1933K-PDT-2007

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1933 K/Pdt/2007

P U T U S A N

No. 1933 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai

berikut dalam perkara :

Drs. MULYADI LUZAR, bertempat tinggal di Jalan Taman Surya

Blok T/6, RT 004, RW 05, Sunrise Garden, Keluahan Kedoya

Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini

memberi kuasa kepada Lugito Hayadi, SH., Advokat, berkantor di

Jalan Hayam Wuruk Nomor 3-KK, Jakarta Pusat ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

PT BANGUN SARANA ADHI PERMAI, berkedudukan di Plaza

Kebun Jeruk Blok C2, Jalan Raya Perjuangan, Jakarta Barat ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan

Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani

perjanjian pemborongan pekerjaan untuk pembangunan rumah tinggal

bertingkat yang terletak di Jalan Taman Surya Blok T/6, RT 004, RW 05,

Sunrise Garden, Keluarahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta

Barat, sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui oleh pihak Tergugat

sebagaimana dalam surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor

01/SPP/BW-RT/IV/2004, tanggal 12 Mei 2004 (Bukti P-I) ;

Bahwa harga borongan pekerjaan pembangunan rumah tinggal tersebut

pada point 1 telah disepakati adalah sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta

rupiah) ;

Bahwa sesuai dengan perjanjian pemborongan pekerjaan, Penggugat

telah melaksanakan seluruh pekerjaan pembangunan rumah tinggal tersebut

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



dengan baik, dan hasil pekerjaan Penggugat telah diterima oleh Tergugat

dengan baik sesuai dengan berita acara serah terima pekerjaan proyek

pembangunan rumah tinggal bertingkat tertanggal 26 Agustus 2005.

(Bukti P.2) ;

Bahwa pada saat dilakukannya serah terima pekerjaan pembangunan

rumah tinggal tersebut kepada Tergugat, bahwa Penggugat baru menerima

harga pembayaran sebesar Rp 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta

rupiah) dari harga borongan pekerjaan yang telah disepakati sebesar

Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yang rinciannya sebagai berikut :

Pembayaran tanggal 26 Mei 2004 (Bukti P-3) : Rp 105.000.000,-

Pembayaran tanggal 9 Agustus 2004 (Bukti P-4) : Rp 105.000.000,-

Pembayaran tanggal 4 September 2004 (Bukti P-5) : Rp 105.000.000,-

Pembayaran tanggal15 Desember 2004 (Bukti P-6) : Rp 140.000.000,-

Pembayaran tanggal 9 maret 2005 (Bukti P-7) : Rp 105.000.000,-

Jumlah Total : Rp 560.000.000,-

(lima ratus enam puluh juta rupiah)

Bahwa adapun sisa pembayaran harga pekerjaan pembangunan rumah

tinggal yang belum dilunasi oleh Tergugat sampai gugatan ini diajukan dan

didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah sebesar

Rp 213.646.000,- (dua ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh enam ribu

rupiah), yang perinciannya adalah sebagai berikut :

a. Angsuran kelima sebesar 15% dari total borongan = 15% X

Rp 700.000.000,- = Rp 105.000.000,- yang akan dibayar pada saat prestasi

pekerjaan mencapai 100% dan dilakukan, berita acara serah terima

pertama ;

b. Sisa angsuran sebesar 5% dari total borongan = 5% X Rp 700.000.000,- =

Rp 35.000.000,- dibayar setelah masa pemeliharaan selama 90 hari

kalender ;

c. Pekerjaan tambahan sebesar Rp 73.646.000,- (tujuh puluh tiga juta enam

ratus empat puluh enam ribu rupiah) (Bukti P-8) ;

Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Perjanjian Pemborongan

pekerjaan bahwa seharusnya pihak Tergugat berkewajiban melakukan

pembayaran paling lambat 14 hari setelah masa perjanjian penagihan dan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



disertai opname yang telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat yang telah

jatuh tempo ;

Bahwa Penggugat setelah selesainya pekerjaan pembangunan tersebut

berusaha untuk menagih beberapa kali kepada Tergugat sisa pembayaran

harga borongan pekerjaan baik secara langsung maupun melalui surat yang

dikirim kepada Tergugat tertanggal 12 Oktober 2005 yang terdiri dari tagihan

pembayaran Prestasi 100% sebesar Rp 105.000.000,- dan tagihan pekerjaan

tambahan sebesar Rp 73.646.000,- (Tujuh puluh tiga juta enam ratus empat

puluh enam ribu rupiah), sedangkan tagihan retensi sebesar 5% X

Rp 700.000.000,- yaitu Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) belum

ditagih pada waktu itu karena masih belum lewat 90 hari kalender. (Bukti P-9) ;

Bahwa Penggugat telah berusaha terus-menerus untuk menempuh jalan

damai guna menyelesaikan pelunasan sisa pembayaran harga pemborongan

pekerjaan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi dan menyelesaikan

kewajibannya kepada Penggugat dan oleh karena itu terbukti bahwa Tergugat

telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat sehingga untuk

menyelesaikan hak-hak Penggugat, maka Penggugat mempergunakan jasa

pengacara, dan untuk itu pengacara Penggugat telah mengirim surat teguran

kepada Tergugat sebanyak dua kali masing-masing tertanggal 5 Januari 2006

dan 17 Januari 2006, tetapi sampai lewatnya batas waktu surat teguran

tersebut, Tergugat tidak melakukan pelunasan kepada Penggugat (Bukti P-10

dan P-ll) ;

