berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20190321-103400-1648.pdf · 2. - Surat...
Transcript of berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20190321-103400-1648.pdf · 2. - Surat...
1
RUU. PENETAPAN UU DARURAT NO. 2 TAHUN 1959 (LN NO. 19) TENTANG PEMBERIAN TANDA
KEHORMATAN BINTANG GARUDA SEBAGAI UU
1959
2
1791/Red. D A F T A R I S I
Bundel:
RUU PENETAPAN UU DARURAT NO. 2 TAHUN 1959 ( LN NO. 19 )
TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA SE-
BAGAI UNDANG2.-
No.
Dok
No.
Srt.
Djenis dan isi surat,
No. dan tgl.
Pengiriman Penerimaan Halaman
- - Ichtisar ringkas rantjangan undang2
1. - Surat Wakil Perdana Menteri I kepada Ketua
DPR tgl. 16-4-1959 No. 11593/59 tt.
Menjampaikan undang2 darurat No. 2 tahun
1959 (LN No. 19).
Agno. 5743
tgl. 17-4-1959
2. - Surat M.Pertahanan (Sekdjen) kepada Ketua
DPR tgl. 2-5-1959 No. KP/SD/8138/59 tt.
Menjampaikan rantjangan undang2.
Agno. 6515
tgl. 4-5-1959
3. 2 Rantjangan undang2.
4. 3 Memori pendjelasan.
5. - Surat Ketua DPR kepada Anggota tgl. 5-5-1959
No. 6596/DPR-RI/59 tt. menjampaikan S. 2, 3.
6. 1 Amanat Presiden (Pedjabat) tgl. 5-5-1959 No.
1211/HK/59 tt. menjampaikan rantjangan
undang2.
Agno. 6703
tgl. 6-5-1959
7. - Surat Ketua DPR kepada M.Pertahanan tgl. 4-5-
59 No. 6531/DPR-RI/59 tt. undangan rapat
pleno tgl 8-5-1959
8. - Surat pengantar Sekertariat DPR kepada
Anggota tgl. 6-5-1959 No. 6702/DPR-RI/59 tt.
menjampaikan lampiran rantjangan undang2.
9. - Surat Wakil Perdana Menteri III kepada Ketua
DPR tgl. 8-5-1959 No. 13601/59 tt. minta di-
tunda pembitjaraan rantjangan undang2.
Agno. 6924
tgl. 12-5-1959
10. - Rta. Ke-47 tgl. 8-5-1959.
11. - Surat Ketua DPR kepada M.Pertahanan tgl. 12-
5-1959 No. 6965/DPR-RI/59 tt. undangan rapat
pleno tgl. 15, 19, 20 dan 22-5-1959.
12. - Rta. Ke-51 tgl. 15-5-1959.
3
No.
Dok
No.
Srt.
Djenis dan isi surat,
No. dan tgl.
Pengiriman Penerimaan Halaman
13. - Risalah rapat pertemuan tgl. 19-5-1959 malam.
14. - Rta. Ke-54 tgl. 20-5-1959 malam.
15. - Teks djawaban pemerintah atas pemandangan
umum babak ke-I
Agno. 7311
tgl. 20-5-1959
16. - Keputusan DPR tgl. 20-5-1959 No.
53/DPR/1959 tt. menjetudjui usul undang2.
17. 4 Surat Wakil Ketua I DPR kepada Presiden tgl.
4-6-1959 No. 8096/DPR-RI/59 tt. minta
pengesahan usul undang2.
18. - Surat Wakil Ketua I DPR Kepada Perdana
Menteri, M.Kehakiman, M.Pertahanan tgl. 4-6-
1959 No. 8097/DPR-RI/59 tt. menjampaikan
salinan S. 4.
-------------------------------------
4
1791/Red D A F T A R I S I
Bundel :
Sid. 1959 - P. 416
No.
Dok
No.
Srt.
Djenis dan isi surat,
No. dan tgl.
Pengiriman Penerimaan Halaman
19. 5 Amanat Presiden (Pedjabat) tgl. 26-6-1959
No. 1719A/HK/59 tt. pengesahan usul
undang2.
Agno. 9806
tgl. 21-7-
1959
20. - Undang2 No. 23 tahun 1959 (LN No. 67 -
TLN No. 1811 -).
----------- m -------------
= 4 Nopember 1959 =
5
REPUBLIK INDONESIA PERDANA MENTERI ------ Diterima tgl. : 17-4-‘59
Agno. : 5743 ------------------------------
No. : 11593/59. Djakarta, 16 April 1959.-
Lamp. : 1 ( satu ).
Perihal : Undang2 Darurat tentang
Bintang Garuda. Kepada ------------------------------- Jth. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
di
D J A K A R T A.-
Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Menteri dalam sidangnja ke-175
pada tanggal 15 April 1959 telah menjetudjui suatu Rantjangan Undang-undang Darurat
tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda, jang kemudian pada tanggal 16 April
1959 telah di tetapkan dan diundangkan sebagai Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1959,
jang salinannja disampaikan bersama ini untuk diketahui.
Perlu dikemukakan bahwa rangka usaha penjusunan rantjangan-rantjangan
undang-undang mengenai pemberian tanda-tanda kehormatan jang diharapkan dalam waktu
jang singkat dapat di adjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, Pemerintah antara lain
menjiapkan sebuah rantjangan undang-undang mengenai pemberian tanda kehormatan
Bintang Garuda.
Selandjutnja perlu diketahui bahwa bermaksud pemb-erian Bintang Garuda
berdasarkan undang-undang termaksud diatas kepada beberapa perwira pada hari
peringatan ulang tahun ke XIII AURI pada tanggal 17 April 1959.
Berhubung dengan mendesaknja keadaan dan sempitnja waktu seperti diuraikan
diatas, maka Pemerintah memutuskan untuk mengatur soal pemberian tanda kehormatan
Bintang Garuda itu dengan Undang-Undang Darurat.
Rantjangan Undang-Undang untuk menetapkan Undang-Undang Darurat No. 2
tahun 1959 tersebut sebagai Undang-Undang akan disampaikan selekas-lekasnja kepada
Dewan Perwakilan Rakjat.
Tembusan surat ini disampaikan kepada :
1. Menteri Pertahanan disertai permintaan menjampaikan Rantjangan Undang-Undang
untuk menetapkan Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1959 itu selekas-lekasnja
kepada Dewan Perwakilan Rakjat disertai dengan suatu Amanat Presiden,
2. K.S.A.U. ,
3. Direktur Kabinet Presiden,
Untuk diketahui dan seperlunja.-
WAKIL PERDANA MENTERI, I,
( ttd. ) Mr. H a r d i.
6
UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1959
TENTANG
PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :a. bahwa pelaksanaaan tugas diudara mempunjai tjorak jang chas,
sehingga perlu diadakan suatu peraturan jang merupakan dasar dari-
pada pemberian suatu tanda kehormatan berupa Bintang Garuda
untuk menghargai pelaksanaan tugas diudara;
b. bahwa kegiatan-kegiatan penerbangan jang dilakukan dimasa tahun
1945 sampai/dengan achir tahun 1949 tanpa ketjualinja adalah
penerbangan jang sangat berbahaja ditindjau dari sudut militer
(intercepting), teknik/navigasi penerbangan.
c. bahwa mereka jang melakukan penerbangan tersebut dapat dianggap
sebagai pelopor penerbangan Republik Indonesia umumnja dan
Angkatan Udara Republik Indonesia chususnja,
d. bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak peraturan termaksud
pada sub a perlu segera diadakan dengan Undang-Undang Darurat.
Mengingat : pasal 87 dan pasal 96 Undang-Undang Dasar Sementara Republik
Indonesia ;
Mengingat : 1. Undang-Undang No. 65 tahun 1958 ( L.N. tahun 1958 No. 116 )
pula 2. Undang-Undang No. 70 tahun 1958 ( L.N. tahun 1958 No. 124 )
3. Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1958 ( L.N. tahun 1958
No. 154 )
Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 15 April 1959 ;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBERIAN TANDA
KEHORMATAN BINTANG GARUDA.
7
BAB I.
Ketentuan Umum.
Pasal 1.
Kepada anggota Angkatan Udara Republik Indonesia jang bertugas diudara dimasa
kegiatan-kegiatan penerbangan dalam djangka waktu antara tahun 1945 sampai dengan
achir tahun 1949 dan jang stejara aktip telah melakukan tugas-tugas penerbangan diberikan
anugerah tanda kehormatan berupa suatu bintang djasa bernama “Bintang Garuda”.
Pasal 2.
(1) Bintang Garuda berbentuk seperti dilukiskan dalam lampiran, ialah sebuah bintang
berlapis tiga, dibuat dari logam berwarna perunggu dengan garis tengah 48 milimeter.
Lapisan pertama sebagai dasar jang berbentuk bintang bersudut besar-ketjil sepuluh
dengan tiap udjung sudut besar terdapat bulatan ketjil, lapisan kedua terdapat
diatasnja berbentuk bundar dengan garis tengah 25 milimeter dan terdapat tulisan
“1945 Garuda 1949”; lapisan ketiga berbentuk lukisan lambang Angkatan Udara
Republik Indonesia “SWA BHUWANA PAKSA” jang terdiri dari : seekor burung
garuda jang menebarkan sajapnja selebar-lebarnja, 5 putjuk anak panah jang
digenggam oleh tjakar garuda, sebuah perisai dengan lukisan kepulauan Indonesia dan
burung garuda berdiri diatas perisai ini, api jang menjala mendjilat-djilat mengepung
perisai, sebuah karangan manggar melingkari garuda, masing-masing terdiri dari 17
buah. Disebelah belakang bintang terdapat tulisan “Republik Indonesia”.
(2) Pita dari Bintang Garuda bertjorak seperti dilukiskan dalam lampiran, berbentuk lebar
35 milimeter, pandjang 52 milimeter, berwarna dasar biru tua dengan satu strip-tegak-
putih perak ditengah-tengah jang lebarnja 8 milimeter dan ditengah-tengah pita
dilekatkan suatu tanda berbentuk pesawat ketjil dibuat dari logam berwarna perunggu.
BAB II.
Urutan Tingkatan.
Pasal 3.
Kedudukan Bintang Garuda dalam urutan tingkatan tanda-tanda kehormatan akan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III.
P e m b e r i a n.
Pasal 4.
Bintang Garuda dianugerahkan oleh Presiden /Panglima Tertinggi berdasarkan usul
dari Menteri Pertahanan.
8
Pasal 5.
Tiap pemberian Bintang Garuda disertai dengan penjerahan suatu piagam menurut
bentuk seperti dilukiskan dalam lampiran.
Pasal 6.
Penjerahan Bintang Garuda dilakukan dengan upatjara militer menurut ketentuan
Menteri Pertahanan.
Pasal 7.
Tata-tjara pengusulan dan pemberian Bintang Garuda ditetapkan oleh Menteri
Pertahanan.
Pasal 8.
Pelaksanaan penjerahan Bintang Garuda dilakukan oleh Menteri Pertahanan atau oleh
pedjabat-pedjabat jang ditundjuknja.
BAB IV.
P e m a k a i a n.
Pasal 9.
Dengan mengingat ketentuan tentang urutan tingkatan tersebut dalam pasal 3, maka
Bintang Garuda dipakai pada waktu dan menurut tjara jang berlaku untuk Bintang Sakti
dan Bintang Darma seperti termaktub dalam BAB VII Undang-Undang No. 65 tahun 1958
(Lembaran Negara tahun 1958 No. 116) tentang Pemberian Tanda-tanda Kehormatan
Bintang Sakti dan Bintang Darma.
BAB V.
P e n t j a b u t a n.
Pasal 10.
Hak atas Bintang Garuda ditjabut apabila jang menerima :
a) dengan putusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman berupa
dikeluarkan dari dinas ketentaraan, dengan atau tidak dengan pentjabutan hak untuk
masuk dalam dinas Angkatan Bersendjata;
b) dengan putusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman karena
sesuatu kedjadian terhadap keamanan Negara atau karena desersi;
c) dengan putusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman pendjara
jang lamanja lebih dari satu tahun, atau dikenakan matjam hukuman jang lebih berat;
d) diberhentikan dari dinas ketentaraan tidak dengan hormat;
e) memasuki dinas Angkatan Perang negara asing dengan tidak mendapat idjin dahulu dari
Pemerintah Republik Indonesia.
9
BAB VI.
Ketentuan Chusus.
Pasal 11.
Bintang Garuda dianugerahkan djuga kepada warganegara Indonesia bukan anggota
Angkatan Udara dan kepada warganegara Asing jang melakukan suatu perintah Angkatan
Udara dan memenuhi ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam pasal 1.
Pasal 12.
Bintang Garuda dianugerahkan djuga setjara anumerta kepada :
a) anggota Angkatan Udara Republik Indonesia,
b) warganegara Indonesia bukan anggota Angkatan Udara dan
c) warganegara Asing,
jang gugur atau meninggal dunia sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas
penerbangan untuk kepentingan Angkatan Udara Republik Indonesia pada chususnja dan
Negara pada umumnja.
BAB VII.
P e n u t u p.
Pasal 13.
Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih landjut dengan keputusan
Menteri Pertahanan.
Pasal 14.
Undang-Undang Darurat ini disebut “Undang-Undang Darurat tentang Tanda
Kehormatan Bintang Garuda” dan mulai berlaku pada hari di undangkan.
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.-
Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 April 1959.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Diundangkan ttd.
Pada tanggal 16 April 1959. SUKARNO.
MENTERI KEHAKIMAN, WAKIL PERDANA MENTERI III,
ttd. ttd.
G. A. MAENGKOM. J. LEIMENA.
Lembaran Negara tahun 1959 No. 19
10
LAMPIRAN II.
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1959
P I A G A M
KAMI PRESIDEN - PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
REPUBLIK INDONESIA,
Memberikan anugerah Bintang Garuda kepada :
N A M A : …………………………………………………………..
DJABATAN : …………………………………………………………..
sesuai dengan Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1959 sebagai penghargaan atas :
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Dikeluarkan di Djakarta
Pada tanggal
__________________________________________
PRESIDEN – PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA,
SUKARNO.
PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA,
.
D J U A N D A.
11
P E N D J E L A S A N
ATAS
UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1959
TENTANG
PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA
I. U M U M.
Angkatan Perang Republik Indonesia jang telah dibentuk setjara resmi pada tanggal 5
Oktober 1945, telah mengambil bagian jang penting dalam perdjoangan Bangsa Indonesia
untuk mempertegak dan mempertahankan Kemerdekaannja jang telah diproklamasikan itu
pada tanggal 17 Agustus 1945.
Salah satu segi dari usaha untuk mempertegak dan mempertahankan Kemerdekaan
Republik Indonesia ialah pelaksanaan tugas diudaranja jang pada waktu itu dilakukan oleh
Angakatan Udara Republik Indonesia.
Kegiatan-kegiatan penerbangan jang ber-aneka-ragam jang dilakukan dimasa tahun 1945
sampai/dengan achir tahun 1949 adalah penerbangan –penerbangan jang sangat berbahaja,
karena penerbangan tersebut banjak kali dilakukan dengan pesawat-pesawat jang serba
tidak sempurna perlengkapannja (kurang “vliegwardig”) pula selalu tidak luput dari intaian
dan serangan musuh jang mempergunakan pesawat serta persendjataannja djauh lebih
modern.
Hanja dengan keberanian jang menjala-njala disertai keinsjafan jang sebesar-besarnja
terhadap tugas Negara, penerbangan-penerbangan tersebut dapat dilakukan oleh para
penerbang-penerbang kita beserta segala awak pesawatnja. Mereka jang melakukan
penerbangan tersebut dapat dianggap sebagai pelopor/pionier penerbangan Republik
Indonesia umunja dan Angkatan Udara Republik Indonesia chususnja.
Mengingat sifat jang chusus dari pelaksanaan tugas diudara tersebut diatas adalah sudah
tepat kiranja untuk memberikan suatu tanda djasa berupa Bintang kepada mereka jang
setjara aktip telah melakukan kegiatan-kegiatan penerbangan tersebut.
II. PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1 sampai/dengan pasal 10 : Tjukup djelas
Pasal 11 : Jang dimaksud dengan warganegara Indonesia bukan anggota Angkatan Udara
dan warganegara Asing dalam pasal ini, ialah anggota militer/orang-orang sipil
dari luar Angkatan Udara Republik Indonesia dan orang-orang Asing jang turut
serta melakukan penerbangan atas perintah dan untuk kepentingan Angkatan
Udara Republik Indonesia chususnja dan Negara umumnja. Oleh karena sedjak
dibentuknja Djawatan Penerbangan Republik Indonesia jang kemudian
mendjelma mendjadi Angkatan Udara Republik Indonesia, masalah
12
penerbangan merupakan masalah bagi Indonesia, maka pada waktu itu
Angkatan Udara Republik Indonesia telah mempergunakan tenaga-tenaga ahli
dari Luar Angkatan Udara Republik Indonesia dan penerbangan-penerbangan
bangsa Asing.
Pasal 12 sampai/dengan pasal 14 : Tjukup djelas.
______________________
Tambahan Lembaran Negara No. 1755 ………………………………………….
13
KEMENTERIAN PERTAHANAN
S E G E R A Diterima tgl. : 4-5-1959 Agno. : 6575
-----------------------------
No : KP/SD/8138/59. Djakarta, 2 Mei 1959.- Lampiran : 450 ex. Perihal : RUU penetapan UU Dar.
No. 2/1959 tentang Bintang Kepada Garuda sebagai undang-undang,------------------------------------------ Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia
di
D J A K A R T A,-
Mendahului Amanat Pd. Presiden bersama ini disampaikan
dengan hormat :
450 ex RUU tentang penetapan Undang-undang Darurat No.
2/1959 tentang pemberian tanda kehormatan Bintang
Garuda (Lembaran Negara tahun 1959 No. 19) sebagai
Undang-undang,
untuk dipergunakan sebagai bahan perundingan dalam sidang Dewan
Perwakilan Rakjat dan mendapat persetudjuannja.
Perlu dikemukakan disini, bahwa gambar Bintang Garuda
jang tersebut sebagai lampiran I dari R.U.U. termaksud, akan segera
disusulkan setela selesai ditjetak; sebagai tjontoh bersam ini disertakan
1 ex. Gambar tersebut.
Demikianlah agar mendjadi maklum adanja.-
A.n. MENTERI PERTAHANAN
Sekretaris Djenderal,
( ttd. - ) R. H I D A J A T.-
Tindasan :
1. Perdana Menteri.
2. Wakil Perdana Menteri I
Menarik suratnja kepada Ketua
D.P.R. tgl. 16-4-59 No. 11593/59.- -------------------------
14
Rs.
R A N T J A N G A N
Sn/220/4/59.-
UNDANG-UNDANG NO. TAHUN 1959
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1959
TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG
GARUDA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 No. 19), SEBAGAI
UNDANG-UNDANG.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar
Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang
Darurat No. 2 tahun 1959 tentang pemberian tanda kehormatan Bintang
Garuda (Lembaran Negara tahun 1959 No. 19) ;
b. bahwa peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang
Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang ;
Mengingat : pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;
Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat ;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-
UNDANG DARURAT No. 2 TAHUN 1959 TENTANG
PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 No. 19), SEBAGAI
UNDANG-UNDANG.
Pasal I.
Peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 2 tahun
1959 tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda (Lembaran Negara tahun 1959
No. 19) ditetapkan sebagai Undang-undang, jang berbunji sebagai berikut :
15
B A B I.
Ketentuan Umum
Pasal 1.
Kepada anggota Angkatan Udara Republik Indonesia jang bertugas diudara
dimasa kegiatan-kegiatan penerbangan dalam djangka waktu antara tahun 1945 sampai
dengan achir tahun 1949 dan jang setjara aktip telah melakukan tugas-tugas penerbangan
diberikan anugerah tanda kehormatan berupa suatu bintang djasa jang bernama “Nintang
Garuda”.
Pasal 2.
(1) Bintang Garuda berbentuk seperti dilukiskan dalam lampiran, ialah sebuah bintang
berlapis tiga, dibuat dari logam berwarna perunggu dengan garis tengah 48
milimeter. Lapisan pertama sebagai dasar jang berbentuk bintang bersudut besar-
ketjil; lapisan kedua terdapat diatasnja berbentuk bundar dengan garis tengah 25
milimeter dan terdapat tulisan “1945 Garuda 1949”; lapisan ketiga berbentuk
lukisan lambang Angkatan Udara Republik Indonesia “SWA BHUWANA PAKSA”
jang terdiri dari : seekor burung garuda jang menebarkan sajapnja selebar-lebarnja,
5 putjuk anak panah jang digenggam oleh tjakar garuda, sebuah perisai dengan
lukisan kepulauan Indonesia dan burung garuda berdiri diatas perisai ini; api jang
menjala mendjilat-djilat mengepung perisai, sebuah karangan manggar melingkari
garuda, masing-masing terdiri dari 17 buah. Disebelah belakang bintang terdapat
tulisan “Republik Indonesia”.
(2) Pita dari Bintang Garuda bertjorak seperti dilukiskan dalam lampiran, berukuran
lebar 35 milimeter, pandjang 52 milimeter, berwarna dasar biru tua dengan satu
strip-tegak-putih perak ditengah-tengah jang lebarnja 8 milimeter dan ditengah-
tengah pita dilekatkan suatu tanda berbentuk pesawat ketjil dibuat dari logam
berwarna perunggu.
B A B II.
Urutan Tingkatan
Pasal 3.
Kedudukan Bintang Garuda dalam urutan tingkatan tanda-tanda kehormatan akan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
16
B A B III.
P e m b e r i a n.
Pasal 4.
Bintang Garuda dianugerahkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi berdasarkan usul
dari Menteri Pertahanan.
Pasal 5.
Tiap pemberian Bintang Garuda disertai dengan penjerahan suatu piagam menurut
bentuk seperti dilukiskan dalam lampiran.
Pasal 6.
Penjerahan Bintang Garuda dilakukan dengan upatjara militer menurut ketentuan
Menteri Pertahanan.
Pasal 7.
Tata-tjara pengusulan dan pemberian Bintang Garuda ditetapkan oleh Menteri
Pertahanan.
Pasal 8.
Pelaksanaan penjerahan Bintang Garuda dilakukan oleh Menteri Pertahanan atau
oleh pendjabat-pendjabat jang ditundjuknja.
B A B IV.
P e m a k a i a n
Pasal 9.
Dengan mengingat ketentuan tentang urutan tingkatan tersebut dalam pasal 3, maka
Bintang Garuda dipakai pada waktu dan menurut tjara jang berlaku untuk Bintang Sakti
dan Bintang Darma seperti termaktub dalam BAB VII Undang-undang No. 65 tahun 1958
(Lembaran Negara tahun 1958 No. 116) tentang Pemberian Tanda-tanda Kehormatan
Bintang Sakti dan Bintang Darma.
B A B V.
P e n t j a b u t a n.
Pasal 10.
Hak atas Bintang Garuda ditjabut apabila jang menerima :
a) dengan putusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman
berupa dikeluarkan dari dinas ketentaraan, dengan atau tidak dengan pentjabutan
hak untuk masuk dalam dinas Angkatan Bersendjata ;
b) dengan putusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman
karena sesuatu kedjadian terhadap keamanan Negara atau karena desersi ;
17
c) dengan putusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman
pendjara jang lamanja lebih dari satu tahun, atau dikenakan matjam hukuman jang
lebih berat ;
d) diberhentikan dari dinas ketentaraan tidak dengan hormat ;
e) memasuki dinas Angkatan Perang Negara asing dengan tidak mendapat idjin
dahulu dari Pemerintah Republik Indonesia.
B A B VI.
Ketentuan Chusus.
Pasal 11.
Bintang Garuda dianugerahkan djuga kepada warganegara Indonesia bukan
anggota Angkatan Udara dan kepada warganegara Asing jang melakukan suatu perintah
Angkatan Udara dan memenuhi ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam pasal 1.
Pasal 12.
Bintang Garuda dianugerahkan djuga setjara anumerta kepada :
a) anggota Angkatan Udara Republik Indonesia
b) warganegara Indonesia bukan anggota Angkatan Udara dan
c) warganegara Asing,
jang gugur atau meninggal dunia sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas
penerbangannja untuk kepentingan Angkatan Udara Republik Indonesia pada chususnja
dan Negara pada umumnja.
B A B VII.
P e n u t u p.
Pasal 13.
Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih landjut dengan keputusan
Menteri Pertahanan.
Pasal 14.
Undang-undang ini disebut “Undang-undang tentang tanda kehormatan Bintang
Garuda”.
18
Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan
undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Djakarta
pada tanggal
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
S A R T O N O .
Diundangkan
pada tanggal MENTERI PERTAHANAN
MENTERI KEHAKIMAN
D J U A N D A .
G.A. MAENGKOM.
LAMPIRAN II.
19
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NO. TAHUN 1959.
P I A G A M
KAMI PRESIDEN – PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
REPUBLIK INDONESIA,
Memberikan anugerah Bintang Garuda kepada :
N A M A : .............................................................................................
DJABATAN : .............................................................................................
sesuai dengan Undang-undang No. Tahun 1959 sebagai penghargaan atas :
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Dikeluarkan di : Djakarta
Pada tanggal : 1959
--------------------------------------------------------------------
PRESIDEN – PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
PERANG REPUBLIK INDONESIA
S U K A R N O.
PERDANA MENTERI/MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
D J U A N D A .
20
MEMORI PENDJELASAN
MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN “UNDANG-UNDANG
DARURAT No. 2 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN TANDA
KEHORMATAN BINTANG GARUDA ( LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
No. 19 )”, SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pemerintah berpendapat, bahwa pelaksanaan tugas diudara mempunjai tjorak jang
chas, sehingga perlu diadakan suatu peraturan jang merupakan dasar daripada pemberian
suatu tanda kehormatan berupa Bintang Garuda untuk menghargai pelaksanaan tugas
diudara.
Kegiatan-kegiatan penerbangan jang dilakukan dimasa tahun 1945 sampai/dengan
achir tahun 1949 tanpa ketjualinja, adalah penerbangan jang sangat berbahaja ditindjau dari
sudut militer (intercepting), “tehnik/navigasi penerbangan”.
Mereka jang melakukan penerbangan tersebut dapat dianggap sebagai pelopor
penerbangan Republik Indonesia umumnja dan Angkatan Udara Republik Indonesia
chususnja.
Maka dari itu dan karena keadaan-keadaan jang mendesak, ketentuan-ketentuan
jang termaksud diatas telah ditetapkan dalam Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1959
(Lembaran Negara tahun 1959 No. 19).
-----------------------------
21
22
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT REPUBLIK INDONESIA. -------------------- Djakarta, 5 Mei 1959.- No. 6 5 9 6/DPR-RI/59.- Lampiran : 1 ( satu ) berkas. Perihal : RUU tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Kepada Garuda (Sid. 1959 – P. 416). Para Anggota Dewan Perwakilan ---------------------------------- Rakjat
di D J A K A R T A.- ...............................
Mendahului Amanat Presiden bersama ini kami sampaikan dengan
hormat surat-surat perundingan mengenai rantjangan Undang-undang
tentang “penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1959 tentang
pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda” sebagai undang-undang
( Sid. 1959 – P. 416 ) , terdiri dari :
1. Rantjangan undang2 ( S. 2 )
2. Memori pendjelasan ( S. 3 ) ,
untuk dipergunakan sebagai bahan pembitjaraan dalam rapat-rapat Dewan
Perwakilan Rakjat.-
K E T U A
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT ;
u.b.
Sekertaris Djenderal,
( Mr. Roesli ) .-
TEMBUSAN beserta lampiran disampaikan kepada : Para Ketua Fraksi dalam D.P.R.
23
Salinan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Diterima tgl. : 6-5-1959
Agmo : 6703 -----------------------------
No. : 1211/HK/59 Lampiran : 2. DJAKARTA , 5 Mei 1959 Perihal : Rantjangan Undang-undang tentang Penetapan Undang-undang Kepada Darurat No. 2 tahun 1959.- Ketua Dewan Perwakilan Rakjat -------------------------------------------
Republik Indonesia di
DJAKARTA.-
M e r d e k a !
Dengan ini kami atas usul Menteri Pertahanan seperti tersebut dalam
suratnja tanggal 2 Mei 1959 No. KP/SD/8139/1959, menjampaikan :
- Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang undang
Darurat No. 2 tahun 1959 tentang pemberian tanda kehormatan
Bintang Garuda ( Lembaran Negara tahun 1959 No. 19 ) ,
sebagai Undang-undang –
untuk dibitjarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat guna mendapat
persetudjuannja.
Untuk keperluan perundingan mengenai rantjangan Undang-undang
itu hendaknja Saudara seterusnja berhubungan langsung dengan Menteri
Pertahanan.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
( dtt . ) SARTONO .
Tembusan kepada :
1. Perdana Menteri.
2. Menteri Pertahanan.
-----------------------------
TJATATAN : Dibatjakan dalam rapat pleno tgl. 8 Mei 1959 (lihat risalah rapat pleno terbuka ke-47 tahun 1959 halaman 2-3).-
-------------
Sh/220/4/59.-
24
R A N T J A N G A N
UNDANG-UNDANG No. TAHUN 1959
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 2 TAHUN 1959 TENTANG
PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA (LEMBARAN NE-
GARA TAHUN 1959 No. 19), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang
Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan
Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1959 tentang pemberian
tanda kehormatan Bintang Garuda (Lembaran Negara tahun
1959 No. 19) ;
b. bahwa peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-
undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-
undang ;
Mengingat : pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia ;
Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat ;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-
UNDANG DARURAT No. 2 TAHUN 1959 TENTANG
PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 No. 19), SEBAGAI
UNDANG-UNDANG.
Pasal I.
Peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 2 tahun
1959 tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda (Lembaran Negara tahun 1959
No. 19) ditetapkan sebagai Undang-undang, jang berbunji sebagai berikut :
25
B A B I.
Ketentuan Umum
Pasal 1.
Kepada anggota Angkatan Udara Republik Indonesia jang bertugas diudara
dimasa kegiatan-kegiatan penerbangan dalam djangka waktu antara tahun 1945 sampai
dengan achir tahun 1949 dan jang setjara aktip telah melakukan tugas-tugas penerbangan
diberikan anugerah tanda kehormatan berupa suatu bintang djasa jang bernama “BINTANG
GARUDA”.
Pasal 2.
(1) Bintang Garuda berbentuk seperti dilukiskan dalam lampiran, ialah sebuah
bintang berlapis tiga, dibuat dari logam berwarna perunggu dengan garis tengah
48 milimeter. Lapisan pertama sebagai dasar jang berbentuk bintang bersudut
besar-ketjil sepuluh dengan tiap udjung sudut besar terdapat bulatan ketjil; lapisan
kedua terdapat diatasnja berbentuk bundar dengan garis tengah 25 milimeter dan
terdapat tulisan “1945 Garuda 1949”; lapisan ketiga berbentuk lukisan lambang
Angkatan Udara Republik Indonesia “SWA BHUWANA PAKSA” jang terdiri
dari : seekor burung garuda jang menebarkan sajapnja selebar-lebarnja, 5 putjuk
anak panah jang digenggam oleh tjakar garuda, sebuah perisai dengan lukisan
kepulauan Indonesia dan burung garuda berdiri diatas perisai ini; api jang menjala
mendjilat-djilat mengepung perisai, sebuah karangan manggar melingkari garuda,
masing-masing terdiri dari 17 buah. Disebelah belakang bintang terdapat tulisan
“Republik Indonesia”.
(2) Pita dari Bintang Garuda bertjorak seperti dilukiskan dalam lampiran, berukuran
lebar 35 milimeter, pandjang 52 milimeter, berwarna dasar biru tua dengan satu
strip-tegak-putih perak ditengah-tengah jang lebarnja 8 milimeter dan ditengah-
tengah pita dilekatkan suatu tanda berbentuk pesawat ketjil dibuat dari logam
berwarna perunggu.
B A B II.
Urutan Tingkatan
Pasal 3.
Kedudukan Bintang Garuda dalam urutan tingkatan tanda-tanda kehormatan akan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
26
B A B III.
P e m b e r i a n.
Pasal 4.
Bintang Garuda dianugerahkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi berdasarkan
usul dari Menteri Pertahanan.
Pasal 5.
Tiap pemberian Bintang Garuda disertai dengan penjerahan suatu piagam menurut
bentuk seperti dilukiskan dalam lampiran.
Pasal 6.
Penjerahan Bintang Garuda dilakukan dengan upatjara militer menurut ketentuan
Menteri Pertahanan.
Pasal 7.
Tata-tjara pengusulan dan pemberian Bintang Garuda ditetapkan oleh Menteri
Pertahanan.
Pasal 8.
Pelaksanaan penjerahan Bintang Garuda dilakukan oleh Menteri Pertahanan atau
oleh pendjabat-pendjabat jang ditundjuknja.
B A B IV.
P e m a k a i a n
Pasal 9.
Dengan mengingat ketentuan tentang urutan tingkatan tersebut dalam pasal 3, maka
Bintang Garuda dipakai pada waktu dan menurut tjara jang berlaku untuk Bintang Sakti
dan Bintang Darma seperti termaktub dalam BAB VII Undang-undang No. 65 tahun 1958
(Lembaran Negara tahun 1958 No. 116) tentang Pemberian Tanda-tanda Kehormatan
Bintang Sakti dan Bintang Darma.
B A B V.
P e n t j a b u t a n.
Pasal 10.
Hak atas Bintang Garuda ditjabut apabila jang menerima :
f) dengan putusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman
berupa dikeluarkan dari dinas ketentaraan, dengan atau tidak dengan pentjabutan
hak untuk masuk dalam dinas Angkatan Bersendjata ;
g) dengan putusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman
karena sesuatu kedjadian terhadap keamanan Negara atau karena desersi ;
27
h) dengan putusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman
pendjara jang lamanja lebih dari satu tahun, atau dikenakan matjam hukuman jang
lebih berat ;
i) diberhentikan dari dinas ketentaraan tidak dengan hormat ;
j) memasuki dinas Angkatan Perang Negara asing dengan tidak mendapat idjin
dahulu dari Pemerintah Republik Indonesia.
B A B VI.
Ketentuan Chusus.
Pasal 11.
Bintang Garuda dianugerahkan djuga kepada warganegara Indonesia bukan
anggota Angkatan Udara dan kepada warganegara Asing jang melakukan suatu perintah
Angkatan Udara dan memenuhi ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam pasal 1.
Pasal 12.
Bintang Garuda dianugerahkan djuga setjara anumerta kepada :
d) anggota Angkatan Udara Republik Indonesia
e) warganegara Indonesia bukan anggota Angkatan Udara dan
f) warganegara Asing,
jang gugur atau meninggal dunia sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas
penerbangannja untuk kepentingan Angkatan Udara Republik Indonesia pada chususnja
dan Negara pada umumnja.
B A B VII.
P e n u t u p.
Pasal 13.
Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih landjut dengan keputusan
Menteri Pertahanan.
Pasal 14.
Undang-undang ini disebut “Undang-undang tentang tanda kehormatan Bintang
Garuda”.
28
Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan
undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Djakarta
pada tanggal
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
S A R T O N O .
Diundangkan
pada tanggal MENTERI PERTAHANAN
MENTERI KEHAKIMAN
D J U A N D A .
G.A. MAENGKOM.
29
LAMPIRAN II.
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NO. TAHUN 1959.
P I A G A M
KAMI PRESIDEN – PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
REPUBLIK INDONESIA,
Memberikan anugerah Bintang Garuda kepada :
N A M A : .............................................................................................
DJABATAN : .............................................................................................
sesuai dengan Undang-undang No. Tahun 1959 sebagai penghargaan atas :
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Dikeluarkan di : Djakarta
Pada tanggal : 1959
--------------------------------------------------------------------
PRESIDEN – PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
PERANG REPUBLIK INDONESIA
S U K A R N O.
PERDANA MENTERI/MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
D J U A N D A .
30
MEMORI PENDJELASAN
MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN “UNDANG-UNDANG
DARURAT No. 2 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN TANDA
KEHORMATAN BINTANG GARUDA ( LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
No. 19 )”, SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pemerintah berpendapat, bahwa pelaksanaan tugas diudara mempunjai tjorak jang
chas, sehingga perlu diadakan suatu peraturan jang merupakan dasar daripada pemberian
suatu tanda kehormatan berupa Bintang Garuda untuk menghargai pelaksanaan tugas
diudara.
Kegiatan-kegiatan penerbangan jang dilakukan dimasa tahun 1945 sampai/dengan
achir tahun 1949 tanpa ketjualinja, adalah penerbangan jang sangat berbahaja ditindjau dari
sudut militer (intercepting), “tehnik/navigasi penebangan”.
Mereka jang melakukan penerbangan tersebut dapat dianggap sebagai pelopor
penerbangan Republik Indonesia umumnja dan Angkatan Udara Republik Indonesia
chususnja.
Maka dari itu dan karena keadaan-keadaan jang mendesak, ketentuan-ketentuan
jang termaksud diatas telah ditetapkan dalam Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1959
(Lembaran Negara tahun 1959 No. 19).
-----------------------------
31
32
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT REPUBLIK INDONESIA Dikirim tgl. : 4 MEI 1959 ------oOo------- Registrasi No. : 1872 ----------------------------------- No : 6531/DPR-RI/59 Djakarta, 4 Mei 1959,- Lampiran : -.- Perihal : Undangan rapat D.P.R. Untuk pembitjaraan RUU Kepada Penetapan UU.Dat. No. 2 th. 1959 tentang Bintang MENTERI PERTAHANAN Garuda sebagai undang2.- -------------------------------- di
D J A K A R T A.-
AMAT SEGERA.
Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa sesuai dengan
atjara rapat2 D.P.R. Sidang ke-II tahun 1959, jang kami sampaikan kepada
Saudara dengan surat tgl. 21-4-1959 No. 5977/DPR-RI/59, maka D.P.R.
akan membitjarakan :
- Rantjangan Undang2 penetapan Undang2 Darurat No. 2 th. 1959 tentang
Bintang Garuda sebagai undang2 (Pemandangan umum dst).
dalam rapat pleno terbuka pada hari Dju’mat pagi tgl 8-5-1959 mulai djam
08.30 sesudah selesai atjara sub a (melandjutkan atjara tgl. 6-5-1959) ; djika
belum selesai pembitjaraan akan dilandjutkan pada malam harinja mulai
djam 19.30.
Berhubung dengan itu kammi minta dengan hormat kedatangan
Saudara Menteri untuk menghadiri rapat D.P.R. pada hari dan waktu
tersebut diatas.-
K E T U A
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
u.b.
Sekertaris Djenderal,
( ttd. ) Mr. Roesli.
TEMBUSAN untuk diketahui di sampaikan Kepada : (1) PERDANA MENTERI
(2) Penghubung Parlemen Kementerian Pertahanan,
---------------------------------- TJATATAN : Dengan surat Wakil PM III No. 13601/59 tgl. 8-5-1959,
Pemerintah minta agar pembitjaraannja ditunda sampai tgl. 15. Permintaan tersebut oleh rapat disetudjui dalam rapat pleno terbuka tgl. 8-5-1959 (lihat risalah rapat pleno terbuka ke-47 tahun 1959 halaman 38 – 39)-
33
34
REPUBLIK INDONESIA PERDANA MENTERI AMAT SEGERA. -------------- Diterima tgl. : 12-5-1959 Agno. : 6924 -------------------------------- Nomor : 13601/59. Djakarta, 8 Mei 1959.- Lamp : -.- Hal : Pembitjaraan dalam DPR (Pemandangan Umum dst.) K e p a d a mengenai RUU penetapan “UU Darurat No. 2 th. Jth. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat 1959 tentang Bintang Garuda” sebagai undang2.- di ----------------------------------- D J A K A R T A.-
Berhubung dengan pentingnja Atjara dalam rapat Dewan Menteri
pada malam hari ini, maka dengan ini Pemerintah minta dengan hormat
agar kiranja pembitjaraan mengenai Rantjangan Undang-undang
penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1959 tentang Bintang
Garuda sebagai undang-undang, jang menurut atjara akan dilangsungkan
pada malam hari ini djuga, dapatlah ditunda sampai hari Djum’at tanggal
15 Mei 1959 pagi hari.
Besar harapan Pemerintah agar usul ini dapat diterima baik oleh
Dewan Perwakilan Rakjat.-
WAKIL PERDANA MENTERI III
( ttd. ) Dr. J. Leimena.
---------------------------------
TJATATAN : Disetudjui dalam rapat pleno terbuka tgl. 8-5-1959
(lihat risalah rapat pleno terbuka ke-47 tahun 1959 halaman
38 – 39).-
35
Koreksi dari jang bersangkutan supaja disam- paikan kepada Ur. Risalah D.P.R. dalam Waktu 2 X 24 djam
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
RISALAH SEMENTARA
(Belum dikoreksi)
Sidang II.
R A P A T 47.
Hari Djum’at, 8 Mei 1959.
(Djam panggilan : 08.30).
Surat-surat masuk – Rantjangan Undang-undang penetapan ,,Undang-undang
Darurat No. 1 tahun 1959 tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan
Pembukaan Tanah” sebagai Undang-undang (Sid. 1959, P. 415) – Rantjangan Undang-
undang penetapan ,,Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1959 tentang Bintang Garuda”
sebagai Undang-undang (Sid. 1959, P. 416).
Ketua : H. Zainul abidin Ahmad.
Sekertaris : R. St. Palindih
Jang hadir 171 anggota :
H. Hasan Basri, K. H. Tjikwan, Ismail Napu, F. C. Palaunsoeka, Udin Sjamsuddin,
Anwar Harjono, B.J. Rambitan, H. Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, Dr H. Ali Akbar, T.
S. Mardjohan, H. Zainul Arifin, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho,
Sjahboeddin Latif, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, I. J. Kasimo, Nj.
Moedikdio, Manai Sophiaan, Saifuddin Zuhri, Rasjid Sutan Radja Emas, Djokosoedjono,
Dr H. Sukiman Wirjosandjojo, Prawoto Mangkusasmito, Singgih Tirtosoediro, I B. P.
Manuaba, Tj. Oey Hay Djoen, Nj. Lastari Soetrasno, Mr Soebagio Reksodipoero, M.
Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, Soepeno Hadisiswojo, Nj. Suharti Suwarto, Usman
Muftiwidjaja, H. A. Mursjidi, Eddie Abdurrahman Martalogawa, M. Saleh Umar, Sudjarwo
Haryowisastro, O. Suriapranata, Mr Djody Gondokusumo, Mr Dr A.M. Tambunan, K.H.
Fakih Usman, Nj. Soepeni, Muhd Sardjan, Soedjono, Mr Sudjono Hardjosudiro, Anwar
Tjokroaminoto, K. Werdojo, Soedisman, Soedarsono, Husein Kartasasmita, Imam
Soetardjo, Nj. Oemi Sardjono, Abdul Hakim, Drs D.S. Matakupan, Umar Salim Hubeis,
Hutomo Supardan Hartojo Prawirosudarmo, Soetomo alias Bung Tomo, Moersid Idris,
36
Ja’cob Mahmud, M. Caley, S. D. Bili, Suhardjo, Moenadir, Murtadji Bisri, Abdul Aziz
Dijar, Tjoo Tik Tjoen, R. Moh. Saleh Surjadingprodjo, Achmad Sjaichu, Sudojo,
Semanhadi Sastrowidjojo, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Soewono, Harsono Tjokroaminoto,
Zainal Arifin Tanamas, R.T.A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, Dr Ambio, Imam Soeparni
Handokowidjojo, R.K.H. Musta’in,
Rapat 47.
Moh. Noor Abdoelgani, R. Soehardjo alias Bedjo, H. Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul
Rasjid Faqih, Husein Saleh Assegaff, K.H. Muh. Saifuddin, Nj. Ch. Salawati, H. Senduk, H.
Moeh. Akib, Moh. Soleman, M. Sondakh, Selamat Ginting, Jusuf Adjitorop, M. Siregar,
Sahar gelar Sutan Besar, Nja’ Diwan, K.H. Masjhur Azhari, Nungtjik A.R., Djadil
Abdullah, Ma’rifat Mardjani, Saalh Jusuf Sutan Mangkuto, M.O. Bafadhal, Dr Sjech H.
Djalaluddin, V.B. Saka, I Made Sugitha, I G. G. Subamia, Kiagus Alwi, L. Kape,
Abdulmutalib Daeng Talu, Moh. Thajib Abdullah, Chr. J. Mooy, Djumhur Hakim, R.
Darsono, Rd. Emong Wiratma Astapradja, M. Ardiwinangun, R. Ido Garnida, Uwes
Abubakar, E.Z. Muttaqien, Djadja Wiriasumita, Muh. Fadil Dasuki, Sastra, Nj.Djunah
Pardjaman, A. Nunung Kusnadi, S.M. Thaher, Soelaeman Widjojosoebroto, H.A.A.
Achsien, Mr R. Memet Tanumidjaja, Amung Amran, E. Moh. Mansjur, Pandoe
Kartawigoena, Nj. S. Marijamah Djoenaidie, Siswojo, Nj. Sundari Abdulrachman, Kasim,
Nj. Sutijah Surya Hadi, Atmodarminto, Nj. Sunarjo Mangunpuspito, S. Danoesoegito,
Soetjipto, Djadi Wirosubroto, K.H. Muslich, Rs. Wirjosepoetro, R.G. Doeriat,
Partoadiwidjojo, Soesilo Prawirosoesanto, Notosoekardjo, H. Zain Alhabsji, Nj. Asmah
Sjachrunie, Subadio Sastrosatomo, Z. Imban, Jahja Siregar, Ahem Erningpradja, K.H.
Abdul Djalil, R.A.A. Soemitro Kolopaking, Mr Imron Rosjadi, Moh. Isnaeni, D.N. Aidit,
Nj. Suzanna Hamdani, Muh. Padang, Silas Papare, A.B. Karubuy, Mr Tjoeng Tin Jan, Tan
Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, H.J.C. Princen R.Ch.M.Du Puy, E.F.Wens, J.R.Koot, Ang
Tjiang Liat.
Wakil Pemerintah : 1. Dr J. Leimena, Wakil Perdana Menteri III
2. Mr. Sadjarwo, Menteri Pertanian.
Ketua : Saudara-saudara, rapat saja buka. Anggota jang hadir ada 150 orang. Atjara
kita sekarang ialah :
1. Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1959
tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah,
sebagai Undang-undang
2. Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1959
tentang Bintang Garuda, sebagai Undang-undang.
Sebelum memasuki atjara, saja persilakan lebih dahulu Saudara Sekertaris untuk
membatjakan surat-surat masuk.
37
Sekertaris : Amanat Presiden No. 1211/HK/59, tanggal 5 Mei 1959, perihal rantjangan
Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1959 :
38
Rapat 47.
Kepada
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia
di
DJAKARTA
Merdeka !
Dengan ini kami atas usul Menteri Pertahanan seperti tersebut dalam suratnja tanggal 2
Mei 1959 No. KP/SD/8139/1959, menjampaikan:
- Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun
1959 tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda (Lembaran Negara tahun
1959 No. 19). Sebagai Undang-undang –
untuk dibitjarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat guna mendapat persetudjuannja.
Untuk keperluan perundingan mengenai rantjangan Undang-undang itu hendaknja
Saudara seterusnja berhubungan langsung dengan Menteri Pertahanan.
Pedjabat Presiden Republik Indonesia
SARTONO”.
Ketua : Saudara-saudara, surat jang dibatjakan tadi tiu langsung berhubungan dengan
atjara ke-2 jang akan kita bahas pada hari ini.
Marilah sekarang kita mulai dengan atjara pertama mengenai rantjangan Undang-
undang penetapan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1959 tentang Badan Perusahaan
Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah, sebagai Undang-undang (Sid.
1959, P. 415).
Seperti Saudara-saudara maklumi, rantjangan Undang-undang ini sudah dibitjarakan
didalam pemandangan umum babak pertama dimana telah ikut mengambil bagian 11 orang
pembitjara, dan atas pemandangan umum babak kedua ini Pemerintah telah memberikan
djawabannja. Maka pada hari ini tingkat pembitjaraan kita ialah pemandangan umum babak
kedua.
Saudara-saudara, sekarang saja akan memberikan kesempatan kepada Saudara-saudara
jang telah berbitjara pada babak pertama dan kepada Saudara-saudara jang mendaftarkan
namanja untuk berbitjara dalam babak kedua untuk mengambil bagian dalam pemandangan
umum babak kedua ini.
Sambil menunggu jang mendaftarkan lagi, baiklah saja persilakan Saudara Mooy untuk
berbitjara.
39
Chr. J. Mooy : Saudara Ketua jang terhormat, sudah pada tempatnjalah saja dari
mimbar ini atas nama Fraksi Parkindo menjampaikan terima kasih kami kepada Pemerintah,
dalam hal ini Saudara Menteri Pertanian beserta stafnja atas kesediannja
Rapat 47.
dapat menerima usul kami pada babak pertama untuk menentukan di Daerah Swatantra
Nusa Tenggara Timur rice project dan djagung-centra dalam tahun ini djuga, tahun 1959.
Satu permulaan jang baik, Saudara Ketua dalam mengisi dan membina daerah jang
kelak akan mengurus soal rumah-tangganja sendiri.
Belum hilanglah kiranja dari ingatan kita ketika pada achir tahun jang lalu Parlemen
jang terhormat ini telah menerima Undang-undang No. 64 dan Undang-undang No. 69
tahun 1958, Undang-undang mana telah mengatur pembagian daerah-daerah otonom
dibekas Propinsi Nusa Tenggara dahulu mendjadi 3 daerah swatantra tingkat I dan 25
daerah swatantra tingkat II, diantaranja Daerah Swatantra tingkat I Nusa Tenggara Timur
dengan 12 daerah tingkat II. Kami dapat menerima pembagian tersebut, walaupun kami
tahu bahwa keuangan daerah kami masih sangat tipis, bila dibanding dengan lain-lain
daerah ditanah air kita ini. En toch kami sudah tidak ragu-ragu menerimanja dengan penuh
rasa tanggung-djawab karena melihat bahwa masih banjak kemungkinan-kemungkinan
dalam daerah kami jang belum dikerdjakan untuk dapat mentjiptakan sumber-sumber
keuangan baru bagi pembangunan daerah dan djusteru karena itulah hal tersebut telah
mendorong rakjat dan Pemerintah disana untuk lebih keras lagi membanting tulang dan
memeras tenaga dan pikiran bila ingin madju sama dengan lain-lain daerah jang sudah
djauh dimuka.
Kini di Nusa Tenggara Pemerintah peralihan sekarang sedang sibuk dengan
pembentukan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah, Dewan-dewan Pemerintah Daerah
dan Kepala-kepala Daerah tingakt I dan tingkat II, jang sedikit hari lagi sudah dapat selesai
dan jang bukan sedikit djumlahnja. Disamping itu atau bersamaan dengan itu harus pula
ada djawatan-djawatan Pemerintah, baik jang horizontaal dan vertikaal. Dan jang djuga
tidak kalah banjaknja. Semuanja itu, Saudara Ketua, memerlukan biaja jang bukan sedikit.
Sebagai suatu daerah otonom maka kami djuga tidak ingin tiap kali, dan dalam segala hal
selalu bergantung dari Pusat sadja. Satu-satunja djalan keluar ialah membangun potensi
ekonomi daerah.
Sengadja saja singgung soal-soal tersebut, Saudara Ketua, tidak lain untuk lebih
memperkuat alasan, jang mendorong kami untuk meminta mekanisasi untuk rice project
dan djagung-centra di Nusa Tenggara Timur, dalam tahun 1959 ini djuga.
40
Lain dari pada itu maka pada kesempatan ini ingin saja mengadjukan satu faktor jang
sedikit banjak djuga menjangkut tugas dari Kementerian Pertanian ialah masalah hewan
dalam daerah kami.
Kita sama tahu, bahwa salah satu sumber keuangan ialah soal export hewan.
Kapal-kapal Pelni jang datang kesana, bukannja kapal-kapal hewan dan sama sekali
tidak memenuhi sjarat-sjarat pengangkutan. Paling banter ia hanja dapat muat 60 sampai
100 ekor sadja, dan berhubung dengan panas dan kekurangan air minum banjak jang mati
dalam perdjalanan,sedangkan dari Nusa Tenggara Timur sadja, belum terhitung Sumbawa,
Lombok dan Bali dapat mengexport + 2.000 ekor tiap bulan, ialah dari Timor dan Sumba
dengan sapi putihnja jang terkenal itu.
Rapat 47.
Akibatnja, Saudara Ketua, saja dengar kabar bahwa sekarang di Palembang, Djambi
dan Medan, daging sapi 1 kg seharga Rp. 50,- sampai Rp 60,- saja kira di Djakartapun
demikian halnja.
Sjukur djuga, Saudara Ketua, karena dalam bulan jang lalu baru kami dapat mengexport
ke Pilipina (Manila) 2.000 ekor sapi dan 600 ekor pertama telah berangkat dan diangkut
dengan kapal mereka sendiri.
Djuga satu hal lagi jang penting ialah masalah kopra. Dipelabuhan-pelabuhan Flores,
Saudara Ketua, tinggal tertimbun kopra menunggu pengangkutan, achirnja banjak kopra
mendjadi rusak, sedangkan kitapun sama tahu bahwa pabrik sabun berteriak meminta kopra
untuk dapat bekerdja. Hal tersebut terdjadi oleh karena bersimpang-siurnja perintah-
perintah dari Penguasa Perang Daerah Nusa Tenggara dan pengumuman-pengumuman dari
Pemerintah Pusat. Peperda meluaskan untuk mengexport keluar negeri, sedangkan
bersamaan pula Pemerintah Pusat lain pula pengumumannja.
Pemerintah Daerah mendjadi bingung tidak tahu perintah jang mana jang harus dituruti.
Bagi kami didaerah, Saudara Ketua, maka kedua pengumuman tadi hampir sama
kuatnja. Rakjat dan daerah sangat dirugikan karenanja.
Oleh sebab itu, Saudara Ketua jang terhormat, bila dalam waktu-waktu jang masih
abnormal ini, dimana soal-soal pengangkutan belum begitu dapat diatur dengan baik, maka
kami melihat lapangan jang lebih memberi ketenangan bekerdja pada rakjat tani, ialah
pembukaan tanah.
Rakjat tidak boleh dibiarkan gelisah, kalau kopranja atau hewannja tidak dapat diexport.
Kita harus memberikan kepada mereka kesempatan-kesempatan jang lain,dimana mereka
lebih tenang bekerdja, sehingga dalam kesulitan jang bagaimanapun djuga, kita terus dapat
membangun dan mengisi otonomi.
Kami tidak ingin mempersalahkan siapapun djuga dalam hal ini, dan untuk
menghindarkan salah faham, maka baiklah kita persalahkan sadja kepada keadaan.
41
Sekarang saja mentjoba memasuki materi dari pada rantjangan Undang-undang ini.
Setelah saja membatjanja dengan teliti maka kami tidak melihat satu pasalpun dimana
Pemerintah Daerah diikut-sertakan dalam pembangunan jang maha besar ini, sedangkan
dalam pasal 2 tertjantum bahwa badan-badan tersebut bersandar pada hukum-hukum adat.
Menurut pendapat saja boleh kita anggap bahwa jang mengerti soal-soal adat dalam suatu
daerah swatantra, dimana perusahaan-perusahaan ini akan berdiri, ialah Pemerintah Daerah
dari daerah itu sendiri. Oleh karena itu maka kami ingin menambahkan sedikit dalam pasal
6 ajat 3 perkataan ,,dan diketuai oleh Kepala Daerha Swantantra tingkat I”.
Seluruh ajat 3 disitu kami terima hanja ditambah dengan usul amendemen saja diatas.
Kemudian, Saudara Ketua, sesuai dengan pendjelasan Pemerintah maka tentu dalam
melaksanakan padi-centra/djagung-centra, para petani harus dibantu dengan modal.
Rapat 47.
