· 2020. 10. 9. · PERIZINAN Pasal 7 (I) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan parkir...

14

Transcript of  · 2020. 10. 9. · PERIZINAN Pasal 7 (I) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan parkir...

Page 1:  · 2020. 10. 9. · PERIZINAN Pasal 7 (I) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan parkir dalam Daerah, wajib ... Dalam Surat Izin pengelolaan parkir memuat ketentuan-ketentuan
Page 2:  · 2020. 10. 9. · PERIZINAN Pasal 7 (I) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan parkir dalam Daerah, wajib ... Dalam Surat Izin pengelolaan parkir memuat ketentuan-ketentuan
Page 3:  · 2020. 10. 9. · PERIZINAN Pasal 7 (I) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan parkir dalam Daerah, wajib ... Dalam Surat Izin pengelolaan parkir memuat ketentuan-ketentuan
Page 4:  · 2020. 10. 9. · PERIZINAN Pasal 7 (I) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan parkir dalam Daerah, wajib ... Dalam Surat Izin pengelolaan parkir memuat ketentuan-ketentuan
Page 5:  · 2020. 10. 9. · PERIZINAN Pasal 7 (I) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan parkir dalam Daerah, wajib ... Dalam Surat Izin pengelolaan parkir memuat ketentuan-ketentuan
Page 6:  · 2020. 10. 9. · PERIZINAN Pasal 7 (I) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan parkir dalam Daerah, wajib ... Dalam Surat Izin pengelolaan parkir memuat ketentuan-ketentuan
Page 7:  · 2020. 10. 9. · PERIZINAN Pasal 7 (I) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan parkir dalam Daerah, wajib ... Dalam Surat Izin pengelolaan parkir memuat ketentuan-ketentuan
Page 8:  · 2020. 10. 9. · PERIZINAN Pasal 7 (I) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan parkir dalam Daerah, wajib ... Dalam Surat Izin pengelolaan parkir memuat ketentuan-ketentuan
Page 9:  · 2020. 10. 9. · PERIZINAN Pasal 7 (I) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan parkir dalam Daerah, wajib ... Dalam Surat Izin pengelolaan parkir memuat ketentuan-ketentuan
Page 10:  · 2020. 10. 9. · PERIZINAN Pasal 7 (I) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan parkir dalam Daerah, wajib ... Dalam Surat Izin pengelolaan parkir memuat ketentuan-ketentuan
Page 11:  · 2020. 10. 9. · PERIZINAN Pasal 7 (I) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan parkir dalam Daerah, wajib ... Dalam Surat Izin pengelolaan parkir memuat ketentuan-ketentuan
Page 12:  · 2020. 10. 9. · PERIZINAN Pasal 7 (I) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan parkir dalam Daerah, wajib ... Dalam Surat Izin pengelolaan parkir memuat ketentuan-ketentuan
Page 13:  · 2020. 10. 9. · PERIZINAN Pasal 7 (I) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan parkir dalam Daerah, wajib ... Dalam Surat Izin pengelolaan parkir memuat ketentuan-ketentuan
Page 14:  · 2020. 10. 9. · PERIZINAN Pasal 7 (I) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan parkir dalam Daerah, wajib ... Dalam Surat Izin pengelolaan parkir memuat ketentuan-ketentuan

tinjauan atas efektivitas pajak parkir dan kontribusinya dalam ...

tinjauan atas efektivitas pajak parkir dan kontribusinya dalam ...

tesis ketentuan perjanjian dalam penerimaan dan penolakan ...

tesis ketentuan perjanjian dalam penerimaan dan penolakan ...

PEMERINTAH· KABUPATEN SIDOARJOsjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/... · Parkir, maka ketentuan-ketentuan dalam Perda Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus

PEMERINTAH· KABUPATEN SIDOARJOsjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/... · Parkir, maka ketentuan-ketentuan dalam Perda Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus

Efektifitas Ketentuan-Ketentuan World Trade Organization Tentang Perlakuan Khusus Dan Berbeda Bagi Negara Berkembang- Implementasi Dalam Praktek Dan Dalam Penyelesaian Sengketa

Efektifitas Ketentuan-Ketentuan World Trade Organization Tentang Perlakuan Khusus Dan Berbeda Bagi Negara Berkembang- Implementasi Dalam Praktek Dan Dalam Penyelesaian Sengketa

