1

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KELUARGA MAHASISWA JAMBI MESIR

(AD/ART-KMJ) TAHUN 2019 ========================================================================

Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Jambi

(AD-KMJ)

MUQODDIMAH Bismillahirrahmanirrahim, Ajaran agung Islam telah menuntun kita agar selalu memuat nilai dan pesan bermusyawarah dalam kehidupan dan meyakini sepenuhnya akan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya untuk selalu bersama dan sadar akan nilai kesatuan hati dan keinginan untuk saling menolong antar sesama. Maka, dengan semangat bermusyawarah yang menjiwai seluruh tingkah laku hidup yang menjadikan kita memiliki nilai sangat penting dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, sekaligus menyatukan langkah bersama dalam memperjuangkan ajaran Islam. Sekecil apapun ukuran sebuah masyarakat, maka masyarakat itu membutuhkan sebuah ikatan yang menyatukan visi dan misi dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan demi kemajuan bersama.

BAB I NAMA, TEMPAT dan WAKTU

Pasal 1

Organisasi ini dinamakan Keluarga Mahasiswa Jambi,

Dalam bahasa Arabnya جاليـة الطلبـة الجامبيين,

dan dalam bahasa Inggrisnya Jambi Students Community.

Pasal 2

Organisasi ini didirikan di Kairo pada tanggal 23 September 1986 M bertepatan pada tanggal 19 Muharram 1407 H, dan organisasi ini berkedudukan di Kairo, Republik Arab Mesir.

جالية الطلبة الجامبيين

MUSYAWARAH BESAR KELUARGA MAHASISWA JAMBI ( MUBES-KMJ ) KE-XXVIII 2019 Bld.12/1 block 5 , Ahmed El-Zomar st.Ismail Morshed, H-10 Nasr City email: mpokmj@yahoo.com -mesir.com

2

BAB II ASAS dan SIFAT

Pasal 3

Organisasi ini berasaskan Islam.

Pasal 4

Organisasi ini bersifat akademis, demokratis dan kekeluargaan.

BAB III TUJUAN dan USAHA

Pasal 5

Organisasi ini bertujuan :

1. Mempererat kekeluargaan dan membina ukhuwah islamiah 2. Mewujudkan insan akademis agar menjadi generasi intelek, berbudi pekerti yang

tinggi dalam rangka pengabdian kepada agama, bangsa dan negara 3. Mewujudkan organisasi yang solid dan berorientasi ke depan

Pasal 6

Organisasi ini berusaha : 1. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan kepada peningkatan dan

pengembangan Sumber Daya Anggota 2. Menggelar berbagai kegiatan yang bersifat Rohani, Jasmani dan Fikri 3. Mengusahakan kesejahteraan anggota 4. Menciptakan hubungan yang harmonis dan bekerjasama dengan pihak lain baik

secara pribadi maupun organisasi

BAB IV LOGO dan LAMBANG

Pasal 7

Logo

Logo KMJ Mesir adalah :

3

Pasal 8

Lambang

1. Lambang Keluarga Mahasiswa Jambi berisikan : a. Rumah adat Jambi b. Satu menara c. Puncak menara yang kembar d. Sejumlah batu bata e. Setengah lingkaran yang bertuliskan Keluarga Mahasiswa f. Tulisan "Jambi-Mesir" yang berada dibawah pondasi g. Lingkaran segi lima ( tutwuri handayani )

2. Makna lambang :

a. Rumah adat Jambi "Kajang Lako" sebagai tempat asal b. 2 (dua) Tiang yang berwarna merah putih dan 3 (tiga) jendela berwarna kuning

emas menunjukan tanggal 23 sebagai tanggal didirikannya Keluarga Mahasiswa Jambi. Warna merah putih menunjukkan kewarganegaraan Keluarga Mahasiswa Jambi sebagai rakyat Indonesia dan warna kuning emas menunjukkan ciri khas melayu Jambi

c. Menara Al-Azhar yang terletak di tengah dan di belakang rumah adat Jambi “Kajang Lako” sebagai simbol institusi Al-Azhar yang moderat ( wasatiyah ).

