Ps.17 undang-Undang Pajak Pengahsilan %berlaku juga bagi
orang pribadi sebagai bentuk usaha tetap& untuk mendapatkan pajak
penghasilan yang terutang.
Contoh -erhitungan 9a. Peredaran bruto ,entuk Usaha #etap #ahun /004 ;p. 900.000.000!-
b. ,iaya untuk mendapatkan menagih dan
memelihara penghasilan ;p. /73.000.000!-
;p. 1/3.000.000!-
c. Penghasilan bunga ;p. 3.000.000!-
d. Penjualan langsung barang oleh
kantor pusat yang sejenis dengan
barang yang dijual bentuk usaha tetap ;p. /00.000.000!-
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 44
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
49/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
e. biaya untuk mendapatkan! menagih
dan memelihara penghasilan ;p. 130.000.000!-
;p. 30.000.000!-
f. Di
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
50/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
Contoh -enghitungan -a*ak -enghasilan Ps."2 a$at 4 lan*ut diatas;
Penghasilan "ena Pajak ;p. 173.000.000!-
Pajak penghasilan terutang ;p. 95.730.000!-
Dasar Pengenaan Pajak ;p. 151./30.000!-
Pajak Penghasilan Ps./6 ayat 9 terutang.
/0E ;p. 151./30.000!- O ;p. /6./30.000!-
=% Pajak Penghasilan dengan tari< khusus
*da 5 jenis usaha yang dikenakan pajak dengan tariff khusus yang disebut
Norma Penghitungan "husus yang diatur dalam Ps.13 Undang-Undang Pajak
Penghasilan.
a% Perusahaan pela!anan dan Pener0angan -alur Internasi)nal%
Pengenaan pajak penghasilannya dengan deem ta> sebesar /!69 E > total
freight %penerimaan dari angkutan orang! barang dan paket& atau sama
dengan pajak penghasilan final dan dalam pajak tersebut sudah termasuk
pajak penghhasilan Ps./6 ayat 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan!
"eputusan enteri "euangan Nomor "ep.917A"".09A1226
Contoh -enghitungan;
#otal :reight tahun /004 sebesar ;p. 300.000.000!-
Pajak Penghasilan terutang /!69 E ;p. 300.000.000!- ;p. 15./00.000!-
Dalam penghitungan ini sudah termasuk Pajak Penghasilan Ps. /6 ayat 9
Undang-Undang Pajak Penghasilan.
0% Perakilan Dagang Asing%
Pengenaan Pajak Penghasilan dengan deem ta> yaitu Pajak Penghasilanterhutang adalah sebesar 0!99 E total ekspor ke Indonesia %melalui
,entuk Usaha #etap dan transaksi langsung dari induk perusahaan& sama
seperti pajak penghasilan final Dalam pajak ini sudah termasuk Pajak
Penghasilan Ps./6 ayat 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan "eputusan
enteri keuangan Nomor
"ep.659A"".09A1229
Contoh -enghitungan:
#otal ekspor ke Indonesia tahun /004 sebesar ;p. 730.000.000!-
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 46
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
51/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
Pajak Penghasilan terutang 0!99 E ;p. 730.000.000!- O ;p. 5.500.000!-
%sesudah termasuk Pajak Penghasilan Ps./6 ayat 9 Undang-Undang Pajak
Penghasilan&.
C. Perusahaan Pengeboran (drilling) min$ak dan gas bumi
Penghasilan neto bentuk usaha tetap dari kegiatan usaha pengeboran
minyak dan gas bumi ditetapkan sebesar 13E dari penghasilan bruto
%semua penghasilan yang tercantum dalam kontrak kerja&. $edang besarnya
Pajak Penghasilan yang harus dilunasi dalam tahun berjalan sebesar
penerapan tarif Ps.17 Undang-Undang Pajak Penghasilan terhadap
penghasilan neto = 1/ %dua belas&. Dalam praktek! besarnya angsuran
bulanan yang harus dibayar adalah sebesar 9!3E dari peredaran bruto %yaitu
sebagai hasil penerapan tarif tertinggi %50E& terhadap penghasilan neto %13
E&.
