Post on 26-Feb-2021
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2017 Audited
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DKI JAKARTA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016
Daftar Isi Halaman Daftar Isi i Kata Pengantar ii Pernyataan Tanggung Jawab iii Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi 1 Neraca Konsolidasi 2 Laporan Operasional Konsolidasi 4 Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi 5 Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi 6 – 34
****************************
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami sampaikan ke hadirat Allah swt, karena atas perkenannya kami dapat
menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
DKI Jakarta untuk periode satu tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016,
yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi, Neraca Konsolidasi, Laporan
Operasional Konsolidasi, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi dan Catatan Atas Laporan
Keuangan Konsolidasi yang disusun menurut Standar AkuntansI Pemerintah yang berlaku
di Indonesia.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, kami sampaikan Laporan keuangan ini untuk memberikan informasi
tentang hasil pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2017 yang berada di Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta beserta Suku Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Administrasi yang berada di bawahnya.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta secara konsolidasi pada Tahun
Anggaran 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 mencatat realisasi pendapatan
secara konsolidasi sebesar Rp34.267.500 atau sebesar 201,57% dari target penerimaan.
Sedangkan untuk realisasi belanja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
secara konsolidasi mencatat Rp134.132.603.203 atau sebesar 71,51% dari anggaran
belanja.
Demikian kami menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasi ini diharapkan dapat
meningkatkan akuntabilitas publik dan dapat dipergunakan sebagai acuan perencanaan
yang akan datang.
Jakarta, 2 Juli 2018
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi DKI Jakarta
H. Wahyu Haryadi
NIP. 196701151993031005
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DKI JAKARTA
Laporan keuangan Konsolidasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi, Neraca Konsolidasi, Laporan
Operasional Konsolidasi, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi dan Catatan atas Laporan
Keuangan Konsolidasi Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebagaimana
terlampir adalah tanggung jawab kami.
Laporan keuangan Konsolidasi tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan
posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Jakarta, 2 Juli 2018
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi DKI Jakarta
H. Wahyu Haryadi
NIP. 196701151993031005
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KONSOLIDASI (AUDITED)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017
Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
1
(dalam rupiah)
Realisasi Realisasi Anggaran 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Catatan 2017 (audited) (%) (audited) PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Retribusi Daerah V.1.1 17.000.000 34.267.500 201,57 16.480.200 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 17.000.000 34.267.500 201,57 16.480.200 JUMLAH PENDAPATAN 17.000.000 34.267.500 201,57 16.480.200 BELANJA DAERAH BELANJA OPERASI V.1.2.1 Belanja Pegawai 80.627.008.940 72.348.638.777 89,73 84.519.579.939 Belanja Barang dan Jasa 32.350.902.919 23.398.581.773 72,33 23.170.423.503 JUMLAH BELANJA OPERASI 112.977.911.859 95.747.220.550 84,75 107.690.003.442 BELANJA MODAL V.1.2.2 Belanja Tanah - - - - Belanja Peralatan dan Mesin 2.456.474.350 2.080.716.000 84,70 2.324.629.100 Belanja Gedung dan Bangunan 63.877.268.858 29.768.443.788 46,60 110.099.960 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan - - - - Belanja Aset Tetap Lainnya 8.260.284.000 6.536.222.865 79,13 722.889.200
JUMLAH BELANJA MODAL 74.594.027.208 38.385.382.653 51,46 3.157.618.260
JUMLAH BELANJA DAERAH 187.571.939.067 134.132.603.203 71,51 110.847.621.702
SURPLUS/(DEFISIT) (187.554.939.067) (134.098.335.703) 71,50 (110.831.141.502)
SiLPA/(SiKPA) (187.554.939.067) (134.098.335.703) 71,50 (110.831.141.502)
Jakarta, 2 Juli 2018
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi DKI Jakarta
H. Wahyu Haryadi
NIP. 196701151993031005
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NERACA KONSOLIDASI (AUDITED)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
2
(dalam rupiah) Catatan 31 Desember 2017 31 Desember 2016 (audited) (audited)
ASET ASET LANCAR Kas V.1.3 - 13.612.852 Piutang V.1.4 - 50.000 Beban dibayar dimuka V.1.5 40.718.127 - Persediaan V.1.6 3.447.401.853 2.741.668.173
JUMLAH ASET LANCAR 3.488.119.980 2.755.331.025 ASET TETAP V.1.7 Tanah 36.136.695.000 36.136.695.000 Peralatan dan Mesin 323.334.463.684 321.863.419.796 Gedung dan Bangunan 362.280.307.444 311.285.187.769 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 35.970.000 35.970.000 Aset Tetap Lainnya 68.275.721.586 63.275.254.901 Konstruksi Dlm Pengerjaan 20.616.752.316 42.536.193.050 Ak. Peny. Aset Tetap (470.317.034.921) (419.576.758.930) Ak. Peny. Peralatan & Mesin (304.164.497.556) (267.628.277.365) Ak. Peny. Gedung & Bangunan (150.577.637.896) (138.238.238.487) Ak. Peny.Jalan, Irigasi, & Jaringan (7.755.000) (9.669.000) Ak. Peny. Aset Tetap Lainnya (15.567.144.469) (13.700.574.078)
JUMLAH ASET TETAP 340.362.875.109 355.555.961.586 ASET LAINNYA V.1.8 Aset Tidak Berwujud 25.444.564.686 24.660.322.446 Amortisasi Aset Tidak Berwujud (23.191.438.782) (21.129.692.898) Aset Rusak Berat 4.935.501.718 4.230.140.556 Ak. Peny. Aset Rusak Berat (664.547.044) -
JUMLAH ASET LAINNYA 6.524.080.578 7.796.970.104
JUMLAH ASET 350.375.075.667 366.108.262.715
Jakarta, 2 Juli 2018
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi DKI Jakarta
H. Wahyu Haryadi
NIP. 196701151993031005
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NERACA KONSOLIDASI (AUDITED)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
3
(dalam rupiah) Catatan 31 Desember 2017 31 Desember 2016 (audited) (audited)
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Belanja V.1.8 Utang Belanja Pegawai - 479.280.411 Utang Belanja Jasa Non TALI 8.456.490 Utang Belanja TALI - 13.489.724 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 8.456.490 492.770.135 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Jangka Panjang - - JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - - JUMLAH KEWAJIBAN 8.456.490 492.770.135 EKUITAS 216.415.552.234 365.601.879.728 RK PPKD V.1.9 RK PPKD Kas 134.098.335.703 13.612.852 RK PPKD Non Kas (132.268.760) -
JUMLAH EKUITAS 350.366.619.177 365.615.492.580 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 350.375.075.667 366.108.262.715
Jakarta, 2 Juli 2018
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi DKI Jakarta
H. Wahyu Haryadi
NIP. 196701151993031005
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASI (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017
Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
4
(dalam rupiah) 31 Des 2017 31 Des 2016 Kenaikan/ (audited) (audited) Penurunan (%) KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah-LO - - - - Pendapatan Retribusi Daerah-LO 34.217.500 16.530.200 17.687.300 107,00 Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO - - - - JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 34.217.500 16.530.200 17.687.300 107,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah-LO 340.565.750 - 340.565.750 100,00 JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 340.565.750 - 340.565.750 100,00 JUMLAH PENDAPATAN 374.783.250 16.530.200 358.253.050 2167,26
BEBAN Beban Pegawai 71.869.358.366 85.468.908.700 (13.599.550.334) (15,91) Beban Persediaan 2.894.609.175 5.912.530.475 (3.017.921.300) (51,04) Beban Barang 1.216.246.573 1.084.826.712 51.419.861 4,74 Beban Jasa 16.191.268.238 16.715.480.093 (524.211.855) (3,14) Beban Pemeliharaan 2.618.494.208 1.545.173.597 1.073.320.611 69,46 Beban Penyusutan dan Amortisasi 54.732.687.117 66.301.472.053 (11.568.784.936) (17,45)
JUMLAH BEBAN 149.522.663.677 177.028.391.630 (27.585.727.953) (15,58) SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (149.147.880.427) (177.011.861.430) 27.943.981.003 (15,79) SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (149.147.880.427) (177.011.861.430) 27.943.981.003 (15,79)
POS LUAR BIASA - - - -
SURPLUS/DEFISIT LO (149.147.880.427) (177.011.861.430) 27.943.981.003 (15,79)
Jakarta, 2 Juli 2018 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi DKI Jakarta
H. Wahyu Haryadi NIP. 196701151993031005
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI (AUDITED)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016
Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
5
(dalam rupiah)
Catatan 31 Desember 2017 31 Desember 2016 (audited) (audited)
EKUITAS AWAL Ekuitas-LO Ekuitas-LO per 31 Desember 2016 dan 2015 251.513.093.272 440.223.197.860 Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun 111.520.811.456 - Koreksi Perubahan Struktur Organisasi 2.567.975.000 - Ekuitas-LO per 1 Januari 2017 dan 2016 365.601.879.728 440.223.197.860 RK PPKD V.1.10 RK PPKD per 31 Desember 2016 dan 2015 111.534.424.308 - Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun (112.837.859.912) - RK PPKD per 1 Januari 2017 dan 2016 13.612.852 -
JUMLAH EKUITAS AWAL 365.615.492.580 440.223.197.860 PERUBAHAN EKUITAS Surplus/Defisit LO V.1.10, V.1.11 (149.147.880.427) (177.011.861.430) Mutasi RK-PPKD 133.952.454.091 112.851.472.764 Koreksi Ekuitas (53.447.067) (10.447.316.614)
JUMLAH PERUBAHAN EKUITAS (15.248.873.403) (74.607.705.280) EKUITAS AKHIR Ekuitas-LO 216.400.522.234 252.764.019.816 RK-PPKD 133.966.066.943 112.851.472.764
EKUITAS AKHIR 350.366.619.177 365.615.492.580
Jakarta, 2 Juli 2018 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi DKI Jakarta
H. Wahyu Haryadi NIP. 196701151993031005
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
6 Bab I Pendahuluan
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 sebagai bentuk Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2017.
Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
DKI Jakarta dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi
kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil
yang mengutamakan output.
Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka kepala SKPD harus menyampaikan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja,
surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode tertentu.
2. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas
dana pada tanggal tertentu.
3. Laporan Operasional`
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan
penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
4. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
5. Catatan atas Laporan Keuangan
CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos
laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi
pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan
dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target
Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.
Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan
Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 adalah berbasis
Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
7 Bab I Pendahuluan
I.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)
Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 disusun
dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholders (masyarakat, DPRD, lembaga
pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai
posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI
Jakarta selama Tahun Anggaran 2017 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam
menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.
Laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta menyediakan informasi
mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih,
aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar
pengguna memiliki pengetahuan mengenai:
1. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan
dan peraturan perundang-undangan;
2. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
3. Perubahan posisi keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta mengenai
kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2017.
I.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang mengatur keuangan pemerintah daerah. Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
8 Bab I Pendahuluan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161
Tahun 2014;
23. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan
Keuangan Daerah;
24. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur
Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual;
25. Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan
Keuangan Berbasis Akrual;
26. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 282 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
27. Peraturan Gubernur Nomor 1439 Tahun 2017 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi
Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
28. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;
29. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyusunan Laporan Keuangan
Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran
2017.
I.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.. Penyusunan
CaLK untuk Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun
Anggaran 2017 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:
BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan
keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan
Keuangan.
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
9 Bab I Pendahuluan
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan (lanjutan)
BAB II : Diuraikan mengenai kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target
kinerja APBD
BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang
ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
BAB IV : Membahas mengenai entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang
mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan
keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta kebijakan akuntansi tertentu.
BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari
penjelasan Laporan Realisasi Anggaran, penjelasan Laporan Operasional, penjelasan Laporan Perubahan
Ekuitas, dan penjelasan Neraca.
BAB VI : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
BAB VII : Berisi Penutup yang diuraikan mengenai kesimpulan secara garis besar dari Catatan atas Laporan
Keuangan Tahun Anggaran 2017.
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
10 Bab II Ekonomi Makro,Kebijakan Keuangan, dan Target Kinerja APBD
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
II.1 Ekonomi Makro
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI
Jakarta Tahun Anggaran 2017 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Jakarta pada
khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada aspek belanja daerah,
tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan Pendapatan Daerah.
Rencana Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 dilakukan dengan kajian yang
mendalam serta mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana
Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
II.2 Kebijakan Keuangan
Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 didasarkan
pada peraturan perundangan yang berlaku, yang meliputi :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang
selanjutnya diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang
selanjutnya diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2013-2017
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017
15. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
16. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 121
Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
17. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
18. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2016 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
11 Bab II Ekonomi Makro,Kebijakan Keuangan, dan Target Kinerja APBD
II.3 Kebijakan Keuangan (Lanjutan)
Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya disebutkan pula
bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan
dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pasal 15 pada peraturan yang sama menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD dimaksud
berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya
tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan
stabilisasi.
Selain mempunyai fungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam pengelolaan perekonomian
daerah, APBD juga merupakan salah satu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses
pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan
administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis
penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas supaya APBD dapat disusun dan dilaksanakan
dengan baik dan benar.
Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib
menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan
diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
II.3.1. Kebijakan Pendapatan
Kebijakan pokok pendapatan daerah tahun 2016 dilakukan dengan memperhatikan kebijakan yang
ada pada RPJMD 2013-2017 dan RKPD tahun 2017. Kebijakan pendapatan daerah terdiri dari Pajak
Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah dan
Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah
II.3.2. Kebijakan Belanja
Pada pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari
rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam
satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Adapun
pengelolaan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta dapat dijelaskan sebagai berikut:
Kebijakan belanja daerah pada tahun 2017 tetap ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan menjadi lebih
dekat kepada masyarakat.
II.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Untuk pencapaian kinerja APBD pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta beserta
wilayah memiliki sasaran, indikator kinerja serta pencapaian kinerja di Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut
:
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
12 Bab II Ekonomi Makro,Kebijakan Keuangan, dan Target Kinerja APBD
II.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD (Lanjutan)
II.4.1. Urusan Kearsipan
Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
a. Fumigasi Arsip/Dokumen
b. Penyuntikan Anti Rayap Arsip/Dokumen
c. Pemeliharaan dan Pengolahan Arsip
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan
Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor Blok A Pulomas
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan Kegiatan Urusan Kearsipan, antara lain:
1. Tahun 2017 jumlah arsip yang tersimpan di depo arsip sebanyak 184.957 boks arsip meningkat
dari 174.466 boks pada tahun 2016.
2. Dilaksanakannya pembinaan pengelola kearsipan terhadap 41 SKPD dan 13 BUMD di
lingkungan Provinsi DKI Jakarta.
3. Tahun 2017 telah tersedia 5 gedung/depo arsip yang terdapat di 4 lokasi
4. Tahun 2017 telah tersedia jumlah ruang dan media simpan arsip yang memenuhi standar
sebanyak 609 ruang dan media terdiri dari 31 ruang dan 578 media simpan arsip.
5. Tahun 2017 jumlah layanan kearsipan yang telah dilakukan sebanyak 5.313 pada tahun 2017,
meningkat dari sebelumnya sebanyak 4.878 pada tahun 2016.
6. Tahun 2017 telah terselesaikannya pembangunan gedung Kantor Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Pulomas.
7. Dilaksanakannya penciptaan arsiparis sebanyak 20 orang, sampai dengan tahun 2017 terdapat
160 orang yang sudah mengikuti diklat penciptaan arsiparis di seluruh SKPD lingkungan
Provinsi DKI Jakarta, dan telah diangkat sebanyak 18 orang di SKPD-SKPD, sisanya 142 orang
belum diangkat sebagai arsiparis di SKPD masing-masing.
II.4.2. Urusan Perpustakaan
Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1. Program pengembangan Budaya Baca
a. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan budaya membaca di kalangan remaja melalui
pagelaran event (kegiatan) Abang None Buku Jakarta yang dilaksanakan secara berjenjang
dari tingkat wilayah kota/kabupaten sampai ke tingkat provinsi.
b. Kegiatan promosi dalam mengenalkan perpustakaan digital iJakarta dan memaksimalkan
pemanfaatannya serta memasyarakatkan dan mengajak masyarakat untuk berkunjung ke
perpustakaan. Kegiatan dilakukan melalui media massa radio, penayangan promosi
videotron, keikutsertaan pameran di Pekan Raya Jakarta dan melalui instruksi sekretaris
daerah
c. Pemberdayaan IKANOBU (Ikatan Abang None Buku) sebagai duta buku dalam
menyebarkan minat dan kegemaran membaca kepada masyarakat.
d. Penyediaan bahan pustaka berupa buku, surat kabar, dan majalah mengakomodir aspirasi
masyarakat.
2. Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan
a. Penyediaan surat kabar dan majalah.
b. Pengadaan suplies buku.
c. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Perpustakaan
d. Pelaksanaan bimbingan teknis bercerita pada pengelola perpustakaan masyarakat dan
perpustakaan di RPTRA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
13 Bab II Ekonomi Makro,Kebijakan Keuangan, dan Target Kinerja APBD
II.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD (Lanjutan)
II.4.2 Urusan Perpustakaan (Lanjutan)
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
a. Pengadaan koleksi perpustakaan digital (e-book) untuk dapat diakses oleh masyarakat
melalui aplikasi iJakarta.
b. Penyediaan sarana prasarana untuk perpustakaan RPTRA berupa rak buku perpustakaan,
AC split, dan kelengkapan ruang perpustakaan RPTRA
c. Pengadaan dan pengolahan koleksi perpustakaan konvensional untuk perpustakaan kota,
perpustakaan kelurahan dan kecamatan, taman bacaan masyarakat, dan RPTRA.
d. Pengembangan sarana teknologi informasi.
e. Rehab ringan gedung perpustakaan Sudin Pusip Jakarta Utara.
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perpustakaan, antara lain:
1. Jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 1.893.392 orang (terdiri dari 1.870.070 pengunjung
perpustakaan konvensional dan 23.711 downloader iJakarta) pada tahun 2017, meningkat dari
tahun sebelumnya sebanyak 1.185.694 orang pada tahun 2016.
2. Jumlah koleksi perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sebanyak
1.127.525 eksemplar (433.168 judul) pada tahun 2017, meningkat dari tahun sebelumnya yang
sebanyak 835.941 eksemplar (396.659 judul) pada tahun 2016.
3. Jumlah perpustakaan berbasis masyarakat (TBM) yang dibina sebanyak 185 TBM/
Perpustakaan Masyarakat pada tahun 2017, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak
391 TBM/Perpustakaan Masyarakat pada tahun 2016.
4. Jumlah lokasi titik layanan perpustakaan keliling sebanyak 562 lokasi titik layanan yang dilayani
oleh 34 mobil perpustakaan keliling pada tahun 2017, dibandingkan tahun sebelumnya yang
sebanyak 305 titik layanan pada tahun 2016.
5. Tersedianya jumlah perpustakaan berstandar nasional sebanyak 6 perpustakaan.
6. Tersedia perpustakaan kecamatan dan kelurahan sebanyak 16 perpustakaan dan
perpustakaan RPTRA sebanyak 192 perpustakaan pada tahun 2017, dibandingkan tahun
sebelumnya yang sebanyak 16 perpustakaan pada tahun 2016.
7. Dilaksanakannya penilaian akreditasi terhadap 46 perpustakaan di lingkungan Provinsi DKI
Jakarta dengan hasil 18 perpustakaan terakreditasi. Sejumlah 4 Perpustakaan berhasil
mendapat predikat terakreditasi A, terakreditasi B sebanyak 4 (empat) perpustakaan sedangkan
yang mendapatkan akreditasi C adalah 10 Perpustakaan.
8. Dinas perpustakaan dan kearsipan telah menyusun 8 (delapan) Standar Pelayanan Minimal
Perpustakaan yaitu, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Umum Kota/Kabupaten,
Perpustakaan di RPTRA, Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan
Sekolah Dasar, Perpustakaan SMP, Perpustakaan SMA.
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
14 Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
III.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta secara konsolidasi dengan 5 (lima) Suku Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Tahun
Anggaran 2017 secara keseluruhan masing-masing sebesar Rp16.500.000 dan Rp192.937.516.704.
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang diperoleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI
Jakarta secara konsolidasi berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan
Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kinerja Perangkat Daerah (UKPD) dengan rincian DPA sebagai
berikut :
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan : Nomor 174/DPA/2017 tanggal 3 Januari 2017
- Suku Dinas Pusip Jakarta Pusat : Nomor 272/DPA/2017 tanggal 3 Januari 2017
- Suku Dinas Pusip Jakarta Utara : Nomor 353/DPA/2017 tanggal 3 Januari 2017
- Suku Dinas Pusip Jakarta Barat : Nomor 463/DPA/2017 tanggal 3 Januari 2017
- Suku Dinas Pusip Jakarta Selatan : Nomor 586/DPA/2017 tanggal 3 Januari 2017
- Suku Dinas Pusip Jakarta Timur : Nomor 709/DPA/2017 tanggal 3 Januari 2017
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI
Jakarta secara konsolidasi mengalami perubahan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPPA) masing-masing SKPD / UKPD sehingga anggaran belanja berubah menjadi sebesar
Rp187.571.939.067, sedangkan untuk anggaran pendapatan menjadi Rp17.000.000 dengan rincian DPPA
sebagai berikut :
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan : Nomor 174/DPPA/2017 tanggal 17 Oktober 2017
- Suku Dinas Pusip Jakarta Pusat : Nomor 272/DPPA/2017 tanggal 17 Oktober 2017
- Suku Dinas Pusip Jakarta Utara : Nomor 353/DPPA/2017 tanggal 17 Oktober 2017
- Suku Dinas Pusip Jakarta Barat : Nomor 463/DPPA/2017 tanggal 17 Oktober 2017
- Suku Dinas Pusip Jakarta Selatan : Nomor 586/DPPA/2017 tanggal 17 Oktober 2017
- Suku Dinas Pusip Jakarta Timur : Nomor 709/DPPA/2017 tanggal 17 Oktober 2017
Anggaran pendapatan hanya terdapat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
sedangkan untuk anggaran belanja terdapat di seluruh wilayah dengan rincian sebagai berikut :
Anggaran Anggaran sebelum perubahan setelah perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 176.022.979.464 167.526.917.073 Suku Dinas Pusip Jakarta Pusat - 3.299.314.314 Suku Dinas Pusip Jakarta Utara 5.441.230.687 5.272.401.127 Suku Dinas Pusip Jakarta Barat 4.663.787.121 4.663.787.121 Suku Dinas Pusip Jakarta Selatan 3.346.955.452 3.346.955.452 Suku Dinas Pusip Jakarta Timur 3.462.563.980 3.462.563.980
JUMLAH 274.409.515.284 187.571.939.067
Realisasi total pencapaian target keuangan terkait dengan realisasi pendapatan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi DKI Jakarta secara konsolidasi untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar
Rp34.627.500 atau sebesar 201,57% dari total anggaran pendapatan. Sedangkan total pencapaian target
keuangan untuk belanja secara konsolidasi untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp134.132.603.203
atau sebesar 71,51% dari total anggaran belanja.
III.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan (Lanjutan)
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
15 Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Realisasi Sampai Persentase Anggaran 2017 31 Desember 2017 Realisasi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 167.526.917.073 118.003.561.031 70,44% Sudin Pusip Jakarta Pusat 3.299.314.314 2.849.632.718 86,37% Sudin Pusip Jakarta Utara 5.272.401.127 4.184.497.820 79,37% Sudin Pusip Jakarta Barat 4.663.787.121 3.515.875.616 75,39% Sudin Pusip Jakarta Selatan 3.346.955.452 2.717.354.136 81,19% Sudin Pusip Jakarta Timur 3.462.563.980 2.861.681.882 82,65%
Jumlah 187.571.939.067 134.132.603.203 71,51%
III.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Pencapaian target keuangan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta untuk
Tahun Anggaran 2017 terutama menemui hambatan dalam pemenuhan realisasi belanja daerah pada
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
Penyelesaian Pembangunan depo KPAK Jakarta Selatan
Nilai Anggaran : Rp846.309.840
Nilai Realisasi : Rp0
Persentase Realisasi : 0%
Pelaksanaan kegiatan penyelesaian pembangunan depo Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta
Selatan tidak dapat terlaksana karena mengalami gagal lelang dalam proses pelelangan.
Rehab Total Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Timur
Nilai Anggaran : Rp29.997.924.338
Nilai Realisasi : Rp2.796.038.748
Persentase Realisasi : 9,32%
Pelaksanaan kegiatan rehab total kantor sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta
Timur hanya dapat terserap sebesar 9,32% karena pelaksana pembangunan konstruksi hanya dapat
menyelesaikan pembangunan sebesar 12,67%. Pekerjaan ini akan dilanjutkan dan telah dianggarkan
di Tahun Anggaran 2018.
Pengadaan Boks dan Map Arsip SKPD/UKPD
Nilai Anggaran : Rp5.601.750.000
Nilai Realisasi : Rp1.421.304.500
Persentase Realisasi : 25,37%
Pelaksanaan kegiatan pengadaan boks dan map arsip hanya dapat terserap sebesar 25,37% karena
pengadaan map arsip tidak dapat terlaksana 100% serta harga komponen boks dan map arsip dalam
DPA berada jauh di bawah harga pasar.
Penyediaan BBM Alat-Alat Berat/Genset Gedung Depo Arsip Pulomas dan Gedung Perpustakaan
Umum
Nilai Anggaran : Rp95.256.000
Nilai Realisasi : Rp8.600.000
Persentase Realisasi : 9,03%
Pelaksanaan kegiatan penyediaan BBM alat-alat berat/genset Gedung Depo Arsip Pulomas dan
Gedung Perpustakaan Umum hanya dapat terserap sebesar 9,03% karena jumlah persediaan BBM
hasil pengadaan tahun sebelumnya masih mencukupi.
III.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan (Lanjutan)
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
16 Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator
Nilai Anggaran : Rp238.207.200
Nilai Realisasi : Rp84.903.400
Persentase Realisasi : 35,64%
Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator hanya dapat
terserap sebesar 35,64% karena dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat suku cadang yang pada
awalnya direncanakan untuk diganti namun ternyata setelah diperiksa tidak perlu dilakukan pergantian
suku cadang.
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
17 Bab IV Kebijakan Akuntansi
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa
Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi
yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber
daya.
Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna
untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya
yang dipercayakan kepadanya, dengan:
1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh
pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya
dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas
pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan
mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan
sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal
dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan etitas pelaporan, apakah mengalami
kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.
Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :
1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas
anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang terdiri dari :
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
18 Bab IV Kebijakan Akuntansi
Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan UKPD selaku entitas akuntansi sebanyak 6 SKPD/UKPD. Laporan Keuangan SKPD entitas akuntansi penggabung merupakan gabungan dari laporan keuangan UKPD dibawahnya. Proses konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang ada antara SKPD dengan SKPD lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik. SKPD menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan seluruh laporan keuangan UKPD yang secara organisatoris berada dibawahnya. Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).
IV.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang
memiliki ciri sebagai berikut:
a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih
oleh rakyat; dan
d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil
rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.
Entitas akuntansi adalah SKPD/UKPD pengguna anggaran/pengguna barang, dalam hal ini adalah Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta beserta Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Adminisrasi, dan karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan/dikonsolidasikan pada entitas pelaporan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Entitas akuntansi
mengacu pada Keputusan Gubernur yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi setiap unit/satuan kerja
pada pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan
menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan
kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada
unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas
akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
IV.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk
pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.
Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah
terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban
diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi
walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan
seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
IV.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
19 Bab IV Kebijakan Akuntansi
Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan
basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening
Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui
pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya
transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah,
tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
IV.3.1 Pendapatan
Pendapatan dalam Laporan Keuangan ini dibagi menjadi dua, yaitu: Pendapatan-LRA yang terdapat
pada LRA dan Pendapatan-LO yang terdapat pada LO.
IV.3.1.1 Pendapatan-LRA
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah
Pendapatan-LRA diakui saat:
a. Pendapatan kas diterima SKPD dan belum disetor ke RKUD.
b. Pendapatan kas diterima dan digunakan langsung oleh SKPD tanpa terlebih dahulu di
setor ke RKUD serta tidak dilaporkan ke BUD.
IV.3.1.2 Pendapatan-LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas
dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LO diakui pada saat:
a. Timbulnya hak atas pendapatan;
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada
saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber
pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan,
yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Akuntansi
pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).
IV.3.2 Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana
lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah daerah.
IV.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
20 Bab IV Kebijakan Akuntansi
IV.3.2 Belanja (Lanjutan)
Belanja diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Penggguna Anggaran (PA/KPA).
Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen
anggaran.
Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber
pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh
bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.
Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Barang dan Belanja Modal/Aset Tetap
Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset
tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan
biaya/ongkos untuk dipelihara;
c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak
untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut
memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal
kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap dalam Peraturan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 204 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan
sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan
pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak.
Barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang peruntukkannya dimaksudkan untuk
pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis.
Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis). Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).
Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Pemeliharaan (Kapitalisasi Belanja Modal)
Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi
menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi
merupakan rehab berat yang memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:
a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
1. bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
2. bertambah umur ekonomis; dan/atau
3. bertambah volume; dan/atau
4. bertambah kapasitas produktivitas.
IV.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)
IV.3.2 Belanja (Lanjutan)
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
21 Bab IV Kebijakan Akuntansi
b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses
penghapusan; dan
c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi
batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset
tetap yang dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 204 Tahun 2016
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,
Konsep Nilai Perolehan Komponen perhitungan nilai perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, biaya administrasi pengadaan (biaya lelang), honorarium tim pelaksana dan lain-lain. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencana, dan konsultan pengawas. ditambahkan pada nilai perolehan. Komponen-komponen tersebut merupakan bagian dari perhitungan nilai perolehan aset tetap, yang penganggarannya dalam APBD dianggarkan dalam belanja modal.
IV.3.3 Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya.
Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat hak kepemilikan
berpindah.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya, dengan
penjelasan sebagai berikut:
IV.3.3.1 Aset Lancar
Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12
(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
2) berupa kas dan setara kas.
Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek piutang, dan
persediaan.
a. Kas
Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan
pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo
simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta
bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
IV.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)
IV.3.3 Aset (Lanjutan)
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
22 Bab IV Kebijakan Akuntansi
IV.3.3.1 Aset Lancar (Lanjutan)
Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan
kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
Pengakuan kas dan setara kas secara umum jika memenuhi kriteria:
1. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
2. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke
Pemerintah daerah.
b. Beban Dibayar Dimuka
Beban Dibayar di Muka / Uang Muka Belanja dicatat sebesar nilai barang / jasa dari pihak
lain yang belum diterima / dinikmati oleh Pemerintah, namun pemerintah telah membayar
atas barang/jasa tersebut.
c. Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.
Barang persediaan disajikan di neraca sebesar nilai persediaan yang berada dalam
pengelolaan Penyimpan/Pengurus barang di gudang SKPD/UKPD. Barang persediaan
yang sudah dikeluarkan dari gudang SKPD/UKPD.
Persediaan diakui pada saat:
1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada
pengurus barang/penyimpan barang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan
dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname). Barang persediaan yang ada pada unit
pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian) dengan pertimbangan jumlahnya tidak
material diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan, kecuali jika jumlahnya material
diakui sebagai persediaan
Persediaan disajikan sebesar:
1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; Biaya perolehan persediaan
meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya
yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga,
rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan persediaan jika potongan
tersebut tercantum dalam bukti pembelian, jika tidak tercantum diakuI sebagai
pendapatan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; Harga pokok
produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang
diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
IV.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)
IV.3.3 Aset (Lanjutan)
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
23 Bab IV Kebijakan Akuntansi
IV.3.3.2 Aset Tetap (Lanjutan)
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan; Harga/nilai
wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang
memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya
meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan
persediaan tersebut.
Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual dan dinilai menggunakan harga pembelian terakhir.
IV.3.3.2 Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.
Aset tetap terdiri dari:
a. Tanah;
b. Peralatan dan mesin;
c. Gedung dan Bangunan;
d. Jalan, irigasi dan jaringan;
e. Aset tetap lainnya; dan
f. Konstruksi dalam pengerjaan.
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada
nilai wajar pada saat perolehan. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui
sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur
berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset
tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
Penyusutan
Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau
kemungkinan jasa (service potensial) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan
dilaporkan dalam Laporan Operasional. Perhitungan penyusutan menggunakan
pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru
diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan
adalah metode garis lurus (straight line method).