d. Garis setengah lingkaran sebagai simbol keserasian dan keharmonisan e. Kubah mesjid yang berwarna hijau melambangkan ketaatan dalam menjalankan

syari'at Islam. f. Batubata tersusun atas 8 (delapan) dan 6 (enam) berwarna biru menunjukkan

tahun didirikannya Keluarga Mahasisawa Jambi sekaligus melambangkan pencerahan.

g. Batu yang tersusun atas 9 (sembilan) di bawah rumah adat Jambi “ Kajang Lako “ menunjukkan bulan berdirinya Keluarga Mahasiswa Jambi Mesir.

h. Lingkaran segi lima (tutwuri handayani) sebagai tanda bahwa Keluarga Mahasiswa Jambi (KMJ) Mesir dijunjung secara bersama-sama untuk mencapai cita-cita yang tinggi.

i. Background logo berwarna hijau melambangkan kemakmuran.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 9

Keanggotaan organisasi ini terdiri dari : 1. Anggota tetap 2. Anggota kehormatan

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

Susunan pengurus KMJ terdiri dari : 1. Dewan Konsultatif atau yang disingkat DK Dewan Konsultatif adalah lembaga konsultan tinggi dalam organisasi KMJ Mesir 2. Majelis Perwakilan Organisasi atau yang disingkat MPO

4

Majelis Perwakilan Organisasi adalah lembaga kedaulatan tertinggi dalam organisasi KMJ mesir 3. Dewan Pengurus atau yang disingkat DP Dewan Pengurus adalah lembaga eksekutif dalam organisasi KMJ Mesir 4. Lembaga otonom atau yang disingkat LO Lembaga Otonom adalah lembaga khusus yang berada dalam lingkungan KMJ Mesir

BAB VII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 11 Permusyawaratan terdiri dari :

1. Musyawarah Besar (MUBES) 2. Musyawarah Dewan Konsultatif (MDK) 3. Musyawarah Majelis Perwakilan Organisasi (MMPO) 4. Musyawarah Dewan Pengurus (MDP) 5. Musyawarah Lembaga otonom (MLO) 6. Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) 7. Musyawarah Gabungan (MG)

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 12 Keuangan di peroleh dari :

1. Uang Pangkal sebesar 25 $ 2. Sumbangan dan bantuan yang halal dan tidak mengikat 3. Usaha-usaha yang halal dan sah

BAB IX

PERUBAHAN dan PERALIHAN

Pasal 13

Perubahan

1. Anggaran Dasar ini dapat di revisi 2 (dua) tahun sekali pada Musyawarah Besar atau Musyawarah Luar Biasa

2. Anggaran Dasar sah apabila disetujui sekurang-kurang 2/3 dari jumlah peserta Musyawarah Besar atau musyawarah Luar Biasa

3. Jika ditemukan permasalahan yang dianggap darurat (penting) maka Anggaran Dasar ini dapat direvisi (di luar poin 1) melalui Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) atau Musyawarah Besar (MUBES).

5

Pasal 14

Peralihan

1. Apabila terjadi kegoncangan dalam organisasi ini dan terpaksa dibubarkan. Maka, segala bentuk inventaris dan kekayaan akan dititipkan kepada Dewan konsultatif, untuk diserahkan kembali kepada Dewan Pengurus yang selanjutnya.

2. Apabila pasal 14 ayat 1 tidak memungkinkan, maka inventaris dan kekayaan akan di titipkan sementara kepada lembaga atau organisasi yang dipercaya.

BAB X

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 15 1. Pembubaran KMJ hanya dapat dilakukan melalui Referendum yang hasilnya

ditetapkan oleh MPO dalam musyawarah Luar Biasa.

