Post on 29-Oct-2015
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DI PT. CARREFOUR INDONESIA MEDAN
Diajukan oleh :
MITA NOVIANTY
090902041
DEPARTEMEN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya
pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu bagian yang
tidak terpisahkan dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan
UUD 1945. Pembangunan SDM diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan
kemampuan manusiawi serta kepercayaan diri sendiri dalam rangka mewujudkan
masyarakat sejahtera, adil, dan makmur baik material maupun spiritual. Peran
serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat. Demikian
pula halnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha yang dapat
mengakibatkan semakin tingginya resiko yang dapat mengancam keselamatan,
kesehatan dan kesejahteraantenaga kerja. Dalam hal ini perlu upaya peningkatan
perlindungan tenaga kerja yang dapat memberikan ketenangan kerja sehingga
dapat memberikan kontribusi positif terhadap produktivitas tenaga kerja.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan perlindungan
tenaga kerja adalah meminimalkan resiko-resiko buruk yang bisa saja terjadi.
Dalam hal ini perlu adanya pengetahuan mengenai resikoresiko yang ada. Resiko-
resiko yang menimpa tenaga kerja tersebut dapat terjadi sewaktu-waktu baik pada
waktu kerja maupun di luar kerja demi tuntutan perusahaan. Resiko yang
menimpa tenaga kerja dapat menimbulkan cacat sebahagian, cacat seumur hidup,
bahkan dapat menimbulkan kematian.
Mengingat cepatnya arus globalisasi seiring dengan peningkatan kemajuan
teknologi rancang bangun, perekayasaan suatu alat, selain memberikan nilai
tambah juga akan memberikan dampak negatif terhadap timbulnya bahaya
1
kecelakaan kerja yang selalu mengintai tenaga kerja maupun masyarakat di
lingkungan kerjanya. Tenaga kerja akan bersedia memberikan waktu dan
tenaganya pada suatu lingkungan kerja jika pemenuhan kebutuhannya
diperhatikan. Salah satu kebutuhan itu adalah jaminan sosial, dimana nantinya
tenaga kerja dapat bekerja dengan aman dan sehat.
Perlindungan dan pemeliharaan jaminan sosial tenaga kerjaselanjutnya
disebut Jamsostek- diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga
kerja yang bersifat mendasar dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan,
dan gotong royong. Sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila
dan UUD 1945. Perlindungan tenaga kerja mewajibkan pengusaha memikul
tanggung jawab memberikan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Perlindungan kerja
melalui program jaminan sosial tidak semata-mata diperuntukan bagi tenaga kerja
itu sendiri, tetapi diperuntukan pula bagi keluarganya pada saat terjadi resiko-
resiko seperti misalnya kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia dan hari tua
(Ramli, 1997: 2 ).
Partisipasi PT Jamsostek (Persero) dalam membudayakan keselamatan dan
kesehatan kerja (K-3) di Indonesia merupakan komitmen untuk menangani
berbagai permasalahan dalam mengurangi angka kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja. Peran tenaga kerja, khususnya di sektor formal, dalam pembangunan
nasional terus meningkat dengan segala tantangan dan risikonya. Oleh karena itu,
tenaga kerja perlu diberikan perlindungan dan kesejahteraan, sehingga bisa
menjadi garda terdepan dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional. Di
Indonesia, penyelenggaraan jaminan sosial diselenggarakan oleh badan
penyelenggara berstatus badan usaha milik negara (BUMN) yang dibentuk
berlandaskan peraturan dan perundang-undangan. PT Jamsostek (Persero) sendiri
ditunjuk sebagai badan penyelenggara jaminan sosial berdasarkan Undang-
2
Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam
melaksanakan fungsi dan tugasnya, PT Jamsostek mengutamakan pelayanan
kepada tenaga kerja yang menjadi peserta. Tentunya dalam rangka memberikan
perlindungan terhadap segala risiko saat bekerja, sekaligus memberikan
kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya khususnya.
Seiring perjalanan program publik tersebut, masih banyak dijumpai
berbagai masalah sehingga program yang diharapkan memberikan ketenangan
bagi tenaga kerja beserta keluarganya ternyata menimbulkan kekecewaan justru
pada saat mereka membutuhkan pelayanan. Masalah-masalah tersebut akhirnya
menjadi dasar kekecewaan para peserta, kemudian ketidakpercayaan pada
program Jamsostek juga pada akhirnya dapat menimbulkan pemutusan
kepesertaan atau keluar dari program tersebut, yang pada titik akhir adalah
menurunnya produktivitas kinerja di suatu instansi, lembaga, perusahaan atau
yang lainnya.
Pada pertengahan Mei 2006, sekitar 30 ribu buruh yang tergabung dalam
Koalisi Buruh Menggugat melakukan demonstrasi menuntut Pemerintah
memperbaiki nasib buruh. Aksi buruh mendapat pengawalan ketat aparat
keamanan. Sesekali, helikopter kepolisian mengawasi aksi buruh di kawasan
Bundaran Hotel Indonesia. Isu penolakan revisi UU Ketenagakerjaan sebenarnya
sudah lama diusung oleh buruh. Dalam aksi memperingati May Day 1 Mei ini,
buruh juga menyinggung masalah Jamsostek. Uang yang dikumpulkan Jamsostek
dari para pekerja dinilai tidak dipergunakan semestinya untuk kepentingan buruh.
Padahal, jumlah uang yang dikumpulkan mencapai miliaran rupiah. Kaum buruh
ingin dana tersebut dikembalikan untuk tujuan peningkatan kesejahteraan buruh.
