143_K_TUN_2007

P U T U S A N No. 143 K/TUN/2007 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,

berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Makassar, dalam hal ini Pegawai Pettarani memberi kuasa Negeri Sipil , kepada : MUHALLIS, S.SiT,

berkantor di Jalan A. P

Makassar ; bin DJUNAIDY TJOLLENG, bertempat

II. 1. M. DJUNDI tinggal

di Jalan Belimbimg

No.8 Rt.008, Rw. 007 Kel.

Jaga Karsa , Kec. Jaga Karsa Jakarta Selatan ; 2. ST. HALIJAH DG. BAU binti H. TJOLLENG DG.

MARALA,

bertempat tinggal di jalan Tinumbu Lorong

No. 148 No. 16 Makassar ; 3. HJ. ST. AISYAH DG. DG. MARALA, TAYU binti H. TJOLLLENG Tinumbu

bertempat tinggal di Jalan

Dalam No.71 A Makassar ; 4. HJ. ST. HATIJAH DG. TAUNGA binti H.

TJOLLENG DG. MARALA , Mesjid Raya No.12

bertempat tinggal di Jalan Kab. Gowa,

Sungguminasa,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada : H ASMAUN ABBAS, Pettarani SH.MH. No.29 Advokat berkantor di Jalan A.P.

Tilp ( 0411)

443664

Makassar ,

Pemohon Kasasi I dan II, dahulu Tergugat - Tergugat II Intervensi /Terbanding ;

melawan1. HJ. ST. RAHMAWATI , 2. Drs. SALADIN HAMAT YUSUF, Msi., 3. DIRHAMSYAH HAMAT YUSUF, SE., 4. Drs. MUH. ALIF HAMAT YUSUF, SH. , 5. MUH. ABDUH HAMAT YUSUF, SE., 6. SITI DAHLIA HAMAT YUSUF, Amd.,

7. SITI QAMARIAH HAMAT YUSUF, AP. 8. Ir. AHMAD SUKARNO HAMAT YUSUF,

Hal. 1 dari 17hal. Put. No. 143K/TUN/2007

9. Ir. AHMAT SUHARTO HAMAT YUSUF, 10. RAHMATULLAH HAMAD YUSUF, S.ip. 11. ABD. BASIT HAMAT YUSUF, SH. 12. MUH. ALIAS HAMAD YUSUF , S.Sos., kesemuanya di Jalan A.P. Kasasi Pettarani No.9 dahulu para

bertempat Makassar ,

tinggal

para Termohon

Penggugat / Pembanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/Pembanding menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu telah

sebagai TergugatPengadilan Tata

Tergugat II Intervensi /Terbanding Usaha Negara Makassar

di muka persidangan

pada pokoknya atas dalil-dalil : semasa hidupnya telah mendapat April 1961 25 Januari

Bahwa Drs. Hamat Yusuf pembagian beberapa bidang

tanah secara Hibah tanggal 7

dari ayahnya bernama H. Tjolleng DG. Marala, pada tanggal

2004 Drs. Hamat Yusuf meninggal dunia di Makassar , tanah-tanah tersebut beralih kepada ahli warisnya yaitu para tanah-tanah tersebut yang semuanya Penggugat, adapun data fisik

terletak di Jalan A.P. Pettarani

Makassar , masing-masing sebagai berikut : Sertipikat Hak Milik No.627/Kelurahan Karuwisi , tanggal 11 Nopember

1994, GS. Tanggal 18 Juni 1994 No.2252/1994, luas 8.554 M2 tercatat atas nama pemegang hak Drs. Hamat Yusuf ; Sertipikat Hak Milik No.628/Kelurahan Karuwisi, tanggal 11 Nopember

1994 , GS. Tanggal 18 Juni 1994 No.2251/1994, luas 4.652 M2 tercatat atas nama pemegang hak Drs . Hamat Yusuf ; Sertipikat Hak Milik No.630 / Kelurahan Karuwisi , tanggal 11 Nopember 1994, GS. Tanggal 18 Juni 1994 No.630/1994, luas 3.486 M2 tercatat Yusuf ;

atas nama pemegang hak Drs. Hamat -

Sertipikat Hak Milik No.18 /Kelurahan Sinrijala, tanggal 25 Maret 1998 , SU tanggal 21 Maret 1998 No.02/1998, luas 3.058 M2 tercatat atas

nama pemegang hak Drs. Hamat Yusuf ; Keempat Sertipikat tersebut selanjutnya disebut sertipikat lama ; yang mengkomplain tanah-tanah

Bahwa kemudian ada pihak-pihak milik Penggugat oleh DPRD

point 1 diatas, selanjutnya masalah ini menjadi perhatian Kota Makassar Komisi A. Bidang Pemerintahan


mengadakan

rapat dengan mengundang Panakkukang

Kepala Kelurahan

Sinrijala, Pertanahan tidak akan

Kepala Kecamatan Makassar ( Ir. menerbitkan

dan Kepala Badan

Said Asaad), hasil rapat adalah pihak BPN

Sertipikat baru untuk mengganti sertipikat lama sesuai point BPN telah mengumumkan 2004 di Harian Pedoman karena dasar

1 diatas, walau pihak Rakyat edisi Rabu

tanggal 29 Desember

penerbitan Sertipikat

baru,

yaitu kesepakatan bersama Marlika Parawangsa, SH.

tanggal 9 Maret Notaris menjadi

2004 yang dilegalisir Cita sengketa

di Pengdilan Negeri Makassar.

Jadi Kepala Kantor Pertanahan

yang lama untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Makassar tidak akan memproses permohonan untuk menerbitkan Sertipikat baru guna

mengganti Sertipikat Lama ; Bahwa setelah penggantian Kepala Kantor Pertanahan lama, oleh Kepala Kantor Pertanahan Baru tanpa mau melihat berkas-berkas buku tanah tersebut, tanpa memberi kesempatan kepada Penggugat langsung Kepala Negara

menerbitkan sertipikat baru sesuai point 4 dibawah, untuk itu maka Kantor Pertanahan Baru telah melanggar Peraturan Menteri

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3/1997 pasal 90 ayat 1, yang berbunyi : Hak-Hak atas tanah, hak milik atas satuan fisik rumah susun, dan atau hak data

pengelolaan atau yuridisnya catatan

tanah wakaf yang data masih

tidak lengkap atau

disengketakan, dibukukan dengan lengkap atau

dalam buku tanah mengenai hal-hal yang kurang 30 (1) huruf

disengketakan sesuai ketentuan Pasal Peraturan Pemerintah No.24

B, C, D dan E

Tahun 1997 ; Penggugat, upaya atas perbuatan dan atau Badan

Bahwa untuk meyakinkan tindakan Pertanahan Tergugat ,

dilakukan

bertanya ke Kantor

Makassar, SKPT ( Surat Keterangan

Pendaftaran Tanah) tanggal 16 Mei terbit Sertipikat

bertanggal 27 April 2005,

2005 yang Penggugat terima pada itu menyatakan benar telah

jawaban SKPT

baru masing-masing : a. Sertipikat Hak Milik No. 627/Kelurahan Karuwisi, luas 8.554 M2 , :

penerbitan tanggal 23 Maret 2005 tercatat atas nama 1. Dusdiningsih, 2. H. Muhammad Djundi bin Djunaidy Tjolleng, 3. St. Zaitun , 4. Umi Kalsum,


5. Muhammad Hisaan , b. Sertipikat Hak Milik No.628/Kelurahan Karuwisi , luas 4.652 M2

penerbitan tanggal 23 Maret 2005 tercatat atas nama : ST. Halijah Dg. Bau binti H. Tjolleng Dg. Marala ; c. Sertipikat Hak Milik No.630/Kelurahan Karuwisi, luas 3.486 M2

penerbitan tanggal 23 Maret 2005 tercatat atas nama : Hj. St. Aisyah Dg. Tayu binti H.Tjolleng Dg. Marala ; d. Sertipikat penerbitan Hak Milik No.18/Kelurahan Sinrijala, luas 3.058 M2,

tanggal 23 Maret 2005

tercatat atas

nama :

Hj. ST. Hatidjah Dg.Taunga binti H. Tjolleng Sehingga sepatutnya Sertipikat

Dg. Marala ; diatas demi hukum

Baru tersebut

dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga

harus diperintahkan Tergugat

mencabut dan mencoret dari buku tanah . Bahwa tanggal penerbitan SKPT dari Tergugat tanggal 27 April 2005, Penggugat terima tanggal 16 diajukan gugatan di PTUN Mei

2005 dan tanggal 20 Juni 2005

dengan

demikian masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa tersebut adalah Putusan Tergugat menerbitkan dengan alasan Agung Sertipikat Baru pada point No.4 yaitu ada 2003,

yang tidak

berdasar

Mahkamah

No.47/K/AG/2001 tanggal tanggal 20

6 Januari

Putusan PK

No.12/PK/AG/2004

Agustus

2004 dan

Kesepakatan Bersama yang dilegalisir Notaris Cita SH. pada hal Tergugat ( BPN) obyek sudah