BAB XI PENUTUP

Pasal 16

1. AD ini disusun oleh tim Ad Hoc AD/ART-KMJ pada tanggal 24 Agustus 2013, dibahas

kembali dan disahkan pada MUBES KMJ pada tanggal 30 Juni 2019. 2. AD ini tidak bisa diganggu gugat atau diubah setelah ditetapkan dalam Musyawarah

Besar (MUBES) atau Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB)

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam : 1. Anggaran Rumah Tangga KMJ 2. Ketetapan-ketetapan MPO-KMJ

6

Anggaran Rumah Tangga

Keluarga Mahasiswa Jambi (ART-KMJ)

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

1. Anggota tetap adalah pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Indonesia yang mempunyai kriteria sebagai berikut : a. Orang asli Jambi yang tinggal di Jambi atau di daerah lain b. Orang yang mempunyai pertalian darah dengan orang jambi c. Orang yang sedang berdomisili di Jambi

2. Anggota Kehormatan adalah selain anggota tetap dan masuk sebagai anggota dengan permintaan sendiri dan disetujui oleh Dewan Pengurus, DK dan MPO

3. Anggota Kehormatan dapat menjadi anggota tetap atas permintaan sendiri dan tidak mempunyai ikatan kekeluargaan manapun sebelumnya, dan/atau keluar dari anggota tetap di kekeluargaan sebelumnya

Pasal 2

Penerimaan Anggota

1. Mengajukan permohonan atau mengisi formulir anggota 2. Anggota kehormatan diusulkan oleh Dewan Pengurus setelah dikonfirmasikan

kepada Dewan Konsultatif dan disetujui oleh Musyawarah Dewan Pengurus 3. Dewan Pengurus mempunyai otoritas penuh untuk mengesahkan status

keanggotaan

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1. Anggota berhak : a. Mengeluarkan pendapat, pertanyaan atau pernyataan baik lisan maupun tulisan b. Membela diri ataupun dibela c. Anggota Tetap berhak dipilih dan memilih d. Anggota Kehormatan berhak memilih tanpa dipilih

2. Anggota berkewajiban : a. Setiap anggota patuh terhadap seluruh aturan organisasi b. Membela, menjunjung tinggi dan menjaga nama baik organisasi c. Membayar uang iuran pangkal dan iuran bulanan

7

BAB II PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 4

1. Anggota berhenti karena :

a. Meninggal dunia b. Mengundurkan diri dengan permohonan tertulis c. Meninggalkan Mesir selama-lamanya d. Dianggap merugikan dan/atau mencemarkan nama baik Keluarga Mahasiswa

Jambi dan hal ini diputuskan secara formal dan tertulis melalui Musyawarah Luar Biasa

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5 Dewan Konsultatif

1. Kriteria Anggota Dewan Konsultatif :

a. Berakhlak mulia b. Sudah berdomisili di Mesir minimal 3 (tiga) tahun dan atau berpengalaman

dalam berorganisasi c. Bersedia untuk aktif menjadi Dewan Konsultatif d. Dewan konsultatif terdiri dari 3 (tiga) orang sampai 5 (lima) orang

2. Dewan Konsultatif adalah anggota senior keluarga mahasiswa jambi dan atau mantan ketua KMJ

3. Masa jabatan ketua DK maksimal 3 tahun. 4. masa jabatan Dewan Konsultatif 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali 5. Dewan Konsultatif berhak :

a. Menerima dan menyalurkan pendapat baik secara lisan ataupun tulisan b. Mengatur urusannya sendiri c. Memantau kondisi dan permasalahan pengurus serta berhak memberikan

nasehat kepada anggota d. Menerima kritik konstruktif dari anggota yang disalurkan melalui Dewan

Pengurus 6. Dewan Konsultatif tidak berhak membuat keputusan atau ketetapan atas nama