B% Pajak Penghasilan Ps%&$;&8 dan Ps%&(;&8 Undang2Undang Pajak
Penghasilan%
"ewajiban pajak sebagai pemotong pajak yang diatur sebagai Pajak
Penghasilan Ps./1A/6 dan Ps./5A/6 undang-Undang Pajak Penghasilan sama
dengan kewajiban Pajak Perusahaan subjek pajak dalam negeri. Perhitungan
Pajak Penghasilan karyawan asing %e>patriate& yang bekerja penuh dalam satu
tahun pajak sehubungan dengan hubungan kerja sama dengan wajib pajak
dalam negeri.
"husus untuk penghitungan Pajak Penghasilan Ps./1 Undang-Undang Pajak
Penghasilan karyawan asing %e>patriate& yang bekerja kurantg dari 1/ bulan
dalam tahun pajak berbeda dengan wajib pajak dalam negeri. Untuk jelasnyadiberikan contoh penghitungan sebagai berikut
Contoh -erhitungan PPh Pasal "1 tahun "33 atas -enghasilan kar$a%an
asing (e5-atriate) sebagai 6a*ib Pa*ak dalam negeri $ang ke%a*iban
-er-a*akann$a dimulai setelah -ermulaan tahun -a*ak (tahun tak%im).
+eorge $ r 'arga Negara *merika $erikat %U$*&! mulai bekerja di Indonesia 1
$eptember /002 dan kontraknya berakhir *gustus /010. +aji perbulannya
adalah sebesar U$ 10.000. "urs enteri "euangan
Penghitungan PPh Ps."1 tahun "334 adalah sebagai berikut;
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 47
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
52/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
asa kerja adalah 1 $eptember B 51 Desember /002 atau selama 9 %empat&
bulan. +aji selama 9 bulan setelah di kurs kan dengan "urs enteri "euangan O
;p. 540.000.000!-
Pengurangan biaya jabatan O 9 3E ;p. 20.000.000!- O
;p. 14.000.000!- maksimal O 9 ;p. 300.000!- O ;p. /.000..000!-
;p. 574.000.000!-
Penghasilan disetahunkan O 1/A9 ;p. 574.000.000!- ;p. 1.159.000.000!-
Penghasilan #idak "ena Pajak %"A5& ;p. /1.1/0.000!-
Penghasilan "ena Pajak ;p.1.11/.440..000!-
Pajak Penghasilan #erhutang setahun=
3 E ;p. 30.000.000!- O ;p. /.300.000!-
13 E ;p. /00.000.000!- O ;p. 50.000.000!-
/3 E ;p. /30.000.000!- O ;p. 6/.300.000!-
50 E ;p. 61/.440.000!- O ;p. 145.469.000!-
;p. /74.469.900!-Pajak Penghasilan #ahun /002 %9 bulan& atau9A1/ ;p./74!469.000!- ;p.2/.239.666.-!-
Dalam hal semula 'ajib Pajak ini dianggap sebagai 'ajib Pajak luar negeri
karena kurang dari 145 hari dalam 1/ bulan pajaknya telah dipotong sesuai
sebesar /0E > penerimaan bruto! maka pajak yang telah dipotong tersebut
menjadi kredit pajak! apabila wajib pajak ini berubah status menjadi wajib pajak
dalam negeri.
Contoh!
"ontrak kerja dengan +eorge $ tersebut diatas semula 1 $eptember sAd 50
ktober %/ bulan&.
Dalam kontrak diperpanjang menjadi satu tahun %berakhir *gustus /010&. akauntuk tahun /002 sebagai 'ajib Pajak dalam negeri! penghitungan pajaknya
lihat penghitungan diatas dan pajak penghasilan semula yang dipotong untuk
bulan $eptember dan ktober /009 sebesar / > /0E > ;p. 120.000.000!- O ;p.