IV.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)
IV.3.3 Aset (Lanjutan)
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
24 Bab IV Kebijakan Akuntansi
IV.3.3.2 Aset Tetap (Lanjutan)
Umur manfaat untuk aset tetap adalah sebagai berikut:
Umur Manfaat
Alat-Alat Kantor 5 Tahun Alat-Alat Rumah Tangga 5 Tahun Alat-Alat Studio dan Komunikasi 5 Tahun Alat-Alat Angkutan 8 Tahun Gedung dan Bangunan 20 Tahun Instalasi 20 Tahun Jaringan 20 Tahun Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 10 Tahun Buku Perpustakaan Tidak Disusutkan
Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset
Lainnya berupa :
a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah
diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada
Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
Konstruksi Dalam Pekerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan
/ atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
Kontrak konstruksi dapat meliputi :
a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan
konstruksi aset, seperti jasa arsitektur ;
b. Kontrak untuk perolehan jasa atau konstruksi aset ;
c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset
yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering
d. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan ;
Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika :
a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan dating berkaitan dengan
asset tersebut akan diperoleh ;
b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal ; dan
c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi: a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan ; dan
b. Dapat memberikan manfaat / jasa sesuai dengan tujuan perolehan
Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan
IV.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)
IV.3.3 Aset (Lanjutan)
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
25 Bab IV Kebijakan Akuntansi
IV.3.3.3 Aset Lainnya
Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
d. Aset Tidak Berwujud;
e. Aset Lain-lain.
Aset lainnya dapat diakui pada saat:
a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
b. Diterima atau kepemilikannya dan / atau kepenguasaannya berpindah.
a. Aset Tidak Berwujud
Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud
fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset
ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan
fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses
pengadaan dari luar entitas.
ATB harus dapat dikendalikan maksudnya adalah jika entitas Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan
yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam
memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut.
Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:
a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang
diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir
kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas;
b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life); dan
b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life).
Batas minimum pengeluaran aset tidak berwujud yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar Rp50.000.000. Pengeluaran di bawah nilai Rp50.000.000 diakui sebagi beban tahun berjalan. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.
IV.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)
IV.3.3 Aset (Lanjutan)
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
26 Bab IV Kebijakan Akuntansi
IV.3.3.3 Aset Lainnya (Lanjutan)
Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat
pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan
sejak memenuhi kriteria pengakuan.
b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas
sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak
berwujud di kemudian hari.
c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka
pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan
aplikasi.
Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar. Amortisasi, Penurunan Nilai, Penghentian, dan Pelepasan Aset Tidak Berwujud Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas. ATB diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut. Dalam hal penghentian Aset Tidak Berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tidak Berwujud terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional. ATB disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
b. Aset Lainnya
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah
direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat,
usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses
pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan
direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
IV.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)
IV.3.3 Aset (Lanjutan)
IV.3.3.4 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
27 Bab IV Kebijakan Akuntansi
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen
dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak
memenuhi definisi aset tetap dan dipindahkan ke pos asset lainnya sesuai dengan nilai
tercatatnya.
Masa waktu dapat dilaksanakan pelepasan aset tetap mengikuti peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah
dilakukan pemerikasaan fisik (stock opname) dengan berita acara.
Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan
waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti
rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap
hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi).
Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat
tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi
menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset
lainnya tersebut direklasifikasi menjadi Surplus/defisit dari kegiatan non operasional.
IV.3.4 Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan
aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban
jangka panjang.
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan
sebagai kewajiban jangka panjang.
Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan
atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas
kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun
kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan jika:
a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
dan
c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing),
atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan
keuangan disetujui.
IV.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)
IV.3.4 Kewajiban (Lanjutan)
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
28 Bab IV Kebijakan Akuntansi
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank
sentral pada tanggal neraca.
Pengakuan dan Pengukuran Pada Pos-Pos Kewajiban Khusus
a. Utang Belanja
Utang Belanja, diakui pada saat:
1. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal
pelaporan belum dibayar.
2. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada
pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan
pembayarannya oleh pemerintah daerah.
3. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
4. Barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya tetapi sampai
5. dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
6. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau pengadaan peralatan, maka utang diakui pada
saat sebagian/ seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana
dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/ serah terima, tetapi belum dibayar.
Utang belanja merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran (terms of payment) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.
IV.3.5 Ekuitas
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo
akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir
ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas
IV.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP
Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan
sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan, serta mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 204 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, dimana kebijakan akuntansi yang dilakukan setiap tahun anggaran dijelaskan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
29 Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN
V.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
V.1.1 Pendapatan-LRA
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
memiliki anggaran pendapatan secara konsolidasi pada tahun 2017 sebesar Rp17.000.000.
Realisasi pendapatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun
Anggaran 2017 telah memenuhi target anggaran yaitu sebesar Rp34.267.500 atau sebesar
201,57%.
V.1.2 Belanja-LRA
Total anggaran belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta secara konsolidasi
pada tahun anggaran 2017 adalah sejumlah Rp187.571.939.067 dengan realisasi belanja untuk
Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp134.132.603.203 atau sebesar 71,51%.
Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan beserta wilayah dibagi dua yaitu, belanja operasi dan
belanja modal dengan rincian sebagai berikut :
V.1.2.1 Belanja Operasi
Belanja Operasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara konsolidasi terdiri atas
belanja pegawai dan belanja barang dan jasa memiliki realisasi untuk tahun
anggaran 2017 masing-masing sejumlah Rp72.348.638.777 dan Rp13.145.593.726
dengan rincian sebagai berikut :
Anggaran Realisasi Sampai Persentase Belanja Operasi Tahun 2017 31 Desember 2017 Realisasi
Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan 77.991.033.940 70.110.188.777 89,90% Tunjangan Transport Pejabat 2.635.975.000 2.238.450.000 84,92%
Jumlah Belanja Pegawai 80.627.008.940 72.348.638.777 89,73%
Keseluruhan belanja pegawai terdapat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI
Jakarta dan tidak terdapat di Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi.