Lebih dari 600.000 pekerja formal di Sumatera Utara belum terlindungi
jaminan sosial tenaga kerja. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya sosialisasi
3
Program Jamsostek kepada pekerja dan perusahaan. Masalah ini ditambah lagi
lemahnya penegakan hukum terhadap para pengusaha yang melanggar ketentuan
ketenagakerjaan. Data PT Jamsostek menunjukkan, jumlah perusahaan di Sumut
mencapai 11.000 dengan jumlah pekerja lima juta orang. Sebanyak satu juta orang
buruh di sektor formal (perusahaan yang mempunyai status hukum) dan empat
juta sisanya di sektor informal. Sejauh ini sebanyak 376.000 pekerja formal di
Sumut yang terdaftar di Jamsostek. Sementara jumlah pekerja informal di Sumut
yang belum terdaftar di Jamsostek jauh lebih banyak lagi, mencapai empat juta
orang (http://www.tpkb.blogspot.com)
Kepala Kantor Wilayah I PT Jamsostek Sumatera Utara, mengatakan,
kebanyakan perusahaan yang belum melindungi tenaga kerjanya adalah
perusahaan kecil dengan jumlah tenaga kerja 10 orang ke bawah. Masih banyak
anggapan bahwa Jamsostek seperti asuransi yang pengurusannya berbelit-belit.
Banyak pula yang masih beranggapan Jamsostek hanya potongan gaji tanpa
diketahui manfaatnya. April 2009 terdapat 2.291 perusahaan yang tercatat di
Jamsostek Sumut dari 5.428 perusahaan hingga yang terdaftar menunggak
pembayaran jamsostek dengan nilai tunggakan Rp 91,6 miliar. Dari jumlah itu,
sebanyak 645 perusahaan menunggak satu hingga tiga bulan dengan nilai
tunggakan Rp 7,9 miliar dan 219 perusahaan menunggak empat hingga enam
bulan senilai Rp 1,6 miliar (http://wwwtpkb.blogspot.com).
Salah satu perusahaan di Sumut yang bekerja sama dengan PT. Jamsostek
adalah PT. Carrefour Indonesia Medan. Carrefour pertama kali berdiri pada 1962
di Sainte-Geneviève-des-Bois, dekat Paris, Perancis dan sekarang total gerainya
sekitar 15.000 dengan karyawan sekitar 700.000 di seluruh dunia
(http://www.ngobrolaja.com). Carrefour memulai sejarahnya di Indonesia pada
bulan Oktober 1998 dengan membuka unit pertama di daerah Cempaka Putih,
4
Jakarta Pusat. Di penghujung tahun 1999 Carrefour melakukan akuisisi dengan
Promodes, sebuah induk perusahaan Continent yang juga merupakan sebuah
paserba dari Prancis. Carrefour dan Promodes sepakat melakukan penggabungan
atas semua usahanya di seluruh dunia, sehingga membentuk suatu grup usaha ritel
terbesar kedua di dunia dengan memakai nama Carrefour. Carrefour Indonesia
saat ini memiliki 84 gerai yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar,
Yogyakarta, Semarang, Palembang, Makasar dan Medan. Gerai Carrefour di kota
Medan terdapat di dua lokasi, yaitu di Plaza Medan Fair dan di lokasi perumahan
Citra Garden, Padang Bulan. Carrefour Citra Garden merupakan gerai yang ke 76
yang berdiri pada tanggal 6 November 2009. Dengan memiliki 174 orang
karyawan, dengan staf administrasi berjumlah 40 orang, maintence dan teknisi
berjumlah 40 orang, security 48 orang dan cleaning service 46 orang.
Dari prasurvei yang dilakukan sebelumnya, diketahui 174 karyawan diatas
terdata sebagai peserta jamsostek akan tetapi tidak keseluruhan dari karyawan
atau peserta tersebut menggunakan fasilitas dari jamsostek. Dari 10 orang peserta
jamsostek yang diteliti, ternyata 8 peserta diantaranya tidak menggunakan fasilitas
tersebut dengan alasan terlalu rumitnya pengurusan untuk menggunakan fasilitas
itu. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan tingkat pemahaman masing-masing
karyawan mengenai sistem administratif yang berlaku di PT. Jamsostek.
Berangkat dari kondisi yang telah diuraikan, Peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian berkenaan dengan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja serta melihat
sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Untuk itu Peneliti
mengangkat permasalahan yang dirangkum dalam penelitian sebuah karya ilmiah
berbentuk skripsi dengan judul: “Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja di PT. Carrefour Indonesia Medan”.
5
1.2 Perumusan Masalah
Menurut Suryabrata (2008: 17), perumusan masalah dibuat setelah
masalah diidentifikasi dan dipilih. Perumusan ini penting, karena hasilnya akan
menjadi penuntun bagi langkah – langkah selanjutnya. Berdasarkan uraian latar
belakang, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:
“Bagaimana pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja di PT.
Carrefour Indonesia Medan? “
1.3 Pembatasan Penelitian
Pembatasan dalam penelitian ini adalah :
a. Evaluasi yang ingin dilakukan adalah berikaitan dengan pelaksanaan
Program Jamsostek yang berfokus pada: Jaminan Kecelakaan Kerja,
Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian.
b. Objek penelitian adalah karyawan dan sekaligus peserta yang pernah
menggunakan fasilitas PT. Jamsostek.
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.1 Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:
Mengetahui pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja di PT. Carrefour
Indonesia Medan.
6
1.4.2 Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Secara Teoritis, dapat memberikan sumbangsih pemahaman ilmiah,
perbaikan ataupun modifikasi terhadap keilmuan yang dikembangkan
Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial.