76.000.000!-. $ehingga pajak yang masih kurang dibayar dalam tahun /002
adalah ;p. 2/.239.666!- ;p. 76.000.000!- O ;p. 16.239.666!-
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 48
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
53/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
Contoh -erhitungan Pa*ak Penghasilan Ps."1 atas kar$a%an asing
(e5-atriate) sebagai 6a*ib Pa*ak dalam negeri $ang ke%a*iban -a*akn$a
berakhir dalam tahun ber*alan.
an*utan dari 0ontoh diatas;
Perhitungan Pajak Penghasilan Ps./1 tahun pajak /010 sebagai berikut
asa kerja adalah 1 anuari B 51 *gustus /010 atau selama 4 %delapan& bulan.
+aji selama 4 bulan setelah di kurs dengan "urs enteri "euangan O
;p. 400.000.000!-
Pengurangan biaya jabatan O 4 > 3 E > ;p. 40.000.0000!- O
;p. 5/.000.000!- maksimal 4 > ;p. 300.000!- O ;p. 9.000.000!-
;p. 726.000.000!-
Penghasilan disetahunkan 1/A4 > ;p. 726.000.000!- O ;p. 1.129.000.000!-
Penghasilan #idak "ena Pajak %"A5& ;p. /1.1/0.000!-
Penghasilan "ena Pajak ;p. 1.17/.440.000!-
Pajak Penghasilan terutang setahun
3E > ;p. 30.000.000!- ;p. ./.300.000!-
13E > ;p. /00.000.000!- ;p. 50.000.000!-
/3E > ;p. /30.000.000!- ;p. 6/.300.000!-
50E > ;p. 67/.440.000!- ;p. /01.469..000!-
;p. /26.469.000!-
Pajak Penghasilan #ahun /010 selama 4 %delapan& bulan atau
4A1/ > ;p. /26.469.000!- ;p. 127.202.555!-
*pabila pembayaran penghasilan tersebut memakai mata uang asing maka
dasar perhitungan pajaknya memakai "urs enteri "euangan yang berlaku
pada saat itu setiap pembayaran penghasilan %gaji& tersebut dilakukan&.
"husus untuk karyawan asing yang tidak dapat diketahuiAyang tidakdiketemukan data-data yang sebenarnya mengenai penghasilannya %gaji& maka
perhitungan pemotongan pajak penghasilannya dilakukan berdasarkan standar
gaji karyawan asing %lihat penjelsan standar gaji karyawan asing&.
$%Keaji0an Pajak Perta*0ahan Nilai >PPN? dan Pajak Penjualan ,arang
/eah >PPn,/?%
"ewajiban Pajak Pertambahan Nilai %PPN& dan Pajak Penjualan ,arang ewah
%PPN,& seperti diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1249
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 49
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
54/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
untuk bentuk usaha tetap! apabila memenuhi syarat sebagai perusahaan "ena
Pajak adalah sama dengan perusahaan subjek pajak dalam negeri lainnya.
Dalam hal transaksi dalam mata uang asing dasar perhitungan pajaknya
memakai "urs enteri "euangan yang berlaku pada saat itu.
$$% Rangku*an%
Pada UU PPH #ahun 1245 ,entuk Usaha #etap %Permanent ?stablishment& ini
digolongkan sebagai $ubjek Pajak dalam negeri! karena pemajakannya sama
dengan 'ajib Pajak Dalam Negeri. #etapi dalam UU Pajak 1229 dan /000
bentuk usaha tetap ini digolongkan sebagai subjek pajak luar negeri! padahal
kewajiban pajaknya sama dengan 'ajib Pajakm dalam negeri kecuali PPH Ps.
/6 ayat 9 UU PPH. Hanya tidak dapat disangkal hal-hal yang berhubungan
denfgan induk peerusahaannya berupa penghasilan dan biaya perlu pengaturan
khusus yaitu yang diatur dalam Ps.13 UU PPH dan pemajakan disektor migas
karena adad kaitannya dengan UU igasl. $edangkan penghasilan lainnya
sama dengan 'ajib Pajak dalam negeri lainnya.