Dewan Konsultatif kecuali melalui Musyawarah Dewan Konsultatif 7. Dewan Konsultatif bertugas dan berfungsi sebagai pemberi nasehat dan

memberikan pertimbangan kepada Dewan Pengurus baik diminta maupun tidak 8. Tata cara pemilihan Dewan Konsultatif diatur oleh ketetapan sendiri

Pasal 6 Majelis Perwakilan Organisasi

1. Kriteria Anggota MPO :

a. Berbudi pekerti yang baik b. Memiliki kemampuan berorganisasi

8

c. Tercatat sebagai anggota PPMI Mesir d. Sekurang-kurangnya telah tinggal di Mesir selama 2 (dua) tahun e. Setia dan patuh terhadap segala ketentuan yang berlaku di KMJ Mesir f. Pernah menjabat sebagai Dewan Pengurus KMJ minimal 1 (satu) tahun.

2. MPO berwenang: a. Menetapkan AD/ART-KMJ Mesir b. Mengesahkan atau menolak RAPBO dalam Musyawarah Gabungan

(rekomendasi dari Tim AD-HOC) c. Menetapkan rekomendasi-rekomendasi dalam Musyawarah Besar d. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban DP e. Menolak atau menerima dan mengesahkan kelembagaan di lingkungan KMJ

Mesir

3. MPO berhak : a. Menyalurkan aspirasi kepada Dewan Konsultatif dan Dewan Pengurus. b. Berhak mengadakan Musyawarah Gabungan dan Musyawarah Besar c. Menurunkan ketua melalui Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB)

d. Memilih anggota MPO baru apabila dibutuhkan

4. Majelis Perwakilan Organisai berkewajiban : a. Mentaati dan melaksanakan AD/ART b. Mengawasi dan mengontrol AD/ART DP-KMJ c. Membela dan memperjuangkan aspirasi anggota dalam sidang MPA-PPMI d. Merumuskan dan menyiapkan rancangan ketetapan serta keputusan yang

akan disahkan dalam sidang MPA-PPMI e. Menyampaikan hasil-hasil sidang MPA-PPMI kepada Dewan Pengurus f. Mewakili organisasi dalam berbagai pertemuan MPA-PPMI g. Majelis Perwakilan Organisasi dipilih dalam Musyawarah Besar h. Majelis Perwakilan Organisasi berkewajiban untuk menyampaikan Progress

Report di Musyawarah Besar 5. Majelis Perwakilan Organisasi berhak dan berkewajiban yang sama dengan

anggota

Pasal 7 Dewan Pengurus

1. Ketentuan Umum

a. Ketua Dewan Pengurus dipilih dan ditetapkan oleh MUBES sesuai dengan draft tata cara pemilihan dan tidak dapat dipilih kembali

b. Dewan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Departemen-Departemen

c. Dewan Pengurus dievaluasi oleh Majelis Perwakilan Organisasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun

d. Pengurus dibentuk oleh ketua terpilih e. Dewan Pengurus dilantik oleh Majelis Perwakilan Organisasi f. Jika ketua dan dewan pengurus terpilih menikah: maka, otomatis jabatan

dan tugasnya jatuh dan digantikan oleh pemangku jabatan yang di bawahnya sampai akhir jabatan.

2. Kriteria Dewan Pengurus :

9

a. Berakhlak mulia b. Memiliki kemampuan berorganisasi c. Tercatat sebagai anggota KMJ Mesir d. Sekurang-kurangnya telah tinggal di Mesir minimal 2 (dua) tahun untuk

Ketua dan 3 (tiga) bulan untuk Dewan Pengurus e. Calon Ketua Dewan Pengurus pernah menjabat sebagai Dewan Pengurus

KMJ minimal 1 (satu) tahun. f. Setia dan patuh terhadap AD/ART KMJ Mesir g. Sanggup menjalankan semua ketetapan yang dikeluarkan Dewan Pengurus.