Bahwa dengan terbuktinya Tergugat melakukan ingkar janji/wanprestasi

yang tidak mempunyai itikad baik melunasi sisa pembayaran harga borongan

pekerjaan bangunan tersebut kepada Penggugat, maka telah merugikan

Penggugat baik materiil maupun moril ;

Bahwa dengan tidak dilunasinya sisa harga borongan tersebut kepada

Pengugat sebesar Rp 213.646.000,- (dua ratus tiga belas juta enam ratus

empat puluh enam ribu rupiah) maka Penggugat telah dirugikan karena tidak

dapat memanfaatkan uang tersebut untuk kepentingan usaha dan bisnis

Penggugat, sehingga Penggugat berhak untuk menuntut denda sebesar 10/00

(satu permil) perhari dengan denda maksimum 5% dari nilai tagihan yang harus

dibayar kepada Penggugat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 2

perjanjian pemborongan Nomor O1/SPP/BW-RT/lV/2004 tanggal 12 Mei 2004,

dan demikian pula Penggugat telah kehilangan keuntungan yang seharusnya

diperoleh setiap bulannya sebesar 2% dari Rp 213.646.000,- (dua ratus tiga


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



belas juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya terhitung

sejak tanggal 26 Agustus 2005 sampai didaftarkannya perkara ini di Pengadilan

Negeri Jakarta Barat ;

Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi dari Tergugat tersebut,

maka Pengguat dirugikan baik materiil dan moril, yang diperhitungkan sejumlah

menurut perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil

a. Sisa harga borongan pekerjaan

Yang belum dibayar Rp 213.646.000,-

b. Denda 5% X Rp.213.646.000,-

Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Rp 10.682.300,-

Perjanjian pemborongan

c. Keuntungan yang akan diperoleh Rp 23.501.060,-

Setiap bulannya sebesar 2% dari Rp.213.646.000,-

terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2005 s/d

Gugatan Didaftarkan di Pengadilan Negeri

Jakarta Barat ______________

Total Kerugian Materiil Rp 247.829.360,-

(dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu

tiga ratus enam puluh rupiah) ;

Kerugian Moril :

Kerugian moril selaku perusahaan yang

mempunyai reputasi baik dan professional,

akibat tindakan Tergugat telah menyita pikiran,

tenaga, dan waktu Penggugat Rp 1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah)

Total kerugian materiil ditambah kerugian Moril Rp 1.247.829.360,- (satu milyar

dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga

ratus enam puluh rupiah) ;

Bahwa dengan sehubungan dengan kerugian yang dialami Penggugat

akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi dari Tergugat sejumlah tersebut dalam

point 11 di atas, untuk itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Barat agar menghukum Tergugat membayar kerugian materiil dan Moril yang

dialami Penggugat segera dan seketika selambat-lambatnya tujuh hari kerja

sejak tanggal putusan perkara ini ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta

Barat untuk meyatakan sah secara hukum Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Nomor 01/SPP/BW-RT/IV/2004 tanggal 12 Mei 2004 sebagaimana tersebut

pada point 1 di atas yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan dan didukung bukti-

bukti yang otentik dan berdasarkan Pasal 180 HIR, maka oleh karena itu agar

tuntutan Penggugat tidak menjadi ilusioner atau sia-sia kelak dan untuk

menjamin hak-hak Penggugat, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan

sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahkan

dan mengosongkan tanah dan bangunan miliknya yang terletak di Jalan Taman

Surya T/6, RT 004, RW 05, Sunrise Garden, Kelurahan Kedoya Utara,

Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat adalah untuk dijual kepada umum,

karena dengan ini adalah cukup beralasan Penggugat meminta dan memohon

agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara ini berkenan

untuk :

- Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan

milik Tergugat yang terletak di Jalan Taman Surya T/6, RT 004, RW 05,

Sunrise Garden, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta

Barat, Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 3135/HM/KEDOYA UTARA, dan

Nomor Izin Mendirikan Bangunan Nomor 05305/IMB/2004 tertanggal 16 juni

2004 tercatat atas nama Tergugat ;

- Melarang Tergugat untuk melakukan kegiatan atau memanfaatkan tanah

dan bangunan tersebut di atas hingga saat keputusan dalam perkara ini

mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa adalah cukup alasan menurut hukum untuk mohon Putusan dapat

dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding atau kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada

Pengadilan Negeri Jakarta Barat supaya memberikan putusan yang dapat

dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan

milik Tergugat , yang terletak di Jalan Taman Surya T/6, RT 004, RW 05,


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Sunrise Garden, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta

Barat, Nomor Sertifikat Hak Mllik Nomor : 3135/HM/IMB/2004 tertanggal 16

Juni 2004 tercatat atas nama Tergugat ;

- Melarang Tergugat untuk melakukan kegiatan atau memanfaatkan tanah

dan bangunan tersebut di atas hingga saat keputusan dalam perkara ini

mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/

wanprestasi ;

3. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian pemborongan pekerjaan nomor :

01/SPP/BW-RT/IV/2004 tanggal 12 Mei 2004 tersebut ;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;

5. Menghukum Tergugat membayar kerugian pokok yaitu sisa pembayaran

harga pemborongan pekerjaan pembangunan rumah tinggal bertingkat

sebesar Rp 213.646.000,- (dua ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh

enam ribu rupiah) kepada Penggugat segera dan seketika selambat-

lambatnya tujuh hari kerja sejak tanggal putusan perkara ini ;