Kami usulkan, Saudara Ketua, agar bersamaan dengan pembukaan tanah ini djuga didirikan
Bank-bank Tani dan Nelajan ditempat-tempat jang belum mempunjainja.
Achirnja, Saudara Ketua, agar djelasnja, sesuai dengan apa jang telah diutjapkan oleh
Saudara Menteri Pertanian,maka dalam pendjelasan rantjangan Undang-undang ini djuga
dimuat ,,Nusa Tenggara Timur” disamping ketiga daerah lainnja.
Sekali lagi kami berharap kiranja usaha jang besar ini dapat dipetjahkan oleh kita
bersama. Kesulitan tetap ada dan selalu ada selama kita masih bergerak dan hidup, akan
tetapi saja jakin bahwa tak ada satu kesukaranpun jang tidak dapat diatasi asal kita
menjeleweng dari pada tudjuan jang baik dari pada rantjangan Undang-undang ini, ialah
memberikan keadilan dan kemakmuran kepada rakjat dan mengisi otonomi daerah-daerah
jang sebentar lagi mereka harus bertanggung-djawab penuh terhadap otonomi jang telah
dimilikinja.
Sekian dan terima kasih.
Ketua : Saja persilakan Saudara Dr Sahar.
Dr Sahar gelar Sutan Besar : Saudara Ketua jang terhormat, assalamu’alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara Ketua, setelah saja menerima djawaban dari pada Pemerintah mengenai
rantjangan Undang-undang Darurat No.1 tahun 1959 ini kemarin sore, maka saja telah
mentjoba menelitinja dimana sebagian besar adalah memenuhi apa jang telah saja harapkan
dan malahan Pemerintah merasa djuga terima kasih banjak buah-buah fikiran jang telah
kami kemukakan, baik jang merupakan andjuran ataupun jang berupa peringatan kepada
Pemerintah didalam menghadapi pemetjahan jang maha besar ini dimasa jang akan datang.
Saudara Ketua, memang maksud kami didalam membahasrantjangan Undang-undang
ini ialah tidak sadja mengemukakan usul-usul jang berupakan amendementen didalam
42
rantjangan Undang-undang ini, akan tetapi terutama ialah membangunkan perhatian dari
pada Pemerintah dengan tidak mengetjilkan kesukaran-kesukaran jang mungkin dihadapi
dimasa jang akan datang, sehingga kesukaran-kesukaran itu kelak mendjadi batu
penghalang didalam menjelesaikan pekerdjaan itu. Dan kalau kiranja dirasa oleh
Pemerintah pada saat sekarang ini bahwa jang kami kemukakan itu sebagai peringatan,
maka pada tempatnjalah untuk mengatur segala sesuatu, djuga sudah barang tentu
Pemerintah akan mengambil tindakan-tindakan sewadjarnja buat menghadapi kesukaran-
kesukaran itu.
Saudara Ketua, terutama kami kemukakan hal ini oleh karena rentjana-rentjana, baik
jang sekarang ini berupa rentjana raksasa ataupun tidak raksasa jang hampir sedjalan
dengan apa jang didjalankan oleh Pemerintah sekarang, didalam format jang agak lebih
ketjil dimasa jang lalu telah beberapakali menemui kegagalan. Menurut hemat saja
mungkin Pemerintah dalam merentjanakan hal ini sekarang telah bertjermin dan mengambil
manfaat dari pada sebab-sebab jang mendjadi kegagalan dimasa jang lalu. Misalnja didalam
djaman Belanda kita melihat diadakan usaha-usaha menambah hasil
Rapat 47.
bumi, memperlebar areal buat tanaman padi dan lain-lain jang gagal, hingga alhasil traktor-
traktor itu tinggal mati ditengah-tengah sawah.
Djuga dimasa lampau misalnja didjaman Djepang, djuga diadakan usaha-usaha
kedjurusan itu, tetapi terbentur djuga.
Saudara Ketua, pada pokok pikiran saja soal ini letaknja bukanlah pada kesanggupan
atau ketidak sanggupan dari bangsa kita untuk memetjahkan persoalan jang demikian
besarnja, tetapi titik beratnja harus diletakkan, --- menurut hemat saja --- , ialah kepada
tenaga-tenaga pelaksana. Bukan soal mesin-mesin jang ada,tetapi siapa orang-orangnja jang
akan mempergunakan mesin-mesin itu kalau mesin itu bekerdja. Kalau mesin-mesin itu
nanti sudah berhenti, maka orang jang melandjutkan pekerdjaan mesin itu ialah berupa
petani, jang langsung sebagai petani biasa, dengan mempergunakan alat-alat petani biasa
jang akan menghadapi persoalan penjelesaian dari pada pekerdjaan mekanisasi jang telah
diperintis oleh alat-alat besar atau alat-alat ketjil, jang disediakan buat menghadapi
persoalan ini.
Saudara Ketua, disini saja akan menilai keterangan Pemerintah, karena Pemerintah
didalam membahas persoalan ini membaginja mendjadi tiga bagian, jaitu pertama tentang
urgensi menambah produksi bahan makanan jang materinja atau masalahnja merentjanakan
produksi dan pembukaan tanah, kedua teks rantjangan Undang-undang dan ketiga
djawaban chusus jang ditudjukan atas pertanjaan-pertanjaan jang diadjukan kepada Saudara
Menteri Pertanian.
43
Dalam hal ini saja djuga akan membahas dengan tjara seperti jang dikemukakan oleh
Pemerintah. Pemerintah mendjelaskan bahwa seolah-olah Pemerintah merasakan dari pada
pembitjaraan-pembitjaraan itu adanja keragu-raguan, seolah-olah dia kurang sungguh-
sungguh dalam menghadapi persoalan ini.
Saudara Ketua, tempo hari saja bertanja, mengapa soal ini dibuat dengan Undang-
undang Darurat, tidak dengan Undang-undang jang biasa dengan melalui pembitjaraan-
pembitjaraan jang biasa. Dalam hal ini Pemerintah mendjawab bahkan menurut perasaan
saja seolah-olah Pemerintah merasa ragu-ragu menghadapi Dewan Perwakilan Rakjat,
sedang Pemerintah sendiri mengakui bahwa Dewan Perwakilan Rakjat dimasa-masa jang
lalu telah menundjukkan kerdjanja jang bersungguh-sungguh, jaitu dapat menjelesaikan
sekian banjak Undang-undang, walaupun Pemerintah sendiri mengatakan bahwa kadang-
kadang buat menjelesaikan satu Undang-undang sampai memakan waktu dua atau tiga
reces. Mungkin jang demikian itu kalau membitjarakan Undang-undang jang berat, tetapi
kalau memang Undang-undang itu diminta oleh Pemerintah supaja diselesaikan dengan
tjepat,maka akan kita rasakan bersama bagaiman urgensinja, sehingga tentu kita berikan
prioriteit.
Sebenarnja Pemerintah memang harus sudah merasakan, bahwa Undang-undang jang
penting itu tidak lahir kemarin sadja, tetapi sedjak dua tahun jang lalu dan lagi penting
sifatnja; mulai Kabinet Karja dibentuk telah dinjatakan bahwa pekerdjaan menambah hasil
bumi itu didjadikan suatu werkprogram. Djadi pada waktu itu
Rapat 47.
Pemerintah telah menganggap bahwa hal ini penting, dan karena dua tahun jang lalu sudah
diketahui kepentingannja, maka tidak perlu mengadjukan Undang-undang Darurat.
Karena demikian halnja maka pikiran saja : Ja, bagaimana, Pemerintah menjatakan
penting, tetapi Pemerintah menunggu Undang-undang Darurat ini sampai terbelakang
sekali, tidak seperti jang dahulu.
Lebih tjotjok lagi, Saudara Ketua, oleh karena hal ini menelan biaja jang tidak sedikit,
katanja sampai 1 miljard. Ini jang harus dihadapi, dan ini saja belum bertanja lagi
tambahan-tambahannja. Soal ini nanti akan saja tanjakan kepada Saudara Menteri Pertanian.
Kalau ini benar, alangkah baiknja pada waktu kita membitjarakan Anggaran Belandja tahun
1959 itu Pemerintah mengemukakan hal ini.
Waktu itu telah didahului oleh satu resolusi mengenai bahan makanan dari Njonja
Soemari dan kawan-kawan. Kenapa tidak pada saat itu hal ini diadjukan, supaja kita bisa
merundingkan sama sekali dan djuga tjotjok dengan pendirian Pemerintah sendiri dimana
djuga telah disetudjui oleh Musjawarah Nasional Pembangunan, dan pembitjaraan Dewan
Perantjang Negara nanti setidak-tidaknja akan berpedoman kepada apa jang telah
diputuskan oleh Musjawarah Nasional Pembangunan. Maka menurut pendapat saja hal itu
44
adalah lebih tepat diadjukan pada waktu kita membitjarakan Anggaran Belandja tahun 1959.
Djusteru sekarang ini katanja Pemerintah akan mengadjukan suplitoir-begroting jang
termasuk mata-anggaran nomor sekian, djumlahnja sekian ratus djuta. Ini adalah salah satu
jang menjangkut hal-hal jang perlu diadjukan.
Saudara Ketua, ada lagi satu bahan jang dikemukakan oleh Pemerintah, katanja
Undang-undang Darurat ini dikeluarkan, ialah karena usaha itu tergantung kepada musim.
Saja setudju sekali, saja tjotjok sekali dengan pikiran Pemerintah. Malahan adalah tidak
mungkin bertanam padi dengan tidak mentjotjokkannja dengan musim. Kalau musim
datang, baru bertanam padi itu agak repot djuga, sebagai rumput sadja itu nanti djadinja.
Tetapi jang saja herankan, tanggal 1 Djanuari Undang-undang Darurat itu baru
dikeluarkan. Tanggal 1 Djanuari itu apakah sudah ditanam, apakah traktor sudah bekerdja,
apakah sudah disediakan bibit dan lain-lain? Ataukah dikeluarkannja Undang-undang
Darurat ini hanja buat mengesahkan apa jang sudah dikerdjakan dimasa lalu? Dan kalau
sudah ada jang dikerdjakan dimasa jang lalu, saja bertanja, atas dasar apakah ini
dikerdjakan? Sebelum Undang-undang Darurat ini lahir tetapi tidak mulai bekerdja, ini
djuga mendjadi pikiran bagi saja.
Bagaimana sebetulnja maksud Pemerintah mentjotjokkan dengan musim ini? Kalau
tanggal 1 Djanuari baru ditanam, saja kira bulan Pebruari, Maret dan April itu sudah
menghadapi padi jang agak tinggi dan mulai akan panen, dan sekarang ini kita sudah
menghadapi bulan Mei. Djadi, Saudara Ketua, alasan jang diberikan oleh Pemerintah, jaitu
mentjotjokkan dengan musim, menurut pendapat saja adalah kurang tepat.
Rapat 47.
Mengapa Pemerintah tidak dengan terus terang sadja berkata : Undang-undang Darurat ini
dilahirkan adalah karena penting sekali supaja kita bisa bekerdja tjepat-tjepat.
Djadi bukan karena soal musim, sebab soal musim itu adalah tidak atau kurang tjotjok,
sebab pengetahuan saja mengenai musim tahun ini agak menolong Pemerintah, sampai
bulan Mei masih hudjan terus. Djadi sekarang ini musim tidak tjotjok, tetapi musim ini
menolong djuga Pemerintah kali ini.
Saudara Ketua, hal jang lain jang ingin saja kemukakan ialah Pemerintah
berkata : ,,Dan berkat Undang-undang Darurat itulah pekerjaan-pekerdjaan sekarang sudah
dapat dimulai, ialah pekerdjaaan dalam lapangan intensifikasi padi-centra maupun
mechanische rijstbedrijven jang memberikan basis-basis jang fundamentil untuk pertanian
modern di Indonesia maupun untuk mempertinggi taraf penghidupan rakjat tani”.
Saudara Ketua, sebernanja saja ingin bertanja kepada Pemerintah, apakah benar-benar
didalam soal ini djusteru Undang-undang Darurat ini akan memberikan pekerdjaan
45
intensifikasi kepada padi-centra atau mechanische rijstbedrijven jang memberikan basis-
basis jang fundamentil untuk pertanian modern di Indonesia?
Saudara Ketua, saja bertanja demikian, oleh karena menurut perhitungan, kalau sekian
banjaknja rijstbedrijven jang harus diadakan di Indonesia, kemarin kalau saja tidak salah
dengar, Saudara Muhd Sardjan telah membahas katanja jang harus dihadapi, ialah ribuan
traktor jang besar dan jang ketjildan lain-lain, maka apakah sesudah traktor-traktor ini
berdjalan, pak tani itu sudah bersekolah untuk dapat mendjalankan traktor lagi?
Jang disajangkan, Saudara Ketua, bahwa traktor-traktorotu bertambah kurang lantas
berhenti, dan ini berarti bahwa sitani lalu datang membawa patjul,tetapi patjul jang lama.
Sjukur alhamdulillah kalau ada patjul baru datang, sebab sampai sekarang masih patjul
lama sadja jang datang.
Disini, Saudara Ketua, tjita-tjita jang dihadapi oleh Pemerintah, bahwa mekanisasi
rijstbedrijven akan memberikan basis jang fundamentil untuk pertanian modern.
Saja pertjaja bahwa memberikan basis jang fundamentil itu hanja untuk membuka tanah
sadja. Selesai tanah dibagi, datang sirakjat melihat tjontoh pada tanah-tanah jang luasnja
10.000 ha jang dikerdjakan oleh Pemerintah sendiri. Tetapi jang diluar, jang merupakan
djumlah 100.000 ha, rakjat akan dihadapkan kepada masalah jang lain, ialah bekerdja
seperti biasa sadja. Oleh sebab itu, saja bertanja kemarin dulu kepada Pemerintah, berapa
luasnja tanah dan berapa banjaknja pekerdja-pekerdja jang harus dihadapkan kepada
persoalan ini dan dari mana pekerdja-pekerdja itu harus didatangkan. Sebab, Saudara Ketua,
saja tidak melihat disini ada sangkut-pautnja dengan soal transmigrasi dan lain-lain,
melainkan hanja persoalan jang chusus dihadapi, ialah soal penambahan bahan makanan,
sedangkan disini, Saudara Ketua, sekali lagi saja ulangi hasrat dari Pemerintah, jang kira-
kira bunjinja : ,,Oleh karena belum ditentukan minimum dan maksimumnja, tetapi kira-kira
5 ha”.
Rapat 47.
Kalau ada 100.000 ha, 10.000 ha kepunjaan Pemerintah sendiri dan 100.000 ha itu
dibagi 5, itu sudah 20.000. Ini berarti 20.000 kelamin. Kalau 20.000 kelamin itu anak n
isterinja turut serta dan katakanlah bahwa separuh barangkali tidak mempunjai anak dan
isteri jang hendak dibawa ke sana, ini sudah berapa puluh ribu orang jang harus datang
untuk menghadapi persoalan sawah ini.
Saja telah bertanja : Biajanja didapat dari mana, orangnja didatangkan dari mana dan
rentjana mendatangkannja bagaimana? Sebab sampai sekarang saja belum mendapat jang
djelas dari Pemerintah dan djuga hal ini tidak didjawab oleh Pemerintah. Saja minta dengan
sungguh-sungguh dari Pemerintah supaja memberikan gambaran jang djelas kepada Dewan
Perwakilan Rakjat ini, bagaimana rentjana mengerdjakannja. Sebab saja chawatir, Saudara
46
Ketua, nanti tanah dibuka, orang-orangnja belum datang, lantas tanahnja nganggur dan
ditumbuhi alang-alang lagi. Traktor sudah tjape untuk berdjalan kedua kalinja!
Oleh karena itu saja bertanja, Saudara Ketua, sebab menurut keterangan dari
Pemerintah sendiri, sampai sekarang telah banjak djuga unit tractoren jang ada didaerah
Indonesia ini. Tetapi menurut keterangan jang kami peroleh, kegiatan dari unit jang ada
sekarang tidak sebagaimana jang digambarkan oleh Pemerintah, malahan Pemerintah
mengakui sendiri bahwa unit itu banjak jang menganggur, umpamanja ada unitnja jang
kurang, ada orangnja jang sakit, ada onderdelen jang tidak sempurna.Sampai sekarang
hanja 40% dari tenaga unti jang ada jang bisa memberikan hasil.
Saja hendak bertanja kepada Pemerintah: Berapa banjakkah unit jang ada di Indonesia
ini dan berapa matjamkah tractoren jang sudah ada; berapa orangkah jang menjalaninya?
Sebab menurut keterangan jang saja peroleh, djumlahnja tidak sedikit jang menghanteer
tractor-tractor itu, sedangkan djumlah ha jang ditjapai hanja 40% dari pada jang dapat kita
harapkan. Ongkosnja satu ha tanah Rp. 1.000,-.
Bahkan menurut tjatatan jang saja peroleh, malahan adakalanja lebih dari Rp. 1.000,-
per ha. Djadi sesudah mengerdjakan tanah kering dengan traktor dengan bajaran Rp.
1.000,- sekarang mulai nganggur.
Maka saja chawatir, Saudara Ketua, bahwa Pemerintah dalam menghadapi pekerdjaan
raksasa ini akan mengalami kesusahan-kesusahan jang luar biasa. Memang harus diakui
bahwa pekerdjaaan raksasa, susahnja djuga raksasa, tetapi djangan kita main-main dengan
kesusahan-kesusahan ini, supaja kita pada suatu saat djangan terbentur pada suatu keadaan
jang benar-benar tidak dapat di atasi.
Saudara Ketua, dibeberapa daerah di Indonesia Pemerintah telah mengadakan research.
Ada usaha-usaha penjelidikan bagaimana tjaranja mengerdjakan atau mengusahakan
tanah kering. Ini special diadakan. Pemerintah meminta kepada rakjat untuk dikasih tanah
dan Pemerintah berkata : ,,Kami membutuhkan tanah sekian hektar, buat tjontoh memeriksa
tanah kering didaerah itu. Kalau tanah ini madju, nanti kamu boleh
Rapat 47.
mentjontohnja. Pendeknja kita bantu, kita bikin lebih besar lagi dari pada jang sekarang
ada”. Apakah hal ini masuk usaha jang special, pada anggaran belandja nanti kita bisa
melihatnja.
Tetapi saja ingin bertanja kepada Pemerintah dari sekian banjak penjelidikan sekarang
ini, apakah jang sudah dihasilkan oleh Pemerintah dengan alat-alat jang modern, dengan
ahli-ahli jang ada, ahli-ahli F.A.O. (Food and Agriculture Organisation) jang ada, ahli-ahli
jang lain jang didatangkan dari Amerika dan lain-lainnja jang sempat djuga membantu
dalam hal ini. Ini semua ingin saja ketahui. Bagaimana hasilnja sekarang didalam
mengerdjakan tanah kering dengan demikian itu, apakah menurut Pemerintah kalau
47
didjalankan terus, hasilnja akan mendjadi baik. Kalau memang begitu, saja bisa
mengandjurkan kepada Pemerintah, kita mulailah sekarang dengan pengalaman-
pengalaman jang kita peroleh dalam mengerdjakan pekerdjaan ini. Tetapi djangan dengan
pekerdjaan raksasa dahulu. Sebab menurut keterangan jang saja peroleh, Saudara Ketua,
jang ada ditanah-tanah kering itu bukan sawah jang baru, tetapi rumah-rumah jang baru dan
modern jang berdiri. Gudang-gudang buat traktor jang modern jang berdiri. Djadi bukan
tanah kering jang baru jang harus dikerdjakan disitu. Sedangkan ini jang ditunggu-tunggu
oleh masjarakat sebenarnja.
Oleh sebab itu, saja minta keterangan dari Pemerintah, sampai dimana kebenaran
laporan mengenai pekerdjaan-pekerdjaan dari pada usaha itu.
Saudara Ketua, hal lain jang amat menarik perhatian saja ialah andjuran Pemerintah
didalam keterangannja pada halaman 6 jang bunjinja begini : ,,Saudara Ketua, pasal ini
sangat diperlukan, oleh karena djusteru badan ini akan beroperasi dan akan mendjalankan
pekerdjaan-pekerdjaan jang berhubungan erat sekali dengan rakjat dan dengan sendirinja
dengan adatnja”.
Saja ambil misal jaitu mengenai padi-centra jang memberikan bantuan-bantuan kepada
rakjat berupa bibit jang murah, berupa pupuk dan sebagainja. Kalau tidak ada suatu
kemungkinan jang berupa ikatan kredit, maka segala hal itu tidak bisa dilaksanakan dengan
sebaik-baiknja.
Djadi menurut hemat saja, Saudara Ketua, setelah mambatja keterangan ini, djelaslah
bahwa Pemerintah mengakui, bahwa walaupun dibikin padi-sentra, walaupun diberikan
pupuk dan bibit jang murah, tetapi jang pokok disini ini ialah buat mengikat kredit. Dan
ikatan kredit ini harus dapat dilaksanakan sebaik-baiknja. Djusteru ini, Saudara Ketua,
didalam kita membahas masalah Undang-undang Bank Tani dan Nelajan dahulu itu, sudah
kita gugat bahwa kita harus berhati-hati. Sebab soalnja, hubungannja antara badan ini
dengan rakjat adalah erat sekali, entah berupa koperasi, entah sifatnja sementara, tetapi
tjotjokkanlah dengan suasana didalam daerah itu.
Sekarang Pemerintah mengakui sendiri dan rupanja walau bagaimanapun djuga hal ini
adalah penting.
Selandjutnja Bank Tani dan Nelajan ini sudah berdiri sekian tahun. Menurut buku tebal
jang kita peroleh, jaitu buku tjatatan hasil pekerdjaan Kabinet Karya selama dua
Rapat 47.
tahun ini, dikatakan bahwa tjabang Bank Tani dan Nelajan mendapat sekian, jang diberikan
sekian. Pemerintah sekarang tidak mempunjai uang untuk membaginja lagi. Permintaan
lebih besar dari pada jang dapat diladeni. Katanja mau mengadakan hubungan jang erat lagi.
Bagaimana ini, apakah Pemerintah sudah mempunjai persediaan beberapa miljard lagi buat
48
kredit jang harus diberikan kepada para petani kelak? Sebab kalau tidak, - Bung Harjoto
sekarang saja beritahukan --, nanti kalau ada lagi jang lari kepada bank tani gelap, ini bukan
salah sirakjat lagi. Sebab dia pergi kepada Pemerintah, tidak ada uang, jah, terpaksa lari
kepada jang tidak semestinja.
Saudara Ketua, hal ini djusteru saja tekankan kepada Pemerintah, tetapi bukan untuk
mengurangi kegiatan Pemerintah dalam hal ini, hanja memperingatkan supaja dalam suatu
saat nanti djangan gagal.
Saudara Ketua, hal lain jang ingin saja sentuh, walaupun berterima kasih kepada
Pemerintah jang telah memberikan persetudjuannja dalam hal ini sewaktu saja menggugat
djagung-centra. Memang agak aneh, hanja padi-centra, padahal orang di Indonesia ini tidak
semuanja makan beras, ada djuga jang makan djagung. Oleh sebab itu saja gugat djagung-
centra itu. Sjukur sudah diterima dan ini ada barangkali manfaatnja bagi Saudara-saudara
kita didaerah jang masih makan djagung. Tetapi djangan lupa, Saudara Ketua, saja chawatir,
sebab Saudara Mardjohan kemarin sudah menjinggung pula pulau Mentawai, itu ketjil
sekali. Tetapi Irian Barat lebih besar lagi dan daerah Maluku,orang disana makan sagu.
Nanti Saudara-saudara kita disana minta sagu-centra pula.
Saja rasa Pemerintah tidak pernah mengirimkan beras kesana, sebab orang disana
makan sagu. Djadi sagu-centra djuga penting. Apakah sudah ada penjelidikan jang benar
terhadap sagu-cetra ini? Ini belum tentu ada, sebab kita belum pernah menerima laporan
mengenai hal itu. Mungkin nanti ada jang meminta sagu-centra. Apakah sudah ada
persiapan Pemerintah sekarang buat menjelidiki sagu-centra ini, artinja kalau Pemerintah
masih mempertahankan itu. Kalau tidak, sekarang kita buka sawah modern. Djangan makan
sagu lagi, kita makan beras sadja sekarang, karena kita sudah madju.
Saudara Ketua, ada hal jang disinggung oleh Saudara Mooy tadi mengenai soal
kehewanan di Nusa Tenggara Timur. Mengenai hal ini sebenarnja, Saudara Ketua, dari
mimbar ini sudah beberapa kali digugat supaja soal ini diperhatikan baik-baik. Nusa
Tenggar hidupnja dari hewan. Kalau hewannja tidak keluar dari kandang, maka perutnja
lapar. Lantas disana ada pertentangan jang istimewa nanti, jaitu antara jang mempunjai
hewan dan petani. Dia bilang : masa bodoh, kalau begini, hewan saja tidak bisa keluar,
siapakah jang mesti memberi makan. Saja lepas sadja, walaupun Pemerintah mau bikin
sawah, mau bikin apa, masa bodoh, hewan mesti makan dan mesti hidup. Seandainja
terdjadi jang demikian, apa jang akan diperbuat oleh Pemerintah? Apa mau dipagari pulau
Sumba itu? Saja rasa tentu tidak. Djadi harus ada perhatian pula terhadap hal jang
dikemukakan oleh Saudara Mooy tadi. Itu memang benar, artinja aturlah ekspor jang
Rapat 47.
terdiri dari pada hewan itu sebaik-baiknja. Mengapa orang di Palembang mesti membajar
daging Rp. 60,- per kilo jang harus didatangkan dengan kapal terbang disana.
49
Mengapa mesti pergi djuga ke Pilipina, sedangkan kita mempunjai hewan di Indonesia,
sedangkan orang Indonesia harus membajar Rp. 60,- per kilogram. Peraturan manakah ini.
Kalau begini menurut pikirin saja agak aneh djuga. Oleh sebab itu, Saudara Ketua, saja
minta perhatian benar-benar dari Pemerintah dalam hal ini, sediakanlah kapal. Saja
mendengar, katanja Pemerintah mau membeli kapal. Apakah sudah dibeli atau bagaimana,
buat mengangkut hewan ini. Sebab dewasa ini sampai orang Medan terkapar-kapar tidak
makan daging, demikian djuga. Djadi saja minta benar-benar perhatian Pemerintah
mengenai hal itu dan djusteru ini jang saja tudjukan tempo hari jaitu adakanlah koordinasi
jang baik antara djawatan-djawatan jang ada didalam kementerian, maupun antara
kementerian dan kementerian supaja segala sesuatu lantjar djalannja. Tetapi rupa-rupanja
tidak ada pekerdjaan koordinasi jang sempurna.
Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.
Ketua : Saja persilakan Saudara Sardjan.
Muhd Sardjan : Saudara Ketua jang terhormat, assalamu’alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Saja berterima kasih kepada Pemerintah jang telah banjak memberi keterangan
sebagaimana saja mintakan dalam pemandangan umum babak pertama. Tetapi masih ada
djuga hal-hal jang kurang dan tidak mendapatkan pendjelasan. Berhubung dengan itu saja
merasa perlu untuk mengetengahkannja setjara lebih tegas.
Saudara Menteri Pertanian kiranja menundjukkan uraiannja kepada saja, sewaktu dalam
djawabannja dalam babak pertama beliau berkata, bahwa disamping sambutan-sambutan
jang baik atas usaha-usaha Pemerintah, ada pula ,,suara-suara jang seakan-akan
memperingatkan djanganlah berbuat jang besar, karena usaha besar mengandung risiko
jang besar pula. Terbatjalah dalam kata-kata itu seolah-olah ada keragu-raguan, tidak ada
untuk memetjahka persoalan jang besar itu setjara pokok, seolah-olah supaja segala sesuatu
itu berdjalan setjara routine sadja atau dengan perkataan lain supaja tinggal didiamkan sadja.
Penerimaan oleh pihak Pemerintah dari peringatan-peringatan serta pertanjaan ernstig
jang sematjam itu, saja pandang tidak tepat. Kawan sefraksi saja, jaitu Saudara Dr Sahar
telah menjatakan dengan tegas, bahwa tidak ada seorangpun diantara kita akan menjangkal
keperluannja untuk memetjahkan soal kekurangan bakan makanan setjara sungguh-sungguh,
dus setjara prinsipiil. Sajapun menjatakan dalam pidato saja dalam babak pertama, bahwa
tudjuan dari rantjangan Undang-undang jang kita hadapi adalah sederhaan, jaitu
memetjahkan persoalan kekurangan bahan makanan. Segera saja tambahkan pada
kesederhanaan persoalan itu, bahwa meskipun persoalannja pada dirinja sederhana, tetapi ia
sangat besar. Artinja : menghendaki approach, penjelidikan, pertimbangan, persiapan dan
perentjanaan jang bersungguh-sungguh. Dan Parlemen tidak diberikan gambaran bahwa
segala itu telah dilakukan oleh Pemerintah, sebab jang
Rapat 47.
50
disampaikan oleh Saudara Menteri Pertanian kepada Dewan Perwakilan Rakjat hanjalah
sekedar teks rantjangan Undang-undang beserta pendjelasan sangat summier dan tidak
disertakan padanja : rentjana-rentjana B.M.P.T. dan projek-projeknja.
Djika Saudara Menteri Pertanian menjangka, bahwa ada suara seolah-olah harus
dikerdjakan sadja penambahan bahan makanan setjara routine, lebih-lebih supaja soal itu
didiamkan sadja, saja rasa itu perasaan prasangka (vooroordeel).
Saja telah bertanja : mengapa sekaligus setjara besar-besaran mechanische
rijstbedrijven dengan per satu unit 600 mesin; dengan areal rijstbedrijven itu 10.000 ha
disamping membuka pula tanah lainnja seluas 100.000 ha. Sekali lagi untuk setiap unit,
sedang tahun pertama segera dimulai dengan 3 unit jang besar-besar itu. Artinja : mana
planningnja, mana dasar-dasar penjelidikan, technologisch, agronomisch dan managerial-
managerial.
Saja sudah menjatakan, bahwa mengenai sistim intensivering persawahan dilapangan
persawahan jang sudah ada, jang ini berlaku setjara besar-besaran djuga, sudah saja
njatakan persetudjuan saja. Malahan saja memintakan segera perluasannja keluar daerah
persawahan di Djawa. Bahkan saja memudji kebaikan rentjana itu, karena benar-benar
realistisch.
Jang masih saja sangsikan memang terutama mengenai mechanische rijstbouw
bedrijven tersebut tadi, jang sekaligus dimulai dengan terlalu besar dalam pandangan saja.
Saja berpikir, sebaiknja elemen experimentnja dalam usaha baru itu djangan dilupakan
begitu sadja, sebab pekerdjaan itu 100% baru. Hanja beberapa gegevens jang telah kita
ketahui. Lainnja masih perlu diselidiki.
Saudara Menteri Pertanian telah mendjawab dengan pertinent, bahwa kita tidak usah
chawatir. Baiklah saja tirukan pernjataan Saudara Menteri Pertanian :
,,Pemerintah menginsjafi benar-benar, bahwa usaha jang sedang dikerdjakan ini adalah
suatu usaha kolossaal jang banjak pula kesulitan-kesulitan jang dihadapinja, banjak
persoalan-persoalan jang masih harus dipetjahkan sambil berdjalan. Tetapi ini semua tidak
mengurangi hasrat Pemerintah serta para ahli kita untuk mengentameer pekerdjaan ini
setjara sungguh-sungguh. Banjaknja kesukaran-kesukaran jang masih terlintang pada usaha
ini tidak merupakan suatu alasan bagi Pemerintah untuk bersikap diam. Pemerintah
berusaha keras untuk menempatkan tenaga-tenaga jang bermutu dalam perusahaan-
perusahaan Pemerintah ini jang sanggup dan mampu untuk mengentameer pekerdjaan
tersebut. Disamping tenaga-tenaga tua jang berpengalaman tidak lupa ditempatkan tenaga
muda jang terdidik dan berpendidikan, jang mempunjai spirit dan tanggung-djawab jang
besar terhadap pekerdjaan chususnja dan terhadap nusa dan bangsa pada umumnja”.
Dilain tempat Pemerintah menambahkan djaminan lain seperti berikut, saja sitir :
51
,,Sjarat jang begitu baik di Indonesia ini, saja kira kita gunakan dengan sebaik-baiknja
dengan tidak usah memalingkan arah ke negara lain.
Rapat 47.
Pun djuga dari pesanan-pesanan alat-alat bagi kita, kita belum memandang perlu apakah
negara kita memerlukan traktor dan alat-alat untuk pengolahan tanah itu. Sebab kitapun
telah mempunjai tjukup pengalaman bagaimana mempergunakannja ditanah kering. Kita
sedang menjelidiki keadaan di Indonesia ini dan menurut ahli-ahli kita apa jang di
ketemukan sekarang ini sudah tjukup memberikan alasan-alasan untuk memulai pekerdjaan
setjara besar-besaran itu. Saja kira pekerdjaan jang begitu besar tidak akan dientameer
dengan tidak mendapat suatu keterangan jang kokoh mengenai keadaan tanah ditanah air
kita ini”.
Mengenai persiapan-persiapan, dinjatakan oleh Pemerintah dalam djawaban atas
pemandangan umum babak pertama, seperti berikut :
,,Baiklah kalau saja terangkan disini bahwa persiapan-persiapan ini sebetulnja sudah
agak lama di djalankan. Umpamanja sadja persiapan untuk mengadakan tenaga-tenaga ahli
jang nanti akan bisa mengerdjakan pekerdjaan ini, maka selain usaha-usaha kearah itu dan
pengalaman dari persiapan-persiapan jang telah didjalankan sedjak tahun 1951 dengan 10
centra mekanisasi itu, telah menghasilkan beratus-ratus tenaga jang berpengalaman didalam
lapangan mekanisasi dan setjara chusus pula telah diadakan latihan-latihan untuk melatih
setjara praktis mereka ditempat-tempat seperti Makassar, Sumatera Utara dan di
Kalimantan. Ditempat-tempat tersebut telah dipersiapkan tenaga-tenaga jang sekarang
sudah ratusan djumlahnja untuk menghadapi datangnja mesin-mesin tadi, dan kita anggap
bahwa tenaga-tenaga itu sudah berekend untuk menampung pekerdjaan jang akan
dilakukan, baik kwalitet maupun djumlahnja”.
Saudara Ketua jang terhormat, garansi jang begitu positif patut ditjatat oleh Dewan
Perwakilan Rakjat karena ia sangat menggembirakan dan menenteramkan hati. Saja tidak
akan mempersoalkan lebih djauh, karena segala kechawatiran telah diberi djaminan jang
sangat pertinent oleh Pemerintah. Sajapun tidak akan menjangsikan antara lain pernjataan,
bahwa traktor-pool-traktor-pool jang telah beroperasi sedjak tahun 1951 telah berhasil baik
untuk dipergunakan pengalaman-pengalaman kini untuk mechanische rijstbedrijven jang
besar-besar.
Meskipun saja mendengar laporan-laporan jang kurang menjenangkan, Tetapi sekali
lagi saja tidak akan menjangkal kesaksian Pemerintah seperti diutjapkan oleh Pemerintah.
Ada satu leemte jang terdapat dalam djaminan-djaminan jang telah diberikan oleh Saudara
Menteri Pertanian. Seluruh persiapan mengenai latihan-latihan, persediaan tenaga ahli baru
berkisar pada 2 hal sadja, jaitu technisch serta bedrijfstechnisch.
52
Segi jang lain, dan jang terpenting jaitu persiapan-persiapan keahlian mengenai bedrijfs
economie dari masing-masing perusahaan tidak disebut. Persoalan-persoalan managerial
ini mendjadi sjarat mutlak untuk mendjamin sesuatu perusahaan bisa selamat atau tidak.
Sebab ketjakapan itulah jang akan menentukan dapat atau tidaknja dipergunakan setjara
bedrijfseconomisch persediaan modal (uang,alat-alat,tanah,iklim,keadaan disekitarnja),
keahlian technisch, untuk menghasilkan beras dan
Rapat 47.
lain-lain bahan makanan jang economisch bisa dipertanggung-djawabkan. Pendeknja untuk
mengatur sedemikian rupa, supaja exploitatie dan investasi perusahaan padi Pemerintah itu
akan menghasilkan beras (dan lain-lain bahan makanan) jang sedikitnja sama harganja
dengan beras jang dihasilkan oleh kaum tani umum, sjukur lebih murah.
Tetapi, meskipun tidak setjara chusus Pemerintah memberikan djaminan-djaminannja
saja hendak menganggap sebagai sudah understood dan sebagai sudah dengan sendirinja
didjamin.
Saudara Ketua jang terhormat, soal lain jang perlu saja singgung lagi ialah, soal
pertanian oleh rakjat disekeliling perusahaan padi mechanis dari Pemerintah, jang untuk
setiap unit meliputi 100.000 ha dengan satuan-satuan lebih-kurang 5 ha untuk setiap
keluarga. Sistim ini sebagai sistim sangat baik dan sangat saja hargai, sebab akan
membangun tani merdeka jang akan memiliki setjara turun-menurun tanah pertanian jang
agak luas (5 ha). Kalau saja tidak salah maka Saudara Ir Gunung Iskandar telah
mensjaratkan, bahwa pembukaan tanah pertanian kering dengan traktor seluas 5 ha untuk
setiap keluarga tani baru (baik dari lingkungan sekitarnja, atau penduduk asli sendiri
maupun keluarga tani transmigran dari daerah padat lainnja) harus ada follow-upnja.
Saudara Menteri Pertanian telah menjatakan dalam djawabannja hari Rabu jang lalu, bahwa
djika antara lain-lain keluarga tani itu tidak memiliki ternak untuk penggarapan, ia tidak
mungkin akan mengerdjakan luas tanah 5 ha itu sendiri.
Berhubung dengan kenjataan itu maka bolehlah saja diberi djaminan oleh Pemerintah,
bahwa keluarga tani jang bersangkutan harus diberi kesempatan jang mudah untuk
mendapatkan ternak serta alat-alat seperlunja itu. Djika tidak ada djaminan itu maka orang
tani jang menghadapi tanah kering begitu luas mungkin akan harus berpatju dengan
tumbuhnja alang-alang kembali. Dan menurut pengalaman, djika seorang tani tidak
memiliki mesin sendiri atau memiliki ternak jang tjukup, maka didalam berpatju dengan
alang-alang, ia selalu kalah.
Maka saja bertanja, apakah 600 mesin jang mengerdjakan satu unit perusahaan padi
Pemerintah djuga harus melajani terus-menerus dan keseluruhan pertanian rakjat diatas
tanah jang 100.000 ha itu djuga. Djika ini tidak, atau hanja sebahagian, maka persoalan
ternak pasti harus diselesaikan bersama-sama dengan pembukaan tanah untuk rakjat itu.
53
Djika tidak, saja chawatir rakjat jang didatangkan untuk mengerdjakan masing-masing 5 ha
akan menghadapi kegagalan jang desastreus.
Saudara Ketua jang terhormat, tinggal satu soal jang hendak saja adjukan. Jaitu sekedar
soal formalitet jang sederhana. Pemerintah belum memberikan kepada Dewan Perwakilan
Rakjat rentjana-rentjana dan projek-projek dari B.M.P.T. Saja mengharap kiranja
Pemerintah memberikan rentjana-rentjana dan projek-projek itu dalam garis-garis besar
kepada Dewan Perwakilan Rakjat lewat Seksi C (Pertanian) dan Seksi A (Perekonomian).
Sesudah itu maka sudah barang tentu Pemerintah berangsur-angsur menjiapkan rentjana-
rentjana jang uitgewerkt. Pun ini saja mengharap disampaikan kepada Dewan Perwakilan
Rakjat. Sementara itu maka beberapa bahagian dari rentjana-
Rapat 47.
rentjana dan projek-projek itu mulai dilaksanakan. Hendaknja Pemerintah mengenai itu
menjampaikan sematjam progress-reports kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Semua itu
hendaklah disampaikan setjara periodiek, sehingga Dewan Perwakilan Rakjat dapat
mengikuti perentjanaan serta pelaksanaan projek-projek dari : 1) sisitim intensivering
persawahan dengan padi-centra; 2) mechanische rijstbouw dan pembukaan tanah pertanian
rakjat di tanah kering; dan 3) pembukaan tanah pasang-surut.
Maka bersandar atas pertinente verzekeringen (djaminan-djaminan jang sangat tegas)
dari pihak Pemerintah seperti jang telah diutjapkan oleh Saudara Menteri Pertanian dalam
djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama hari Rabu tanggal 6 Mei
jang lalu dan kesediaan Pemerintah jang saja mintakan untuk selalu memberitahukan
kepada Dewan Perwakilan Rakjat perentjanaan serta progress-reports dari usaha-usaha jang
sedang berdjalan, saja akan bersedia untuk memberi fair chance kepada Pemerintah
melaksanakan apa jang dimaksud dalam rantjangan Undang-undang tentang Badan
Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah kering itu.
Sekianlah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua : Saja persilakan Saudara Kasim.
Kasim : Saudara Ketua jang terhormat, djawaban Pemerintah dalam babak pertama
pada umumnja dapat kami hargai. Kami menjampaikan terima kasih atas djawaban
Pemerintah jang menjatakan persetudjuannja terhadap beberapa saran jang diadjukan oleh
fraksi kami, Fraksi Partai Komunis Indonesia, melalui kawan sefraksi kami kawan Djadi
Wirosubroto. Kami hargai sekali kesediaan Pemerintah untuk menerima saran-saran dan
amandemen-amandemen jang dianggap sangat penting dimasukkan dalam Undang-undang.
Saudara Ketua jang terhormat, rendahnja produksi bahan makanan selama ini oleh
Pemerintah diatasi dengan djalan intensifikasi padi-centra, pembukaan perusahaan
pertanian sendiri, dan perusahaan pembukaan tanah untuk rakjat. Djuga usaha mendirikan
54
Bank Tani dan Nelajan serta rantjangan Undang-undang Pemberantasan Woeker jang sudah
disiapkan, adalah bertudjuan untuk mengatasi rendahnja produksi bahan makanan. Ini
adalah baik.
Jang masih kami rasakan sebagai satu kekurangan dalam usaha-usaha menambah
produksi bahan makanan, ialah soal penurunan sewa tanah (penurunan setoran hasil bumi)
jang harus diberikan oleh tani penggarap-penjewa tanah kepada tuan-tanah.
Kegiatan dan intensiteit kerdja kaum tani penjewa tanah jang berdjumlah berpuluh-
puluh djuta di Indonesia, tidak mungkin didorong dengan djalan apapun, ketjuali dengan
memperbaiki penghasilan jang teruntuk bagi mereka, konkritnja dengan menaikkan bagian
jang mereka perdapat dari djumlah hasil kerdja mereka dan mengurangi/menurunkan
bagian jang disetorkan sebagai sewa tanah kepada tuan tanah jang tidak bekerdja tani sama
sekali, jang sedikitpun tidak memberikan tenaganja dalam proses produksi.
Rapat 47.
Tidak akan banjak tertjapai tudjuan menambah produksi bahan makanan, sekiranja
berpuluh-puluh djuta pekerdja tani tidak ditarik kedalam pelaksanaan sembojan
kita ,,menambah produksi bahan makanan”. Dan mereka hanja bisa ditarik, kalau produksi
tambahan (produksi ektra) itu sebagian besar djatuh ketangannja, (tidak ketangan tuan
tanah), melalui ketentuan pengukuran sewa tanah (pengurangan setoran).
Penambahan produksi, akibat bangkitnja kegiatan dan intensiteit kerdja berpuluh-puluh
djuta kaum tani pekerdja akan pasti djauh lebih hebat dari pada usaha-usaha intensifikasi
padi-centra dan perluasan areal berdjangka pandjang, jang djuga penting itu.
Bertambahnja bagian hasil jang djatuh ketangan berpuluh-puluh djuta kaum tani
pekerdja, akan lebih mendjamin dipenuhinja rentjana djatah pembelian padi oleh
Pemerintah, karena mereka inilah jang umumnja memenuhi kewadjiban djual padi kepada
Pemerintah, sekalipun dengan pengorbanan berupa kehabisan persediaan padi untuk
mereka sendiri beserta keluarga diwaktu patjeklik nanti.
Tuan tanah, tengkulak dan lintah darat jang memiliki persediaan padi setjara berlebih-
lebihan dan digunakan untuk spekulasi, selama ini, melalui berbagai djalan ternjata dapat
menghindarkan diri dari wadjib-djual padi kepada Pemerintah.
Dalam hubungan ini kami mengharapkan dengan sangat kesediaan Pemerintah dan
Parlemen jang terhormat ini, untuk setjepatnja membitjarakan dan mensahkan rantjangan
Undang-undang tentang Perdjandjian Berbagi Hasil, tanpa menunggu-nunggu selesainja
pembitjaraan mengenai rantjangan Undang-undang Pokok Agraria terlebih dahulu.
Disamping itu kami akan sangat menghargai, apabila rantjangan Undang-undang
tentang Pemberantasan Woeker, jang dalam djawaban Pemerintah kemarin lusa dimuka
Parlemen ini dikatakan sudah siap itu, oleh Pemerintah disampaikan kepada Parlemen
untuk disahkan. Kechawatiran Pemerintah, seperti diutjapkan dalam djawaban jang baru
55
lalu, bahwa Undang-undang Pemberantasan Woeker tidak akan berdaja zonder usaha-usaha
pendahuluan, tidak perlu lagi ada, dengan adanja keterangan Pemerintah dalam pendjelasan
atas rantjangan Undang-undang jang dibitjarakan sekarang, jaitu mengenai keharusan
tersedianja dan diterimanja modal tepat pada waktunja serta akan diberikannja
pemindjaman modal kepada sitani dalam bentuk jang sederhana, mudah dan murah.
Kami sependapat djuga dengan Pemerintah, bahwa mekanisasi dan modernisasi
pertanian setjara besar-besaran jang didukung oleh Pemerintah dan rakjat tani sendiri,
adalah djawaban jang tepat terhadap tantangan alam kita jang masih berlimpah-limpah ini
dan terhadap tantangan penderitaan kira-kira 60 djuta kaum tani Indonesia.
Pendirian kami lebih landjut dari itu ialah, supaja mekanisasi dan modernisasi pertanian
itu didjalankan diperusahaan-perusahaan besar pertanian negara sendiri, seperti jang
dimaksud oleh rantjangan Undang-undang ini. Pertanian-pertanian ketjil milik kaum tani
pekerdja sendiri, jang luasnja rata-rata ½ ha, sulit untuk dimekanisasi. Oleh karena itu
Pemerintah merentjanakan pembagian tanah jang dibuka oleh
Rapat 47.
perusahaan-perusahaan pembukaan tanah, seluas rata-rata 5 ha (jaitu 2 samapi 10 ha)
kepada petani jang bekerdja. Sebenarnja pemilik-pemilik tanah jang terdiri dari petani-
petani pekerdja itu baru akan efektif dalam mengerdjakan tanahnja dengan tjara mekanisasi
dan modernisasi, kalau mereka dipersatukan dalam koperasi-koperasi produksi, dalam
pertanian-pertanian kolektif setjara sukarela berdasarkan kesadaran mereka dan dengan
bantuan modal oleh Pemerintah dalam bentuk uang, bibit, rabuk, pengairan, penjewaan
mesin-mesin pertanian dan sebagainja. Bila tidak demikian, kami chawatir bahwa
perseorangan tani pekerdja pemilik-pemilik tanah seluas 2 sampai 10 ha itu tidak akan
mampu bekerdja dengan tjara mekanisasi, karena akan sangat sulitnja mendapat giliran
bantuan dari Pemerintah berupa penggunaan mesin-mesin pertanian berhubung dengan
banjaknja djumlah pertanian-pertanian ketjil perorangan itu. Akan terdapat persaingan
hebat sekali dalam hal mendapat pindjaman mesin-mesin pertanian tepat pada waktu
diperlukan (umpama pada ketika jang baik untuk mengolah tanah).
Kalau kami tidak salah mendengar, Saudara Menteri dalam rapat kerdja Seksi C tanggal
12 Pebruari 1959, menjebut-njebut kemungkinan oleh Pemerintah diberikannja tanah, jang
telah dibuka oleh perusahaan pembukaan tanah, masing-masing seluas 500 sampai 1.000 ha
berupa tanah usaha. Mungkin luas ini dihubungkan dengan perhitungan setjara tehnis dan
ekonomis untuk penggunaan mesin-mesin pertanian dalam usahanja.
Bila pendengaran kami ini benar (mudah-mudahan kami salah dengar hendaknja), maka
kami menolak pembagian tanah sematjam itu kepada badan-badan partikulir, apalagi
kepada perseorangan, tetapi kami menjetudjui pembagian tanah seperti jang didjelaskan
oleh Pemerintah dalam djawabannja terhadap pemandangan umum babak pertama, jaitu
56
tanah dibagikan kepada kaum tani jang bekerdja sendiri, masing-masing seluas 2 sampai 10
ha, disertai dengan pendorongan mereka untuk bersatu dalam koperasi produksi didalam
mana mereka semua turut bekerdja sendiri.
Pembagian tanah dalam bentuk tanah usaha seluas 500 sampai 1.000 ha kepada
partikulir, berarti mentjiptakan perusahaan-perusahaan produksi pertanian jang mengedjar
laba untuk diri sendiri dengan penghisapan atas tenaga kerdja kaum buruh tani, tanpa
bekerdja tani sendirir, dan tentunja dengan menggunakan modal jang diperoleh dari
Pemerintah pula, mengingat orang-orang jang bermodal tjukup umumnja lebih tertarik
untuk menggunakan modalnja dalam perusahaan-perusahaan industri atau perdagangan,
dari pada dalam perusahaan pertanian jang mengandung banjak resiko berupa gangguan-
gangguan hama, iklim buruk, dan sebagainja.
Kami sangat setudju dengan bentuk perusahaan-perusahaan pertanian negara dan
dengan pembagian tanah kepada tani pekerdja sendiri (tidak kepada orang jang tidak
bekerdja tani sendiri).
Pembagian tanah tersebut hendaknja didahulukan kepada kaum buruh jang tadinja
mengerdjakan pembukaan tanah tersebut sebagai buruh, tetapi kemudian ingin bertani.
Sesudah itu diberikan prioriteit kepada kaum tani miskin jang kekurangan tanah dan buruh
tani jang sama sekali tidak bertanah, jang berasal dari daerah dimana tanah itu
Rapat 47.
berada. Dan kemudian kepada kaum transmigran jang tidak turut bekerdja sebagai buruh
dalam perusahaan pembukaan tanah jang ada disitu. Tjara pembagian tanah demikian akan
mengurangi ,,sentimen lokalisme” dikalangan kaum tani dari daerah tersebut.
Jang sungguh-sungguh ditjegah, diawasi dalam pelaksanaan, ialah pembagian tanah
kepada orang jang tidak berhak, jang tidak merupakan tani pekerdja, seperti Pemerintah
telah menjatakan pula dalam djawabannja jang baru lalu.
Saudara Ketua jang terhormat, kami pertjaja dan berharap, bahwa Pemerintah akan
sependapat dengan pokok-pokok pikiran kami diatas.
Tetapi pelaksanaan semua itu amat tergantung kepada para pendjabat-pendjabat dari
badan-badan jang menjelenggarakan tugas B.M.P.T. Karena itu kami ingin menjarankan
kepada Pemerintah supaja berusaha benar-benar untuk menempatkan tenaga-tenaga jang
tidak hanja bermutu, berpengalaman, terdidik dan berpendidikan, punja spirit dan
tanggung-djawab besar terhadap pekerdjaan chususnja dan terhadap nusa dan bangsa
umumnja, seperti jang dikemukakan oleh Pemerintah dalam djawabannja jang baru lalu,
tetapi djuga terutama jang djudjur terhadap kepentingan-kepentingan rakjat banjak dan jang
suka bekerdja-sama dengan kaum buruhnja dan kaum tani.
Memilih tenaga-tenaga jang terpertjaja tidaklah mudah. Ini tentunja diakui pula oleh
Pemerintah. Tenaga-tenaga jang terlalu mementingkan diri atau golongan, jang tidak
57
patriotik, akan tidak mungkin melaksanakan pembagian tanah dengan djudjur kepada jang
mestinja menerima, sekalipun pendjabat tadi berpengalaman dan berpendidikan, karena
sangat mudah disuap oleh orang-orang jang beruang atau oleh orang-orang jang berkuasa,
baik dengan suapan berupa uang atau materiil lainnja, maupun suapan berupa ,,djasa-djasa
istimewa”.
Kesediaan Pemerintah untuk memasukkan kedalam badan-badan pengawas didaerah-
daerah wakil organisasi-organisasi tani, kami sambut dengan baik sekali. Amat perlu
ketentuan ini dimasukkan dalam bentuk rumusan kedalam Undang-undang, karena
mengikut-sertakan golongan karya tani dalam badan tersebut sangat baik untuk mendjamin
kerdja-sama antara perusahaan dengan kaum tani. Jang dimasukkan itu semestinja ialah,
wakil organisasi-organisasi yani jang reprensentatif didaerah kerdja jang bersangkutan.
Achirnja kami sarankan disini untuk mengikut-sertakan wakil daerah tingkat I dan
tingkat II dalam badan-badan pengawas. Kiranja saran ini oleh Pemerintah akan dapat
disetudjui sepenuhnja. Malahan mungkin soal pemasukkan wakil daerah sudah sangat logis
dianggap oleh Pemerintah.
Hanja permintaan kami supaja mengenai hal itu dimasukkan didalam bentuk rumusan
dalam Undang-undang jang dibitjarakan sekarang ini.
Sekian dan terima kasih.
Rapat 47.
Ketua : Saja persilakan Saudara Kape.
L. Kape : Saudara Ketua jang terhormat, karena kesulitan perhubungan saja sampai
terlambat di Djakarta dan berhubung dengan itu saja baru ada kesempatan untuk
mengambil bahagian dalam pembitjaraan mengenai persoalan jang kita hadapi sekarang ini,
dalam babak jang kedua.
Saudara Ketua, mengenai adanja rantjangan Undang-undang tentang ,,penetapan”
Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1959 tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan
Makanan dan ,,Pembukaan Tanah” (L.N. tahun 1959 No. 1) sebagai Undang-undang, fraksi
kami Fraksi Katholik berpendapat sebagai berikut :
1. Tiap-tiap usaha Pemerintah kearah mempertinggi produksi bahan makanan, jaitu
satu bahan jang sangat primair untuk landjutan hidup dari umat manusia, sudah
semestinja diterima dengan gembira. Namun demikian Parlemen masih mempunjai
hak untuk menilai usaha Pemerintah itu, karena Parlemen tidak kurang pula
hasratnja untuk bersama-sama Pemerintah berdaja-upaja untuk mempertinggi
produksi bahan makanan sehingga lambat-laun subsidi Pemerintah sebesar Rp.
58
900.000.000,- tiap tahunnja dapat dikurangi, kalau tidak dapat dikatakan ditiadakan,
karena tidak diperlukan lagi.
2. Saudara Ketua jang terhormat, pembentukan Badan Bahan Makanan dan
Pembukaan Tanah jang telah direntjanakan oleh Pemerintah sekarang menurut kami
adalah ,,niewe werkafbakening” didalam Kementerian Pertanian sendiri. Pemerintah
menghendaki satu spesialisasi dalam urusan pembukaan tanah pasang-surut dan
intensifikasi produksi bahan makanan dan bentuk padi-centra.
Dengan adanja spesialisasi ini kegiatan Djawatan Pertanian akan diperlemah dalam arti
bahwa Djawatan Pertanian Rakjat akan menggantungkan harapannja kepada Badan Bahan
Makanan dan Pembukaan Tanah dalam usaha mempertinggi deradjat hidup rakjat dalam
soal bahan makanan.
Sampai sekarang saja mempunjai kepertjaan jang kuat atas usaha-usaha Djawatan
Pertanian. Saja pertjaja bahwa pada satu waktu atas usaha Djawatan Pertanian bangsa
Indonesia akan mentjapai satu tingkat kemakmuran jang diharapkan.
Dengan dibentuknja satu perusahaan jang diharapkan keuntungan negara dari padanja
akan mengakibatkan bahwa perhatian akan dialihkan dari system lama kepada system baru,
sehingga timbullah degradasi dari harapan untuk mentjapai maksud semula karena
intensifikasi dari dua system tiu sukar terdjamin lagi.
Pemerintah dalam keterangannja mengenai Anggaran Belandja tahun 1959 menegaskan,
bahwa untuk mengubah sifat pertanian primitif kepada modern perlu adanja sebanjak
mungkin Sekolah Usaha Tani. Saja minta supaja rentjana ini djangan dilupakan karena
rentjana ini paling sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia.
3. Saudara Ketua jang terhormat, Pemerintah dalam rentjananja akan membuka
tanah jang luas antara lain di Sumatera dan Kalimantan jang dilaksanakan oleh
Badan
Rapat 47.
Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah. Menurut pendapat saja dengan djalan ini kita
belum keluar dari kesulitan dalam soal bahan makanan ini,
Untuk djelasnja saja berikan gambaran sebagai berikut : Pada tahun 1930 disalah satu
tempat di Djawa ada satu keluarga jang terdiri dari 3 orang.
Keluarga ini mempunjai tanah setengah hektar. Keluarga ini tidak kekurangan makanan
pada waktu itu.
Pada tahun 1959 keluarga tadi sudah mendjadi 10 orang, sedangkan mereka hanja
mempunjai tetap setengah hektar tanah. Kita lihat sekarang bahwa dari keluarga jang terdiri
dari 10 orang itu ada 7 orang jang menganggur jang dapat dinamakan parasieten.
Bagaimana pendapat Pemerintah sekarang dengan makanan dari ke-7 orang ini. Apakah
59
diinvoer dar Sumatera dan Kalimantan. Mereka ini parasieten dan tidak mempunjai uang
untuk beli.
Ini gambaran jang sederhana sekali Saudara Ketua, berhubung dengan ini saja usulkan
kepada Pemerintah :
1. Mendesak kepada Pemerintah agar pelaksanaan ,,landreform” dipertjepat.
2. Memperhebat dan memperluas transmigrasi.
3. Memperluas rijstprojecten didaerah-daerah.
4. Intensiferen rijstprojecten jang sedang dikerdjakan.
Untuk memberikan gambaran mengenai soal jang ke-4 ini, Saudara Ketua, saja
kemukakan :
Dataran ini luasnja kurang-lebih 30.000 ha. Pemerintah sudah mengeluarkan untuk
bendungan dengan ,,hoofd, secundair dan tertiaire leidingen” menurut kabar djutaan rupiah.
Pekerdjaan itu sekarang rupa-rupanja didiamkan, sedangkan masih banjak jang harus
dikerdjakan, umpamanja :
1. Afvoergoten belum ada.
2. Diatas lapangan ini banjak pohon-pohon besar jang perlu ditarik keluar oleh traktor-
traktor.
3. Kalau sesudah itu bagaimana dengan patjul-patjul untuk rakjat, sehingga bisa
mengerdjakan tanah itu.
4. Bibit, rabuk dan sebagainja perlu diberikan kepada rakjat jang bekerdja disitu.
Djadi pendeknja tudjuan kita semula belum tertjapai, sedangkan telah ditaksir, bahwa
hasil dataran Mbai itu bisa mentjukupi kebutuhan beras untuk Flores seluruhnja.
Djadi dalam soal ini kami peringatkan agar Pemerintah disamping
melaksanakan ,,tjiptaan baru” supaja ,,tjiptaan lama” djangan diabaikan.
Saudara Ketua jang terhormat, rantjangan Undang-undang ini menjebut dengan djelas
tentang pendapatan negara dari hasil pertanian atau hasil karya dari B.M.P.T. Saja anggap
dalam soal ini Pemerintah terlalu optimistis. Kemungkinan kurang sekali atau sangat tipis
sehingga ada ahli nudjum jang mengatakan, bahwa Pemerintah akan rugi.
Tetapi Saudara Ketua, selain itu kalau Pemerintah mau uang, maka saja mempunjai usul
untuk maksud itu, jaitu : Pemerintah membuat satu peraturan jang tidak
Rapat 47.
memberatkan rakjat. Saja ulangi, jang tidak memberatkan rakjat, dalam peraturan mana
diwadjibkan kepada para petani jang mengerdjakan sawah Pemerintah untuk membajar
kepada Pemerintah baik berupa padi maupun berupa uang kontan tiap ha tipa tahun.
Jang dimaksudkan dengan sawah Pemerintah, ialah semua sawah jang mendapat air dari
bendungan jang telah dibikin oleh Pemerintah. Dengan peraturan ini, Pemerintah dalam
tahun ini djuga sudah mendapat uang. Saja tambahkan, Saudara Ketua, bahwa ada rakjat
60
Indonesia jang mengerdjakan sawah jang airnja didapat dari bendungan Pemerintah, maka
rakjat ini mengerdjakan sawahnja dengan kegiatan sendiri. Djadi menurut pendapat saja
tidaklah salah kalau mereka itu diharuskan membajar sekedarnja kepada Pemerintah untuk
menutup ongkos-ongkos jang telah dikeluarkan.
Saudara Ketua jang terhormat, Pemerintah dalam djawabannja atas pemandangan
umum babak pertama menjinggung soal ,,terrein ontsluiting”. Saja rasa soal ini sangat
urgent, karena dengan djaringan lalu-lintas jang luas hasrat rakjat djelata untuk
memperbanjak atau memperbesar volume hasil bumi diperbanjak. Dengan lalu-lintas jang
baik, harga hasil-hasil bumi mendjadi naik, peredaran uang djadi meningkat, sehingga
Pemerintah tidak usah ragu-ragu untuk menaikkan belasting.
Sebab itu dalam hubungan ini saja andjurkan kepada Pemerintah agar niat Pemerintah
dalam soal ,,terrein ontsluiting” ini djangan sadja terbatas pada pekerdjaan B.M.P.T., tetapi
meluas diseluruh Nusantara.
Saudara Ketua, sekarang sedikit mengenai mekanisasi.
Saudara Ketua, sampai sekarang Pemerintah telah mengirimkan traktor kedaerah-
daerah, tetapi ini sadja belum tjukup, sebab harus ada reparasi installasi dan onderdelen
harus ada pula, karenanja sampai sekarang banjak traktor-traktor jang werkeloos, karena
tidak bisa diperbaiki.
Saudara Ketua jang terhormat, sebagai kesimpulan dari pembitjaraan saja dimuka
ialah :
1. Fraksi kami, Fraksi Katholik, tidak menghalangi niat Pemerintah untuk disahkan
rantjangan Undang-undang ini oleh Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini.
2. Mendesak kepada Pemerintah agar pelaksanaan ,,landreform” dipertjepat.
3. Memperhebat pelaksanaa transmigrasi jang berentjana.
4. Memperluas dan memperbanjak rijstprojecten didaerah-daerah.
5. Mengintensifir rijstprojecten jang sedang dikerdjakan.
6. Pembukaan sekolah tani sebanjak mungkin.
Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.
Ketua : Saja persilakan Saudara Djadi Wirosubroto.
Djadi Wirosubroto : Saudara Ketua jang terhormat, setelah mendengar djawaban
Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama dari para anggota tentang
rantjangan Undang-undang tentang penetapan ,,Undang-undang Darurat No. 1 tahun
1959 tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah”
Rapat 47.
mendjadi lebih djelaslah akan maksud dan isi dari rantjangan Undang-undang ini.
Keterangan Pemerintah atas djawabannja terhadap pemandangan para anggota akan dapat
61
lebih menjempurnakan Undang-undang itu. Kesediaan Pemerintah untuk menerima
amandemen-amandemen dan masih bersedia menerima saran-saran dan pertanjaan-
pertanjaan dari para anggota baik dalam sidang pleno ataupun di Seksi C, adalah suatu
langkah jang baik dan soepel, suatu tanda Pemerintah akan melaksanakan rentjananja
dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi kekurangan bahan makanan, seperti jang telah
dinjatakan dalam djawabannja. Atas keterangan Pemerintah itu kami hargakan dan
berterima kasih. Perumusan-perumusan jang telah dinjatakan atas pendapat dan saran-saran
jang menguntungkan rakjat dan negara hendaknja dirumuskan pula dalam pasal-pasal atau
didalam pendjelasan rantjangan Undang-undang, agar mendjadi sempurna, mudah
dilaksanakan dan mendapat dukungan rakjat jang luas terutama kaum tani pekerdja.
Setjara ringkas disini saran-saran kami dan djawabannja perlu dikutip menurut isinja
atau maksudnja sadja, agar mendjadi pertimbangan untuk mengkadji pasal-pasal atau
pendjelasan rantjangan Undang-undang ini, perlu atau tidaknja diadakan amandemen,
menambah pendjelasan, diantara persoalan itu sebagai berikut :
1. Dengan dibukanja tanah setjara luas agar supaja tanah-tanah itu dibagikan kepada
tani jang mengerdjakan sendiri, djangan sampai melalui tengkulak-tengkulak tanah dan
djatuh kepada tuan-tuan tanah, sehingga tani jang mengerdjakan tanah itu nanti kembali
mendjadi pemaro atau buruh tani lagi. Kechawatiran itu disebabkan masih berlakunja sistim
feodal didesa-desa, dan pengalaman-pengalaman masih terdjadi pula hal jang demikian,
seperti jang terdjadi didaerah bekas tanah partikulir, dimana penjelesaiannja sampai
sekarang belum beres.
Djawaban Pemerintah terhadap persoalan tersebut mengenai setjara umum dan
mengenai djawaban chusus kepada masing-masing anggota disana-sini terhadap ketegasan
sikapnja tentang pembagian tanah hasil dari pembukaan Badan Bahan Makanan dan
Pembukaan Tanah, jaitu : tanah itu akan dibagikan kepada tani penggarap dengan luas
antara 2 sampai 10 ha atau rata-rata 5 ha untuk turun-temurun, kalau mungkin dengan hak
milik. Disamping itu mengharap djuga segera diselesaikan Undang-undang Pokok Agraria,
agar dapat membantu tjara pembagian tanah setjara tegas.
2. Agar pekerdjaan jang sebesar itu mendapat pengawasan jang lebih tertib dan
seksama, hendaknja diikut-sertakan djuga kaum tani sebagai anggota Badan Pengawas,
karena kaum tani adalah orang jang tjinta kepada tanah garapan dan tjinta kepada hasil
kerdjanja. Saran ini oleh Pemerintah diterima baik, jaitu setjara prinsipiil tidak keberatan,
dalam Badan Pengawas Pembantu nanti akan diikut-sertakan wakil dari organisasi tani.
Djawaban Pemerintah seperti tersebut diatas, merupakan suatu hal jang sangat penting
bagi lantjarnja usaha jang sebesar itu, karena dengan terdjaminnja kaum tani mendapat
bagian tanah garapan jang tjukup luasnja untuk dikerdjakan sendiri dan
62
Rapat 47.
mempunjai wakil jang ikut-serta mengawasi djalannja pekerdjaan perusahaan, kaum tani
tidak akan ragu-ragu lagi mendukung usaha Pemerintah ini dan akan bekerdja sebaik-
baiknja demi kepentingan negara dan rakjat. Tekanan jang dinjatakan bahwa : membuka
tanah memang dibagikan kepada rakjat bukan untuk membeli tanah rakjat ini penting djuga
dimasukkan dalam pendjelasan Undang-undang.
3. Mengenai perhatian Pemerintah terhadap soal-soal transmigrasi, koordinasi dan
kewaspadaan dalam melaksanakan usaha ini jang kami sarankan sangat dihargakan dan
mudah-mudahan semuanja itu terlaksana dengan baik.
Begitulah seterusnja supaja sikap Pemerintah jang baik bagi penggerak kaum tani
pekerdja serta pekerdja lainnja dalam mengusahakan rentjana menambah bahan makanan
ini dapat mendjadi salah satu sjarat pembangunan dilapangan ekonomi nasional. Untuk
menjesuaikan pendapat-pendapat tersebut diatas maka sebaiknja mengikuti pasal-pasal dari
rantjangan Undang-undang ini.
Mengenai pasal 2, sebenarnja banjak seginja, akan tetapi berkenaan dengan maksud
Badan Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah itu tjukup dibatasi persoalannja, jaitu :
tentang kedudukan tanah dari pembagian pembukaan tanah dan ikatan kredit. Kalau
menurut ketentuan bahwa rakjat pasti akan mendapat bagian tanah jang akan dikerdjakan,
tentang ikatan kredit tidak akan sukar didjalankan, karena tanah jang berbentuk hak pakai
sekalipun dapat djuga dipergunakan untuk tanggungan kredit kepada bank.
Sedang bantuan kaum tani dari penggarap tanah ini ketjuali memang mempunjai hak
tanah, mereka itu mendapat bantuan pindjaman dari Badan Bahan Makanan dan
Pembukaan Tanah dimana kedua belah pihak mempunjai hubungan kerdja jang erat, hanja
mengenai ketentuan pembajaran hendaknja djangan ditekan sehingga pihak pemindjam
dalam keadaan lemah dan dirugikan, umpama : hutangnja mesti dibajar dengan padi,
sedang harga padi hanja ditentukan oleh Badan Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah.
Kalau menurut perdjandjian tak mesti dibajar dengan padi maka harga padi itu hendaknja
dihitung berdasar kalkulasi jang sebenarnja, sehingga tidak ada pihak jang dirugikan.
Karena Badan Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah adalah badan hukum Pemerintah
maka hubungan kerdja antara tani dengan perusahaan akan lebih baik djalannja.
Menurut kejakinan Pemerintah bahwa usaha jang besar ini akan berhasil hanja dengan
adanja tenaga-tenaga jang bermutu, terhadap pasal 4 tentang pengangkatan direksi ini dapat
ditambah sjaratnja jaitu : orang jang ahli, djudjur, patriotik, jang berpengalaman baik dan
tenaga-tenaga muda dan tjukup semangat.
Berkenaan dengan djumlah modal perlu ditetapkan menurut objeknja, harus diadakan
projek jang konkrit, merupakan anggaran jang tertentu, sehingga memperbesar djumlah
63
modal dimana dibutuhkan dengan mudah dapat diperkirakan : umpamanja disebabkan
adanja perubahan nilai rupiah atau perubahan kenaikan harga barang modal. Dengan
Rapat 47.
demikian menjusun anggaran belandja jang dimaksud pasal 10 dapat dikerdjakan setjara
lantjar memenuhi bulan jang ditentukan.
Tentang ikut sertanja wakil tani dalam Badan Pengawas jang oleh Pemerintah diterima
dan akan ditempatkan dalam Badan Pengawas Pembantu jaitu : terdiri dari wakil organisasi
tani. Perlu kiranja hal ini didjelaskan pula tentang siapa jang duduk atau siapa jang diangkat
dari organisasi tani setempat itu. Mengingat maksud Pemerintah uasaha Badan Bahan
Makanan dan Pembukaan Tanah itu akan dikerdjakan dengan sepenuh tenaga.,
seharusnjalah wakil organisasi tani jang duduk dalam Badan Pengawas itu adalah
organisasi tani jang representatif didaerah kerdja Badan Bahan Makanan dan Pembukaan
Tanah dengan ketentuan bilamana mulai adanja organisasi tersebut dan kapan mulai
mendjalankan aktivitetnja. Djumlah anggota Badan Pengawas Pusat dan Badan Pengawas
Pembantu lebih luwes (soepel) apabila tidak ditentukan banjaknja. Banjak anggota tersebut
tjukup ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.
Saudara Ketua jang terhormat, Pemerintah membentuk Badan Bahan Makanan dan
Pembukaan Tanah itu adalah suatu usaha jang besar dan penting bagi kepentingan nasional,
oleh karena itu segala sesuatu harus ditertibkan agar tidak mudah dikatjau oleh reaksi.
Tjontoh jang kami adjukan dalam pemandangan umum babak pertama adalah hanja satu
kedjadian didaerah bekas tanah partikulir. Dengan masih berlakunja sistim feodal, dimana
tuan tanah masih mempunjai kekuasaan dibanjak lapangan dan rol kaum tengkulak tidak
dapay kita pandang enteng. Banjak kejadian jang kita tidak dapat mengatasi umpama :
membagi gula distribusi tak sampai kepada rakjat, dengan sekedjap mata barang itu hilang
dipasaran, orang akan dapat gula kalau suka membeli dengan harga jang tinggi melalui
pintu belakang. Begitulah seterusnja terhadap pembagian jang lain : minjak, beras dan
sebagainja.
Dapat kiranja diterima dengan baik saran-saran jang kami adjukan itu djusteru untuk
memperbaiki ketentuan dalam Undang-undang nanti, agar supaja tidak mudah diterobos
oleh orang-orang jang biasa mengambil kesempatan untuk keuntungan diri sendiri.
Berhubung dengan alasan-alasan jang kami kemukakan ini, masih perlu diusahakan
perbaikan terhadap beberapa pasal jang mengenai rantjangan Undang-undang ini, dan
kesediaan Pemerintah untuk menerima amendemen itu supaja semuanja jang telah
disetudjuinja, digunakan untuk memperbaiki redaksi dalam pasal-pasal dan diantaranja
dimasukkan dalam pendjelasan rantjangan Undang-undang ini.
Ketua : Saja persilakan Saudara Hartojo.
64
Hartojo : Saudara Ketua, kami mengutjapkan terima kasih kepada Pemerintah atas
persetudjuannja dan perhatiannja terhadap usul-usul serta pandangan-pandangan jang telah
kami kemukakan dalam babak pertama. Dari djawaban Pemerintah, kami dapat mengambil
kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :
Rapat 47.
1. Pemerintah tidak menjangkal pendapat kami, malahan menguatkannja, bahwa sebab
pokok dari kurangnja persediaan bahan makanan rakjat jang berupa beras, bukan terletak
pada kenaikan djumlah penduduk jang lebih tjepat dari kenaikan produksi bahan makanan,
tetapi disebabkan karena masih berlakunja sistim penghisapan setjara feodal atas
penghidupan sebagian besar rakjat Indonesia.
2. Pemerintah telah sependapat dengan kami dan dengan para anggota Dewan
Perwakilan Rakjat lainnja jang mengadjukan soal ini, bahwa dalam usaha memetjahkan
persoalan persediaan bahan makanan ini nasib dari pada kaum tani, terutama buruh tani dan
tani miskin harus diperbaiki. Untuk ini Pemerintah telah mendjandjikan kepada Dewan
Perwakilan Rakjat, bahwa padi-centra disamping mengadakan intensifikasi setjara
sistematis, djuga mengadakan usaha pemberantasan idjon bersama-sama dengan usaha
Bank Tani dan Nelajan. Suatu rantjangan Undang-undang anti-woeker sudah disiapkan
Pemerintah.
3. Pemerintah akan memberikan perhatian chusus terhadap nasib dari buruh tani dan
tani miskin terutama dalam hal pembagian tanah-tanah jang sudah dibuka oleh Badan
Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah ini dengan berpegang pada prinsip, bahwa buruh
tani dan tani miskin adalah golongan jang mengerdjakan sendiri tanahnja itu. Oleh karena
itu Pemerintah menjatakan, bahwa pembagian tanah akan diberikan pertama-tama kepada
kaum tani jang bekerdja dan dengan hak turun-temurun serta akan ditjegah djatuhnja tanah-
tanah tersebut ditangan kaum tuan tanah atau lintah darat.
Dalam hubungan ini, Saudara Ketua, ingin kami tegaskan apa jang sudah kami tegaskan
dalam pemandangan umum babak pertama, bahwa ada pengalaman jang tidak baik di
Kalimantan Selatan, dimana tanah itu sudah djatuh ditangan pedjabat-pedjabat terkemuka
didaerah itu, sehingga prinsip bahwa tanah harus dibagikan kepada kaum tani jang bekerdja
ini tidak terwudjud didalam prakteknja.
Disamping tiu, Saudara Ketua, baik pula kami kemukakan bahwa didalam prinsip
pembagian tanah ini hendaknja dipegang teguh suatu dasar, bahwa jang dimaksud dengan
kaum tani jang bekerdja itu benar-benar kaum tani jang mengeluarkan keringatnja,
tenaganja dan segala fikirannja, dengan kekuatannja sendiri mengerdjakan tanah jang
diberikan kepadanja itu.
65
Disaat kaum tani jang demikian itu achirnja meningkat atau tanahnja itu djatuh pada
orang jang tidak mengerdjakan, maka saja menjarankan pada Pemerintah agar diambil
tindakan-tindakan seperlunja, sehingga pada achirnja tanah itu tidak terkonsentrasi pada
orang-orang jang tidak bekerdja sendiri atau tidak mengerdjakan sendiri tanahnja; memang
ini sudah menjalahi prinsipnja jang sudah dikemukakan tadi itu. Oleh karena itu prinsip ini
kami harapkan agar dipegang teguh dengan konsekwen. Selandjutnja, Saudara Ketua, jang
masih dalam hubungan dalam rangka pembagian tanah ini, perlu kami kemukakan
pentingnja peranan dari pada koperasi-koperasi rakjat bagi kaum tani jang telah
mendapatkan tanah garapan. Maka salah satu usaha jang penting untuk mentjegah djatuhnja
tanah-tanah tersebut ditangan tuan-tuan tanah ataupun lintah-lintah
Rapat 47.
darat, ialah penting sekali peranan dari pada koperasi-koperasi produksi dari pada kaum
tani jang didirikan atas dasar prinsip sukarela dari pada kaum tani itu sendiri.
Saudara Ketua, mungkin didalam kesempatan-kesempatan jang lain hal ini tentu
berulang-ulang akan kita kemukakan, agar koperasi dari pada kaum tani ini benar-benar
bersifat koperasi kaum tani sendiri dan bukan mereknja sadja koperasi tetapi isinja, jang
mendjadi anggota atau jang ikut didaftar disitu adalah orang-orang jang tidak mengerdjakan
sendiri tanah.
Djadi kalau kita disini berbitjara tentang koperasi produksi kaum tani, maka koperasi
jang kami maksudkan ialah koperasi daripada kaum tani jang bekerdja dan bukan dari
orang-orang jang tidak ikut aktif atau tidak ikut kerdja dalam memproduksi hasil-hasil
pertanian.
Saudara Ketua, oleh karena itulah kami sarankan kepada Pemerintah agar disamping
usaha-usaha sebagaimana jang saja sebutkan didalam kesimpulan jang kedua, djuga
membantu perkembangan-perkembangan dari koperasi-koperasi dari pada kaum tani jang
telah mendapat pembagian tanah tadi.
Kesimpulan ke-empat, Saudara Ketua, ialah, Pemerintah menjanggupkan akan
mendudukkan wakil-wakil organisasi tani didalam Badan-badan Pengawas.
Saudara Ketua, kami berterima kasih kepada djandji-djandji jang baik dari Pemerintah
itu, sebagaimana jang sudah saja sebutkan didalam empat kesimpulan tadi, tetapi kami akan
lebih berterima kasih lagi, djika apa-apa jang sudah didjandjikan itu dapat terwudjud dalam
pelaksanaannja nanti. Kami mengharap kepada Pemerintah agar rakjat terutama kaum tani,
djanganlah hendaknja disuruh mengulangi lagi pengalaman jang tidak baik selama ini, jaitu
Undang-undang atau peraturan-peraturan jang baik bagi rakjat dalam pelaksanaannja sangat
dihambat atau diperlambat, malahan seringkali tidak dilaksanakan sama sekali dengan
berbagai matjam alasan jang sesungguhnja tidak dapat diterima. Tetapi sebaliknja politik
66
atau peraturan jang tidak baik didjalankan dengan ketjepatan jang luar biasa, sehingga
rakjat, terutama kaum tani, harus menderita akibat-akibat djeleknja.
Saudara Ketua, dalam pemandangan umum babak kedua ini, kami merasa perlu untuk
mengemukakan soal-soal materi rantjangan Undang-undang ini jang mudah-mudahan dapat
disetudjui oleh Pemerintah.
Pertama, mengenai soal status Badan Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah. Dalam
djawaban Pemerintah ditegaskan, bahwa Badan Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah ini
adalah perusahaan Negara. Kami setudju sekali kepada penegasan Saudara Menteri
Pertanian ini, oleh karena itu kami mengusulkan agar penegasan bahwa Badan Bahan
Makanan dan Pembukaan Tanah ini adalah suatu perusahaan negara. Sekali lagi perlu
dinjatakan didalam rantjangan Undang-undang ini. Kami berpendapat bahwa perumusan
didalam rantjangan Undang-undang ini masih bias dipertegas lagi, misalnja pasal 1 dan
pasal 2.
Rapat 47.
Didalam pasal 1, djika prinsip ini disetudjui, maka kami mengusulkan agar ditambah
satu kalimat, sesudah : ,,selandjutnja disebut Badan Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah,
jang merupakan suatu perusahaan Negara dan jang bertugas setjara perusahaan jang
diselenggarakan usaha-usaha dan seterusnja .............”; ditambah suatu kalimat jang
berbunji : ,,.................. jang merupakan suatu perusahaan Negara dan ............”.
Djika ini diterima kami tidak akan mengadjukan usul amendemen nanti. Dengan usul
perubahan pada pasal-pasal tersebut kami maksudkan agar ada ketegasan, bahwa Badan
Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah itu perusahaan Negara dan disamping itu
memberikan hak kepada Badan Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah sebagaimana jang
disebutkan didalam pasal 2 untuk mengadakan ikatan kredit menurut hokum adat dan
menguasai sebagian tanah didalam lingkungan hokum adat jang diperlukan bagi usaha
Badan Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah dalam melakukan bantuan berdasarkan
hukum adat.
Kami usulkan agar Pemerintah Daerah Swatantra tingkat I dan tingkat II diikut-sertakan
untuk membantu mengatasi kesulitan-kesulitan jang mungkin timbul dalam mendapatkan
hak-hak hukum adat tersebut. Dan saja mengharapkan agar apa jang sudah didjelaskan oleh
Saudara Menteri Pertanian didalam djawabannja jang menjatakan, bahwa dengan hak-hak
ini Badan Perusahaan Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah tidak akan melakukan djual-
beli tanah, itu dinjatakan setjara tegas didalam rantjangan Undang-undang ini.
Kemudian, Saudara Ketua, dengan usul perubahan kami ini djuga menjadari, bahwa
Undang-undang Perusahaan Negara jang ada sekarang ini mengandung ketentuan-
ketentuan jang mungkin terlalu mengikat untuk mengambil tindakan-tindakan jang perlu.
67
Tetapi sebaliknja djangan pula ada kesan, bahwa meskipun usaha ini bersifat social-
ekonomis penggunaan uang bias dengan begitu sadja dilakukan sebagaimana pernah
terdjadi pada penggunaan-penggunaan uang dalam jajasan-jajasan Pemerintah, kerugian-
kerugian dalam pertanggungan-djawab. Mengingat, bahwa Badan Perusahaan Bahan
Makanan dan Pembukaan Tanah ini merupakan suatu usaha jang baru dan besar serta
menjangkut soal jang urgent, maka sudah sepatutnja djika Badan Perusahaan Bahan
Makanan dan Pembukaan Tanah ini tunduk pada Undang-undang dengan tambahan
ketentuan bahwa dia bisa mengadakan ikatan kredit menurut hokum adat untuk menempuh
kepentingan-kepentingan rakjat sebagaimana dikemukakan dalam pendjelasan dari pada
rantjangan Undang-undang ini.
Saudara Ketua, tentang pimpinan dari Badan Perusahaan Bahan Makanan dan
Pembukaan Tanah ini soal kedua jang ingin kami kemukakan, selain sebagaimana pernah
dikemukakan oleh para anggota jang lain ia harus seorang ahli jang berpengalaman, kami
mengharap agar mereka itu djuga seorang patriot, tidak ternoda dalam pemakaian uang
Negara dan jang penting lagi mau dan bisa bekerdja sama dengan kaum tani atau
organisasi-organisasi tani.
Rapat 47.
Tentang organisasi tani jang duduk didalam Badan Pengawas, kami hanja ingin
menjatakan dan mengharap agar organisasi tani jang duduk dalam badan itu benar-benar
organisasi tani jang memang ada didaerah itu dan benar-benar mewakili kepentingan kaum
tani, djangan nanti terdjadi banjak lahir organisasi tani baru jang mengaku dirinja
organisasi tani tetapi hakekatnja merupakan badan saluran untuk mendapat bagian-bagian
tanah dari pada tuan-tuan tanah atau lintah darat.
Soal lain lagi, Saudara Ketua, ialah soal mekanisasi dan modernisasi pada perusahaan
Pemerintah.
Disamping usaha mekanisasi dan modernisasi pada perusahaan Pemerintah ini jang
dapat kami setudjui ada suatu kenjataan, bahwa kaum tani Indonesia belum mempunjai
pengalaman tentang menggunakan alat-alat jang modern itu. Dari itu untuk mejakinkan
kaum tani, bahwa usaha mekanisasi dan modernisasi itu memang benar-benar
menguntungkan dirinja, harus ditempuh usaha-usaha melampaui pertjontohan –
pertjontohan jang berhasil kepada kaum tani melalui usaha-usaha Pemerintah itu, dan ini
tentunja akan memakan waktu.
Oleh karenanja sebelum kaum tani sampai kepada tingkatan memakai alat-alat jang
mechanis dan modern, baiklah djika Pemerintah membantu kaum tani dengan menjediakan
alat-alat pertanian jang biasa mereka pergunakan.
68
Untuk daerah-daerah jang baru dibuka dan sesudah kaum tani mendapatkan tanah-tanah
garapannja jang baru usaha memodernisasi alat-alat pertanian memang sangat diperlukan.
Dalam hubungan ini, Saudara Ketua, saja ingin mempertimbangkan agar dalam hubungan
pembagian tanah djanganlah nanti dasar dari pada luas pembagian tanah jang diberikan
kepada kaum tani terutama didasarkan kepada alat-alat jang modernjang belum tentu bisa
diberikan kepada kaum tani. Oleh karena itu dasar pembagian tanah atau luas tanah jang
telah diberikan kepada seorang tani hendaknja diperhitungkan berdasar kemampuan tenaga
dan alat pertanian dan tersedia sekarang. Oleh karena itu nanti masalah luasnja sampai
kepada luas 10 ha kami usulkan agar luas 10 ha itu perlu dipertimbangkan lagi mungkin ini
masih terlalu luas. Sedang didaerah-daerah pertanian biasa, dimana sebagian besar kaum
tani tidak memiliki tanah atau hanja memiliki sedikit tanah, usaha modernisasi alat-alat
pertanian harus disertai dengan usaha-usaha memberikan lapangan pekerdjaan baru bagi
buruh tani dan tani miskin dengan, misalnja membuka tanah-tanah garapan baru,
mengorganisasi pekerdjaan-pekerdjaan samben, mengorganisasi usaha-usaha keradjinan
tangan dan sebagainja. Sebab djika didaerah-daerah ini modernisasi tidak dibarengi dengan
membuka lapangan-lapangan kerdja baru, bisa dichawatirkan adanja rasionalisasi tenaga
kerdja pertanian didesa-desa dan achirnja hanjamenguntungkan tani kaja sadja dan
merugikan tani miskin dan buruh tani jang terpaksa menganggur.
Saudara Ketua, achirnja disamping kami mengusulkan perubahan pada pasal 1 djuga
kami usulkan agar hal-hal jang sudah dapat disetudjui Pemerintah sebagaimana telah kami
simpulkan dimuka dapatlah kiranja dimasukkan didalam pendjelasan dari pada
Rapat 47.
rantjangan Undang-undang ini. Hal ini perlu agar rakjat dapat membantu mengontrol
pelaksanaan Undang-undang ini hingga benar-benar sesuai dengan apa jang sudah
dinjatakan oleh Pemerintah dimuka siding pleno Dewan Perwakilan Rakjat. Dengan
dimuatnja didalam pendjelasan hal-hal jang sudah disetudjui atas usul-usul dari pada para
anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat, rakjat mempunjai pegangan tertentu dan
memudahkan kaum tani dan organisasi-organisasinja untuk berhubungan dengan Badan
Perusahaan Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah didaerah-daerah untuk mendjaga agar
Undang-undang jang baik ini dilaksanakan setjara baik pula.
Saudara Ketua, jang paling achir, kami ingin mempertimbangkan kepada Pemerintah
mengenai pasal I dari rantjangan Undang-undang ini. Menurut pandangan kami, ini adalah
suatu hal jang overbodig. Karena didalam dictum ,,memutuskan, menetapkan”, itu djuga
apa jang disebut dalam pasal I.
Oleh karenanja kami tanjakan, apakah pasal I itu masih perlu dimuat dalam Undang-
undang ini?
Sekian.
69
Ketua : Saudara-saudara, sekarang sudah djam 11.30 lewat. Tetapi masih ada beberapa
pembitjara jang katanja tadi hanja membutuhkan beberapa menit.
Apakah Saudara-saudara bersedia meneruskan rapat ini sampai selesai?
(R a p a t : Setudju!)
Tetapi saja minta kepada para pembitjara untuk memenuhi djandjinja.
Saja persilakan Saudara Mardjohan.
T.S. Mardjohan : Saudara Ketua jang terhormat, assalamu’alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Berhubung waktunja singkat, maka saja djuga tidak akan berbitjara pandjang. Hanja
terlebih dahulu saja kemukakan kepada Saudara Ketua, oleh Ketua jang memimpin sidang
pada hari sebelum sidang hari ini, dinjatakan bahwa djawaban tertulis Pemerintah ini akan
disampaikan kepada kami sore harinja, tetapi ternjata hal ini saja sendiri baru terima pada
hari ini. Oleh karenanja, saja sangat menjesali hal itu dan dimana sebabnja wallahu alam.
Oleh sebab itu djuga, Saudara Ketua, saja tidak akan berbitjara pandjang, karena saja hanja
meneliti djawaban Pemerintah ini selajang-pandang sadja dan dengan setjara tjepat-tjepat
dan buru-buru saja lihat dari awal sampai achir, dapatlah saja pahami seperlunja.
Saudara Ketua jang terhormat, dalam djawaban Pemerintah tertulis ini ada beberapa hal
telah djelas, baik jang mengenai pertanjaan saja sendiri maupun pertanjaan kawan-kawan
lainnja dan begitu djuga pendjelasan-pendjelasan lainnja untuk mempertegas disekitar
rantjangan Undang-undang jang sedang kita bitjarakan sekarang ini. Tetapi didalam
beberapa hal, dalam penelitian saja ada jang harus dimintakan kepada Pemerintah untuk
lebih memperdjelas soal-soal jang saja anggap perlu, jaitu :
1. Dalam djawaban Pemerintah ada tertulis didalam halaman 3, saja batjakan :
Rapat 47.
,,Memang Pemerintah melihat dalam rentjananja berupa :
a. Intensifikasi padi-centra
b. Pembukaan tanah kering dengan mesin-mesin, disamping pekerdjaan routine, sebagai
suatu pemetjahan setjara integral dari masalah bahan makanan jang berupa beras atau
djagung, transmigrasi, memberikan tanah-tanah jang tjukup kepada para petani kurang-
lebih 5 hektar jang akan memberikan sjarat untuk hidup jang lajak”.
Saudara Ketua, dengan djawaban ini perlu saja tanjakan kepada Pemerintah :
1. Ukuran 5 hektar itu ukuran apa jang dipakai oleh Pemerintah?
Dapatkah seorang petani mengerdjakan sawah atau ladangnja jang seluas 5 hektar itu.
Ini minta didjawab, karena didalam pengalaman biasanja tidak ada kesanggupan
seseorang petani --- kalau seperti biasa --- mengerdjakan tanah seluas 5 hektar dan djuga itu
saja anggap terlalu luas.
70
2. Memberikan tanah-tanah, jang dimaksud Pemerintah didalam djawaban tertulisnja itu,
dimana letaknja, tanah-tanah jang akan dibagi-bagi itu?
Ini jang mendjadikan was-was bagi saja sendiri.
Memang menurut rentjana Pemerintah, didalam tahun ini akan diselenggarakan setjara
besar-besaran pembukaan tanah di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan dan lain
sebagainja, tetapi tentang pembagian tanah jang akan dilakukan oleh Pemerintah itu dimana
letaknja dan kepunjaan siapa?
Saja minta didjelaskan lagi oleh Pemerintah tentang hal ini.
Sebabnja maka saja tanjakan demikian, Saudara Ketua, hak milik atas tanah-tanah itu
dimana-mana didaerah-daerah mana sadja, menurut biasanja telah ada jang punja. Tidak
ada sepotong tanahpun jang tidak ada pemiliknja. Djadi djika diakui demikian sadja
menurut hukum jang berlaku didaerah-daerah, baik hukum agama maupun menurut adat,
hak bermilik dan harta berpunja, tidak dapat diganggu gugat. Bagaimana Pemerintah
melaksanakan pembagian itu, djika tanah itu sudah ada jang punja? Oleh karena itu,
Saudara Ketua, kalau tanah-tanah jang akan dibagi itu sudah ada jang memilikinja, tentu
Pemerintah harus mempunjai tjara-tjara jang lain atau tjara-tjara jang tersendiri. Persoalan
inilah jang saja ingin mendapat pendjelasan dari Pemerintah. Bertalian dengan itu djuga
saja andjurkan kepada Pemerintah, apakah Pemerintah tidak sependapat dengan saja djika
terhadap tanah-tanah kosong didaerah-daerah sebelum diberikan kepada badan-badan lain,
pemilik jang semula harus disuruh mengerdjakan tanah itu maupun untuk sawah ataupun
lading setjara ketjil-ketjilan atau setjara besar-besaran, jang dibantu oleh Pemerintah
dengan kredit, seperti kredit petani jang telah diputuskan oleh Undang-undang jang sedang
kita bitjarakan sekarang ini. Andjuran ini saja kemukakan, Saudara Ketua, sebab kalau
Pemerintah berbuat demikian, tentu makanan diseluruh Indonesia ini tjukup, artinja kita
tidak mengimport beras lagi dari luar negeri. Kalau andjuran jang demikian rupa diberikan
prioriteit kepada pemilik pertama, maka hal itu akan lebih berhasil didalam mengusahakan
pesawahan dan peladangan untuk mentjapai zat-zat dari bahan makanan jang tjukup.
Rapat 47.
Jang kedua, mengenai djawaban Pemerintah dalam halaman 6. Saudara Ketua, pasal ini
sangat diperlukan oleh karena djusteru badan ini akan berkoperasi dan akan mendjalankan
pekerdjaan-pekerdjaan jang berhubungan erat sekali dengan rakjat dengan sendirinja
berhubungan djuga dengan adat-istiadatnja. Saja ambil missal jaitu untuk memberikan
bantuan-bantuan kepada rakjat berupa bibit-bibit jang murah, berupa pupuk dan lain
sebagainja. Pemerintah berkata, kalau tidak ada perkreditan, maka hal-hal jang demikian itu
tidak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknja.
Didalam hal ini saja akan bertanja : tanah jang bagaimana sifatnja jang akan dibuka oleh
Pemerintah itu? Apakah tanah jang sifatnja perseorangan ataukah tanah-tanah jang betul-
71
betul mendjadi tanah Pemerintah? Sebab pada umumnja tanah-tanah jang ada di Indonesia
ini dimana-mana daerahpun tidak ada satu bidang tanah jang kosong, maupun jang didalam
rangka menurut tanah ulajat, tanah itu kepunjaan satu kaum atau kepunjaan perseorangan.
Itu diakui oleh hukum-hukum agama, apalagi didaerah-daerah jang kuat adat-istiadatnja
tentu tidak dapat dianggap enteng sadja malahan satu persoalan jang sangat sulit. Saja kira
perkara persoalan tanah ini, Saudara Ketua, sekalipun sambutan dari anggota masjarakat
masih agak remeh, terbukti tidak begitu menaruh perhatiannja, tetapi mengenai soal tanah
ini dalam masjarakat kita mendjadi soal pokok sengketa diseluruh Indonesia, ada jang
sampai bunuh-bunuhan terdjadi didaerah-daerah, kalau mengenai pembagian tanah ini tidak
dapat diputuskan dengan sebaik-baiknja. Sedangkan dalam angsur-mengangsur harta benda
sadja timbul perkelahian, apalagi dalam membagi-bagi harta benda. Negara kita ini dalam
rangka abdi Ketuhanan Jang Maha Esa jang sesuai dengan Undang-undang Dasar
Sementara kita maupun kita akan kembali pada Undang-undang Dasar 1945. Ketua
Mahkamah Agung kitapun orang jang beragama Islam dan sebagian besar rakjat di
Indonesia ini beragama Islam, maka hak milik seseorang itu tidak dapat diambil setjara
paksa oleh siapapun. Maka dalam hal ini saja minta perhatian Pemerintah supaja dapat
mendjawab dengan sebaik-baiknja, djangan sampai kita salah bagi. Dibagi sama rasa sama
rata itu baik, tetapi djangan sampai hak milik orang dibagi dengan begitu sadja. Djadi
dibagi sama rasa sama rata tiu boleh, tetapi harus kita salurkan dengan sebaik-baiknja,
djangan sampai Pemerintah menimbulkan persoalan-persoalan baru dan kita harus
menindjau lebih djauh.
Kemudian dari itu, Saudara Ketua, dalam halaman 7 saja membatja keterangan
Pemerintah: ,,Wakil-wakil dari kementerian-kementerian jang bersangkut erat dengan
pekerdjaan ini dan pula didaerah-daerah dimana projek-projek itu diadakan”.
Saudara Ketua, supaja dalam pendjelasan ini mendjadi lebih djelas lagi, hendaknja djuga
diterima wakil-wakil tani duduk dalam jajasan jang sifatnja kepunjaan negara dan diurus
oleh negara itu. Alangkah baiknja dan lebih madju lagi dalam usahanja djika Pemerintah
memperhatikan wakil-wakil daerah atau orang-orang jang ahli didaerah untuk daerahnja
masing-masing supaja Pemerintah itu djangan terbentur dalam persoalan pelaksanaan.
Rapat 47.
Saja rasa jajasan itu hanja mengetahui hal-hal dibidang organisasi, tetapi wakil-wakil
daerah atau ahli-ahli adat didaerah akan lebih dari itu kemampuannja dan pengetahuannja
tentang sarsilah keturunan dari masing-masing, dan mempunjai sarsilah harta benda jang
akan kita kerdjakan itu.
Djadi mengenai andjuran ini diminta perhatian Pemerintah supaja dikementerian sendiri
atau didalam Pemerintah Pusat harus diangkat orang-orang ahli daerah dan didaerah itupun
72
lebih-lebih lagi orang jang benar-benar mengetahui, karena akan mendjadi bumi tempat
berpidjak oleh Pemerintah sendiri.
Saudara Ketua, rupanja menurut tjatatan-tjatatan saja sepintas lalu memang demikianlah
jang perlu saja kemukakan, mudah-mudahan Pemerintah memperhatikan dengan sebaik-
baiknja dan bertanggung-djawab lebih landjut didalam menjelesaikan rantjangan Undang-
undang ini sampai pasal demi pasal.
Terima kasih, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua : Saja persilakan Saudara Semanhadi sebagai pembitjara terachir.
Semanhadi Sastrowidjojo : Saudara Ketua jang terhormat, Pemerintah sungguh-
sungguh telah mentjurahkan perhatiannja terhadap tiap-tiap pemandangan umum anggota-
anggota Parlemen guna menjelesaikan rantjangan Undang-undang jang kita bahas sekarang,
untuk ini sekali lagi kami memberikan penghargaan dan terima kasih.
Dalam bidang pelaksanaan Undang-undang ini Pemerintah akan berusaha keras untuk
menempatkan tenaga-tenaga jang bermutu kedalam perusahaan-perusahaan tersebut, dan
akan mengutamakan terlebih dahulu intensifikasi padi-centra dengan pembiajaan jang
tjukup. Usaha jang besar ini memberikan kejakinan kepada kami, bahwa kepadatan
penduduk dan banjaknja penganggur jang tidak sedikit djumlahnja dinegara kita ini akan
dapat diatasi sebaik-baiknja.
Dengan pembukaan tanah jang luas itu akan member beban pula kepada kementerian-
kementerian lainnja, misalnja Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga jang
berkewadjiban membuka djalan-djalan raja dari tempat jang ramai ketempat pembukaan
tanah-tanah baru itu, demikian pula Kementerian Pelajaran dan Kementerian Perhubungan
jang mempunjai peranan dalam bidang pengangkutan.
Saudara Ketua jang terhormat, didjelaskan pula oleh Pemerintah, bahwa Badan
Pengawas itu merupakan koordinasi bagi pekerdjaan-pekerdjaan jang akan dilaksanakan,
dimana akan duduk wakil-wakil dari kementerian-kementerian. Kami sarankan kepada
Pemerintah, agar jang duduk dalam Badan Pengawas Pusat itu terdiri dari wakil-wakil :
Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria, Kementerian
Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Transmigrasi dan
Kementerian Stabilisasi Ekonomi, disampingnja akan duduk wakil-wakil dari organisasi
tani.
Satu soal saran kami jang belum mendapat pendjelasan dari Pemerintah ialah saran kami
jang terachir, bahwa dalam pembukaan tanah pasang-surut selain padi-centra
Rapat 47.
supaja diutamakan pula dalam bidang perikanan laut maupun perikanan darat. Karena tiap
tahunnja Indonesia tidak sedikit mengimport ikan asin dari luar negeri, karena ikan asin
73
tersebut sangat dibutuhkan didaerah-daerah pegunungan. Didaerah Kalimantan misalnja,
disekililing sungai Mahakam dari sungapan laut sampai keatas dan disekililing sungai-
sungai lainnja jang banjak sekali ikannja, perlu mendapat perhatian sepenuhnja dari
Pemerintah agar projek perikanan ini dimasukkan pula dalam rentjana Pemerintah.
Berhubung dengan uraian kami tersebut diatas sekali lagi kami njatakan bahwa fraksi
kami, Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) dapat menerima sepenuhnja rantjangan
Undang-undang ini.
Sekian, Saudara Ketua dan terima kasih.
Ketua : Demikianlah, Saudara-saudara, pemandangan umum dari para anggota dalam
babak kedua.
Sekarang saja persilakan Pemerintah untuk memberikan sedikit keterangan tentang
djawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum babak kedua ini.
Mr Sadjarwo, Menteri Pertanian : Saudara Ketua jang terhormat, berhubung dengan
waktunja, saja kira Pemerintah tidak berkesempatan lagi untuk mendjawab pertanjaan-
pertanjaan itu sekarang, dan kami sangat menjesal pula, bahwa nanti malampun kami
belum dapat memberikan djawaban ini, berhubung dengan adanja siding Kabinet nanti
malam jang sangat penting, jang telah diberitahukan kepada Saudara Ketua jang terhormat.
Oleh karenanja, maka Pemerintah ingin minta waktu untuk mendjawab pertanjaan –
pertanjaan dalam babak kedua ini nanti pada hari Senin pagi.
Sekian.
Ketua : Saudara-saudara, usul Pemerintah ini sesuai dengan rentjana kita, jaitu kalau
pembitjaraan ini tidak selesai pada hari ini, bisa dilandjutkan pada hari Senin nanti.
Dapatkah Saudara-saudara menjetudjui?
( R a p a t : Setudju.)
Sekarang ada seputjuk surat dari Pemerintah jang akan saja batjakan, jaitu bunjinja
sebagai berikut :
,,AMAT SEGERA,
Djakarta, 8 Mei 1959
Kepada
Jth. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
di
DJAKARTA
Nomer : 13601/59
Hal : Pembitjaraan dalam D.P.R.
(Pemandangan Umum dst.)
mengenai R.U.U. penetapan
74
,,U.U. Darurat No. 2 th. 1959
tentang Bintang Garuda”
sebagai Undang-undang.
Berhubung dengan pentingnja atjara dalam rapat Dewan Menteri pada malam hari ini,
maka dengan ini Pemerintah minta dengan hormat agar kiranja pembitjaraan mengenai
rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1959 tentang
Bintang Garuda sebagai Undang-undang, jang menurut atjara akan dilangsungkan pada
malam hari ini djuga, dapatlah ditunda sampai hari Djum’at tanggal 15 Mei 1959 pagi hari.
Besar harapan Pemerintah agar usul ini dapat diterima baik oleh Dewan Perwakilan
Rakjat.
Wakil Perdana Menteri III
Dr J. LEIMENA”.
Saudara-saudara, usul Pemerintah ini kebetulan pula sesuai dengan rentjana atjara
jang kita buat, jaitu bahwa hari Djum’at tanggal 15 itu djuga membitjarakan rantjangan
Undang-undang mengenai Bintang Sakti, Bintang Darma dan Bintang Gerilia.
Apakah usul Pemerintah ini dapat Saudara-saudara terima?
(R a p a t : Setudju.)
Kalau demikian, Saudara-saudara, nanti malam tidak ada rapat. Maka dengan ini
rapat saja tutup.
Rapat ditutup pada djam 11.50.
----------------------------------------
75
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT REPUBLIK INDONESIA --oOo-- Dikirim tgl. : 12 MEI 1959.- Registrasi No. : 2012 ---------------------------------------- No : 6965/DPR-RI/59 Djakarta, 12 M e i 1959.-
Lampiran :
Perihal : Undangan untuk menhadiri rapat pleno terbuka DPR.- K e p a d a ----------------------------------- MENTERI PERTAHANAN
di
DJAKARTA.-
AMAT SEGERA.
Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa sesuai dengan atjara rapat2 DPR
jang telah ditetapkan, maka DPR akan membitjarakan :
1. Rantjangan Undang2 penetapan Undang2 Darurat No. 2 th. 1959 tentang Bintang
Garuda sebagai undang2 ( Sid. 1959 – P.416 ) ,
2. Rantjangan Undang2 penetapan Undang2 Darurat No. 6 th. 1958 tentang perubahan
dan tambahan mengenai Undang2 No. 65 th. 1958 tentang pemberian tanda
Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma sebagai undang2 ( Sid. 1959 – P.404 ) ,
3. Rantjangan Undang2 penetapan Undang2 Darurat No. 7 th. 1958 tentang penggantian
peraturan tentang Bintang Gerilja sebagai Undang2 ( Sid. 1959 – P.405 ),
4. Rantjangan Undang2 tentang penerikan kembali Undang2 Darurat No. 13 th. 1955
tentang pentjabutan dan penggantian Undang2 Darurat No. 14 th. 1953 ( Sid. 1959 –
P.411 )
(Pemandangan umum dst.) ,
dalam rapat pleno terbuka pada hari Djum’at pagi tgl. 15-5-1959 mulai djam 08.30 sesudah
selesai pembitjaraan atjara sub a (melandjutkan atjara tgl. 13-5-1959) ; djika belum selesai
pembitjaraan akan dilandjutkan pada malam harinja mulai djam 19.30 dan selandjutnja
pada hari2 :
Selasa tgl. 19-5-1959 siang dan malam,
Rabu “ 20-5-1959 s.d.a.
Djum’at “ 22-5-1959 s.d.a.
76
Berhubung dengan itu kami minta dengan hormat kedatangan Saudara
Menteri untuk menghadiri rapat DPR pada hari2 dan waktu2 tersebut diatas.-
77
K E T U A
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
u.b.
Sekertaris Djenderal
TEMBUSAN untuk diketahui disampaikan (ttd. ) Mr. Roesli. Kepada :
1. PERDANA MENTERI , 2. Penghubung Parlemen Kementerian Pertahanan.
----------------------- TJATATAN : Pemandangan umum selesai pada tgl. 15-5-1959 siang. Djawaban
Pemerintah atas pemandangan umum direntjanakan tgl. 19 malam. Rapat pleno tgl. 19 malam tidak mentjapai quorum dan karena itu pembitjaraan diundur sampai tgl. 20-5-1959 malam ( disetudjui oleh rapat pleno tgl. 19-5-1959 malam ).-
78
Koreksi dari jang bersangkutan supaja disam- paikan kepada Ur. Risalah D.P.R. dalam waktu 2 X 24 djam
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
RISALAH SEMENTARA
(Belum dikoreksi)
Sidang II.
R A P A T 51.
Hari Djum’at, 15 Mei 1959.
(Djam panggilan : 08.30).
Surat-surat masuk --- Rantjangan Undang-undang penetapan ,,Undang-undang Darurat
No. 2 tahun 1959 tentang Bintang Garuda”, sebagai Undang-undang (Sid. 1959, P.416) ---
Rantjangan Undang-undang penetapan ..Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1958 tentang
perubahan dan tambahan mengenai Undang-undang No. 65 tahun 1958 tentang pemberian
tanda-tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma”, sebagai Undang-undang (Sid.
1959, P. 404) --- Rantjangan Undang-undang penetapan ,,Undang-undang Darurat No. 7
tahun 1958 tentang penggantian peraturan tentang Bintang Gerilja”, sebagai Undang-
undang (Sid. 1959, P. 405) --- Rantjangan Undang-undang tentang penarikan kembali
Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 tentang pentjabutan dan penggantian Undang-
undang No. 14 tahun 1953 (Sid. 1959, P. 411).
Ketua : H. Zainul Arifin.
Sekertaris : Mr Djoko Soemarjono.
Jang hadir 172 anngota :
S. Hadikusumo, Ismail Napu, F.C. Palaunsoeka, Anwar Harjono, B.J. Rambitan, H.
Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, Dr H. Ali Akbar, T.S. Mardjohan, H. Zainul Arifin,
Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, H.A. Chamid
Widjaja, Peris Pardede, R.H. Soetarto Hadisoedibyo, Manai Sophiaan, Winoto
Danuasmoro, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Ajip Muchamad Dzukhri,
Asmadi Tirtooetomo, Singgih Tirtosoediro, Sukatno, I B.P. Manuaba, M. Yunan
Nasution, Ir Thaher Thajeb, Soepeno Hadisiswojo, K.H. Masjkur, Nj. Suharti Suwarto,
K.H. Moh. Dachlan, Usman Muftiwidjaja, Eddie Abdurrahman Martalogawa, M. Saleh
Umar, O. Suriapranata, Mr Djody Gondokusumo, Mr Dr A. M. Tambunan, K.H. Fakih
79
Usman, Nj. Soepeni, Muh. Sardjan, Soedjono, Mr Sudjono Hardjosudiro, Anwar
Tjokroaminoto, Soedisman, Soedarsono, Husein Kartasasmita, Imam Soetardjo, H.
Munir Abisudjak, Nj. Mahmudah Mawardi, Nj. Oemi Sardjono, Asraruddin, Abdul
Hakim, Drs D.S. Matakupan, Umar Salim Hubeis, Hutomo
Rapat 51.
Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetomo alias Bung Tomo, Moersid Idris, Ja’cob
Mahmud, M. Caley, S.D. Bili, Suhardjo, Mr Soeprapto, Moenadir, Murtadji Bisri,
Maniudin Brodjotruno, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Sudjito, K.H. Misbach, H.
Moedawari, R.Moh. Saleh Surjaningprodjo, Achmad Sjaichu, Sudojo, Semanhadi
Sastrowidjojo, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Harsono Tjokroaminoto, R.T.A. Moh. Ali
Pratamingkoesoemo, Imam Soeparni Handokowidjojo, R. Poeger, R.K.H. Musta’in, Moh.
Noor Abdoelgani, R. Soehardjo alias Bedjo, H. Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul
Rasjid Faqih, Hussein Saleh Assegaff, K.H. Muh. Saifuddin, Nj. Ch. Salawati, H.
Senduk, H. Moeh. Akib, Moh. Soleman, M. Sondakh, W.L. Tambing, Selamat Ginting,
Jusuf Adjitorop, M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, Nja’Diwan, K.H. Masjhur Azhari,
Dr Moh. Isa, Nungtjik A.R., Djadil Abdullah, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto, M.O.
Bafadhal, V.B. Saka, I Made Sughita, Drs J. Piry, I G.G. Subamia, Kiagus Alwi,
Anuarbek, L. Kape, Abdulmutalib Daeng Talu, Moh. Thajib Abdullah, Chr. J. Mooy, R.