ANALISIS POTENSI PAJAK PARKIR DALAM MENUNJANG … · ii abstrak analisis potensi pajak parkir dalam menunjang pendapatan asli daerah kabupaten karanganyar tahun 2011-2015 rifai amin

ANALISIS POTENSI PAJAK PARKIR DALAM MENUNJANG … · ii abstrak analisis potensi pajak parkir dalam menunjang pendapatan asli daerah kabupaten karanganyar tahun 2011-2015 rifai amin

Analisis Terhadap Ketentuan Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan

Analisis Terhadap Ketentuan Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan

83 KETENTUAN PERKAWINAN DALAM KHI DAN IMPLIKASINYA ...

83 KETENTUAN PERKAWINAN DALAM KHI DAN IMPLIKASINYA ...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …rsmoewardi.com/.../file_pdf/UU-No.-44-Th-2009-ttg-Rumah-Sakit.pdf · pelataran parkir yang mencukupi. (3) Ketentuan . . . - 10 - (3) Ketentuan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …rsmoewardi.com/.../file_pdf/UU-No.-44-Th-2009-ttg-Rumah-Sakit.pdf · pelataran parkir yang mencukupi. (3) Ketentuan . . . - 10 - (3) Ketentuan

Grobogan...Petugas parkir atau juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pernungutan retribusi parkir harus menggunakan karcis resmi yang telah diporporasi

Grobogan...Petugas parkir atau juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pernungutan retribusi parkir harus menggunakan karcis resmi yang telah diporporasi

PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN ...

PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN ...

SKRIPSI PENGUKURAN PENERIMAAN PENGGUNA DALAM PEMBAYARAN PARKIR …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47936/1/DWI ADJI... · PARKIR PADA SKY PARKING MENGGUNAKAN MOBILE

SKRIPSI PENGUKURAN PENERIMAAN PENGGUNA DALAM PEMBAYARAN PARKIR …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47936/1/DWI ADJI... · PARKIR PADA SKY PARKING MENGGUNAKAN MOBILE

- tataruangpertanahan.com fileBagian XII Ketentuan-Ketentuan Lain. BAB III KETENTUAN PIDANA BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN ... a. bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang

- tataruangpertanahan.com fileBagian XII Ketentuan-Ketentuan Lain. BAB III KETENTUAN PIDANA BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN ... a. bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang

Sistem Pemandu Kendaraan Untuk Parkir Paralel Secara ...telekontran.te.unikom.ac.id/jurnal/vehicle-guidance-system-for.24/... · Perancangan sistem parkir ini dibuat dalam bentuk

Sistem Pemandu Kendaraan Untuk Parkir Paralel Secara ...telekontran.te.unikom.ac.id/jurnal/vehicle-guidance-system-for.24/... · Perancangan sistem parkir ini dibuat dalam bentuk

REVIEW KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM PELAKSANAAN …

REVIEW KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM PELAKSANAAN …

Makalah Pai Ketentuan Munakahat Dalam Islam

Makalah Pai Ketentuan Munakahat Dalam Islam

ANALISIS POTENSI PAJAK PARKIR DALAM MENUNJANG … · kontribusi pajak parkir (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak parkir, dan (3) mengetahui permasalahan

ANALISIS POTENSI PAJAK PARKIR DALAM MENUNJANG … · kontribusi pajak parkir (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak parkir, dan (3) mengetahui permasalahan

Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Retribusi Parkir …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5860/1/T1_232010049_Judul.pdf · masalah dalam pengelolaan retribusi parkir

Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Retribusi Parkir …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5860/1/T1_232010049_Judul.pdf · masalah dalam pengelolaan retribusi parkir

images.bizlaw.id · sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara a quo melalui perdamaian yang selanjutnya akan dituangkan dalam Akta Perdamaian, dengan ketentuan- ketentuan

images.bizlaw.id · sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara a quo melalui perdamaian yang selanjutnya akan dituangkan dalam Akta Perdamaian, dengan ketentuan- ketentuan

JDIH | KAB.GROBOGANjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP NO 44... · Petugas parkir atau juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pemungutan retribusi

JDIH | KAB.GROBOGANjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP NO 44... · Petugas parkir atau juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pemungutan retribusi

ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM …

ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM …