Post on 02-Dec-2015
description
The GodMother (1): Aktivis Progress 89 Ungkap Prabowo Jadi Presiden,
Megawati Masuk Penjara
Sahabat Voa Islam,
Ngeri Ngeri Sedap, mungkin itulah pernyataan yang ada ketika melihat judul
berita ini. Bahwa judul itu sebenarnya provokatif memang ya… Namun malah
bikin kita sadar siapa sebenarnya Megawati? Yang harus bertanggungjawab atas
semua yang terjadi atas sejumlah asset yang jual oleh Megawati pada saat menjadi
Presiden tidak lepas dari soal usungan dia ke Jokowi saat ini.
Dari soal Indosat sampai Gas Tangguh, dari Sukhoi sampai penjualan VLCC, dan
kebijakan yang absurd memberikan pengampunan kepada pengemplang BLBI
melalui Release and Discharge. Khusus yang terakhir BLBI mereka kini
berkongsi dukung Jokowi maju di Pilpres 2014.
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dinilai sebagai
pihak yang paling bertanggung jawab atas penjualan Indosat sebagai aset negara
kepada pihak asing.
Penjualan aset negara kepada pihak asing sebagai pelanggaran yang luar biasa.
“Indosat sebagai aset negara itu kesalahan fatal. Lalu siapa yang harus
bertanggung jawab, ya pemerintahan (Megawati) saat itu," kata Fadli Zon Selasa
(24/6/2014) usai debat Capres.
Penjualan aset negara kepada pihak asing sama saja melanggar UUD 1945. Aset
negara untuk kesejahteraan rakyat. Itu adalah amanat konstitusi kita di pasal 33
UUD 45, tegasnya.
Seperti diketahui, ketika debat capres, Jokowi mengatakan Indosat merupakan
aset strategis negara. Namun Indosat perlu dijual karena kondisi perekonomian
saat itu tengah krisis.
Gas Tangguh yang dijual murah berkat ajojing alias dansa Megawati dengan
Wakil Presiden China Xi Jinping dengan Presiden RI saat itu
Soal Gas Tangguh yang dijual murah berkat ajojing alias dansa Megawati dengan
Wakil Presiden China Xi Jinping dengan Presiden RI saat itu, Megawati
Soekarnoputri dengan harga harga murah untuk gas alam dalam kontrak LNG
Tangguh.
Ada pernyataan Xi Jinping yang disampaikan Wapres Jusuf Kalla saat itu dimana
diberi kesempatan Presiden Yudhoyono menjelaskan proses renegosiasi kontrak
LNG dengan China di hadapan sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden di
Kompleks Istana di Jakarta, Kamis (28/8) beberapa waktu lalu.
"Itu Presiden Indonesia yang minta," kata Kalla menirukan pernyataan Xi Jinping
saat mereka bertemu di Beijing pekan lalu.
"Benar, karena kita ini kan bersahabat, tapi mari kita bicara jangka panjang. Kalau
kita bicara jangka pendek, OK proyek ini selesai. Bisa-bisa ini tidak akan jalan,"
tambah Kalla, mengulang percakapannya dengan Xi waktu itu.
Penjelasan Kalla di hadapan sidang kabinet paripurna ini terkait rencana
pemerintah untuk melakukan renegosiasi harga proyek LNG Tangguh.
Harga gas alam dalam kontrak LNG ini dinilai sangat murah sehingga jika pada
Oktober mendatang produksi gasnya sudah di ekspor ke China, maka Indonesia
akan mengalami kerugian.
Menurut Kalla --waktu itu--, wapres China seorang yang sangat terbuka sehingga
mau diajak berdiskusi. "Coba lihat keadaan. Masak Anda akan membeli gas
negeri kami dengan harga seperdelapan dari harga dunia sekarang ini," kata Kalla
lagi menirukan jawabannya kepada Xi.
Oleh karena itu, tambah Kalla, pemerintah akan mengajukan harga dan formula,
dan latar belakang baru untuk merevisi kontrak LNG Tangguh.
Wapres Kalla menyatakan di akhir pertemuannya dengan wapres China, keduanya
sepakat untuk membentuk tim negosiasi kembali. "Dan kami akan bertemu untuk
merundingkan kembali kontrak itu," kata Kalla.
Lebih jauh, mengambil hikmah kontrak LNG yang kontroversial ini, wapres minta
tim yang akan dibentuk untuk menegosiaasi kembali kontrak itu tidak tergesa-
gesa mengambil keputusan apalagi jika tanpa dasar, demikian hal ini dilansir dari
Kompas Kamis, 28 Agustus 2008 Yang patut dicatat adalah yang kini ada kabar
gembira, bahwa Ladang gas Tangguh yang merupakan sebuah ladang gas alam
yang terletak di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Indonesia.
Ironisnya, Gas Tanggih ini mengandung lebih dari 500 miliar m³ (17 Tcf)
cadangan gas alam terbukti, dengan taksiran cadangan potensial mencapai lebih
dari 800 miliar m³ (28 Tcf).
Seperti diketahui Ladang gas Tangguh dikembangkan oleh sebuah konsorsium
beberapa perusahaan internasional, yang dipimpin oleh British Petroleum (37%
saham), CNOOC (17%), dan Mitsubishi Corporation (16,3%). Mitra-mitra yang
lebih kecil adalah perusahaan-perusahaan Jepang, yaitu Nippon Energy,
Kanematsu,Sumitomo, dan Nissho Iwai.
Ladang ini ditemukan pada dasawarwa 1990-an dan mulai berproduksi dimulai
pada bulan Juni 2009. Gas alam yang diekstraksi dari ladang akan dicairkan untuk
membentuk gas alam cair (LNG - liquified natural gas) yang akan diangkut ke
para konsumen di Asia, terutama Cina, Korea Selatan, dan Jepang.
Projek ini diharapkan membolehkan Indonesia untuk tetap menjadi pemasok
penting bagi pasar gas alam dunia, sebagai pengganti bagi menyusutnya produksi
Ladang gas Arun di Lhokseumawe, Aceh, Sumatera.
Ada kabar gembiranya, pada saat menjual gas Tangguh dengan harga USD 3,5 per
mmbtu sudah sesuai dengan mekanisme pasar. Selain itu, saat itu, kata dia,
pemerintah juga kesulitan menjual gas Tangguh. Pemerintah Megawati menjual
gas ke China dengan harga USD 3,5 per mmbtu.
Dalam perjanjian harga tersebut tetap, tanpa mengikuti harga gas dunia. Ini jelas
merugikan negara. Saat itu kabarnya Megawati dan para pejabat di China punya
long history, kemudian dibuat keputusan bahwa satu untuk menghindari volatilitas
penerimaan negara harga gas tidak dengan floating tapi dengan harga yang tetap.
“Sehingga jika di kemudian hari kebijakan itu bermasalah, lanjut dia, hal itu
adalah tanggung jawab pemerintah selanjutnya. Sebab Mega, kata Ekonom
Megawati Institute Iman Sugema melihat kasus penjualan gas dari lapangan
Tangguh seperti dikutip Merdeka.com 5 April 2014.
Penjualan gas dari Lapangan Tangguh di Papua telah dilakukan sejak 2002, ke
Fujian di Tiongkok dan Sempra di Amerika Serikat (AS). Gas ini memang dijual
murah dan sampai masa kontrak hingga 2034. Timbul sejumlah tanya kenapa
harganya murah dan diharapakan bisa Renegoisasi. Namun Regnegosiasinya itu
gagal sampai tiga kali. Karena China besikukuh, Dan angin segar berhembus dari
Menteri ESDM Jero Wacik pada hari Bhayangkara (1/7/2014) yang menceritakan
sejarah penjualan gas yang harganya disepakati US$ 2,4 per mmbtu di 2002 lalu.
Harga ini tidak bisa dinaikkan meski harga minyak sudah melambung tinggi.
"Tangguh di Papua Barat itu adalah gas besar sekali. Diolah, dibor disitu oleh
operatornya adalah BP (British Petroleum). Itu kontrak yang terjadi tahun 2002.
Jumlahnya 40 kargo per tahun. Kontraknya berlaku sampai 2034. Jadi sampai
dengan tahun 2034, itu kontrak Tangguh," kata Jero di Kantor Kementerian
ESDM, Jakarta, Selasa (1/7/2014).
Adapun dalam kontrak tersebut, lanjut Jero, hasil dari produksi dua blok tersebut
adalah untuk kepentingan ekspor yakni kepada Fujian dan Sempra. "Ada dua
blok, itu kontraknya seluruhnya diekspor, 100% ekspor. Sebagian ke Fujian,
sebagian ke Sempra, Amerika Serikat. Jadi 0% yang untuk domestik," lanjut Jero.
Jero menyebutkan, kala itu harga gas ekspor yang ditetapkan mengacu pada Japan
Crude Cocktail (JCC) atau harga acuan minyak Jepang. Namun demikian,
masalah timbul lantaran pada penetapan harga acuan tersebut, dipatok harga
maksimal JCC US$ 26 per barel.
Alhasil, harga tersebut bertahan selama masa kontrak, sehingga dianggap
kemurahan. Apalagi harga JCC semakin meningkat. "Rumusnya waktu itu, 5,25%
x JCC + 1,35 (FOB/free on board) itu harga di Tangguh.
JCC itu harga minyak mentah di Jepang yang jadi patokan kita waktu itu. Nah,
harga JCC-nya dipatok maksimum US$ 26 per barel tidak boleh lebih. Itu yang
menyebabkan, harga gas kita ke Fujian dari Tangguh jadi terpatok. Dengan rumus
tadi, maka harganya menjadi US$ 2,7 per mmbtu dan tidak bisa naik," papar Jero.
Jero mengatakan, proyek LNG Tangguh, Papua ini disusun di tengah berbagai
keterbatasan saat itu, di mana Indonesia tidak dalam posisi tawar yang baik dalam
menetapkan rumusan dan harga keekonomian gas yang diekspor dari blok migas
tersebut. "Kenapa harganya tidak bisa naik, karena kontraknya bunyinya seperti
itu. Saya yakin situasi saat itu juga sulit. Makanya bunyi kontraknya seperti itu.
Jadi jangan menyalahkan masa lalu," tegas Jero Melihat kondisi tersebut, diakui
Jero, Pemerintah sendiri bukan tanpa usaha untuk memperbaiki harga sehingga
posisi tawar Indonesia menjadi lebih baik.
"Tahun 2006 diadakan renegosiasi, dapat sedikit naik, harga JCC-nya dinaikkan
menjadi US$ 38 per barel. Dengan rumus itu, maka harga gas kta adalah US$ 3,3
per mmbtu. Itu tahun 2006.
Kemudian tahun 2010, sempat diadakan renegosiasi tapi tidak berhasil. Nah, di
2011, saya menjadi Menteri ESDM bulan Oktober. Salah satu tugas saya
memperbaiki lagi harga.
Nah Loh….berhasilkah Jero? Salah satu tugas saya memperbaiki lagi harga ke
Fujian, kata Jero. "Bapak Presiden ada pertemuan dengan Presiden Tiongkok.
Bapak Presiden ketika itu menyampaikan agar perjanjian yang di Fujian untuk
direnegosiasi, masa harga (minyak) dunia sudah US$ 100 per barel, di Fujian
masih US$ 38 per barel. Itu kan tidak fair, tidak adil.
Dan yang terbaru kemarin kita berhasil teken renegosiasi di 20 Juni 2013,"
jelasnya. Kabarnya seperti dilansir Situs Kepresidenan, Pemerintah Indonesia
minta harga jual Gas Tangguh tersebut mendekati harga pasar, setidaknya pada
kisaran 8 hingga 9 dolar AS per kubik feet.
Dengan harga pada kisaran tersebut, pemerintah akan mendapat pemasukan
sebesar Rp 6,2 triliun. Kontrak penjualan Gas Tangguh di Papua dengan RRT
pertama kali dilakukan pada era Presiden Megawati, dengan harga 2,4 dolar AS.
Harga ini dinilai para pengamat terlalu murah. Tahun 2006, pemerintah
merenegosiasi harga tersebut menjadi sekitar 3,4 dolar AS dengan kesepakatan
untuk meninjau kembali setiap empat tahun. Saat ini, harga gas alam cair (LNG)
di pasar dunia ada pada kisaran 9-13 dolar AS per MMBTU.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/intelligent/2014/07/06/31419/the-
godmother-1-aktivis-progress-89-ungkap-prabowo-jadi-presiden-megawati-
masuk-penjara/#sthash.WWwOiBN0.dpuf
The GodMother (2): Rachmawati Soekarnoputri Siapkan Buku Putih 'Dosa Politik
Megawati'
Sahabat Jenius, Kritis dan Anti Anarkis...
Ditepi lain Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Rachmawati Soekarnoputri
sedang mempersiapkan sebuah buku kecil untuk diberikan kepada Ketua Umum
Partai Nasdem Surya Paloh. Dalam konteks Pilpres 2014, Rachma memiliki sikap
yang berbeda dengan Surya Paloh. Tidak seperti Surya Paloh yang mendukung
PDIP dan mendukung pencapresan Joko Widodo, Rachma memilih sebaliknya,
tidak mendukung PDIP dan tidak mendukung pencalonan Jokowi.
“Saya pernah punya rencana bertemu Jokowi. Tetapi dia tidak jadi datang.
Tadinya saya mau tanyakan sikap Jokowi tentang sejumlah hal yang saya kira
penting untuk dijelaskan,” ujar Rachma di kediamannya, di Jalan Jati Padang
Raya, Jakarta Selatan, Kamis petang (3/7).
Seperti dikutip dilaman RMOL Buku kecil yang sedang disiapkan Rachma itu
akan diberi judul “Dosa Politik Mega”. Di dalam buku itu Rachma akan
merangkum sejumlah kasus yang terjadi ketika Megawati Soekarnoputri berkuasa
antara 2001-2003.
Selain kepada Surya Paloh, buku itu juga akan dibagikan kepada tokoh-tokoh
nasional lainnya. Rachma bermaksud mengingatkan dan menjelaskan kepada
pimpinan Partai Nasdem bahwa ketika berkuasa Mega melakukan sejumlah hal
yang merugikan negara. Di antara kasus-kasus yang dirangkum Rachma itu,
antara lain adalah penjualan PT Indosat, penjualan ladang gas Tangguh,
pembelian Sukhoi “bodong”, penjualan VLCC, dan kebijakan memberikan
pengampunan kepada pengemplang BLBI melalui Release and Discharge.
“Kasus-kasus ini perlu dijelaskan kembali, agar publik mengingat kembali
kualitas kepemimpinan Mega dan partainya,” ujar Rachma.
Menurutnya, Joko Widodo yang didukung Mega dan PDI Perjuangan kali ini pun
tidak akan jauh berbeda dengan Mega. “Kita jangan seperti beli kucing dalam
karung. Jokowi mampu tidak membatalkan semua kebijakan politik Mega yang
keliru itu. Dengan ringan dia (Jokowi) mengatakan akan buy back Indosat. Saya
kira dia hanya asal bicara saja,” ujar Rachma lagi. (Bersambung) Tukar Guling
Kasus Mega dan Jokowi Masih ingat kasus sadapan yang terungkap dalam
transkrif Bagaimana tangan-tangan 'kuat' berusaha menyelamatkan Jokowi, dari
badai korupsi. Mega dan Rekaman penangguhan pemeriksaan terhadap Gubernur
DKI Jakarta Joko Widodo, diminta oleh Ketua Umum PDIP Megawati
Soekarnoputri.
Ternyata ada tukar Guling, kata Ketua Progres '98 Faizal Assegaf , sebenarnya
Jokowi tersandra oelh Megawati soal Transjakarta.
Ternyata ada tukar Guling, kata Ketua Progres '98 Faizal Assegaf , sebenarnya
Jokowi tersandra oelh Megawati soal Transjakarta. Ia mengaku jika diungkap
maka transkrip itu adalah benar sebuah transkrip rekaman dari seseorang yang
mengaku utusan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang
Widjojanto. "Itu dia (utusan Bambang) memperdengarkan percakapan antara
Basrief Arief (Ketua Kejaksaan Agung) dan Mega pada awal Mei," kata Faisal
kepada VOA ISLAM.
"Saya minta rekaman itu, tujuh menit bicara sama dia (utusan Bambang), tapi
tidak dikasih," lanjutnya.
Dalam rekaman itu, kata Faisal, juga disebut sejumlah petinggi partai seperti
Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, politikus PDIP Trimedya Pandjaitan dan
Todung Mulya Lubis. Menurut Ketua Progres '98 Faizal Assegaf mengaku
menerima sebuah transkrip rekaman dari orang yang mengaku utusan Wakil
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.
"Berawal saat kami laporan proses rekening calon presiden Jokowi ke KPK pada
tanggal 29 Mei. Seminggu kemudian kita datang lagi, pada Jumat 6 Juni, meminta
kepastian hukum tiga rekening kampanye Jokowi, karena terkait gratifikasi
gubernur," ungkap Faisal Usai melaporkan hal itu, lanjur Faisal, dirinya makan
siang di sebuah restoran, lalu dia didatangi oleh seseorang yang mengaku utusan
Bambang Widjojanto. "Dia mendengarkan rekaman ke saya, lalu menyerahkan
transkripnya. Namun dia menolak untuk memberikan rekaman itu," tuturnya.
"Saya tanya apa motivasi dia (utusan Bambang) dengarkan rekaman dan kasih
transkrip. Dia (utusan Bambang) bilang, kata Pak Bambang jangan angkat
gratifikasi (rekening kampanye Jokowi), tapi dugaan korupsi Transjakarta saja,"
tandasnya.
Nampaknya, KPK akan mengambil alih kasus Transjakarta Terkuak pembicaraan
antara Megawati dengan Jaksa Agung, Basrief Arief, tentang permintaan
penaangguhan pemeriksaan terhadap Jokowi, terkait dengan kasus Tranjakarta. Ini
sebuah intervensi yang sangat merugikan, khususnya bagi aparat penegak hukum
yang ingin menegakan hukum di Indonesia.
Menurut Ketua Progres 98, Faizal Assegaf, di mana di a mengaku mendapatkan
transkrip rekaman yang diduga antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri
dengan Jaksa Agung Basyrief Arief. Mega dalam 'Rekaman' meminta
penangguhan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Penangguhan pemeriksaan itu diminta oleh Ketua Umum PDIP Megawati
Soekarnoputri.
Ketua Progres '98 Faizal Assegaf mengaku menerima sebuah transkrip rekaman
dari seseorang yang mengaku utusan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) Bambang Widjojanto. Diduga Jokowi tersangkut kasus korupsi
Transjakarta Rp. 1,5 Triliun! Diduga Jokowi tersangkut kasus korupsi
Transjakarta Rp. 1,5 Triliun! Faizal mengatakan, transkrip itu membicarakan
permintaan Megawati agar kasus korupsi TransJakarta, tidak menyeret Jokowi.
Dalam kasus ini, mantan Kepala Dishub DKI Udar Pristono, sudah ditetapkan
sebagai tersangka.
Menurut dia, pembicaraan antara Megawati dengan Basrief berlangsung tanggal 3
Mei 2014 pukul 23.09 WIB, dan durasinya selama 3 menit 12 detik.
Berikut yang diperoleh dari Faizal, saat memberikan keterangan pers di kantor
Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (18/6/2014):
Basrief Arief: ... Terima kasih bu, arahannya sudah saya terima, langsung saya
rapatkan dengan teman-teman..."
Megawati: "... Itu anu, sampean jangan khawatir, soal media saya serahkan ke Pak
Surya, nanti beliau yang berusaha meredam..."
Basrief Arief: "... Makasih bu, eskalasi pemberitaan beberapa hari agak naik, tapi
alhamdulillah trendnya mulai menurun. Tim kami sudah menghadap Pak Jokowi
meminta yang bersangkutan agar tidak terlalu reaktif ke media massa..."
Megawati: "... Syukurlah kalau begitu, intinya jangan sampai masalah ini (kasus
TransJakarta) melemahkan kita, bisa blunder hadapi Pilpres, tolong diberi
kepastian, soal teknis bicarakan langsung dengan Pak Trimedya dan mas Todung,
aku percaya sama sampaean..."
Basrief Arief: "... Tadi sore kami sudah berkoordinasi, insyallah semuanya
berjalan lancar, mohon dukungan dan doanya Bu, saya akan berusaha maksimal,
Pak Trimedia juga sudah menjamin data-datanya..."
Megawati: "... Amien, semua ini ujian, semoga tidak berlarut-larut, apa sih yang
ga dipolitisir, apalagi situasi kini makin dinamis, tapi saya percaya sampean dan
kawan-kawan bisa meyakinkan ke media, saya percaya bisa diatasi, jangan kasus
ini Pak Jokowi jadi terseret dan membuat agenda kita semua berantakan..."
Basrief Arief: "... Insya Allah saya usahakan, sekali lagi terima kasih kepercayaan
ibu kepada saya dan teman-teman, kita komit kok Bu, untuk urusan ini (kasus
TransJakarta) saya pasang badan..."
Bagaimana selama ini Jokowi di identikan sebagi tokoh yang jujur, sederhana,
merakyat. Ternyata sangat tidak jujur, dan tidak mau bertanggungjawab atas kasus
korupsi Transjakarta, yang tidak bisa dilepaskan dari tanggungjawab Jokowi. Pun
demikian saat Mega membebaskan memberikan pengampunan kepada
pengemplang BLBI melalui Release and Discharge. Jadi inilah Tukar Guling
Jokowi Mega, jika Jokowi jadi Presiden maka Megawati aman atas kasus ini, dan
Jokowi harus mau karena kalau tidak Jokowi tersandra kasus Transjakarta. Nah
lain cerita jika Prabowo Presiden maka Megawati diduga bakal dibui.
Megawati Vs Rachmawati
Buku Rachamati Ini Menegaskan Bahwa Ada Pertikaian Di Dalam Tubuh Trah
Sukarno..
Rachmawati vs Megawati..!!
Seperti yang di beritakan RMOL yang berjudul Rachmawati Siapkan Buku “Dosa
Politik Mega”, sebuah buku "Dosa-Dosa Politik" Megawati dipersiapkan
Rachmawati. Entah apa yang terjadi di dalam trah Sukarno tersebut.
Berikut sedikit kutipan dari catatan Rachmawati yang nantinya akan dibuat buku,
dan dibawahnya ada sedikit kutipan isi buku berjudul “Kekerasan Budaya Pasca
1965″ karya Wijaya Herlambang yang terbit November 2013.
Bagi saya, kisah Mega dan Orde Baru bukan hal baru. Begitu juga soal hubungan
antara Mega dengan bekas Pangab L.B. Moerdani dan faksi faksi yang bertikai
ditubuh TNI, pun bukan hal baru.
Makanya, waktu mendengar bekas Koordinator Tim Pembela Demokrasi
Indonesia (TPDI) RO Tambunan membongkar informasi yang diberikan Benny
Moerdani kepada Mega sebelum terjadi tragedi 27 juli 1996 terjadi, saya cuma
manggut manggut.Saya sudah memperkirakan itu yang akan terjadi. Mega cuma
jadi alat dari pertikaian di tubuh TNI, khususnya Angkatan Darat.
Benny Moerdani mulai mendekati keluarga Bung Karno awal 1980-an. Suatu
ketika, pertengahan 1980-an, dalam sebuah acara keluarga Bung Karno di
Bandung , Benny Moerdani datang. Katanya dia mau mengenal lebih jauh dan
berteman dengan anak anak Bung Karno.Kami persilahkan saja. Tapi saat itu saya
sudah waspada. Pasti ada apa apanya nanti.
Waktu itu Benny Moerdani mulai pecah kongsi dengan Soeharto.
Hubungan mereka tidak harmonis lagi. Padahal sebelumnya, Benny Moerdani ini
anak buah yang baik bagi Soeharto.
Dalam acara keluarga itu, saya sempat ngomong ngomong dengan dia.
Kelihatannya Benny Moerdani memang sedang sakit hati dengan Soeharto. Dia
dicopot dari posisi Pangab dan tidak dipakai Soeharto lagi. Ibarat wayang, oleh
sang dalang Benny Moerdani dimasukin kotak.
Ia mengakui, dirinya menyimpan obsesi untuk menjadi orang kedua di republik
ini. Tapi dia kecewa ambisi itu bagai menggantang asap. Menurutnya dia tidak
mungkin tampil sebagai wakil presiden. Sebab dia beragama non muslim.Dan
memang walau pun Benny Moerdani menggosok gosok namanya, tahun 1988
Soeharto memilih Soedharmono yang dikenal sebagai arsitek sekretariat negara
dan orang top di Golkar, menjadi wakil presiden.
Saya sampai dipanggil ketek sama Soeharto. Waktu mau dicopot pun, saya tidak
diberi tahu sebelumnya. Saya diberi tahu akan dicopot dari posisi Pangab cuma
satu hari sebelumnya, begitu dia mengeluh.
Dulu, akhir 1970-an, kami, anak anak Bung Karno membuat kesepakatan
bersama. Dikenal dengan konsensus keluarga Bung Karno. Isinya, kami tidak
akan terjun ke dunia politik. Kami tidak mau anak dan keturunan Bung Karno
dimanfaatkan oleh Orde Baru untuk kepentingan mereka Kami tidak mau dijebak.
Tapi sejak bergaul dengan Benny Moerdani, Mega mulai terlihat hendak keluar
dari consensus keluarga. Dan akhirnya Mega memang keluar. Dia bergabung
dengan PDI. Memang tidak tiba tiba . Sebelumnya Mega, juga suaminya Taufik
Kiemas, aktrif di Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI).
Nah, Mas Guntur sebagai anak tertua, yang tadinya saya harap bisa mencegah
langkah Mega itu, ternyata memilih untuk diam saja. Bahkan cenderung untuk
mendukung. Saat itu saya mulai was-was. Langkah Mega mendekati faksi
Moerdani dalam tubuh Orde Baru akan merugikan, tidak cuma keluarga Bung
Karno , tapi juga seluruh Bangsa ini. Saat itu saya membaca, mereka tengah
mempersiapkan tampilnya seorang anak Bung Karno untuk memenangkan ambisi
politik mereka.
Dijadikan alat LB Moerdani, kok bangga??
Sebelum mendekati Mega, kelompok Benny Moerdani mendekati saya terlebih
dahulu. Mereka membujuk dan meminta saya tampil memimpin PDI. Permintaan
orang dekat dan tangan kanan Soeharto itu jelas saya tolak, Bagi saya, PDI itu
cuma alat hegemoni Orde Baru yang dibentuk sendiri oleh Soeharto tahun 1973.
Coba renungkan, untuk apa jadi pemimpin boneka.
Orang orang PDI yang dekat dengan Benny Moerdani, seperti Soerjadi dan
Aberson Marie Sihaloho, pun ikut mengajak saya gabung ke PDI. Tetapi tetap
saya tolak.
Tapi Mega tidak begitu, tidak seperti saya. Dia menuruti permintaan itu dan dan
senang pula. Ajakan itu diartikannya sebagai dukungan dan kepercayaan dari
orang banyak, kaum Marhaen, kepada dirinya untuk memimpin PDI. Padahal
motivasi di balik ajakan ajakan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan
aspirasi kaum Marhaen.
Nah, pintu yang dipakai kelompok ini untuk mendekati Mega adalah Taufik
Kiemas, suaminya. Taufik memang dekat dengan kelompok itu. Hari ini pun,
desas desus soal kedekatan Taufik Kiemas dengan kelompok Benny Murdani
beredar luas.
Di awal 1990-an , Mega semakin larut kejebak dalam skenario pembusukan itu.
Tahun 1993, dalam kongres luar biasa (KLB) PDI, di Surabaya, dia
mendeklarasikan dirinya sebagai ketua umum PDI.
Beberapa saat kemudian , dalam Munas PDI di Jakarta, deklarasi itu dikukuhkan.
Benny Moerdani mengerakahkan orang orangnya untuk memback up Mega dalam
suksesi di tubuh PDI itu. Beberapa orang yang terlibat mengamankan Mega dalam
fase itu sekarrang ini mendapat posisi enak di kabinet.
Di tahun 1993 pula saya sebelum KLB Surabaya , saya sempat bertemu dengan
Mega. Saksi pertemuan itu Panda Nababan. Saya tanya Mega, mengapa mau
bersekutu dengan Benny Moerdani. Tapi dia tidak menjawab sepatah katapun
pertanyaan itu.
Saya katakan lagi kepadanya, untuk melawan Orde Baru kita harus melihat lihat
siapa kawan yang bisa digandeng. Dan orang macam Benny Moerdani tidak bisa
dijadikan kawan abadi, Suatu saat mereka akan balik menyerang. Jangan mau
terjebak dalam pertarungan antara Benny Moerdani dan Soeharto. Saya tanya lagi
Mega, mengapa kamu mau menari di atas gendang orang orang lain. Mengapa
kamu mau diperalat.
Tiga jam saya bicara dengan Mega. Tapi tak satu patahpun dia menjawab
pertanyaan saya. Saya kira dia sudah tidak peduli lagi dengan nasehat nasehat
saya. Terakhir ya itu, saya dengar dia sudah mengantongi dukungan Benny
Moerdani untuk memimpin PDI.
Anggota keluarga Bung Karno lainnya tetap bungkam ketika Mega jadi ketua
umum PDI. Mereka tidak membaca situasi yang berkembang saat itu seperti saya.
Mas Guntur juga diam. Alasannya semua anak Bung Karno sudah dewasa.
Tapi apakah menggadaikan dan menggunakan nama Bung Karno untuk
kepentingan politik sesaat adalah sikap dewasa?
Saya yakin , Mega pun tidak akan menjawab pertanyaan itu.
Buku "Kekertasan Budaya Pasca 1965"
Tulisan dibawah ini ditulis berdasarkan buku yang berjudul, “Kekerasan Budaya
Pasca 1965″ karya Wijaya Herlambang yang terbit November 2013 lalu yang
mengungkapkan bahwa Goenawan Muhammad dibiayai lembaga filantropi
mulai : Ford Fondation, Rockefeller Fondation, Asia Fondation Open Society
Institue, USAID juga tokoh Yahudi George Soros.
Goenawan Mohamad sejak Tempo diberangus rezim Soeharto (1994)
menempatkan diri sebagai pelawan orde baru yang handal. Dengan lenyapnya
Tempo GM membangun Komunitas Utan Kayu (KUK) yang bermarkas di Jalan
Utan Kayu Jakarta Timur. Lembaga ini kemudian melahirkan serenceng lembaga
kebudayaan mulai AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia), Jaringan Islam Liberal
(JIL), Teater Utan Kayu (TUK) yang diplesetkan bulletin Boemiputra menjadi
Tempat Umbar Kelamin, sekaligus agen imperialis Barat.
Kehadiran JIL dirasakan umat Islam terbesar sebagai alat penghancuran Islam di
negeri ini. Karena itu JIL disebut dibiayai lembaga filantropi Barat mencapai
150.000 USD/tahun.
Pendek kata KUK melalui lobby GM ke sejumlah orang-orang teras USAID,
berhasil menguras dananya sebesar 100.000 -200.000 USD, sehingga
menempatkan KUK sebagai agen Barat. Termasuk mendirikan ISAI (Institut
Studi Arus Informasi) pada 1995 dan belakangan membangun Salihara di
kawasan Pasar Minggu sebagai pusat budaya.
Yang sangat dirasakan menyakitkan bagi kelompok Islam mainstream, kehadiran
KUK di bawah GM, misalnya Radio FM 68, JIL, bahkan berbagai penerbitan
bawah tanahnya seperti Bergerak, X-Pos hingga Tempo majalah dan Koran
Tempo yang kini sejak era reformasi, kembali terbit, kesemua produk GM ini
cenderung menghantam aspirasi Islam.
Kini terbongkar melalui buku Wijaya Herlambang, semua ini tidak aneh, GM
sejatinya seorang komprador sejati, yang diakuinya sendiri, dia memang dibiayai
serenceng lembaga filantropi Barat dan Asia termasuk Asia Foundation dan Japan
Foundation, termasuk tokoh Yahudi Gerge Soros itu.
Memang Herlambang belum menyajikan ulasan bagaimana peranan GM saat
rezim Soeharto jatuh di mana Soros ikut memainkan peranan menghancurkan
ekonomi Indonesia. Hanya dikutip sekilas GM bersama Adnan Buyung Nasution
terlihat menonjol di saat itu namun bukanlah dua orang itulah sejatinya yang
memainkan peranan terpenting dalam reformasi Mei 1998 itu.
Yang jelas melalui seluruh penampilannya, GM cenderung berlawanan arus
dengan Islam. Tatkala umat Islam makin bersikeras menentang eksistensi aliran
sesat Ahmadiyah dan mendesak pemerintah membubarkannya, awal 2008, GM
dan kelompoknya menentangnya dan mendirikan AKKBB (Aliansi Kebangsaan
untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) dan memajang iklan di harian
Kompas menunjukkan eksistensinya seraya mengecam umat Islam mainstream
yang dituduhnya melanggar hak-hak asasi warga Ahmadiyah, mengancam
kebhinekaan, sekaligus menyebar kebencecian, kekerasan, dan ketakutan di
tengah masyarakat. [RioC/wahid/voa-islam.com]
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/intelligent/2014/07/06/31418/the-
godmother-2-rachmawati-soekarnoputri-siapkan-buku-putih-dosa-politik-mega/
#sthash.FFOdtgPx.dpuf
The GodMother (3): Megawati, Batu Tulis Dan Tekanan Syahwat Budi Gunawan
Sahabat Voa Islam,
Kita bahas episode The GodMother ke tiga, kita ungkap selaput yang menyelimuti
syahwat para elite negara kit yang ternyata penipu dan memiliki moral yang tidam
terpuji.
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Pejuangan telah mengusung Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo sebagai calon Presiden pada Pemilu 2014. Tak terima, Partai
Gerindra pun mengusut perjanjian keduanya pada 2009 yang dikenal dengan batu
tulis.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo
memastikan perjanjian Batu Tulis yang disepakati pada 2009 lalu menyebut, PDI
Perjuangan akan memberikan dukungannya terhadap Prabowo Subianto sebagai
calon presiden 2014.
Berikut isi keseluruhan perjanjian yang ditandatangani pada 16 Mei 2009 itu:
Kesepakatan Bersama PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dalam Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia 2009-
2014
Megawati Soekarnopitri sebagai Calon Presiden, Prabowo Subianto sebagai Calon
Wakil Presiden
1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Gerakan
Indonesia Raya (Partai Gerindra) sepakat mencalonkan Megawati Soekarnoputri
sebagai Calon Presiden dan Prabowo Subianto sebgai calon Wakil Presiden dalam
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009.
2. Prabowo Subianto sebagai Calon Wakil Presiden, jika terpilih, mendapat
penguasaan untuk mengendalikan program dan kebijakan kebangkitan ekonomi
Indonesia yang berdasarkan asas berdiri di kaki sendiri, berdaulat di bidang
politik, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistim
presidensial. Esensi kesepakatan ini akan disampaikan Megawati Soekarnoputri
pada saat pengumuman pencalonan Presiden dan calon Wakil Presiden serta akan
dituangkan lebih lanjut dalam produk hukum yang sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku.
3. Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto bersama-sama membentuk
kabinet berdasarkan pada penugasan butir 2 di atas. Prabowo Subianto
menentukan nama-nama menteri yang terkait, menteri-menteri tersebut adalah:
Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN,
Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri
Pertahanan.
4. Pemerintah yang terbentuk akan mendukung program kerakyatan PDI
Perjuangan dan 8 (delapan) program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran
rakyat.
5. Pendanaan pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 ditanggung
secara bersama-sama dengan prosentase 50% dari pihak Megawati Soekarnoputri
dan 50% dari pihak Prabowo Subianto.
6. Tim sukses pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibentuk
bersama-sama melibatkan kader PDI Perjuangan dan Partai Gerindra serta unsur-
unsur masyarakat.
7. Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai
Calon Presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014.
Jakarta 16 Mei 2009
Megawati Soekarnoputri
Prabowo Subianto (keduanya tandatangan di atas materai)
Ada Hubungan "Mesra" apa antara Megawati dengan Budi Gunawan Hingga
Megawati "Tunduk" dihadapan Budi gunawan?
Apakah JK punya Kartu Truff megawati-budi gunawan sehingga JK bisa
mengalahkan cawapres pendampingi jokowi?
Atau JK menyimpan suatu hal yg maha besar lagi antara mega-budi gunawan?
Sebelum Selasa malam, nama Jusuf Kalla sebenarnya telah dicoret sebagai
kandidat cawapres Jokowi oleh internal PDIP atas berbagai alasan. Secara
personal, Megawati menilai Jusuf Kalla sebagai ‘lain di depan, lain lagi di
belakang’. Megawati melihat Jusuf Kalla sebagai sosok yang munafik.
Belum lagi masukan dari beberapa orang kepecayaan Mega, yakni Muhammad
Prananda, Hasto Kristianto, dan Rini Suwandi. Ketiga penasihat utama Megawati
itu menilai Jusuf Kalla tak cocok mendampingi Jokowi karena pasti akan lebih
mendominasi.
Kawan-kawan tentu tahu, Jusuf Kalla diajukan ke PDIP oleh tiga partai, yaitu
Nasdem (6%), PKB (9%) dan PPP (7%). Megawati dan ketiga penasihatnya
termasuk Jokowi sendiri tidak ingin ada Koalisi Gendut. Jika kita kalkulasikan,
koalisi PDIP dan Nasdem saja sudah memperoleh sekitar 25-26% suara legislatif.
Apabila ditambah dengan PKB dan PPP, koalisi akan memperoleh 41-42% suara.
Bagi PDIP, koalisi empat partai membentuk 42% suara, dimana PDIP hanya
menguasai 19% (tidak mayoritas), tidak efektif. Terlebih, 23% suara tersebut
merupakan buah gabungan tiga suara partai pengusung Jusuf Kalla.
Kekhawatiran Megawati, Jokowi, dan PDIP adalah kabinet akan dikuasai oleh
orang-orang dari kelompok Jusuf Kalla. Nantinya, pemerintahan Jokowi rentan
digulung oleh Jusuf Kalla. Itu sebabnya PDIP mencoret nama Jusuf Kalla sejak
awal.
Kembali masuknya Jusuf Kalla atas lobi Budi Gunawan yang membawa
kepentingan politik dari kepolisian menimbulkan tanda tanya besar bagi internal
PDIP selama beberapa hari terakhir.
Mereka melihat ada gejala tidak wajar dari Megawati terkait perubahan besar,
mendadak, dan sedikit memaksa ini. Megawati seperti disandera oleh sesuatu
yang kita tidak bisa pahami.
Jusuf Kalla mengetahui hal itu; sesuatu yang tidak bisa kita pahami itu. Ia pun
bersama mantan ajudannya, Irjen Syafruddin, mengajak Budi Gunawan yang
memiliki ‘kuasa besar’ terhadap putri Presiden Sukarno ini, bermain dalam
skenario ‘menyandera’ Megawati agar mau memasukkan kembali Jusuf Kalla
sebagai calon terkuat pendamping Jokowi.
Pertanyaannya, apakah memang Megawati begitu ingin menguasai Polri atau
jangan-jangan Budi Gunawan yang sebenarnya ingin mengembalikan pengaruh
dalam korpsnya itu lewat ‘penyanderaan’-nya terhadap Megawati?
Pertanyaan berikutnya, bagaimana bisa Megawati sampai-sampai mengabaikan
tiga penasihat utamanya hanya karena lobi Budi Gunawan untuk memasukkan
nama Jusuf Kalla dalam bursa cawapres pendamping Jokowi?
Ada hutang budi apa Megawati pada Budi Gunawan ‘rekening gendut’? Atau
jangan-jangan ada hubungan tertentu antara Megawati dengan Budi Gunawan?
Wallahualam bisahwab...
[RioBaretaz/wahid/voa-islam.com]
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/liberalism/2014/07/07/31423/the-
godmother-3-megawati-batu-tulis-dan-tekanan-syahwat-budi-gunawan/
#sthash.V7UOdsm3.dpuf
The GodMother (4): Mengapa Megawati Bermaksud Ciptakan Kerusuhan Pasca
Pilpres?
JAKARTA (voa-islam.com) - Progress 98 melalui Ketuanya Faizal Assegaf pada
Kamis, 10 Juli 2014 menyerukan alasan dibalik retorika Megawati yang
bermaksud menciptakan kerusuhan pasca pilpres 9 Juli 2014 yang baru lalu.
Tekat Prabowo Subianto bila terpilih akan membongkar kejahatan perampokan
uang negara yang setiap tahun mencapai lebih dari seribu triliun rupiah telah
membuat konglomerat hitam panik.
Suara lantang Prabowo tentang skandal kerugian negara tersebut muncul bukan
tanpa alasan. Namun, Prabowo telah merampung berbagai bukti dan menyiapkan
langkah-langkah konkret serta mengajak rakyat untuk terlibat dalam misi mulia
tersebut.
Prabowo menegaskan: Bila bocoran uang negara itu diantsipasi maka dapat
disalurkan bagi kesejahteraan hidup rakyat banyak. Sebuah harapan yang luhur
dan sangat menyentuh kesadaran banyak orang.
Sikap berani dan gaya bicara blak-blakkan yang ditunjukan oleh Prabowo memicu
ragam spekulasi dari berbagai kalangan di dalam dan luar negeri.
Beberapa media asing merespon kehadiran Prabowo dengan apa yang mereka
sebut sebagai cikal bakal lahirnya kepemimpinan "macan Asia".
Beberapa media asing merespon kehadiran Prabowo dengan apa yang mereka
sebut sebagai cikal bakal lahirnya kepemimpinan "macan Asia". Dan
memposisikan watak nasionalisme Prabowo sejajar dengan tokoh internasional
seperti Hugo Saves, Fidel Castro, Ahmadinejad serta menegaskan Prabowo akan
membawa Indonesia ke jalan masa depan yang gemilang.
Terkait dengan ihwal skandal perampokkan ribuan triliun uang negara yang
disuarakan oleh Prabowo, dalam pemetaan politik nasional terkini, telah menuai
kekhawatiran yang serius.
Sebut saja, kubu PDIP pimpinan Megawati Soekarnoputri, tanpa diketahui oleh
publik telah mendapatkan tekanan yang luar biasa dari jaringan konglomerat
hitam. Pasalnya, para cukong BLBI tersebut dengan gencar mendorong PDIP dan
mitra koalisinya untuk melakukan segala cara mencegah agar Prabowo tidak
menang di pilpres 2014.
Seorang wartawan senior Kompas (corong konglomerat hitam) berinisial "PN",
secara terang-terangan menulis di laman media sosialnya bahwa: "kami
mendukung Jokowi tak sekedar untuk menang, namun lebih utama adalah untuk
mencegah Prabowo tidak terpilih sebagai presiden di negeri ini...". Tegasnya
kalaupun Jokowi kalah, maka Kompas akan mendorong terjadinya kekacauan
nasional.
Pernyataan sang wartawan Kompas yang terlacak memiliki hubungan spesial
dengan JK, selaras dengan sikap politik yang tengah dimainkan oleh Megawati
dan mitra koalisinya. Di mana telah menyiapkan skenario politik: (1) Jokowi
sebagai capres boneka PDIP diupayakan dengan segala cara agar menang. (2) Bila
Jokowi kalah maka langkah yang diambil adalah membuat kerusuhan dengan
fitnah bahwa Pilpres curang dan tidak legitimasi.
Rencana politik bumi hangus itu pun dimainkan dengan sempurna. Hanya
beberapa jam setelah kubu PDIP mendapatkan informasi tentang kekalahan
Jokowi, spontan Megawati dan mitra koalisinya melakukan pertemuan darurat.
Kemudian secara sepihak mengumumkan Jokowi menang dan telah menjadi
presiden pilihan rakyat.
Celakanya, klaim busuk itu didasari oleh manipulasi hasil perhitungan cepat
lembaga survei, yang sebelumnya telah disiapkan sebagai instrumen politik untuk
memuluskan skenario jahat mereka.
Tindakan Megawati dan komplotan mitra koalisinya wajar bila kemudian menuai
kecaman yang luas dari berbagai pihak. Megawati dituding hendak bermaksud
menggagalkan pemilu presiden dan bertujuan memicu konflik berdarah sesama
anak bangsa.
Mencermati skenario hitam tersebut, saya kira rakyat tidak boleh mengambil sikap
pasif apalagi terperdaya dengan kebohongan yang mereka lakukan. Sudah saatnya
rakyat bersatu dan bangkit melawan kejahatan politik Megawati dan komplotan
konglomerat hitam serta kawanan politisi busuk.
Tetaplah berjuang untuk mengantarkan Prabowo sebagai pemimpin nasional guna
menyelamatkan kebocoran uang negara ribuan triliun dari tangan-tangan jahat
konglomerat hitam. Rebut kembali Indonesia yang telah dikuasai oleh segelintir
orang yang bertindak semena-mena terhadap kehidupan rakyat banyak.
Demikian pers rilis yang diterima Voa-Islam. [Ahmed/voa-islam.com]
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/intelligent/2014/07/12/31522/the-
godmother-4-mengapa-megawati-bermaksud-ciptakan-kerusuhan-pasca-pilpres/
#sthash.ho3RotRr.dpuf
The GodMother (5): Cerita 9 Dewi-Dewi Cinta Soekarno
JAKARTA (voa-islam.com) – Kisah nyata 9 dewi-dewi cinta Soekarno tak
banyak yang mengenalnya secara luas. Namun rakyat Indonesia lebih mengenal
Soekarno sang Proklamator ini sebagai singa podium dan mantan presiden
Republik Indonesia pertama. Sejarah mencatat, pria yang akrab disapa Bung
Karno mempunyai istri lebih dari satu orang.
Khusus pada bulan Juli ini, atau tepatnya tanggal 7 Juli 1954, Bung Karno
mempersunting Hartini, wanita asal Ponorogo, Jawa Timur. Kala itu Bung Karno
berusia 53 tahun sedangkan Hartini sendiri masih berusia 30 tahun. Pernikahan
Bung Karno dengan Hartini sendiri berlangsung dengan sederhana, namun sejarah
mencatat peristiwa besar tersebut.
Pada saat menikahi Hartini, Bung Karno masih berstatus sebagai seorang suami
dari Fatmawati yang merupakan ibunda dari Megawati Soekarnoputri. Sebelum
menikah, putra sang fajar tersebut meminta izin kepada Fatmawati, namun
demikian wanita asal Bengkulu tersebut tidak mengizinkan pernikahan tersebut.
“Tapi aku cinta padamu dan juga cinta pada Hartini,” kata Sukarno.
“Oo, tak bisa begitu.” Tolak Fatmawati seperti dia tulis dalam Catatan Kecil
Bersama Bung Karno.
Pernikahan Sukarno menimbulkan kecaman, terutama dari kelompok aktivis
gerakan perempuan. Organisasi Persatuan Istri Tentara (Persit) dan Persatuan
Wanita Republik Indonesia (Perwari), misalnya, berujuk rasa menolak poligami
Sukarno karena menganggap perbuatan itu merendahkan martabat perempuan.
Puncaknya, Fatmawati keluar dari Istana Negara, dengan dukungan penuh
Perwari.
Dalam situasi ini, pernikahan Sukarno dengan Hartini menjadi pukulan yang jauh
lebih menohok bagi organisasi perempuan. Perwari mengkritik keras perbuatan
Sukarno ini sebagai contoh buruk yang menggoyahkan sendi pendidikan dalam
keluarga. Sebaliknya Gerwani sebagai organisasi gerakan perempuan tebesar di
Indonesia yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) bungkam
dalam memandang pernikahan Bung Karno dengan Hartini.
“Gerwani berusaha menjaga hubungan harmonis antara Sukarno dan Partai
Komunis Indonesia,” kata Saskia E Wieringa yang juga penulis buku
Penghancuran Gerakan Perempuan.
Selain dikenal sebagai singa podium Bung Karno juga dikenal sebagai penakhluk
wanita. Sukarno juga selalu bersikap gallant atau sopan dan hangat pada setiap
wanita. Tak peduli wanita itu tua atau muda. Soekarno tak segan-segan
mengambilkan minum sendiri untuk tamu wanitanya.
Soekarno juga selalu membantu memegang tangan wanita, jika wanita itu keluar
mobil. Sukarno menghormati wanita, juga sangat romantis. Dia juga tak sungkan
mengumbar pujian pada wanita. Hal ini yang selalu membuat para wanita
tersanjung.