Darsono, Osa Maliki, M. Ardiwinangun, Muhammad Ahmad, R. Ido Garnida, Uwes
Abubakar, Doedi Soemawidjaja, R.Gatot Mangkupradja, Muh. Fadil Dasuki, Sastra, Nj.
Djunah Pardjaman, A. Nunung Kusnadi, S.M. Thaher, Soelaeman Widjojosoebroto,
E.Moh. Mansjur, Pandoe Kartawigoena, Nj.S. Marijamah Djoenaidie, Soelardi, Siswojo,
Nj. Sundari Abdulrachman, Kasim, Nj. Sutijah Surya Hadi, Nj. Sunarjo Mangunpuspito,
R.W. Probosuprodjo, S. Danoesoegito, Soetjipto, Soekamsi Djojoadiprodjo, Djadi
Wirosubroto, K.H. Muslich, Soetoko Djojosoebroto, Rs. Wirjosepoetro, R.G. Doeriat,
Soesilo Prawirosoesanto, Notosoekardjo, Mr Moh. Dalijono, H. Zain Alhabsji, Moh.
Anwar Zain, Daeng Mohamad Ardiwinata, Subadio Sastrosatomo, Z. Imban, Basjid,
Jahja Siregar, Ahem Erningpradja, Mr Imron Rosjadi, Moh. Isnaeni, Nj. Suzanna
Hamdani, Muh. Padang, Silas Papare, A.B. Karubuy, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien,
H.J.C. Princen, R.Ch.M. Du Puy, E.F. Wens, J.R. Koot, Ang Tjiang Liat.
Wakil Pemerintah : 1. Dr J. Leimena, Wakil Perdana Menteri III;
2. A. M. Hanafi, Menteri Negara.
Ketua : Saudara-saudara, rapat saja buka.
Jang hadir ada 137 anggota.
Atjara pada pagi ini ialah :
I. Surat-surat masuk.
80
II. a. Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1959
tentang Bintang Garuda sebagai Undang-undang (Sid. 1959, P. 416) ;
b. Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1958
tentang perubahan dan tambahan mengenai Undang-undang No. 65 tahun 1958
tentang pemberian tanda-tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma,
sebagai Undang-undang (Sid. 1959, P. 404) ;
Rapat 51.
c. Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1958
tentang penggantian peraturan tentang Bintang Gerilja, sebagai Undang-undang (Sid.
1959, P. 405) ;
d. Rantjangan Undang-undang tentang penarikan kembali Undang-undang Darurat No.
13 tahun 1955 tentang pentjabutan dan penggantian Undang-undang No. 14 tahun
1953 (Sid. 1959, P 411).
Saudara-saudara, surat-surat masuk tidak ada, djadi kita dapat segera memulai dengan
atjara kita jaitu mengenai 4 rantjangan Undang-undang tersebut.
Saudara-saudara, keempat rantjangan Undang-undang ini semuanja mengenai
Kementerian Pertahanan dan keempat-empatnja mengenai pemberian bintang.
Saja rasa ada baiknja untuk kita lakukan tjara pembitjaraan mengenai rantjangan
Undang-undang ini sebagaimana biasanja, ialah Pemerintah lebih dahulu memberikan
pendjelasan tambahan mengenai rantjangan Undang-undang jang langsung dibawa dalam
rapat pleno ini. Atjara ini hanja menjangkut satu kementerian dan satu matjam djuga
atjaranja, maka ada baiknja kalau Menteri Pertahanan memberikan pendjelasan lisan itu
sekaligus mengenai keempat-empatnja dengan tentunja satu-satu diperintji.
Kemudian djuga para anggota dapat memberikan pemandangan umumnja satu kali
dengan djuga satu-satunja diperintji. Dan pada pengesahannja nanti barulah satu persatu
kita sahkan.
Tjara jang demikian ini saja sarankan untuk memudahkan para pembitjara naik-turun
kemimbar.
Bagaimana kalau kebidjaksanaan ini kita lakukan dalam hal ini, apakah tidak ada jang
keberatan?
(R a p a t : Setudju.)
Saudara-saudara, baiklah kita mulai dengan mempersilakan Saudara Wakil Pemerintah
untuk memberikan tambahan pendjelasannja.
Dr J. Leimena, Wakil Perdana Menteri III, Menteri Pertahanan a.i. : Saudara Ketua
jang terhormat, saja akan memberikan sekedar pendjelasan mengenai rantjangan Undang-
undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1959 tentang pemberian
81
tanda kehormatan Bintang Garuda (Lembaran Negara tahun 1959 No. 19) sebagai Undang-
undang.
Saudara Ketua jang terhormat, Pemerintah mengutjapkan diperbanjak terima kasih atas
kesediaan Dewan Perwakilan Rakjat untuk membitjarakan rantjangan Undang-undang
tersebut dalam rapat pleno ini.
Sebagaiman telah dikemukakan oleh Pemerintah dalam suratnja kepada Ketua Dewan
Perwakilan Rakjat tertanggal 16 April 1959 No. 11593, maka Pemerintah pada waktu itu
bermaksud untuk memberikan pada hari peringatan ulang tahun ke-13 dari Angkatan Udara
Republik Indonesia, jang diselenggarakan pada tanggal 17 April 1959, Bintang Garuda
kepada beberapa anggota Angkatan Udara Republik Indonesia setjara anumeria, dan ini
sebagai gelombang pertama.
Rapat 51.
Pemerintah telah memutuskan untuk mengatur soal pemberian tanda kehormatan
Bintang Garuda dengan Undang-undang, tetapi, Saudara Ketua, berhubung dengan dengan
mendesaknja keadaan dan sempitnja waktu, maka pada tanggal 16 April tahun 1959 untuk
hal ini telah ditetapkan dan diundangkan Undang-undand Darurat No. 2 tahun 1959.
Undang-undang Darurat mengenai pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda ini
bersama dengan Undang-undang tentang pemberian tanda-tanda penghargaan
satyalantjana-satyalantjana (Undang-undang No. 70 tahun 1958) dan Undang-undang
tentang pemberian tanda-tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma (Undang-
undang No. 65 tahun 1958), semuanja ini sesungguhnja merupakan satu rangkaian
perundang-undangan jang mengatur pemberian tanda-tanda penghargaan dan kehormatan
dalam bidang kemiliteran.
Saudara Ketua jang terhormat, dalam pada itu saja minta perhatian siding Dewan
Perwakilan Rakjat jang terhormat, bahwa dalam bidang kemiliteran ternjata perlu
diperhitungkan adanja djasa-djasa jang bersifat chusus jang memerlukan penghargaan
chusus pula, misalnja penghargaan terhadap djasa-djasa dilapangan militer, sebagaimana
jang diatur dalam rantjangan Undang-undang jang kita hadapi bersama hari ini.
Adapun sari dari pada peraturan ini ialah untuk memberikan penghargaan kepada para
anggota Angkatan Udara Republik Indonesia jang bertugas diudara dan jang setjara aktif
telah melakukan tugas-tugas penerbangan jang sangat berbahaja dalam masa tahun-tahun
perdjuangan kemerdekaan Republik Indonesia antara tahun 1945 sampai dengan achir
tahun 1949.
Saudar Ketua, barangsiapa jang mengetahui keadaan Angkatan Udara kita dilihat dari
sudut equipment, tugas jang harus didjalankan dengan equipment tersebut, ia dapat
mengerti bahwa tiap-tiap flight mengandung resiko jang sangat besar.
82
Oleh karena tiu, penerbang-penerbang kita pada masa itu dapat dianggap sebagai
pelopor penerbang Indonesia pada umumnja dan Angkatan Udara Republik Indonesia pada
chususnja.
Sebagian besar dari pelopor-pelopor itu telah gugur dalam menunaikan tugasnja jang
sangat berbahaja itu.
Kepada pelopor-pelopor jang telah gugur itu, Pemerintah merasa sudah pada tempatnja
untuk memberikan penghargaannja tepat pada tanggal 17 April 1959 jang lalu, sebagai hari
jang istimewa jang bersedjarah untuk Angkatan Udara Republik Indonesia dalam fase
konsolidasinja, jang merupakan landasan bagi pembangunan selandjutnja.
Untuk memberikan tanda penghargaan itu pada tanggal 17 April, maka Pemerintah
memutuskan untuk mengadakan Undang-undang Darurat sehingga diperoleh dasar hokum
bagi pemberian Bintang Garuda itu.
Seperti Saudara Ketua telah mengetahui, pada tanggal 17 April jang lalu itu
Presiden/Panglima Tertinggi telah menganugerahkan kepada 16 (enam belas) anggota
Angkatan Udara Republik Indonesia setjara anumerta Bintang Garuda itu : nama-namanja
adalah sebagai berikut :
Rapat 51.
1. Almarhum A. Adisutjipto, Laksamana Muda Udara ;
2. “ Dr Abdulrachman Saleh, Laksamana Muda Udara :
3. “ Abdulhalim Perdanakusuma, Laksamana Muda Udara ;
4. “ Iswahjudi, Kolonel Udara ;
5. “ Rachmat Husein Sastranegara, Letnan Kolonel Udara ;
6. “ Sunarjo, Major Udara ;
7. “ A. D. Tarsono Rudjito, Major Udara ;
8. “ R. Santosa, Kapten Udara ;
9. “ B. Saptoadji, Kapten Udara ;
10. “ Adisumarmo Wirjokusumo, Kapten Udara ;
11. “ I. J. Londa, Letnan Udara I ;
12. “ Wim Prajitno, Letnan Udara I ;
13. “ Sunharto, Letnan Udara I ;
14. “ Salim Nahdi, Letnan Muda Udara I ;
15. “ Surjatman, Sersan Major Udara ;
16. “ Prasodjo, Sersan Major Udara.
Saudara Ketua jang terhormat, sekianlah pendjelasan mengenai rantjangan Undang-
undang ini, mudah-mudahan rantjangan Undang-undang ini dapat diterima baik oleh
sidang Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat.
83
Sebelum saja achiri pendjelasan mengenai rantjangan Undang-undang ini, Saudara
Ketua, ada baiknja kalau saja kemukakan beberapa koreksi didalam pasal 2 ajat 1 dari pada
rantjangan Undang-undang ini. Kalau Saudara Ketua membatja pasal 2 ajat 1, maka disitu
tertulis ,,Bintang Garuda beebentuk seperti dilukiskan dalam lampiran, ialah sebuah bintang
berlapis tiga, dibuat dari logam berwarna perunggu dengan garis tengah 48 milimeter.
Koreksinja ialah :
Dibelakang perkataan ,,militer:” disisipkan huruf ,,a” , seterusnja berbunji : ,,Lapisan
pertama sebagai dasar jang berbentuk bintang bersudut besar-ketjil sepuluh dengan tiap
udjung sudut besar terdapat bulatan ketjil”;
Kemudian disisipkan huruf b.
Lantas seterusnja berbunji, lapisan kedua berbentuk bundar dengan garis tengah 25
milimeter dan terdapat tulisan ,,1945 Garuda 1949” . Djadi perkataan-perkataan ,,terdapat
diatasnja” , dihapuskan.
Kemudian disisipkan huruf c, dan seterusnja berbunji : ,,lapisan ketiga berbentuk
lukisan lambing Angkatan Udara Republik Indonesia ,,Swabhuwana Pakasa” jang terdiri
dari : seekor burung garuda”, jang seterusnja mendjadi : ,,menegakkan sajapnja setinggi-
tingginja, 5 putjuk anak panah ......” dan seterusnja.
Djadi perkataan-perkataan ,,menebarkan sajapnja selebar-lebarnja” diubah
mendjadi ,,menegakkan sajapnja setinggi-tingginja”.
Demikianlah koreksi jang diadakan didalam pasal 2 ajat 1.
Rapat 51.
Sekian, Saudara Ketua, pendjelasan mengenai tanda-tanda kehormatan Bintang Garuda
itu.
Sekarang, Saudara Ketua, saja akan mengemukakan pendjelasan Pemerintah
mendjelang pembitjaraan rantjangan Undang-undang mengenai penetapan Undang-undang
Darurat No. 6 tahun 1958 tentang perubahan dan tambahan Undang-undang No. 65 tahun
1958 tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma (Lembaran
Negara tahun 1958 N0. 116) sebagai Undang-undang.
Saudara Ketua, Pemerintah berpendapat bahwa dalam bidang kemiliteran sudah
sewadjarnja diperhatikan dan dihargai djasa luar biasa untuk kemadjuan dan pembangunan
Angkatan Perang Republik Indonesia jang telah disumbangkan oleh siapapun, baik ia
warga-negara maupun orang asing. Bagi anggota Angkatan Perang, jang menjumbangkan
djasa bakti jang memberikan keuntungan luar biasa guna kemadjuan Angkatan Perang dan
Negara untuk diberi bintang darma, berlaku peraturan jang termuat dalam Undang-undang
No. 65 tahun 1958 tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma.
Undang-undang itu perlu ditambah dan diubah sehingga memungkinkan pemberian
Bintang Darma setjara meluas, agar bintang itu dapat diberikan kepada seorang warga-
84
negara Indonesia umum bukan tentara, dan kepada orang asing dan djikalau perlu dengan
prosedur jang menjimpang dari jang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 65 tahun
1958 tersebut.
Dalam pada itu kekurangan dalam Undang-undang No. 65 tahun 1958 merupakan hal
jang segera harus diatasi pada waktu Pemerintah dihadapkan pada usul dan urgensi
disekitar pemberian Bintang Darma kepada orang-orang tertentu.
Untuk itu Pemerintah dapat mempertanggung-djawabkannja untuk mengadakan
Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1958 tentang perubahan dan tambahan Undang-
undang No. 65 tahun 1958 sesuai dengan kebutuhan jang saja uraikan tadi.
Demikianlah, Saudara Ketua, pendjelasan Pemerintah mendjelang pembitjaraan
disekitar rantjangan Undang-undang tentang Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1958
sebagai Undang-undang.
Sekarang saja meningkat kepada pendjelasan Pemerintah mendjelang pembitjaraan
rantjangan Undang-undang mengenai penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1958
tentang penggantian peraturan tentang Bintang Gerilja sebagai Undang-undang.
Saudar Ketua jang terhormat, djuga Pemerintah mengutjapkan terima kasihnja atas
kesediaan Dewan Perwakilan Rakjat untuk membitjarakan hal ini didalam rapat pleno pagi
hari ini. Berhubungan dengan rantjangan Undang-undang jang baru saja sebutkan itu,
Pemerintah ingin mengemukakan beberapa hal itu sebagai berikut :
Pada waktu sekarang tidak sedikit diantara bagsa kita, dan dalam pada itu Kepala
Negara tidak diketjualikan, telah menerima tanda penghargaan dari suatu Pemerintah
Negara asing berupa bintang dan lain-lain sebagainja, atas djasa jang telah
disumbangkannja itu.
Rapat 51.
Berhubung dengan itu mengingat adanja usaha timbale-balik atau reciprociteit jang
berlaku dalam hubungan internasional, maka Pemerintah menganggap perlu untuk
membuka kemungkinan akan pemberian tanda penghargaan kepada warga-negara asing
jang memenuhi sjarat-sjarat tertentu.
Seperti Saudara Ketua ketahui, Bintang Gerilja mempunjai hubungan jang sangat erat
dengan djasa-djasa, keberanian dan lain-lain sebagainja dalam perang gerilja untuk
mentjapai kemerdekaan nusa dan bangsa.
Dan pada suatu ketika berhubung dengan kundjungan balasan Paduka Jang Mulia
Presiden Jugoslavia Josip Broz Tito ke Indonesia dalam achir bulan Desember tahun 1958,
Pemerintah bermaksud untuk memberikan kepadanja Bintang Gerilja, karena tanda
penghargaan inilah jang setepat-tepatnja baginja mengingat djasa-djasanja untuk
perdjuangan negaranja dengan melakukan perang gerilja.
85
Saudara Ketua, untuk memungkinkan pemberian Bintang Gerilja kepada Presiden Tito
chususnja dan pada orang-orang asing terkemuka pada umumnja sebagai penghormatan
atas djasa mereka untuk perdjuangan negaranja masing-masing, maka perlu ditindjau
kembali Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1959 jang mengatur Bintang Gerilja dan perlu
diadakan perubahan dan penambahan kepada peraturan tersebut. Letaknja perubahan dan
penambahan dari pada peraturan jang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun
1959, ialah pada :
1. Penjisipan ketentuan baru jang memungkinkan pemberian Bintang Gerilja kepada
warga-negara asing jang memenuhi sjarat-sjarat tertentu.
Saudara Ketua, ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 11 rantjangan Undang-undang
dan jang berbunji sebagai berikut : ,,Dengan menjimpang dari ketentuan-ketentuan diatas,
Presiden/Panglima Tertinggi dapat memberikan anugerah Bintang Gerilja kepada warga-
negara asing terkemuka sebagai penghormatan Republik Indonesia atas djasa-djasanja
untuk perdjuangan negaranja masing-masing.
2. Penjempurnaan sistematik peraturan bagi peraturan tentang pemberian tanda
penghargaan segaris dengan sistematik jang dipakai dalam Undang-undang No. 65 tahun
1958 dan Undang-undang No. 70 tahun 1958. Berhubung dengan sistematik itu dapat
disebut disini soal urutan tingkat Bintang Gerilja dalam rangkaian tanda-tanda penghargaan
jang ada.
3. Penjempurnaan isi peraturan mengenai Bintang Gerilja dengan menjesuaikan tjara
pemberian bintang tersebut dengan ketata-negaran kita dewasa ini dan mengatur ketentuan
mengenai sjarat-sjarat pentjabutan jang lebih gedetaileerd dari pada jang terdapat dalam
Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1959, satu sama lain mentjontoh kepada Undang-undang
No. 65 dan No. 70 tahun 1958.
Saudara Ketua, perubahan dan penambahan jang saja uraikan tadi perlu
diselenggarakan dengan sebuah Undang-undang, sekalipun peraturan aslinja adalah suatu
Peraturan Pemerintah. Hal ini disebabkan karena materinja menurut pasal 87 Undang-
undang Dasar Sementara adalah materi Undang-undang.
Rapat 51.
Saudara Ketua, sebagai Saudara Ketua ketahui, Presiden Tito mengadakan kundjungan
pada achir bulan Desember 1958.
Dan Pemerintah bermaksud untuk menganugerahkan Bintang Gerilja kepadanja dan
oleh karena itu Pemerintah terpaksa mendaruratkan rantjangan Undang-undang Bintang
Gerilja jang telah disiapkan itu, Undang-undang Darurat mana sekarang dikemukakan
kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat untuk ditetapkan sebagai Undang-undang.
Sekianlah pendjelsan Pemerintah mengenai Undang-undang Bintang Gerilja.
86
Jang terachir, Saudara Ketua, ialah pendjelasan Pemerintah mendjelang pembitjaraan
rantjangan Undang-undang mengenai penarikan kembali Undang-undang Darurat No. 13
tahun 1955 tentang pentjabutan dan penggantian Undang-undang No. 14 tahun 1953.
Saudara Ketua, berhubung dengan diadjukannja rantjangan Undang-undang tentang
penarikan kembali Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 kepada Dewan Perwakilan
Rakjat jang terhormat, perlu kiranja sedikit pendjelasan tentang isi Undang-undang Darurat
tersebut dan kedudukannja dalam tata hokum Republik Indonesia dewasa sekarang.
Seperti Saudara Ketua mengetahui, Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 jang
mentjabut dan mengganti peraturan jang termaksud dalam Undang-undang No. 14 tahun
1953, membuka kemungkinan akan perlakuan istimewa dari anggota tentara jaitu dari
golongan-golongan jang diterima dalam Angkatan Perang sebelum 1 Djanuari tahun 1953
jang dimaksudkan untuk diberhentikan dengan hormat karena sesuatu hal.
Adapun perlakuan jang dimaksud, jang berupa pennon-aktipan dari djabatan dalam
dinas tentara dan selama pennon-aktipan itu jang berlangsung selama-lamanja 3 tahun, jang
bersangkutan mendapat penghasilan sebagai jang ditetapkan didalam Undang-undang No.
13 tahun 1955. Lagipula mereka mendapat bantuan dari pemngembaliannja
kepenampungannja kedalam masjarakat, pula pada achir waktu diperlakukan sebagai jang
dimaksud itu mereka itu diberhentikan dari dinas ketentaraan.
Saudara Ketua, sedjak berlakunja Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957, pada
tanggal 10 Agustus Undang-undang Darurat mana kemudian ditetapkan sebagai Undang-
undang jaitu Undang-undang No. 19 tahun 1958 tentang Militer Sukarela, berlakulah satu
system baru mengenai golongan tentara jang diterima dalam Angkatan Perang sebelum 1
Djanuari tahun 1953, sebab golongan inilah jang mempunjai kepentingan dalam Undang-
undang Darurat No. 13 tahun 1955.
Sistim baru itu dapat dirumuskan sebagai berikut :
Mereka jang dianggap telah memenuhi ikatan dinas pertama dan mereka jang
diberhentikan dari dinas ketentaraan ketjuali djika ikatan dinas tersebut diperpandjang.
Djadi menurut prinsip jang berlaku, maka Undang-undang Darurat No. 13 tahun1955
sedjak berlakunja Undang-undang No. 26 tahun 1957 tentang Militer Sukarela disusul oleh
peraturan jang ada, sudah tidak berlaku lagi. Dan agar djangan ada keragu-raguan
Rapat 51.
mengenai hal ini, maka disusul disini oleh Pemerintah penarikan kembali Undang-undang
Darurat tersebut terhitung tanggal 10 Agustus 1957. Dan agar djangan ada pihak jang
dirugikan c.q. mereka jang ada pada tanggal 10 Agustus 1957 mendapat perlakuan
berdasarkan Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 itu, ditetapkan, bahwa mereka it
uterus mendapat perlakuan tersebut sampai berachirnja djangka waktu perlakuan itu.
87
Saudara Ketua, mengingat uraian jang saja adjukan tadi, maka dapat dikatakan bahwa
pentjabutan Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 dengan Undang-undang jang
rantjangannja sedang kita hadapi sekarang ini, sebenarnja merupakan suatu formaliteit
belaka. Karena itu Pemerintah berharap Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat dapat
menjetudjuinja,
Sekianlah, Saudara Ketua, pendjelasan-pendjelasan mengenai ke-4 rantjangan Undang-
undang ini.
Ketua : Saudara-saudara, setelah Pemerintah memberikan tambahan pendjelasan,
maka sekarang tibalah waktunja bagi Saudara-saudara untuk memberikan pemandangan
umum.
Saudara-saudara, pada saja telah tertjatat 5 pembitjara dan kemudian ternjata
bertambah dengan 4 pembitjara lagi sehingga mendjadi 9 pembitjara jaitu Saudara-
saudara :
Rasjid Faqih, Selamat Ginting, Soepardi, Nj. Ch. Salawati, E.Moh. Mansjur, Ajip
Moh. Dzukhri, Sukatno, Mardjohan, Misbach.
Saudara-saudara, djadi ada 9 orang anggota jang akan berbitjara dalam pemandangan
umum babak pertama ini.
Sekarang saja persilakan Saudara Rasjid Faqih.
Abdul Rasjid Faqih : Saudara Ketua jang terhormat, assalamu’alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam kesempatan ini saja akan berbitjara mengenai rantjangan Undang-undang
tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1959 tentang Bintang Garuda
sebagai Undang-undang dan mengenai rantjangan Undang-undang tentang penarikan
kembali Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1955 tentang pentjabutan dan penggantian
Undang-undang No. 14 tahun 1953.
Saudara Ketua jang terhormat, mengenai rantjangan Undang-undang pemberian tanda
kehormatan Bintang Garuda, beberapa waktu jang lalu, Dewan Perwakilan Rakjat ini telah
membitjarakan dan menerima beberapa rantjangan Undang-undang jang berhubung dengan
masalah pemberian tanda-tanda kehormatan kepada anggota-anggota Angkatan Perang kita
jang telah berdjasa dalam menunaikan tugas kewadjibannja terhadap bangsa dan Negara,
misalnja rantjangan Undang-undang tentang pemberian Bintang Sakti, Bintang Darma dan
lain-lain.
Sambutan dan penerimaan baik dari Dewan Perwakilan Rakjat terhadap semuanja itu
adalah pada tempatnja dan sewadjarnja.
Sekarang Dewan Perwakilan Rakjat sedang menghadapi lagi satu rantjangan Undang-
undang, ialah rantjangan Undang-undang tentang pemberian tanda kehormatan Bintang
88
Garuda kepada anggota-anggota Angkatan Udara Republik Indonesia jang telah berdjasa
didalam melakukan tugas kewadjibannja diudara dimasa kegiatannja penerbangan dalam
djangka waktu antara tahun 1945 sampai dengan achir tahun 1949 dan jang setjara aktif
telah melakukan tugas-tugas penerbangan.
Saudara Ketua jang terhormat, sebagaimana dengan tugas anggota-anggota Angkatan
Darat dan Angkatan Laut kita, maka tugas dari anggota-anggota Angkatan Udara kita
adalah sangat berat pula didalam kedudukannja sebagai alat Negara dan pelindung rakjat
dari Negara Republik Indonesia.
Walaupun saja belum pernah mengikuti dan menjaksikan dengan mata kepala sendiri
bagaiman Angkatan Udara kita melaksanakan tugas kewadjibannja diudara menentang
musuh, akan tetapi sesudah mendapat kesempatan pada permulaan tahun 1959 ini
menindjau beberapa pangkalan udara kita, ialah dikala Seksi Pertahanan Parlemen
mengadakan penindjauan di Djawa Barat, dimana saja dengan mata kepala sendiri
menjaksikan bermatjam-matjam latihan jang dipertundjukkan oleh pemuda-pemuda kita
dari Angkatan Udara Republik Indonesia diantara lain latihan-latihan jang diadakan oleh
murid-murid dari sekolah pelontjat pajung udara, maka saja berani menjatakan disini,
bahwa anggota-anggota Angkatan Udara kita sungguh amat berat tugasnja sebagai alat
Negara dan pelindung rakjat.
Saudara Ketua jang terhormat, hal ini perlu saja singgung disini dengan maksud agar
mendapat perhatian dari Pemerintah.
Perhatian bukanlah berarti hanja memberikan tanda-tanda penghargaan jang berupa
serba rupa bintang-bintang, akan tetapi jang terpenting ialah memperhatikan kepentingan
mereka itu dengan sebaik-baiknja, baik djasmani maupun rochani.
Pada tempat-tempat pendidikan dan latihan jang telah dikundjungi oleh anggota-
anggota Seksi Pertahanan Parlemen jang telag saja njatakan tadi, sungguh kita terasa
bangga betapa besar semangat dan kesanggupan dari anggota-anggota Angkatan Udara
Republik Indonesia didalam melakukan tugas kewadjibannja, beladjar dan mengadjar,
menerima pendidikan dan memberikan pendidikan melatih diri dan memberikan latihan.
Tetapi terasa sekali, masih banjak keperluan-keperluan dan kebutuhan-kebutuhan
mereka itu jang belum tjukup mendapat perhatian dari Pemerintah. Jang dapat saja
kemukakan disini misalnja tentang kekurangan tenaga guru, untuk mendidik tjalon-tjalon
penerbang dan pelontjat pajung udara. Hingga menurut keterangan dari seorang perwira
bahwa sebenarnja untuk seseorang guru pada sekolah penerbang, sebanjak-banjaknja harus
terbang hanja tiga djam sehari. Tetapi apa jang terdjadi selama dua tahun ini karena
kekurangan guru, maka seseorang guru terpaksa harus terbang sampai enam atau tudjuh
djam sehari.
Utjapan jang ichlas dan berterus terang dari seorang perwira jang mengetahui seluk-
beluk tentang penerbangan, kami betul-betul sangat harapkan agar mendapat perhatian
89
Rapat 51.
sepenuhnja dari Pemerintah, dan segera pula Pemerintah memenuhi semua kekurangan-
kekurangan itu.
Saudara Ketua jang terhormat, sekarang saja kembali kepada rantjangan Undang-
undang ini, berhubung rantjangan Undang-undang jang sedang kita bahas sekarang ini
adalah sekedar untuk mengesahkan Undang-undang Darurat jang telah berlaku, maka saja
usulkan agar pembitjaraannja tjukuplah dalam satu babak sadja. Dan terhadap rantjangan
Undang-undang pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda itu, fraksi saja Fraksi
Masjumi dari atas mimbar ini menjatakan persetudjuan sepenuhnja. Dan sebelum uraian
saja ini saja achiri, saja ingin mengadjukan pertanjaan-pertanjaan kepada Pemerintah
sebagai berikut :
Bab I pasal 1
1. Apakah dasar Pemerintah menetapkan dalam djangka waktu antara tahun 1945 sampai
dengan achir 1949
2. Mengingat bahwa dasar dari pemberian Bintang Garuda ini adalah antara tahun 1945
sampai dengan tahun 1949, apa sebabnja Undang-undang Darurat ini baru dikeluarkan
pada tahun 1959?
Artinja 10 tahun sesudah melakukan kegiatan-kegiatan penerbangan dalam djangka
waktu antara tahun 1945 samapi dengan 1949?
Bab V pasal 10
3. Berapakah djumlah anggota Angkatan Udara jang dikeluarkan dari dinas ketentaraan
dengan atau tidak dengan pentjabutan hak untuk masuk dalam dinas angkatan
bersendjata?
4. Berapakah djumlah anggota Angkatan Udara jang dikenakan hukuman karena sesuatu
kedjadian terhadap keamanan Negara atau karena desersi?
5. Berapakah djumlah anggota Angkatan Udara jang dikenakan hukuman pendjara jang
lamanja lebih dari satu tahun atau dikenakan matjam hukuman jang lebih berat?
6. Berapakah djumlahnja jang telah diberhentikan dai dinas ketentaraan tidak dengan
hormat?
Mengenai bab XI pasal 11
7. Menurut tjatatan Pemerintah berapakah dari warga-negara Indonesia bukan anggota
Angkatan Udara jang akan diberikan kepada mereka Bintang Garuda?
8. Adakah dari warga-negara asing jang melakukan suatu perintah Angkatan Udara jang
akan diberikan Bintang Garuda?
Sekianlah mengenai rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No.
2 tahun 1959 tentang Bintang Garuda, dan sekarang saja akan memasuki pembitjaraan
90
mengenai rantjangan Undang-undang tentang penarikan kembali Undang-undang Darurat
No. 15 tahun 1959.
Terhadap rantjangan Undang-undang ini karena sebagai apa jang diutjapkan oleh
Pemerintah tadi hanja sekedar memformilkan sadja tentang penarikan kembali
Rapat 51.
rantjangan Undang-undang Darurat No. 15 tahu 1955 itu maka fraksi sajapun dapat
menerimanja dengan sepenuhnja.
Sekian, terima kasih.
Ketua : Saja persilakan Saudara Selamat Ginting
Selamat Ginting : Saudara Ketua, dalam kita memperkatakan rantjangan Undang-
undang tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda kami ingin mendapat
keterangan dari Pemerintah, apakah kiranja jang mendesak, jang mengharuskan Pemerintah
untuk mendaruratkan terlebih dulu Undabg-undang tentang pemberian Bintang Garuda ini.
Adalah djanggal sesuatu Undang-undang didaruratkan sedangkan Dewan Perwakilan
Rakjat hanja tinggal 4 hari lagi akan bersidang dari tanggal Undang-undang jang
didaruratkan itu. Kalau bukan ada hal jang sangat penting dan mendesak apakah bukan ini
berari bahwa Pemerintah agak ragu-ragu tentang kesanggupan Dewan Perwakilan Rakjat
untuk menjelesaikan Undang-undang ini dengan tjepat.
Saudara Ketua, mengenai materi dari rantjangan Undang-undang ini fraksi kami
berpendapat bahwa soalnja adalah sama sadja dengan Undang-undang jang sedjenis dengan
itu dan sudah ada beberapa buah jang diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat ini. Akan
tetapi ada beberapa persoalan jang kami ingin mendapat keterangan dari Pemerintah :
1. Apakah jang menyebabkan Pemerintah merasa perlu mengadakan tanda kehormatan
chusus bagi tentara jang bertugas chusus dalam bidang penerbang militer. Saja kira
Pemerintah djuga masih ingat untuk para anggota Angkatan Perang sudah tersedia Bintang
Sakti dan Bintang Darma, termasuk dalam hal ini djuga untuk Angkatan Udara.
Bagi mereka jang telah gugur dapat djuga diberikaan Bintang Sakti dan Bintang Darma,
karena didalam Undang-undang tentang pemberian Bintang Sakti dan Bintang Darma,
djuga termuat pemberian setjara anumerta.
2. Dengan adanja Undang-undang jang chusus buat Angkatan Udara Republik
Indonesia ini apakah nanti tidak diperlukan pula chusus untuk Angkatan Laut, Kepolisisan
Negara dan Angkatan Darat. Saja kira kalau kita mengadakan pendjenisan dari tanda
kehormatan ini, tentu angkatan lainnjapun membutuhkan pula. Disamping itu perlu
mendapat perhatian Pemerintah dari bunji teks rantjangan Undang-undang ini, jang
berbunji demikian :
91
,,Kepada anggota Angkatan Udara Republik Indonesia jang bertugas diudara, dimana
kegiatan-kegiatan penerbangan dalam djangka waktu antara tahun 1945 sampai achir tahun
1949dan jang setjara aktif telah melakukan tugas-tugas penerbangan, diberikan anugerah
tanda kehormatan berupa bintang djasa jang bernama Bintang Garuda”. Ternjata Bintang
Garuda ini dichususkan buat mereka jang bertugas chusus dalam bidang penerbangan.
Bagaimana pula haknja dengan front personiljang djuga
Rapat 51.
melakukan tugas-tugas setjara aktif dalam djangka waktu tahun 1945 dan tahun 1949 jang
dalam rantjangan Undang-undang ini tidak disebut.
Demikian djuga dengan persendjataan dan diensten lainnja, apakah ini tidak pula nanti
mengakibatkan perlunja ada lagi tanda-tanda kehormatan jang chusus pula untuk berbagai-
bagai persendjataan )wapenen) dan diensten, dinas-dinas dari seluruh Angkatan Perang kita.
Saudara Ketua, andaikata Pemerintah masih akan mengadjukan lagi berbagai-bagai
bintang dan tanda-tanda kehormatan, baik untuk masing-masing angkatan, maupun untuk
berbagai-bagai wapenen dan diensten, saja kira sebaiknja supaja rantjangan Undang-
undang ini dilengkapi sekaligus dimuat dalam satu Undang-undang dan segalanja keperluan
kita akan berbagai-bagai bintang-bintang dan tanda-tanda kehormatan.
Untuk menentukan pendirian kami terachir, kiranja kami perlu mendapat keterangan
lebih landjut dari Pemerintah atas hal-hal jang kami sebutkan diatas tadi.
Saudara Ketua, mengenai rantjangan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1958,
tentang perubahan dan tambahan Undang-undang No. 65 tahun 1958, tentang pemberian
tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma (Lembaran Negara tahun 1958 No.
153) sebagai Undang-undang, fraksi kami ingin minta perhatian Pemerintah atas beberapa
persoalan.
Pada waktu kita membitjarakan tentang pemberian Bintang Sakti dan Bintang Darma
di Dewan Perwakilan Rakjat ini, kami sudah mengemukakan kepada Pemerintah bahwa
hendaknja pemberian Bintang Darma itu dimungkinkan djuga kepada warga-negara
Indonesia bukan anggota Angkatan Perang, akan tetapi Pemerintah merasa pada waktu itu
bahwa pemberian Bintang Darma itu perlu dichususkan untuk militer sadja.
Sekarang ternjata Pemerintah kembali pula merasa perlu memberikan Bintang Darma
kepada warga-negara Indonesia bukan anggota Angkatan Perang. Kami ingin mendapat
keterangan dari Pemerintah, apakah sebabnja pemberian Bintang Darma itu kepada warga-
negara Indonesia perlu menjimpang dari ketentuan-ketentuan jang telah ada, pada Undang-
undang tentang Bintang Sakti dan Bintang Darma.
Kami berpendapat bahwa pemberian Bintang Darma itu atau bintang apa sekalipun
kepada semua warga-negara Indonesia, perlu disama-ratakan sjarat-sjaratnja.
92
Kalau sekarang Pemerintah merasa sudah perlu dapat menjerahkan Bintang Darma
kepada warga-negara Indonesia, menurut hemat kami ada baiknja kalau kita mengubah
sadja pasal jang bersangkutan dalam Undang-undang No. 65 tahun 1958.
Misalnja, Saudara Ketua, dalam pasal 7 dar pada Undang-undang tentang Bintang
Sakti dan Bintang Darma disebut: ,,Kepada anggota Angkatan Perang jang menjumbangkan
djasa bakti, dengan melebihi dan melampaui panggilan kewadjiban dalam pelaksanaan
tugas militer sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemadjuan Angkatan
Perang dan Negara, diberikan anugerah tanda kehormatan, berupa suatu bintang djasa jang
bernama Bintang Darma”. Apakah tidak lebih baik kalau pasal
Rapat 51.
7 ini diperbaiki dengan kata-kata: ,,Kepada anggota Angkatan Perang dan warga-negara
Indonesia lainnja jang menjumbangkan djasa baktinja dan sebagainja, diberikan Bintang
Darma”.
Djadi dengan demikian tidak sekaligus dia disamakan dengan bangsa asing jang djuga
menurut ketentuan Pemerintah, ini akan diberikan Bintang Darma.
Tentang pemberian Bintang Darma kepada bangsa asing, fraksi kami tidak keberatan
dengan sjarat-sjarat jang dikemukakan oleh Pemerintah, hanja sadja dalam pasal jang
bersangkutan perkataan-perkataan :
,,Dengan pertimbangan Gabungan Kepala-kepala Staf” kiranja tidak perlu disebut dalam
Undang-undang ini. Pertimbangan-pertimbangan Kepala-kepala Staf sudah tentu termasuk
persoalan routine Menteri Pertahanan, sehingga perkataan demikian tidak perlu
ditempatkan didalam Undang-undang ini.
Kemudian agar kita tidak berulang-ulang lagi membongkar-pasang Undang-undang
tentang pemberian Bintang Darma, kami sarankan supaja pemberian Bintang Darma ini
dapat djuga diberikan setjara anumerta.
Saudara Ketua jang terhormat, berkenaan dengan pemberian Bintang Gerilja, kami
ingin mendapat keterangan dari Pemerintah, berapa banjakkah sudah Bintang Gerilja jang
telah dianugerahkan kepada warga-negara Indonesia sedjak peraturan tentang itu diadakan.
Menurut pendapat kami pemberian Bintang Gerilja ini adalah sedikit sekali. Kami kira
dalam pelaksanaan pemberian Bintang Gerilja ini ada apa-apanja. Sebab kalau benar
Bintang Gerilja ini hanja sedikit jang baru dianugerahkan, sungguh mengherankan, karena
kelangsungan republic kita ini adalah hasil dari pada perdjuangan gerilja rakjat Indonesia.
Kami harap Pemerintahbersedia memberikan daftar nama-nama jang mendapat
anugerah Bintang Gerilja serta alasan-alasan pemberiannja, seperti djuga mendjadi sjarat
dalam peraturan pemberian Bintang Gerilja ini. Disamping itu, Saudara Ketua, kami ingin
minta perhatian Pemerintah tentang bab V, pada bab ini disebut rentetan ketentuan jang
memungkinkan jang telah mendapat Bintang Gerilja itu ditjabut haknja. Akan tetapi karena
93
pada waktu sekarang ini, Pemerintah-pemerintah atau Kabinet-kabinet Republik Indonesia
jang silih berganti masih selalu mempergunakan opportuniteits-beginsel dalam hokum-
hukum jang berlaku hingga sekarang ini, sehingga kadang-kadang gerombolan perusak
Negara dan rakjat bebas dari tuntutan, walaupun dia telah berbuat djahat terhadap Negara
dan telah membakar rumah rakjat dan lain sebagainja, maka saja kira pasal ini adalah
perlakuan jang tidak adil terhadap mereka jang tidak menggerombolkan diri. Dan mendapat
kurnia opportuniteits-beginsel dari Pemerintah, akan tetapi pernah mendjadi hukuman
seperti jang dimaksud oleh Pemerintah pada bab V.
Kemudian Saudara Ketua, tentang pemberian Bintang Gerilja pada bangsa asing, kami
memerlukan pendjelasan-pendjelasan lebih landjut. Kalau kami mendengar keterangan dari
Saudara Wakil Perdana Menteri tadi jang asalnja rantjangan Undang-
Rapat 51.
undang ini adalah karena hendak memberikan Bintang Gerilja kepada Marsekal Tito, kami
ingin mendapat keterangan, bagaimanakah ketentuan-ketentuan tentang pemberian Bintang
Gerilja didalam hal jang demikian, karena menurut keterangan Pemerintah bintang itu
diberikan atas djasa-djasa mereka itu kepada negaranja masing-masing.
Djadi Bintang Gerilja itu diberikan, bukan kepada bangsa asing jang memberikan
djasa-djasanja sebagai guorrilist di Indonesia, tetapi dinegaranja masing-masing seperti
Marsekal Tito dapat kita ketahui bahwa memang dia seorang pedjuang gerilja dinegaranja.
Apakah dengan demikian ketentuan itu ditentukan oleh Pemerintah sendiri. Bagaimana
persoalannja, djikalau tentang misalnja kita akan menganugerahkan sesuatu Bintang Gerilja
kepada seseorang terkemuka bangsa asing, akan tetapi negaranja sendiri belum atau tidak
memberikan Bintang Gerilja.
Kemudian kami masih memerlukan pendjelasan tentang ketentuan jang disebut oleh
Pemerintah didalam pendjelasannja itu, atas dasar timbal-balik. Apakah sesudah mereka
memberikan Bintang Gerilja kepada orang terkemuka di Indonesia, baru akan kita berikan
Bintang Gerilja kepadanja atau sebaliknja, ataukah kalau mereka tidak menjerahkan
Bintang Geriljanja kepada bangsa Indonesia (kepada orang terkemuka Bangsa Indonesia),
kita tidak memberikan Bintang Gerilja itu kepada mereka. Kiranja hal ini masih perlu
mendapat pendjelasan.
Didalam pendjelasan Pemerintah tadi dikemukakan bahwa tiu hanja ditudjukan kepada
orang terkemuka bangsa asing jang menundjukkan djasanja dinegaranja masing-masing,
saja ingin mendapat perhatian Pemerintah didalam hal ini, bahwa pada waktu kita
melakukan perdjuangan gerilja didaerah Republik Indonesia ini, bangsa asing ada jang
berdjasa dan bergerilja didaerah kita ini.
Kebetulan Saudara Ketua, saja waktu itu pernah mendjadi tentara dan dibawah
pimpinan saja sendiri ada seorang bagsa asing jang ikut-serta, bahkan lebih berani dan lebih
94
berdjasa dari pada bangsa Indonesia sendiri kalau dibandingkan dengan kawan-kawan
lainnja dalam perdjuangan gerilja. Bagaimanakah kedudukan mereka jang ikut serta
didalam perdjuangan gerilja jang menunjukkan keberanian luar biasa didalam menghadapi
musuh Republik Indonesia? Saja kira didalam hal ini Saudara Sekertaris Djenderal
Kementerian Pertahanan pada waktu itu Kolonel Hidajat, masih ingat, karena kebetulan
pada waktu itu beliau singgah djuga ditempat kami dan saja rasa bukan orang-orang
Djepang sadja, masih ada djuga bekas tentara Inggris, Gurka dan matjam-matjam bangsa
asing jang ikut serta berdjuang ditanah air kita, jang memberikan sumbangan dan djasa jang
luar biasa.
Dalam hal ini sesuai dengan teks jang dikemukakan oleh Pemerintah dan sesuai dengan
pendjelasan jang diberikan oleh Wakil Perdana Meteri III, kami tidak menemukan
pengisian dari pada kemungkinan-kemungkinan pemberian Bintang Gerilja kepada mereka-
mereka itu. Achirnja kami ingin mendapat pendjelasan-pendjelasan lebih
Rapat 51.
landjut dari Pemerintah lebih dahulu, untuk achirnja kami akan menentukan pendirian
kami.
Mengenai rantjangan Undang-undang tentang Militer Sukarela, Saudara Ketua, hal ini
nanti akan dibitjarakan oleh kawan sefraksi kami.
Sekian, terima kasih.
Ketua : Saja persilakan Saudara Soepardi.
Soepardi : Saudara Ketua jang terhormat, fraksi saja Fraksi Pembangunan, sepenuhnja
dapat menjetudjui maksud Pemerintah untuk menetapkan Undang-undang Darurat No. 2
tahun 1959 mendjadi Undang-undang biasa. Mengenai isi dari pada Undang-undang
tersebut saja ingin mengadjukan beberapa persoalan seperti berikut :
Dalam Ketentuan Umum pasal 1, Pemerintah menetapkan bahwa jang berhak
menerima ,,Bintang Garuda” itu hanja anggota-anggota Angkatan Udara Republik
Indonesia, jang bertugas diudara dimasa kegiatan-kegiatan penerbangan dalam djangka
waktu antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Menurut hemat saja djika jang
dimaksud dalam pasal 1 itu hanja bertugas diudara, maka tentunja ,,Bintang Garuda” itu
tidak akan bisa dimiliki oleh anggota Angkatan Udara Republik Indonesia jang bertugas
dilapangan sadja. Djika demikian maksud Pemerintah, saja hendak mengusulkan supaja
kedua-duanja jang bertugas diudara maupun dilapangan itu mendapat penghargaan jang
sama. Seperti gugurnja anggota-anggota Angkatan Udara Republik Indonesia jang
mendjaga pos terdepan dari pangkalan Margahaju, perlu mendapat tanda kehormatan jang
sesuai dengan keberaniannja. Dalam pikiran saja tidak membajangkan bahwa Pemerintah
95
akan membeda-bedakan arti tugas mereka asalkan penilaian itu benar-benar berdasarkan
keuletan dan tanggung-djawab. Perang kemerdekaan antara tahun-tahun 1945 – 1949
mempunjai tjiri-tjiri lain apabila dibandingkan dengan kemampuan kita sekarang.
Perlawanan rakjat dan angkatan bersendjata pada tahun-tahun itu lebih bersifat missal
dalam menghadapi agresi Belanda.
Karena itu disamping tanda-tanda penghargaan bagi angkatan bersendjata hendaknja
Pemerintah djuga memikirkan untuk memberikan tanda-tanda penghargaan kepada siapa
sadja jang njata-njata pada waktu tahun 1945-1949 benar-benar memberi bantuan jang
konkrit kepada Pemerintah dan pertahanan melawan agresi Belanda. Tidak sedikit kaum
buruh, kaum tani, pemuda : dan lain-lain jang pada waktu itu dengan sepenuh hati
mentjurahkan keberaniannja untuk melawan agresi Belanda. Untuk menilai besar ketjilnja
pengorbanan pada waktu itu tergantung pada hubungan mereka dengan komandan-
komandan kesatuan. Seorang penduduk desa jang sanggup memberi djaminan makanan
kepada beberapa pasukan serta memberikan tempat tinggal jang aman untuk waktu jang
tidak terbatas, banjak tidak masuk dalam kisah perang kemerdekaan. Kalau nasibnja baik
bisa djadi komandan kesatuan jang pernah disitu dulu, kadang-kadang dating untuk
menengok dan memberi sedikit bingkisan apa-apa sebagai tanda penghargaan selama
hubungan mereka pada waktu-waktu jang lampau.
Rapat 51.
Saudara Ketua, saja minta perhatian jang hangat dari Pemerintah terhadap hal-hal jang
saja kemukakan diatas. Hendaknja dalam keadaan seperti sekarang ini selekasnja
ada usaha-usaha konkrit dari Pemerintah untuk memberi tanda penghargaan kepada rakjat
jang berdjasa pada tahun-tahun perang kemerdekaan.
Saudara Kerua, dalam rantjangan Undang-undang ini belum setjara djelas disebutkan
bahwa ,,Bintang Garuda” itu dapat diberikan kepada anggota-anggota Angkatan Udara
Republik Indonesia jang sedjak tahun 1950 sudah meninggalkan ketentaraan. Kalau
memang hal itu berlaku bagi mereka jang sudah berhenti sedjak tahun 1950, saja
mengusulkan supaja ada ketentuan jang dapat mengatur pemberian Bintang Garuda bagi
mereka jang sudah meninggalkan ketentaraan.
Disamping itu saja djuga dapat menghargai maksud Pemerintah bahwa pada pokoknja
Bintang Garuda itu diberikan kepada mereka jang benar-benar berdjasa dalam melakukan
tugas kewadjibannja melebihi dari jang lain. Oleh karena itu saja mengusulkan supaja
Pemerintah djuga menetapkan disamping hadiah berupa bintang djuga memberikan hadiah
berupa uang sekaligus dan kenaikan pangkat.
Selandjutnja mengenai piagam jang mendjadi lempira ke-II dari rantjangan Undang-
undang ini, saja mengusulkan supaja Pemerintah setjara konkrit menjebutkan alasan-alasan
96
pemberian Bintang Garuda. Usul saja setjara konkrit sesudah kalimat ,,sebagai penghargaan
atas” diisi seperti berikut :
,,djasa-djasanja dalam perdjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan
kemerdekaannja jang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945”.
Kalimat tersebut saja ambil dari pendjelasan Pemerintah jang djuga dikemukakan
sebagai alasan perlunja memberikan tanda-tanda penghargaan berupa Bintang Garuda.
Mengenai pasal 14, saja ingin mengadjukan tambahan redaksionil supaja sesuai dengan
bagian konsideransnja, jaitu antara ,,tentang dan tanda” ditambahkan ,,pemberian”, djadi
lengkapnja berbunji : ,,Undang-undang tentang pemberian tanda kehormatan Bintang
Garuda”.
Mengenai lain-lain soal tetapi masih dalam rangka pemberian tanda-tanda djasa, saja
ingin mengadjukan pertanjaan kepada Pemerintah sebagai berikut :
1. Apakah Pemerintah sudah membentuk Dewan Pertimbangan Tanda-tanda Bintang
Kehormatan Angkatan Perang dan bagaimana susunannja?
2. Manakah bintang jang tertinggi jang berlaku bagi masing-masing Angkatan
Bersendjata?
3. Apakah Pemerintah sudah mempunjai rentjana untuk memberikan tanda-tanda
penghargaan berupa bintang-bintang perdjuangan kepada O.K.D., O.P.R. dan lain-lain
jang telah membuktikan djasa-djasanja selama membantu Angkatan Bersendjata?
Saudara Ketua, fraksi saja pada prinsipnja dapat menjokong maksud Pemerintah untuk
memberikan tanda-tanda djasa kepada siapa sadja jang berdjasa terhadap tanah air.
Rapat 51.
Terutama kepada rakjat jang berdjuang melawan gerombolan P.R.R.I./Permesta dan
D.I./T.I.I. saja mintakan perhatian Pemerintah atas djasa-djasanja jang tak ternilai itu.
Saudara Ketua jang terhormat, pada prinsipnja fraksi saja Fraksi Pembangunan dapat
menjetudjui rantjangan Undang-undang ini untuk segera disahkan sebagai Undang-undang
guna melengkapi dan menjempurnakan pelaksanaan Undang-undang Bintang Darma pada
hari-hari berikut. Dalam pada itu sebelum Dewan Perwakilan Rakjat mengambil kata
terachir menurut hemat saja jang terpenting adalah supaja Pemerintah dalam Dewan
Perwakilan Rakjatbersedia untuk memberikan keterangan tentang arti ,,berdjasa untuk
kemadjuan dan pembangunan Angkatan Perang Republik Indonesia. Mengapa hal ini
menarik perhatian kami. Pertama-tama sedjak Dewan Perwakilan Rakjat ini bersama-sama
dengan Pemerintah membahas rantjangan Undang-undang tentang pemberian tanda-tanda
kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma jang terdahulu, Pemerintah belum setjara
djelas memberi gambaran apa sebenarnja arti ,,berdjasa dalam pembangunan” Angkatan
Perang Republik Indonesia. Orang bisa mengartikan matjam-matjam seperti berdjasa dalam
mengubah bentuk organisasi dari peninggalan Belanda mendjadi organisasi nasional.
97
Tjontoh lain lagi orang bisa disebut berdjasa karena dengan tulisan-tulisannja jang dimuat
dalam buku-buku Angkatan Perang Republik Indonesia bisa mengubh pandangan anggota-
anggota tentara sehingga dapat membawa keuntungan jang tak ternilai djasanja. Tjontoh
lain lagi seperti umpamanja Direktu P.S.M. berhasil membuat banjak sendjata-sendjata
ringan atau berat sehingga mengurangi devisen Negara. Djuga Negara asing seperti
Amerika, Inggeris, India, dan lain-lain jang telah banjak mendidik kader-kader perwira
T.N.I., tentu tidak bisa diartikan lain dari pada berdjasa. Djadi melihat hal-hal seperti saja
sebut diatas, saja berpendapat apakah tidak sebaiknja Pemerintah segera membuat
ketentuan-ketentuan jang lebih terang tentang pelaksanaan Undang-undang Bintang Darma
dan lain-lainnja. Dengan ketentuan itu maka masjarakat akan lebih gampang dapat
menjumbangkan pikirannja untuk ikut-serta menemukan siapa-siapa sebenarnja jang
berdjasa bagi pembangunan dan kemadjuan Angkatan Perang Republik Indonesia. Barulah
dengan tjara itu arti pasal tambahan jang sekarang sedang kita bahas mempunjai arti jang
dalam dan masjarakat dengan sungguh-sungguh akan ikut-serta menjumbangkan pikirannja.
Lain dari pada itu jang menarik perhatian saja djuga adanja Dewan Pertimbangan
Tanda-tanda Djasa jang oleh Pemerintah sering disebut sebagai badan jang akan ikut
menentukan dalam hal pemberian tanda-tanda penghargaan itu. Saja ingin mendapat
pendjelasan dari Pemerintah sudah sampai dimanakah kegiatan Dewan Pertimbangan
Tanda-tanda Djasa itu? Dan bagaimanakah rentjana Pemerintah tentang komposisi
keanggotaan dewan tersebut. Saja menganggap hal ini penting artinja dan bahkan sama
pentingnja dengan arti atau kedjelasannja arti ,,berdjasa dalam pembangunan dan
kemadjuan” Angakatan Perang Republik Indonesia kita. Saja setjara samar-samar tetapi
mungkin tjotjok dengan gambaran Pemerintah, bahwa komposisi Dewan Pertimbangan
Rapat 51.
itu akan meliputi setjara luas oknum-oknum jang sepandjang sedjarah ketentaraan kita
langsung atau tidak, ikut membina.
Dalam hal ini saja minta perhatian Pemerintah jang sedalam-dalamnja.
Kemudian mengenai penarikan kembali rantjangan Undang-undang Darurat No. 13
tahun1955, saja mengerti, Saudara Ketua. Dengan penarikan Undang-undang tersebut,
maka hanja tinggal satu dasar hukum bagi Angkatan Perang kita jang berlaku sedjak bulan
Agustus tahun 1958, jaitu Undang-undang Darurat Militer Sukarela.
Saja kira tindakan Pemerintah ini sudah bisa menerangkan dan bahkan lebih dahulu
oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat sudah dilakukan pembahasan jang sedalam-
dalamnja.
Oleh sebab itu, menurut hemat saja tidak ada persoalan lagi jang menjangkut atas
berhentinja Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955. Untuk itu, Saudara Ketua, saja
98
ingin sekedarnja mendapat pendjelasan dari Pemerintah tentang beberapa factor jang
berupa pemberhentian Undang-undang tersebut, jaitu :
1. Apakah dalam masa peralihan pemberhentian Undang-undang jang lama tidak
menimbulkan kesulitan-kesulitan tehnis dalam melakukan penampungan-penampungan
anggota-anggota militer sukarela?
2. Apakah rentjana peremadjaan jang sudah diatur dengan Peraturan Pemerintah dapat
ddisesuaikan dengan ketentuan-ketentuan jang telah ditetapkan dalam Undang-undang
Militer Sukarela?