Marlika Parawangsa, mengetahui bahwa di

Kesepakatan

tersebut

menjadi

sengketa dalam perkara

Pengadilan Negeri Makassar perbuatan Tergugat adalah

sejak tanggal 17 Desember 2004, sehingga perbuatan melawan hukum ( Onrechmatige

Overheids daad) ; a. Bahwa akibat dari uraian point yang dibongkar oleh pihak yang No.4 diatas kini tanah milik tersebut tidak bertanggung jawab, akibat

timbulnya

kerugian karena pembongkaran sebesar Rp. 350.000.000,harga bahan bangunan yang yang tidak bertanggung

( tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu dibongkar dan diambil oleh jawab; b. Bahwa Pedagang membayar bangunan pihak-pihak

yang dibongkar itu dahulu dipersewakan kepada 70 ( tujuh puluh) bulan, orang dan hasil yang

Kaki Lima sebanyak sewa

sebesar Rp. 300.000,- /setiap


didapat Penggugat juta rupiah) c.

adalah sebesar

Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu ulah Tergugat ; menyewa tanah milik

merupakan kerugian akibat toko Semi

Bahwa 34 petak Penggugat didapat

permanent

harga sewa adalah

a Rp. 200.000,-/setiap bulan, hasil yang sebesar Rp. 6.800.000,( enam juta

Penggugat

delapan ratus ribu rupiah) Bahwa Undang-Undang yang

juga merupakan kerugian ; No. 5 Tahun 1986 Jo.

sebagaimana Undang-Undang No. 9 Tahun 2004

Tindakan atau

Perbuatan Tergugat

menerbitkan

Sertipikat Baru Pengganti/Sertipikat Ganda tersebut kerugian sewa Penggugat, baik berupa bahan bangunan bulan yang seharusnya Penggugat

telah mengakibatkan ( material ) serta

setiap

terima menjadi

tidak ada

yang harus dibayar Tergugat , kerugian point

No.6 a, b, c diatas ; Bahwa mohon kepada berdasarkan Pengadilan hak-hal Tata tersebut diatas para Penggugat agar

Usaha Negara

Makassar ,

memberikan putusan sebagai

berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah : a. Sertipikat Hak Milik No.627/Kelurahan Karuwisi, luas 8.554 M2

penerbitan tanggal 23 Maret 2005 tercatat atas 1. Dusdiningsih, 2. H. Muhammad Djundi bin Djunaidy 3. St. Zaitun , 4. Umi Kalsum, 5. Muhammad Hisaan, b. Sertipikat Hak Milik penerbitan tanggal Tjolleng,

nama :

No.628/Kelurahan Karuwisi, luas 4.652 M2 23 Maret 2005 tercatat atas nama : Dg.Marala ; 3.486 M2,

ST. Halijah Dg. Bau binti H. Tjolleng c. Sertifkat penerbitan

Hak Milik No.630/Kelurahan Karuwisi, luas tanggal 23 Maret

2005 tercatat atas nama :

Hj. ST. Aisyah Dg. Tayu binti H. Tjolleng Dg. Marala ; d. Sertipikat Hak Milik No.18/Kelurahan Sinrijala , luas 3.058 M2

penerbitan tanggal 23 Maret 2005 tercatat atas nama : Hj. ST. Hatidjah Dg. Taunga binti H. Tjolleng Dg.Marala . 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku

tanah, sertipikat-sertipikat yang terurai No.2 diatas ;


4.

Menghukum Tergugat untuk Penggugat a. Membayar sejumlah : bahan

membayar

kerugian

kepada para

bangunan

(material) yaitu berupa bangunan

semi permanen terdiri dari 70 lods senilai Rp. 350.000.000,- ( Tiga ratus lima puluh juta rupiah) ; b. Membayar Rp.27.800.000,- ( Dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari sewa untuk 70 lods a

Rp.300.000,- sebanyak Rp.21.000.000,- dan sewa tanah untuk 34 petak penjual a Rp.200.000,tanggal 23 sebanyak Maret Rp.6.800.000,-setiap 2005 yaitu tanggal perkara ini

bulannya penerbitan

terhitung Sertipikat

Baru sampai dengan

berkekuatan hukum pasti ; 6. Menghukum Tergugat dalam perkara ini ; Atau memberikan Putusan secara ex aquo et bono ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat dan untuk membayar semua biaya yang timbul

para Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat : Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh positum gugatan sebagai berikut :

dan Petitum Penggugat

dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal kebenarannya oleh Penggugat serta

yang secara tegas dan bulat diakui

tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ; Bahwa gugatan para Penggugat telah kedaluwarsa ( Verjaring) ; Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat telah lewat waktu No.5 Tahun 1986

sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Jo. Undang-Undang No.9 Tahun Bahwa alasan para Penggugat