Berdasarkan catatan sejarah, putra dari Ida Ayu Nyoman Rai itu mempunyai 9
istri dan 10 orang anak. Berikut kesembilan istri sah Sukarno:
Oetari (1921–1923)
Inggit Garnasih (1923–1943)
Fatmawati (1943–1956)
Hartini (1952–1970)
Kartini Manoppo (1959–1968)
Ratna Sari Dewi (1962–1970)
Haryati (1963–1966)
Yurike Sanger (1964–1968)
Heldy Djafar (1966–1969)
Namun demikian dari 9 istri tersebut, adalah Inggit Garnasih yang paling berjasa
dengan Bung Karno. Betapa tidak, Inggit adalah wanita yang menemani
perjuangan Bung Karno sejak ia bersekolah di ITB Bandung, hingga dibuang ke
berbagai tempat pengasingan di Tanah Air. Maka tidak heran dalam sebuah
Kongres, Bung Karno menyebut Inggit sebagai Srikandi Indonesia.
Selanjutnya Fatmawati yang disunting pada tahun 1943 dan tidak pernah
diceraikan hanya meninggalkan Istana Merdeka begitu Soekarno menikahi Hartini
pada tahun 1954. Hartini mendampingi hingga Soekarno wafat pada 21 Juni 1970.
Selain Inggit, perempuan lain yang begitu dalam mencintai Bung Karno adalah
Hartini. Sejak menikah dengan Bung Karno pada tahun 1954, wanita tersebut
konsisten dan selalu menemani Bung Karno baik dikala suka ataupun duka. Saat
Bung Karno jatuh dari kekuasaan dan meninggal pada tahun 1970, Hartini adalah
sosok setia yang mendampingi Bung Besar.
Dari sembilan istrinya tersebut, total ada sepuluh anak yang ‘resmi’ diakui sebagai
anak Bung Karno. Dari Fatmawati, Bung Karno dikaruniai 5 anak yakni Guntur,
Megawati, Rachmawati, Sukmawati, dan Guruh. Sedangkan dari Hartini, ada dua
anak Bung Karno yakni Taufan dan Bayu. Dari Ratna Sari Dewi lahirlah Kartika.
Demikian juga dari Haryati lahirlah Ayu, dan anak terakhir Soekarno berasal dari
Kartini Manoppo yang diberi nama Totok. [ahmed/PNC/voa-islam.com]
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/liberalism/2014/07/13/31589/the-
godmother-5-cerita-9-dewidewi-cinta-soekarno/#sthash.zmVGXfKc.dpuf
The GodMother (6): Usai Pilpres, Progress 98 Laporkan Mega Soal Skandal
BLBI
Jakarta (voa-islam.com) – Faizal Assegaf, Ketua Progres 98 mengungkapkan akan
menyeret mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ke ranah hukum terkait soal
giga skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara.
Kebijakan release and discharge (R&D) atau surat keterangan lunas (SKL) yang
diterbitkan Mega sewaktu menjadi presiden, telah merugikan rakyat dan bangsa
Indonesia ratusan triliun rupiah.
"Kami melihat penuntasan kasus BLBI punya resistensi sangat besar dari
kelompok tertentu. Karenanya kami menargetkan akan melaporkan Mega ke
polisi. Kami akan kumpulkan 38 ormas untuk membahas masalah ini lebih
lanjut," ujar Ketua Progres 98 Faizal Assegaf, di Acara Diskusi Voa-Islam dan
Media "Mengantisipasi Skenario Chaos Kubu Merah" di Hotel Gren Alia Cikini,
Jakarta, Sabtu (13/7/2014).
Seperti dikutip dari Inilah.com, diketahui SKL diterbitkan oleh Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8
Tahun 2002. Saat itu, presiden yang menjabat adalah Megawati Soekarnoputri.
Berdasarkan inpres itu, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walau
hanya menyelesaikan kewajibannya sebesar 30% dalam bentuk uang tunai, dan
70% dibayar dengan sertifikat bukti hak atau aset kepada BPPN. Atas dasar bukti
itu, mereka yang diperiksa dalam penyidikan Kejaksaan Agung akan
mendapatkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Namun belakangan, aset-aset yang diserahkan para pengutang BLBI itu ternyata
nilainya jauh di bawah klaim. Padahal, SKL dan SP3 sudah diterbitkan. Kondisi
itu semakin diperparah lagi, ketika aset-aset itu dijual, ternyata hanya laku sekitar
30% dari nilai yang diklaimkan. Inilah yang menyebabkan Negara dirugikan
ratusan triliun rupiah.
Kerugian negara dan rakyat Indonesia semakin bertambah, karena aset-aset
berupa perbankan itu akhirnya dijual kepada investor asing.
Kerugian negara dan rakyat Indonesia semakin bertambah, karena aset-aset
berupa perbankan itu akhirnya dijual kepada investor asing. Padahal, di dalamnya
ada obligasi pemerintah yang harus dibayar bunganya setiap tahun. Akibatnya,
sejak 2003 APBN harus mengalokasikan pembayaran bunga obligasi
rekapitalisasi (OR) perbankan sekitar Rp60 triliun. Lebih celaka lagi, pembayaran
IT terus berlangsung sampai 2040.
Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang menjadi dasar kejaksaan mengeluarkan SP3 itu
sendiri bertentangan dengan sejumlah aturan hukum. Di antaranya bertabrakan
dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
Penerima SKL BLBI beberapa antara lain, Sjamsul Nursalim (Bank Dagang
Nasional Indonesia/BNDI) dan Antony Salim (Salim Group). Utang Salim Group
ketika dibuatkan SKL mencapai lebih dari Rp55 triliun. Selang dua tahun setelah
SKL terbit, aset Salim Group yang diserahkan ternyata hanya bernilai Rp30
triliun.
Breaking News: KPK Akan Periksa Megawati, Jokowi - JK Panik !
megawati-soekarnoputri kasus BLBI
Faizal Assegaf menulis dalan situsnya, visibaru.com, "Saya menjulukinya Ratu
Kebal Hukum dan sebagian besar orang di negeri ini lebih mengenalnya sebagai
politisi "Banteng Betina".
Kedua julukan itu menjelaskan tentang posisi dan peran Megawati selaku Ketua
Umum PDIP dalam perspektif hukum dan politik." Demikian awal tulisan
tersebut.
Di perhelatan politik nasional, lebih dari 14 tahun Megawati telah memperlihatkan
setumpuk prestasi yang spektakuler. Yakni, kehandalannya memandu PDIP
sebagai sarana koruptor, corong pembela konglomerat hitam BLBI, panggung
pelacuran intelektual pro asing dan aseng, hingga wadah penampung aspirasi
kaum homo, waria dan lesbi.
Berbagai elemen yang berasal dari dunia hitam tersebut, menyatu dan tunduk
sepenuhnya pada kepentingan syahwat kekuasaan Megawati. Dan melebur dalam
kolaborasi politik bertopeng demokrasi, yang sering kali hadir mempertontonkan
praktek politik kotor dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan
terselubung.
Bobroknya kepemimpinan Megawati, acap kali menuai kecaman dan perlawanan
serius dari rakyak banyak. Bahkan, Rachmawati Soekarnoputri, adik kondungnya,
belum lama ini memperlihatkan sikap gusar dan menuding Megawati telah
mencoreng kehormatan keluarga Bung Karno.
Kepada pers, Rachmawati dengan lantang bersuara membeberkan dosa-dosa
politik Megawati. Di antaranya kasus penjualan PT Indosat, penjualan ladang gas
Tangguh, pembelian Sukhoi "bodong", penjualan VLCC, dan kebijakan
memberikan pengampunan kepada pengemplang BLBI melalui Release and
Discharge.
Rachmawati menegaskan: "Kasus-kasus ini perlu dijelaskan, agar publik
mengingat kembali kualitas kepemimpinan Mega dan partainya". Sikap tegas itu
datang dari lingkaran keluarga Bung Karno dan patut diberi apresiasi.
Terkait upaya membongkar megakasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
(BLBI) yang telah berdampak merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah,
kini mulai memasuki titik terang. Ketua KPK Abraham Samad, dalam siaran pers
Senin (11/7), mengatakan pihaknya segara memanggil dan memeriksa Megawati.
Pemanggilan KPK terhadap Megawati karena posisinya saat itu selaku Presiden
yang secara diam-diam memberikan pengampunan kepada pengemplang BLBI
melalui kebijakan Release and Discharge. Sebuah kebijakan culas untuk
melindungi kejahatan para perampok uang negara dan telah berdampak
menyebabkan kerugian besar bagi bangsa Indonesia.
