· sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi...

44

Transcript of  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi...

Page 1:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 2:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 3:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 4:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 5:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 6:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 7:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 8:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 9:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 10:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 11:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 12:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 13:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 14:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 15:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 16:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 17:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 18:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 19:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 20:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 21:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 22:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 23:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 24:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 25:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 26:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 27:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 28:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 29:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 30:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 31:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 32:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 33:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 34:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 35:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 36:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 37:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 38:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 39:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 40:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 41:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 42:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 43:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang
Page 44:  · sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. (2) Jumlah pajak yang íerutang yang tidak atau kurang

BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHSurat Tagihan Pajak Daerah, yang disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHSurat Tagihan Pajak Daerah, yang disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

 · 2019. 4. 12. · Pajak yang sama atau untuk satu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak. (3) Dalam hal Pemeriksa Bukti Permulaan perlu diganti, Kepala Unit

 · 2019. 4. 12. · Pajak yang sama atau untuk satu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak. (3) Dalam hal Pemeriksa Bukti Permulaan perlu diganti, Kepala Unit

WALIKOTA LUBUKLINGGAU PERATURAN DAERAH KOTA … · 9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi

WALIKOTA LUBUKLINGGAU PERATURAN DAERAH KOTA … · 9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi

Kajian tentang penghindaran pajak berganda yang dianut ... · menyebabkan timbulnya pajak berganda internasional. Pajak berganda Internasional adalah pengenaan pajak duakali atau

Kajian tentang penghindaran pajak berganda yang dianut ... · menyebabkan timbulnya pajak berganda internasional. Pajak berganda Internasional adalah pengenaan pajak duakali atau

Wajib Pajak Orang Pribadi Atau Badan Men

Wajib Pajak Orang Pribadi Atau Badan Men

PENGARUH TAX AVOIDANCE JANGKA PANJANG TERHADAP … filePerencanaan pajak atau tax planningmerupakan salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi jumlah pajak yang

PENGARUH TAX AVOIDANCE JANGKA PANJANG TERHADAP … filePerencanaan pajak atau tax planningmerupakan salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi jumlah pajak yang

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 … · 2016. 12. 19. · c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 … · 2016. 12. 19. · c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak

(Surat Pemberitahuan) · Surat Pemeberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan

(Surat Pemberitahuan) · Surat Pemeberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan

ANALISIS PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK … · 2.2.4 Subjek dan Objek Pajak ... melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,

ANALISIS PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK … · 2.2.4 Subjek dan Objek Pajak ... melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,

Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan atau · PDF fileKeputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atau Surat Keputusan Keberatan,

Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan atau · PDF fileKeputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atau Surat Keputusan Keberatan,

NoMoR 69 reu'*nt zo to - karanganyarkab.go.id · surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan pcnghitungan dan/atau pernbayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak

NoMoR 69 reu'*nt zo to - karanganyarkab.go.id · surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan pcnghitungan dan/atau pernbayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN ... - Kafe Pajak · PDF file- 3 - 2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN ... - Kafe Pajak · PDF file- 3 - 2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,

PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENARIKAN PAJAK RESTORAN … · Pajak Restoran merupakan salah satu pajak yang dipungut ... Pajak Hotel. b. Pajak Restoran. 11 c. Pajak Hiburan. d. Pajak Reklame.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENARIKAN PAJAK RESTORAN … · Pajak Restoran merupakan salah satu pajak yang dipungut ... Pajak Hotel. b. Pajak Restoran. 11 c. Pajak Hiburan. d. Pajak Reklame.

PAJAK PENGHASILAN · Web viewTIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: a. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau

PAJAK PENGHASILAN · Web viewTIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: a. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau

LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL · PDF fileDAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG ... PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK ... pada setiap lembar PPBTT atau

LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL · PDF fileDAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG ... PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK ... pada setiap lembar PPBTT atau

PERDA KABUPATEN MUSI BANYUASIN · 11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,

PERDA KABUPATEN MUSI BANYUASIN · 11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK … · atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak e. Bunga Pasal 9 (2b) KUP Rp/US$1) atas pembayaran atau penyetoran

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK … · atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak e. Bunga Pasal 9 (2b) KUP Rp/US$1) atas pembayaran atau penyetoran

ANALISIS PERSEPSI PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP … · menerbitkan Faktur Pajak, Faktur Pajak yang terlambat diterbitkan, Faktur Pajak fiktif, atau Faktur Pajak ganda, dan juga karena

ANALISIS PERSEPSI PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP … · menerbitkan Faktur Pajak, Faktur Pajak yang terlambat diterbitkan, Faktur Pajak fiktif, atau Faktur Pajak ganda, dan juga karena

9. Sengketa Pajak - ARKADEMI · 8. Sengketa Pajak Akibat Diajukannya Gugatan • Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan Pajak atau kewajiban perpajakan.

9. Sengketa Pajak - ARKADEMI · 8. Sengketa Pajak Akibat Diajukannya Gugatan • Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan Pajak atau kewajiban perpajakan.

Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak … filePertambangan mengatur kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan kepada pihak ketiga, antara lain pengaturan

Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak … filePertambangan mengatur kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan kepada pihak ketiga, antara lain pengaturan