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 5
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
55/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
KEGIATAN ,ELA-AR B
PE/A-AKAN ATA 7P PENANA/AN
/.DAL AING >PT P/A?
$% U/U/
P#. Penanamana odal *sing didirikan menacupada UU No. 1 #ahun 1267 dan
UU No. 11 #ahun 1270.
Pengertian penanaman modal asing=
a. Penanaman odal *sing bersifatr langsung %direct in
holiday& tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Pajak ;eformasi %Nasional&
yaitu Undang-Undang Nomor 6 #ahun 1245 tentang "etentuan Umum dan #ata
Cara Perpajakan yang diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang Nomor /4
#ahun /007 dan Undang-Undang Nomor 4 #ahun 1245 tentang Pajak
Pertambahan Nilai diperbaharui terakhir dengan Udang-Undang No. 9/ #ahun
/002! fasilitas ta> holiday telah dicabut oleh Pasal 55 ayat / Undang-Undang
Pajak Penghasilan.
&% #al2hal !ang perlu diketahui 9a% Pe*0ukuan1
$epenuhnya tunduk pada Ps./4 UU "UP. *pabila diinginkan akan membuat
pembukuan dalam bahasa asing %Inggris& dan mata uang asing %U$ Dollar&
dapat mengajukan permohonan kepada enteri "euangan dalam waktu 5
%tiga& bulan awal tahun bukuAawal pendirian perusahaan. Direktur enderal
Pajak atas nama enteri "euangan memberi keputusan dalam waktu paling
lambat 50 %tiga puluh& hari sejak diterimanya permohonan 'ajib Pajak.
0% "asilitas Perpajakan !ang ada untuk P/A;P/DN%
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 51
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
56/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
Diatur dala* Pasal ($ a UU PP# 0erarti 0erlaku tidak saja untuk
P/A;P/DN%
"epada 'ajib Pajak yang melakukan penanaman modal dibidang-bidang
usaha tertentu atau didaerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas
perpajakan dalam bentuk =
1. Pengurangan penghasilan netto paling tinggi 50E %tiga puluh persen&
dari jumlah penanaman yang dilakukan.
/. Penyusutan dan mortisasi yang di percepat.
5. "ompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 %sepuluh&
tahun dan.
9. Pengenaan pajak penghasilan atas di
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
57/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
*pabila karyawan asing %e>patriate& bekerja kurang dari 1/ %dua belas& bulan
dalam 1 %satu& tahun! maka penghitungan pajaknya harus di setahunkan terlebih
dahulu %lihat contoh penghitungan atas 'ajib Pajak ,entuk Usaha #etap.
Dalam hal tidak dapat diketahui berapa gaji %penghasilan& sebenarnya dari
karyawan asing yang bekerja pada perusahaan tersebut! maka untuk
penghitungan pajak penghasilannya dapat dipakai standar gaji karyawan asing
%lihat penjelasan standar gaji karyawan asing&.
*pabila pembayaran penghasilan tersebut memakai mata uang asing maka
dasar perhitungan pajaknya memakai "urs enteri "euangan yang berlaku saat
pajak terhutang setap bulannya.
5% Aturan Khusus !ang 0erlaku untuk 7aji0 Pajak Penana*an /)dal Asing%
a% 'eem Ta5 7o$alt$;
Dalam $urat edaran Direktur enderal Pajak Nomor $?-14APA///A1245 tanggal
19 $eptember 1245 tentang penentuan Qdeem ta> royaltyF penggunaan hak merk
dagangan dan paten perusahaan farmasi! disebut bahwa khusus untuk royalty
atas penggunaan hak merk dagang dan paten yang tidak dinyatakan dalam
perjanjian tertulis yang dibayar oleh perusahaan industri farmasi di Indonesia!
kepada pemilik merk dan paten %principal& di luar negeri! besarnya adalah 5E
dari harga penjualan obat-obatan.
Harga penjualan yang dimaksud disini adalah harga penjualan atau nilai
penjualan yang menggunakan merk dagang dan paten tersebut. Dengan tarif
Pajak Penghasilan Ps. /6 atas deem ta> royalty terasebut adalah %/0E atau tarif
sesuai dengan ta> treaty& > 5E > harga penjualan obat.
Deem ta> royalty tersebut bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi laba
kena pajak perusahaan industri farmasi yang bersangkutan! karena telahdianggap termasuk kedalam harga pembelian bahan baku obat-obatan yang
dibayar kepada principal luar negeri.
Dalam pengasaannya! Direktur enderal Pajak melalui suratnya Nomor = $
79AP.51A/009 tanggal 9 :ebruari /009 tentang penentuan deem ta> royalty
penggunaan hak merk dan paten perusahaan industri dan farmasi! melengkapi
$urat ?darannya Nomor $?-14AP.///J1245 tanggal 9 $eptember 1245 hanya
berlaku dalam kondisi tertentu! yaitu apabila =
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 53
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
58/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
Dalam perjanjian tertulis pembelian bahan baku pihak principal di luar negeri!
tidak terdapat klausul mengenai kewajiban pembayaran royalty atas
penggunaan merk dagang dan paten dan.bahan baku tersebut! nyata-nyata
menggunakan merk dagang dan paten yang dimiliki oleh pihak principal.
0% Norma Penghitungan Khusus *asa Maklon (Contra0t Manu8a0turing):
,erdasarkan "eputusan enteri "euangan Nomor 395A""A.05A/00/ mengenai
norma penghitungan khusus penghasilan netto dan cara pembayaran pajak
penghasilan bagi 'ajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon
%Contract anufacturing& Internasional dibidang usaha mainan anak-anak.
Hal itu dijelaskan oleh Direktur enderal Pajak dalam $urat ?daran Nomor $?
0/AP.51A/005! menyebut bahwa penghasilan netto berupa imbalan jasa maklon
internasional di tetapkan berdasarkan norma penghitungan khusus sebesar 7E
dari jumlah seluruh pembuatan atau perakitan bahan yang tidak termasuk biaya
pemakaian bahan baku.
*tas penghasilan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif pajak
tertinggi pasal 17 ayat %1& huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan sebesar
50E yang bersifat final.
adi Pajak Penghasilan :inal yang terhutang atas jasa maklon adalah 50E > 7E
> biaya pembuatan barang. Perhitungan ini berlaku sepanjang 'ajib Pajak tidak
mengadakan perjanjian penentuan harga transfer dengan Direktorat jenderal
Pajak.
Untuk penghasilan lain selain imbalan jasa maklon yang diterima 'ajib Pajak
tetap dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak
Penghasilan.
Pembayaran Pajak Penghasilan :inal terhutang menggunaikan $urat $etoranPajak-Pajak Penghasilan final paling lambat 13 bulan berikut dan pelaporannya
paling lambat /0 bulan berikutnya.
8% Pajak Perta*0ahan Nilai >PPN? dan Pajak Penjualan ,arang /eah
>PPn,/?%
"ewajiban kedua jenis Pajak ini oleh wajib Pajak Penanaman odal *sing
adalah sama dengan perusahaan 'ajib Pajak dalam negeri lainnya apabila
memenuhi syarat sebagai Pengusaha "ena Pajak.
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 54
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
59/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
*pabila kegiatan usaha berada diluar tempat kedudukan perusahaan! maka
kewajiban Pajak Pertambahan NilaiA Pajak Penjualan ,arang ewah juga harus
dilakukan di "antor Pelayanan Pajak (okasiA kantor cabang berada.
Untuk transaksi yang teerhutang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan
,arang ewah yang memakai mata uang asing! aka dasar perhitungan
pajaknya memakai "urs enteri keuangan yang berlaku pada saat pajak
terhutang.