3. Wewenang Dewan Pengurus

a. Membuat peraturan-peraturan KMJ selama tidak bertentangan dengan AD/ART

b. Membuat kebijakan-kebijakan intenal yang dianggap perlu dalam melaksankan AD/ART.

c. Mengadakan acara, kegiatan, aksi di luar atau di dalam lingkungan KMJ dengan mengatasnamakan KMJ Mesir selama tidak bertentangan dengan konstitusi yang berlaku.

d. Membuat standar administrasi di lingkungan KMJ Mesir. e. Membuat kebijakan dan membentuk kepanitian untuk melaksanakan

program Dewan Pengurus.

4. Hak Dewan Pengurus a. Mewakili KMJ Mesir ke dalam atau ke luar lingkungan KMj Mesir b. Memberi usul, kritik, pendapat, dan masukan kepada DK, MPO dan Lembaga

Otonom c. Memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa d. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan organisasi lain

5. Kewajiban Dewan Pengurus

a. Mentaati AD/ART KMJ Mesir b. Menjalankan setiap keputusan dan ketetapan yang ditetapkan oleh MUBES,

MUSLUB, MMPO c. Menjawab dan menanggapi teguran, kritik dan saran yang disampaikan oleh

MPO dan DK d. Menjaga, mempertahankan dan membela nama baik KMJ Mesir

5. Tugas Dewan Pengurus

Ketua

a. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam kepengurusan b. Pemegang kebijakan umum organisasi c. Pemegang kebijakan umum keuangan d. Masa jabatan ketua hanya 1 (satu) masa periode kepengurusan e. Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan harian per-Departemen f. Meminta penjelasan pertanggung jawaban dari kepala Departemen g. Meminta penjelasan pada pimpinan umum Lembaga Otonom h. Bertanggung jawab kepada roda kepengurusan sampai pada masa akhir

kepengurusan i. Membentuk Departemen dan Komisariat sesuai dengan kebutuhan j. Memelihara hubungan harmonis dengan anggota dan organisasi lain

11

Sekretaris

a. Pemegang kebijakan umum kesekretariatan b. Menulis dan mempublikasikan program kerja bulanan dan tahunan c. Bertanggung jawab dan menjaga inventaris KMJ-Mesir d. Bertanggung jawab dalam pemeliharaan komputer e. Mendokumentasikan administrasi pada akhir masa kepengurusan f. Membuat bagan struktur organisasi g. Menfasilitasi semua kegiatan rapat organisasi h. Kolektor dan distributor seluruh informasi organisasi

Bendahara

a. Pemegang kebijakan keuangan b. Menarik uang iuran pangkal bagi anggota baru c. Mengembangkan sumber dana tetap dan tambahan d. Merancang dan menyediakan anggaran umum organisasi e. Sebagai penanggung jawab semua harta organisasi

Pasal 8

Lembaga Otonom

A. Ketentuan Umum 1. Lembaga Otonom adalah lembaga yang Independen 2. Lembaga Otonom (LO) adalah badan khusus yang berada di bawah naungan KMJ

dan memiliki kewenangan khusus dalam menentukan segala kegiatannya 3. Lembaga Otonom adalah badan yang netral dan mandiri dalam masalah

pendanaan 4. Lembaga Otonom berfungsi sebagai wadah kegiatan khusus dalam rangka

membantu melaksanakan dan mewujudkan asas dan tujuan KMJ 5. Lembaga Otonom minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara 6. Peraturan lain yang menyangkut tentang LO akan diatur lebih lanjut oleh

Musyawarah Lembaga Otonom (MLO)

B. Hak dan Kewajiban 1. LO berhak :

h. Menyusun petunjuk pelaksana masing-masing selama tidak bertentangan dengan AD/ART KMJ

i. Merumus program kerja masing-masing j. Melakukan koordinasi dengan pihak manapun yang dianggap perlu k. Mewakili KMJ dalam ruang lingkup kegiatan masing-masing e. Berhak untuk mengajukan bantuan kepada Dewan Pengurus atau lembaga

lain 2. LO berkewajiban :

a. Mentaati AD/ART dan segala bentuk ketentuan yang berlaku di lingkungan KMJ.

b. Memberikan susunan kepengurusan, program kerja dan rencana kegiatan di awal kepengurusan kepada DP dan MPO dalam rapat kerja organisasi

c. Melaporkan hasil kegiatan kepengurusan dalam kepada ketua KMJ dan akan disampaikan dalam Musyawarah Besar MPO-KMJ

d. Mengajukan atau mengusul Lembaga Otonom kepada MPO di awal pembentukan.