3. Apakah Pemerintah sudah mempunjai rentjana untuk menindjau kembali Undang-
undang pertahanan Negara agar selengkapnja sesuai dengan keadaan-keadaan konkrit serta
perkembangan Angkatan Perang kita sekarang ini?
Dan mengenai ini, Saudara Ketua, tidak beda dengan jang lain, fraksi saja dapat
menjetudjui ditjabutnja Undang-undang No. 13 tahun 1955.
Kemudian mengenai Bintang Gerilja, Saudara Ketua, pembitjaraan tentang Bintang
Gerilja ini, seperti djuga sudah dikemukakan oleh Saudara Selamat Ginting dari Fraksi
Partai Nasional Indonesia, memang bukan merupakan soal jang baru lagi sebenarnja, jang
penting adalah segera hendaknja Pemerintah setjara djelas memberikan keterangan-
keterangan seperti jang ditanjakan oleh Saudara Selamat Ginting, jaitu sampai dimanakah
mungkin Bintang Gerilja itu bisa tepat pada mereka jang berhak menerimanja?
Mengenai diberikannja tanda-tanda Bintang Gerilja ini kepada warga-negara asing,
saja sepenuhnja dapat menjetudjui rumus jang sudah dimuat dalam Undang-undang ini.
Terutama kebidjaksanaan ini diberikan kepada warga-negara asing jang bersahabat dengan
Negara Republik Indonesia dan berdjasa memberikan inspirasi didalam perdjuangan
melawan kolonialisme dan imperialisme.
Kemudian jang terachir saja djuga minta kepada Pemerintah untuk menindjau piagam
jang mendjadi lampiran 2a ini. Dalam piagam ini kami melihat ada 2 matjam lampiran jang
sebetulnja menurut hemat saja masih kurang sempurna. Lampiran 2a ini
Rapat 51.
ada kalimat-kalimat jang saja kira Pemerintah sendiri nanti kalau sudah merenungkan
sebentar akan berpendapat sama dengan saja untuk mengubahnja, jaitu ada kalimat
aslinja jang berbunji sebagai berikut : ,,Atas djasanja didalam memperdjuangkan gerilja
membela kemerdekaan Negara”, saja kira kalau Pemerintah nanti suka mengubah
istilah ,,memperdjuangkan gerilja” dengan perkataan ,,perdjuangan gerilja”, barangkali
rasanja lebih tepat. Djadi tidak ,,didalam memperdjuangkan gerilja”, tetapi ,,didalam
perdjuangan gerilja membela kemerdekaan Negara”. Ini saja minta supaja Pemerintah nanti
menindjau kembali.
99
Kemudian jang kedua, lampiran 2b, saja barangkali djuga mengerti maksud
Pemerintah; disini dikosongkan sama sekali, tidak disebut atas djasa jang mana, padahal
kalau kita melihat baik dalam konsiderans maupun dalam memori pendjelasan, pemberian
bintang gerilja kepada siapa sadja, sudah ada ketentuannja.
Djadi saja djuga mengusulkan kepada Pemerintah, sekurang-kurangnja ada penegasan
2 matjam.
1 Penegasan jang chusus berlaku untuk kedalam jaitu Angkatan Perang, rakjat dan
sebagainja.
2 Penegasan jang chusus berlaku untuk warga-negara asing.
Saja lebih tjondong kalau Pemerintah mengisi satu teks jang lengkap, dengan begitu
agak seragam dengan jang ada didalam lampiran 2a ini. Dan mengenai kalimat-kalimatnja
saja serahkan kepada Pemerintah, tetapi sebenarnja hal itu sudah setjara tegas dimuat
didalam beberapa pendjelasan. Djadijang kami minta ialah supaja diadakan perbedaan
antara jang umum untuk kedalam untuk Angkatan Perang kita dan untuk warga-negara
Indonesia, dan jang chusus untuk warga-negara asing. Nanti barangkali kami akan bisa
memberikan bantuan, apabila Pemerintah memang minta kepada Dewan Perwakilan Rakjat
ini untuk mengadakan pertemuan informil guna mempertimbangkan ini, tetapi kalau tidak
sekurang-kurangnja Pemerintah sudah bersedia untuk menerima usul kami ini.
Sekian, Saudara Ketua dan terima kasih.
Ketua : Saja persilakan Saudara Nj. Salawati Daud
Nj. Ch. Salawati Daud : Saudara Ketua jang terhormat, Revolusi Agustus 1945 telah
melahirkan pahlawan-pahlawan jang gagah perwira disemua lapisan masjarakat, baik dalam
kalangan angkatan bersendjata, baik dalam kalangan buruh, kalangan tani, kalangan wanita
dan dalam kalangan pemuda.
Berapa banjakkah pahlawan-pahlawan jang telah gugur, sampai achir tahun 1949, saja
kira belum kita mengetahuinja dengan pasti, karena kita belum mengadakan penjelidikan
dengan seksama disemua pelosok tanah air kita. Pahlawan tak dikenal terdapat dimana-
mana, pahlawan jang belum diketahui kuburannja pun tidak sedikit.
Rapat 51.
Oleh sebab itu, Saudara Ketua, fraksi kami Partai Komunis Indonesia sependapat
dengan perkataan Bung Karno, jang mengatakan ,,Hanjalah bangsa jang tahu menghargai
pahlawannja, bisa mendjadi bangsa jang besar”.
Saudara Ketua jang terhormat, apakah bangsa kita sudah dapat dianggap tahu
menghargai pahlawannja, karena sidang Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini sudah
100
beberapa kali membitjarakan dan mensahkan peraturan-peraturan dan Undang-unndang
jang memberikan djaminan dan bintang-bintang kepada pahlawan. Djuga sudahkah bangsa
kita dianggap tahu menghargai pahlawannja, karena pada tiap-tiap peringatan Hari
Pahlawan, hari-hari nasional, djuga dalam rapat-rapat kita mengadakan ,,hening tjipta?”
Sebagai djawaban, Saudara Ketua, saja kira tidak ada salahnja djika saja menguraikan
pertanjaan seorang pedjuang jang menjatakan ,,bahwa pada tiap-tiap kali dia turut
mengheningkan tjipta bagi pahlawan-pahlawan jang telah gugur, maka dalam hatinja
selamanja ia berkata ,,untung saja tidak mati”.
Saudara Ketua jang terhormat, saja kira Saudara Ketua pun serta para anggota
Parlemen jang terhormat inipun dapat memahami mengapa pedjuang ini berkata demikian.
Bukankah dikanan-kiri kita terdapat manusia-manusia jang tidak pernah berdjuang, tetapi
tidak tahu malu, dialah pertama-tama mengetjap buah kemerdekaan, hidup mewah.
Djuga, Saudara Ketua, sebagian orang-orang jang tadinja pernah turut berdjuang tetapi
kini telah ikut-ikutan lupa daratan. Tetapi bagaimanakah, nasib ibu, bapak, djanda dan
anak-anak dari pahlawan, terutama jang telah gugur? Mereka harus hidup sederhana dengan
pensiunnja ataupun onderstandnja, walaupun dalam lemari tersimpan dengan chidmatnja
sebuah bintang penghargaan dari Negara jang diterima oleh anak, ajah ataupun suaminja.
Dan belum tentu, Saudara Ketua, sidjanda ataupun sipahlawan itu dapat
menjekolahkan anaknja disekolah menengah, apalagi disekolah tinggi. Akan tetapi anak
dari sipengchianat ataupun anak dari orang jang tidak pernah berbuat apa-apa bagi
kemerdekaan, karena uangnja banjak, sebab mahir bersiasat fulus, kini memenuhi sekolah-
sekolah menengah ataupun sekolah-sekolah tinggi didalam maupun diluar negeri.
Dan keadaan jang pintjang ini masih terus berdjalan sampai saat ini. Oleh karena itu,
Saudara Ketua, fraksi kami dalam menghadapi pembitjaraan tentang pemberian tanda
kehormatan Bintang Garuda jang kita bitjarakan hari ini, pada prinsipnja dapat menjetudjui
sepenuhnja, malah kami menjarankan, agar selain dari pemberian Bintang Garuda tersebut,
hendaknja disertai djuga dengan pemberian berupa sedjumlah uang tertentu sekaligus,
seperti halnja pada waktu menerima Bintang Sakti dan Bintang Darma.
Rapat 51.
Apakah artinja uang jang sedemikian, djikalau kita mnegingat djasa mereka,
dibandingkan dengan kekajaan Negara jang dikorupsi, diselundup ataupun dibarter gelap?
Pasal 1 dari bagian ,,Ketentuan Umum” berbunji :
,,Kepada anggota Angkatan Udara Republik Indonesia jang bertugas diudara dimasa
kegiatan-kegiatan penerbangan dalam djangka waktu antara tahun 1945 sampai dengan
101
achir tahun 1949 dan jang setjara aktip telah melakukan tugas-tugas penerbangan diberikan
anugerah tanda kehormatan berupa suatu bintang djasa jang bernama ,,Bintang Garuda”.
Pasal 11 : Bintang Garuda dianugerahkan djuga kepada warga-negara Indonesia bukan
anggota Angkatan Udara dan kepada warga-negara asing jang melakukan suatu perintah
Angkatan Udara dan memenuhi ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam pasal 1.
Pasal 12 : Bintang Garuda dianugerahkan djuga setjara anumerta kepada :
a. anggota Angkatan Udara Republik Indonesia
b. warga-negara Indonesia bukan anggota Angkatan Udara dan
c. warga-negara asing,
jang gugur atau meninggal dunia sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas
penerbangannja untuk kepentingan Angkatan Udara Republik Indonesia pada chususnja
dan Negara pada umunja”.
Saudara Ketua jang terhormat, kita sama mengetahui, bahwa masa antara tahun 1945
sampai dengan achir 1949, Angkatan Udara Republik Indonesia hanja mempunjai kapal-
kapal terbang jang sudah tua, peninggalan ataupun dirampas dari Djepang. Untuk
memilikinja sadja, Saudara Ketua, kita harus bajar dengan djiwa, maklumlah kita harus
bergulet, berkelahi untuk merampasnja. Jang ada pada kita pada waktu itu ialah semangat
bersatu untuk mentjapai kemerdekaan penuh, adil dan bahagia. Oleh sebab itu sembojan
kita pada waktu itu ,,Merdeka atau Mati”. Akan tetapi, bagaimana sikap Belanda dan kaki
tangannja terutama dinegara-negara bonekanja? Mereka tak segan-segan mengedjek
pedjuang-pedjuang dengan perkataan : ,,Kamu mau merdeka, sedang membikin djarum
sadja tidak bisa”, sambil menundjuk....... pantatnja, maaf, Saudara Ketua. En toch, Saudara
Ketua. Orang sedemikian ini, masih sadja mendapat tempat dan kedudukan istimewa dalam
Republik Indonesaia.
Djadi tidaklah mengharapkan djika memandang enteng kepada kesanggupan bangsa
kita, terutama memandang enteng kepada kesanggupan Angkatan Udara Republik
Indonesia, masih sadja dipunjai oleh segelintir manusia sampai saat ini.
Bukankah ketika diadakan penerdjunan dan penjerangan dengan kapal udara di
Sumatera Barat terhadap pemberontak P.R.R.I., pentolan-pentolan merekapun mengira,
bahwa jang mengemudi kapal udara itu adalah bangsa asing, bangsa Rusia dan bukan
bangsanja, en toch sudah tahun 1958.
Rapat 51.
Oleh sebab itu, Saudara Ketua, apakah djuga bagi pahlawan-pahlawan Angkatan Udara
Republik Indonesia jang telah memberikan djasanja menumpas D.I., T.I.I., Permesta dan
P.R.R.I., Pemerintah akan mengadakan bintang tersendiri? Dan djanganlah hendaknja
menangguhkan sampai waktu 13 tahun lagi.
102
Achirnja, Saudara Ketua, saja akan mengadjukan beberapa pertanjaan kepada
Pemerintah, mudah-mudahan mendapat djawaban jang memuaskan nanti.
1 Apakah seseorang jang telah mendapat Bintang Garuda, djuga berhak mendapat
Bintang Sakti ataupun Bintang Darma?
2 Berapakah djumlah bangsa asing jang telah mendapat Bintang Garuda?
3 Dapatkah seorang anggota Angkatan Udara Republik Indonesia jang telah berhenti
sesudah tahun 1949 tetapi dalam masa dunasnja ia berdjasa djuga berhak mendapat
Bintang Garuda?
4 Apakah Bintang Garuda sedjadjar dengan Bintang Sakti dan Bintang Darma?
Sekian, Saudara Ketua, pemandangan umum saja mengenai rantjangan Undang-undang
tentang pemberian Bintang Garuda.
Sekarang saja akan memasuki rantjangan Undang-undang tentang perubahan dan
tambahan mengenai Undang-undang No. 65 tahun 1958 tentang pemberian tanda-tanda
Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma.
Saudara Ketua jang terhormat, pada waktu Parlemen jang terhormat ini membitjarakan
Undang-undang Bintang Sakti dan Bintang Darma pada tahun 1958, banjak dari para
pembitjara jang mengusulkan agar bintang-bintang tersebut, bukan sadja diberikan kepada
anggota Angkatan Perang tetapi djuga kepada warga-negara Indonesia dari golongan lian,
jaitu golongan tani, buruh, pemuda, wanita dan lain-lainnja, asal mereka telah
menundjukkan sifat-sifat kepahlawanan dan sifat-sifat istimewa jang dapat mendjadi suri
teladan.
Oleh sebab itu dalam Undang-undang No. 65 tahun 1958 tentang pemberian tanda-
tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma, dalam menimbang ajat c jang berbunji
demikian :
,,Bahwa sering djuga seorang warga-negara Indonesia bukan anggota Angkatan Perang
dapat melakukan tindakan-tindakan jang tersebut pada sub a diatas (a. Bahwa sering
terdjadi anggota Angkatan Perang dalam melaksanakan tugasnja baik didalam maupun
diluar pertempuran menundjukkan sifat-sifat kepahlawanan melebihi dan melampaui
panggilan kewadjiban; sifat-sifat mana merupakan sifat-sifat istimewa jang mendjadi
kebanggan bagi seluruh Angkatan Perang), sehingga perlu mendapat penghargaan jang
wadjar dari Negara”.
Kemudian dalam pasal 3 dan 6 bab II tentang Bintang sakti :
Pasal 3.
,,Bintang Sakti dianugerahkan djuga kepada warga-negara Indonesia bukan anggota
Angkatan Perang jang mendjalankan tugas-tugas kemiliteran dan memenuhi ketentuan-
ketentuan jang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4”.
103
Rapat 51.
Pasal 6.
,,Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 2 dan pasal 3,
maka Bintang Sakti dianugerahkan djuga setjara anumerta kepada anggota Angkatan
Perang dan warga-negara Indonesia bukan anggota Angkatan Perang jang gugur atau
meninggal dunia sebagai akibat langsung dari perbuatan seperti tersebut di pasal 4”.
Sedang dalam pasal-pasal mengenai Bintang Darma, tidak ada satu pasal pun jang
mentjantumkan, membuka kesempatan untuk pemberian bintang tersebut kepada warga-
negara bukan anggota Angkatan Perang, apalagi warga-negara asing. Sedang dalam
kenjataannja, untuk membangun dan memadjukan Angkatan Perang Republik Indonesia,
sesuai dengan politik bebas dan aktif dari Negara kita serta sesuai pula dengan hasil
Konperensi Bandung, jang menjatakan hidup berdampingan setjara damai, maka dalam
Angkatan Perang terdapat warga-negara Indonesia dan bangsa asing, jang bukan anggota
Angkatan Perang jang memberikan djsa-djasanja jang luar biasa.
Oleh sebab itu adalah pada tempatnja, bahwa kenjataan ini harus ditampung dalam
Undang-undang. Dari sebab itu, Saudara Ketua, fraksi kami, Fraksi Partai Komunis
Indonesia dapat menerima Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 6 tahun
1958 tentang perubahan dan tambahan mengenai Undang-undang No. 65 tahun 1958
tentang pemberian tanda-tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma sebagai
Undang-undang.
Sekarang saja akan pindah pada Undang-undang No. 7 tahun 1958 tentang penggantian
peraturan tentang Bintang Gerilja.
Saudara Ketua jang terhormat, sebagaimana pada waktu membitjarakan rantjangan
Undang-undang tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda, maka sekarangpun
dalam membitjarakan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun
1958 tentang penggantian peraturan tentang Bintang Gerilja sebagai Undang-undang, maka
dengan sendirinja sikap fraksi kami, Fraksi Partai Komunis Indonesia djelas, jaitu
menjokong dan menjetudjui sepenuhnja.
Tentang sebab-sebab mengapa fraksi kami dapat menjokong dan menjetudjuinja, sudah
djelas djuga pada waktu kami membitjarakan rantjangan Undang-undang Bintang Garuda.
Oleh sebab itu, Saudara Ketua, tidak perlu rasanja, kami mengulangi lagi disini.
Hanjalah kami mengharapkan agar bunji pasal 3 : ,,Bintang Gerilja dianugerahkan oleh
Presiden/Panglima Tertinggi berdasarkan usul Menteri Pertahanan”.
Dan djuga bunji pasal 6 : ,,Tata-tjara pengusulan dan pemberian Bintang Gerilja
ditetapkan oleh Menteri Pertahanan”.
Berdasarkan kedua pasal ini supaja benar-benar bintang-bintang itu dapat diberikan
kepada jang sepantasnja menerimanja sesuai dengan bunji pasal 1:
104
,,Kepada setiap warga-negara Indonesia jang berdjuang dan berbakti kepada tanah air
dan bangsa selama agresi Belanda I dan II dengan menundjukkan keberanian,
kebidjaksanaan dan kesetiaan jang luar biasa, dengan tidak mengingat golongan,
Rapat 51.
pangkat, djabatan dan kedudukan, diberikan anugerah tanda djasa berupa bintang
kehormatan bernama ,,Bintang Gerilja”.
Saudara Ketua, bahwasanja Bintang Gerilja ini dapat djuga diberikan kepada warga-
negara asing, fraksi kami dapat menjetudjuinja, sebab kami tahu bahwa dalam revolusi
banjak bangsa asing jang turut dipihak kita. Djadi tidak pada tempatnja djika kita
melupakan mereka itu, djikalau mereka itu benar-benar berdjasa terhadap tanah-air kita.
Disamping itu kami dapat menjetudjuinja, bahwa Bintang Gerilja dapat djuga
diberikan kepada Kepala-kepala Negara jang berdjasa terhadap kepada negaranja dengan
arti bahwa kita dapat menghargai perdjuangan orang lain kalau kita sendiri tahu
menghargai perdjuangan kita sendiri.
Achirnja, Saudara Ketua, kami harapkan dengan dibitjarakan bermatjam-matjam
Undang-undang pemberian bintang ini, hendaknja mendjadi pendorong bagi rakjat,
terutama pendorong bagi anggota Parlemen jang terhormat ini sebagai wakil rakjat, apakah
benar-benar kita ini bisa mendjadi teladan sesuai dengan semangat Revolusi Agustus 1945.
Sekian, Saudara Ketua, dan mengenai rantjangan Undang-undang jang lain akan
dibitjarakan oleh Saudara Sukatno dari fraksi kami.
Ketua : Saja persilakan Saudara E. Moh. Mansjur.
E. Moh. Mansjur : Saudara Ketua jang terhormat, pada kesempatan ini saja akan
chusus mengambil bagian mengenai penarikan kembali Undang-undang Darurat No. 15
tahun 1955.
Saudara Ketua, rantjangan Undang-undang jang kita bahas sekarang ini mengenai
penarikan kembali Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1955 tentang pentjabutan dan
penggantian Undang-undang No. 14 tahun 1953 sifatnja sangat sederhana sekali.
Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1955 dianggap perlu ditarik kembali, karena
adanja Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 mengenai Militer Sukarela, sebab
Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1955 telah tertampung didalamnja.
Saudara Ketua, seperti telah kita ketahui bahwa pada tanggal 10 Agustus 1957
Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 dan jang telah
mendjadi Undang-undang dalam bulan Mei 1958, jaitu Undang-undang No. 19 tahun 1958
tentang Militer Sukarela.
105
Penarikan kembali Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1955 itu sebenarnja dapat
dilakukan pada waktu kita membahas Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 mendjadi
Undang-undang atau sebelumnja.
Saudara Ketua, setelah membatja rantjangan Undang-undang ini dan setelah
mempeladjari pendjelasannja dapat saja menjatakan disini bahwa Fraksi Partai Nasional
Indonesia dapat menerima dan menjetudjui penarikan kembali Undang-undang Darurat No.
15 tahun 1955 tentang pentjabutan dan penggantian Undang-undang Darurat No. 14 tahun
1953.
Mengingat rantjangan Undang-undang ini sangat sederhana sekali jang sebenarnja
hanja terdiri dari satu pasal sadja, disini saja usulkan, agar supaja kita sekaligus segera
dapat menjelesaikan rantjangan Undang-undang ini seperti tadi pula telah diusulkan oleh
salah seorang pembitjara untuk kita bitjarakan dalam satu babak sadja.
Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.
Ketua : Saja persilakan Saudara Ajip Muchamad Dzukhri
Ajip Muchamad Dzukhri : Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara Ketua, kami ingin berbitjara dalam ke-empat Undang-undang ini.
Pertama, rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun
1959, tentang pemberian tanda kehormatan ,,Bintang Garuda” (Lembaran Negara tahun
1959 No. 19 sebagai Undang-undang).
Saudara Ketua jang terhormat, fraksi kami Fraksi Nahdlatul Ulama dapat menjetudjui
segera disahkannja Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1959, tentang pemberian tanda
kehormatan ,,Bintang Garuda” (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 19), mendjadi Undang-
undang biasa karena kamipun dapat menjetudjui dasar pertimbangan jang dikemukakan
oleh Pemerintah berikut koreksinja jang tadi telah diuraikan itu.
Tugas anggota Angkatan Udara Republik Indonesia pada zaman antara tahun 1945
sampai dengan achir tahun 1949 benar-benar merupakan tugas jang teristimewa, dalam arti
istimewa beratnja dan berbahaja. Maklumlah pada waktu itu selain Pemerintah kita hanja
mempunjai beberapa buah pesawat rongsokan, djuga udara Republik Indonesia pada ketika
itu dikuasai seleuruhnja oleh Angkatan Udara Belanda.
Disamping itu kami djuga dapat menjetudjui pendapat Pemerintah, jang menjatakan
bahwa mereka jang berani melakukan penerbangan pada masa antara tahun 1945 sampai
dengan achir tahun 1949, adalah pelopor penerbangan bagi Republik Indonesia umumnja
dan Angkatan Udara Republik Indonesia pada chususnja.
Sebelum masa tersebut sangat sukar kita mentjari dalam statistic, pemuda kita jang
memiliki ketjakapan dalam mengemudikan pesawat terbang. Ketjuali satu-satunja pemuda
Sambudjo Urip jang pada masa hidupnja pernah memegang kedjuaraan main tenis di
106
Indonesia. Pemuda tersebut dichabarkan mendapat ketjelakaan pesawat terbang, pada kira-
kira achir masa pendjadjahan Hindia Belanda.
Saudara Ketua jang terhormat, pada masa achir-achir ini, Alhamdulillah kita dapat
menjaksikan sendiri baik dibidang penerbangan militer, Angkatan Udara Republik maupun
dalam badan-badan penerbangan sipil, pemuda-pemuda kita sendirilah jang tampak dengan
tangkasnja mengemudikan pesawat terbang tersebut.
Selain telah banjak jag tjakap mengemudikan pesawat-pesawat terbang biasa, djuga
dengan bangga kita dapat menjaksikan ketangkasan pemuda-pemuda kita dalam
mengemudikan pesawat-pesawat terbang modern, misalnja pesawat Jet, Mig dan lain
sebagainja.
Pendeknja dalam bidang tersebut sekarang kita tidak lagi memerlukan tenaga-tenaga
asing.
Rapat 51.
Djadi djelaslah bahwa pemuda-pemuda kita, asal sadja diberi kesempatan untuk
mempeldjarinja, pasti dapat memiliki keahlian apapun, sedangkan pada masa-masa
pendjadjahan dulu karena politik pendjadjahan tersebut, maka pemuda-pemuda kita sama
sekali tidak diberi kesempatan untuk memiliki keahlian tersebut.
Saudara Ketua jang terhormat, kita djuga mengakui bahwa ketjakapan jang sekarang
dimiliki oleh pemuda-pemuda penerbang kita itu antara lain adalah berkat pengiriman
mereka untuk tugas beladjar diluar negeri.Kami berpendapat bahwa tjara demikian tidak
akan dapat selamanja kita pertahankan: kita tidak bisa senatiasa menggantungkan diri
kepada keichlasan Negara lain. Dalam segala sesuatu kita harus mampu membangun
sendiri. Berhubung dengan itu kami ingin tahu, sudah sampai dimana usaha
Pemerintahuntuk mendirikan suatu ,,akademi penerbangan” didalam negeri, baik untuk
kebutuhan Penerbangan Sipil maupun Militer?
Saudara Ketua jang terhormat, berhubung dengan maksud jang dikandung oleh
Undang-undangDarurat ini, dapatkah Pemerintah memberitahukan kepada Parlemen (kira-
kira) djumlah mereka jang berhak menerima tanda kehormatan ,,Bintang Garuda” ini?
Saudara Ketua jang terhormat, mengenai materi dari rantjangan Undang-undang ini,
bab VI Ketentuan Chusus, pasal 11, disana dinjatakan bahwa :
,,Bintang Garuda dianugerahkan djuga kepada warga-negara Indonesia bukan anggota
Angkatan Udara dan kepada Negara-negara asing, jang melakukan suatu perintah Angkatan
Udara dan memenuhi ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam pasal 1”.
Berhubung dengan itu, dapatkah Pemerintah memberitahukan djumlah dari warga-
negara asing jang sudah ada dalam tjatatanPemerintah sudah diberi hadiah dimaksud? Dari
Negara manakah mereka itu?
107
Disamping itu kami ingin mendapat keterangan tentang mereka jang menurut
ketentuan jang tertjantum dalam pasal 1, mempunjai hak untuk menerima tanda
kehormatan ,,Bintang Garuda” ini, akan tetapi mereka pernah menjeleweng, umpamanja
ikut dalam pemberontakan komunis di Madiun, P.R.R.I./Permesta dan lain-lainnja,
Sepandjang pendapat kami dalam rantjangan Undang-undang ini belum tertjantum
pengetjualian bagi mereka. Sedangkan pada pasal 10 hanja mengatur pentjabutan hak, djika
penjelewengan tersebut sampai diputuskan oleh pengadilan. Kami berpendapat bahwa
mereka jang telah menjeleweng itu tidak lajak menerima tanda kehormatan ,,Bintang
Garuda” meskipun perkara mereka seandainja tidak sampai diputuskan oleh pengadilan.
Saudara Ketua jang terhormat, demikianlah sekedar hal-hal jang kami kemukakan
berhubung dengan pengesahan rantjangan Undang-undang ini. Semoga pelaksanaan
pemberian tanda kehormatan ,,Bintang Garuda” ini dilakukan dengan seadil-adilnja.
Saudara Ketua, sekianlah sekedar hal-hal jang kami kemukakan berhubung dengan
pengesahan rantjangan Undang-undang ini.
Rapat 51.
Kemudian dalam pemandangan umum mengenai rantjangan Undang-undang tentang
penetapan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1958 tentang perubahan dan tambahan
mengenai Undang-undang Darurat No. 65 tahun 1958 tentang pemberian tanda-tanda
kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma sebagai Undang-undang ini.
Untuk memperoleh pengertian jang baik dalam penambahan pasal pada Undang-
undang Darurat No. 65 tahun 1958 ini perlu saja mengadjukan pertanjaan-pertanjaan
sebagai berikut :
1. Apakah jang didjadikan dasar pikiran bagi Pemerintah untuk memberikan tanda djasa
luar biasa berupa Bintang Darma setjara chusus kepada orang asing diluar keanggotaan
Angkatan Udara Republik Indonesia?
2. Norma-norma apakah jang dipakai ukuran pemberian ini kepada orang-orang asing
maupun kepada warga-negara Indonesia?
3. Bagaimanakah dengan Bintang Sakti?
Apakah dapat diperlakukan sama untuk dianugerahkan kepada orang-orang asing
sebagai halnja dengan Bintang Darma?
4. Berapakah Pemerintah telah menganugerahkan Bintang Darma kepada para anggota
Angkatan Perang Republik Indonesia?
Saudara Ketua jang terhormat, pada prinsipnja Fraksi Nahdlatul Ulama dapat
menjetudjui Undang-undang ini dan mengharapkan djawaban Pemerintah atas pertanjaan-
pertanjaan saja diatas tadi.
Saudara Ketua jang terhormat, sekarang kami ingin memasuki pembitjaraan mengenai
pemandangan umum tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1958 tentang
108
penggantian peraturan tentang Bintang Gerilja sebagai termaktub dalam Peraturan
Pemerintah No. 8 tahun 1949 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 154) sebagai Undang-
undang.
Saudara Ketua jang terhormat, dalam membitjarakan Undang-undang Darurat ini,
Fraksi Nahdlatul Ulama menjetudjui untuk segera didjadikan Undang-undang.
Sebab dasar fikiran mengenai materi rantjangan Undang-undang ini telah banjak saja
uraikan pada pemandangan-pemandangan umum mengenai rantjangan Undang-undang
tentang tanda-tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma dan tanda-tanda
satyalantjana-satyalantjana, jang pada dasarnja saja menjetudjui kepada setiap usaha
Pemerintah untuk memelihara moreel dan meninggikan semangat Angkatan Perang
Republik Indonesia kita untuk tudjuan mentjapai prestasi setinggi-tingginja dalam usaha
memadjukan Negara Republik Indonesia, harus disokong dan mendapat penghargaan
setinggi-tingginja.
Saudara Ketua jang terhormat, dalam persoalan Bintang Gerilja ini, adalah masalah
Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai tertjantum dalam pasal 1 rantjangan
Undang-undang ini, dimana ditekankan kata aktif jakni mereka jang menundjukkan
keberanian, kebidjaksanaan dan kesetiaan jang luar biasa.
Rapat 51.
Untuk ini tentunja dibutuhkan sekali keterangan-keterangan jang kuat dan sempurna
untuk menentukan seseorang jang betul-betul aktif selama masa gerilja.
Maka dengan demikian dalam melaksanakannja, Pemerintah hendaknja tidak segan-
segan untuk memperoleh keterangan-keterangan jang dimaksud selain dari administrasi
militer djuga diambil manfaatnja dari keterangan-keterangan jang ada melalui saluran-
saluran jang sah baik dari instansi Pemerintah atau organisasi-organisasi jang berada
didaerah-daerah.
Sebagai missal didaerah-daerah sampai swatantra tingkatan II telah terbentuk suatu
badan komisi screening dari Kantor-kantor Urusan Veteran, jang kami jakin bahwa komisi
ini sudah djauh berhasil mempeladjari dan menilai setiap pedjuang jang ada didaerahnja
masing-masing, sehingga kechawatiran Bintang Gerilja akan djatuh pada orang jang tidak
berhak untuk memilikinja akan hilang.
Maka untuk ini saja minta kesediaan Pemerintah dalam melaksanakan Undang-undang
ini turut-serta Kementerian Urusan Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia
bersama-sama Kementerian Pertahanan, dari saluran atas sampai bawah.
Saudara Ketua jang terhormat, saja mendengar banjak sekali Bintang Gerilja sudah
diberikan kepada orang-orang jang berhak memilikinja, tapi rupanja belum demikian
merata sehingga umpamanjasadja beberapa Saudara-saudara kita jang terhormat jang ada
109
dalam ruangan sidang ini sebagai anggota Parlemen belum ada jang memiliki Bintang
Gerilja, padahal ia adalah orang-orang jang memimpin pemberontakan dengan djalan
gerilja melawan pemerintah Belanda untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, pada masa
agresi Belanda ke I dan ke II.
Apabila para pedjuang jang berhak memiliki Bintang Gerilja jang turut serta membuat
Undang-undang ini masih belum djuga kebagian, bagaimanakah halnja dengan orang-orang
didaerah-daerah jang berhak memilikinja.
Maka untuk ini saja tetap meminta kepada Pemerintah hendaknja dalam melaksanakan
Undang-undang ini dilakukan kebidjaksanaan seluas-luasnja sehingga baik jang ada dalam
lingkungan ketentaraan, veteran dan rakjat memperoleh perlakuan jang sama.
Maka untuk ini saja ingin menanjakan berapakah banjaknja Bintang Gerilja jang telah
dianugerahkan oleh Pemerintah?
Selandjutnja perlu kami mintakan pendjelasan dari Pemerintah tentang orang-orang
jang walaupun bisa disebut pedjuang gerilja tetapi sementara itu pernah mengchianati
Negara, umpamanja turut serta dalam pemberontakan komunis di Madiun, Permesta,
P.R.R.I. dan sebagainja, apakah mereka ini masih berhak menerima Bintang Gerilja ini?
Saudara Ketua jang terhormat, kemudian mengenai Undang-undang jang paling achir,
jaitu tentang penarikan kembali Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 tentang
pentjabutan dan penggantian Undang-undang No. 14 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun
1955 No. 38).
Rapat 51.
Untuk ini saja sangat menitik-beratkan pembitjaraan ini kepda wewenang jang ada
pada Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia. Sedang tentang materi atas rantjangan
Undang-undang ini, kami tidak akan menjinggungnja karena kita bersama sudah
melegaliseed Undang-undang tentang Militer Sukarela.
Saudara Ketua jang terhormat, pada tahun 1953, Parlemen bersama-sama Pemerintah
telah sepakat membuat Undang-undang No. 14 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953
No. 44) tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang jang diberhentikan dari dinas
ketentaraan.
Jang aneh kalau Undang-undang No. 14 tahun 1953 itu dibuatnja bersama-sama oleh
Parlemen dan Pemerintah, mengapa waktu ditjabutnja tidak dilakukan bersama-sama pula,
seolah-olah dengan seenaknja sadja Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Darurat No.
13 tahun 1955, tanpa melalui procedure jang biasa berlaku, sedang djangka waktu tahun
1955 sampai sekarang tahun 1959 adalah tjukup luas dan pandjang.
Pemerintah mengadjukan rantjangan Undang-undang ini, jang maksudnja untuk
mentjabut Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955, jang mengubur Undang-undang No.
110
14 tahun 1953 adalah suatu tindakan jang amat praktis bagi pihak Pemerintah, sehingga
lenjaplah persoalan penguburan satu Undang-undang oleh Undang-undang Darurat jang
seharusnja tidak usah didaruratkan.
Dengan demikian timbullah persoalan :
1. Kenapa Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1953 pada waktunja jang 4 tahun itu,
Pemerintah tidak menadjukannja kepada Parlemen menurut kebiasaan jang berlaku.
2. Apakah kedjadian sematjam ini akan terulang kembali pada masa-masa jang akan
datang sehingga merupakan tradisi baru dalam pembuatan perundang-undangan?
Saudara Ketua jang terhormat, sekian Saudara Ketua, dan pada prinsipnja kami dari
Fraksi Nahdlatul Ulama dapat menjetudjui dan agar segera rantjangan Undang-undang ini
disahkan sebagai Undang-undang.
Sekian, terima kasih.
Ketua : Saja persilakan Saudara Sukatno.
Sukatno : Saudara Ketua, fraksi saja Partai Komunis Indonesia dapat menjetudjui
rantjangan Undang-undang ini untuk menarik kembali Undang-undang Darurat No. 13
tahun 1955, dengan alasan bahwa pada pokoknja ketentuan-ketentuan jang terdapat
didalam telah tertjantum didalam Undang-undang No. 19 tahun 1958 tentang militer
Sukarela. Ini adalah sesuai dengan andjuran beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakjat
jang terhormat ini ketika mensahkan Undang-undang tentang Militer Sukarela, bahwa
setelah berlakunja Undang-undang tersebut hendaknja diikuti dengan tindakan-tindakan
untuk menghindarkan kemungkinan dikenakannja seseorang anggota Angkatan Perang
didalam hal dan persoalan jang sama diperlakukan lebih dari satu Undang-undang.
Tetapi disamping itu perlu ditegaskan disini, bahwa bagaimanapun djuga terdapat
perbedaan-perbedaan mengenai beberapa ketentuan antara Undang-undang Darurat No.
Rapat 51.
13 tahun 1955 itu dengan Undang-undang No. 19 tahun 1958 tentang Militer Sukarela
didalam hal pemberhentian dari dinas ketentaraan dan hal kelonggaran untuk mengadjukan
permohonan agar diperpandjang sesuatu ikatan dinas. Didalam hal ini Undang-undang
Darurat No. 13 tahun 1955 mentjantumkan ketentuan-ketentuan jang agak terperintji.
Berhubung dengan itu inginlah saja pada kesempatan menjetudjui rantjangan Undang-
undang jang sedang dibitjarakan sekarang untuk mentjabut Undang-undang Darurat No. 13
tahun 1955, mengadjukan beberapa pendapat dan saran kepada Pemerintah.
Apa jang ingin saja kemukakan ini adalah mengenai soal pelaksanaan gagasan
peremadjaan Angakatan Perang Republik Indonesia dan penampungan dari berbagai
kemungkinan akibatnja jang bisa berwudjud kurang baik apabila tidak diberikan perhatian
setjara baik pula. Jaitu mengenai kemungkinan diberhentikannja seseorang anggota
111
Angkatan Perang, baik dalam rangka pension ataupun kemungkinan-kemungkinan lainnja,
jang dianggap sudah tidak sesuai dengan semangat pelaksanaan peremadjaan. Mengenai
persoalan bagaimanakah peremadjaan itu dilakukan dalam bentuknja jang konkrit, saja
telah berkali-kali pula menggunakan berbagai kesempatan disini untuk mengemukakan
pendirian fraksi saja. Pertama-tama jang harus dilakukan adalah untuk membersihkan
Angkatan Perang Republik Indonesia dari elemen-elemen jang merusak Sapta Marga
pradjurit. Disamping itu rekrut bagi tenaga-tenaga muda dari pemuda-pemuda kita jang
masih segar, tangkas dan tidak mementingkan diri sendiri perlu dilakukan untuk
memperbesar potensi pertahanan nasional kita dengan lahirnja battalion-batalion baru jang
modern dalam hal organisasi maupun perlengkapannja.
Djadi peremadjaan djanganlah dilaksanakan dalam bentuk jang bisa menimbulkan
kesan akan mengadakan demobilisasi setjara besar-besaran. Ketjuali ini tidak tjotjok
dengan kebutuhan pertahanan djuga tidak tepat dilihat dari segi lapangan penghidupan para
pradjurit.
Sepandjang pengetahuan jang saja dapatkan berkenaan dengan penindjauan-
penindjauan jang dilakukan oleh Seksi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakjat ke berbagai
objek Angkatan Perang kita, diantaranja saja mendapat kesan adanja dua gedjala jang harus
dihadapi dengan sikap jang tepat. Gedjala pertama adalah gedjala jang ,,meremehkan” arti
peremadjaan. Gedjala ini terdapat pada sementara anggota Angkatan Perang jang
berpikiran kolot, terlalu memudja-mudja ,,ketuannja” dan ,,pengalaman” jang bertahun-
tahun bahkan berdjaman-djaman. Mereka merasa bahwa dalam djaman apapun mereka
adalah seorang militer jang baik. Gedjala jang demikian ini mendjadi pertanda jang tidak
baik dalam kehidupan dan perkembangan Angkatan Perang kita, pada waktu orang-orang
jang berpikiran demikian ini melihat kemadjuan jang pesat dan ketjakapan muda jang
mengagumkan dari generasi baru dalam Angkatan Perang itu sebagai sesuatu jang
mengantjam kedudukannja. Gedjala jang demikian ini adalah gedjala jang tidak
sehat.Tetapi sebaliknja, disamping gedjala tersebut terdapat pula gedjala jang sebaliknja,
jang djuga tidak sehat. Jaitu gedjala
Rapat 51.
jang ,,meremehkan” peranan pengalaman. Gedjala ini terdapat pada sementara anggota
Angkatan Perang jang terlalu memudja-mudja ,,kemudaannja” dan ,,teori” jang begitu
madjunja sesuai dengan kemadjuan djaman atom sekarang, berkat pendidikan jang mereka
peroleh pada institut-institut didalam maupun diluar negeri. Mereka menganggap bahwa
pengalaman dari Angkatan Perang kita jang dilahirkan oleh revolusi dengan segala
kesedehanaannja, tidaklah ada artinja bagi kemadjuan ilmu kemiliteran sekarang. Hingga
penganut-penganut pikiran ini menganggap bahwa ,,kopral-kopral tua” itu adalah
penghambat sadja, dan dengan demikian mereka mengartikan peremadjaan itu setjara
112
berlebih-lebihan. Gedjala ini adalah tidak baik. Dan kedua-kedua gedjala tersebut harus
dihadapi dengan sikap jang korek, dan terutama tanggung-djawab ini sebagian besar
terletak pada kebidjaksanaan pimpinan ketiga-tiga angkatan terutama kebidjaksanaan
Kepala Staf Angkatan dilapangan personil. Dasar dari pada dua gedjala itu haruslah dapat
disorong untuk bisa disalurkan demi kemadjuan dan keutuhan Angkatan Perang jang
berdjalan setjara harmonis.
Dalam hubungan ini, inginlah saja bertanja kepada Pemerintah sudah sampai
dimanakah dilaksanakan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1959?
Selandjutnja Saudara Ketua, tadi saja mengemukakan bahwa perbedaan jang ada, dan
memang tidak prinsipil, antara Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 itu dengan
Undang-undang No. 19 tahun 1958 tentang Militer Sukarela dalam pemberhentian atau
penonaktifan seseorang anggota Angkatan Perang, jang pertama mengandung ketentuan-
ketentuan jang agak terperintji. Terutama didalam hal prosedur dan djaminan
pengembaliannja kemasjarakat bukan militer. Setelah ditarik kembali Undang-undang
Darurat No. 13 tahun 1955, mendjadilah kewadjiban Pemerintah untuk tetap memelihara
dan mengembangkan kemungkunan-kemungkinan untuk lebih terdjaminnja sjarat-sjarat
jang patut dan lajak bagi seseorang anggota Angkatan Perang dan diperhentikan atau
dipensiun dan kembali kemasjarakat dengan tidak terlantar.
Adanja kechawatiran bagi sebagian banjak anggota Angkatan Perang terhadap hari
depannja setelah tidak lagi diperlukan didalam Angkatan Perang, dengan pengalaman
sekarang ini memang tjukuplah beralasan. Kechawatiran ini melahirkan bermatjam-matjam
ekses.
Ekses ini diantaranja adalah berwudjud dengan lahirnja perwira-perwira pedagang,
penjalahgunaan kekuasaan, penelantaran tanggung-djawab, jang semata-mata digunakan
untuk membikin persiapan supaja djangan terlantar penghidupannja dikemudian hari.
Malah supaja ekonomis lebih baik dari sekarang. Pikiran jang membimbing mereka pada
pokoknja satu, gunakanlah semaksimal-maksimalnja kekuasaan jang ada untuk
mengumpulakn sjarat-sjrat jang sebanjak-banjaknja untuk djaminan hidup dikemudian
hari.Tentunja kesempatan demikian hanja dimiliki oleh lapisan terbatas didalam Angkatan
Perang. Tetapi ini tjukup memberikan teladan jang tidak baik bagi pradjurit. Bagi pradjurit
jang kritis ini akan menimbulkan anti-pati, tetapi bagi bawahan jang malahan ingin tiru-tiru,
ini akan langsung menjakitkan jang mendjadi korban jaitu rakjat.
Rapat 51.
Berhubung dengan kenjataan-kenjataan tersebut, inginlah saja mendapatkan
pendjelasan dari Pemerintah, bagaimanakah nasib dari Peraturan-peraturan Pemerintah jang
diadakan bersumber pada Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955, terutama jang
tersimpul dalam pasal-pasal 3 dan 4 jang pelaksanaannja diantaranja telah melahirkan
113
Corps Tjadangan Nasional dan lain-lain. Menurut hemat saja, apa jang telah dilaksanakan
menurut Peraturan-peraturan Pemerintah jang bersumber pada pasal-pasal 3 dan 4 dalam
Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 itu belumlah meliputi semua anggota Angkatan
Perang jang dimaksudkan oleh pasal 4 ajat (1) sub a dan b Undang-undang No. 12 tahun
1953 setelah diubah menurut Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1955. Djadi
kemungkinan penonaktifan dan pemberhentian dengan segala akibat dan tanggung
djawabnja harus didjamin dalam pasal-pasal Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955
jang akan ditarik kembali sekarang ini masihlah ada. Apakah didalam hal ini Pemerintah
telah mengambil tindakan-tindakan persiapan, supaja dengan ditariknja kembali Undang-
undang Darurat No. 13 tahun 1955 ini nasib para pradjurit jang kelihatan terdjamin oleh
Undang-undang Darurat tersebut tidak mendjadi terlantar?
Dalam hubungan ini pula, dapatlah Pemerintah memberikan pendjelasan kepada siding
Dewan Perwakilan Rakjat ini, usaha-usaha atau badan-badan apa sadjakah jang telah
diadakan untuk merealisasi maksud pasal-pasal 3 dan 4 Undang-undang Darurat No. 13
tahun 1955? Apakah Corps Tjadangan nasional itu djuga merupakan salah satu realisasi
dari Undang-undang Darurat tersebut. Adakah disamping usaha-usaha resmi dari pihak
Pemerintah itu terdapat usaha-usaha partikelir dari seorang atau beberapa orang anggota
Angkatan Perang jang dikenakan Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955, sebagai
uasahanja sendiri mempersiapkan diri kembali kemasjarakat? Saja minta supaja didalam
mendjelaskan hal ini Pemerintah sudilah kiranja memperintji, apa sadja jang diadakan
menurut inisiatif Pusat dan apa sadja jang diadakan menurut inisiatif teritorium. Sukalah
kiranja pula Pemerintah menerangkan, bagaimanakah kedudukan hokum dari berbagai
usaha sematjam itu seperti misalnja Panti-Wijata di Bandung, dan mungkin pula usaha-
usaha sematjam itu didaerah teritorium jang lain.
Saudara Ketua, pertanjaan-pertanjaan inilah jang saja mengharapkan mendapat
djawaban terlebih dahulu dari Pemerintah, sebelum kita mensahkan rantjangan Undang-
undang ini, jang pada pokoknja fraksi saja dapat menjetudjuinja.
Achirnja, Saudara Ketua, dalam mejetudjui rantjangan Undang-undang ini saja adjukan
saran : untuk mengurangi timbulnja ekses-ekses jang dalam bagian muka pembitjaraan saja
ini telah saja kemukakan, jaitu adanja usaha-usaha untuk menutup kechawatiran terhadap
nasib anggota Angkatan Perang dikemudian hari. Apakah Pemerintah tidak sependapat
dengan saja bahwa Lembaga Penelitian dan Penjaluran Angkatan Darat jang dibentuk oleh
Angkatan Darat itu diperluas sampai didaerah-daerah dan dianggap sebagai satu-satunja
badan penjaluran anggota-anggota.Angkatan Perang kembali kemasjarakat. Dan dengan
demikian apakah tidak tepat, apabila anggota-anggota jajasan jang dibentuk oleh beberapa
perwira, jang sebagian djuga
114
Rapat 51.
diakui sebagai organisasi setengah resmi dari Angkatan Darat itu perlu ditindjau kembali
dan disesuaikan dengan maksud atau mendjadikan Lembaga Penelitian dan Penjaluran
Anggota-anggota Angkatan Darat sebagai satu-satunja organisasi penjalur jang resmi.
Jang terachir hendaknja didjelaskan nanti, bagaimanakah kedudukan keuangan dari
para perwira jang ditugaskan untuk mengawasi perusahaan-perusahaan jang diambil alih.
Apakah terhadap mereka itu berlaku gadji Angkatan Perang sebagai pendapatan pokok
ataukah gadji Direktur atau sematjam itu bagi pendjabat dalam perusahaan-perusahaan jang
saja maksud itu, jaitu jang telah diambil alih oleh Pemerintah.
Sekian, Saudara Ketua, hendaknja Pemerintah sudi memperhatikan pertanjaan-
pertanjaan ini dan memberikan djawabannja jang lengkap kepada pertanjaan-pertanjaan
kami ini.
Terima kasih.
Ketua : Saja persilakan Saudara Mardjohan.
T. S. Mardjohan : Saudara Ketua jang terhormat, assalamu’alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Didalam membitjarakan rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang
Darurat No. 2 tahun 1959 tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda (Lembaran
Negara tahun 1959 No. 19), sebagai Undang-undang maka kami dari Fraksi Perti ikut
menjumbangkan pendapat sebagai pembahasan maupun sebagai pertanjaan-pertanjaan
seperlunja.
Saudara Ketua, terlebih dahulu kami mulai mengemukakan :
1 Djika benar demikian dasar Pemerintah, tentang dibitjarakannja rantjangan Undang-
undang ini jaitu, setiap Undang-undang Darurat jang telah njata banjak manfaatnja
ditengah-tengah masjarakat kenegaraan selagi ada kesempatan supaja selekasnja
dibitjarakan dan disahkan oleh Parlemen sebagai Undang-undang, maka dasar jang seperti
itu kami sambut baik dan berikutnja kami iringi dengan terima kasih atas usaha Pemerintah
itu.
2 Prinsip, rantjangan Undang-undang ini kami dari Fraksi Perti, dapat menjetudjui
dengan tudjuan :
a. Setiap warga-negara maupu asing jang berdjasa didalam satu lapangan chusus atau
lainnja, sebagai Negara, pantas memberikan imbangan djasa sebagai penghargaan
maupun dengan memberikan hadiah atau bintang-bintang kehormatan jang selaras
dengan keadaannja teristimewa lagi kepada orang-orang jang mempertahankan
keabadian Negara seperti penerbang tahun 1945 s/d 1949.
115
b. Untuk membuka pintu kepada mereka dilapangan masing-masing berlomba-lomba
mentjapai tingkat jang baik dan bermutu tinggi, sebagai penerbang jang benar-benar
giat dilapangan peralatan Negara bersifat djudjur untuk mempertahankan Negara.
Rapat 51.
c. Memperkuat disiplin dikalangan Angkatan Udara Republik Indonesia sendiri.
Kemudian dari itu, Saudara Ketua, tentang materi rantjangan Undang-undang ini oleh
karena sederhananja menurut kami tidak ada perbedaan pendapat jang prinsipil hanja untuk
kelengkapan pembahasannja kami adjukan beberapa pertanjaan disekitar materi rantjangan
Undang-undang tersebut :
1 Dasar apakah jang dipakai oleh Pemerintah batas waktu tahun 1945 s/d 1949 untuk
diberi Bintang Garuda? Karena keberanian dan ketjakapankah atau karena peloporkah?
2 Berapakah penerbang-penerbang jang telah aktif antara tahun 1945 s/d 1949.
3 Antara tahun 1945 dan 1949 ada berapakah djumlah kapal udara kepunjaan Republik
Indonesia.
4 Dalam pasal 10 ajat b pentjabutan hak atas Bintang Garuda ditjabut apabila jang
menerima, dengan putusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi, dikenakan
hukuman karena sesuatu kedjadian terhadap keamanan Negara atau karena desersi.
Maka dalam pembahasan ajat ini, timbul pertanjaan kami, apakah tjontoh jang
dimaksud karena sesuatu keamanan Negara atau kerana desersi?
5 Ada berapa orangkah warga-negara asing jang melakukan suatu perintah Angkatan
Udara dan kebangsaan apa?
6 Dasar apa rantjangan Undang-undang ini menetapkan pasal 7 tata-tjara pengusulan dan
pemberian Bintang Garuda ditetapkan oleh Menteri Pertahanan apakah pengertian
pasal jang lebih djelas?
Dalam pasal 12 ajat b, Bintang Garuda dianugerahkan djuga setjara anumerta kepada
warga-negara Indonesia bukan anggota Angkatan Udara.
Tjorak apa warga-negara Indonesia jang bukan anggota Angkatan Udara?
7 Penerbang-penerbang jang aktif sesudah tahun 1949 jang mempertahankan keutuhan
Negara dari segala kemungkinan, bagaimana pertimbangan Pemerintah, tidakkah
wadjar pula mereka itu diberi Bintang Garuda? Djika ditindjau disegi alasan tentu
tidak berapa berbeda dengan alasan pemberian Bintang Garuda diantara tahun 1945
dan 1949, jaitu sama-sama sangat berbahaja ditindjau dari sudut militer.
8 Selain penghargaan dengan Bintang Garuda untuk penghargaan penerbang-penerbang
antara tahun 1945 s/d 1949, tidakkah lebih baik lagi mengeluarkan sebuah buku jang
chusus berupa sedjarah kebangunan peralatan Negara diudara dan memuat nama-nama
orang jang telah berdjasa berikut keterangan lain-lain djuga?
116
Saudara Ketua jang terhormat, untuk menghadapi rantjangan Undang-undang jang
sederhana ini, setjara sederhana pula kami mengupasnja, maupun jang bersifat pandangan
dan maupun bersifat pertanjaan, kesemuanja seperti jang kami uraikan diatas, lain tidak
semata-mata hendak memperdjelas persoalannja, dan selandjutnja kami harapkan jang
berupa pertanjaan-pertanjaan supaja Pemerintah akan mendjawab seperlunja, berguna
untuk mejakinkan kami dalam ikut memberikan suara mensahkan rantjangan Undang-
undang jang bermaksud baik ini.
Rapat 51.
Dan terachir kami ulangi sekali lagi tentang rantjangan Undang-undang ini kami dari
Fraksi Perti dapat menjetudjui.
Buat sementara tjukup sedemikian.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua : Terachir saja persilakan Saudara Misbach.
K.H. Misbach : Saudara Ketua jang terhormat, Assalamu’alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Berbitjara mengenai rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat
No. 6 tahun 1958 tentang perubahan dan tambahan mengenai Undang-undang No. 65 tahun
1958 tentang pemberian tanda-tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma sebagai
Undang-undang, maka dapat kami terangkan sebagai berikut :
Pada pertengahan tahun 1958, Parlemen sudah memutuskan Undang-undang tentang
pemberian tanda-tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma.
Rupa-rupanja setelah Undang-undang tersebut berdjalan, terdapatlah beberapa
kekurangannja dan untuk menambah kekurangan tersebut, maka Pemerintah telah
mengeluarkan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1958 jang hanja terdiri dari dua pasal,
ialah sesudah Bab IX diadakan Bab X baru dengan kepala ,,Kekuatan Chusus” jang hanja
terdiri dari satu pasal jang kini kita bitjarakan
Mengingat, bahwa Undang-undangnja sendiri sudah lama kita sahkan, dan kini
merupakan mengatur tjara memberikan Bintang Sakti dan Bintang Darma kepada warga-
negara Indonesia maupun asing, sehingga penghargaan atas djasa-djasa luar biasa jang
disumbangkannja chusus untuk kemadjuan dan pembangunan Angkatan Perang Republik
Indonesia.
Saudara Ketua jang terhormat, kami memahami, bahwa pasal jang berkenaan dengan
kalimat tersebut diatas, memang pada Undang-undang No. 65 tahun 1958 tidak kita dapati,
karenanja, mengingat urgensinja kami dapat menjetudjui rantjangan Undang-undang ini,
untuk didjadikan Undang-undang biasa.
117
Kemudian, Saudara Ketua, dalam membahas rantjangan Undang-undang tentang
penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1958 tentang penggantian Peraturan
tentang Bintang Gerilja sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1949
(Lembaran Negara tahun 1958 No. 154), sebagai Undang-undang, maka frkasi kami dapat
memahami sepenuhnja.