6. Menghukum Tergugat membayar ganti-rugi materiil yaitu denda 5% sesuai

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pasal 7 ayat 2 sebesar Rp 10.682.300,-

(sepuluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) kepada

Penggugat segera dan seketika selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak

tanggal putusan perkara ini ;

7. Menghukum membayar ganti rugi materiil yaitu Keuntungan yang akan

diperoleh setiap bulannya sebesar 2% dari Rp 213.646.000,- terhitung sejak

tanggal 26 Agustus 2005 s/d gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri

Jakarta Barat sebesar Rp 23.501.060,- (dua puluh tiga juta lima ratus satu

ribu enam puluh rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya tujuh hari

kerja sejak tanggal putusan perkara ini ;

8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi moril sebesar

Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat segera dan

seketika selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak tanggal putusan perkara

ini ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit

voerbaar bij vooraad) walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi ;

10.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

11.Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah

menyangkal/menolaknya dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi)

pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengenai surat kuasa khusus

1. Advokat-Advokat Prendy Hutapea, SH., Judika Pangaribuan, SH., dan

Bernard SH., memperoleh kuasa dari surat kuasa khusus

No.27/JNP/PDT/II/06 tertanggal 3 Februari 2006 yang ditanda tangani oleh

sdr. Ir. Bud Wiyono selaku Ditrektur Utama untuk mewakili PT Bangun

Sarana Adhi Permai agar mengajukan gugatan perkara ini terhadap Tergugat

di Pengadilan Jakarta Barat ;

Selama belum dibuktikan kebenaran dari kedudukan sdr. Budi Wiyono

sebagai Direktur Utama dari PT Bangun Sarana Adhi Permai yang harus

ternyata/terbukti dari Anggaran Dasar Perseroan tersebut yang telah

disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM tertanggal 2 Februari 2006

termaksud ;

2. Juga Tergugat membantah/menyangkal surat kuasa No.27/JNP/PDT/II/06

tertanggal 3 Februari 2006 sebagai kuasa khusus yang diisyaratkan

ketentuan perundangan yang berlaku agar Advokat-Advokat Prendy

Hutapea, SH., Judika Pangaribuan, SH., Bernard, SH., dapat mengajukan

perkara ini di Pengadilan Jakarta Barat, oleh karena surat kuasa tersebut

tidak bersifat khusus yaitu hanya mencantumkan untuk mengajukan gugatan

terhadap Drs. Mulyadi Luzar, tetapi sedikitpun tidak mencantumkan gugatan

jumlah uang berapa banyak, apalagi gugatan itu terdiri dari gugatan kerugian

materiil berikut dendanya dan kerugian moril yang jumlahnya sangat besar

atau sangat berlebihan. Dengan tidak dipenuhinya syarat surat kuasa yang

bersifat khusus tertanggal 3 Februari 2006 sebagai pemberi kuasa yang

bersifat khusus sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka menurut

hukum gugatan perkara dari Penggugat ini harus ditolak atau dinyatakan

tidak dapat diterima oleh pengadilan ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



DALAM REKONVENSI :

1. Terlebih dahulu Penggugat mohon agar segala uraian dan dalil-dalil serta

alasan yang telah dikemukakan di atas dalam bagian konvensi menjadi

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi ini ;

2. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bagian konvensi, seluruh

gugatan Tergugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum

sama sekali, sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima

oleh Pengadilan ;

3. Tetapi apabila Pengadilan Berpendirian lain, maka Penggugat akan

mengemukakan berikut ini ;

4. Berkenaan dengan tuntutan/tagihan Tergugat atas Angsuran Kelima sebesar

15% dari total borongan sebesar 15% X Rp 700.000.000,- =

Rp 105.000.000,- karena telah terbukti Tergugat melaksanakan pekerjaan

pembangunun belum mencapai prestasi 100%, melainkan mencapai prestasi

sekitar 90%, maka sesuai dengan perhitungan kerusakan/kekurangan yang

tidak dilaksanakan perbaikan oleh Tergugat sebesar Rp 1.435.000,- (Bukti T-

4) + Rp 16.850.000,- (Bukti T-5) = Rp 18.285.000,- sehingga dengan

sendirinya jumlah Rp 105.000.000,- harus dikurangi sebesar

Rp 18.285.000,- ;

5. Karena Serah Terima pertama (I) pekerjaan proyek pembangunan rumah

tinggal bertingkat pada tanggal 26 Agustus 2005 telah terlambat sekitar 4 ½

bulan atau 135 hari dari jangka waktu pekerjaan yang ditentukan selama 300

hari kalender sesuai Pasal 5 surat perjanjian pemborongan pekerjaan

Nomor: 01/SPP/BW-RT/IV/2004 tanggal 12 Mei 2004 (Bukti P-l atau Bukti T-

1) dengan Tergugat dikenai sanksi atau denda sesuai Pasal 7 angka 1 surat

perjanjian pemborongan pekerjaan tertanggal 12 Mei 2004 (Bukti P-l atau

Bukti T-l) adalah sebanyak 5% X Rp 700.000.000,- = Rp 35.000.000,- ;