2004, dengan alasan sebagai berikut : pada halaman 3 angka 4, yang

mengatakan bahwa tanggal Tanah dari positum yang Tergugat

penerbitan Surat Keterangan

Pendaftaran

pada tanggal 27 April 2005 . dst, adalah suatu hukum dan sangat mengada-ada, karena akan melakukan Tergugat

tidak berdasar

pada dasarnya Penggugat Balik Nama atas

sudah tahu kalau Tergugat in litis

sertipikat-sertipikat

semenjak

menyurati para ahli waris Drs. Hamat Yusuf tanggal 28 Oktober 2004 No. 570-1833-53.01 dan berdasarkan Pengumuman Harian Pedoman Rakyat

tanggal 28 Desember 2004,No.570-2180-53.01 ;


Bahwa para Penggugat

berdarkan hal - hal telah pasal No.5

tersebut diatas waktu 90 No.5

jelas sekali gugatan hari Tahun sebagaimana 1986 Jo.

melampaui 55

disyaratkan dalam Undang-Undang

Undang-Undang

Tahun

1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk atau setidak-tidaknya menyatakan

2004, dengan demikian mohon menolak gugatan para

Penggugat

gugatan tidak dapat diterima ; Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan ; Bahwa para Penggugat karena dalam mengajukan gugatan tidak tepat, mengajukan apa

apa yang dilakukan oleh para Penggugat dalam keliru karena

gugatannya adalah suatu hal yang yang didasarkan

seyogyanya

dalam positum gugatannya adalah atau jelas-jelas sudah

sudah menyangkut Kopetensi

masalah keperdataan

merupakan

Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat ( 1 ) Undang-Undang 2004; Bahwa alasan pada point 3.1 diperkuat dengan positum para Penggugat terlebih No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun

Penggugat dalam gugatannya, mengajukan dahulu gugatan kepada

berarti selayaknya Tergugat,

sebelum

maka seharusnya

harus menguji hak keperdataannya

sebagaimana dijelaskan

pada point 3.3 berikut ini ; Bahwa tersebut diatas berdasarkan point 3.2 diatas kepada Tergugat mempertegas hal Yurisprudensi Mahkamah

dengan mengacu

Agung R.I. No. 88 K/TUN/1993 tanggal mengatakan bahwa : Meskipun

7 September 1994 yang mana akibat dari adanya

Sengketa itu terjajdi

Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, tersebut harus diajukan maka gugatan atas Umum sengketa karena

terlebih dahulu ke Peradilan sengketa Perdata ; pada alasan-alasan kepada Majelis Putusan tersebut Hakim

jelas sudah merupakan Bahwa Tergugat

berdasarkan

diatas

maka

memohon

sesuai dengan

kewenangannya

untuk menjatuhkan diatur dalam

terhadap eksepsi point 3.3

ini, sebagaimana jelas

Undang-Undang No.5 Tahun 1986 No.9 Tahun 2004 ;

Pasal 62 huruf a Jis Undang-Undang

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara


ini dengan menyatakan diterima ;

gugatan

Penggugat

dinyatakan tidak

dapat

Eksepsi Tergugat II Intervensi Bahwa para Tergugat

: Intervensi menyatakan menolak seluruh surat gugatannya kecuali hal-

dalil-dalil gugatan para Penggugat dalam hal yang secara tegas

dan bulat diakui kebenarannya oleh Penggugat kepentingan hukum para Tergugat Intervensi ;

serta tidak merugikan

Mengenai Kewenangan Absolud : a. Bahwa perkara ini bukan merupakan obyek perkara TUN oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik berupa : Sertipikat Hak milik No.627/Kel. Karuwisi, Gambar Situasi No.2251

tanggal 18 Juni 1994 luas 8.554 M2 an. Dusdiningsih, dkk ; Sertipikat Hak Milik No. 628/Kel. 18 Juni 1994 luas Karuwisi, Gambar Situasi 4.652 M2 an. Hj. Halijah

No.2252 tanggal

Dg.Bau binti H. Colleng Dg. Marala ; Sertipikat Hak Milik No.630/Kel.Karuwisi, Gambar Situasi No.2254

tanggal 18-6-1994 luas 3.486 M2 an. Hj.St.Aisyah Dg.Tayu Binti H.Colleng Dg.Marala ; Sertipikat Hak Milik No.18/Kel.Sinrijala, Gambar Situasi No.02 tanggal 21-3-1998 luas 3.058 M2 an.Hj.St. Hatijah Dg. Taunga Binti H. Colleng Dg.Marala ; Adalah merupakan pelaksanaan putusan badan peradilan in casu Putusan Mahkamah Agung RI No.47/K/Ag/2001 tanggal 6 Januari 2003 yang telah dilakukan eksekusi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pengadilan Agama Kelas I-A Makassar tanggal 16 Maret 2004 No.PA.t/I/P/