Saudara Ketua, rantjangan Undang-undang ini berpokok pada Peraturan Pemerintah
No. 8 tahun 1949 jang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di Jogjakarta pada
tanggal 22 September 1949. Sesuai dengan namanja, ialah Bintang Gerilja maka dengan
dasar pertama-tama, ialah diberikan kepada mereka putera Indonesia jang terang-terang
berdjasa dalam perang gerilja dalam menghadapi agresi Belanda ke-I dan ke-II.
Menurut hemat kami, perang gerilja menghadapi agresi Belanda baik jang ke-I maupun
jang ke-II disekitar tahun 1945 sampai dengan tahun 1949, banjak sekali tjorak dan
ragamnja, dalam tjara mengatur pembelaan tanah air jang dilakukan oleh rakjat Indonesia,
karena sifat dari pertahanan kita pada waktu itu, adalah pertahanan rakjat setjara total, dan
harus diingat pula, bahwa pada waktu itu, timbullah spontaniteit dari massa untuk
mewudjudkan bermatjam-bermatjam organisasi barisan dan lasjkar-lasjkar jang kesemuanja
ditudjukan kepada ,,lenjapnja pendjadjahan dari tanah air Indonesia”.
Disamping itu pula ada sebahagian rakjat jang tidak termasuk barisan-barisan dan
lasjkar-lasjkar, dan jang tidak mau tuntut-menuntut dan tidak mau menundjukkan djasanja,
tetapi mereka tidak kurang bantuannja dan djasa-djasanja kepada tanah air dan bangsa,
misalja, mereka dapat menundjukkan tempatnja musuh, mereka jang menjerahkan
rumahnja untuk kepentingan markas dan kantor-kantor, dan mereka jang menjerahkan
rumah-rumahnja untuk didjadikan asrama-asrama tentara dan lasjkar, sehingga achirnja
rumah-rumah tersebut serta harta bendanja habis dibakar oleh tentara Belanda.
Saudara Ketua, menurut hemat kami, ketjuali mereka jang berfungsi tentara, barisan
atau lasjkar maka terhadap mereka jang kami sebutkan diatas tadi, perlu djuga diperhatikan
untuk mendapatkan Bintang Gerilja.
Kini organisasi barisan dan kelasjkaran tersebut, sudah lama dibubarkan, jang tinggal
hanja bekas-bekas dan djasa-djasa mereka apabila diakui. Tetapi walaupun demikian
sedjarah nanti pada achirnja akan membuka kembali terhadap mereka jang berdjasa dan
jang tidak.
Saudara Ketua, misalnja pada achir tahun 1949 ada beberapa pemimpin jang
melandjutkan perdjuangan Pemerintah Republik Indonesia, disaat-disaat kekosongan dalam
Pemerintah Republik Indonesia di Jogjakarta, ialah pada waktu P.J.M. Presiden dan Wakil
Presiden serta beberapa Menteri sedang ditawan oleh Belanda dan ditempatkan dipulau
Bangka.
Maka lahirlah ditengah-tengah hutan belukar di Atjeh sebuah proklamasi tentang
berdirinja P.D.R.I. (Pemerintah Darurat Republik Indonesia), maka P.D.R.I. inilah jang
118
melandjutkan perdjuangan gerilja guna mengisi kekosongan pimpinan dalam Pemerintah
Republik Indonesia sampai lahirnja Roem-Royen Statement dan seterusnja.
Saudara Ketua, kiranja akan bidjaksana apabila Pemerintah djuga memberikan Bintang
Gerilja kepada pemimpin-pemimpin P.D.R.I. tersebut.
Saudara Ketua jang terhormat, oleh karena dasar jang terutama dari rantjangan
Undang-undang ini, adalah peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1949, disekitar perang gerilja
dengan aggressor Belanda ke-I dank e-II, djadi sudah berdjalan kurang-lebih 10 tahun,
maka dengan sendirinja kami jakin, bahwa Pemerintah djuga akan memberikan kepada
pedjuang gerilja jang berdjasa dapat melumpuhkan pemberontakan Komunis di Madiun
pada achir tahun 1948; dengan ini kami menjakan kepada Pemerintah sebagai berikut :
1. Hingga sekarang ini sudah berapakah Bintang Gerilja jang diberikan kepada mereka,
Rapat 51.
2. Berapakah jang sudah diberikannja kepada Anggota-anggota Angkatan Perang dan
Polisi Negara?
3. Berapakah jang sudah diberikannja kepada Pamong Pradja dan Pegawai-pegawai sipil
lainnja?
4. Berapakah jang sudah diberikannja kepda rakjat-biasa, misalnja buruh, tani dan lain-
lain.
5. Berdasarkan rantjangan Undang-undang ini pasal 6 jang berbunji :
,,Tata-tjara pengusulan dan pemberian Bintang Gerilja ditetapkan oleh Menteri
Pertahanan”, maka kami mintakan pendjelasan :
Apakah sjarat-sjaratnja untuk mendapatkan Bintang Gerilja, dan siapa atau instansi
mana jang berhak mengusulkannja?
6. Berdasarkan rantjangan Undang-undang ini Bab VI Ketentuan Chusus pasal 11 ingin
pula kami mendapatkan djawaban Pemerintah, apakah sudah ada dari warga-negara
asing terkemuka jang sudah pernah diberikan Bintang Gerilja sebagai penghormatan
oleh Panglima Tertinggi? Kalau sudah berapakah, dan dari warga-negara asing
manakah jang sudah pernah diberikannja.
Demikianlah, Saudara Ketua, terima kasih.
Ketua : Saudara-saudara, selesailah sudah pemandangan umum babak pertama dari
para anggota mengenai 4 rantjangan Undang-undang.
Oleh karena hari ini hari Djum’at tentunja tidak bisa Pemerintah segera mendjawabnja.
Dalam susunan atjara kelandjutan dari pembitjaraan ini telah disediakan pada hari Selasa,
hari Rabu dan hari Djum’at pada minggu jang akan dating.
119
Sekarang saja akan bertanja kepada Pemerintah, pada hari apakah Pemerintah akan
dapat mendjawabnja?
Dr J. Leimena, Wakil Perdana Menteri III, Menteri Pertahanan a.i.: Saudara Ketua,
sebetulnja Pemerintah mau menjelesaikan segala sesuatu ini dalam waktu jang sesingkat-
singkatnja. Tadinja Pemerintah berfikir pagi hari ini djuga sudah dapat menjelesaikannja,
tetapi terbukti bahwa banjak pertanjaan-pertanjaan dan usul-usul dari para anggota Dewan
Perwakilan Rakjat jang djuga harus dibahas dengan seteliti-telitinja agar supaja dapat
memuaskan hati dan djiwa para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat. Oleh
karena itu Pemerintah minta sedikit waktu berhubung djuga dengan hari-hari jang akan
dating ini hari libur. Djadi bagaimana kalau hari Selasa malam sadja, Saudara Ketua?
Ketua : Tidak mungkinkah kalau hari Selasa pagi sadja?
Dr J. Leimena, Wakil Perdana Menteri III, Menteri Pertahanan a.i.: Berhubung
dengan pertanjaan-pertanjaan dari beberapa anggota ada jang memerlukan sedikit
penjelidikan, maka sebaiknja hari Selasa malam sadja.
Rapat 51.
Ketua : Saudara-saudara, sebagaimana Saudara-saudara djuga dapat mendengarkannja
apa jang dikemukakan oleh Pemerintah, bahwa Pemerintah akan memberikan djawabannja
pada hari Selasa malam tanggal 19 Mei 1959, dan memang pada susunan atjara kita, djuga
hal itu tertjantum pula sebagai atjara landjutan.
Saudara-saudara, rapat pada hari ini saja tutup dan atjara ini kita landjutkan pada hari
Selasa malam.
Nanti malam tidak ada rapat.
Dengan ini rapat saja tutup.
Rapat ditutup pada djam 11.55.
____________________________
120
Koreksi dari jang bersangkutan supaja disam- paikan kepada Ur. Risalah D.P.R. dalam waktu 2 X 24 djam
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
RISALAH PERTEMUAN (Belum dikoreksi)
Sidang II.
Hari Selasa, 19 Mei 1959.
(Djam panggilan : 19.30).
Usul resolusi Nj. Soepeni dan kawan-kawan tentang konperensi para Menteri Luar
Negeri di Djenewa (Sid. 1959, P. 419) --- Rantjangan Undang-undang penetapan ,,Undang-
undang Darurat No. 2 tahun 1959 tentang “Bintang Garuda” sebagai Undang-undang (Sid.
1959, P. 416) --- Rantjangan Undang-undang penetapan ,,Undang-undang Darurat No. 6
tahun 1958 tentang perubahan dan tambahan mengenai Undang-undang No. 65 tahun 1958
tentang pemberian tanda-tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma” sebagai
Undang-undang (Sid. 1959, P. 404) --- Rantjangan Undang-undang penetapan ,,Undang-
undang Darurat No. 7 tahun 1958 tentang penggantian peraturan tentang Bintang Gerilja”
sebagai Undang-undang (Sid. 1959, P. 405) --- Rantjangan Undang-undang tentang
penarikan kembali Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 tentang pentjabutan dan
penggantian Undang-undang No. 14 tahun 1953 (Sid. 1959, P. 411).
Ketua : H. Zainal Abidin Ahmad
Sekertaria : Mr. Sumarsono.
Jang hadir 83 anggota :
Anwar Harjono, B. J. Rambitan, H. Zainal Abidin Ahmad, Dr Natiar Hulman
Lumbantobing, T. S. Mardjohan, Ismangoen Poedjowidagdho, H. A. Chamid Widjaja,
Siauw Giok Tjhan, I. J. Kasimo, Winoto Danuasmoro, Rasjid Sutan Radja Emas, Ajip
Muchamad Dzukhri, I. B. P. Manuaba, Soepeno Hadisiswojo, K. H. Masjkur, K. H.
Moch. Dachlan, Soedjono, B. P. H. Poeroebojo, Soedisman, Husein Kartasasmita, Imam
Soetardjo, Nj. Mahmudah Mawardi, Nj. Oemi Sardjono, Hutomo Supardan, Moersid
Idris, Ja’cob Mahmud, M. Caley, S. D. Bili, Murtadji Bisri, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik
Tjoen, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto, Dr R. Soeatmadji, Zainal Arifin
Tanamas, Wasis, Achmad Siddiq, R. K. H. Musta’in, R. Soehardjo alias Bedjo, H. Andi
Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Nj. Ch. Salawati, H. Senduk, Moh. Soleman,
Selamat Ginting, Sahar gelar Sutan Besar, Nja’ Diwan, Nungtjik A. R., V. B. Saka, I G.
G. Subamia, Anuarbek, L. Kape, Abdulmutalib Daeng Talu, Osa Maliki, Muhammad
121
Ahmad, R. Ido Garnida, Asmuni, Uwes Abubakar, Sastra, A. Nunung Kusnadi, S. M.
Thaher, E. Moh. Masjur, Pandoe Kartawigoena, Soelardi, Nj. Sunarjo Mangunpuspito,
R. W. Probosuprodjo, Djadi
Risalah Pertemuan.
Wirosubroto, Josotaruno Ichsan Noer, Soetoko Djojosoebroto, Rs. Wirjosepoetro, R. G.
Doeriat, Soesilo Prawirosoesanto, H. Zain Alhabsji, Nj. Asmah Sjachrunie, Ridwan
Sjachrani, Z. Imban, Soemardi Jatmosoemarto, Nj. Suzanna Hamdani, Silas Papare, Tan
Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Lie Po Yoe, Ang Tjiang Liat.
Wakil Pemerintah : 1. Dr J. Leimena, Wakil Perdana Menteri III;
2. A. M. Hanafi, Menteri Negara.
Ketua : Saudara-saudara, pertemuan saja buka.
Sampai saat ini sesudah kita menunggu 1 ½ djam lamanja, baru 83 orang anggota jang
menanda-tangani daftar hadir. Padahal sekurang-kurangnja mesti hadir 135 orang anggota.
Djadi masih perlu menunggu 51 orang anggota lagi.
Tata-tertib kita pasal 63 sudah terpenuhi, jang berbunji sebagai berikut :
1. Sebelum menghadiri rapat, setiap anggota menanda-tangani daftar hadir.
2. Apabila daftar hadir telah ditanda-tangani oleh lebih dari separuh djumlah anggota
sidang, maka Ketua membuka rapat.
3. Daftar hadir jang dimaksudkan dalam ajat (1) diletakkan diatas medja Sekertaris untuk
ditanda-tangani oleh anggota-anggota jang datang kemudian”.
Ajat ini jang belum dipenuhi oleh pasal 64 ajat (1) berbunji sebagai berikut:
,,(1) Djikalau setengah djam sesudah waktu jang ditetapkan untuk pembukaan
rapat djumlah anggota jang diperlukan belum djuga hadir, maka Ketua membuka
pertemuan dan menjuruh membatja nama-nama anggota jang hadir. Ia dapat
mengumumkan surat-surat jang masuk”.
Pasal 64 itu mengatakan ½ djam; kita malahan sudah melampauinja sampai 1 ½ djam.
Disuruhnja Ketua membuka pertemuan; pertemuan sudah saja buka, tinggal lagi
membatjakan nama-nama anggota.
Tetapi sekiranja Saudara-saudara menganggap tidak perlu, saja rasa tidak akan
membatjakan nama-nama anggota-anggota itu.
Memang Peraturan Tata-tertib menjuruh membatjakan nama-nama anggota itu, tetapi
pada waktu jang achir-achir ini pernah kita mengalami jang demikian ini, djuga nama-nama
anggota itu tidak dibatjakan, tetapi kalau kita mau kembali kepada Tata-tertib, boleh djuga
saja akan batjakan nanti, Saudara-saudara.
Baiklah soal ini kita tinggalkan sadja, soal membatjakan nama-nama itu, tetapi jang
penting adalah dua hal jang akan kita bitjarakan: pertama, soal resolusi sebagaimana sudah
122
saja beritahukan tadi pagi, dan jang kedua, beberapa rantjangan Undang-undang dari
Kementerian Pertahanan.
Oleh karena malam ini kedua hal itu tidak dapat dibitjarakan, baiklah kita mentjarikan
hari jang lain. Kalau menurut Tata-tertib kita pasal 64 ajat (2), itu terserah kepada Ketua,
tetapi lebih dahulu saja minta bagaimana pendapatnja Pemerintah mengenai hal ini. Saja
persilakan.
Risalah Pertemuan.
Dr J. Leimena, Wakil Perdana Menteri III, Menteri Pertahanan a.i.: Saudara Ketua
jang terhormat, sajang sekali rapat Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat pada mala
mini tidak dapat dilangsungkan. Pemerintah sudah siap-siap untuk bersama-sama dengan
para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini menjelesaikan tugas pada mala
mini.
Kalau Saudara Ketua bertanja kepada Pemerintah, berhubung dengan Peraturan Tata-
tertib Dewan Perwakilan Rakjat, apabila rapat pada hari ini tidak dapat dilangsungkan
untuk membitjarakan soal-soal jang mendjadi atjara pada mala mini, Saudara Ketua, saja
minta sedikit pertimbangan dari Saudara Ketua dan anggota-anggota Dewan Perwakilan
Rakjat bahwa Pemerintah didalam hari-hari ini sangat sibuk. Maklumlah, Pemerintah harus
berhadapan, baik dengan Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat, maupun dengan
Konstituante. Maka dari itu saja usulkan dan saja harapkan dengan sangat supaja
pembitjaraan kita mengenai rantjangan Undang-undang dan soal-soal lain pada malam hari
ini diundurkan sampai besok malam.
Sekian.
Ketua : Saja ingin memberikan saran kepada Pemerintah, apabila Pemerintah memilih
malam hari, apakah tidak terantjam lagi dengan hal seperti terdjadi sekarang ini! Djika
Pemerintah umpamanja mempunjai waktu siang, saja rasa lebih baik atjara itu dibahas pada
siang hari supaja kita tidak lagi terantjam keadaan seperti sekarang ini, atau bagaiman kalau
kita ambil misalnja hari Senin tanggal 25 Mei 1959 siang. Tetapi kalau Saudara-saudara
pimpinan fraksi dapat mendjaminnja besok malam, bisa djuga. Djadi untuk ini masing-
masing fraksi bisa memberikan djaminan supaja besok malam quorum tertjapai.
Bagaimana Saudara Menteri, kalau umpamanja hari Senin tanggal 25 Mei 1959 pagi
sadja?
Dr J. Leimena, Wakil Perdana Menteri III, Menteri Pertahanan a.i.: Hari Senin tidak
bisa.
123
Ketua : Senin tidak bisa, djadi kalau begitu saja minta kerelaan Saudara-saudara
pimpinan fraksi untuk mengerahkan anggota-anggotannja supaja besok malam dapat
memenuhi tugasnja masing-masing. Djuga mengenai usul resolusi Nj. Soepeni dan kawan-
kawan, akan dilangsungkan pembitjaraanja besok pagi atau malam?
Dr J. Leimena, Wakil Perdana Menteri III, Menteri Pertahanan a.i.: Malam
Ketua : Saudara-saudara, oleh karena jang mewakili Pemerintah, dalam hal ini djuga
Saudara Leimena, maka semua atjara ini diadakan besok malam. Djadi kepada pihak
pengusul resolusi saja sampaikan, oleh karena jang mewakili hal ini djuga Saudara
Risalah Pertemuan.
Leimena, sedangkan paginja Saudara Leimena tidak bisa, maka usul resolusi itu djuga
dibitjarakan besok malam.
Atjara buat besok pagi ialah landjutan atjara tadi pagi ditambah dengan
atjaranmengenai rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 4
tahun 1951 untuk mengubah dan menambah peraturan mengenai idjin masuk bangsa asing,
sebagai Undang-undang (Sid. 1958, P. 341).
Sekianlah, Saudara-saudara, dengan perasaan jang sangat berat oleh karena keadaan
jang demikian ini, maka pertemuan ini saja tutup.
Pertemuan ditutup pada djam 21.14
____________________
124
DJAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM PARA ANGGOTA D.P.R.
PADA TANGGAL 15 MEI 1959 MENGENAI :
1. R.U.U. TENTANG PENETAPAN U.U. DARURAT NO. 2 TAHUN 1959
TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 19), SEBAGAI UNDANG-
UNDANG ;
2. R.U.U. TENTANG PENETAPAN U.U. DARURAT NO. 6 TAHUN 1958
TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN MENGENAI UNDANG-UNDANG
NO. 65 TAHUN 1958 TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN
BINTANG SAKTI DAN BINTANG DARMA (LEMBARAN NEGARA TAHUN
1958 NO. 116), SEBAGAI UNDANG-UNDANG ;
3. R.U.U. TENTANG PENETAPAN U.U. DARURAT NO. 7 TAHUN 1958
TENTANG PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILJA
SEBAGAI TERMAKTUB DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN
1949 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO. 154), SEBAGAI UNDANG-
UNDANG ;
4. R.U.U. TENTANG PENARIKAN KEMBALI U.U. DARURAT NO. 13 TAHUN
1955 TENTANG PENTJABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG
NO. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NO. 38).
Saudara Ketua Jth.,
Sebelum Pemerintah mendjawab pertanjaan2 dan andjuran2 jang diadjukan oleh
anggota2 D.P.R. jth. dalam pemandangan umum mengenai 4 (empat) matjam R.U.U.
tersebut tadi, Pemerintah ingin menjampaikan terima kasihnja kepada para anggota jth. jang
semuanja pada prinsipnja dapat menjetudjui R.U.U. jang diadjukan oleh Pemerintah itu.
Selandjutnja Pemerintah berharap, seperti diadjukan oleh beberapa anggota jth. supaja
materi R.U.U. ini dapat diselesaikan dalam satu babak sadja.
Sekarang Pemerintah akan memberikan djawaban atas pertanjaan2 dan andjuran2
jang dikemukakan oleh anggota2 jth. Saudara2 : ABDUL RASJID FAQIH, SELAMAT
GINTING, SOEPARDI, Ch. SALAWATI DAUD, E.M. MANSJUR, AJIP MUHAMAD
DZUKHRI, SUKATNO, MARDJOHAN DAN MISBACH.
Atas pertanjaan anggota jth. Sdr. ABDUL RASJID FAQIH dan Sdr. MARDJOHAN
tentang dasar apakah jang dipakai Pemerintah untuk menetapkan djangka waktu antara
tahun 1945 sampai dengan achir 1949 guna pemberian Bintang Garuda, dapat Pemerintah
mendjawabnja, bahwa pertanjaan itu telah didjelaskan dalam pendjelasan Pemerintah jaitu
bahwa dalam masa2 tahun perdjuangan antara 1945 dan 1949 tugas penerbangan dilakukan
dalam keadaan jang sangat berbahaja, sehingga mereka itu dapat kita anggap sebagai
125
pelopor/pionier penerbangan Republik Indonesia. Dan dapat ditambahkan bahwa dalam
pengertian pelopor itu sedikit banjak terdapat unsur keberanian.
Selandjutnjaditanjakannja pula, apakah sebabnja Undang-undang Darurat tentang
pemberian Bintang Garuda itu baru dikeluarkan pada tahun 1959, sedang dasar dari
pemberian bintang itu adalah antaratahun 1945 dengan tahun 1949, Sdr. Ketua, pertanjaan
ini adalah benar, tetapi baiklah dikemukakan djuga bahwa dalam banjak hal penghargaan
terhadap sesuatu djasa baru direalisir setelah lewatnja beberapa waktu sesudah djasa2
tersebut disumbangkan.
Untuk mendjawab pertanjaan anggota2 jth. Sdr. ABDUL RASJID FAQIH, Sdr. Nj.
SALAWATI DAUD, Sdr. MUHAMAD DZUKHRI, dan Sdr. MARDJOHAN
mengenai djumlah2 anggota A.U.R.I., warga Negara bukan militer dan orang asing jang
dipertimbangkan untuk mendapat Bintang Garuda dan berapa dari djumlah2 tersebut jang
tidak akan mendapatnja mengingat alasan2 tersebut dalam pasal 10 a-b-c-d, sebagai jang
ditanjakan oleh anggota jth. Sdr. ABDUL RASJID FAQIH djuga, dapatlah diberikan
keterangan sebagai berikut.
Selain daripada 16 (enambelas) orang jang setjara anumerta telah diberikan Bintang
Garuda, masih dapat dipertimbangkan untuk pemberian Bintang Garuda djumlah 70 (tudjuh
puluh) orang terdiri dari penerbang navigator2, radiotelegrafisten dan flight mechanics.
Dalam djumlah 70 (tudjuh puluh) tersebut terdapat sebagian jang pada saat ini masih actief
dalam dinas tentara dan sebagian lagi jang telah meninggalkan dinas Angkatan Udara
Republik Indonesia. Disamping itu terdapat pula + 10 warga Negara biasa jang bukan
anggota A.U.R.I. dan beberapa warga Negara asing jang pada waktu itu sangat berdjasa dan
dapat dipertimbangkan untuk diberikan Bintang Garuda. Adapun djumlah orang jang
diberhentikan karena salah satu alasan tersebut dalam pasal 10 a-b-c-d, sepandjang jang
kami ketahui adalah 1 (satu) orang sadja, jaitu Major MUHARTO karena terlibat dalam
pemberontakan P.R.R.I.
Selandjutnja, Pemerintah sependapat dengan anggota jth. Sdr. MUHAMAD
DZUKHRI bahwa jang telah menjeleweng tidak lajak deberi Bintang Garuda.
Saudara Ketua jth.,
Mengenai saran anggota jth, Sdr. ABDUL RASJID FAQIH tentang penambahan
tenaga guru supaja guru2 itu djangan terlalu di-exploiteen dan selandjutnja untuk
memperhatikan nasib para penerbang kita, Pemerintah menjatakan kesediannja untuk
memperhatikannja. Perlu didjelaskan, bahwa kekurangan akan tenaga guru/instructeur itu
pada waktu achir2 ini disebabkan karena beberapa tenaga guru harus mendjalankan tugas
operasionil. Tetapi dapat diterangkan disini djuga bahwa pada waktu sekarang mereka telah
kembali mendjalankan tugasnja semula.
126
Pertanjaan anggota jth. Sdr. SELAMAT GINTING mengenai alasan2 jang
menjebabkan didaruratkannja Undang-undang pemberian Bintang Garuda, kiranja
Pemerintah telah memberikan pendjelasannja.
Mengenai pertanjaan tentang apakah sebabnja diadakan Bintang-chusus, chusus
untuk menghargai djasa2 dalam penerbangan sedangkan telah tersedia Bintang Sakti dan
Bintang Darma untuk penghargaan djasa2 dalam bidang kemiliteran, dan apakah hal jang
demikian itu tidak akan mengakibatkan diadakannja pengchususan djuga terhadap djasa2
dilingkungan AD, AL dan Kepolisian, Pemerintah telah mendjelaskan tentang kebutuhan
untuk menilai djasa jang chusus dengan tanda djasa jang chusus pula, jang dalam hal ini
tidak dapat dipenuhi dengan pemberian Bintang Sakti dan Bintang Darma.
Memang dikandung maksud oleh Pemerintah untuk djuga mengadakan penghargaan
chusus bagi tugas jang bersifat specifiek AD, AL dan Polisi.
Tentang pertanjaan anggota jth. Sdr. SELAMAT GINTING, mengapa Bintang
Garuda hanja diberikan kepada mereka jang mendjalankan tugas diudara sadja dan tidak
kepada grond-personeel Angkatan Udara, dapat dikemukakan bahwa tugas grond-personeel
itu tidak termasuk djasa-chusus sebagai jang dimaksud oleh Pemerintah dengan pemberian
Bintang Garuda itu. Dalam pada itu Pemerintah tidak akan melupakan grond-personeel
Angkatan Udara jang berdjasa dengan pemberian penghargaan jang lain sifatnja daripada
penghargaan chusus atas djasa2 penerbangan tadi.
Dengan demikian maka usul/saran anggota jth. Sdr. SOEPARDI, telah terdjawab.
Selandjutnja segaris dengan jang dikemukakan oleh anggota jth. Sdr. SOEPARDI
agar djuga dipikirkan kepada djasa2 mereka jang tidak termasuk angkatan bersendjata,
Pemerintah sedang merantjangkan peraturan tentang penghargaan djasa2 jang dilakukan
oleh warga Negara umumnja, baik djasa-djasa dimasa jang dating maupun dari waktu2 jang
lampau.
Oleh anggota2 jth. Sdr. SOEPARDI dan Sdr. Nj. SALAWATI DAUD diadjukan
usul/saran pula, agar Pemerintah disamping memberikan penghargaan tanda djasa djuga
memberikan hadiah berupa uang sekaligus dan kenaikan pangkat. Sdr. Ketua jth. ,
Pemerintah dapat mengerti saran ini tetapi dalam hal pemberian Bintang Garuda
Pemerintah menitik-beratkan kepada tanda penghargaan atas sesuatu djasa.
Sdr. Ketua jth. ,
Atas pertanjaan anggota jth. Sdr. CH. SALAWATI DAUD apakah kepada orang
jang telah mendapat Bintang Garuda masih dapat diberikan Bintang Darma atau Bintang
Sakti, dapat didjelaskan, bahwa hal jang demikian itu mungkin.
Mengenai pertanjaan anggota jth. Sdr. AJIP MUHAMAD DZUKHRI tentang
pendirian suatu Akademi Penerbangan didalam negeri, baik untuk kebutuhan Penerbangan
Sipil maupun Militer, dapatlah dikemukakan, bahwa di Tjitjurug telah berdiri sekolah jang
127
mendidik tjalon2 penerbanh untuk Penerbangan Sipil. Berbitjara tentang akademi
Penerbangan Militer dapat diterangkan, bahwa sekarang sedang dipersiapkan pemindahan
sekolah Penerbangan Militer di Kalidjati ke Jogjakarta. Dikandung maksud bahwa Sekolah
Penerbangan Militer tersebut akan didjelmakan mendjadi Akademi Penerbangan Militer.
Sedang tenaga2 pelatih2nja – Guru2/Instructeurs – pada dewasa sekarang tengah mendapat
latihan2 diluar negeri.
Mengenai pertanjaan anggota jth. Sdr. MARDJOHAN tentang penghargaan terhadap
djasa2 para penerbang pada waktu sesudah tahun 1949 dalam mempertahankan keutuhan
Negara, dapat didjawab, bahwa dalam hal ini Pemerintah sedang merentjanakan tanda
penghargaan tersendiri. Demikian pula tentang saran Sdr. MARDJOHAN mengenai
pembukuan sedjarah penerbangan, dapat diterangkan disini, bahwa usaha termaksud sedang
dikerdjakan. Dan dapat dinjatakan pula bahwa usaha itu tidak hanja mengenai sedjarah
dibidang penerbangan, tetapi djuga meliputi sedjarah A.P.R.I. seluruhnja.
Saudara Ketua jth. ,
Selandjutnja mengenai saran/usul anggota jth. Sdr. SELAMAT GINTING supaja
diadakan suatu undang2 jang serba lengkap mengenai pengchususan penghargaan djasa2
dilingkungan angkatan2 dan kepolisian, dapat ditegaskan disini bahwa Pemerintah sedang
berusaha kearah itu.
Mengenai keraguan, pernjataan dan lain sebagainja jang dikemukakan oleh anggota2
jth. Sdr. SOEPARDI dan Sdr. Nj. Ch. SALAWATI DAUD sekitar pemberian Bintang
Garuda kepada mereka jang sudah meninggalkan ketentaraan sedjak tahun 1950, dapat
diterangkan bahwa mereka itu tidak diketjualikan asalkan memenuhi sjarat2 jang telah
ditentukan.
Tentang kedudukan Bintang Garuda dalam urutan tingkatan tanda2 penghargaan,
sebagai jang dinjatakan oleh anggota jth. Sdr. Nj. Ch. SALAWATI DAUD, Pemerintah
dapat mengemukakan disini bahwa hal tersebut masih akan ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah dan menurut pandangan Pemerintah pada dewasa sekarang kedudukannja
adalah dibawah Bintang Sakti dan Bintang Darma.
Saudara Ketua jth. ,
Pertanjaan anggota2 jth. Sdr. SELAMAT GINTING, Sdr. MUHAMAD DZUKHRI
dan Sdr. MISBACH tentang djumlah Bintang Gerilja jang telah diberikan, dapat
diterangkan bahwa pemberian bintang2 itu didasarkan atas ketentuan2 dalam Peraturan
Pemerintah No. 8/1949. Dengan terus terang Pemerintah menjatakan disini, bahwa
berhubung dengan ketentuan2 jang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No 8 tahun
1949 tentang Bintang Gerilja dimana pemberian bintang tersebut selain daripada dilakukan
oleh Persiden/Panglima Besar djuga oleh Panglima Territorium Djawa dan Sumatera dan
128
Panglima2 Divisie/Gubernur Militer, maka agak sukar untuk memperoleh bahan keterangan
dalam waktu jang singkat, kepada siapa Bintang Gerilja itu telah diberikan. Djuga karena
itu Pemerintah dengan R.U.U. ini bermaksud menormalisir tjara2 pemberian Bintang
Gerilja. Sekarang sedang diusahakan untuk mengetahui kepada siapa Bintang Gerilja itu
telah diberikan.
Mengenai pertanjaan anggota jth. Sdr. SELAMAT GINTING tentang pemberian
Bintang Gerilja kepada warga Negara asing jang didasarkan atas djasa2nja terhadap
negaranja sendiri, dapatlah didjelaskan disini bahwa hal ini dilaksanakan terhadap warga
Negara asing jang negaranja bersahabat dengan Negara kita. Djasa2 orang asing untuk
perdjuangan negaranja merupakan inspirasi bagi perdjuangan kita. Hal ini telah disinggung
oleh anggota jth. Sdr. SOEPARDI dalam pemandangannja.
Djasa2 orang2 asing jang pada waktu perdjuangan kemerdekaan membantu kita
dalam menghadapi musuh Republik Indonesia, dapat pula dihargai. Karena itu Pemerintah
dalam hal ini menjetudjui untuk memperluas perumusan jang terdapat dalam pasal 11
Undang-undang ini sehingga kepada mereka pun dapat diberikan Bintang Gerilja. Dengan
demikian rumus pasal 11 jang bersangkutan diusulkan mendjadi : “Dengan menjimpang
dari ketentuan2 diatas, Presiden/Panglima Tertinggi dapat menberikan anugerah Bintang
Gerilja kepada Warga Negara Asing terkemuka sebagai penghormatan Republik Indonesia
atas djasa-djasanja untuk perdjuangan negaranja masing2, atau kepada warga Negara asing
atas djasa-djasanja untuk perdjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia”.
Mengenai saran anggota jth. Sdr. SOEPARDI supaja Pemerintah menindjau kembali
rumus dalam formulier 2a, pada dasarnja Pemerintah dapat menjetudjuinja. Dengan
demikian perkatan “memperdjuangkan” dalam lampiran 2a diganti dengan kata
“perdjuangan”. Sedang mengenai saran lainnja, jaitu untuk mengadakan perumusan tentang
djasa jang bersangkutan dalam piagam 2b setjara “standard”, dianggap oleh Pemerintah
sebagai kurang tepat karena akan terlalu mengikat.
Harapan anggota jth. Sdr. Ch. SALAWATI DAUD agar dalam pelaksanaan
pemberian Bintang Gerilja chususnja dan dalam tjara pengusulan pada umumnja
dipergunakan tata tjara jang mendjamin pemberian bintang itu setepat-tepatnja, jaitu kepada
jang berhak menerimanja, adalah sesuai dengan maksud Pemerintah.
Saudara Ketua jth. ,
Memperhatikan saran anggota jth. Sdr. AJIP MUHAMAD DZUKHRI untuk
mengadakan kerdja-sama dengan Kementerian Urusan Veteran dalam hal screening dsb.
Dalam rangka pemberian Bintang Gerilja, dapat ditegaskan, bahwa hal itu adalah sesuai
dengan kebidjaksanaan Pemerintah. Tak ada keberatan sesuatupun bahkan baik sekali
untuk djuga menggunakan bahan2 jang dapat diperoleh dari organisasi2 sedaerah.
129
Tentang saran anggota jth. Sdr. MISBACH untuk memberikan djuga Bintang
Gerilja kepada mereka jang tidak tergolong tentara, barisan atau lascar, dapatlah
dikemukakan bahwa Pemerintah tidak mengadakan diskriminasi dalam hal pemberian
Bintang Gerilja, asalkan sjarat2 jang telah ditetapkan untuk itu dapat dipenuhi.
Mengenai pertanjaan, apakah sudah ada warga Negara asing terkemuka jang pernah
diberikan Bintang Gerilja sebagai penghormatan dan dari Negara asing mana, ingin
Pemerintah menjebut 2 nama, jaitu P.J.M. Presiden Marsekal JOSIP BROZ TITO dari
Jugoslavia dan P.J.M. Presiden HO CHIE MIN dari Vietminh.
Saudara Ketua jth. ,
Mendjawab anggota jth. Sdr. SELAMAT GINTING tentang penjimpangan dari
prosedur jang berlaku umum dalam hal pemberian Bintang Darma terutama kepada warga
Negara bukan militer, Pemerintah mengakui bahwa dalam prosedur pemberian Bintang
Darma kepada warga Negara Indonesia bukan militer dapat diperlakukan prosedur biasa.
Berhubung dengan itu maka Pemerintah dapat menerima usul perubahan sesuai dengan
jang diuraikan diatas itu. Dan berhubung dengan pendapat anggota jth. Sdr. SELAMAT
GINTING bahwa untuk prosedur pemberian Bintang Darma kepada orang asing perkataan
“dengan pertimbangan G.K.S.” adalah berkelebihan karena dianggapnja sudah termasuk
routine kerdja, Pemerintah ingin mengemukakan sebagai pendapatnja bahwa tidak ada
buruknja untuk mempertahankan perkataan2 tersebut dalam undang2 agar tetap ada
kepastian dan keharusan bahwa dalam soal pemberian Bintang itu kepada warga Negara
asing didengar pertimbangan Gabungan Kepala2 Staf.
Dengan demikian maka perlu diadakan beberapa perubahan didalam R.U.U. ini.
Saudara Ketua jth.
Mengenai saran anggota jth. Sdr. SELAMAT GINTING untuk memungkinkan
pemberian Bintang Darma setjara anumerta, Pemerintah tidak melihat alasan untuk
menolaknja. Hal ini akan dimasukkan pula dalam R.U.U. jang bersangkutan.
Tentang interpretasi anggota jth. Sdr. SOEPARDI mengenai arti “berdjasa untuk
kemadjuan Angkatan Perang” Pemerintah dapat menerangkan disini, bahwa interpretasi
anggota jth. Sdr. SOEPARDI segaris dengan tafsiran Pemerintah. Menurut pendapat
Pemerintah hal2 jang berhubungan dengan tafsiran itu diserahkan kepada Dewan
Pertimbangan Tanda2 Bintang Kehormatan Angkatan Perang, G.K.S. dan Menteri
Pertahanan.
Mengenai Dewan Pertimbangan tersebut dapat dikemukakan, bahwa Dewan itu telah
dibentuk dan sementara angota2nja terdiri dari anggota AD, AL, dan AU.
Berhubung dengan pertanjaan anggota jth. Sdr. AJIP MUHAMAD DZUKHRI,
sekitar norma2 pemberian Bintang Darma kepada warga Negara asing, Pemerintah
130
berpendapat bahwa sjarat2 jang ditjantumkan dalam Undang-undang itu sudah merupakan
dasar jang tjukup untuk pemberian tersebut.
Tentang pertanjaan apakah Bintang Sakti tidak dapat diberikan djuga kepada warga
Negara asing, dapat didjawab, bahwa Pemerintah bermaksud untuk hanja memberikannja
kepada pahlawan2 nasional.
Mengenai djumlah Bintang Darma jang sudah diberikan, dapat diterangkan bahwa
hingga sekarang berdjumlah 5 (lima) buah. Jaitu kepada Presiden/Panglima Tertinggi,
Perdana Menteri dan kepada ketiga Kepala Staf Angkatan.
Saudara Ketua jth. ,
Tiba saatnja sekarang untuk memberikan pendjelasan RUU tentang penarikan
kembali UUD No. 13 tahun 1955 tentang Pentjabutan dan Penggantian UU No. 14 tahun
1953.
Mengenai pertanjaan2 anggota jth. Sdr. SOEPARDI jth. apakah dalam masa
peralihan tidak akan timbul kesulitan2 teknis, dapatlah didjelasakan disini bahwa hal jang
demikian tidak perlu dichawatirkan karena para bekas TNI jang mendapat perlakuan UUD
No. 13 tahun 1955 itu sekarang sudah tidak ada lagi. Saran2 untuk menjesuaikan rentjana
peremadjaan dengan UU Militer Sukarela adalah sedjalan denagn maksud Pemerintah.
Mengenai penindjauan UU Pertahanan dapat dikemukakan disini bahwa hal jang demikian
memang mendjadi pemikiran serieus Pemerintah.
Mendjawab pertanjaan2 anggota jth. Sdr. SOEKATNO jth. Pemerintah ingin sedikit
memberikan pendjelasan sekitar akibat UU Militer Sukarela. Dengan keluarnja UU Militer
Sukarela ini maka sebagian dari peraturan2 militer sebelumnja, chususnja jang
berhubungan dengan keanggotaan Angkatan Perang, mendjadi tidak berlaku lagi, antara
lain UUDar No. 13 tahun 1955. Soal2 jang mengenai kedudukan hak dan kewadjiban
militer sukarela, termasuk djuga djaminan social setelah mereka berhenti dari dinas militer,
pada dasarnja perlu diatur setjara lain. Mereka jang memenuhi sjarat2 tertentu diberikan
pension atau onderstand, sedangkan mereka jang tidak memenuhi sjarat-sjarat tersebut akan
diberikan tundjangan selama waktu tertentu untuk memungkinkan mereka memasuki
masjarakat sebagai warganegara jang terhormat dan berguna; pada umumnja diusahakan
agar mereka jang akan diberhentikan sebelum dikembalikan kemasjarakat ditempatkan
terlebih dahulu dalam djawatan2 teknis untuk memungkinkan mereka memperoleh suatu
pengalaman dan ketjakapan sekedarnja jang dapat mereka gunakan setelah kembali
kemasjarakat.
Dalam hubungan ini perlu pula diketahui bahwa bagian terbesar dari Angkatan Perang kita,
jaitu + 70 – 80%, berasal dari TNI (1945 – 1949), dan mereka ini berhak mendapatkan
perlakuan sebagai veteran pedjuang kemerdekaan Indonesia. Disamping usaha2 tsb diatas
masih pula dilandjutkan penjelenggaraan objek2 CTN dan BPBAT jang sekarang ini
131
berlangsung dibawah pimpinan Kepala Staf Angkatan Darat. Djuga telah timbul usaha2
partikulir berbentuk koperasi dlsb dan para bekas anggota Angkatan Perang, usaha2 mana
pada tingkat pertama ini baru dapat sekedar memberikan bantuan2 sosial kepada
anggotanja. Dalam hubungan ini perlu disebut usaha jang didjalankan oleh jajasan2.
Usaha2 tersebut kebanjakan didirikan atas inisiatif daerah2, dan dalam pada itu Pemerintah
berusaha untuk selalu mengawasi dan memberikan tuntunan sekedarnja sehingga sedapat
mungkin ditjegah timbulnja hal2 jang tidak diinginkan. Selandjutnja dapat disebut usaha
penempatan.....
usaha penempatan perwira2 diperusahaan jang diambil alih.
usaha ini sedikit banjak membantu Pemerintah dalam penjaluran bekas antara ke
masjarakat.
Mengenai para perwira jang ditugaskan diperusahaan jang diambil alih, dapatlah
diterangkan bahwa mereka itu pada fase sekarang adalah tugas pengawas dalam
perusahaan2 tersebut dan menerima gadji penuh sebagai militer biasa ditambahkan
honorarium. Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa mereka dalam waktu singkat akan
dipekerdjakan sepenuhnja sebagai non-militer dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan
pada saat itu mereka akan diberhentikan dari dinas tentara.
Saran2 anggota jth. Sdr. SOEKATNO mengenai peremadjaan dilingkungan Angkatan
Perang adalah sesuai dengan kebidjaksanaan Pemerintah dan Pemerintah pula dalam hal ini
selalu waspada terhadap kemungkinan timbulnja gedjala2 jang disignalir oleh anggota jth.
Sdr. SOEKATNO.
Sdr Ketua jth.
Dengan demikian kiranja terdjawablah pertanjaan2 dan saran2 anggota2 D.P.R. jth.
Sebagai kesimpulan dapat dinjatakan bahwa mengenai keempat rantjangan Undang2
jang diadjukan kepada D.P.R. jth. diadakan perubahan/tambahan, jaitu
1. Dalam R.U.U mengenai Bintang Garuda diadakan perubahan dalam pasal 2 ajat 1
(dibawah pasal I) seperti jang telah dikemukakan oleh Pemerintah dalam
pendjelasannja pada hari Djum’at tanggal 15 Mei 1959 ;
2. Dalam R.U.U. jang mengenai Bintang Darma, diusulkan oleh Pemerintah 2 (dua) pasal
baru :
satu , mengenai penambahan pasal 7a (baru) dalam Undang2 No. 65 tahun 1958, jang
berbunji sebagai berikut :
“Bintang Darma dianugerahkan djuga kepada warga-negara Indonesia
“bukan anggota Angkatan Perang, sebagai penghargaan atas djasa-
“djasa jang disumbangkannja chusus untuk kemadjuan dan pembangu-
“nan Angkatan Perang Republik Indonesia.”
132
jang lain, mengenai penambahan pasal 8a (baru) dalam Undang2 No. 65 tahun 1958,
jang berbunji sebagai berikut :
“Kepada mereka jang menurut ketentuan dalam pasal 7 dan 7a ber-
“hak menerima Bintang Darma dan jang meninggal dunia sebelum
“bintang itu dianugerahkan kepadanja, diberikan anugerah termak-
“sud setjara anumerta.”
Selandjutnja diadakan perubahan dalam pasal 1 lama (dibawah pasal I) dengan
menghapuskan perkataan “Indonesia maupun” dari rangkaian perkataan “kepada warga-
negara Indonesia maupun asing”. Dengan demikian pasal 1 lama semata-mata mengenai
warga-negara asing.
Dengan demikian maka diadakan numbering baru dalam teks R.U.U. jang mengenai
Bintang Darma itu.
3. Dalam R.U.U. jang mengenai Bintang Gerilja diadakan tambahan bagian kalimat jang
menjambung pasal 11 jang bersangkutan dengan perkataan
“atau kepada warga-negara asing atas djasa-djasanja un-
“tuk perdjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.”
Selandjutnja perkataan “memperdjuangkan gerilja” dalam lampiran IIA dirobah
sehingga mendjadi “perdjuangan gerilja”.
Sdr. Ketua jth.
Untuk djelasnja kami kutip dari Nota Perubahan jang akan disampaikan pula kepada
D.P.R. jth. sebagai berikut :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Sekian dan terima kasih.-
133
NOTA PERUBAHAN
Mengenai
1. RUU tentang pemberian tanda kehormatan BINTANG GARUDA ;
2. RUU tentang Penetapan UUDarurat No. 6 tahun1958 tentang perubahan dan tambahan
UU No. 65 tahun 1958 tentang pemberian
tanda-tanda kehormatan BINTANG SAKTI dan BINTANG DARMA (L.N.
tahun 1958 No. 153), sebagai Undang-undang ;
3. RUU tentang BINTANG GERILJA.
---------------------
ad I : 1. Dalam kalimat pertama dari Pasal I kata “ , jang “ sebelum perkataan “berbunji
sebagai berikut” dihapuskan dan diganti dengan perkataan “dengan
perubahan-perubahan sehingga”.
2. Dalam pasal 2 ajat 1 (dibawah Pasal I) diadakan perubahan/tambahan sebagai
berikut :
Pertama : Tanda “ ; “ jang terdapat diantara perkataan “garis tengah 48
milimeter” dan perkataan “Lapisan pertama” dihapuskan dan
diganti dengan tanda/huruf “ : a. “.
Kedua : Sebelum perkataan “lapisan kedua” disisipkan huruf/tanda “ b. “.
kedua”, dihapuskan.
Keempat : Sebelum perkatan “lapisan ketiga” disisipkan huruf/tanda “ c. “.
Kelima : Perkataan “seekor burung garuda jang menebarkan sajapnja
selebar-lebarnja” diganti mendjadi perkataan “seekor burung
garuda jang menegakkan sajapnja setinggi-tingginja”.
ad. II : 1. Dalam kalimat pertama dari pasal I kata “ , jang “ sebelum perkataan “berbunji
sebagai berikut” dihapuskan dan diganti dengan perkatan “dengan perubahan-
perubahan sehingga”.
2. Dibawah Pasal I diadakan pasal 1 baru jang berbunji sebagai berikut :
Pasal 1.
Dalam BAB III sesudah pasal 7 diadakan pasal baru, jaitu pasal 7 a jang
berbunji sebagai berikut :
Bintang Darma dianugerahkan djuga kepada warga-negara Indonesia
bukan anggota Angkatan Perang, sebagai penghargaan atas djasa-djasa luar
biasa jang disumbangkannja chusus untuk kemadjuan dan pembangunan
Angkatan Perang republic Indonesia.
3. Dibawah Pasal I djuga diadakan pasal 2 baru jang berbunji sebagai berikut :
134
Pasal 2.
Dalam BAB III sesudah pasal 8 diadakan pasal baru jaitu pasal 8 a jang
berbunji sebagai berikut :
Kepada mereka jang menurut ketentuan dalam pasal 7 dan 7a berhak
menerima Bintang Darma dan jang meninggal dunia sebelum bintang itu
dianugerahkan kepadanja, diberikan anugerah termaksud setjara anumerta.”
4. Pasal 1 lama (dibawah Pasal I) mendjadi pasal 3 baru ;
Dengan ketentuan bahwa perkataan “kepada warga-negara Indonesia maupun
asing” dirobah mendjadi “kepada warga-negara asing”.
5. Pasal 2 lama (dibawah Pasal I) mendjadi baru tanpa perubahan,-
ad III : 1. Dalam kalimat pertama dari Pasal I kata “ , jang sebelum perkataan “berbunji
sebagai berikut” dihapuskan dan diganti dengan perkataan “dengan perubahan-
perubahan sehingga”.
2. Ketentuan dalam pasal 11 disambung (setelah tanda titik diganti dengan tanda
koma) dengan perkataan “atau kepada warga-negara asing atas djasa-djasa
untuk perdjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia”.
3. Dalam Lampiran IIa (Piagam) dalam perkatan “Didalam memperdjuangkan
gerilja membela Kemerdekaan Negara” diadakan perubahan sehingga berbunji
sebagai berikut :
“Didalam perdjuangan gerilja membela Kemerdekaan Negara”.-
--------------------------------------
135
Koreksi dari jang bersangkutan supaja disam- paikan kepada Ur. Risalah D.P.R. dalam waktu 2 X 24 djam
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
RISALAH SEMENTARA
(Belum dikoreksi)
Sidang II.
R A P A T 5 4
Hari Rabu, 20 Mei 1959
(Djam panggilan : 19.30)
Usul resolusi Nj. Soepeni dan kawan- kawan tentang konperensi para Menteri Luar
Negeri di Djenewa (Sid. 1959, P.419) – Rantjangan Undang- undang penetapan, “Undang-
undang Darurat No. 2 tahun 1959 tentang Bintang Garuda” sebagai Undang- undang (Sid.
1959, P. 416) – Rantjangan Undang- undang penetapan “Undang- undang Darurat No. 6
tahun 1958 tentang perubahan dan tambahan mengenai Undang- undang No. 65 tahun 1958
tentang pemberian tanda- tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma” sebagai
Undang- undang (Sid. 1959, P. 404) – Rantjangan Undang- undang penetapan “Undang-
undang Darurat No. 7 tahun 1958 tentang penggantian peraturan tentang Bintang Gerilja”
sebagai Undang- undang (Sid. 1959, P. 405) – Rantjangan Undang- undang tentang
penarikan kembali Undang- undang Darurat No. 13 tahun 1955 tentang pentjabutan dan
penggantian Undang- undang No. 14 tahun 1953 (Sid. 1959, P. 411).
Ketua : H. Zainul Arifin
Sekertaris : Mr. Sumarsono
Jang hadir 143 anggota :
Ismail Napu, F. C Palaunsoeka, B.J Rambitan, Dr. Natiar Hulman Lumbantobing, Rh.
Koesnan, Dr. H. Ali Akbar, T.S Mardjohan, H. Zainul arifin, Wijono Soerjokoesoemo,
Ismangun Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, H. A.Chamid Widjaja, I.J Kasimo, Manai
Sophiaan, Winoto Danuasmoro, Rasjid Sutan Radja Emas, Djokosoedjono, Ajip
Muchamad Dzukhri, Asmadi Tirtooetomo, Singgih Tirtosoediro, I.B.P Manuaba, Mr.
Soebagio Reksodipoero, Ir. Thaher Thajeb, Soepeno Hadisiswojo, Nj. Suharti Suwarto,
Usman Muftiwidjaja, H. A. Mursjidi, Sudjarwo Haryowisastro, Mr.
Rapat 54.
Djody Gondokusumo, Soedjono, Mr. Sudjono Hardjosudiro, B.P.H Poeroebojo, K.
Werdojo, Soedisman, Husein Kartasasmita, Nj. Mahmudah Mawardi, Nj. Oemi Sardjono,
Asraruddin, Umar Salim Hubeis, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Moersid
Idris, Ja’cob Mahmud, M. Caley, S.D Bili, Mr. Soeprapto, Moenadir, Murtadji Bisri,
Maniudin Brodjotruno, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Soejoso Abdul Wachid, K. H
Misbach, Achamd Sjaichu, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto, Soepardi, Dr.
136
R. Soeatmadji, Soewono, Harsono Tjokroaminoto, Zainal Arifin Tanamas, R.T.A Moh. Ali
Pratamingkoesoemo, Wasis, Imam Soeparni Handokowidjojo, Achmad Siddiq, R.K.H
Musta’in, R. Soehardjo alias Bedjo, H. Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih,
K.H Muh. Saifuddin, Nj. Ch. Salawati, H. Senduk, H. Moeh. Akib, Moh. Soleman, M.
Sondakh, W.L Tambing, Selamat Ginting, M.Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, Nja’Diwan,
K.H Masjhur Azhari, Dr.Hoh. Isa, Nungtjik A.R., Djadil Abdullah Saalah Jusuf Sutan
Mangkuto, Dr. Sjech H. Djalaluddin, V.B Saka, I Made Sugitha, Drs. J. Piry, I.G.G
Subamia, Anuarbek, L. Kape, Abdulmutalib Daeng Talu, Mohd. Thajib Abdullah, Chr. J.
Mooy, Osa Maliki, Muhammad Ahmad, Asmuni, Uwes Abubakar, E.Z Muttaqien, Djadja
Wiriasumita, Muh. Fadil Dasuki, Sastra, Nj. Djunah Pardjaman, R.T Djaja Rachmat, A.
Nunung Kusnadi, S.M Thaher, E. Moh. Mansjur, Soelardi, Nj. Sundari Abdulrachman, H.S
Moeslich, R. W. Probosuprodjo, S. Danoesoegito, Soetjipto, Soekamsi Djojoadiprodjo,
Djadi Wirosubroto, Josotaruno Ichsan Noer, K.H Muslich, Soetoko Djojosoebroto, Rs.
Wirjosepoetro, R.G Doeriat, Partoadiwidjojo, Soesilo Prawirosoesanto, Notosoekardjo, Mr.
Moh Darijono, Balja Umar H. Achmad, H. Zain Alhabsji, Nj. Asmah Sjachrunie, Ridwan
Sjachrani, Z. Imban, Ahem Erningpradja, K.H Abdul Djalil, Mr. Imron Rosjadi, Soemardi
Jatmosoemarto, Nj. Suzanna Hamdani, Muh. Padang, Silas Papare, Mr. Tjoeng Tin Jan,
Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Lie Po Yoe, Ang Tjiang Liat.
Wakil Pemerintah : 1. Dr. J.Leimena, Wakil Perdana Menteri III;
2. Brigadir Djenderal Hidajat, Wakil Kementerian
Pertahanan.
Ketua : Saudara- saudara, rapat saja buka.
Djumlah anggota jang hadir ada 135.
Saudara- saudara, atjara pada malam ini, pertama ialah : Usul resolusi Nj. Soepeni
dan kawan- kawannja tentang konperensi para Menteri Luar Negeri di Djenewa; kedua : 4
buah rantjangan Undang- undang dari Kementerian Pertahanan.
Rapat 54.
Kita mulai dengan atjara pertama, usul resolusi Nj. Soepeni dan kawan- kawannja
tentang konperensi para Menteri Luar Negeri di Djenewa (Sid. 1959, P. 419).
Saudara- saudara, usul resolusi ini diadjukan pada tanggal 19 Mei 1959 pagi, hari
Selasa, dan atas usul Ketua, rapat pleno Selasa pagi itu menetapkan, bahwa pembitjaraan
usul resolusi itu diadakannja pada rapat Selasa tanggal 19 Mei 1959 malamnja. Akan tetapi
rapat Selasa malam terpaksa diundurkan karena quorum tidak tertjapai. Maka berdasarkan
persesuaian faham antara Ketua rapat dan Wakil Pemerintah dalam “pertemuan: pada
Selasa malam, pembitjaraan mengenai usul resolusi ini diluncurkan pada hari Rabu malam
ini quorum tertjapai sehingga rapat dapat dilangsungkan.
Saudara-saudara, oleh karena itu saja persilakan para pengusul resolusi untuk
memberikan pendjelasan mengenai usul resolusinja.
137
Usul resolusi ini ditanda-tangani oleh: 1. Nj. Soepeni, 2. E. Moh. Mansjur, 3. Mr.
Imron Rosjadi, 4. Djadja Wiriasumita, 5. Eddie Abdurrahman Martalogawa, 6. Soedisman,
7. Anwar Tjokroaminoto, 8. Mr Djody Gondokusumo. 9. Asraruddin, 10. Mr Dr AM.
Tambunan, 11. H. Moeh, Akib. 12. Oerni Sardjono. 13. I.J. Kasimo, 14. Ido Garnida, 15. K.