6. Dengan demikian, dari tagihan angsuran kelima sebesar Rp 105.000.000,-

yang diajukan Tergugat harus dikurangi Rp 18.285.000,- + Rp 35.000.000,-

= Rp 53.285.000,- sehingga menjadi sebesar Rp 105.000.000,- -

Rp 53.285.000,- = Rp 51.715.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima

belas ribu rupiah) yang masih harus dibayar Penggugat kepada Tergugat ;

7. Berkenaan dengan tuntutan/tagihan sisa angsuran setelah masa

pemeliharaan 90 hari kalender sebesar Rp 35.000.000,- karena telah terbukti

dalam masa pemeliharaan 90 hari kalender Tergugat tidak pernah


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



melaksanakan perbaikan atas kerusakan/kekurangan pembangunan

pekerjaan, sehingga tidak mungkin Tergugat melaksanakan serah terima

kedua sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 butir I angka 7 dari surat

perjanjian pemborongan pekerjaan nomor : 01/SPP/BW-RT/IV/2004

tertanggal 12 Mei 2004 (Bukti P-l atau Bukti T-l) ditambah dengan Tergugat

tidak memenuhi syarat tambahan harus disertai opname yang disetujui

Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 butir II

surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor : 01/SPP/BW-RT/IV/2004

tertanggal 12 Mei 2004 (Bukti P-l atau Bukti T -1) sehingga hak tagihan

Tergugat sebesar Rp 35.000.000,- menjadi gugur/hilang sama sekali

menurut hukum dan sudah seharusnya tuntutan/tagihan Tergugat ini harus

ditolak oleh Pengadilan ;

8. Berkenaan dengan tuntutan/tagihan pekerjaan tambah yang diajukan

Tergugat sebesar Rp 73.646.000,- (Bukti P-8) disangkal/dibantah keras

kebenarannya, karena telah terbukti setelah Penggugat melakukan

perhitungan kembali ternyata bukan merupakan pekerjaan tambah,

melainkan pekerjaan kurang atau minus Rp 15.471.066,- (Bukti T-14)

ditambah pula terdapat perincian yang keliru atau tidak benar pada

perhitungan pekerjaan tambah dari Tergugat (Bukti P-8) yaitu berupa "denda

keterlambatan pembayaran 5% sebesar Rp 35.000.000,-", padahal denda

keterlambatan pembayaran 5% dihitung bukan diambil dari dasar total harga

borongan, melainkan yang benar sesuai Pasal 7 angka 2 surat perjanjian

pemborongan pekerjaan nomor : 01/SPP/BW-RT/IV/2004 tertanggal 12 Mei

2004 (Bukti P-l atau Bukti T-l) diambil dari dasar jumlah tagihan pembayaran

yaitu 5% X Rp 105.000.000,- = Rp 5.250.000,- sehingga jumlah pekerjaan

kurang seluruhnya menjadi Rp.15.471.066,- + (Rp.35.000.000,- -

Rp 5.250.000,-) = Rp 45.221.066,- (empat puluh lima juta dua ratus dua

puluh satu ribu enam puluh enam rupiah) yang harus diperhitungkan untuk

keuntungan Penggugat dan harus dikembalikan oleh Tergugat ;

9. Selain dari pada itu, Penggugat hendak menuntut ganti kerugian moril

terhadap Tergugat, karena Tergugat telah mempermalukan/mencemarkan

nama baik Penggugat berupa tindakan Tergugat menjadikan kasus ini ramai

dan berlarut-larut serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta

Barat yang merugikan nama baik Penggugat sebagai orang tua yang

terhormat/terpandang baik dalam lingkungan warga perumahan, maupun


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



usaha pekerjaan dan masyarakat, kerugian moril ditaksir sebesar

Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Maka berdasarkan uraian, alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan di

atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat

sudi memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah menurut hukum surat perjanjian pemborongan pekerjaan

nomor : 01/SPP/BW-RT/IV/2004 tertanggal 12 Mei 2004 serta gambar

rencananya ;

3. Menyatakan Penggugat harus membayar tagihan angsuran kelima kepada

Tergugat sebesar Rp 51.715.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima

belas ribu rupiah) ;

4. Menyatakan hak tagihan Tergugat atas sisa angsuran setelah masa

pemeliharaan 90 hari kalender sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta

rupiah) menjadi gugur atau hilang menurut hukum ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kembali kepada Penggugat harga

pekerjaan kurang sebesar Rp 45.221.066,- (empat puluh lima juta dua ratus

dua puluh satu ribu enam puluh enam rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti moril

sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan segera dan

seketika ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah

mengambil putusan, yaitu putusan No. 059/Pdt.G/2006/PN.JKT.BAR tanggal 10

Juli 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



- Menyatakan sah menurut hukum perjanjian pemborong pekerjaan No.

01/SPP/BW-RT/IV/2004 tanggal 12 Mei 2004 ;

- Menghukum Tergugat membayar kerugian pokok yaitu sisa pembayaran

harga pemborongan pekerjaan pembangunan rumah tinggal bertingkat

sebesar Rp 178.646.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus

empat puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat segera setelah putusan ini

mempunyai kekutan hukum tetap ;

- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil yaitu denda 5% sesuai

perjanjian pemborongan pekerjaan Pasal 7 ayat 2 sebesar 5% X

Rp 178.646.000,- = Rp 8.932.300,- (delapan juta sembilan ratus tiga puluh

dua ribu tiga ratus rupiah) segera setalah putusan ini mempunyai kekutan

hukum tetap ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu

rupiah) ;

- Menolak gugatan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar

NIHIL ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat

putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Jakarta dengan putusan No. 414/PDT/2006/PT.DKI tanggal 12 April 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Juni 2007 kemudian terhadapnya oleh

Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 28 Juni 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan

pada tanggal 3 Juli 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi

No. 059/PDT.G/2006/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Negeri Jakarta Barat permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

tersebut pada tanggal itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal

23 Juli 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,

maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama

Surat kuasa khusus No.27/JNP/PDT/II/06 tertanggal 3 Februari 2006

tidak memenuhi syarat hukum ;

Pengadilan Tinggi dalam putusannya a quo yang menyetujui dan

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah atau tidak

memperlakukan ketentuan-ketentuan hukum atas Surat Kuasa

No.27/JNP/PDT/II/06 tertanggal 3 Februari 2006 dari Termohon Kasasi yang

diberikan kepada Kuasa hukum Termohon Kasasi untuk mengajukan gugatan

terhadap Pemohon Kasasi di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Bahwa pelanggaran dan tidak memenuhi syarat hukum adalah dari

status badan hukum Termohon Kasasi asli PT Bangun Sarana Adhi Permai,

yaitu :

1) Perseroan Terbatas (PT) Bangun Sarana Adhi Permai terbukti belum

didaftarkan dalam daftar perusahaan dan belum diumumkan dalam

Tambahan Berita Negara RI sebagaimana diwajibkan menurut Pasal 21,

Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas ;

2) Perseroan Terbatas (PT) Bangun Sarana Adhi Permai tidak disesuaikan

dalam waktu 2 (dua) tahun dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang RI

No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sejak tanggal diberlakukan

Undang-Undang RI No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas pada

tanggal 7 Maret 1996 , sebagaimana diwajibkan Pasal 125 ayat 3 dari

Undang-Undang RI No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tersebut ;

Bahwa dengan tidak dipenuhi syarat hukum mendasar pada surat kuasa

khusus No.27/JNP/PDT/II/06 tertanggal 3 Februari 2006 sesuai peraturan

perundangan yang berlaku, maka menurut hukum gugatan perkara yang


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



diajukan Termohon Kasasi sudah seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak

dapat di terima ;

Keberatan Kedua

Melanggar ketentuan hukum mengenai “onsplitsbare bekentenis” ;

Putusan Pengadilan Tinggi a quo yang menyetujui dan menguatkan

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mempertimbangkan

berdasarkan Bukti P-2 atau Bukti T-3 berupa Berita Acara Serah Terima

Pertama (1) Pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Jl. Taman Surya

Blok T/6, Sunrise Garden, Jakarta Barat tertanggal 26 Agustus 2005 , Pemohon

Kasasi dianggap telah ingkar janji/wanprestasi, sehingga Pemohon Kasasi

harus membayar kepada Termohon Kasasi angsuran kelima sebesar 15% x

Rp 700.000.000,- = Rp 105.000.000,- ;

Pertimbangan hukum ini adalah keliru dan melanggar atau tidak

memperlakukan ketentuan hukum mengenai “onsplitsbare bekentenis”

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1924 alinea pertama KUHPerdata jo.

Pasal 176 H.I.R, sebagaimana dikutip di bawah ini ;

- Pasal 1924 alinea pertama KUHPerdata berbunyi :

"Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisah untuk kerugian orang yang

melakukannya”

- Sedangkan Pasal 176 H.I.R. berbunyi :

“Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya dan Hakim tiada wenang

akan menerima sebahagiannya saja dan menolak yang sebahagian lain,

sehingga merugikan orang yang mengaku itu, ………………………………” ;

Meskipun pada Berita Acara Serah Terima Pertama (1) tertanggal 26

Agustus 2005 (Bukti P-2 atau Bukti T-3) disebutkan bahwa Pemohon Kasasi

mengaku telah menerima penyerahan pekerjaan Termohon Kasasi sebagai

pemborong yang mencapai prestasi fisik 100%, akan tetapi telah terbukti

menurut hukum bahwa pada pada saat itu sedang berlangsung banyak

komplain/kekurangan yang diajukan Pemohon Kasasi terhadap Termohon

Kasasi, dimana kekurangan atau pekerjaan yang belum dilaksanakan/

diselesaikan Termohon Kasasi itu telah dibenarkan/dinyatakan oleh Termohon

Kasasi sendiri dengan ditandatangani oleh Termohon Kasasi, sebagaimana

terbukti dari :

1) Surat Pemohon Kasasi tertanggal 1 Agustus 2005 disertai “Check List" (Bukti

T-5 dan Bukti T-5a) ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



2) Surat komplain Pemohon Kasasi tertanggal 29 Agustus 2005 (Bukti T-7) ;

3) Surat komplain Pemohon Kasasi tertanggal 5 September 2005 (Bukti T-8) ;



dan juga telah terbukti secara hukum dengan mencolok pembenaran

pernyataan Termohon Kasasi sendiri atas belum dilaksanakan/diselesaikan,

bahkan berjanji dan menyanggupi kepada Pemohon Kasasi untuk

melaksanakannya/menyelesaikannya, yaitu :

1) Surat pembenaran/pernyataan Termohon Kasasi tertanggal 19 Agustus

2005 terdiri dari 3 item yang belum dilaksanakan :

a) Cat di bawah panel listrik Lt. 2 akan dirapikan - masih beruntusan ;

b) Dinding ruang tamu yang gelombang & catnya belang akan diperbaiki ;

c) Pembersihan gudang luar ;

( Bukti T-4 dan T-4a ) .

2) Surat pembenaran/ pernyataan Termohon Kasasi tertanggal 26 Agustus

2005 terdiri dari 2 item yang belum dilaksanakan :

a) Jendela KT. Lt.1 depan ada bekas dempulan - akan dirapikan oleh

Bp.Rosyid ;

b) Plafond KM. anak Lt. 1 ada bercak - akan dicek bocor tidaknya ;

( Bukti T-4 dan T-4a ) .

Dengan demikian, Pengadilan Tinggi dalam putusan a quo yang

menyetujui/menguatkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Barat begitu saja dengan menerima berita acara serah terima pertama (1)

pekerjaan proyek pembangunan rumah tinggal Jalan Taman Surya, Blok T/6,

Sunrise Garden, Jakarta Barat tertanggal 26 Agustus 2005 (Bukti P-2 atau Bukti

T-3) sebagai pengakuan Pemohon Kasasi secara sebahagian saja dan

menolak pengakuan sebahagian lain dari Pemohon Kasasi yang bersifat

membebaskan dalam bentuk banyak komplain atas kekurangan yang belum

dilaksanakan/diselesaikan yang diajukan Pemohon Kasasi terhadap Termohon

Kasasi, Vide Bukti T-5 dan T-5a, Bukti T-7, Bukti T-8 , Bukti T-9 , Bukti T-10

serta Bukti T-4 dan T-4a , merupakan pelanggaran atau keliru karena tidak

memperlakukan ketentuan hukum mengenai "onsplitsbare bekentenis",


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1924 alinea pertama KUHPerdata jo.

Pasal 176 HIR ;

Sehingga berita acara serah terima pertama (1) tertanggal 26 agustus

2005 (Bukti P-2 atau Bukti T- 3) tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna

untuk memberikan pertimbangan hukum atau putusan yang mengabulkan

tuntutan Termohon Kasasi yang menghukum Pemohon Kasasi telah melakukan

ingkar janji/wanprestasi untuk pembayaran angsuran kelima sebesar

Rp 105.000.000,- kepada Termohon Kasasi sepenuhnya ;

Keberatan Ketiga

Penghukuman kepada Pemohon Kasasi atas pekerjaan tambah/kurang

sebesar Rp 73.646.000,- melanggar Pasal 4 butir II surat perjanjian

pemborongan No.01/SPP/BW-RT/IV/2004 tertanggal 12 Mei 2004 ;

Putusan Pengadilan Tinggi a quo yang menyetujui/menguatkan putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menghukum Pemohon Kasasi atas

Pekerjaan Tambah/Kurang sebesar Rp 73.646.000,- adalah keliru dan

melanggar atau tidak memperlakukan ketentuan Pasal 4 butir II dari Surat

Perjanjian Pemborongan No.01/SPP/BW-RT/IV/2004 tertanggal 12 Mei 2004

(Bukti P-1 atau Bukti T-1) yaitu yang menentukan syarat penting : harus disertai

opname yang disetujui kedua pihak (yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon

Kasasi), sehingga selama perincian Pekerjaan Tambah/Kurang yang diajukan

Termohon Kasasi sebesar Rp 73.646.000,- (Bukti P-8 atau Bukti T-13)

belum/tidak dilakukan opname yang disetujui Pemohon Kasasi dan Termohon

Kasasi, maka tagihan Termohon Kasasi tidak/belum menciptakan hak tagih

kepada Termohon Kasasi, sehingga tidak mewajibkan Pemohon Kasasi untuk

membayarnya ! ;

Untuk lebih jelasnya, dengan ini dikutip bunyi ketentuan Pasal 4 butir II

dari surat perjanjian pemborongan No.01/SPP/BW-RT/IV/2004 tertanggal 12

Mei 2004 (Bukti P-1 atau Bukti T-1 ) :

“Pembayaran paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa pengajuan

penagihan dan disertai opname yang telah disetujui oleh kedua belah pihak " ;

Lagipula, andaikata telah dilakukan opname atas pekerjaan tambah/

kurang sesuai Pasal 4 butir II dari surat perjanjian pemborongan tersebut, hal

mana disangkal keras karena tidak benar ! --, telah terbukti menurut hukum

bahwa tidak terdapat pekerjaan tambah dari Termohon Kasasi yang harus

dibayar Pemohon Kasasi, melainkan terdapat Pekerjaan Kurang atau minus


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



sebesar Rp 15.471.066,-. Vide bahkan lebih jelas dari Bukti T-24 yang

merupakan perbandingan antara perincian tagihan Termohon Kasasi sebesar

Rp 73.646.000,- dengan perhitungan perincian kurang dari Pemohon Kasasi ;

Bahwa inti dari perbedaan perhitungan yang mencolok mengenai

pekerjaan tambah/kurang antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi

dapat terjadi terutama, dari dua hal :

1) Dalam perhitungan oleh Termohon Kasasi denda keterlambatan tagihan

pembayaran dihitung secara keliru 5% x harga total borongan

Rp 700.000.000,- = Rp.35.000.000,- , yang seharusnya 5% x jumlah tagihan

pembayaran sebesar Rp 105.000.000,- = Rp 5.250.000,- sesuai Pasal 7

angka 2 surat perjanjian pemborongan No.01/SPP/BW-RT/IV/2004

tertanggal 12 Mei 2004 (Bukti P-1 atau Bukti T-1), sehingga terdapat selisih

yang banyak Rp 35.000.000,- - Rp 5.250.000,- = Rp 29.750.000,-

seharusnya tidak dibayar oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi ;