Hk.03.4/44/2004 ; b. Bahwa dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Makassar telah mengambil putusan, yaitu Tata Usaha Negara

putusan No. 46/G.TUN/ 2005/

P.TUN.MKS. , tanggal 22 Pebruari 2006, yang amarnya sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI : - Mengabulkan Eksepsi para Tergugat Intervensi ; II. DALAM POKOK PERKARA : - Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;


- Menghukum

para

Penggugat

untuk membayar biaya perkara

ini

sebesar Rp.2.028.000,- ( Dua juta dua puluh delapan ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusannya No.45/B.TUN/2006/PT.TUN. MKS. tanggal yang amarnya sebagai berikut : - Menerima permohonan - Membatalkan Nomor banding dari para Penggugat /Pembanding ; Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 2006, yang 16 Agustus 2006

putusan

:46/G.TUN/2005/P.TUN. Mks.tanggal 22 Pebruari

dimohonkan banding ; MENGADILI SENDIRI : DALAM EKSEPSI : 1. Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding dan para Tergugat

Intervensi/Terbanding seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan 2. Menyatakan batal : a. Sertipikat Hak Milik Nomor 627/Kelurahan Karuwisi, luas 8.554 M2 penerbitan tanggal 23 Maret 2005 tercatat bin atas nama : para Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;

1.Dusdiningsih, 2.

H. Muhammad Djundi

Djunaidy

Tjolleng,

3. St. Zaitun, 4. Umi Kulsum, 5. Muhammad Hisaan ; b. Sertipikat Hak Milik Nomor 628 /Kelurahan Karuwisi , luas 4.652 M2 penerbitan tanggal 23 Maret 2005 tercatat atas nama : St. Halijah Dg. Bau binti H. Tjolleng Dg. Marala ; c. Sertipikat penerbitan Aisyah Milik Nomor 630/Kelurahan Karuwisi, luas 3.486 M2

tanggal 23 Maret 2005 tercatat atas binti H. Tjolleng Dg. Marala ;

nama : Hj. St.

Dg. Tayu

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 18/ Kelurahan Sinrijala, luas 3.058 M2 penerbitan tanggal 23 Maret 2005 tercatat atas nama : H. St.

Hatijah Dg. Taunga binti H. Tjolleng Dg. Marala ; 3. Memerintahkan Tergugat mencabut dan mencoret dari buku tanah, sertipikat-sertipikat yang sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 diatas ; 4. Menghukum kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat Intervensi/Terbanding untuk secara bersama membayar biaya perkara di kedua


tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

sebanyak

5. Menolak gugatan para Penggugat/Pembanding untuk selebihnya ; Menimbang, kepada para bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan pada tanggal

Tergugat Tergugat II Intervensi /Terbanding

27 September 2006 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat-Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat

kuasa khusus masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2005 dan 10 Oktober 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2006 dan 9 Oktober 2006 permohonan kasasi P.TUN.Mks. yang No. sebagaimana ternyata dari akte

45/B.TUN/2006/PT.TUN.Mks.Jo. 46/G/TUN/2005/ Panitera dengan Pengadilan Tata Usaha Negara diikuti oleh memori kasasi yang

dibuat oleh

Makassar permohonan mana memuat alasan-alasan Usaha dan Negara tersebut

yang diterima

di Kepaniteraan Pengadilan Tata

masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2006

18 Oktober 2006 ; Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/pembanding yang pada dari

tanggal 13 Oktober 2006 Tergugat

telah diberitahu tentang memori kasasi diajukan jawaban

-Tergugat II Intervensi/Terbanding

memori

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Makassar masing-masing 2006 ; Menimbang, bahwa permohonan alasannya telah

PengadilanTata Usaha Negara

pada tanggal 30 Oktober 2006 dan 31 Oktober

kasasi

a quo beserta

alasan-

diberitahukan kepada pihak lawan

dengan saksama,

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para

Pemohon Kasasi I dan II / Tergugat Tergugat II Intervensi kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : Pemohon Kasasi I /Tergugat : 1. Bahwa putusan

dalam memori

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 16 Agustus pada 2006 telah

No.45/B.TUN/2006/PT.TUN.Mks. diterima

oleh Tergugat sekarang Pemohon

Kasasi

tanggal 4

Oktober 2006 dan selanjutnya tanggal 10 Oktober 2006

mengajukan Permohonan Kasasi pada sehingga masih dalam tengang waktu

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 69 huruf c Undang-


undang No.14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ; 2. Bahwa alasan Permohonan Kasasi terhadap putusan Tinggi Tata Usaha Negara Pengadilan