2. Secara Moril, dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang
terjadi di masyarakat dalam rangka pembentukan kesadaran,
pengetahuan serta sikap. Sehingga dapat melakukan perbaikan-
perbaikan di PT. Carrefour Indonesia Medan, khususnya yang berkaitan
dengan kesejahteraan tenaga kerja.
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Evaluasi Program
2.1.1 Pengertian Evaluasi
Pada dasarnya evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap
pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan yang akan digunakan untuk
meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program
kedepannya agar jauh lebih baik. Dengan demikian evaluasi lebih bersifat melihat
kedepan daripada melihat kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan diarahkan pada
upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program.
Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai
secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya
dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk
perencanaan yang akan dilakukan di depan (Yusuf, 2000 : 3).
Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing
menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan
program. Secara umum, istilah evaluasi sapat disamakan dengan penaksiran
(appraisal), pemberian angka (ratting) dan penilaian (assessment) kata-kata yang
menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.
Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi
mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada
kenyataan mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan
pada tujuan atau sasaran, dalam hal ini dikatakan bahwa kebijakan atau program
telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-
masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi (Dunn, 2000: 11).
8
Anderson memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil
yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung
tercapainya tujuan. Sedangkan Stufflebeam, mengungkapkan bahwa evaluasi
merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang
bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan
(dalam Arikunto, 2002: 1). Patton dan Sawicki (1991) mengklasifikasikan metoda
pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian evaluasi menjadi 6 (enam)
yaitu :
a. Before and after comparisons, metode ini mengkaji suatu objek penelitian
dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya suatu
kebijakan atau program diimplementasikan.
b. With and without comparisons, metode ini mengkaji suatu objek penelitian
dengan menggunakan pembandingan kondisi antara yang tidak mendapat dan
yang mendapat kebijakan atau program, yang telah di modifikasi dengan
memasukan perbandingan kriteria-kriteria yang relevan di tempat kejadian
peristiwa (TKP) dengan program terhadap suatu TKP tanpa program.
c. Actual versus planed performance comparisons, metode ini mengkaji suatu
penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (actual) dengan ketetapan-
ketetapan perencanaan yang ada (planned).
d. Experimental (controlled) models, metode ini mengkaji suatu objek penelitian
dengan melakukan percobaan yang terkontrol/dikendalikan untuk mengetahui
kondisi yang diteliti.
e. Quasi experimental models, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan
melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap
kondisi yang diteliti.
9
f. Cost oriented models, metode ini mengkaji suatu objek penelitian yang hanya
didasarkan pada penelitian biaya terhadap suatu rencana (Arikunto, 2002: 14 ).
Fungsi utama evaluasi, pertama memberi informasi yang valid dan dapat
dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan
kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan public. Kedua, evaluasi memberi
sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari
pemilihan tujuan dan target, nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan
mengoperasikan tujuan dan target. Nugroho (2004) mengatakan bahwa evaluasi
akan memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja
kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai
melalui tindakan publik (Nugroho, 2004: 185) .
Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang
bekerjanya sesuatu program pemerintah yang selanjutnya informasi tersebut
digunakan untuk menentukan alternative atau pilihan yang tepat dalam mengambil
sebuah keputusan. Dengan melakukan evaluasi maka akan ditemukan fakta
pelaksanaan kebijakan publik dilapangan yang hasilnya bisa positif ataupun
negatif. Sebuah evaluasi yang dilakukan secara professional akan menghasilkan
temuan yang obyektif yaitu temuan apa adanya; baik data, analisis dan
kesimpulannya tidak dimanipulasi yang pada akhirnya akan memberikan manfaat
kepada perumus kebikan, pembuat kebijakan dan masyarakat.
2.1.2 Pengertian Program
Program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dengan
program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah
untuk dioperasionalkan (Jones, 1994: 296). Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya
10
kegiatan pelaksanaan karena dalam progrma tersebut telah dimuat berbagai aspek
antara lain:
1. Adanya tujuan yang ingin dicapai
2. Adanya kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam pencapaian tujuan itu.
3. Adanya aturan-aturan yang dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Adanya perkiraan anggran yang dibutuhkan.
5. Adanya strategi dalam pelaksanaan (Jones, 1994:296).
Unsur lain yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan progoram ialah adanya
kelompok orang yang menguji sasaran program sehingga kelompok orang
tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan
dan adanya perubahan serta peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan
manfaat pada kelompok orang, boleh dikatakan program tersebut telah gagal
dilaksanakan. Berhasiltidaknya suatu program dilaksanakan tergantung dari unsur
pelaksanaanya. Unsur pelaksanaan itu merupakan unsur ketiga. Pelaksana adalah
hal penting dalam mempertanggungjawabkan pengolahan maupun pengawasan
dalam pelaksanaan, baik itu organisasi ataupun perorangan (Jones, 1994: 298).
2.1.3 Jenis – Jenis Evaluasi Program
Secara umum, evaluasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan
Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka
mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai altenatif dan
kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Untuk itu diperlukan berbagai teknik yang dapat dipakai oleh perencana. Satu hal
yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang
ditempuh dalam pemilihan prioritas tidak selalu sama untuk setiap keadaan,
melainkan berbeda menurut hakekat dari permasalahannya sendiri.
11
b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan
Pada tahap ini, evaluasi adalah suatu kegiatan dengan melakukan analisa
menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat
perbedaan antara evaluasi menurut pengertian ini dengan mentoring. Mentoring
menganggap bahwa tujuan yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program
tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Mentoring melihat
apakah pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana
tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan. Sedangkan evaluasi melihat sejauh
mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuannya, apakah tujuan tersebut sudah
berubah, apakah pencapaian hasil program tersebut akan memecahkan masalah
yang ingin dipecahkan. Evaluasi juga mempertimbangkan faktor-faktor luar yang
mempengaruhi keberhasilan proyek tersebut, baik membantu atau menghambat.
c. Evaluasi pada Tahap Paska Pelaksanaan
Dari sini pengertian evaluasi hampir sama dengan pengertian pada tahap
pelaksanaan, hanya perbedaanya yang dinilai dan dianalisa bukan lagi tingkat
kemajuan pelaksanaan dibanding rencana, tetapi hasil pelaksanaan dibaning
dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan
tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Nugroho, 2009: 537).
2.1.4 Tujuan Evaluasi Program
Seperti disebutkan oleh Sudjana (2006: 48), tujuan khusus evaluasi program
terdapat 6 (enam) hal, yaitu untuk :
a. Memberikan masukan bagi perencanaan program;
b. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak
lanjut, perluasan atau penghentian program;
c. Memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau
perbaikan program;
12
d. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan
penghambat program;
e. Memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan,
supervisi dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola, dan pelaksana
program;
f. Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program pendidikan
luar sekolah.
Selanjutnya Sudjana berpendapat bahwa tujuan evaluasi adalah untuk
melayani pembuat kebijakan dengan menyajikan data yang diperlukan untuk
pengambilan keputusan secara bijaksana. Oleh karenanya evaluasi program dapat
menyajikan 5 (lima) jenis informasi dasar sebagai berikut :
a. Berbagai data yang dibutuhkan untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu
program harus dilanjutkan.
b. Indikator-indikator tentang program-program yang paling berhasil berdasarkan
jumlah biaya yang digunakan.
c. Informasi tentang unsur-unsur setiap program dan gabungan antar unsur
program yang paling efektif berdasarkan pembiayaan yang diberikan sehingga
efisiensi pelaksanaan program dapat tercapai.
d. Informasi untuk berbagai karakteristik sasaran program-program pendidikan
sehingga para pembuat keputusan dapat menentukan tentang individu,
kelompok, lembaga atau komunitas mana yang paling menerima pengaruh dari
pelayanan setiap program.
e. Informasi tentang metode-metode baru untuk memecahkan berbagai
permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi pengaruh program (Sudjana,
2006: 50).
13
2.1.5 Proses Evaluasi
Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etik birokrasi yang perlu
diperhaikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugastugas evaluasi
antara lain:
1. Semua tugas/tanggung jawab pemberi tugas/yang menerima tugas harus jelas.
2. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi yaitu mencari
kesalahan harus dihindari.
3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana denganpelaksanaan
dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif/kualitatif jumlahitas
program secara tekhnik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan
kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan
sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.
4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pembari saran/nasehat kepada
manajemen, sedangkan pendayagunaan saran/nasehat tersebut serta pembuat
keputusan atas dasar saran/nasehat tersebut berada di tangan manajemen
program.
5. Dalam proses pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas datadata/
penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena menyangkut
banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitannya dengan program.
6. Hendaknya hubungan dan proses selalu didasari oleh suasana konstruktif dan
objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan demikian evaluasi
dapat diterapkan sebagai salah satu progrma yang sangat penting dalam siklus
manajemen program (Sirait,1990: 161).
14
2.2 Pengertian Perusahaaan
Perusahaan ialah suatu tempat untuk melakukan kegiatan proses produksi
barang atau jasa. Hal ini disebabkan karena kebutuhan manusia tidak bisa
digunakan secara langsung dan harus melewati sebuah proses di suatu tempat,
sehingga inti dari perusahaan ialah tempat melakukan proses sampai bisa
langsung digunakan oleh manusia. Dengan demikian dalam menghasilkan barang,
perusahaan menggabungkan beberapa faktor produksi untuk mencapi tujuan yaitu
keuntungan. Perusahaan merupakan kesatuan teknis yang bertujuan menghasilkan
barang atau jasa. Perusahaan juga disebut tempat berlangsungnya proses produksi
yang menggabungkan faktor – faktor produksi untuk menghasilkan barang dan
jasa. Orang atau lembaga yang melakukan usaha pada perusahaan disebut
pengusaha (Syadiasyh,http://syadiashare.com/pengertianperusahaan.
html:26/11/2011 pukul 14:07 wib).
Setiap perusahaan memiliki budaya tertentu yang tercermin dari perilaku
para pegawainya, kebijakan-kebijakan yang diterapkan dan peraturan-peraturan
yang harus ditaati bersama. Budaya perusahaan adalah apa yang dialami oleh
masing-masing pegawai sebagai bagian dari lingkungan bisnis tertentu. Deal &
Kennedy (1982) dalam bukunya corporate cultures, mendefinisikan empat elemen
budaya perusahaan, yaitu lingkungan bisnis, nilai-nilai, cerita-cerita
kepahlawanan, dan ritual-ritual. Mccarty dan Steck (1989) menambahkan
beberapa aspek lagi, yaitu hakekat industri, demografi para pekerja, persepsi
perusahaan, dan masalahmasalah para pegawai di perusahaan. Aspek-aspek
tersebut berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, apakah perusahan
tersebut merupakan kantor pusat atau kantor cabang, apakah para individu yang
bekerja di perusahaan itu menyukai pekerjaannya, dan apakah para pegawai
15
mampu menyeimbangkan antara tekanan pekerjaan dan keluarga (Suharto, 2007:
96).
2.3 Pengertian Tenaga Kerja/Karyawan
Menurut Undang-Undang Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Mengenai Tenaga Kerja dalam pasal 1 dikatakan bahwa karyawan adalah
tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dan memberikan hasil kerjanya kepada
pengusaha yang mengerjakan dimana hasil karyanya itu sesuai dengan profesi
atau pekerjaan atas dasar keahlian sebagai mata pencariannya. Senada dengan hal
tersebut menurut Undang-Undang No.14 Tahun 1969 tentang Pokok Tenaga
Kerja, tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik
di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Manulang, 2002: 3). Karyawan
merupakan kekayaan utama dalam suatu perusahaan, karena tanpa adanya
keikutsertaan mereka, aktifitas perusahaan tidak akan terlaksana. Beberapa
pengertian karyawan menurut para ahli:
1. Menurut Hasibuan (dalam Manulang, 2002), Karyawan adalah orang penjual
jasa (pikiran atau tenaga) dan mendapat kompensasi yang besarnya telah
ditetapkan terlebih dahulu
2. Menurut Subri (dalam Manulang, 2002), Karyawan adalah penduduk dalam
usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduuk dalam suatu
negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga
mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
16
2.4 Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2.4.1 Defenisi Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Wahab dalam bukunya Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenagga Kerja
di Indonesia (2001: 143) mengungkapkan, jamsostek adalah suatu perlindungan
bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian
dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat
peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja,
sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Jamsostek mempunyai
beberapa aspek, yaitu:
a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi
tenaga kerja beserta keluarganya.
b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan
tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja (Ramli,
1997: 2).
Menurut Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menyebutkan: “ Dengan Persetujuan DPR RI,
Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mengatur pemberian jaminan kecelakaan kerja,
jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagai
perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya dalam menghadapi resiko-
resiko sosial-ekonomi, dan mengurangi ketidakpastian masa depan”. Sedangkan
Pasal 2 nya menyebutkan: “ Jaminan sosial Tenaga Kerja ini merupakan bagian
dari pembanguna ekonomi dan pembangunan sosial yeng telah berjalan selama
ini,
a. Pembanguna ekonomi yang ditandai dengan perkembangan mekanisasi dan
otomatisasi industri, peningkatan penggunaan sarana moneter, serta perubahan
17
keseimbangan penduduk dari pedesaan ke perkotaan, telah membawa
perombakan struktural dalam cara dan sumber kehidupan manusia. Dalam
situasi perubahan kehidupan ekonomi tersebut, program – program jaminan
sosial diperlukan utnuk melindungi tenaga kerja terhadap resikoresiko
kecelakaan, sakit, cacat, hari tua, dan meninggal dunia yang dapat
mengakibatkan turunnya biaya perawatan kesehatan.
b. Pembangunan sosial yang menimbulkan modernisasi sosial membutuhkan
kemandirian dalam segala hal, sehingga tenaga kerja tidak menggantungkan
diri pada pihak lain termasuk pada hari tua, saat memerlukan biaya perawatan
waktu sakit, dan jaminan ahli waris jika ia meninggal dunia. Selain itu, jaminan
social yang mengurangi ketidakpastian masa depan akan memberikan rasa
aman dan terjamin, sehingga akan memberikan ketenangan kerja bagi
karyawan, dan ketenangan berusaha bagi pengusaha (Kansil & Kansil, 1997:
1).
2.4.2 Ruang Lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Adapun ruang lingkup jaminan sosial yang dimaksud diatur secara jelas
dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga
kerja (Ramli, 1997: 2), sebagai berikut:
1. Jaminan Kecelakaan Kerja
Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang
dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi
hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian
atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya
jaminan kecelakaan kerja. Mengingat gangguan mental akibat kecekaan kerja
sifatnya relatif, sehingga sulit ditetapkan derajat cacatnya, maka jaminan atau
santunan hanya diberikan dalam hal terjadi cacat mental tetap yang
18
mengakibatkan tenaga kerja yang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi. Jaminan
Kecelakaan Kerja memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang
mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali
dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja.
2. Jaminan Hari Tua
Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak mampu lagi
bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi
tenaga kerja dan memperngaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka bekerja,
terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Jaminan hari tua memberika
kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus atau berkala pada
saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau memenuhi persyaratan tersebut.
Program Jaminan Hari Tua diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua,
yang iurannya ditanggung pengusaha dan tenaga kerja. Kemanfaatan Jaminan
Hari Tua sebesar iuran yang terkumpul ditambah hasil pengembangan. Jaminan
Hari Tua akan dikembalikan / dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah
dengan hasil pengembangannya apabila tenaga kerja telah mencapai umur 55
tahun atau mengalami cacat total tetap sehingga tidak bisa bekerja lagi atau
meninggal dunia. Kemudian jika tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan
kerja (PHK) setelah menjadi peserta minimal 5 tahun juga akan dibayarkan iuran
yang terkumpul.
3. Program Jaminan Kematian
Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan
mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh pada kehidupan
social ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu diperlukan
jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk
biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Jaminan Kematian dibayarkan
19
kepada ahli waris tenaga kerja dari peserta yang meninggal dunia bukan karena
kecelakaan kerja, sebagai tambahan bagi jaminan hari tua yang jumlahnya belum
optimal.
4. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas
tenaga kerja, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaikbaiknya dan meruapakan
upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif). Oleh karena penyembuhan
memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan pada
perseorangan, maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan
masyarakat melalui program Jamsostek (Ramli, 1997: 2).
Disamping itu pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan
kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan
(preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). Dengan
demikian diharapkan tercapainya derajat kesehatan tenaga kerja yang optimal
sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan. Jaminan kesehatan selain
untuk tenaga kerja yang bersangkutan juga untuk keluarganya. Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan bersifat dasar diberikan kepada tenaga kerja dan keluarga
maksimum dengan 3 orang anak (Ramli,1997: 3 ).
2.4.3 Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Penyelenggaraan program Jamsostek bersifat wajib dan dilaksanakan
dengan sistem asuransi sosial untuk menjamin solvabilitas dan kecukupan dana
guna memenuhi hak – hak peserta dan kewajiban lainnya dari Badan
Penyelenggara dengan tidak meninggalkan watak sosialnya. Program Jamsostek
diselenggarakan oleh Negara, tetapi pelaksanaannya dilakukakan oleh Badan
Penyelenggara yang ditunjuk. Dalam hal ini Menteri yang bertanggung jawab
dalam bidang ketenagakerjaan melimpahkan tugas dan wewenang
20
penyelengggaraan program tersebut kepada badan penyelenggara yang ditunjuk
itu, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk oleh undang-
undang yang berlaku. BUMN ini bertugas melaksanakan fungsinya dengan
mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam peningkatan perlindungan dan
kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya (Wahab, 2001: 146).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang
penetapan badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, telah ditetapkan
perusahaan perseroan PT Jamsostek (sebelumnya bernama PT Asuransi Sosial
Tenaga Kerja disingkat PT Astek) sebagai badan penyelenggara tunggal program
Jamsostek yang mempunyai tugas, yaitu:
1. Mengadministrasikan kepesertaan jaminan hari tua (JHT) dan
menginvestasikan dana iuran jaminan hari tua (JHT).
2. Bertindak sebagai perusahaan asuransi jiwa yang mengelola program
jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan jaminan
pemeliharaan kesehatan (JPK) (Wahab,2001: 146).
Walaupun PT Jamsostek bertindak sebagai perusahaan asuransi jiwa, namun
PT Jamsostek tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang
usaha perasuransian. Sebagai dasar hukum dari penyelenggaraan program
Jamsostek adalah:
1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program
Jamsostek.
3. Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 1995 tentang Penetapan badan
penyelenggara program jamsostek.
4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1996 tentang pengelolaan dan investasi
dana program Jamsostek.
21
5. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1997 tentang perubahan atas peraturan
pemerintah nomor 28 tahun 1996 tentang pengelolaan dan investasi dana
program Jamsostek (Wahab, 2001: 147).
Pada dasarnya program Jamsostek sebagaimana diatur dalam Undang-
undang nomor 3 tahun 1992, telah mengandung program-program jaminan social
yang secara umum dipersyaratkan dalam Konvensi International Labour
Organization (ILO) nomor 102 tahun 1992 tentanng jaminan sosial (minimum
standard). Program jaminan sosial yang ditetapkan konvensi ILO yang tidak
diliput oleh undang-undang nomor 3 tahun 1992 adalah tunjangan pengangguran
dan tunjangan keluarga (Wahab, 2001: 148).
2.4.4 Kepesertaan
Berdasarkan pasal 3 UU nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek dan pasal
117 UU nomor 25 tahun 1997 tentang ketegakerjaan, setiap tenaga kerja berhak
atas jaminan sosial tenaga kerja. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja
sebanyak 10 orang, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000 sebulan,
wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek (Zulaini,
2001: 145).
Berdasarkan UU nomor 40 tahun 2004 tentang Kepesertaan dan Iuran,
pada pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa badan penyelenggara Jamsostek wajib
memberikan nomor identitas tunggal kepada setiap peserta dan anggota
keluarganya.
2.4.5 Iuran, Besarnya Jaminan, dan Tata Cara Pembayaran
Iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian, dan iuran
jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung oleh pengusaha. Kecelakaan kerja
pada dasarnya merupakan suatu resiko yang seharusnya menjadi tanggung jawab
pengusaha. Oleh karena itu, pembiayaan program ini sepenuhnya ditanggung oleh
22
pengusaha, sedangkan Jamsostek lebih menekankan kepada aspek kemanusiaan,
dimana pengusaha perlu memperhatikan nasib para pekerja dan keluarganya
(Kansil & Kansil, 1997: 43).
Pada pasal 20 tentang ketentuan – ketentuan Jamsostek dikatakan “ iuran
jaminan hari tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja”, sedangkan pada
pasal 21 dikatakan “ besarnya iuran, tata cara, syarat pembayaran, besarnya denda,
dan bentuk iuran program jaminan social tenaga kerja ditetapkan dengan
peraturan pemerintah”. Selanjutnya pasal 22 menegaskan:
a. Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang
menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta
membayarkan kepada Badan Penyelanggara dalam waktu yang ditetapkan
dengan peraturan pemerintah.
b. Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam hal pengusaha yang telah
mempunyai itikad baik untuk membayar iuran dan mengumpulkan iuran tenaga
kerjanya, tetapi terlambat membayarkan kepada badan penyelenggara dari
waktu yang ditentukan, dapat diwajibkan membayar tambahan persentase
pembayaran yang diperhitungkan dengan keterlambatannya (Kansil & Kansil,
1997: 44). Selanjutnya, besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja
menurut PP Nomor 14 Tahun 1993 pada bab 3 pasal 9 adalah sebagai berikut
( Kansil dan Kansil, 1997: 48):
Ayat 1: Besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja adalah
sebagai berikut:
a. Jaminan Kecelakaan Kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan
kelompok jenis usaha, sebagai berikut:
Kelompok I : 0,24% dari upah sebulan;
23
Kelompok II : 0,54% dari upah sebulan;
Kelompok III : 0,89% dari upah sebulan;
Kelompok IV : 1,27% dari upah sebulan;
Kelompok V : 1,74% dari upah sebulan;
b. Jaminan hari tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan;
c. Jaminan kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan;
d. Jaminan pemeliharaan kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga
kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang
belum berkeluarga.
Ayat 2: Iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan
pemeliharaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.
Ayat 3: Iuran jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b, sebesar 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% ditanggung
oleh tenaga kerja.