Anggaran Realisasi Sampai Persentase
Belanja Operasi Tahun 2017 31 Desember 2017 Realisasi
Belanja Barang Belanja bahan pakai habis 1.743.611.724 1.461.243.210 83,81% Belanja bahan/material 933.357.756 506.679.047 54,29% Belanja jasa kantor 17.511.658.541 15.794.425.817 90,19% Belanja premi asuransi 2.875.176 - 0,00% Belanja perawatan kendaraan bermotor 494.542.163 275.314.192 55,67% Belanja cetak dan penggandaan 5.676.180.987 1.489.637.185 26,24%
V.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Lanjutan)
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
30 Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
V.1.2 Belanja (Lanjutan)
V.1.2.1 Belanja Operasi (Lanjutan)
Anggaran Realisasi Sampai Persentase Belanja Operasi Tahun 2017 31 Desember 2017 Realisasi
Belanja sewa perlengkapan dan Peralatan kantor 237.831.660 154.215.655 64,84% Belanja makanan dan minuman 408.350.800 315.690.773 77,31% Belanja pakaian kerja 189.555.920 168.150.400 88,71% Belanja pemeliharaan 3.506.850.642 2.343.180.016 66,82% Belanja jasa konsultasi 1.209.087.550 642.385.478 53.13% Belanja tenaga Ahli/instruktur /nara Sumber 437.000.000 247.660.000 56,67%
Jumlah Belanja Barang 32.350.902.919 23.398.581.773 72,33%
Rincian belanja operasi menurut wilayah Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Administrasi adalah sebagai berikut:
Anggaran Realisasi Sampai Persentase Belanja Operasi Tahun 2017 31 Desember 2017 Realisasi
Belanja Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 19.616.177.752 13.145.593.726 67,01% Sudin Pusip Jakarta Pusat 2.291.714.314 2.027.760.737 88,48% Sudin Pusip Jakarta Utara 3.499.081.127 2.929.180.977 83,71% Sudin Pusip Jakarta Barat 3.113.144.294. 2.102.017.720 67,52% Sudin Pusip Jakarta Selatan 2.093.835.452 1.690.351.841 80,73% Sudin Pusip Jakarta Timur 1.736.949.980 1.503.676.772 86,57%
Jumlah Belanja Pegawai 32.350.902.919 23.398.581.773 72,33%
V.1.2.2 Belanja Modal
Belanja modal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta secara
konsolidasi memiliki realisasi pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp38.385.382.653
dengan rincian sebagai berikut :
Anggaran Realisasi Sampai Persentase
Belanja Modal Tahun 2017 31 Desember 2017 Realisasi
Belanja Modal Belanja modal pengadaan alat-alat Bengkel 218.900.000 - 0,00% Belanja modal pengadaan perleng- kapan kantor 243.045.000 222.596.000 91,59% Belanja modal pengadaan komputer 571.569.350 569.222.500 99,59% Belanja modal pengadaan Mebeulair 1.442.960.000 1.288.897.500 90,58%
V.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Lanjutan)
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
31 Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
V.1.2 Belanja (Lanjutan)
V.1.2.1 Belanja Operasi (Lanjutan)
Anggaran Realisasi Sampai Persentase Belanja Modal Tahun 2017 31 Desember 2017 Realisasi
Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian*) bangunan 65.584.732.858 31.108.628.898 47,43% Belanja modal pengadaan buku/ kepustakaan 6.552.820.000 5.196.037.755 79,29%
Jumlah Belanja Modal 67.283.730.381 38.385.382.653 51,46%
Rincian belanja modal menurut wilayah Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Administrasi adalah sebagai berikut:
Anggaran Realisasi Sampai Persentase Belanja Modal Tahun 2017 31 Desember 2017 Realisasi
Belanja Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 67.283.730.381 32.509.328.528 48,32% Sudin Pusip Jakarta Pusat 1.007.600.000 821.871.981 81,57% Sudin Pusip Jakarta Utara 1.773.320.000 1.255.316.843 70,79% Sudin Pusip Jakarta Barat 1.550.642.827 1.413.857.896 91,18% Sudin Pusip Jakarta Selatan 1.253.120.000 1.027.002.295 81,96% Sudin Pusip Jakarta Timur 1.725.614.000 1.358.005.110 78,70%
Jumlah Belanja Pegawai 74.594.027.208 38.385.382.653 51,46%
V.2. Laporan Operasional (LO)
V.2.1. Pendapatan – LO
Nilai Pendapatan-LO Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta secara konsolidasi untuk Tahun Anggaran 2017 adalah senilai Rp374.783.250. Rincian Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:
31 Desember 2017 31 Desember 2016
Pendapatan Asli Daerah 34.217.500 16.530.200 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 340.565.750 -
JUMLAH 374.783.250 16.530.200
Nilai pendapatan-LO menurut wilayah Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi
memiliki rincian sebagai berikut :
V.2 Laporan Operasional (LO) (Lanjutan)
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
32 Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
V.2.1 Pendapatan-LO (Lanjutan)
31 Desember 2017 31 Desember 2016
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 34.217.500 16.530.200 Sudin Pusip Jakarta Pusat - - Sudin Pusip Jakarta Utara - - Sudin Pusip Jakarta Barat - - Sudin Pusip Jakarta Selatan - - Sudin Pusip Jakarta Timur 340.565.750 -
JUMLAH 374.783.250 13.612.852
Keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan retribusi tersebut yang berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah merupakan penerimaan CSR dari PT Angkasa Pura berupa mobil perpustakaan keliling senilai Rp389.218.000 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BAC.05.08/02/03/2017/.
V.2.2. Beban – LO
Nilai Beban LO Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta secara konsolidasi untuk
Tahun Anggaran 2017 adalah senilai Rp122.400.785.171 dengan rincian sebagai berikut:
31 Desember 2017
Beban Pegawai 71.869.358.366 Beban Persediaan 2.894.609.175 Beban Barang 1.216.246.573 Beban Jasa 16.191.268.238 Beban Pemeliharaan 2.618.494.208 Beban Penyusutan dan Amortisasi 54.732.687.117
JUMLAH 149.522.663.677
Saldo beban LO menurut wilayah Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi
memiliki rincian sebagai berikut :
31 Desember 2017
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 122.400.785.171 Sudin Pusip Jakarta Pusat 7.034.772.469 Sudin Pusip Jakarta Utara 5.588.254.675 Sudin Pusip Jakarta Barat 7.729.858.102 Sudin Pusip Jakarta Selatan 4.566.155.564 Sudin Pusip Jakarta Timur 2.202.837.696
JUMLAH 149.522.663.677
V.2 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
33 Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Ekuitas awal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta secara konsolidasi pada 1 Januari
2017 adalah sebesar Rp365.615.492.580, yang keseluruhannya merupakan ekuitas-LO.
Selama tahun 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 telah terjadi penurunan ekuitas sebesar
Rp14.196.277.903. Penurunan ekuitas ini terjadi antara lain karena defisit LO sebesar Rp149.147.880.427,
mutasi RK-PPKD sebesar Rp135.005.049.591 dan koreksi negatif ekuitas sebesar Rp53.447.067.
Akibat penurunan ekuitas tersebut, maka saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2017 adalah sebesar
Rp351.419.196.277.903 yang terdiri dari Ekuitas-LO sebesar Rp216.400.552.234 dan RK-PPKD sebesar
Rp135.018.662.443.