Akibat perilaku korup Megawati, membuat pakar ekonomi Kwik Kian Gie
terpaksa hengkang dari PDIP. Menurut Kwik, apa yang dilakukan oleh Megawati
adalah sebuah pengkhianatan kepada negara dan rakyat.
Pada tanggal 2 April 2013, Kwik Kian Gie menyampaikan keterangan berupa
data-data otentik tentang penyelesaian kasus BLBI kepada KPK dan menjelaskan
keterlibatan Megawati serta pihak-pihak terkait dalam kasus tersebut.
Sebagai mana diketahui kasus korupsi dana BLBI terjadi saat krisis moneter
menerpa di Indonesia pada 1998. BLBI merupakan skema bantuan (pinjaman)
yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah
likuiditas. Skema pinjaman itu berdasar perjanjian Indonesia dengan Dana
Moneter Internasional (IMF) untuk mengatasi krisis. Pada Desember 1998, Bank
Indonesia telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.
Pemerintah saat itu dipimpin Presiden Megawati Soekarno Putri menyetujui
penerbitan SKL kepada sejumlah obligor (penerima) Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI), yang ternyata malah diselewengkan. Pemberian SKL dianggap
merupakan kebijakan kriminal.
Dalam Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap penggunaan dana BLBI oleh
48 bank itu, terungkap adanya penyimpangan penggunaan dana sebesar Rp 138
triliun.
Terbongkarnya keterlibatan mantan Presiden Megawati dalam kasus BLBI yang
tengah diproses oleh KPK, jelas membuat rakyat banyak gembira. Namun
sebaliknya bagi Jokowi dan Jusuf Kalla justru dihentak oleh kepanikan. Maklum,
sang Capres boneka sadar bahwa langkah berikutnya Kejaksaan maupun KPK
akan memenjarakan dirinya dalam kasus korupsi proyek pengadaan Trans Jakarta.
salam
by Faizal Assegaf
Ketua Progres 98
Jakarta 12 Juli 2014
Demikian rilis Progress 98 dalam menyikapi mega bahkan giga skandal BLBI.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/liberalism/2014/07/14/31602/the-
godmother-6-usai-pilpres-progress-98-laporkan-mega-soal-skandal-blbi/
#sthash.cOaQtOvC.dpuf
The GodMother (7): Prabowo Masuk Istana, Mega - Jokowi Menuju Penjara!
JAKARTA (voa-islam.com) - Demikian judul provokatif namun sarat makna.
Menurut Progress 98 hal ini sejatinya tak sulit untuk di implementasikan.
Melalui ketuanya, Faizal Assegaf menyatakan "Untuk apa jutaan rakyat
berpartisipasi menghadirkan pemimpin nasional melalui proses pemilu yang
sangat sakral dan mahal, bila semua itu hanya berakhir demi pemuasan kekuasaan
segelintir orang semata...?"
Pertanyaan itu adalah sebuah renungan bagi rakyat di negeri ini, dan semoga
mengugah kesadaran para pejuang perubahan yang masih berjiwa idealis dan
tercerahkan.
Dalam berbagai kesempatan, calon presiden "terpilih" Prabowo Subianto dengan
gagah, berani dan cerdas berkali-kali menggulir pesan penuh makna. Yakni,
keadilan dan kesejahteraan merupakan dua masalah penting yang harus konsisten
untuk diperjuangkan bersama.
Keadilan dimaksud adalah upaya menegakan hukum guna memastikan
penyelenggaraan negara dan pemerintahan terbebas dari kejahatan korupsi serta
bertujuan memberi perlindungan atas hak asasi manusia.
Secara spesifik terkait upaya pemberantasan korupsi, Prabowo dengan suara
lantang membongkar bahwa setiap tahun telah terjadi kebocoran anggaran lebih
dari seribu triliun rupiah.
Penyebab kebocoran tersebut akibat dari "salah urus" pengelolaan sumber
kekayaan alam, praktek kartel dan hegemoni atas penguasaan ekonomi nasional
oleh segelintir konglomerat asing dan aseng, serta tata kelola keuangan negara
yang amburadul dan tidak transparan.
Bila saja uang yang demikian banyak itu dapat diselamatkan, maka akan memberi
dampak besar untuk kesejahteraan hidup rakyat banyak. Membangkitkan kamjuan
yang signifikan bagi rakyat dan negara untuk bergerak maju ke masa depan dalam
menghadapi tantangan globalisasi.
Atas pandangan dan tujuan luhur Prabowo, jelas membuat saya, anda dan seluruh
rakyat di negeri ini tergerak untuk mendukungnya. Tapi jalan untuk membawa
Prabowo ke kursi kekuasaan guna merealisasikan misi mulia tersebut, tak
semudah yang dibayangkan.
Pada tahapan konsolidasi politik untuk memenangkan Prabowo dalam proses
pemilu presiden, dua tantangan serius telah menghadang. (Pertama) bila Prabowo
menang maka kubu Jokowi akan melakukan perlawanan berupa penciptaan
kekacauan nasional melalui provokasi isu kecurangan pemilu. Dengan sasaran
jangka pendek bertujuan mendelegitimasi hasil pemilu.
(Kedua) jika rencana memboikot hasil pemilu melalui kerusuhan nasional gagal
dilakukan, maka pendekatan jangka panjang adalah memunculkan gerakan oposisi
dengan menggandeng kepentingan asing dan aseng untuk melengserkan Prabowo
dari kursi kekuasaan.
Cara yang biasa digunakan melalui pengarahan aksi massa secara masif dan
sporadis untuk menggoyah stabilitas keamanan nasional yang berujung pada
desakan melengserkan Prabowo dari tampuk kekuasaan.
Fakta atas kedua skenario itu dalam tiga pekan ini semakin merebak melalui
serangkaian isu / opini yang gencar dilakukan oleh jaringan media massa
pendukung Jokowi (Metro tv, kompas, detik dan mitra pers terkait). Betapa
culasnya kejahatan tersebut dipertontonkan dihadapan rakyat banyak demi
melanggengkan kepentingan segelintir orang yang haus akan kekuasaan.
Menyikapi konspirasi jahat dimaksud, menurut saya perlu dihadapi dengan
pendekatan yang serius dan efektif. Melalui upaya penegakkan hukum, bukan
sebaliknya justru terjebak pada kompromi politik yang bersifat pragmatis.
Tegasnya, di awal terbentuknya pemerintahan Prabowo, terobosan untuk
membawa Megawati dan Jokowi ke jalur hukum harus menjadi perioritas utama.
Dan semua itu sangat memerlukan dukungan dari seluruh elemen rakyat, guna
mendorong rencana KPK untuk memeriksa dan menetapkan Megawati sebagai
tersangka dalam skandal kasus BLBI.
Di pihak lain, penanganan kasus korupsi proyek pengadaan Bus Trans Jakarta,
merupakan pintu masuk untuk menyeret keterlibatan Gubernur DKI Joko Widodo
ke meja hijau
Di pihak lain, penanganan kasus korupsi proyek pengadaan Bus Trans Jakarta,
merupakan pintu masuk untuk menyeret keterlibatan Gubernur DKI Joko Widodo
ke meja hijau. Kasus ini tidak boleh berhenti apalagi hilang begitu saja.
Dengan membawa kedua politisi PDIP (Megawati dan Jokowi) ke ranah hukum,
maka dapat dipastikan upaya untuk mengacaukan stabilitas nasional dapat
ditangkal. Tegasnya memberi efek jera kepada mereka-mereka yang hendak
menjadikan basis politik kepartaian sebagai tujuan untuk menghambat
kelangsungan berbangsa dan bernegara dengan cara yang inkonstitusional.
Rakyat sudah muak dan energinya makin terkuras oleh permainan kotor politik
para pendukung konglomerat hitam. Kini saatnya bangkit menggalang
kebersamaan anak bangsa, mendukung sepenuhnya kehadiran kepemimpinan baru
dari hasil pemilu yang sah, yakni Prabowo - Hatta untuk keadilan dan
kesejahteraan.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/liberalism/2014/07/17/31662/the-
godmother-7-prabowo-masuk-istana-mega-jokowi-menuju-penjara/
#sthash.onYAv6ZG.dpuf