Ayat 4: Dasar perhitungan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan dari
upah sebulan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf d, setinggitingginya
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
Sedangkan untuk Pembayaran Iuran juga diatur dalam PP Nomor 14
Tahun 1993 pada bab 3 pasal 10:
1. Iuran lanjutan wajib dibayar perusahaan setiap bulan paling lambat tanggal 15
(lima belas) bulan berikutnya, dengan melampirkan Formulir Jamsostek 2 bila
tidak terjadi perubahan upah dan jumlah tenaga kerja maupun tertanggung
peserta JPK. Formulir Jamsostek 2 dan Formulir Jamsostek 2a serta Formulir
Jamsostek pendukung lainnya bila terjadi perubahan upah, tenaga kerja
maupun tertanggung peserta JPK.
24
2. PT Jamsostek (Persero) wajib memberitahukan atau mengingatkan perusahaan
secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah :
- Batas akhir pembayaran iuran bagi perusahaan belum memenuhi
kewajibannya.
- Perusahaan membayar iuran, tetapi terdapat kekurangan atau kelebihan iuran.
3. Pengusaha wajib menyelesaikan kekurangan atau kelebihan iuran dalam waktu
7 (tujuh) hari setelah diterimanya pemberitahuan dari PT Jamsostek (Persero),
selambat-lambatnya bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.
4. Pengusaha wajib membayar iuran setiap bulan secara berurutan, apabila tidak
berurutan PT Jamsostek (Persero) dapat memperhitungkan sebagian atau
seluruh iuran pada bulan berikutnya untuk melunasi iuran yang belum
dibayarkan atau kekurangan iuran bulan sebelumnya.
5. Iuran Jaminan Hari Tua dan hasil pengembangannya baru dapat dirinci dan
dihitung serta dimasukkan dalam akun individu masing-masing peserta setelah
iuran yang dibayarkan jumlahnya/ besarnya sama dengan rincian iuran tenaga
kerja (Formulir Jamsostek 2a).
6. Iuran dan atau kekurangan iuran yang belum dibayarkan oleh perusahaan
dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku dan merupakan piutang PT
Jamsostek (Persero) kepada perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal
pengusaha menunggak iuran 1 (satu) bulan maka :
1. Pengusaha wajib membayar terlebih dahulu jaminan kecelakaan kerja
dan jaminan kematian yang menjadi hak tenaga kerja.
2. Pengusaha wajib memberikan terlebih dahulu pelayanan pemeliharaan
kesehatan kepada tenaga kerja.
25
3. Badan Penyelenggara akan mengganti jaminan yang menjadi hak tenaga
kerja kepada pengusaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah
pengusaha membayar seluruh tunggakan iuran beserta dendanya.
4. Permintaan penggantian jaminan yang menjadi hak tenaga kerja oleh
pengusaha kepada Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada
angka 1 (satu), tidak boleh melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan.
5. Badan Penyelenggara wajib membayar penggantian jaminan
sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sejak dokumen pendukung dinyatakan lengkap.
2.5 Kerangka Pemikiran
Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah program publik yang memberikan
perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu
yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Pentingnya
suatu jaminan kerja kepada para karyawan sangatlah mempengaruhi produktifitas
suatu perusahaan. Betapa tidak, karyawan akan merasa aman dan nyaman serta
terjamin jika dilindungi oleh jaminan-jaminan yang ada disuatu perusahaan.
Sebagai badan penyelenggara PT. Jamsostek memiliki ruang lingkup jaminan
sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 pasal 6 ayat 1 yaitu
jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan
pemeliharaan kesehatan. Keberhasilan suatu program tentu saja tak lepas dari
pelaksanaan suatu program tersebut.
Dalam hal ini PT. Carrefour Indonesia Medan juga perlu memahami
pentingnya Jamsostek di Perusahaan dan serius menanggapi persoalan ini. PT.
Carrefour Indonesia Medan yang telah mengikutsertakan seluruh karyawannya
dalam kepesertaan Jamsostek, dan tentunya juga memiliki tingkat keberhasilan
dalam pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek. Tujuannya
26
adalah agar dapat diketahui sejauh mana PT. Jamsostek memberikan perlindungan
bagi karyawan PT. Carrefour Indonesia Medan dan dimaksudkan dapat menjadi
umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan kedepannya. Agar
tercapainya keberhasilan program tersebut maka dalam hal ini yang menjadi
indikator keberhasilannya adalah tercapainya tujuan yang menjamin agar peserta
mendapatkan pelayanan kesehatan, santunan uang tunai apabila pekerja
mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja, tercapainya
tujuan agar peserta mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitative, termasuk obat dan bahan medis yang
diperlukan, tercapainya tujan agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki
masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, tercapainya
tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris
peserta yang meninggal dunia.
27
Gambar I
Bagan Alur Pemikiran
28
Evaluasi Pelaksanaan Program
Jamsostek:
Jaminan Kecelakaan
Kerja
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan
Jaminan Hari Tua
Jaminan Kematian
Indikator Keberhasilan :
Santunan uang tunai kecelakaan dan penyakit akibat bekerja
Menjamin pelayanan kesehatan yang promotif, kuratif, dan rehabilitative
Peserta menerima uang tunai hari tua
Mendapatkan santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris
Karyawan PT. Carrefour Indonesia Medan
PT. Carrefour Indonesia Medan PT. Jamsostek
2.6 Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional
2.6.1 Defenisi Konsep
Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena sosial, yang harus
dipahami untuk memahami kerangka acuan dalam sebuah penelitian. Defenisi
konsep adalah perumusan gejala atau permasalahan yang akan diteliti (Bungin,
2001: 40 & 57). Defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang
digunakan secara mendasar tentang apa yang akan diteliti serta menghindari
pemahaman yang salah yang dapat mengaburkan tujuan dari penelitian. Adapun
yang menjadi defenisi konsep yang diangkat dalam penelitian ini adalah:
1. Evaluasi adalah proses penilaian untuk menentukan sampai sejauh mana tujuan
dapat dicapai.
