PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLIPERDA KABUPATEN TOLITOLI NO. 2 TAHUN 20122012

PERDA TENTANG CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; bahwa agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Dasar hukum : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000; Perda Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2006; Perda Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2010; Perda Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2011. Peraturan Daerah ini mengatur tentang :Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli, dengan sistematika sebagai berikut:1. Ketentuan Umum;2. Azas Dan Tujuan;3. Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan

Daerah;4. Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah5. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah;6. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah7. Pembinaan Dan Pengawasan8. Ketentuan Peralihan9. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.- Diundangkan pada tanggal, 7 Mei 2012 .

RETRIBUSI PERDA KABUPATEN TOLITOLI NO. 3 TAHUN 20122012

PERDA TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli yang mengatur tentang Retribusi Izin Trayek perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu diganti;

Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009 ; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000; Perda Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :Retribusi Izin Trayek, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;2. Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi;3. Golongan Retribusi;4. Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa;5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi;6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;7. Wilayah Pemungutan;8. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang;9. Surat Pendaftaran;10. Penetapan Retribusi;11. Tata Cara Pemungutan;12. Sanksi Administratif;13. Tata Cara Pembayaran14. Tata Cara Penagihan Retribusi15. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi16. Kedaluwarsa Penagihan17. Peninjauan Tarif Retribusi18. Insentif Pemungutan19. Penyidikan20. Ketentuan Pidana21. Ketentuan Peralihan

22. Ketentuan PenutupSTATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Diundangkan pada tanggal, 7 Mei 2012 .

RETRIBUSI PERDA KABUPATEN TOLITOLI NO. 4 TAHUN 20122012

PERDA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

ABSTRAK : bahwa dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan jenis Retribusi Kabupaten; bahwa usaha perikanan merupakan salah satu sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan daerah Kabupaten Tolitoli perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat dengan mengusahakannya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memperhatikan kelestariannya; bahwa retribusi izin usaha perikanan adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah yang ada.

Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2009; UU No. 45 Tahun 2009; Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :Retribusi Izin Usaha Perikanan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;2. Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi;3. Perizinan Usaha Perikanan4. Golongan Retribusi;5. Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa;6. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi;7. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;8. Wilayah Pemungutan;9. Masa Retribusi;10. Surat Pendaftaran;11. Penetapan Retribusi;12. Tata Cara Pemungutan;13. Sanksi Administratif;14. Tata Cara Pembayaran15. Penagihan16. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi17. Kedaluwarsa Penagihan18. Peninjauan Tarif Retribusi19. Insentif Pemungutan

20. Penyidikan21. Ketentuan Pidana22. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.- Diundangkan pada tanggal, 7 Mei 2012 .

RETRIBUSI PERDA KABUPATEN TOLITOLI NO. 5 TAHUN 20122012

PERDA TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

ABSTRAK : bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Gangguan merupakan Jenis Retribusi Daerah Kabupaten; bahwa Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti ;

Dasar hukum : Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :Retribusi Izin Gangguan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;2. Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi;3. Golongan Retribusi;4. Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa;5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi;6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;7. Ketentuan Perizinan;8. Wilayah Pemungutan;9. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang;10. Surat Pendaftaran;11. Penetapan Retribusi;12. Tata Cara Pemungutan Retribusi;13. Sanksi Administrasi;14. Tata Cara Pembayaran Retribusi;15. Penagihan;16. Keberatan;17. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi18. Kedaluwarsa Penagihan19. Peninjauan Tarif Retribusi20. Insentif Pemungutan21. Penyidikan

22. Ketentuan Pidana23. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.- Diundangkan pada tanggal, 7 Mei 2012.

RETRIBUSI PERDA KABUPATEN TOLITOLI NO. 6 TAHUN 20122012

PERDA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

ABSTRAK : bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberikan Kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/Villa Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; bahwa Kebijakan Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa dilaksanakan berdasarkan prinsip Demokrasi, Pemerataan dan Keadilan, Peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah ;

Dasar hukum : Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;2. Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi;3. Golongan Retribusi;4. Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa;5. Prinsip Penetapan, Stuktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;7. Wilayah Pemungutan;8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang;9. Surat Pendaftaran;10. Penetapan Retribusi;11. Tata Cara Pemungutan Retribusi;12. Sanksi Administrasi;13. Tata Cara Penagihan;14. Tata Cara Pembayaran;15. Keberatan;16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;17. Pengurangan, Keringan Dan Pembebasan Retribusi;18. Kedaluwarsa Penagihan19. Peninjauan Tarif;

20. Insentif Pemungutan21. Penyidikan22. Ketentuan Pidana23. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.- Diundangkan pada tanggal, 7 Mei 2012 .

RETRIBUSI PERDA KABUPATEN TOLITOLI NO. 7 TAHUN 20122012

PERDA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

ABSTRAK : bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diperlukan upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan; bahwa Retribusi Tempat Pelelangan adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan kebijakan Retribusi dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah ;

Dasar hukum : Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :Retribusi Tempat Pelelangan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;2. Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi;3. Golongan Retribusi;4. Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa;5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;7. Wilayah Pemungutan;8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang;9. Tata Cara Pemungutan;10. Sanksi Administrasi;11. Tata Cara Penagihan;12. Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran;13. Keberatan;14. Pengurangan, Keringan Dan Pembebasan Retribusi;15. Kedaluwarsa Penagihan;16. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;17. Peninjauan Tarif Retribusi;18. Insentif Pemungutan;19. Penyidikan;20. Ketentuan Pidana;21. Ketentuan Peralihan;

22. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.- Diundangkan pada tanggal, 7 Mei 2012 .

RETRIBUSI PERDA KABUPATEN TOLITOLI NO. 8 TAHUN 20122012

PERDA TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber–Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah yang tergolong sebagai Retribusi Jasa Usaha untuk dibentuk sesuai dengan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; bahwa kebijakan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Dasar hukum : Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 38 Tahun 200; PP No. 69 Tahun 2010 tentang; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;2. Nama, Obyek, dan Subjek Retribusi;3. Golongan Retribusi;4. Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa;5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Retribusi;6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;7. Wilayah Pemungutan;8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang;9. Surat Pendaftaran;10. Penetapan Retribusi;11. Tata Cara Pemungutan;12. Sanksi Administrasi;13. Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran;14. Penagihan Retribusi;15. Keberatan;16. Pengurangan, Keringan Dan Pembebasan Retribusi;17. Kedaluwarsa Penagihan;

18. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;19. Peninjauan Tarif Retribusi;20. Insentif Pemungutan;21. Penyidikan;22. Ketentuan Pidana;23. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.- Diundangkan pada tanggal, 7 Mei 2012 .

RETRIBUSI PERDA KABUPATEN TOLITOLI NO. 9 TAHUN 20122012

PERDA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

ABSTRAK : bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah merupakan kewenangan Kabupaten; bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

Dasar hukum : Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010 tentang; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;2. Nama, Obyek, Subjek dan Wajib Retribusi;3. Golongan Retribusi;4. Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa;5. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;7. Wilayah Pemungutan;8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang;9. Surat Pendaftaran;10. Penetapan Retribusi;11. Tata Cara Penetuan Pembayaran, Tempat Pembayaran Angsuran dan

Penundaan Pembayaran;12. Sanksi Administrasi;13. Tata Cara Penagihan Retribusi;14. Keberatan;15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;16. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi;17. Kedaluwarsa Penagihan;18. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;19. Peninjauan Tarif Retribusi;20. Insentif Pemungutan;21. Penyidikan;

22. Ketentuan Pidana;23. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.- Diundangkan pada tanggal, 7 Mei 2012 .

RETRIBUSI PERDA KABUPATEN TOLITOLI NO. 10 TAHUN 20122012

PERDA TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN / ATAU PENYEDOTAN KAKUS