11

e. Mentaati AD/ART dan segala bentuk ketentuan yang berlaku di lingkungan KMJ

f. Memberitahukan susunan kepengurusan kepada MPO dan Dewan Pengurus g Melaporkan hasil kegiatan secara berkala dan dihadiri oleh DP dan MPO

BAB IV

ATURAN MASA JABATAN

Pasal 9

1. Anggota Dewan Konsultatif yang tidak dapat melaksanakan tugasnya dapat mengajukan pengunduran diri, dan jika hal ini terjadi maka jabatan selanjutnya akan diisi oleh calon anggota Dewan Konsultatif yang belum terpilih.

2. Anggota Majelis Perwakilan Organisasi dapat mengajukan pengunduran diri. 3. Ketua DP dapat mengajukan pengunduran diri dengan alasan yang bisa

diterima oleh DK dan MPO, selanjutnya digantikan oleh wakil ketua. 4. Dewan Pengurus yang tidak dapat menjalankan tugasnya dapat digantikan

sesuai kebijakan Ketua. 5. LO yang tidak dapat menjalankan tugasnya dapat digantikan oleh jabatan di

bawahnya.

BAB V

PERMUSYAWARATAN

Pasal 10 Musyawarah Besar ( MUBES)

1. MUBES adalah musyawarah tertinggi organisasi yang diselenggarakan oleh MPO

1 (satu) kali dalam setahun 2. MUBES dihadiri oleh anggota KMJ dan disahkan sekurang-kurangnya oleh 2/3

dari jumlah anggota KMJ 3. MUBES berwenang :

a. Menerima/menetapkan laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus b. Menetapkan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus c. Menetapkan dan menurunkan ketua KMJ c. Menetapkan dan mengesahkan Majelis Perwakilan Organisasi d. Mengesahkan dan menurunkan Ketua d. Menetapkan dan mengesahkan Dewan Konsultatif e. Membahas AD/ART KMJ dan menetapkan AD/ART

Pasal 11

Musyawarah Majelis Perwakilan Organisasi (MMPO)

1. MPO mengadakan musyawarah MPO untuk membuat keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan MPO

2. Musyawarah MPO dilaksanakan untuk menetapkan badan pekerja.

Pasal 12 Musyawarah Dewan Pengurus (MDP)

12

1. MDP adalah musyawarah yang diikuti oleh unsur kepengurusan untuk menetapkan kebijakan DP dalam melaksanakan AD/ART

2. MDP berfungsi sebagai perumus dan merancang program kerja, MDP terdiri dari rapat pengurus, rapat kerja, dan rapat koordinasi antar Departemen

3. MDP diadakan minimal 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan, prosedur dan tata tertib musyawarah di atur sendiri oleh MDP

Pasal 13 Musyawarah Dewan Konsultatif (MDK)

1. MDK diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 2. MDK dihadiri oleh anggota DK dan Ketua KMJ 3. MDK dapat diadakan dalam rangka mengolah aspirasi dan masalah anggota yang

berkenaan dengan organisasi serta mencari solusi terhadap berbagai hal yang tidak dapat ditangani oleh DP dan LO

Pasal 14

Musyawarah Lembaga Otonom (MLO)