:% Latihan
a. *pakah ada perbedaan pemajakan untuk 'ajib Pajak P# P* dengan 'ajib
Pajak ,adan dalam Negeri lainnya.
b. elaskan aturan-aturan khusus pemajakan yang ada pada P# P*.
c. Dalam hal ada transaksi dalam )aluta *sing! kurs pembukuan mana yang
akan diterapkan dan kurs mana yang dipakai dalam menghitung pajak
terutang.
d. Dalam hal ada karyawan asing yang bekerja pada P# P* standar apa
yang akan dipakai untuk menghitung PPh Ps. /1 dalam hal tidak jelas
jumlah gaji yang diterima.
=% Rangku*an
Perusahaan P# P* didirikan untuk bidang-usaha tertentu atau di daerah
tertentu dengan mendapat fasilitas tertentu. Dengan hadirnya UU Perpajakan
baru %reformasi& fasilitas perpajakan itu dihapuskan. Hanya dengan
pertambangan yang sangat khusus diberikan dengan "eputusan Presiden.
Pengenaan Pajak untuk seluruh pajak P# P* sama dengan perusahaan badan
usaha dalam negeri lainnya. Untuk pengenaan pajak atas royalty dan jasa
maklon yang tidak dapat secara nyata diketahui dari pembukuan perusahaanditentukan Norma Penghitungan nya oleh Dirjen Pajak. Demikian juga apabila
karyawan asing e>patriate yang tidak ditemukan data besaran gaji dan
tunjangan yang diterima dari pembukuan perusahaan karena terkait dengan
induk perusahaannya di luar negeri ditetapkan dengan memakai standar gaji
"aryawan asing yang ditetapkan Dirjen Pajak.
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 55
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
60/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
KEGIATAN ,ELA-AR $
PE/A-AKAN ATA ,ENTUK UA#A
KER-AA/A >-.INT .PERATI.N?
$% U/U/
,entuk usaha ini adalah kerjasama antara badan-badan %baik lokal dengan lokal
maupun lokal dengan perusahaan asing& untuk mengerjakan suatu proyek
tertentu atau untuk suatu usaha jangka waktu tertentu. Pembentukan badan ini
tertuang dalam suatu oin *greement antara pihak-pihak yang mengadakan
kerjasama dengan menyebutkan E penyertaan anggota-anggotanya serta dapat
dibentuk dengan akta dibawah tangan atau akta notaris.
*da beberapa nama yang dipakai antara lain=
"erjasama perasi! perasi bersama! usaha bersama! oin peration! oin
)enture! *ssociated 'ith! Conto *menta dsbnya.
"alau diteliti secara formal bentuk kerjasama ini adalah badan biasa seperti
peerkongsian dan bukan bentuk badan hukum karena tidak memenuhi syarat Ps
/ Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur subjek pajak juga tidak
ditentukan dengan tegas apakah bentuk kerja sama ini merupakan subjek pajak
seperti yang tertulis dalam Ps / bentuk badan usaha lainnya. Penegasan
Direktur enderal Pajak dapat kita lihat dalam $urat ?daran
No.$.654AP.//A1246 tanggal 15 ei 1246 sebagai berikut
G"iranya tidak berlebihan ditegaskan di sini! bahwa baik berdasarkan rdonansi
Pajak Perseroan maupun menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan 1249
Qoint perationF atau Qperasi bersamaF itu tidak dikenal sebagai $ubjek Pajak!
oleh karena itu Qperasi bersamaF itu tidak dapat menjadi 'ajib Pajak PP$
maupun 'ajib Pajak PPh. Namun demikian! Qperasi bersamaF itu dapatmenjadi majikan atau pemberi kerja! sehingga kepada Qperasi bersamaF itu
dapat diberikan NP'P untuk memotong dan menyetorkan kalau dahulu PPd
Pasal 17a sekarang PPh Pasal /1F.