Werdojo dan .16. Nja' Diwan.
Siapakah diantara Saudara-saudara pengusul jang akan memberikan pendjelasan
mengenai usul resolusi ini?
Saja persilakan Saudara, Mansjur.
E. Moh. Mansjur: Saudara Ketua jang terhormat, dapat saja djelaskan disini, bahwa
idee untuk mengadjukan usul resolusi pada Dewan Perwakilan Rakjat, resolusi mana
ditudjukan pada Konperensi Antar Menteri-menteri Luar Negeri Empat Besar jang
sekarang sedang berlangsung di Djenewa, adalah idee dari beberapa anggota dari Seksi
Luar Negeri dan Seksi Pertahanan Parlemen.
Sudah mendjadi kebiasaan bagi kita pada tiap sesuatu usul resolusi pada anggota
kepada Dewan Perwakilan Rakjar diberikan pendjelasannja oleh penanda-tangan pertama.
Berhubung Saudara Nj. Soepeni sebagai penandatangan pertama berhalangan untuk
hadir, maka saja sebagai penanda-tangan lainnja akan memberikan sekedarnja pendjelasan
jang diperlukan,
Saudara Ketua, dilihat dari keseluruhan resolusi ini tjukup djelas dan penting untuk
mendapatkan perhatian Dewan Perwakilan Rakjat dengan seksama, apa jang sekarang
sedang berlangsung di Djenewa. Pada memutuskan atau diktum dari usul resolusi ini para
penanda-tangan ingin menambah seperti berikut:
Rapat 54.
I: Demi kemanusiaan ….... dan seterusnja dan
II: ditambah dengan satu kalimat sebagai berikut : ....
“Mengandjurkan kepada Pemerintah Republik Indonesia supaja menjampaikan
seruan diatas kepada segala pihak jang bersangkutan".
Tambahan ini dianggap perlu, Saudara Ketua, mengingat pula, bahwa jang sekarang
sedang berkonperensi di Djenewa adalah pula tingkat Pemerintah.
Saudara Ketua jang terhormat, bahwasanja masih ada “perang dingin" dan adanja
“antjaman” bagi perdamaian dunia jang terus menerus, seolah-olah tidak ada hentinja
didunia ini antara Blok Barat dan Blok Timur, dapat dirasakan oleh seluruh dunia.
Saudara Ketua, perlu diterangkan hubungan antara ajat 2 dan ajat 4 dari bagian
"menimbang" dan seterusnja. Kalau disebutkan dalam ajat 2 bahwa negara-negara jang
menderita akibat perang dunia kedua belum lagi sembuh seluruhnja, maka maksudnja ajat
ini ialah negara-negara jang setjara langsung turut tersangkut dalam perang dunia kedua.
138
Selandjutnja ajat 4 menjatakan bahwa akibat-akibat dari itu akan dirasakan oleh negara-
negara diseluruh dunia. Memang tiap perang dunia menjeret seluruh dunia tanpa
pengetjualian dalam lembah kesengsaraan, baik langsung maupun tidak langsung.
Betapa akan hebatnja dan meluasnja kehantjuran jang mungkin ditimbulkan oleh
perang dunia dikemudian hari, dapat kita bajangkan kalau kita bandingkan daja perusak dan
djenis sendjata modern sekarang dengan jang digunakan dalam perang dunia kedua jang
baru lalu.
Pada achir perang dunia kedua itu kita mengenal bom atom (A-bom) jang didjatuhkan
oleh Amerika Serikat di Hiroshima dengan kekuatan energie sebesar 20.000 ton TNT.
Sekarang kita mengenal bom thermonuclear jang djauh lebih dahsjat lagi. Bom hydrogeen
(H-bom) jang sebagai pertjobaan diletuskan oleh Amerika Serikat di Bikini pada tanggal 1
Maret 1954, mempunjai kekuatan energie sebesar 17.000.000 ton TNT, atau sama dengan
850 kali lipat dari kekuatan bom atom Hiroshima. Bom hydrogeen (H-bom) Rusia jang
sebagai pertjobaan diletuskan dalam bulan Djanuari tahun 1955 mempunjai kekuatan
20.000.000 ton TNT atau sama dengan 1.000 kali kekuatan bom atom Hiroshima. Kekuatan
bom-bom nuclear dan thermonuclear ini sedang terus diperdahsjat oleh kedua negara
tersebut dan daja operasionilnja makin "disempurnakan" menurut sjarat-sjarat strategic
modern. Selama 13 tahun, dari tahun 1945 sampai dengan 1958, untuk pertjobaan bom
atom dan hydrogeen itu kedua negara tersebut telah mengadakan peledakan-peledakan
sebanjak 113 kali.
Rapat 54.
Lahirnja kedua matjam bom jang dahsjat itu telah pula membawa perubahan dalam
tjara-tjara mengadakan penjerangan. Untuk mengadakan serangan dengan 'bom-bom
nuclear dan thermonuclear itu kedua negara raksasa Amerika Serikat dan Rusia telah
memperlengkapi angkatan-angkatan udaranja dengan pesawat-pesawat bomber strategis
antarbenua dengan ketjepatan supersonic, ialah ketjepatan jang melebihi suara. Pesawat-
pesawat bomber Amerika Serikat termodern jang sudah digunakan dalam dinas angkatan
udaranja ialah bomber antar-benua B-59 Hustler jang berketjepatan supersonic lebih dari
Mach 2, artinja lebih dari 2 kali ketjepatan suara, dan jang dapat mentjapai djarak
operasionil sampai kebenua Eropah langsung dari pangkalannja diwilajah Amerika Serikat
sendiri.
Bomber jang demikian itu masih belum dianggap tjukup strategis operasionil dan
karena itu Amerika Serikat sekarang sedang membuat type bomber jang lebih hebat lagi,
ialah bomber B- 70 berketjepatan lebih dari Mach 3, ialah lebih dari 3 kali ketjepatan suara,
dan jang dapat terbang setinggi 40.000 meter diatas bumi, hampai sampai kedekat
perbatasan angkasa luar.
139
Bomber-bomber strategis demikian pun sudah tersedia difihak Rusia jang dalam
tehnik pembuatan pesawat terbang dan ilmu aeronotica mungkin lebih madju dari Amerika
Serikat. Bomber-bomber supersonic antar-benua Rusia, seperti type Tupolev-Beruang dan
Illjushin-Bison sedang diganti dengan type-type jang djauh lebih modern lagi. Sudah tentu
angkatan udara dari kedua negara itu diperlengkapi djuga dengan pesawat-pesawat terbang
super modern lainnja seperti pesawat-pesawat pemburu, interceptor, penjelidik dan lain-
lainnja jang kesemuanja itu djauh lebih berbahaja dari pada jang digunakan dalam perang
dunia kedua. Pada waktu sekarang ini angkatan udara Amerika Serikat dan Rusia masing-
masing mempunjai 20.000 pesawat baik untuk kepentingan strategis maupun untuk
kepentingan taktis dan defensif.
Saudara Ketua, selain dari bom-bom nuclear, bom thermonuclear dan pesawat-
pesawat terbang supersonic itu, pada waktu sekarang ini kita menjaksikan lahirnja suatu
matjam sendjata jang djauh lebih berbahaja lagi. ialah jang dinamakan peluru kendari.
Kita tahu bahwa sekarang Amerika Serikat dan Rusia masing-masing telah
mempunjai sekurangnja 200 peluru kendari antar-benua. jang dinamakan I.C.E.M
(Intercontinental Ballistie Missile), seperti peluru-peluru Atlas, Titan dan Minuteman
difihak Amerika Serikat dan T. 8, ME s/d M-100A difihak Rusia, jang dalam tempo 30
menit sesudah dilepaskan, bisa menempuh djarak lebih dari 6.000 mil dan menemui
sasarannja, Peluru kendari antar-benua sematjam itu diperlengkapi dengan bom-bom
nuclear atau thermonuclear. Dengan demikian pada waktu ini baik Amerika Serikat
maupun Rusia sudah bisa saling menghantjurkan negaranja dengan melepaskan masing-
masing peluru kendalinja langsung dari pangkalan-pangkalan diwilajah negaranja
Rapat 54.
masing-masing. Disamping peluru-peluru kendari lainnja baik jang berdjarak sedang type
I.R.E.M. (Intermediate Range Ballistic Missile) ataupun jang berdjarak dekat type S.R.B.M.
(Short Range Ballistie Missile), jang kesemuanja itu diperlengkapi dengan bahan-bahan
peledak atom atau hydrogeen dan jang dikonstruksikan menurut kebutuhan operasi stragis
dan taktis. Peluru-peluru kendari (I.R.B.M.) djarak sedang dan (S.R.B.M.) djarak dekat itu
bisa dilepaskan dari darat. dari kapal-kapal laut atau dari pesawat-pesawat terbang. Peluru-
peluru (I.R.B.M.) djarak sedang jang dapat menempuh djarak sedjauh 3.000 mil, seperti
peluru Polaris difihak Amerika Serikat dan T1 sampai dengan T4 difihak Rusia, bisa
dilepaskan dari kapal selam jang chusus di konstruksikan untuk tudjuan itu jang digerakkan
dengan mesin tenaga atom.
Kapal selam atom demikian itu jang bisa bergerak berbulan-bulan Iamanja dibawah
permukaan laut dan dapat mendekati sasarannja tanpa diketahui oleh pesawat radar
musuhnja, dianggap sebagai alat penjerang jang paling berbahaja. Peluru-peluru kendari
faktis bisa melepaskan sebagai peluru-peluru anti-tank, anti pesawat udara dan sebagainja
dari jeep, dari truck atau dari alat-alat pelepas sederhana dari darat, laut dan udara. Menurut
140
berita dalam tahun 1959 ini persediaan: bom-bom atom dan hydrogeen Amerika Serikat
termasuk alat-alat peledak jang dipasang pada peluru-peluru kendari semuanja berdjumlah
75.000 buah. Rusiapun kiranja dapat diduga sudah mempunjai djumlah jang tidak akan
berbeda dari pada djumlah difihak Amerika Serikat.
Saudara Ketua, kalau kita mengikuti perkembangan sendjata-sendjata modern jang
saja gambarkan tadi itu, kita dengan mudah bisa menarik kesimpulan bahwa hampir seluruh
type sendjata berat jang pernah dipergunakan dalam perang dunia kedua ini dapat dikatakan
sudari mendjadi model kuno. Kanon-kanon artilleri, kanon-kanon anti-tank dan anti-udara,
bazooka, bomber B-29 dan bom atom model Hiroshima itu semuanja sudah mendjadi
model kuno. Alat-alat sendjata sekarang sudah berubah setjara radikal. Perubahan alat-alat
sendjata super modern ini telah pula melahirkan perubahan-perubahan radikal dibidang
strategic dan tehnik peperangan. Dengan memindjam istilah-istilah jang lazim diutjapkan
dikalangan militer internasional, kita sekarang ini telah mengindjak “zaman bom nuclear
dan thermonuclear", "zaman peluru kendari antar-benua" dan “zaman missile-strategy",
ialah strategi peluru kendari. Tjara-tjara peperangan super modern telah menumbuhkan
istilah sehari-hari, seperti "push-buttom warfare", ialah perang otomatis tjukup dengan
menekan knop sadja, atau istilah lain, seperti "allout atom war" jang berarti "perang atom
semesta". Istilah-istilah ini meskipun lutju kedengarannja, akan tetapi tjukup bisa
membangkitkan bulu roma bagi siapa jang menjelami dan menjadari bahaja kehantjuran
ummat manusia jang tersimpul dalam istilah-istilah tersebut.
Rapat 54.
Saudara Ketua, kalau kita mengingat kedahsjatan sendjata-sendjata dan bom-bom
super modern beserta luasnja wilajah-wilajah strategic. lagi pula kalau kita mengingat
adanja integrasi-integrasi blok-blok, persekutuan-persekutuan dan pakta-pakta militer
seperti sekarang ini dan kalau kita disamping itu melihat bahwa seluruh dunia telah penuh
diliputi dengan benteng-benteng, garis-garis dan rantai-rantai pertahanan, serta pangkalan-
pangkalan dan basis-basis strategis jang tersebar keseluruh bagian dunia sampai kekutub
Utara dan kutub Selatan sekalipun, maka Saudara Ketua, kita hanja bisa membajangkan
bahwa apabila negara-negara "superpower" Amerika Serikat dan Rusia itu sampai hati
untuk mentjetuskan perang dunia jang bersifat "global war" ialah perang semesta, maka
menurut perhitungan logika seluruh dunia akan tertimpa suatu bahaja kehantjuran jang tak
akan ada taranja dalam sedjarah.
"Saudara Ketua, hal ini semuanja saja kemukakan sekedar untuk mengadjak kita
semua untuk menjadari kembali betapa berbahaja pertengkaran antara blok Barat dan -blok
Timur itu bagi kebahagiaan 'hidup seluruh ummat manusia sekarang ini.
Dengan demikian, Saudara Ketua, maka tiap-tiap usaha untuk menghindarkan
kemungkinan terdjadinja perang adalah persoalan seluruh dunia, djuga persoalan kita
bangsa Indonesia.
141
Saudara Ketua, politik luar negeri Republik Indonesia jang bebas dan aktif menudju
terlaksananja perdamaian. dunia. Politik bebas sadja, merupakan politik .netral jang tidak
memilih sesuatu blok. Ini memang tidak tjukup, lagi pula hanja bersifat pasif, bersikap
atjuh tak atjuh, sehingga tidak berarti bagi perkembangan dunia. Oleh .karena itu negara
kita berpendirian bebas dan aktif. Atas dasar keaktifan ini, maka kita tidak mau duduk
termenung menunggu hasil kerdja negara besar, tetapi turut berusaha mempengaruhi djalan
diplomasi menudju kearah perdamaian dunia.
Saudara Ketua, bahwasanja kita benar-benar memegang teguh politik bebas dan aktif
itu telah ternjata adanja Konperensi Asia-Afrika di Bandung pada bulan April 1955 dimana
Indonesia merupakan salah satu pengandjur, memegang peranan jang penting, Konperensi
Bandung telah dikenal oleh seluruh negara-negara didunia, dan telah di kenal pula dengan-
keputusannja ialah : “sepuluh prinsip Konperensi Bandung" atau "Bandoeng Declaration",
Konperensi Asia-Afrika di Bandung telah pula menjatakan kejakinannja, bahwa
kerdjasama setjara persahabatan jang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut akan dapat
memberikan sumbangan jang effektif pada usaha mempertahankan dan memadjukan
perdamaian dan keamanan internasional.
Rapat 54.
Selaras dengan maksud dari usul resolusi ini saja tekankan prinsip jang ke-8 dari
Konperensi Bandung jang berbunji sebagai berikut: “Menjelesaikan segala perselisihan
internasional dengan djalan damai, seperti perundingan, persetudjuan, arbitrase atau
penjelesaian hakim ataupun lain-lain tjara damai lagi, menurut pilihan pihak jang
bersangkutan jang sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa-bangsa".
Saudara Ketua jang terhormat, seperti kita ketahui, kini di Djenewa sedang
berlangsung perundingan antara Menteri-menteri Luar Negeri dari negara-negara besar jang
dimulai sedjak tanggal 11 Mei jang baru lalu.
Mengingat perudingan di Djenewa jang sekarang berlangsung tidak sadja mcnjangkut.
setjara langsung rakjat Djerman sendiri maupun Eropah, tetapi djuga akan menjangkut
seluruh ummat manusia diseluruh dunia bila "perang dingin" beralih kepada "perang panas”
Begitu pula sebaliknja bila perdamaian dapat ditjapai dan perang dingin dapat dihentikan,
seluruh ummat manusia didunia ini dapat merasakan dan menikmati ketenteraman hidup.
Karena itu, Saudara Kelua, kami buka diktum dari resolusi ini dengan perkataan:
"Demi kemanusiaan".
Saudara Ketua jang terhormat, Konperensi Tingkat Menteri Luar Negeri Empat Besar
di Djenewa dengan dihadiri oleh keempat Menteri Luar Negeri dari Perantjis, Inggeris,
Amerika Serikat dan Uni Sovjet adalah konperensi jang diharapkan akan dapat
membitjarakan soal-soal jang erat hubungannja dengan usaha-usaha internasional untuk
142
memetjahkan masalah Berlin, masalah Djerman umumnja dan masalah keamanan Eropah
sebagai usaha permulaan dan mungkin sebagai persiapan pula untuk menudju kepada
pelaksanaan Konperensi Tingkat Tinggi.
Meskipun atjara itu hanja meliputi masalah Berlin, Djerman dan Eropah sadja, akan
tetapi kita semua mengetahui bahwa masalah-masalah tersebut pada hakekatnja menjangkut
puja kepentingan seluruh dunia. Kedudukan dari pada Konperensi Tingkat Menteri Luar
Negeri Empat Besar jang diadakan di Djenewa masih merupakan pertanjaan apakah
konperensi tersebut benar-benar mendjadi djalan keluar bagi kesulitan-kesulitan jang
selama ini dihadapi oleh ke-empat besar Inggeris, Perantjis, Amerika Serikat dan Uni
Sovjet. Lebih-lebih setelah beberapa hari ini kita mengikuti, ternjata bahwa Konperensi
Djenewa itu masih menemui kesulitan-kesulitan.
Saudara Ketua, mengingat pentingnja Konperensi Djenewa serta kemungkinan-
kemungkinan jang dihadapinja, maka penandatangan usul resolusi ini berpendapat, bahwa
perlu kiranja Parlemen kita memberikan perhatiannja serta memberi dorongan kepada
peserta-peserta Konperensi Djenewa, baik jang mewakili blok Barat, maupun jang
mewakili blok Timur, agar mereka berusaha sekeras-kerasnja untuk menghentikan perang
dingin dan mentjapai suatu persetudjuan jang dapat menjelamatkan ummat
Rapat 54.
manusia dan dunia. Arti dalam perang dingin antara lain ialah penghentian pertjobaan-
pertjobaan sendjata nuclear dan sebagainja.
Selain dari pada itu, diserukan pula kepada parlemen-parlemen dari negara-negara
diseluruh dunia dengan perantaraan Uni Inter Parlemen untuk menjokong berhasilnja
Konperensi Djenewa sekarang ini.
Saudara Ketua, terserahlah kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk memandang
perlu atau tidaknja pemberian dorongan itu kepada Konperensi Antar Menteri-menteri Luar
Negeri Empat Besar jang sekarang sedang berlangsung di Djenewa.
Walaupun demikian, Saudara Ketua, kami jakin, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat
akan dapat menerima usul resolusi ini dengan aklamasi.
Demikianlah pendjelasan mengenai usul resolusi ini.
Sebagaimana lazimnja sekarang tibalah saatnja untuk membatjakan seluruh resolusi
ini, jang bunjinja sebagai berikut:
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
REPUBLIK INDONESIA
dalam rapatnja tanggal ……………………
Menimbang:
1. bahwa masih adanja perang dingin antara blok Barat dan blok Timur dapat
membahajakan perdamaian dunia;
143
2. bahwa negara-negara jang menderita akibat dari perang dunia kedua belum lagi
sembuh seluruhnja;
3. bahwa apabila terus-menerus tidak tertjapai persetudjuan antara blok Barat dan
blok Timur dalam menjelesaikan masalah dunia jang menjangkut dua blok tersebut akan
menjebabkan tidak dapat dihindarkannja petjahnja perang dunia ketiga;
4. bahwa akibat-akibat dari itu akan dirasakan oleh negara-negara diseluruh dunia
jang sedang memusatkan tenaganja untuk keperluan pembangunan guna menaikkan taraf
hidup rakjatnja;
5. bahwa petjahnja sesuatu peperangan dengan sendjata modern seperti sekarang ini
akan mengakibatkan kehantjuran umat manusia;
Rapat 54.
Mengingat:
1. politik luar negeri Republik Indonesia jang bebas dan aktip jang menudju kearah
terlaksananja perdamaian dunia;
2. keputusan-keputusan Konperensi Asia-Afrika di Bandung seperti tersebut dalam
"Bandung-declaration";
3. azas-azas jang termuat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa;
Memutuskan:
I. Demi kemanusiaan.
1. menjambut dengan perhatian penuh berlangsungnja konperensi para Menteri Luar
Negeri di Djenewa dewasa ini;
2. menjerukan kepada wakil-wakil negara para peserta Konperensi Djenewa baik
jang mewakili blok Timur maupun blok Barat. agar berusaha sekeras-kerasnja untuk
menghentikan perang dingin dan mentjapai suatu persetudjuan jang akan dapat
menjelamatkan umat manusia dan dunia;
3. menjerahkan kepada parlemen-parlemen dari negara diseluruh dunia dengan
perantaraan Uni Inter Parlemen untuk menjokong berhasilnja Konperensi-konperensi
Djenewa sekarang ini".
Saudara Ketua. pada bagian terachir ditambahkan kalimat sebagai berikut:
II. Mengandjurkan kepada Pemerintah Republik Indonesia supaja menjampaikan
seruan diatas . kepada segala pihak jang bersangkutan.
Djakarta, 20 Mei 1959•
Pengusul:
1. Nj. SOEPENI
2. E. Moh. MANSJUR
3. Mr IMRON ROSJADI
4. DJADJA WIRIASUMITA
144
5. EDDIE ABDURACHMAN
MARTALOGAWA
6. SUDISMAN
Rapat 54.
7. ANWAR TJOKROAMINOTO
8. Mr. DJODY GONDOKUSUMO
9. ASRARUDDIN
10. Mr Dr A. M. TAMBUNAN
11. H. M. AKIB
Dan kemudian ditambah pula dengan Saudara- saudara: .
12. Nj. OEMI SARDJONO
13. I. J. KASIMO
14. IDOGARNIDA
15. K. WERDOJO
16. NIA’ DIWAN
Sekian, Saudara Ketua, terima kasih,
Ketua: Saudara, tambahan angka II saja minta dibatjakan sekali lagi,
E. Moh. Mansjur: Saudara Ketua, tambahannja ialah;
"II. Mengandjurkan kepada Pemerintah Republik Indonesia supaja menjampaikan
seruan diatas kepada segala pihak jang bersangkutan".
Sekian, Saudara Ketua.
Ketua: Adakah diantara penanda-tangan lainnja jang akan menambah?
( B e b e r a p a a n g g o t a : Tidak ada)
Saudara-saudara, menurut kebiasaan setelah para pengusul memberikan
pendjelasannja, maka para anggota dapat memberikan pemandangan umumnja, Walaupun
saja tahu bahwa, hampir semua fraksi ikut menandatangani, tetapi saja, ingin bertanja lebih
dulu apakah ada barangkali diantara para anggota jang akan memberikan pemandangan
umum?
Saja persilakan Saudara Sudisman.
Sudisman: Saudara Ketua jang' terhormat, dengan dibitjarakannja usul resolusi jang
mendapat dukungan luas dari semua fraksi dalam Parlemen mengenai Konperensi Menteri-
menteri Luar Negeri di Djenewa, kami dari Fraksi Partai Komunis Indonesia menjambut
dengan gembira dan jakin bahwa usul resolusi ini mentjerminkan salah satu.
145
Rapat 54.
kehendak murni dari segenap umat manusia jang tjinta damai. Dengan dapat
dilangsungkannja konperensi itu sendiri sesungguhnja sudah berarti suatu sukses, sebab
dalam konperensi jang bersedjarah itu empat negara penting telah kembali bekerdja-sama
untuk menjelesaikan masalah-masalah dunia jang urgent dan meredakan ketegangan-
ketegangan internasional.
Fraksi kami mengharap sepenuhnja supaja peserta konperensi memiliki tanggung-
djawab sebesar-besarnja terhadap rakjat-rakjat dari seluruh dunia jang setjara bulat
mentjita-tjitakan tindakan-tindakan konkrit untuk meredakan ketegangan internasional,
untuk menjelesaikan sengketa internasional setjara berunding, untuk mengurangi bahaja
peperangan jang 'setiap waktu dapat ditjetuskan oleh "perang dingin" jang sudah
berlangsung bertahun-tahun dilengkapi dengan kegiatan berlomba memiliki persendjataan
nuklir sebagai alat pembunuh massal jang mengerikan. Konperensi Djenewa sekarang ini
akan bersukses gemilang apabila dapat ditjapai persetudjuan dan pemetjahan terhadap
persoalan - persoalan jang telah ditetapkan mendjadi atjara konperensi, jaitu:
1. Penjelesaian masalah Berlin jang diantaranja telah diadjukan oleh Uni Sovjet
sedjak enam tahun jang lalu.
2. Penandatanganan perdjandjian perdamaian dengan dua negara Djerman, jang
sekarang telah merupakan suatu kenjataan. Untuk mengachiri situasi jang sudah 14 tahun
tergantung itu dan jang selama periode itu merupakan sumber ketegangan dan bahaja bagi
keamanan di Eropah, adalah masuk akal usul jang diadjukan Uni Sovjet untuk menjerahkan
masalah persatuan Djerman kepada rakjat Djerman sendiri.
3. Membuka jalan bagi terselenggaranja Konperensi Tingkat Tinggi untuk
memetjahkan pertikaian-pertikaian internasional lainnja jang penting dan gawat.
Dengan tertjapainja persetudjuan terhadap persoalan-persoalan tersebut diatas, maka
pasti situasi di Eropah dan didunia akan mendjadi reda, perang dingin akan berkurang dan
sjarat-sjarat baru akan tertjipta untuk lebih memperbaiki lagi hubungan antara, Barat dan
Timur.
Saudara Ketua jang terhormat, berdasarkan kenjataan itu Fraksi Partai Komunis
Indonesia sangat menjetudjui usul resolusi jang menandaskan, supaja para: peserta
Konperensi Menteri-menteri Luar Negeri di Djenewa berusaha sekeras-kerasnja untuk lebih
mengsukseskan konperensi itu sehingga sungguh-sungguh membuka djalan bagi
berlangsungnja Konperensi Tingkat Tertinggi jang akan datang untuk mentjapai suatu
persetudjuan jang akan dapat menjelamatkan umat manusia diseluruh dunia.
146
Rapat 54.
Mengingat atjara pokok dari pada Konperensi Djenewa, sudah dengan sendirinja
dalam mengartikan tertjapainja suatu persetudjuan ialah persetudjuan tentang perdamaian
dengan Djerman dan normalisasi situasi di Berlin sebagai salah satu langkah
mengkonsolidasi keamanan dan perdamaian dunia. Setiap penangguhan dalam penjelesaian
masalah ini akan merugikan perdamaian, apalagi kalau mengingat bahwa disepandjang
garis demarkasi Djerman oleh Republik Federal Djerman telah dihadapkan tentara-tentara
jang dipersendjatai dengan sendjata-sendjata modern atom. Kita tidak bisa melupakan
bahwa sendjata-sendjata ini di Republik Federal Djerman berada dalam tangan militeris
revansis jang mau membalas dendam, sematjam kaum militeris Djepang jang kita kutuk,
jang bertanggung djawab atas meletusnja perang dunia kedua, dan bahwa mereka dewasa
ini memiliki sendjata-sendjata atom jang ingin kita larang setjara mutlak untuk selama-
lamanja. Alangkah bahagianja umat manusia sedunia djika Konperensi Para Menteri Luar
Negeri di Djenewa dapat menghasilkan perumusan-perumusan jang akan memungkinkan
tertjapainja persetudjuan untuk mentjiptakan zone bebas atom di Eropah Tengah, melarang
sendjata-sendjata nuklir, menghentikan pendudukan militer dan pangkalan-pangkalan
militer, menandatangani perdjandjian perdamaian dengan Djerman dan menormalisasi
keadaan di Berlin. Sebagai pedjuang perdamaian jang didjiwai oleh spirit Bandung sudah
sewadjarnja djika kita menjerukan kepada para peserta Konperensi Djenewa, bahwa saatnja
sekarang telah tiba untuk meredakan ketegangan-ketegangan internasional dan dengan
sekuat tenaga mentjari djalan untuk perdamaian.
Saudara Ketua jang terhormat, Fraksi Partai Komunis Indonesia jakin, bahwa usul
resolusi Parlemen ini jang mendasarkan diri kepada politik bebas aktif Pemerintah
Republik Indonesia, kepada djiwa dasasila Konperensi Asia-Afrika di Bandung dan kepada
Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa akan memberikan andilnja jang berharga bagi
Konperensi para Menteri Luar Negeri di Djenewa untuk menjelesaikan masalah jang vital
dalam semangat Piagam Perserikatan Bangsa- bangsa untuk merintis djalan
menjelenggarakan Konperensi Tingkat Tertinggi jang akan memudahkan penjelesaian
setjara damai persoalan-persoalan dunia jang masih menggantung seperti:
1. Larangan terhadap propaganda perang dan hasutan-hasutan jang bertudjuan
mempertegang situasi internasional.
2. Larangan terhadap semua djenis sendjata penghantjur massaal dan menghentikan
perlombaan persendjataan, perlutjutan persendjataan setjara bertingkat dengan pengawasan
jang keras.
Rapat 54.
147
3. Likwidasi semua sisa kolonialisme dan diskriminasi ras, dan djaminan terhadap
hak-hak rakjat untuk berdaulat dan merdeka jang sangat penting artinja bagi terpeliharanja
perdamaian.
4. Hubungan-hubungan persahabatan, kebudajaan dan perdagangan serta saling
menghormati antara semua rakjat sedunia.
Saudara Ketua jang terhormat, walaupun semestinja usul resolusi Parlemen ini akan
lebih sempurna djika sekiranja memuat soal perlunja perdjandjian perdamaian dengan
Djerman dan persetudjuan tentang masalah Berlin menudju kepada terselenggaranja
Konperensi Tingkat Tertinggi, sesuai dengan tugas Konperensi para Menteri Luar Negeri di
Djenewa itu sendiri tetapi Fraksi Partai Komunis lndonesia sekali lagi menjetudjui
sepenuhnja usul resolusi tentang Konperensi Djenewa ini, sebab tiada tapal batas jang dapat
membatasi kemenangan perdamaian untuk kebahagiaan anak-tjutju kita sekalian. Marilah
segenap aliran bekerdja-sama dengan tulus-ichlas untuk mentjapai tudjuan tunggal bukan
sadja menghentikan perang dingin melainkan djuga menghentikan semua peperangan untuk
selama-lamanja sehingga dengan demikian umat manusia, dengan menggunakan hasil-hasil
ilmiah jang luar biasa, bisa masuk setjara lega ke zaman kemakmuran dan pembangunan
guna kenaikan taraf hidup rakjatnja, serta hidup tanpa perasaan takut dan bentji didunia
damai abadi.
Saudara Ketua jang terhormat, sebagai penutup, dengan menjetudjui usul resolusi ini.
Parlemen pilihan rakjat sekarang melandjutkan tradisinja jang baik, jaitu bersatu bulat
seperti halnja ketika kita menerima resolusi mengenai pelarangan sendjata-sendjata nuklir,
setia kawan kepada Aldjazair, dan lain-lainnja.
Sekian dan terima kasih.
Ketua: Saudara-saudara, setelah ada beberapa orang jang memberikan pemandangan
umumnja, maka saja akan minta terlebih dahulu, bagaimana pendapat Pemerintah mengenai
usul resolusi ini ?
Oleh karena itu saja persilakan Wakil Pemerintah untuk memberikan pendapatnja.
Dr J. Leimena, Wakil Perdana Menteri III: Saudara Ketua jang terhormat, sesudah
Pemerintah mendengar dan membatja isi usul resolusi jang terbukti ditanda-tangani oleh
hampir semua fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini dan sesudah
Pemerintah mendengarkan pendjelasan-pendjelasan mengenai usul resolusi ini, baiklah
pada kesempatan ini, Pemerintah akan memberikan kata-kata sambutan jang agak pendek.
Rapat 54.
Kita semua, baik Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini
ataupun seluruh lapisan masjarakat Indonesia menginsjafi dengan sedalam-dalamnja bahwa
apa jang terdjadi dikata Djenewa diwaktu sekarang ini, adalah suatu peristiwa jang sangat
148
penting. Suatu peristiwa, seperti tadi oleh salah seorang Saudara jang memberikan
pendjelasan mengenai usul resolusi ini telah dikemukakan, jaitu sedikit-banjak akan
mempengaruhi nasib umat manusia dihari-hari jang akan datang.
Karena itu, Saudara Ketua, dimana seluruh mata dunia diarahkan kepada peristiwa
jang penting dikota Djenewa itu, maka sesudah mempeladjari dengan sebaik-baiknja isi
usul resolusi ini, Pemerintah hendak menjambutnja dengan hati jang gembira, bahwa dj uga
dari pihak Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini timbul suatu hasrat agar supaja apa
jang tertera dalam diktum ini kiranja dapat tertjapai.
Pemerintah dapat mengikuti dengan sepenuh-penuhnja apa jang tertjantum didalam
konsiderans dari pada usul resolusi ini dan dapat menjetudjui pula apa jang termaktub
didalam diktumnja. Karena itu atas nama Pemerintah, saja dapat menjatakan disini, bahwa
kalau resolusi ini sebentar mudah-mudahan dapat diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat
setjara aklamasi, maka Pemerintah akan berusaha untuk memenuhi apa jang tertjantum
didalam pasal II dari pada diktum ini, ialah agar supaja seruan jang termaktub didalam usul
resolusi Dewan Perwakilan Rakjat pada malam hari ini disampaikan selekas-lekasnja
kepada segala pihak jang bersangkutan.
Sekianlah.
Ketua: Saudara-saudara, setelah Pemerintah menjatakan pendapatnja jang berisi
suatu persetudjuan dan djuga kesanggupan, apakah dari pihak pengusul akan memberikan
djawaban pula ? Kalau tidak maka permusjawaratan ini dapat dianggap selesai.
Saudara-saudara, saja bertanja sekarang, dapatkah "resolusi ini diterima, dengan
aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakjat?
( R a p a t : Setudju)
Saudara-saudara, setelah resolusi itu kita selesaikan, dan segera akan dilaksanakan
apa jang tertjantum didalamnja, maka kita sekarang meningkat kepada atjara kita
selandjutnja, jaitu djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama
mengenai empat rantjangan Undang-undang, jaitu:
1. Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat
No. 2 tahun 1959 tentang Bintang Garuda, sebagai Undang-undang
(Bid. 1959, P. 416).
Rapat 54.
2. Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat
No, 6 tahun 1958 tentang perubahan dan tambahan mengenai
Undang-undang No. 65 tahun 1958 tentang pemberian tanda- tanda
kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma, sebagai Undang-
undang (Sid. 1959, P. 404).
149
3. Rantiangan Undang. undang penetapan Undang-undang Darurat
No. 7 tahun 1958 tentang penggantian peraturan tentang Bintang
Gerilja, sebagai Undang-undang (Sid. 1959, p, 405).
4. Rantjangan Undang-undang tentang penarikan kembali Undang-
undang Darurat No. 13 tahun 1955 tentang pentjabutan dan
penggantian Undang-undang No. 14 tahun 1953 (Sid. 1959, r. 411).
Saudara-saudara, keempat rantjangan Undang-undang ini adalah dari satu
kementerian, jaitu Kementerian Pertahanan, maka djawabannjapun akan diutjapkan oleh
wakil Pemerintah/Kementerian Pertahanan,
Pembitjara-pembitjara pada pemandangan umum babak pertama ada 9 anggota, jaitu
Saudara-saudara : Abdul Rasjid Faqih, Selamat Ginting, Soepardi, Nj. Ch. Salawati Daud,
E. Moh. Mansjur, Ajip Muchamad Dzukhri, Sukatno, Mardjohan dan Misbah.
Pada malam ini, Saudara-saudara, Pemerintah akan mengutjapkan djawabannja atas
pemandangan umum babak pertama itu.
Saja persilakan Pemerintah.
Dr J. Leimena, Wakil Perdana Menteri III, Menteri Pertahanan a.i.: Saudara Ketua
jang terhormat, sebelum Pemerintahan mendjawab pertanjaan-pertanjaan dan andjuran-
andjuran jang diadjukan oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat
dalam pemandangan umum mengenai 4 (empat) matjam rantjangan Undang-undang
tersebut tadi. Pemerintah ingin menjampaikan terima kasihnja kepada para anggota jang
terhormat jang semuanja pada prinsipnja dapat menjetudjui rantjangan Undang-undang
jang diadjukan oleh Pemerintah itu. Selandjutnja Pemerintah berharap. seperti diadjukan
oleh beberapa anggota jang terhormat supaja materi rantjangan Undang-undang ini dapat
diselesaikan dalam satu babak sadja.
Sekarang Pemerintah akan memberikan djawaban atas pertanjaan-pertanjaan dan
andjuran-andjuran jang dikemukakan oleh anggota-anggota jang terhormat Saudara-
saudara: Abdul Rasjid Fiqih, Selamat Ginting, Soepardi, Nj. Ch. Salawati Daud, E. Moh.
Mansjur. Ajip Mochamad Dzukhri, Sukatno, Mardjohandan Misbach.
Rapat 54.
Atas pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Abdul Rasjid Faqih dan Saudara
Mardjohan tentang dasar apakah jang dipakai Pemerintah untuk menetapkan dj angka
waktu antara tahun 1945 sampai dengan achir 1949 guna pemberian Bintang Garuda, dapat
Pemerintah mendjawabnja, bahwa. pertanjaan itu telah didjelaskan dalam pendjelasan
Pemerintah jaitu bahwa dalam masa-masa tahun perdjuangan antara 1945 dan 1949 tugas
penerbangan dilakukan, dalam keadaan jang sangat berbahaja, sehingga mereka itu dapat
kita anggap sebagai pelopor/pionier penerbangan Republik Indonesia. Dan dapat
ditambahkan bahwa dalam pengertian pelopor itu sedikit-banjak terdapat unsur keberanian.
150
Selandjutnja ditanjakannja pula, apakah sebabnja Undang-undang Darurat tentang
pemberian Bintang Garuda itu baru dikeluarkan pada tahun 1959, sedang dasar dari
pemberian bintang itu adalah antara tahun 1945 dengan tahun 1949. Saudara Ketua,
pertanjaan ini adalah benar, tetapi baiklah dikemukakan djuga bahwa dalam banjak hal
penghargaan terhadap sesuatu djasa baru direalisir setelah lewatnja, beberapa waktu
sesudah djasa-djasa tersebut disumbangkan,
Untuk mendjawab pertanjaan anggota-anggota jang terhormat Saudara Abdul Rasjid
Faqih. Saudara Nil. Salawati Daud, Saudara Muchamad Dzukhri dan Saudara Mardjohan,
mengenai djumlah-djumlah anggota Angkatan Udara Republik Indonesia, Warga-negara
bukan militer dan orang asing jang dipertimbangkan untuk mendapat Bintang Garuda dan
berapa dari djumlah-djumlah tersebut jang tidak akan mendapatnja mengingat alasan-alasan
tersebut dalam pasal 10 a, b, c, d sebagai jang ditanjakan oleh anggota jang terhormat
Saudara Abdul Rasjid Faqih, dapatlah diberikan keterangan sebagai berikut:
Selain dari pada 16 (enam belas) orang jang setjara anumerta telah diberikan Bintang
Garuda, masih dapat dipertimbangkan untuk pemberian Bintang Garuda djumlah 70 (tudjuh
puluh) orang terdiri dari penerbang- penerbang, navigator- navigator, radiotelegrafisten dan
flight mecanics. Dalam djumlah 70 (tudjuh puluh) tersebut terdapat sebagian jang pada saat
ini masih actief dalam dinas tentara dan sebagian lagi jang telah meninggalkan dinas
Angkatan Udara. Republik Indonesia.
Disamping .itu terdapat pula ± 10 orang warga negara biasa jang bukan anggota
Angkatan Udara Republik lndonesia dan beberapa warga-negara asing jang pada waktu itu
sangat berdjasa dan dapat dipertimbangkan untuk diberikan Bintang Garuda. Adapun
djumlah orang jang diberhentikan karena salah satu alasan tersebut dalam pasal 10 a, b, c, d
sepandjang jang kami ketahui, adalah 1 (satu) orang sadja, jaitu Major Muharto karena
terlibat dalam pemberontakan P.R.R.I.
Rapat 54.
Selandjutnja, Pemerintah sependapat dengan anggota jang terhormat Saudara
Muchamad Dzukhri, bahwa jang telah menjeleweng memang tidak lajak diberi Bintang
Garuda.
Saudara Ketua jang terhormat, mengenai saran anggota jang terhormat Saudara Abdul
Rasjid Faqih tentang penambahan tenaga guru-guru supaja guru-guru itu djangan terlalu di-
exploiteer dan selandjutnja untuk memperhatikan nasib para penerbang kita, Pemerintah
menjatakan kesediaannja untuk memperhatikannja. Perlu didjelaskan, bahwa kekurangan
akan tenaga-tenaga guru/instructeur itu pada waktu achir-achir ini memang disebabkan
karena beberapa tenaga guru harus mendjalankan tugas-tugas operasionil. Tetapi dapat pula
diterangkan disini djuga bahwa pada waktu sekarang mereka telah kembali mendjalankan
tugasnja semula.
151
Pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Selamat Ginting mengenai alasan-alasan
jang menjebabkan didaruratkannja Undang-undang pemberian Bintang Garuda, kiranja
Pemerintah telah memberikan pendjelasannja jang tjukup.
Mengenai pertanjaan tentang apakah sebabnja diadakan bintang chusus, chusus untuk
menghargai djasa-djasa dalam penerbangan sedangkan telah tersedia Bintang Sakti dan
Bintang Darma untuk penghargaan djasa-djasa dalam bidang kemiliteran. dan apakah hal
jang demikian itu tidak akan mengakibatkan diadakannja pengchususan djuga terhadap
djasa-djasa dilingkungan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Kepolisian, Pemerintah telah
mendjelaskan 'tentang kebutuhan untuk menilai djasa jang chusus dengan tanda djasa jang
chusus pula, jang dalam hal ini tidak dapat dipenuhi dengan pemberian Bintang Sakti dan
Bintang Darma.
Memang dikandung maksud oleh Pemerintah untuk djuga mengadakan penghargaan
chusus bagi tugas jang bersifat specifiek dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Polisi.
Tentang pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Selamat Ginting, mengapa
Bintang Garuda hanja diberikan kepada mereka jang mendjalankan tugas diudara sadja dan
tidak kepada grond-personeel Angkatan Udara, dapat dikemukakan bahwa tugas grond-
personeel itu tidak termasuk djasa chusus sebagai jang dimaksud oleh Pemerintah dengan:
pemberian Bintang Garuda itu. Dalam pada itu Pemerintah tidak akan melupakan grond-
personeel Angkatan Udara jang berdjasa dengan pemberian penghargaan jang lain sifatnja
dari pada penghargaan chusus atas djasa- djasa penerbangan tadi.
Dengan demikian. Saudara Ketua, maka usul/saran anggota jang terhormat Saudara
Soepardi, telah terjawab.
Rapat 54.
Selandjutnja segaris dengan jang dikemukaan oleh anggota jang terhormat Saudara
Soepardi agar djuga dipikirkan kepada djasa-djasa mereka jang tidak termasuk angkatan
bersendjata, Pemerintah sedang merantjangkan peraturan tentang penghargaan djasa-djasa
dilakukan oleh warga-negara umumnja, baik djasa-djasa dimasa jang datang maupun dari
waktu-waktu jang lampau.
Oleh anggota-anggota jang terhormat Saudara Soepardi dan Saudara Nj. Salawati
Daud diadjukan usut/saran pula, agar Pemerintah disamping memberikan penghargaan
tanda djasa djuga memberikan hadiah berupa uang sekaligus dan kenaikan pangkat.
Saudara Ketua jang terhormat, Pemerintah dapat mengerti saran ini dan dapat
mengikuti djalan pikiran Saudara-saudara tadi, tetapi dalam hal pemberian Bintang Garuda
Pemerintah menitik-beratkan kepada tanda penghargaan atas sesuatu djasa.
Saudara Ketua jang terhormat, atas pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Ch.
Salawati Daud apakah kepada orang jang telah mendapat Bintang Garuda masih dapat
152
diberikan Bintang Darma atau Bintang Sakti, dapat didjelaskan, bahwa hal jang demikian
itu mungkin.
Mengenal pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Ajip Muchamad Dzukhni
tentang pendirian suatu Akademi Penerbangan didalam negeri, baik untuk kebutuhan
penerbangan sipil maupun militer, dapatlah dikemukakan, bahwa di Tjitjurug dekat
Tangerang telah berdiri sekolah jang mendidik tjalon-tjalon penerbang untuk penerbangan
sipil.
Berbitjara tentang Akademi Penerbangan Militer dapat diterangkan, bahwa sekarang
sedang dipersiapkan pemindahan Sekolah Penerbangan Militer di Kalidjati ke Jogjakarta.
Dikandung maksud bahwa Sekolah Penerbangan Militer tersebut akan didjelmakan
mendjadi Akademi Penerbangan Militer. Sedang tenaga-tenaga pelatih-pelatihnja - Guru-
guru/instructeurs pada dewasa sekarang tengah mendapat latihan-latihan diluar negeri
Mengenai pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Mardjohan tentang ~
penghargaan: terhadap djasa-djasa para penerbang pada waktu sesudah tahun 1949 dalam
mempertahankan keutuhan negara, dapat didjawab, bahwa dalam hal ini Pemerintah sedang
merentjanakan tanda penghargaan tersendiri.
Demikian pula tentang saran Saudara Mardjohan mengenai pembukuan sedjarah
penerbangan, dapat diterangkan disini, bahwa usaha termaksud sedang dikerdjakan, Dan
dapat dinjatakan pula bahwa usaha itu tidak hanja mengenai sedjarah dibidang penerbangan,
tetapi djuga meliputi sedjarah Angkatan Perang Republik Indonesia seluruhnja.
Rapat 54.
Saudara Ketua jang terhormat, selandjutnja mengenai saran / usul anggota jang
terhormat Saudara Selamat Ginting supaja diadakan suatu Undang-undang jang serba
lengkap mengenai pengchususan penghargaan djasa-djasa dilingkungan Angkatan-angkatan
dan Kepolisian. dapat ditegaskan disini bahwa Pemerintah sedang berusaha keras kearah itu.
Mengenai keraguan, pernjataan dan lain sebagainja jang dikemukakan oleh anggota-
anggota jang terhormat Saudara Soepardi dan Saudara Nj. Ch. Salawati Daud sekitar
pemberian Bintang Garuda kepada mereka jang sudah meninggalkan ketentaraan sedjak
tahun 1950, dapat diterangkan bahwa mereka itu tidak diketjualikan asalkan memenuhi
sjarat-sjarat jang telah ditentukan.
Tentang kedudukan Bintang Garuda dalam urutan tingkatan tanda-tanda penghargaan,
sebagai jang dinjatakan oleh anggota jang terhormat Saudara Njonja Ch. Salawati Daud,
Pemerintah dapat mengemukakan disini bahwa hal tersebut masih akan ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah dan menurut pandangan Pemerintah pada dewasa sekarang
kedudukannja adalah. dibawah Bintang Sakti dan Bintang Darma. Djadi supaja hal ini
dimengerti sebaik-baiknja,
Saudara Ketua jang terhormat, pertanjaan anggota-anggota jang terhormat Saudara
Selamat Ginting. Saudara Muchamad Dzukhri dan Saudara Misbach tentang djumlah
153
Bintang Gerilja jang telah diberikan, dapat diterangkan bahwa pemberian bintang-bintang
itu seperti Saudara Ketua ketahui, didasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah No. 8 tahun 1949.
Dengan terus terang Pemerintah menjatakan disini, bahwa berhubung dengan
ketentuan-ketentuan jang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1949 tentang
Bintang Gerilja, dimana pemberian bintang tersebut selain dari pada dilakukan oleh
Presiden/Panglima Besar djuga oleh Panglima Territorium Djawa dan Sumatera dan
Panglima-panglima Divisi/Gubernur Militer, maka agak sukar untuk memperoleh bahan
keterangan dalam waktu jang singkat, kepada siapa Bintang Gerilja itu telah diberikan. Dan
karena hal ini merupakan sedikit kesimpang-siuran maka djuga karena itu Pemerintah
dengan rantjangan Undang-undang ini bermaksud menormalisir tjara-tjara pemberian
Bintang Gerilja. Sekarang sedang diusahakan untuk mengetahui kepada siapa Bintang
Gerilja itu telah diberikan.
Mengenai pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Selamat Ginting tentang
pemberian Bintang Geriljakepada. warga-negara asing jang didasarkan atas djasa-djasanja
terhadap negaranja sendiri, dapatlah didjelaskan disini bahwa hal ini dilaksanakan terhadap
warga-negara asing jang negaranja bersahabat dengan negara kita. Djasa-djasa orang asing
untuk perdjuangan negaranja, itu djuga merupakan
Rapat 54.
inspirasi bagi perdjuangan kita. Hal ini telah disinggung oleh anggota jang terhormat
Saudara. Soepardi dalam pemandangannja,
Djasa-djasa orang-orang asing jang pada waktu perdjuangan kemerdekaan membantu
kita dalam menghadapi musuh Republik Indonesia dapat pula dihargai. Karena itu
Pemerintah dalam hal ini menjetudjui untuk memperluas perumusan jang terdapat dalam
pasal 11 Undang-undang ini, sehingga kepada merekapun dapat diberikan Bintang Gerilja.
Dengan demikian rumus pasal 11 jang bersangkutan diusulkan mendjadi, kalau Saudara
Ketua membatja pasal 11 dari pada rantjangan Undang-undang ini mengenai Bintang
Gerilja itu:
"Dengan menjimpang dari ketentuan-ketentuan diatas, Presiden/Panglima
Tertinggi dapat memberikan anugerah Bintang Gerilja kepada warga-negara asing
terkemuka sebagai penghormatan Republik Indonesia atas djasa-djasanja untuk
perdjuangan negaranja masing-masing, atau kepada warga-negara asing atas
djasa-djasanja untuk perdjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia".
Mengenai saran anggota jang terhormat Saudara Soepardi supaja Pemerintah
menindjau kembali rumusdalam formulir 2a, pada dasarnja Pemerintah dapat
menjetudjuinja. Dengan demikian perkataan "memperdjuangkan" dalam lampiran 2a
154
diganti dengan kata "perdjuangan". Sedang mengenai saran lainnja, jaitu untuk
mengadakan perumusan "tentang djasa jang bersangkutan dalam piagam 2b setjara
“standaard", dianggap oleh Pemerintah sebagai kurang tepat, karena akan terlalu mengikat.
Harapan anggota jang terhormat Saudara Ch. Salawati Daud, agar dalam pelaksanaan
pemberian Bintang Gerilja chususnja dan dalam tjara pengusulan pada umumnja
dipergunakan tata-tjara jang mendjamin pemberian bintang itu setepat-tepatnja, jaitu
kepada jang berhak menerimanja, memang hal inilah sesuai dengan maksud Pemerintah.
Saudara Ketua jang terhormat, memperhatikan saran anggota. jang terhormat Saudara
Ajip Muchamad Dzukhri untuk mengadakan kerdja-sama dengan Kementerian Urusan
Veteran dalam hal screening dan sebagainja dalam rangka pemberian Bintang Gerilja, dapat
ditegaskan, bahwa hal Hu adalah sesuai dengan kebidjaksanaan Pemerintah. Tak ada
keberatan sesuatupun bahkan baik sekali untuk djuga meng- gunakan bahan-bahan jang
dapat diperoleh dari organisasi-organisasi sedaerah.
Tentang saran anggota jang terhormat Saudara Misbach untuk memberikan djuga
Bintang Gerilja kepada mereka jang tidak tergolong tentara, barisan atau lasjkar, dapatlah
dikemukakan bahwa Pemerintah tidak mengadakan diskriminasi dalam hal
Rapat 54.
pemberian Bintang Gerilja, asalkan sjarat-sjarat jang telah ditetapkan untuk itu dapat
dipenuhi.
Mengenai pertanjaan, apakah sudah ada warga negara asing terkemuka jang pernah
diberikan Bintang Gerilja sebagai penghormatan dan dari negara asing mana, ingin
Pemerintah menjebut 2 nama, jaitu Paduka Jang Mulia Presiden Marsekal Josip Broz Tito
dari Jugoslavia dan Paduka Jang Mulia Presiden Ho Chi Min dari Vietminh,
Saudara Ketua jang terhormat, mendjawab anggota jang terhormat Saudara Selamat
Ginting tentang penjimparigan dari prosedur jang berlaku umum dalam hal pemberian
Bintang Darma terutama kepada warga-negara bukan militer, Pemerintah mengakui bahwa
dalam prosedur pemberian Bintang Darma kepada warga-negara Indonesia bukan militer
dapat diperlakukan prosedur biasa. Berhubung dengan itu maka Pemerintah dapat
menerima usul perubahan sesuai dengan jang diuraikan diatas itu. Dan berhubung dengan
pendapat anggota jang terhormat Saudara Selamat Ginting bahwa untuk prosedur
pemberian Bintang Darma kepada orang asing perkataan "dengan pertimbangan Gabungan
Kepala-kepala Staf" adalah berkelebihan karena dianggapnja sudah terrnasukroutine kerdja,
Pemerintah ingin mengemukakan sebagai pendapatnja bahwa tidak ada buruknja untuk
mempertahankan perkataan-perkataan tersebut dalam Undang-undang agar tetap ada
kepastian dan keharusan, bahwa dalam soal pemberian bintang itu kepada warga-negara
asing didengar pula pertimbangan Gabungan Kepala-kepala Staf.
Dengan demikian maka perlu diadakan beberapa perubahan didalam rantjangan
Undang-undang ini jang sebentar akan saja adjukan.
155
Saudara Ketua jang terhormat, mengenai saran anggota jang terhormat Saudara
Selamat Ginting untuk memungkinkan pemberian Bintang Darma setjara anumerta,
Pemerintah tidak melihat alasan untuk. menolaknja. Hal ini akan dimasukkan pula dalam
rantjangan Undang-undang jang bersangkutan, jang nanti akan saja adjukan pula.
'Tentang interpretasi anggota jang terhormat Saudara Soepardi mengenai arti
"berdjasa untuk keruadjuan Angkatan Perang" Pemerintah dapat menerangkam disini,
bahwa interpretasi anggota jang terhormat Saudara Soepardi segaris dengan tafsiran
Pemerintah. Menurut pendapat Pemerintah hal-hal jang berhubungan dengan tafsiran itu
diserahkan kepada Dewan Pertimbangan Tanda-tanda Bintang Kehormatan Angkatan
Perang, Gabungan Kepala-kepala Staf dan Menteri Pertahanan.
Mengenai Dewan Pertimbangan tersebut dapat dikemukakan, bahwa dewan itu telah
dibentuk dan sementara anggota-anggotanja terdiri dari anggota Angkatan Darat, Angkatan
Laut dan Angkatan Udara.
Rapat 54.
Berhubung dengan pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Ajip Muchamad
Dzukhri, sekitar norma-norma pemberian Bintang Darma kepada warga-negara asing,
Pemerintah berpendapat bahwa sjarat-sjarat jang ditjantumkan dalam Undang-undang itu
sudah merupakan dasar jang tjukup untuk pemberian tersebut.
Tentang pertanjaan apakah Bintang Sakti tidak dapat diberikan djuga kepada warga-
negara asing, dapat didjawab bahwa Pemerintah bermaksud untuk hanja memberikan
Bintang Sakti itu hanja kepada pahlawan-pahlawan nasional.
Mengenai djumlah Bintang Darma jang sudah diberikan, dapat diterangkan bahwa
hingga sekarang berdjumlah 5 (lima) buah jaitu kepada Presiden/ Panglima Tertinggi,
Perdana Menteri dan kepada ketiga Kepala Staf Angkatan.
Saudara Ketua jang terhormat, sekarang untuk memberikan pendjelasan rantjangan
Undang-undang tentang penarikan kembali Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955
tentang penijabutan dan penggantian Undang-undang No. 14 tahun 1953.