Makassar No. 45/B.TUN/2006/PT.TUN Mks. Hakim

tanggal 16 Agustus 2006, karena pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding yang menangani perkara in litis

telah melakukan hukum yang

kesalahan dan kekeliruan yang nyata dalam penerapan tertuang dalam putusannya ; 3. Bahwa sebagaimana diketahui Putusan Pengadilan

Tata

Usaha 16

Negara Makassar

No.45/BDG.TUN/2006/PT.TUN.Mks.

tanggal

Agustus 2006 amarnya sebagai berikut : MENGADILI : - Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding ; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasaar

No. 46/G.TUN/2005/PTUN.Mks. tanggal dimohonkan banding ;

22 Pebruari 2006 yang

MENGADILI SENDIRI : Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat Intervensi

/Terbanding seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan sebahagian ; 2. Menyatakan batal : 1. Sertipikat Hak Milik 627/Kelurahan Karuwisi, luas 8.554 M2, gugatan para Penggugat/Pembanding untuk

penerbitan tanggal 23 Maret 2005 tercatat atas nama : 1. Dusdiningsih, 2. H. Muhammad Djundi bin Djunaidy Tjolleng, St. Zaitun, 4. Umi Kalsum, 5. Muhammad Hisaan 2. Sertipikat Hak Milik Nomor ;

628/Kelurahan Karuwisi, luas 23 Maret 2005 tercatat atas

4.652 M2, penerbitan tanggal nama : St. Halija Dg Bau

binti H. Tjolleng Dg Marala ;

3. Sertipikat Hak Milik No.630/Kelurahan Karuwisi, luas 3. 486 M2 penerbitan tanggal 23 Maret 2005 tercatat atas nama : Hj. Aisyah 4. Sertipikat Dg. Tayu binti H. Tolleng Dg. Marala ; Hak Milik Nomor : 18/Kelurahan Sinrijala Maret 2005 luas

3.058 M2 penerbitan tanggal 23

tercatat atas


nama : Hj. St. Hatijah Dg. Taunga binti H. Tjolleng Dg. Marala; 3. Memerintahkan Tergugat Tanah sertipikat- sertipikat angka 2 diatas ; 4. Menghukum kepada Tergugat/Terbanding dan secara Tergugat mencabut dan mencoret dari Buku

sebagaimana tersebut dalam diktum

Intervensi/Terbanding untuk perkara di kedua ditetapkan

bersama membayar biaya

tingkat peradilan yang dalam tingkat banding

sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; para Penggugat/Pembanding selebihnya ; Tata Usaha Negara Makassar telah

5. Menolak gugatan 5. Bahwa putusan

Pengadilan Tinggi

No.45/B.TUN/2006/PT.TUN.Mks. tanggal 16 membatalkan tanggal 22 putusan Pengadilan Pebruari 2006 Tata

Agustus Usaha

2006

Negara

Makassar yang

No.46/G.TUN/2005/P.TUN.Mks.

amarnya antara lain : MENGADILI : Dalam Eksepsi : Mengabulkan Eksepsi para Tergugat Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara : Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.028.000,- ( Dua juta dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Hakim

Agung

yang

Terhormat,

perkenankanlah

kami

untuk

mengajukan alasan pengajuan kasasi atas Tata Usaha Negara Makassar demi No.45

Putusan Pengadilan Tinggi /B.TUN/2006/PT.TUN.Mks. rasa tercinta keadilan, ini, oleh

tanggal kepastian

16 Agustus 2006, dan kemanfaatan

terciptanya

hukum di Republik

karena putusan salah dalam

Pengadilan Tinggi hukumnya

in litis telah sangat keliru dan sehingga menciderai citra

penerapan

peradilan yang berwibawa sebagai tempat pencari keadilan ; Alasan Keberatan Pemohon Kasasi dalam Eksepsi : Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

sangat keliru bertentangan telah

dan telah salah dalam penerapan hukumnya sehingga dengan Undang-Undang Undang-Undang No.15 Tahun 1985 yang

dirubah dengan

No.5 Tahun

2004 tentang

Mahkamah Agung, hal ini disebabkan antara lain :


1. Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi yang tidak sependapat dengan pertimbangan litis adalah jelas Hakim Tingkat pertama yang menangani sungguh -sungguh dalam perkara in

sangat keliru, oleh karena sudah Hakim Tingkat pertama

sangat

pertimbangan

menjelaskan

bahwa proses peralihan

sertipikat-sertipikat in litis Pertanahan untuk telah

yang dilakukan Kota Makassar

oleh Tergugat in casu Kepala Kantor adalah Putusan semata-mata Badan dalam Peradilan

rangka yang

melaksanakan

berkekuatan hukum tetap, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dengan No.5 No. 9 2. Bahwa Negara perkara hukum untuk memeriksa perkara in litis, pada pasal telah 2 huruf hal tersebut

tegas diatur 1986 yang

e Undang-Undang Undang-Undang

tahun

dirubah

menjadi

tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; dengan dibatalkannya putusan in in litis litis oleh Pengadilan yang Tata Usaha menangani persoalan

Hakim Tingkat Tinggi

maka hal tersebut akan dualisme

menimbulkan putusan

baru yakni terjadinya

dimana secara

keperdataan status kepemilikan atas tanah obyek sengketa telah ditetapkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. No.47

K/AG/2001 tanggal 6 Januari 2003 ( bukti T. Int-3 ) dan kemudian Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa sertipikat in di peradilan umum, sementara

litis terbit dalam keadaan sengketa di dalam sengketa

yang dimaksud pihak Penggugat in casu HJ. perdata tersebut pihak adalah ahli

St. Rahmawati, dkk. dalam perkara waris dari Drs. Hamat Yusuf putusan yakni

yang telah dikalahkan R.I. No.47 K/AG/2001,

berdasarkan sehingga gugatan merupakan

Mahkamah Agung

otomatis Pengadilan Negeri Penggugat tersebut

tidak mungkin mengabulkan adalah saja dan

( bukanlah perkara ini

suatu upaya yang bersifat mengada-ada

tidak dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku ) ; 3. Bahwa terdapat alasan hukum yang kuat yang mendasari rangka

penerbitan peralihan melaksanakan suatu

sertipikat-sertipikat

in litis, yaitu dalam

putusan yang telah

melalui pemeriksaan

badan peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap ; Dalam Pokok Perkara : Bahwa Judex Factie Makassar telah Pengadilan Tinggi Tata sangat keliru Usaha Negara hukumnya

dalam penerapan


sebagaimana yang tertuang dalam putusannya pada halaman 12 s/d 15 bagian pokok perkara mengapa demikian ? Jawabnya : 1. Bahwa Peratun sama jika sekali tidak dibenarkan Tata Usaha dalam hukum menilai acara suatu

Hakim

Negara

kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang menjadi dasar penerbitan suatu keputusan karena terhadap Pejabat Tata Usaha Negara, yang hal ini

kesepakatan adalah

ataupun

perjanjian

berwenang

menguji

peradilan umum

menyangkut kompentensi absolut , oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tinggi tersebut merupakan suatu pelanggaran

hukum dan berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Hakim Agung yang menangani perkara in litis, demi terciptanya kepastian hukum , keadilan dan kemanfaatan ; 2. Bahwa kesalahan fatal yang dilakukan oleh Hakim Tinggi dan d

adalah dalam menerapkan pasal 30 dan e Peraturan Tanah

ayat (1) huruf b , c

Pemerintah No.24

Tahun 1997 tentang Menteri

Pendaftaran

dan pasal 90 ayat (1) Peraturan

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

No.24 tahun 1997 ; Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi : 1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha pertimbangan kurang karena tersebut diatas, adalah Negara Makassar dengan merupakan putusan yang gemotiverd ) oleh adalah

cukup pertimbangannya putusan

( onvoldoende

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang keliru

merupakan

putusan

dalam menerapkan hukum,

sebagaimana diuraikan dalam keberatan-keberatan berikutnya ; 2. Bahwa dalam pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Makassar dalam memberikan putusannya telah salah dalam menerapkan yang berkaitan Pemohon Kasasi atau dengan melanggar hukum yang berlaku, dalil-dalil eksepsi yang terutama oleh

diajukan

Intervensi/Terbanding/ Tergugat

Intervensi yang

pada pokoknya mengenai kewenangan

mengadili dengan alasan

keputusan obyek sengketa dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf e

Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang

No.9 Tahun


2004. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Nakassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ; 3. Bahwa putusan Judex Factie Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Hakim

Usaha Negara harus dibatalkan, oleh karena Judex Factie Pengadilan Tinggi Makassar

telah melakukan kesalahan dalam

menerapkan hukum (vide putusan halaman 11 alinea kedua baris 10) dengan menyatakan Maret 2005, karena penerbitan obyek sengketa baru itu eksepsi bahwa gugatan tanggal 23 Termohon