2. Program adalah cara yang disusun secara sistematis yang disahkan untuk
mencapai tujuan. Program merupakan pengorganisasian rencana agar lebih
mudah untuk dioperasionalkan dalam pelaksanaan di lapangan.
3. Jamsostek merupakan program pemerintah yang bertujuan memberi
perlindungan terhadap tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang
sebagai pengganti dari sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan
pelayanan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja
seperti kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari tua dan meninggal dunia.
4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik
orang atau perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik
Negara yang mempekerjakan pekerja dengan mebayar upah atau imbalan
dalam bentuk lain
5. Karyawan adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada
pengusaha sebagai pemberi kerja dengan menerima upah serta jaminan sosial
yang wajar.
29
2.6.2 Defenisi Operasional
Defenisi operasional adalah unsur penelitian yang merupakan petujuk
tentang bagaimana suatu variabel diukur (Singarimbun, 1997: 23). Bertujuan
untuk memudahkan dalam melaksanakan penelitian dilapangan, maka perlu
operasionalisasi dari konsep-konsep yang digunakan, bertujuan untuk
menggambarkan prilaku atau gejala yang dapat diamati dengan kata-kata yang
dapat diuji dan diketahui kebenarannya. Adapun yang akan menjadi defenisi
operasionalnya adalah:
1. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah Program yang memberikan kompensasi dan
rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai
berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat
hubungan kerja.
2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah Program yang memberikan dan
mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya
peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan
pemulihan (rehabilitatif)
3. Jaminan Hari Tua adalah Program yang memberikan kepastian penerimaan
penghasilan yang dibayarkan sekaligus atau berkala pada saat tenaga kerja
mencapai usia 55 tahun atau memenuhi persyaratan tersebut. Program Jaminan
Hari Tua diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua, yang iurannya
ditanggung pengusaha dan tenaga kerja
4. Jaminan Kematian adalah upaya meringankan beban keluarga baik dalam
bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Jaminan Kematian
dibayarkan kepada ahli waris tenaga kerja dari peserta yang meninggal dunia
bukan karena kecelakaan kerja, sebagai tambahan bagi jaminan hari tua yang
jumlahnya belum optimal.
30
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Tipe Penelitian
Penelitian ini tergolong penelitian Deskriptif Evaluatif yang bersifat
summatif dimana biasanya dilaksanakan pada akhir program untuk mengukur
apakah tujuan program tersebut tercapai. (Singarimbun:1989: 5). Evaluasi yang
digunakan melalui pendekatan purposive, yakni mengkaji objek penelitian
berdasarkan pertimbangan atau penilaian tetang pengambilan suatu data dari
responden tertentu
3.2 Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di PT. Carrefour Indonesia Medan. Alasan peneliti
memilih lokasi tersebut dikarenakan perusahaan ini merupakan salah satu
perusahaan yang melaksanakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3.3 Populasi dan Sampel
3.3.1 Populasi
Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti dari manusia, benda,
hewan, dan tumbuhan, gejala, peristiwa, nilai-nilai atau peristiwa sebagai sumber
data yang memiliki karakter tertentu dalam suatu peristiwa. (Nawawi, 1991:61).
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Karyawan yang bekerja di
PT. Carrefour Indonesia Medan, Carrefour Mall, Medan yang berjumlah 174
karyawan yang menerima program Jamsostek.
31
3.3.2 Sampel
Menurut Suharsimi Arikunto, sampel adalah wakil dari populasi yang
dianggap representatif atau memenuhi syarat untuk menggambarkan
keselururahan dari populasi yang diwakilinya. Sampel dalam penelitian ini adalah
semua karyawan PT. Carrefour Indonesia Medan sekaligus menjadi peserta
jamsostek yang telah mendapatkan dan menggunakan fasilitas jamsostek. Setelah
mendapatkan data peserta yang pernah menggunakan fasilitas jamsostek dari pra
survei, jumlahnya adalah 10% dari jumlah populasi, yaitu 15% dari 174 karyawan
dengan peserta yang tertentu dan jumlahnya 26 peserta. Oleh sebab itu, penarikan
sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
3.4.1. Teknik pengumpulan data sekunder
Dengan cara Studi Kepustakaan yakni Teknik pengumpulan data yang
menyangkut masalah yang diteliti dengan mempelajari dan menelaah buku, surat
kabar, majalah, jurnal, blog, ataupun tulisan lain yang relevansi terhadap
penelitian.
3.4.2 Teknik Pengumpulan data primer
Dengan cara Studi Lapangan yakni Pengumpulan data yang di peroleh
melalui kegiatan penelitian langsung turun ke lapangan melalui teknik :
a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti
untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai objek penelitian.
b. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan
secara tatap muka dengan responden yang bertujuan untuk melengkapi
data yang diperoleh.
32
3.5 Teknik Analisa Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data Kuantitatif,
ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang berbagai kondisi lapangan yang
bersifat tanggapan dan pandangan terhadap pelaksanaan program dengan
pendekatan purposive. Beberapa tahap analisis yang digunakan, yaitu tahap yang
membandingkan kejadian yang dapat diterapkan pada tiap kategori, tahap
memadukan kategori beserta ciri-ciri nya, tahap membatasi lingkup jenis kategori
hasil temuan, dan tahap menulis serta memformulasikan tema-tema.
33