1. MLO adalah musyawarah yang bersifat independen dan diatur sendiri oleh LO sesuai dengan kebutuhannya

2. MLO berfungsi menentukan petunjuk dan pelaksanaan program kerja dalam setahun

3. MLO Mengevaluasi program kerja sebelumnya dan menetapkan program kerja selanjutnya

4. MLO dapat melaporkan pertanggungjawaban dan pemilihan ketua

pasal 15 Musyawarah Gabungan (MG)

1. MG adalah musyawarah yang dilaksanakan bersama oleh DP, DK, LO dan MPO 2. MG Tidak bisa mengamandemen ketetapan MUBES 3. MG diadakan bila mana perlu

Pasal 16

Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB)

1. MUSLUB adalah musyawarah yang diadakan sewaktu-waktu bila mana perlu 2. MUSLUB tidak bisa mengubah AD yang telah ditetapkan dalam MUBES 3. MUSLUB dapat menurunkan dan mengangkat ketua baru KMJ 4. MUSLUB dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota 5. MUSLUB diadakan dalam rangka mencari solusi yang timbul dan tidak dapat

dipecahkan dalam Musyawarah Gabungan (MG) 6. MUSLUB diselenggarakan oleh DP, DK, LO dan MPO

BAB VI

SAHNYA MUSYAWARAH

Pasal 17

1. Musyawarah Luar Biasa dapat dimulai apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota. dan apabila kuorum tidak terpenuhi maka musyawarah ditangguhkan

13

dalam tempo waktu maksimal 2 x 24 jam, dan selanjutnya dianggap sah tanpa memperhatikan kuorum

BAB VII KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN

Pasal 18

Keuangan

1. Uang iuran pangkal yang berkeluarga hanya dibebankan pada 1 (satu) orang saja 2. Kelancaran uang pangkal adalah tanggung jawab Bendahara 3. Dana kegiatan KMJ dimanfaatkan sepenuhnya untuk seluruh kegiatan KMJ 4. Segala bentuk penggunaan keuangan harus dalam bentuk tanda bukti

Pasal 19

Kesejahteraan

1. Kesejahteraan sangat diutamakan bagi anggota yang betul-betul membutuhkan yang diatur dan dimusyawarahkan oleh DP dan DK

2. Pemilihan anggota TEMUS diserahkan sepenuhnya kepada UU Temus KMJ yang disusun oleh MPO lewat MUSLUB

BAB VIII

RUMAH JAMBI ( Darul Hasan )

Pasal 20 Ketentuan

Semua ketentuan dan kebijakan diatur dalam pedoman pengelolalaan Darul Hasan

(PPDH)

BAB IX KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 21

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

1. Anggaran Rumah Tangga ini dapat direvisi dua tahun sekali pada Musyawarah Besar atau Musyawarah Luar Biasa

2. Anggaran Rumah Tangga sah apabila disetujui sekurang-kurang 2/3 dari jumlah peserta Musyawarah Besar atau Musyawarah Luar Biasa

3. Jika ditemukan permasalahan yang dianggap darurat (penting) maka Anggaran Rumah Tangga ini dapat direvisi (di luar poin 1) melalui Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) atau Musyawarah Besar (MUBES).

14

BAB X PENUTUP

Pasal 22

Penutup

1. ART ini disusun oleh tim Ad Hoc AD/ART KMJ pada tanggal 24 Agustus 2013, dibahas kembali dan disahkan dalam MUBES KMJ pada tanggal 30 Juni 2019.

2. ART ini tidak bisa diganggu gugat atau diubah setelah ditetapkan dalam MUBES ke XXVIII, selanjutnya apabila terdapat situasi yang mengharuskan untuk direvisi maka hal tersebut bisa dilaksanakan dalam MUSLUB.

Kairo, 30 Juni 2019 Ditetapkan di Musyawarah Besar Keluarga Mahasiswa Jambi (MUBES-KMJ) Ke XXVIII periode 2018-2019

Presidium Sidang

MAJELIS PERWAKILAN ORGANISASI PERIODE 2018-2019

Rahmat Iqbal Amirul Mukminin Ketua Sekretaris