2) Dalam perhitungan oleh Termohon Kasasi tidak dikurangi pekerjaan tambah

yang telah dibayar oleh Pemoho Kasasi berupa :

- -Teralis Besi + Tangga Monyet Rp 25.430.664,80

- Jendela Kawat Nyamuk Rp 9.513.125,-

- Polycarbonate - Merk Twinlite 6 mm Rp 500.000,-

Total Rp 35.443.789,80

“Rekapitulasi pekerjaan rumah tambah yang telah dibayar” serta bukti-bukti

tagihan dan kwitansi pembayaran bersama ini turut dilampirkan dengan tanda

Bukti T-25 sampai dengan Bukti T-38 ;

Keberatan Keempat :

Keliru, karena tidak memperlakukan ketentuan-ketentuan Pasal 5 jo.

Pasal 7 angka 1 surat perjanjian pemborongan No.01/SPP/BW-RT/IV/2004

tertanggal 12 Mei 2004 ;

Sesuai dengan pertimbangan hukum/putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Barat tertanggal 10 Juli 2006 yang menyatakan surat perjanjian pemborongan

No.01/SPP/BW-RT/IV/2004 tertanggal 12 Mei 2004 (Bukti P-1 atau Bukti T-1)

dan berita acara serah terima pertama (1) pekerjaan proyek Pembangunan

Rumah Tinggal Jalan Taman Surya Blok T/6 Sunrise Garden, Jakarta Barat

tertanggal 26 Agustus 2005 (Bukti P-2 atau Bukti T-3) sebagai bukti-bukti otentik

yang tidak tersangkalkan, maka telah terbukti menurut hukum bahwa terdapat


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



ketentuan Pasal 5 dari surat perjanjian pemborongan No.01/SPP/BW-

RT/IV/2004 tertanggal 12 Mei 2004 (Bukti P-1 atau Bukti T-1) yang menentukan

pemborongan pekerjaan ini wajib diselesaikan oleh Termohon Kasasi sebagai

pemborong selama jangka waktu 300 (tiga ratus) hari kalender terhitung mulai

tanggal 12 Mei 2004, sehingga dengan dilaksanakan berita acara serah terima

pertama (1) pekerjaan proyek pembangunan rumah tinggal Jalan Taman Surya

Blok T/6, Sunrise Garden, Jakarta Barat pada tanggal 26 Agustus 2005 (Bukti

P-2 atau Bukti T-3), maka berarti penyelesaian pekerjaan telah terlambat sekitar

41/2 bulan atau 135 hari dari jangka waktu yang ditentukan, yang berakibat

hukum Termohon Kasasi terkena sanksi atau denda sesuai Pasal 7 angka 1

surat perjanjian pemborongan No.01/SPP/BW-RT/IV/2004 tertanggal 12 Mei

2004 sebanyak 5% x harga total borongan Rp 700.000.000,- = Rp 35.000.000,-

jumlah mana harus diperhitungkan atas tagihan Termohon Kasasi untuk

pembayaran angsuran kelima sebesar Rp 105.000.000,- , jadi harus dikurangi

dengan denda keterlambatan sebesar Rp 35.000.000,- menjadi pembayaran

oleh Pemohon Kasasi bersisa Rp 70.000.000,- ;

Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi a quo yang menyetujui/

menguatkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah

keliru, karena tidak memperlakukan ketentuan-ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 7

angka 1 surat perjanjian pemborongan No.01/SPP/BW-RT/IV/2004 tertanggal

12 Mei 2004 (Bukti P-1 atau Bukti T-1), sehingga berakibat hukum tagihan

pembayaran angsuran kelima sebesar Rp 105.000.000,-, menjadi bersisa

Rp 70.000.000,- yang masih harus dibayar Pemohon Kasasi kepada Termohon

Kasasi ;

Untuk mempermudah pemahaman dari perlawanan dan keberatan-

keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi, dengan ini Pemohon Kasasi

memberikan ringkasan sebagai berikut :

I. Keberatan Pertama

- Surat kuasa khusus No.27/JNP/PDT/II/06 tertanggal 3 Februari 2006

tidak memenuhi syarat hukum mendasar ;

- Tidak dipenuhinya syarat hukum mendasar dari surat kuasa khusus

No.27/JNP/PDT/II/06 tertanggal 3 Februari 2006 adalah dari status

hukum Termohon Kasasi asli PT Bangun Sarana Adhi Permai sebagai

badan hukum, karena pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum

menurut Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 serta Pasal 125 ayat 3 Undang-

Undang RI No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



menurut hukum gugatan perkara yang diajukan Termohon Kasasi sudah

seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh

pengadilan ;

II. Keberatan Kedua

- Pelanggaran ketentuan hukum mengenai “onsplibare bekentenis” yaitu

Pasal 1924 alinea pertama KUHPerdata jo. Pasal 176 HIR atas

pengakuan bukti P-2 atau Bukti T-3 oleh Pemohon Kasasi ;