Kasasi/Pembanding/Penggugat telah daluarsa tidak benar ; 4. Bahwa putusan Judex Factie Makassar tanggal harus dibatalkan

adalah alasan yang

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

16 Agustus 2006 No.45/B.TUN/2006/PT.TUN.Mks. karena telah keliru menerapkan hukum sehingga hukum acara dimana putusan tersebut telah

bertentangan dengan

terjadi bertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar yang ke 2 tersebut ; 5. Bahwa Judex Factie Hakim Tinggi Tata Usaha Negara telah keliru dalam pertimbangan hukumnya

dalam menerapkan hukum, dimana

( vide putusan halaman 12 s/d 14 ) yaitu tentang pokok perkara ; Menimbang, bahwa terhadap Agung berpendapat : Bahwa alasan Kasasi Pemohon Kasasi I tentang Eksepsi dan alasan-alasan tersebut Mahkamah

Pemohon Kasasi II butir 2 dapat dibenarkan, karena Tata Usaha Negara pertimbangan Makassar telah salah menerapkan

Pengadilan Tinggi hukum dengan

sebagai berikut : atas dasar pelaksanaan putusan

Bahwa obyek gugatan diterbitkan badan Peradilan

in casu pelaksanaan tanggal berita 6 Januari

putusan Mahkamah Agung 2003 yang telah dilakukan No.537/Pdt.G/1998

R.I. No.47 K/Ag/2001 eksekusi

sebagaimana

acara eksekusi

/PA.UPG tanggal 11 Maret 2004 ; Bahwa oleh karena obyek gugatan pemeriksaan badan peradilan di keluarkan atas dasar hasil

berdasarkan

ketentuan obyek

peraturan

Perundang-undangan tidak termasuk

yang berlaku, maka

gugatan a quo Usaha Negara

dalam pengertian

Keputusan Tata

yang dapat di gugat sebagai obyek gugatan Tata Usaha Negara di Peratun sebagaimana ketentuan pasal 2 huruf e Undang-Undang


No.5 Tahun

1986 sebagaimana

telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ; Menimbang, bahwa berdasarkan menurut pendapat Mahkamah Agung pertimbangan terdapat : tersebut diatas untuk

cukup alasan KEPALA Kasasi II

mengabulkan kasasi dari PERTANAHAN KOTA

Pemohon MAKASSAR

Kasasi I

KANTOR : 1. M

dan Pemohon tersebut

DJUNDI bin DJUNAIDY putusan Pengadilan

TJOLLENG , dkk. Tinggi Tata

dan membatalkan Negara Makassar yang No.

Usaha

No.45/B.TUN/2006 membatalkan

/PT.TUN .MKS.,

tanggal

16 Agustus

2006

putusan

Pengadilan Tata

Usaha Negara Makassar

46/G.TUN/2005 /P.TUN.MKS. tanggal Agung akan mengadili sendiri

22 Pebruari 2006 serta Mahkamah ini dengan amar putusan

perkara

sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini Menimbang, bahwa oleh karena Termohon kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dalam tingkat peradilan ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dihukum untuk membayar semua biaya perkara

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi KEPALA KANTOR Kasasi PERTANAHAN KOTA MAKASSAR : I. dan Pemohon

II. 1. M . DJUNDI bin DJUNAIDY TJOLLENG,2. ST. HALIJAH HJ. ST. AISYAH DG.

DG. BAU binti H. TJOLLENG DG. MARALA, 3. TAYU binti H. TJOLLENG DG. MARALA,

4. HJ. ST. HATIJAH DG. , tersebut ; Tata Usaha Negara 2006

TAUNGA binti H. TJOLLENG DG. MARALA Membatalkan Makassar putusan Pengadilan

Tinggi

No. 45/B.TUN/ 2006/PT.TUN .MKS. tanggal

16 Agustus

yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 46/G/2005/ P.TUN.Mks. tanggal 22 Pebruari 2003 ; MENGADILI SENDIRI : I. DALAM EKSEPSI : Mengabulkan Eksepsi para Tergugat Intervensi ;

II. DALAM POKOK PERKARA : - Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;


Menghukum para Termohon Kasasi

untuk membayar biaya perkara kasasi ini ditetapkan

dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2007 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Widayatno Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan

Sastrohardjono, SH.,M.Sc. . Hakim-Hakim

Agung sebagai

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim - Hakim Anggota : ttd. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. ttd. Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc.

Ketua: ttd. Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

Biaya Biaya : 1. M e t e r a i .. Rp. 2. R e d a k s i . Rp. 6.000,1.000,-

Panitera Pengganti : ttd. Matheus Samiaji, SH.,MH.

3. Administrasi . Rp. 493.000,Jumlah = Rp. 500.000,===========

UNTUK SALINAN : MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. PANITERA PANITERA MUDA TATA USAHA NEGARA

ASHADI, SH. N.I.P. 220000754


143_K_TUN_2007

Documents

Transcript of 143_K_TUN_2007