Mengenai pertanjaan-pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Soepardi, apakah
dalam masa peralihan tidak akan timbul kesulitan-kesulitan tehnis, dapatlah didjelaskan
disini bahwa hal jang demikian itu tidak perlu dichawatirkan, karena para bekas Tentara
Nasional Indonesia jang mendapat perlakuan menurut Undang-undang Darurat No. 13
tahun 1955 itu sekarang sudah tidak ada lagi. Saran-saran untuk menjesuaikan rentjana
peremadjaan dengan Undang-undang Militer Sukarela adalah sedjalan dengan maksud
Pemerintah. Mengenai penindjauan Undang-undang Pertahanan seperti djuga dikemukakan
oleh Saudara Soepardi dapat dikemukakan disini bahwa hal jang demikian memang
mendjadi pemikiran serieus dari, Pemerintah.
156
Mendjawab pertanjaan-pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Sukatno jang
terhormat Pemerintah ingin sedikit memberikan pendjelasan sekitar akibat Undang-undang
Militer Sukarela. Dengan keluarnja Undang-undang Militer Sukarela ini maka sebagian
dari peraturan-peraturan militer sebelumnja, chususnja jang berhubungan dengan
keanggotaan Angkatan Perang. mendjadi tidak berlaku lagi. antara lain Undang-undang
Darurat No. 13 tahun 1955. Soal-soal jang mengenai kedudukan hak dan kewadjiban
militer sukarela termasuk djuga djaminan sosial, setelah mereka berhenti dari dinas militer,
pada dasarnja perlu diatur setjara lain. Mereka jang memenuhi sjarat-sjarat tertentu
diberikan dipensiun atau onderstand, sedangkan mereka jang tidak memenuhi sjarat-sjarat
tersebut akan diberikan tundjangan selama waktu tertentu untuk memungkinkan mereka itu
memasuki masjarakat sebagai warga-negara jang terhormat dan berguna: pada umumnja
diusahakan agar mereka jang akan diberhentikan sebelum dikembalikan ke masjarakat
ditempatkan terlebih dahulu dalam djawatan-djawatan tehnis untuk memungkinkan mereka
memperoleh suatu pengalaman dan ketjakapan jang dapat mereka gunakan setelah kembali
kemasjarakat.
Rapat 54.
Dalam hubungan ini perlu pula diketahui bahwa bagian terbesar dari Angkatan
Perang kita, jaitu ± 70-80%, berasal dari Tentara Nasional Indonesia (1945-1949), dan
mereka ini berhak mendapatkan perlakuan sebagai veteran pedjuang kemerdekaan
Indonesia, djadi mereka ini telah tertampung. Disamping usaha-usaha tersebut diatas masih
pula dilandjutkan penjelenggaraan objek-objek Corps Tjadangan Nasional dan Badan
Penampung Bekas Anggota Tentara jang sekarang ini berlangsung dibawah pimpinan
Kepala Staf Angkatan Darat. Djuga telah timbul usaha-usaha partikulir berbentuk koperasi
dan lain sebagainja dari para bekas, anggota Angkatan Perang, usaha-usaha mana pada
tingkat pertama ini baru dapat sekedar memberikan bantuan-bantuan sosial kepada
anggotanja. Dalam hubungan ini perlu disebut usaha jang didjalankan oleh jajasan-jajasan.
Usaha-usaha tersebut kebanjakan didirikan atas inisiatif daerah-daerah, dan dalam pada itu
Pemerintah berusaha untuk selalu mengawasi dan memberikan tuntunan sekedarnja
sehingga sedapat mungkin ditjegah timbulnja hal-hal jang kita semua tidak diinginkan.
Selandjutnja dapat disebut usaha penempatan perwira-perwira diperusahaan jang diambil-
alih.
Usaha ini sedikit banjak membantu Pemerintah dalam penjaluran bekas tentara
kemasjarakat.
Mengenai para perwira jang ditugaskan diperusahaan jang diambil-alih, jang
disinggung oleh anggota anggota Dewan Perwakilan Rakjat, dapatlah diterangkan bahwa
mereka itu pada fase sekarang adalah petugas pengawas dalam perusahaan-perusahaan
tersebut dan menerima gadji penuh sebagai militer biasa ditambahkan honorarium. Akan
tetapi perlu ditegaskan bahwa mereka dalam waktu singkat akan dipekerdjakan sepenuhnja
157
sebagai non-militer dalam perusahan-perusahaan tersebut dan pada saat itu mereka akan
diberhentikan dari dinas tentara.
Saran-saran anggota jang terhormat Saudara Sukatno mengenai peremadjaan
dilingkungan Angkatan Perang adalah sesuai dengan kebidjaksanaan Pemerintah dan
Pemerintah pula dalam hal ini selalu waspada terhadap kemungkinan timbulnja gedjala-
gedjala jang disinjalir oleh anggota jang terhormat Saudara Sukatno.
Saudara Ketua jang terhormat, dengan demikian kiranja terdjawablah pertanjaan-
pertanjaan dan saran-saran anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat.
Sebagai kesimpulan dapat dinjatakan bahwa mengenai keempat rantjangan Undang-
undang jang diadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat diadakan
perubahan/tambahan, jaitu:
1. Dalam rantjangan Undang-undang mengenai Bintang Garuda diadakan
perubahan dalam pasal 2 ajat 1 (dibawah pasal I) seperti jang telah dikemukakan oleh
Pemerintah dalam pendjelasannja pada hari Djum'at tanggal 15 Mei 1959;
Rapat 54.
2. Dalam rantjangan Undang-undang jang mengenai Bintang Darma, diusulkan
Satu, mengenai penambahan pasal 7a (baru) dalam Undang-undang No. 65 tahun 1958,
jang berbunji sebagai berikut :
"Bintang Darma dianugerahkan djuga kepada warga-negara Indonesia bukan
anggota Angkatan Perang, sebagai penghargaan atas djasa-djasa luar biasa jang
disumbangkannja chusus untuk kemadjuan dan pembangunan Angkatan Perang
Republik Indonesia".
Pasal baru jang lain, mengenai penambahan pasal 8a (baru) dalam Undang-undang
No. 65 tahun 1958, jang berbunji sebagai berikut:
"Kepada mereka jang menurut ketentuan dalam pasal 7 dan 70. berhak
menerima Bintang Darma dan jang meninggal dunia sebelum bintang itu
dianugerahkan kepadanja, diberikan anugerah termaksud setjara anumerta".
Selandjutnja diadakan perubahan dalam pasal 1 lama (dibawah pasal 1) dengan
menghapuskan perkataan "Indonesia maupun" dari rangkaian perkataan "kepada warga-
negara Indonesia maupun asing". Dengan demikian pasal 1 lama semata-mata mengenal
warga-negara asing.
Dengan demikian maka diadakan nummering baru dalam teks rantjangan Undang-
undang jang mengenal Bintang Darma itu.
158
3. Dalam rantjangan Undang-undang jang mengenai Bintang Gerilja diadakan
tambahan bagian kalimat jang menjambung pasal 11 jang bersangkutan dengan perkataan.
"atau kepada warga-negara asing atas djasa¬djasa untuk perdjuangan
kemerdekaan Negara Republik Indonesia",
Selandjutnja perkataan "memperdjuangkan gerilja" dalam lampiran IIA diubah
sehingga mendjadi "perdjuangan gerilja",
Kemudian, Saudara Ketua, Pemerintah ingin menambahkan pula didalam rantjangan
Undang-undang tentang Bintang Gerilja ini suatu pasal jang baru, jang belum termasuk
didalam teks jang Pemerintah telah' sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Pasal
jang baru itu akan diletakan diantara pasal 2 dan pasal 3, jaitu pasal 2a,
Rapat 54.
jang berbunji sebagai berikut: "Kepada mereka jang menurut ketentuan tersebut dalam
pasal 1 berhak menerima Bintang Gerilja dan jang meninggal dunia sebelum bintang itu
dianugerahkan kepadanja, diberikan anugerah termaksud setjara anumerta",
Saudara Ketua, untuk djelasnja, maka saja akan memberikan suatu Nota Perubahan
jang berhubungan dengan apa jang tadi telah didjelaskan, jaitu mengenai perubahan-
perubahan dan tambahan-tambahan didalam rantjangan Undang-undang, jang mendapat
tambahan-tambahan itu ialah jang mengenai Bintang Garuda, Bintang Sakti dan Bintang
Darma dan djuga mengenai Bintang Gerilja.
Saja masih sanggup untuk membatjakannja. Apakah hal ini saja batjakan sadja?
(B e b e r a p a o r a n g a n g g o t a : Batja sadja.)
Djadi sekarang saja akan batjakan Nota Perubahan mengenai:
1. Rantjangan Undang-undang tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda;
2. Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 6 tahun
1958 tentang perubahan dan tambahan Undang-undang No. 65 tahun 1958 tentang
pemberian tanda-tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma sebagai Undang-
undang;
3. Rantjangan Undang-undang tentang Bintang , Gerilja.
Sekarang jang pertama ialah mengenai rantjangan Undang-undang Bintang Garuda;
1. Dalam kalimat pertama dari pasal 1, kata "jang" sebelum perkataan "berbunji sebagai berikut" dihapuskan dan diganti dengan perkataan-per-kataan: "dengan perubahan-perubahan sehingga ... ",
Dalam pasal 2 ajat 1 dibawah pasal I diadakan perubahan atau tambahan sebagai berikut:
1. Tanda ";" jang terdapat diantara perkataan-perkataan "garis tengah 48 milimeter" dan perkataan-perkataan "lapisan pertama" dihapuskan dan diganti dengan tanda atau huruf “ : a."
159
2. Sebelum perkataan "lapisan kedua", disisipkan huruf atau tanda: “b". 3. Perkataan-perkataan "terdapat diatasnja" sesudah perkataan "lapisan kedua"
dihapuskan.
4. Sebelum perkataan "lapisan ketiga" disisipkan huruf atau tanda “c.".
5. Perkataan-perkataan "seekor burung garuda jang menebarkan sajapnja selebar-
lebarnja", diganti mendjadi perkataan-perkataan "seekor burung garuda jang menegakkan
sajapnja setinggi - tingginja".
Ini adalah perubahan didalam rantjangan Undang-undang mengenai Bintang Garuda
jang pernah saja adjukan didalam pendjelasan Pemerintah.
Rapat 54.
Sekarang mengenai perubahan-perubahan didalam rantjangan Undang-undang tentang
Bintang Darma.
1. Dalam kalimat pertama dari pasal I kata "jang" sebelum perkataan-perkataan
"berbunji sebagai berikut", dihapuskan dan diganti dengan perkataan "dengan perubahan-
perubahan sehingga".
2. Dibawah pasal I diadakan pasal 1 baru jang berbunji sebagai berikut:
"Pasal 1.
Dalam bab III sesudah pasal 7 diadakan pasal baru, jaitu pasal 7a jang berbunji sebagai
berikut:
"Bintang Darma dianugerahkan djuga kepada warga-negara Indonesia bukan anggota
Angkatan Perang, sebagai penghargaan atas djasa-djasa luar biasa jang disumbangkannja
chusus untuk kemadjuan dan pembangunan Angkatan Perang Republik Indonesia".
3. Dibawah pasal I djuga diadakan pasal 2 baru jang berbunji sebagai berikut:
"Pasal 2.
Dalam bab III sesudah pasal 8 diadakan pasal baru jaitu pasal 8a jang berbunji sebagai
berikut:
Kepada mereka jang menurut ketentuan dalam pasal 7 dan 7a berhak menerima Bintang
Darma dan jang meninggal dunia sebelum bintang itu dianugerahkan kepadanja, diberikan
anugerah termaksud setjara anumerta" .
4. Pasal 1 lama (dibawah pasal 1) mendjadi pasal 3 baru dengan ketentuan bahwa
perkataan-perkataan “kepada warga-negara Indonesia maupun asing" diubah sehingga
mendjadi "kepada warga-negara asing" .
5. Pasal 2 lama (dibawah pasal 1) mendjadi pasal 4 baru tanpa perubahan.
Sekarang mengenai perubahan didalam rantjangan Undang-undang tentang Bintang
Gerilja.
160
1. Dalam kalimat pertama dari pasal 1 kata "jang" sebelum perkataan "berbunji
sebagai berikut" dihapuskan dan diganti dengan perkataan ; dengan perubahan- perubahan
sehingga".
2. Ketentuan dalam pasal 11 disambung (setelah tanda titik diganti dengan koma)
dengan perkataan-perkataan "atau kepada warga-negara asing atas djasa-djasanja untuk
perdjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia".
Rapat 54.
Kemudian ada satu perubahan dalam rantjangan Undang-undang tentang Bintang
Gerilja jang tadi telah saja kemukakan jang merupakan pasal baru jang akan terletak antara
pasal 2 dan pasal 3 jang merupakan pasal 2a jang berbunji sebagai berikut:
"Kepada mereka jang menurut ketentuan tersebut dalam pasal 1 berhak menerima
Bintang Gerilja dan jang meninggal dunia sebelum bintang itu dianugerahkan kepadanja,
diberikan anugerah termaksud setjara anumerta".
Kemudian dalam lampiran IIa (Piagam) dalam perkataan "Di dalam memperdjuangkan
gerilja membela kemerdekaan negara" diadakan perubahan sehingga berbunji sebagai
berikut: "Didalam perdjuangan gerilja membela kemerdekaan negara".
Saudara Ketua, sekianlah pendjelasan Pemerintah atas pertanjaan dari para anggota
Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat serta usul-usul perubahan didalam rantjangan
Undang-undang jang dihadapkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.
Ketua: Saudara-saudara, demikianlah djawaban Pemerintah atas pemandangan umum
babak pertama, dan teks djawaban ini telah disampaikan kepada Saudara-saudara dalam
box kemarin.
Didalam djawaban Pemerintah itu disampaikan suatu harapan, apakah dapat
pemandangan umum ini ditutup dengan satu babak sadja, Apakah ada lagi diantara
Saudara-saudara, jang mau bit jara dalam babak kedua?
(B e b e r a p a a n g g o t a : Tidak ada.)
Djadi tjukup satu babak sadja !
Dengan ini permusjawaratan kita ini dapat dinjatakan selesai,
Saudara –saudara, saja rasa dengan bantuan Saudara-saudara rantjangan Undang-
undang ini dapat disahkan dengan sekaligus. Saja akan mulai dahulu dengan penindjauan
pasal demi pasal mengenai rantjangan Undang-undang tentang penetapan "Undang-
undang Darurat No. 2 tahun 1959 tentang pemberian tanda kehormatan Bintang
Garuda" sebagai Undang-undang.
Saudara-saudara, segala perubahan dari Pemerintah telah dikerdjakan sebagaimana
termuat didalam Nota Perubahan tadi, terutama mengenai Bintang Garuda. Hanja disitu
161
masih ada perubahan tambahan didalam pasal 2, jang tidak dibatjakan oleh Pemerintah, dan
hanja membuka djalan supaja kalimat itu berdjalan langsung, jaitu didalam anak kalimat c,
"lapisan ketiga berbentuk lukisan lambang Angkatan Udara Republik Indonesia" "Swa
Bhuwana Paksa" jang terdiri dari seekor burung garuda jang menegakkan sajapnja setinggi-
tingginja, lima putjuk anak panah jang digenggam oleh tjakar garuda, sebuah perisai
dengan lukisan kepulauan Indonesia atas mana burung garuda berdiri. Djadi perkataan
"dan" serta kata-kata diatas perisai ini" dihilangkan, sehingga dengan begitu djalan kalimat
itu djadi baik sekali.
Perubahan ini djuga sudah disetudjui oleh Pemerintah. Djadi dengan demikian
rantjangan Undang-undang ini seluruhnja sudah disesuaikan dengan Nota Perubahan lini
djuga.
Karena itu, Saudara-saudara dengan perubahan jang sudah disetudjui itu dan oleh
karena tidak ada lagi pemandangan umum babak kedua, dapatlah kita mulai dengan
pembitjaraan pasal demi pasal.
Apakah Saudara-saudara setudju?
(R a p a t : Setudju.)
Saudara-saudara, tentang nama, apakah dapat disetudjui?
(R a p a t : Setudju.)
Mengenai konsiderans, apakah dapat disetudjui?
(R a p a t : Setudju.)
Mengenali: Memutuskan, dapatkah disetudjui?
(R a p a t : Setudju.)
Mengenai Pasal I, dapatkah disetudjui?
(R a p a t : Setudju.)
Mengenai Bab I Ketentuan Umum pasal 1, apakah dapat disetudjui?
(R a p a t : Setudju.)
Mengenai pasal 2 dengan perubahannja tadi, apakah dapat disetudjui?
Soepardi: Saudara Ketua, saja mentjoba untuk mengiringkan keinginan Pemerintah
dalam mengambil kata-kata jang mungkin bagi Pemerintah dapat diterima, jaitu dalam
pasal 2 bagian 5 terdapat perkataan: seekor burung garuda jang semula dengan istilah
"menebarkan sajapnja selebar-lebarnja", kemudian diganti dengan burung garuda jang
"menegakkan sajapnja setinggi-tingginja".
Djadi saja minta disini, apakah tidak lebih baik djika Pemerintah mengganti istilah
"menegakkan" itu dengan "mengembangkan" sajapnja setinggi-tingginja. Saja kira kalau
dengan istilah ini akan lebih serasi.
Ketua: Bagaimana Pemerintah? Apakah Pemerintah dapat menerima perkataan
"menegakkan" diganti dengan "mengembangkan"?
162
Dr J. Leimena, Menteri Pertahanan a.i.: Saudara Ketua, saja harap agar Saudara
Soepardi menjetudjui perkataan "menegakkan" ini sadja, karena ini lebih baik.
Ketua: Djadi pasal 2 dapat disetudjui ?
(R a p a t : Setudju.)
Rapat 54.
Bab II dengan pasal 3-nja, dapat diterima ? (R a p a t : Setudju.) Bab III dengan pasal-pasal 4 sampai dengan 8 disetudjui ? (R a p a t : Setudju.) Bab IV dengan pasal 9-nja, dapat diterima? (R a p a t : Setudju.) Bab V, pasal 10 jang berisikan ajat-ajat a sampai dengan e dapat disetudjui? (R a p a t : Setudju.) Bab Vl, pasal 11 dapat disetudjui? (R a p a t : Setudju.) Bab VII, pasal 13 dapat diterima? (R a p a t : Setudju.) Pasal 14; supaja sesuai dengan bentuk jang lazim didjadikan bagian dari pasal II, jaitu
seperti djuga didalam Undang-undang pemberian Bintang Gerilja. Djadi pasal II ini
berbunji:
"Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Bintang Garuda dan mulai berlaku
pada hari di undangkan",
Apakah ini dapat disetudjui?
(R a p a t : Setudju.)
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Saudara-saudara, dapatkah seluruh Undang- undang ini disetudjui?
(R a p a t : Setudju.).
Sekarang. kita mengesahkan rantjangan Undang- undang tentang penetapan
“Undang- undang Darurat No. 6 tahun 1958 tentang perubahan dan tambahan
Undang-undangNo. 65 tahun 1958 tentang pemberian tanda- tanda kehormatan
BintangSakti dan Bintang Darma"sebagai Undang-undang (Sid. 1959, P.404).
Disini djuga perubahan-perubahan seluruhnja sudah diselesaikan.
Namanja dapat disetudjui, Saudara-saudara ?
(R a p a t : Setudju.).
Konsiderans dapat disetudjui, Saudara-saudara?
(R a p a t : Setudju.).
Memutuskan dapat disetudjui?
(R a p a t : Setudju.).
Rapat 54.
163
Pasal I Rumawi dapat disetudjui, Saudara-saudara?
(R a p a t : Setudju.).
Pasal 1 baru dapat disetudjui, Saudara-saudara?
(R a p a t : Setudju.).
Pasal 2 baru, dapat disetudjui?
(R a p a t : Setudju.).
Pasal 3 baru, dapat disetudjui?
(R a p a t : Setudju.).
Pasal 4 baru, dapat disetudjui?
(R a p a t : Setudju.).
Pasal II (Rumawi) sampai “Disahkan''dapat disetudjui, Saudara-saudara?
(R a p a t : Setudju.).
Dapatkah keseluruhan rantjangan Undang-undang itu disetudjui dengan aklamasi?
(R a p a t : Setudju.).
Sekarang kita meningkat kepada pengesahan rantjangan Undang-undang tentang.
penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1958 tentang penggantian peraturan
tentang Bintang Gerilja sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun
1949 sebagai Undang-undang (Sid. 1959, P. 405).
Djuga mengenai ini dimasukkan segala perubahan dari Pemerintah.
Namanja dapat disetudjui, Saudara-saudara? (R a p a t : Setudju.).
Konsiderans dapat disetudjui?
(R a p a t : Setudju.).
Memutuskan dapat disetudjui?
(R a p a t : Setudju.).
Dapatkah keseluruhah rantjangan; Undang- undang ini disetudjui dengan aklamasi?
(R a p a t : Setudju.).
Sekarang kita meningkat kepada rantjangan Undang-undang tentang penarikan
kembali Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 tentang pentjabutan dan
penggantian Undang-undang No. 14 tahun 1953 (Sid. 1959, P. 411).
Disini masih perlu diadakan perubahan sedikit sadja, jaitu pada pasal I, kalimat jang
terachir jang berbunji: .. 'tetap berlaku ketentuan dalam Undang - undang Darurat ini;"
perkataan "ini" sejogianja dihilangkan, diganti dengan "tersebut terachir", Djadi
lengkapnja:
Pasal 1.
"Peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955
tentang: pentjabutan dan penggantian Undang-undang No. 14 tahun 1953 (Lembaran-
Negara tahun 1955 No. 38) dinjatakan tidak berlaku lagi terhitung mulai tanggal 10
Agustus 1957, dengan ketentuan bahwa bagi mereka jang pada saat Undang-undang
164
Darurat No. 26 tahun 1957 tentang Militer Sukarela (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 83)
ada dalam keadaan mendapat perlakuan berdasarkan Undang-undang Darurat No. 13 tahun
1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 38), tetap berlaku ketentuan dalam Undang-
undang Darurat tersebut terachir",
- Saudara-saudara, Undang-undang ini namanja dapatkah disetudjui?
(R a p a t : Setudju.).
Konsiderans dapat disetudjui?
(R a p a t : Setudju.).
Memutuskan, dapat disetudjui?
(R a p a t : Setudju.).
Pasal I, dapat disetudjui?
(R a p a t : Setudju.).
Pasal 2 dan seterusnja dapat disetudjui?
(R a p a t : Setudju.).
Dapatkah keseluruhan rantjangan Undang-undang ini disetudjui dengan aklamasi?
(R a p a t : Setudju.).
Saudara-saudara, keempat rantjangan Undang-undang ini telah dapat kita selesaikan
dan kita telah memenuhi harapan dari pada Pemerintah.
Saudara-saudara, atjara kita hari ini selesai seluruhnja, sedangkan untuk hari Djum'at
karena tidak: ada lagi atjara jang kita landjutkan, saja sarankan supaja rapat pleno pada hari
Djum'at ituditiadakan,
Dapatkah disetudjui. Saudara-saudara?
(R a p a t : Setudju.).
Dengan ini rapat saja tutup.
Rtapat ditutup pada diam 22.40
165
SALINAN
K E P U T U S A N DEWAN PERWAKILAN RAKJAT REPUBLIK INDONESIA
No. 53/DPR/1959 tentang
usul Undang-undang penetapan “Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1958
tentang Bintang Garuda (Lembaran Negara tahun 1958 No. 19)” sebagai
Undang-undang. ( Sid. 1959, P. 416).
-----------
D E W A N P E R W A K I L A N R A K J A T
dalam rapat pleno terbuka ke-54 pada tanggal 20 Mei 1959 di Djakarta,
Setelah membatja : Amanat Presiden No. 1211/HK/59 tanggal 5 Mei 1959
tentang mengirimkan usul Undang-undang penetapan “Undang-undang Darurat No. 2 tahun
1958 tentang Bintang Garuda (Lembaran Negara tahun 1958 No. 19)” sebagai Undang-
undang, untuk dibitjarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat guna mendapat
persetudjuannja ;
Setelah membitjarakan :
a. Usul undang-undang tersebut ;
b. Perubahan-perubahan pada usul undang-undang tersebut, jang diadakan oleh
Pemerintah ;
Menimbang : bahwa usul undang-undang tersebut, sebagaimana
telah diubah oleh Pemerintah, dapat disetudjui seluruhnja dengan perbaikan-perbaikan
tehnis-legislatif, jang diadakan oleh Ketua :
Mengingat : pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia ;
M E M U T U S K A N :
Menjetudjui seluruhnja usul Undang-undang penetapan “Undang-undang Darurat
No. 2 tahun 1958 tentang Bintang Garuda (Lembaran Negara tahun 1958 No. 19)”
166
sebagai Undang-undang sebagaimana telah diubah oleh Pemerintah dengan perbaikan-
perbaikan tehnis-legislatif jang diadakan oleh Ketua, sehingga berbunji seperti termaktub
pada lampiran surat keputusan ini.-
WAKIL KETUA I
Sekertaris DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
ttd. ttd.
(Sumarsono Pringgodiredjo) ( H. Zainul Arifin )
167
SALINAN mu1
K E P U T U S A N
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT REPUBLIK INDONESIA
No. 53/DPR/1959
tentang
usul Undang-undang penetapan “Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1958
tentang Bintang Garuda (Lembaran Negara tahun 1958 No. 19)” sebagai
Undang-undang. ( Sid. 1959, P. 416).
-----------
D E W A N P E R W A K I L A N R A K J A T
dalam rapat pleno terbuka ke-54 pada tanggal 20 Mei 1959 di Djakarta,
Setelah membatja : Amanat Presiden No. 1211/HK/59 tanggal 5 Mei 1959
tentang mengirimkan usul Undang-undang penetapan “Undang-undang Darurat No. 2 tahun
1958 tentang Bintang Garuda (Lembaran Negara tahun 1958 No. 19)” sebagai Undang-
undang, untuk dibitjarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat guna mendapat
persetudjuannja ;
Setelah membitjarakan :
a. Usul undang-undang tersebut ;
b. Perubahan-perubahan pada usul undang-undang tersebut, jang diadakan oleh
Pemerintah ;
Menimbang : bahwa usul undang-undang tersebut, sebagaimana
telah diubah oleh Pemerintah, dapat disetudjui seluruhnja dengan perbaikan-perbaikan
tehnis-legislatif, jang diadakan oleh Ketua :
Mengingat : pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia ;
168
M E M U T U S K A N :
Menjetudjui seluruhnja usul Undang-undang penetapan “Undang-undang Darurat
No. 2 tahun 1958 tentang Bintang Garuda (Lembaran Negara tahun 1958 No. 19)” sebagai
Undang-undang sebagaimana telah diubah oleh Pemerintah dengan perbaikan-perbaikan
tehnis-legislatif jang diadakan oleh Ketua, sehingga berbunji seperti termaktub pada
lampiran surat keputusan ini.-
WAKIL KETUA I
Sekertaris DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
ttd. ttd.
(Sumarsono Pringgodiredjo) ( H. Zainul Arifin )
169
Dikirim tgl. : 5 DJUNI 1959
Registrasi No. : 1872
--------------------------------------
No : 8096/DPR-RI/59 DJAKARTA, 4 DJUNI 1959,-
Lampiran : 1 (rangkap dua)
Perihal : Pengesahan usul. K e p a d a
Undang-undang
--------------------- P R E S I D E N
di
D J A K A R T A.-
Dengan menundjuk kepada Amanat Presiden No. 1211/HK/59 tanggal
5 Mei 1959, dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa Dewan
Perwakilan Rakjat dalam rapat pleno terbuka ke-54 pada hari Rabu tanggal
20 Mei 1959 telah menjetudjui
- Usul Undang-undang tentang penetapan “Undang-undang Darurat
No. 2 tahun 1959 tentang pemberian tanda kehormatan Bintang
Garuda (Lembaran Negara tahun1959 No. 19)” sebagai Undang-
undang.
Naskah usul undang-undang tersebut, sebagaimana telah disetudjui
oleh Dewan Perwakilan Rakjat, kami kirimkan bersama ini untuk disahkan
oleh Pemerintah,-
WAKIL KETUA I
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
( ttd. ) H. Zainul Arifin
170
Rs.
Sn/220/4/59.-
UNDANG-UNDANG NO. TAHUN 1959
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG
PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA (LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1959 No. 19), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar
Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang
Darurat No. 2 tahun 1959 tentang pemberian tanda kehormatan
Bintang Garuda (Lembaran Negara tahun 1959 No. 19) ;
b. bahwa peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang
Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang ;
Mengingat : pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia ;
Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat ;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG
DARURAT No. 2 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN TANDA
KEHORMATAN BINTANG GARUDA (LEMBARAN NEGARA TAHUN
1959 No. 19), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I.
Peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1959
tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda (Lembaran Negara tahun 1959 No.
19) ditetapkan sebagai Undang-undang, jang berbunji sebagai berikut :
B A B I.
Ketentuan Umum
Pasal 1.
Kepada anggota Angkatan Udara Republik Indonesia jang bertugas diudara dimasa
kegiatan-kegiatan penerbangan dalam djangka waktu antara tahun 1945 sampai dengan
171
achir tahun 1949 dan jang setjara aktip telah melakukan tugas-tugas penerbangan diberikan
anugerah tanda kehormatan berupa suatu bintang djasa jang bernama “Nintang Garuda”.
Pasal 2.
(3) Bintang Garuda berbentuk seperti dilukiskan dalam lampiran, ialah sebuah bintang
berlapis tiga, dibuat dari logam berwarna perunggu dengan garis tengah 48 milimeter.
a. Lapisan pertama sebagai dasar berbentuk bintang bersudut besar-ketjil sepuluh
dengan tiap udjung sudut besar terdapat bulatan ketjil ;
b. lapisan kedua berbentuk bundar dengan garis tengah 25 milimeter dan terdapat
tulisan “1945 Garuda 1949”;
c. lapisan ketiga berbentuk lukisan lambang Angkatan Udara Republik Indonesia
“SWA BHUWANA PAKSA” jang terdiri dari : seekor burung garuda jang
menebarkan sajapnja selebar-lebarnja, 5 putjuk anak panah jang digenggam oleh
tjakar garuda, sebuah perisai dengan lukisan kepulauan Indonesia dan burung
garuda berdiri; api jang menjala mendjilat-djilat mengepung perisai, sebuah
karangan manggar melingkari garuda, masing-masing terdiri dari 17 buah.
Disebelah belakang bintang terdapat tulisan “Republik Indonesia”.
(4) Pita dari Bintang Garuda bertjorak seperti dilukiskan dalam lampiran, berukuran lebar
35 milimeter, pandjang 52 milimeter, berwarna dasar biru tua dengan satu strip-tegak-
putih perak ditengah-tengah jang lebarnja 8 milimeter dan ditengah-tengah pita
dilekatkan suatu tanda berbentuk pesawat ketjil dibuat dari logam berwarna perunggu.
B A B II.
Urutan Tingkatan
Pasal 3.
Kedudukan Bintang Garuda dalam urutan tingkatan tanda-tanda kehormatan akan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
B A B III.
P e m b e r i a n.
Pasal 4.
Bintang Garuda dianugerahkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi berdasarkan usul dari
Menteri Pertahanan.
Pasal 5.
Tiap pemberian Bintang Garuda disertai dengan penjerahan suatu piagam menurut
bentuk seperti dilukiskan dalam lampiran.
172
Pasal 6.
Penjerahan Bintang Garuda dilakukan dengan upatjara militer menurut ketentuan
Menteri Pertahanan.
Pasal 7.
Tata-tjara pengusulan dan pemberian Bintang Garuda ditetapkan oleh Menteri
Pertahanan.
Pasal 8.
Pelaksanaan penjerahan Bintang Garuda dilakukan oleh Menteri Pertahanan atau oleh
pendjabat-pendjabat jang ditundjuknja.
B A B IV.
P e m a k a i a n
Pasal 9.
Dengan mengingat ketentuan tentang urutan tingkatan tersebut dalam pasal 3, maka
Bintang Garuda dipakai pada waktu dan menurut tjara jang berlaku untuk Bintang Sakti
dan Bintang Darma seperti termaktub dalam BAB VII Undang-undang No. 65 tahun 1958
(Lembaran Negara tahun 1958 No. 116) tentang Pemberian Tanda-tanda Kehormatan
Bintang Sakti dan Bintang Darma.
B A B V.
P e n t j a b u t a n.
Pasal 10.
Hak atas Bintang Garuda ditjabut apabila jang menerima :
k) dengan putusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman berupa
dikeluarkan dari dinas ketentaraan, dengan atau tidak dengan pentjabutan hak untuk
masuk dalam dinas Angkatan Bersendjata ;
l) dengan putusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman karena
sesuatu kedjadian terhadap keamanan Negara atau karena desersi ;
m) dengan putusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman pendjara
jang lamanja lebih dari satu tahun, atau dikenakan matjam hukuman jang lebih berat ;
n) diberhentikan dari dinas ketentaraan tidak dengan hormat ;
o) memasuki dinas Angkatan Perang Negara asing dengan tidak mendapat idjin dahulu
dari Pemerintah Republik Indonesia.
173
B A B VI.
Ketentuan Chusus.
Pasal 11.
Bintang Garuda dianugerahkan djuga kepada warganegara Indonesia bukan anggota
Angkatan Udara dan kepada warganegara Asing jang melakukan suatu perintah Angkatan
Udara dan memenuhi ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam pasal 1.
Pasal 12.
Bintang Garuda dianugerahkan djuga setjara anumerta kepada :
g) anggota Angkatan Udara Republik Indonesia
h) warganegara Indonesia bukan anggota Angkatan Udara dan
i) warganegara Asing,
jang gugur atau meninggal dunia sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas
penerbangannja untuk kepentingan Angkatan Udara Republik Indonesia pada chususnja
dan Negara pada umumnja.
B A B VII.
P e n u t u p.
Pasal 13.
Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih landjut dengan keputusan
Menteri Pertahanan.
Pasal 14.
Undang-undang ini disebut “Undang-undang Bintang Garuda” dan
Pasal II.
mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-
undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Djakarta
pada tanggal
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
S A R T O N O .
Diundangkan
pada tanggal
MENTERI KEHAKIMAN MENTERI PERTAHANAN
. G.A. MAENGKOM. D J U A N D A
174
175
LAMPIRAN II.
176
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NO. TAHUN 1959.
P I A G A M
KAMI PRESIDEN – PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
REPUBLIK INDONESIA,
Memberikan anugerah Bintang Garuda kepada :
N A M A : .............................................................................................
DJABATAN : .............................................................................................
sesuai dengan Undang-undang No. Tahun 1959 sebagai penghargaan atas :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Dikeluarkan di : Djakarta
Pada tanggal : 1959
-------------------------------------------------------------------
PRESIDEN – PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
PERANG REPUBLIK INDONESIA
S U K A R N O.
PERDANA MENTERI/MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
D J U A N D A .
Usul undang-undang termaktub diatas disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat dalam
rapat pleno terbuka ke-54 pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1959 di Djakarta.-
WAKIL KETUA I
Sekertaris I, DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
(Sumarsono Pringgodiredjo) ( H. Zainul Arifin )
177
MEMORI PENDJELASAN
MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN “UNDANG-UNDANG
DARURAT No. 2 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN
BINTANG GARUDA ( LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 No. 19 )”, SEBAGAI
UNDANG-UNDANG.
Pemerintah berpendapat, bahwa pelaksanaan tugas diudara mempunjai tjorak jang chas,
sehingga perlu diadakan suatu peraturan jang merupakan dasar daripada pemberian suatu
tanda kehormatan berupa Bintang Garuda untuk menghargai pelaksanaan tugas diudara.
Kegiatan-kegiatan penerbangan jang dilakukan dimasa tahun 1945 sampai/dengan
achir tahun 1949 tanpa ketjualinja, adalah penerbangan jang sangat berbahaja ditindjau dari
sudut militer (intercepting), “tehnik/navigasi penerbangan”.
Mereka jang melakukan penerbangan tersebut dapat dianggap sebagai pelopor
penerbangan Republik Indonesia umumnja dan Angkatan Udara Republik Indonesia
chususnja.
Maka dari itu dan karena keadaan-keadaan jang mendesak, ketentuan-ketentuan jang
termaksud diatas telah ditetapkan dalam Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1959
(Lembaran Negara tahun 1959 No. 19).
-----------------------------
Mengetahui :
WAKIL KETUA I
Sekertaris I, DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
(Sumarsono Pringgodiredjo) ( H. Zainul Arifin )
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT REPUBLIK INDONESIA --oOo-- Dikirim tgl. : 5 DJUNI 1959
Registrasi No. : 2990
--------------------------------------
178
No : 8097/DPR-RI/59 DJAKARTA, 4 DJUNI 1959,- Lampiran : 2 (dua) Perihal : Pengesahan usul. K e p a d a Undang-undang --------------------- 1. PERDANA MENTERI
2. MENTERI KEHAKIMAN
3. MENTERI PERTAHANAN
di
D J A K A R T A.-
Bersama ini disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan/atau
dipergunakan seperlunja salinan surat kami kepada Presiden No. 8096/DPR-
RI/59 tanggal 4 Djuni 1959 beserta lampirannja tentang pengesahan
- Usul Undang-undang tentang penetapan “Undang-undang Darurat No. 2
tahun 1959 tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda
(Lembaran Negara tahun1959 No. 19)” sebagai Undang-undang.
WAKIL KETUA I
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT,
u.b.
Sekertaris I D.P.R.
(ttd.) Mr. Sumarsono Pringgodiredjo.
179
Salinan
DJAKARTA, 4 DJUNI 1959,- No : 8096/DPR-RI/59
Lampiran : 1 (rangkap dua)
Perihal : Pengesahan usul.
Undang-undang K e p a d a
--------------------- P R E S I D E N
di
D J A K A R T A.-
Dengan menundjuk kepada Amanat Presiden No. 1211/HK/59 tanggal
5 Mei 1959, dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa Dewan
Perwakilan Rakjat dalam rapat pleno terbuka ke-54 pada hari Rabu tanggal
20 Mei 1959 telah menjetudjui
- Usul Undang-undang tentang penetapan “Undang-undang Darurat
No. 2 tahun 1959 tentang pemberian tanda kehormatan Bintang
Garuda (Lembaran Negara tahun1959 No. 19)” sebagai Undang-
undang.
Naskah usul undang-undang tersebut, sebagaimana telah disetudjui
oleh Dewan Perwakilan Rakjat, kami kirimkan bersama ini untuk disahkan
oleh Pemerintah,-
WAKIL KETUA I
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT,
( ttd. ) H. Zainul Arifin
Sesuai dengan aslinja :
Sekertaris I D. P. R. ,
( Mr. Sumarsono Pringgodiredjo ).-
Rs.
180
Sn/220/4/59.-
UNDANG-UNDANG NO. TAHUN 1959
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG
PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA (LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1959 No. 19), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar
Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang
Darurat No. 2 tahun 1959 tentang pemberian tanda kehormatan
Bintang Garuda (Lembaran Negara tahun 1959 No. 19) ;
b. bahwa peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang
Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang ;
Mengingat : pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia ;
Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat ;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG
DARURAT No. 2 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN TANDA
KEHORMATAN BINTANG GARUDA (LEMBARAN NEGARA TAHUN
1959 No. 19), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I.
Peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1959
tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda (Lembaran Negara tahun 1959 No.
19) ditetapkan sebagai Undang-undang, jang berbunji sebagai berikut :
B A B I.
Ketentuan Umum
Pasal 1.
Kepada anggota Angkatan Udara Republik Indonesia jang bertugas diudara dimasa
kegiatan-kegiatan penerbangan dalam djangka waktu antara tahun 1945 sampai dengan
181
achir tahun 1949 dan jang setjara aktip telah melakukan tugas-tugas penerbangan diberikan
anugerah tanda kehormatan berupa suatu bintang djasa jang bernama “Nintang Garuda”.
Pasal 2.
(1) Bintang Garuda berbentuk seperti dilukiskan dalam lampiran, ialah sebuah bintang
berlapis tiga, dibuat dari logam berwarna perunggu dengan garis tengah 48 milimeter.
a. Lapisan pertama sebagai dasar berbentuk bintang bersudut besar-ketjil sepuluh
dengan tiap udjung sudut besar terdapat bulatan ketjil ;
b. lapisan kedua berbentuk bundar dengan garis tengah 25 milimeter dan terdapat
tulisan “1945 Garuda 1949”;
c. lapisan ketiga berbentuk lukisan lambang Angkatan Udara Republik Indonesia
“SWA BHUWANA PAKSA” jang terdiri dari : seekor burung garuda jang
menebarkan sajapnja selebar-lebarnja, 5 putjuk anak panah jang digenggam oleh
tjakar garuda, sebuah perisai dengan lukisan kepulauan Indonesia dan burung
garuda berdiri; api jang menjala mendjilat-djilat mengepung perisai, sebuah
karangan manggar melingkari garuda, masing-masing terdiri dari 17 buah.
Disebelah belakang bintang terdapat tulisan “Republik Indonesia”.
(2) Pita dari Bintang Garuda bertjorak seperti dilukiskan dalam lampiran, berukuran lebar
35 milimeter, pandjang 52 milimeter, berwarna dasar biru tua dengan satu strip-tegak-putih
perak ditengah-tengah jang lebarnja 8 milimeter dan ditengah-tengah pita dilekatkan suatu
tanda berbentuk pesawat ketjil dibuat dari logam berwarna perunggu.
B A B II.
Urutan Tingkatan
Pasal 3.
Kedudukan Bintang Garuda dalam urutan tingkatan tanda-tanda kehormatan akan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
B A B III.
P e m b e r i a n.
Pasal 4.
Bintang Garuda dianugerahkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi berdasarkan usul dari
Menteri Pertahanan.
Pasal 5.
182
Tiap pemberian Bintang Garuda disertai dengan penjerahan suatu piagam menurut
bentuk seperti dilukiskan dalam lampiran.
Pasal 6.
Penjerahan Bintang Garuda dilakukan dengan upatjara militer menurut ketentuan
Menteri Pertahanan.
Pasal 7.
Tata-tjara pengusulan dan pemberian Bintang Garuda ditetapkan oleh Menteri
Pertahanan.
Pasal 8.
Pelaksanaan penjerahan Bintang Garuda dilakukan oleh Menteri Pertahanan atau oleh
pendjabat-pendjabat jang ditundjuknja.
B A B IV.
P e m a k a i a n
Pasal 9.
Dengan mengingat ketentuan tentang urutan tingkatan tersebut dalam pasal 3, maka
Bintang Garuda dipakai pada waktu dan menurut tjara jang berlaku untuk Bintang Sakti
dan Bintang Darma seperti termaktub dalam BAB VII Undang-undang No. 65 tahun 1958
(Lembaran Negara tahun 1958 No. 116) tentang Pemberian Tanda-tanda Kehormatan
Bintang Sakti dan Bintang Darma.
B A B V.
P e n t j a b u t a n.
Pasal 10.
Hak atas Bintang Garuda ditjabut apabila jang menerima :
a. dengan putusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman berupa
dikeluarkan dari dinas ketentaraan, dengan atau tidak dengan pentjabutan hak untuk
masuk dalam dinas Angkatan Bersendjata ;
b. dengan putusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman karena
sesuatu kedjadian terhadap keamanan Negara atau karena desersi ;
c. dengan putusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman pendjara
jang lamanja lebih dari satu tahun, atau dikenakan matjam hukuman jang lebih berat ;
d. diberhentikan dari dinas ketentaraan tidak dengan hormat ;
e. memasuki dinas Angkatan Perang Negara asing dengan tidak mendapat idjin dahulu
dari Pemerintah Republik Indonesia.
183
B A B VI.
Ketentuan Chusus.
Pasal 11.
Bintang Garuda dianugerahkan djuga kepada warganegara Indonesia bukan anggota
Angkatan Udara dan kepada warganegara Asing jang melakukan suatu perintah Angkatan
Udara dan memenuhi ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam pasal 1.
Pasal 12.
Bintang Garuda dianugerahkan djuga setjara anumerta kepada :
a. anggota Angkatan Udara Republik Indonesia
b. warganegara Indonesia bukan anggota Angkatan Udara dan
c. warganegara Asing,
jang gugur atau meninggal dunia sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas
penerbangannja untuk kepentingan Angkatan Udara Republik Indonesia pada chususnja
dan Negara pada umumnja.
B A B VII.
P e n u t u p.
Pasal 13.
Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih landjut dengan keputusan
Menteri Pertahanan.
Pasal 14.
Undang-undang ini disebut “Undang-undang Bintang Garuda” dan
Pasal II.
mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-
undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
184
Disahkan di Djakarta
pada tanggal
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
S A R T O N O .
Diundangkan
pada tanggal
MENTERI KEHAKIMAN MENTERI PERTAHANAN
G.A. MAENGKOM. D J U A N D A.
185
LAMPIRAN II.
186
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NO. TAHUN 1959.
P I A G A M
KAMI PRESIDEN – PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
REPUBLIK INDONESIA,
Memberikan anugerah Bintang Garuda kepada :
N A M A : .............................................................................................
DJABATAN : .............................................................................................
sesuai dengan Undang-undang No. Tahun 1959 sebagai penghargaan atas :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Dikeluarkan di : Djakarta
Pada tanggal : 1959
-------------------------------------------------------------------
PRESIDEN – PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
PERANG REPUBLIK INDONESIA
S U K A R N O.
PERDANA MENTERI/MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
D J U A N D A .
Usul undang-undang termaktub diatas disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat dalam
rapat pleno terbuka ke-54 pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1959 di Djakarta.-
187
WAKIL KETUA I
Sekertaris I, DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
(ttd) . Sumarsono Pringgodiredjo. (ttd) . H. Zainul Arifin .
Sesuai dengan aslinja ;
Sekertaris I D. P. R. ,
( Mr. Sumarsono Pringgodiredjo)
188
MEMORI PENDJELASAN
MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN “UNDANG-UNDANG
DARURAT No. 2 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN
BINTANG GARUDA ( LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 No. 19 )”, SEBAGAI
UNDANG-UNDANG.
Pemerintah berpendapat, bahwa pelaksanaan tugas diudara mempunjai tjorak jang chas,
sehingga perlu diadakan suatu peraturan jang merupakan dasar daripada pemberian suatu
tanda kehormatan berupa Bintang Garuda untuk menghargai pelaksanaan tugas diudara.
Kegiatan-kegiatan penerbangan jang dilakukan dimasa tahun 1945 sampai/dengan
achir tahun 1949 tanpa ketjualinja, adalah penerbangan jang sangat berbahaja ditindjau dari
sudut militer (intercepting), “tehnik/navigasi penerbangan”.
Mereka jang melakukan penerbangan tersebut dapat dianggap sebagai pelopor
penerbangan Republik Indonesia umumnja dan Angkatan Udara Republik Indonesia
chususnja.
Maka dari itu dan karena keadaan-keadaan jang mendesak, ketentuan-ketentuan jang
termaksud diatas telah ditetapkan dalam Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1959
(Lembaran Negara tahun 1959 No. 19).
-----------------------------
Mengetahui :
WAKIL KETUA I
Sekertaris I, DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
(Sumarsono Pringgodiredjo) ( H. Zainul Arifin )
Sesuai dengan aslinja ;
Sekertaris I D. P. R. ,
( Mr. Sumarsono Pringgodiredjo)
189
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA Diterima tgl. : 21-7-59
Agno : 9806
--------------------------------------
No : 1719/HK/’59 DJAKARTA, 26 DJUNI 1959,- Lampiran : .-. Perihal : Pengesahan usul K e p a d a Undang-undang --------------------- KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT INDONESIA
di
D J A K A R T A.
Merdeka!
Menarik surat Saudara tanggal 4 Djuni 1959 No. 8096/DPR-RI/59,
perihal seperti tersebut dalam pokok surat ini, bersama ini kami
memberitahukan bahwa Pemerintah telah mengesahkan :
- Usul Undang-undang tentang penetapan “Undang-undang Darurat
No. 2 tahun 1959 tentang pemberian tanda kehormatan Bintang
Garuda (Lembaran Negara tahun1959 No. 19)” sebagai Undang-
undang.
pada tanggal 26 Djuni 1959.-
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
( ttd. ) SARTONO.
Tembusan kepada :
1. Perdana Menteri
2. Menteri
Pertahanan.-
---------------------------------------
TJATATAN : Tidak dibatjakan dalam rapat pleno.-
190
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1959
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG
PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA (LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1959 No. 19), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar
Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang
Darurat No. 2 tahun 1959 tentang pemberian tanda kehormatan
Bintang Garuda (Lembaran Negara tahun 1959 No. 19) ;
b. bahwa peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang
Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang ;
Mengingat : a. pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia ;
b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 ( Lembaran Negara tahun 1957
No. 101 ) ;
Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat ;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG
DARURAT No. 2 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN TANDA
KEHORMATAN BINTANG GARUDA (LEMBARAN NEGARA TAHUN
1959 No. 19), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I.
Peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1959
tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda (Lembaran Negara tahun 1959 No.
19) ditetapkan sebagai Undang-undang, jang berbunji sebagai berikut :
B A B I.
Ketentuan Umum
Pasal 1.
Kepada anggota Angkatan Udara Republik Indonesia jang bertugas diudara dimasa
kegiatan-kegiatan penerbangan dalam djangka waktu antara tahun 1945 sampai dengan
191
achir tahun 1949 dan jang setjara aktip telah melakukan tugas-tugas penerbangan diberikan
anugerah tanda kehormatan berupa suatu bintang djasa jang bernama “Bintang Garuda”.
Pasal 2.
(1) Bintang Garuda berbentuk seperti dilukiskan dalam lampiran, ialah sebuah bintang
berlapis tiga, dibuat dari logam berwarna perunggu dengan garis tengah 48 milimeter.
a. Lapisan pertama sebagai dasar berbentuk bintang bersudut besar-ketjil sepuluh
dengan tiap udjung sudut besar terdapat bulatan ketjil ;
b. lapisan kedua berbentuk bundar dengan garis tengah 25 milimeter dan terdapat
tulisan “1945 Garuda 1949”;
c. lapisan ketiga berbentuk lukisan lambang Angkatan Udara Republik Indonesia
“SWA BHUWANA PAKSA” jang terdiri dari : seekor burung garuda jang
menebarkan sajapnja selebar-lebarnja, 5 putjuk anak panah jang digenggam oleh
tjakar garuda, sebuah perisai dengan lukisan kepulauan Indonesia dan burung
garuda berdiri; api jang menjala mendjilat-djilat mengepung perisai, sebuah
karangan manggar melingkari garuda, masing-masing terdiri dari 17 buah.
Disebelah belakang bintang terdapat tulisan “Republik Indonesia”.
(2) Pita dari Bintang Garuda bertjorak seperti dilukiskan dalam lampiran, berukuran lebar
35 milimeter, pandjang 52 milimeter, berwarna dasar biru tua dengan satu strip-tegak-putih
perak ditengah-tengah jang lebarnja 8 milimeter dan ditengah-tengah pita dilekatkan suatu
tanda berbentuk pesawat ketjil dibuat dari logam berwarna perunggu.
B A B II.
Urutan Tingkatan
Pasal 3.
Kedudukan Bintang Garuda dalam urutan tingkatan tanda-tanda kehormatan akan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
B A B III.
P e m b e r i a n.
Pasal 4.
Bintang Garuda dianugerahkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi berdasarkan usul dari
Menteri Pertahanan.
192
Pasal 5.
Tiap pemberian Bintang Garuda disertai dengan penjerahan suatu piagam menurut
bentuk seperti dilukiskan dalam lampiran.
Pasal 6.
Penjerahan Bintang Garuda dilakukan dengan upatjara militer menurut ketentuan
Menteri Pertahanan.
Pasal 7.
Tata-tjara pengusulan dan pemberian Bintang Garuda ditetapkan oleh Menteri
Pertahanan.
Pasal 8.
Pelaksanaan penjerahan Bintang Garuda dilakukan oleh Menteri Pertahanan atau oleh
pendjabat-pendjabat jang ditundjuknja.
B A B IV.
P e m a k a i a n
Pasal 9.
Dengan mengingat ketentuan tentang urutan tingkatan tersebut dalam pasal 3, maka
Bintang Garuda dipakai pada waktu dan menurut tjara jang berlaku untuk Bintang Sakti
dan Bintang Darma seperti termaktub dalam BAB VII Undang-undang No. 65 tahun 1958
(Lembaran Negara tahun 1958 No. 116) tentang Pemberian Tanda-tanda Kehormatan
Bintang Sakti dan Bintang Darma.
B A B V.
P e n t j a b u t a n.
Pasal 10.
Hak atas Bintang Garuda ditjabut apabila jang menerima :
a. dengan putusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman berupa
dikeluarkan dari dinas ketentaraan, dengan atau tidak dengan pentjabutan hak untuk
masuk dalam dinas Angkatan Bersendjata ;
b. dengan putusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman karena
sesuatu kedjadian terhadap keamanan Negara atau karena desersi ;
c. dengan putusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman pendjara
jang lamanja lebih dari satu tahun, atau dikenakan matjam hukuman jang lebih berat ;
d. diberhentikan dari dinas ketentaraan tidak dengan hormat ;
e. memasuki dinas Angkatan Perang Negara asing dengan tidak mendapat idjin dahulu
dari Pemerintah Republik Indonesia.
193
B A B VI.
Ketentuan Chusus.
Pasal 11.
Bintang Garuda dianugerahkan djuga kepada warganegara Indonesia bukan anggota
Angkatan Udara dan kepada warganegara Asing jang melakukan suatu perintah Angkatan
Udara dan memenuhi ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam pasal 1.
Pasal 12.
Bintang Garuda dianugerahkan djuga setjara anumerta kepada :
a. anggota Angkatan Udara Republik Indonesia
b. warganegara Indonesia bukan anggota Angkatan Udara dan
c. warganegara Asing,
jang gugur atau meninggal dunia sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas
penerbangannja untuk kepentingan Angkatan Udara Republik Indonesia pada chususnja
dan Negara pada umumnja.
B A B VII.
P e n u t u p.
Pasal 13.
Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih landjut dengan keputusan
Menteri Pertahanan.
Pasal II.
Undang-undang ini dapat disebut ”Undang-undang Bintang Garuda” dan mulai
berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-
undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Djakarta
pada tanggal 26 Djuni 1959
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
194
Diundangkan
pada tanggal 4 Djuli 1959 SARTONO.
MENTERI KEHAKIMAN, MENTERI PERTAHANAN,
ttd. ttd.
G.A.MAENGKOM. DJUANDA.
Sesuai dengan aslinja ;
Sekertaris I Presiden,
Mr. S. Brotodiningrat.
LEMBARAN NEGARA NO. 67 TAHUN 1959.
195
MEMORI PENDJELASAN
MENGENAI
UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 1959.
TENTANG
PENETAPAN “UNDANG-UNDANG DARURAT No. 2 TAHUN 1959 TENTANG
PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA ( LEMBARAN
NEGARA TAHUN 1959 No. 19 )”, SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pemerintah berpendapat, bahwa pelaksanaan tugas diudara mempunjai tjorak jang chas,
sehingga perlu diadakan suatu peraturan jang merupakan dasar daripada pemberian suatu
tanda kehormatan berupa Bintang Garuda untuk menghargai pelaksanaan tugas diudara.
Kegiatan-kegiatan penerbangan jang dilakukan dimasa tahun 1945 sampai/dengan
achir tahun 1949 tanpa ketjualinja, adalah penerbangan jang sangat berbahaja ditindjau dari
sudut militer (intercepting), “tehnik/navigasi penerbangan”.
Mereka jang melakukan penerbangan tersebut dapat dianggap sebagai pelopor
penerbangan Republik Indonesia umumnja dan Angkatan Udara Republik Indonesia
chususnja.
Maka dari itu dan karena keadaan-keadaan jang mendesak, ketentuan-ketentuan jang
termaksud diatas telah ditetapkan dalam Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1959
(Lembaran Negara tahun 1959 No. 19).
-----------------------------
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 1811