&% Keaji0an Pajak Penghasilan ,adan9
leh karena perlakuan perpajakan sampai dengan saat ini untuk kerjasama
usaha %oint peration& tidak dianggap sebagai $ubjek Pajak! Pajak
Penghasilan ,adan! maka laba yang didapat badan ini akan dikenakan pajak di
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 56
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
61/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
masing-masing perusahaan anggota usaha bersama tersebut. Pembagian laba
biasanya secara proporsional sesuai dengan E pernyataan yang terutang dalam
oint *greement Demikian juga pembagian laba kerjasama operasi ini tidak
dikenakan Pajak Penghasilan Di
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
62/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
5% Latihan
1. oint operation adalah kegiatan usaha berbentuk badan tetapi sampai
dengan saat ini tidak dianggap sebagai subjek PPh badan! apa sebabnya
dan bagaimana memajaki penghasilan yang didapat dari kegiatan usahanya.
/. *pabila atas transaksinya dipotong PPh Ps /5 atau dipungut PPh Ps //
bagaimana cara mengkreditkan PPh tsb.
5. *pabila oint peration ini mendapatkan laba dan dibagai kepada anggota
nya! bagaimana pengenaan pajak nya.
9. ,agaimana perlakuan perpajakan sebagai pemotong PPh Ps./1A/6! PPh Ps.
/5A/6 dan PPh Ps. 9!/ UU PPh.
3. *pakah joint operation ini memenuhi syarat sebagai pengusaha "ena Pajak
dan bagaimana pelaksanaan perpajakannya.
8% Rangku*an%
$ampai dengan saat ini kerjasama usaha %joint operation& belum dianggap
sebagai subjek pajak! sehingga pemajakan Pajak Penghasilan ,adan dikenakan
di masing-masing anggota! caranya laba yang didapat berdasarkan laporan
keuangan oleh joint operation dibagi sesuai dengan penyertaan masing-masing
anggota. Pembagian laba ini tidak termasuk objek PPh Ps. /5A/6 sehingga tidak
dipotong PPh nya. Pemberian pemberian NP'P hanya ditujukan untuk
keperluan PPh Ps /1A/6! PPh Ps! /5A/6! PPh Ps.9/ dan PPh Ps 13 UU PPh
dan keperluan PPN menurut UU PPN! untuk jenis pajak diluar PPh badan
kewajiban pajaknya sama dengan 'ajib Pajak lainnya
MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 58
-
8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc
63/76
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON
KEGIATAN ,ELA-AR $$
PE/A-AKAN PERUA#AAN 4ANG /ENGER-AKAN PR.4EK PE/ERINTA#
DANA ,ANTUAN LUAR NEGERI
$% Dasar #uku* 9
1. "ep. Pres No./2 #ahun 1246 #anggal 1/ uli 1246 jo "ep.en."eu No.6/0 A
"".09 A 1246 #anggal 14 uli 1246.
/. "ep. Pres No. 15 #ahun 1223 #anggal /7 :ebruari 1223.
5. PP No. 9/ #ahun 1223 #anggal /0 Nopember 1223 jo "ep."eu No./52 A
"" o1 A 1226 tanggal 9 anuari 1226.
9. PP No. 65 #ahun 1224 #anggal /5 uni 1224 jo "ep.en."eu No. 965 A ""
.01 1224 #anggal /1 ktober 1224.
3. PP No. 95 #ahun /000 #anggal /0 uni /000 jo "ep.en."eu No.
946A"".09 A /000 #anggal /0 Nopember /000 jo $? Dit.eb.Pajak No.$? B
03 A P.9/ A /001 #anggal 4 :ebruari /001.
6. PP No./3 #ahun /001 #anggal 14 ei /001.
&% Uraian9
Proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana bantuan yang berasal dari (uar
Negeri Proyek pemerintah adalah proyek milik pemerinyah pusat maupun
pemerintah daerah secara langsung atau yang diteruskan ke perusahaan milik
nagara. Proyek ini bisa disebut dengan Proyek "ep.Pres /2 #ahun 1226. proyek
ini dapat berupa proyek physik %konstruksi&! pengadaan barang maupun jasa.
Dana bantuan (uar Negeri %D,(N& adalah dana yang berasal dari luar negeri
yang dapat berupa Pinjaman (uar negeri %(oan& dan Hibah (uar Negeri %+rant&.
Perusahaan yang mengerjakan proyek ini dapat berbentuk badan hukumIndon