ABSTRAK : bahwa dengan ditetapkannya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah merupakan kewenangan Kabupaten; bahwa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan pelayanan kepada masyarakat;

Dasar hukum : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 08 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;2. Nama, Obyek, Subjek dan Wajib Retribusi;3. Golongan Retribusi;4. Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa;5. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;7. Tata Cara Pelayanan Penyediaan dan Penyedotan Kakus;8. Wilayah Pemungutan;9. Masa Retribusi;10. Surat Pendaftaran;11. Penetapan Retribusi;12. Tata Cara Penetuan Pembayaran, Tempat Pembayaran Angsuran dan

Penundaan Pembayaran;13. Sanksi Administrasi;14. Tata Cara Penagihan Retribusi;15. Keberatan;16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;17. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi;18. Kedaluwarsa Penagihan;19. Peninjauan Tarif;20. Insentif Pemungutan;21. Penyidikan;

22. Ketentuan Pidana;23. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.- Diundangkan pada tanggal, 7 Mei 2012.

RETRIBUSI PERDA KABUPATEN TOLITOLI NO. 11 TAHUN 20122012

PERDA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

ABSTRAK : bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diperlukan upaya untuk menggali sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan; bahwa Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah ;

Dasar hukum : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 08 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;2. Nama, Obyek, dan Subjek Retribusi;3. Golongan Retribusi;4. Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa;5. Prinsip dan Saran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Retribusi;6. Struktur Dan Besarnya Tarif;7. Wilayah Pemungutan;8. Masa Retribusi;9. Tata Cara Pemungutan;10. Sanksi Administrasi;11. Tata Cara Pembayaran12. Penagihan Retribusi;13. Keberatan;14. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa;15. Peninjauan Tarif;16. Insentif Pemungutan;17. Penyidikan;18. Ketentuan Pidana;19. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.- Diundangkan pada tanggal, 7 Mei 2012.

RETRIBUSI PERDA KABUPATEN TOLITOLI NO. 12 TAHUN 20122012

PERDA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf i Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga; bahwa kebijakan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah ; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 25 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Obyek wisata tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti.

Dasar hukum : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 08 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No.58 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;2. Nama, Obyek, Subjek dan Wajib Retribusi;3. Golongan Retribusi;4. Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa;5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Retribusi;6. Struktur Dan Besarnya Tarif;7. Wilayah Pemungutan;8. Masa Retribusi dan Retribusi Terhutang;9. Penetapan Retribusi;10. Tata Cara Pemungutan;11. Sanksi Administrasi;12. Tata Cara Pembayaran13. Penagihan;14. Keberatan;15. Penghapusan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;16. Kadaluwarsa Penagihan;17. Peninjauan Tarif;18. Insentif Pemungutan;19. Penyidikan;20. Ketentuan Pidana;

21. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.- Diundangkan pada tanggal, 7 Mei 2012.

PAJAKPERDA KABUPATEN TOLITOLI NO. 13 TAHUN 20122012

PERDA TENTANG PAJAK BURUNG WALET

ABSTRAK : bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis Pajak Daerah Kabupaten yang dapat dipungut untuk memperoleh manfaat ekonomis dari Keberadaan dan perkembangan sarang burung walet di Kabupaten tolitoli; bahwa Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan;

Dasar hukum : Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; PP No. 13 Tahun 1994; PP No. 8 Tahun 1999; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :Pajak Burung Walet, dengan sistematika sebagai berikut:1. Ketentuan Umum;2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi;3. Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak;4. Wilayah Pemungutan;5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;6. Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak;7. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan;8. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak;9. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan Dan

Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;10. Keberatan Dan Banding;11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;12. Kedaluwarsa Penagihan;13. Insentif Pemungutan;14. Penyidikan;15. Ketentuan Pidana;16. Ketentuan Peralihan;17. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.- Diundangkan pada tanggal, 7 Mei 2012.