- Pengakuan Pemohon Kasasi dalam Bukti P-2 atau Bukti T-3 berupa

berita acara serah terima pertama (1) pekerjaan proyek pembangunan

rumah tinggal Jalan Taman Surya Blok T/6, Sunrise Garden, Jakarta

Barat tertanggal 26 Agustus 2005 merupakan pengakuan sebagian saja

dan menolak pengakuan sebagian lain dari Pemohon Kasasi yang

bersifat pembebasan dalam bentuk kompilasi atas kekurangan yang

belum dilaksanakan/diselesaikan yang diajukan Pemohon Kasasi

terhadap Termohon Kasasi, Vide Bukti T-5 dan Bukti T-5a, Bukti T-7,

Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10 serta Bukti T-4 dan Bukti T-4a, sehingga

Bukti P-2 atau Bukti T-3 tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna

untuk penghukuman Pemohon Kasasi atas pembayaran angsuran kelima

sebesar Rp 105.000.000,- kepada Termohon Kasasi dan sudah

seharusnya ditolak/dibatalkan ;

III. Keberatan Ketiga

- Penghukuman atas pekerjaan tambah/kurang sebesar Rp 73.636.000,-

adalah pelanggaran terhadap Pasal 4 butir II surat perjanjian

pemborongan No. 01/SPP/BW-RT/IV/2004 tertanggal 12 Mei 2004,

terdapat pekerjaan kurang atau minus sebesar Rp 15.471.066,- atau

kelebihan uang sebesar Rp 15.471.066,- pada Termohon Kasasi ;

- Tagihan Termohon Kasasi atas pekerjaan tambah/kurang sebesar

Rp 73.646.000,- harus ditolak, karena melanggar Pasal 4 butir II surat

perjanjian pemborongan No. 01/SPP/BW-RT/IV/2004 tertanggal 12 Mei

2004 (Bukti P-1 atau T-1) yaitu melanggar syarat penting : harus disertai

opname yang disetujui kedua pihak ;

- Bahkan berdasarkan perhitungan Pemohon Kasasi vide bukti T-14, bukti

T-24 dan bukti-bukti T-25 s/d T-38, terdapat pekerjaan kurang atau minus

sebesar Rp 15.471.066,- sehingga terdapat kelebihan sebesar


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Rp 15.471.066,- yang telah dibayar Pemohon Kasasi kepada Termohon

Kasasi ;

IV. Keberatan Keempat

- Pelanggaran atas ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 7 angka 1 surat perjanjian

pemborongan No.01/SPP/BW-RT/IV/2004 tertanggal 12 Mei 2004

terkena denda keterlambatan 5% x Rp 105.000.000,- = Rp 35.000.000,- ;

- Denda keterlambatan atas peneyerahan pekerjaan borongan oleh

Termohon Kasasi selama 4½ bulan atau 135 hari sesuai Pasal 5 jo.

Pasal 7 angka 1 surat perjanjian pemborongan No.01/SPP/BW-

RT/IV/2004 tertanggal 12 Mei 2004 (Bukti P-1 atau T-1) adalah sebesar

5% x harga total borongan Rp 700.000.000,- = Rp 35.000.000,- ,

sehingga tagihan Termohon Kasasi untuk pembayaran angsuran kelima

sebesar Rp 105.000.000,- harus dikurangi dengan denda keterlambatan

Rp 35.000.000,- menjadi pembayaran oleh Pemohon Kasasi kepada

Termohon Kasasi hanya sebesar Rp 70.000.000,- ;

REKAPITULASI

Tagihan Termohon Kasasi yang masih harus dibayar oleh Pemohon

Kasasi adalah sebesar Rp 54.528.934,- ;

Sebagai rekapitulasi dari ringkasan di atas, maka jelas jumlah tagihan

Termohon Kasasi yang seharusnya masih wajib dibayar oleh Pemohon Kasasi

adalah :

1) Pembayaran angsuran kelima sebesar Rp 105.000.000,- dikurangi

Rp 35.000.000,- (denda keterlambatan penyerahan) = Rp 70.000.000,- ;

2) Pembayaran pekerjaan tambah/kurang sebesar Rp 73.646.000,- tidak ada,

melainkan pekerjaan kurang atau minus (kelebihan bayar) sebesar

Rp 15.471.066,- , sisa yag harus dibayar Rp 54.528.934,- ;

3) Dengan sendirinya sesuai Pasal 7 ayat 2 surat perjanjian pemborongan

denda yang dapat dikenakan sebesar 5% x Rp 54.528.934,- =

Rp 2.726.446,- ;

DALAM REKONVENSI

Pemohon kasasi mohon agar segala perlawanan da keberatan-keberatan yang

telah dikemukakan di atas dalam bagian konvensi sebagai termasuk dan

menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi ini ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

mengenai alasan ke I s/d ke IV :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak

salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula mengenai

penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam

tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan

dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum

yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian

itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak

berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung

(Undang-Undang No.14 Tahun 1985) sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata

bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi : Drs. Mulyadi Luzar tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam

tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004,

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs. Mulyadi Luzar

tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Senin tanggal 28 Juli 2008 oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, I Made Tara, SH., dan M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim-Hakim

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH., Panitera Pengganti dengan

tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd/ I Made Tara, SH. Ttd/ Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH.

Ttd/ M. Hatta Ali, SH. MH.

Biaya-BIaya : Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i……………… Rp 6.000,- Ttd/ Susilowati, SH.

2. R e d a k s i…………….. Rp 1.000,-

3. Administrasi Kasasi……. Rp 493.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.Nip. 040030169


1933K-PDT-2007

Documents

Transcript of 1933K-PDT-2007