V.3 Neraca
V.4.1. Aset
V.4.1.1. Kas
Saldo kas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta secara konsolidasi per
31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing berjumlah nihil dan Rp13.612.852, dengan
rincian sebagai berikut :
31 Desember 2017 31 Desember 2016
Sisa belanja yang belum disetor - 13.612.852 Pajak yang belum disetor - -
JUMLAH - 13.612.852
Saldo kas menurut wilayah Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi memiliki
rincian sebagai berikut :
31 Desember 2017 31 Desember 2016
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - Sudin Pusip Jakarta Pusat - 1.824.508 Sudin Pusip Jakarta Utara - 8.621.917 Sudin Pusip Jakarta Barat - 130.100 Sudin Pusip Jakarta Selatan - 3.036.327 Sudin Pusip Jakarta Timur - -
JUMLAH - 13.612.852
V.4.1.2. Beban dibayar di muka
Saldo kas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta secara konsolidasi per
31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing berjumlah Rp40.718.127 dan nihil. Saldo
tersebut merupakan saldo belanja BBM yang tersimpan di sistem RFID Pertamina.
Saldo beban dibayar di muka menurut wilayah Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Administrasi memiliki rincian sebagai berikut :
31 Desember 2017 31 Desember 2016
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
34 Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 11.490.221 - Sudin Pusip Jakarta Pusat 2.053.432 - Sudin Pusip Jakarta Utara 748.647 - Sudin Pusip Jakarta Barat 9.804.417 - Sudin Pusip Jakarta Selatan 559.344 - Sudin Pusip Jakarta Timur 16.062.066 -
JUMLAH 40.718.127 -
V.4.1.3. Persediaan
Saldo persediaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara konsolidasi berdasarkan
hasil perhitungan persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-
masing berjumlah Rp3.447.401.853 dan Rp2.741.668.173, dengan rincian sebagai berikut:
31 Desember 2017 31 Desember 2016
Persediaan bahan pakai habis 1.365.605.184 2.741.668.173 Persediaan bahan/material 52.833.500 - Persediaan barang lainnya 2.028.963.169 -
JUMLAH 3.447.401.853 2.741.668.173
Saldo persediaan menurut wilayah Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Administrasi memiliki rincian sebagai berikut :
31 Desember 2017 31 Desember 2016
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.705.749.752 1.644.117.272 Sudin Pusip Jakarta Pusat 138.169.875 33.279.342 Sudin Pusip Jakarta Utara 85.876.716 204.357.631 Sudin Pusip Jakarta Barat 181.279.370 519.134.960 Sudin Pusip Jakarta Selatan 200.424.477 316.919.818 Sudin Pusip Jakarta Timur 22.597.400 23.859.150
JUMLAH 3.447.401.853 2.741.668.173
V.4.1.4. Aset Tetap
Saldo aset tetap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta secara
konsolidasi per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing berjumlah
Rp340.427.875.109 dan Rp355.555.961.586 dengan rincian sebagai berikut :
V.4 Neraca (lanjutan)
V.4.1 Aset (lanjutan)
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
35 Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
V.4.1.4 Aset Tetap (lanjutan)
31 Desember 2017 31 Desember 2016
Tanah 36.136.695.000 36.136.695.000 Peralatan dan Mesin 323.334.463684 321.863.419.796 Gedung dan Bangunan 362.280.307.444 311.285.187.769 Jalan, Jaringan, dan Irigasi 35.970.000 35.970.000 Aset Tetap Lainnya 68.275.721.586 63.275.254.901 Konstruksi dalam Pengerjaan 20.616.752.316 42.536.193.050 Akumulasi Penyusutan (470.317.034.921) (419.576.758.930)
Peralatan dan mesin (304.164.497.556) (267.628.277.366) Gedung dan bangunan (150.577.637.896) (138.238.238.487) Jalan, Irigasi dan Jaringan (7.755.000) (9.669.000) Aset tetap lainnya (15.567.144.469) (13.700.574.078)
JUMLAH 340.362.875.109 355.555.961.586
Pada tahun 2017 berdasarkan SOTK terbaru, Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kepulauan Seribu menjadi Satuan Pelaksana di bawah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, seluruh aset yang berada di bawah Suku
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kepulaua Seribu diserahkan kepada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dengan BAST Nomor
197/-077.143 tanggal 26 Januari 2017 dengan rincian aset yang diserahkan sebagai
berikut:
31 Desember 2016
Peralatan dan Mesin 1.328.383.147 Jalan, Jaringan, dan Irigasi 11.220.000 Aset Tetap Lainnya 2.217.635.132 Akumulasi Penyusutan (1.050.948.397)
Peralatan dan mesin (1.048.704.397) Jalan, irigasi, dan jaringan (2.244.000)
Aset tetap lainnya -
JUMLAH 2.506.289.882
Nilai tersebut langsung ditambahkan ke saldo awal setelah audited, sehingga saldo awal
setelah penggabungan adalah sebagai berikut:
31 Desember 2016 31 Desember 2016 (setelah penggabungan) audited
Tanah - - Peralatan dan Mesin 239.668.052.797 238.339.669.650 Gedung dan Bangunan 214.984.429.516 214.984.429.516 Jalan, Jaringan, dan Irigasi 11.220.000 - Aset Tetap Lainnya 32.459.694.590 30.242.059.458 Konstruksi dalam Pengerjaan 42.447.450.550 42.447.450.550
V.4 Neraca (lanjutan)
V.4.1 Aset (lanjutan)
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
36 Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
V.4.1.4 Aset Tetap (lanjutan)
31 Desember 2016 31 Desember 2016 (setelah penggabungan) audited
Akumulasi Penyusutan (309.203.914.986) (308.146.607.560)
Peralatan dan mesin (205.969.605.722) (204.914.542.296) Gedung dan bangunan (96.105.471.378) (96.105.471.378) Jalan, irigasi, dan jaringan (2.244.000) - Aset tetap lainnya (7.126.593.886) (7.125.593.886)
JUMLAH 220.366.932.467 217.867.001.614
Rekap mutasi aset tetap per 31 Desember 2017 :
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Saldo Awal Belanja Akumulasi Reklasifikasi/ Nilai Buku Per 31 Desember 2017 Modal/Hibah Penyusutan s.d Des 2017 Koreksi 31 Desember 2017
Tanah 36.136.695.000 - - - 36.136.695.000 Peralatan dan Mesin 321.863.419.796 2.080.716.000 (304.164.497.556) (609.672.112) 19.169.966.128 Gedung dan Bangunan 311.285.187.769 29.768.443.788 (150.577.637.896) 21.226.675.887 211.702.669.548 Jalan, Jaringan, dan Irigasi 35.970.000 - (7.755.000) - 28.215.000 Aset Tetap Lainnya 63.275.254.901 6.536.222.865 (15.567.144.469) (1.535.756.180) 52.708.577.117 Konstruksi dalam Pengerjaan 42.447.450.550 - - (21.919.440.734) 20.616.752.316
Jumlah Aset Tetap 529.570.847.453 38.385.382.563 (470.317.034.921) (2.758.193.139) 340.362.875.109
Koreksi tambah atas peralatan dan mesin senilai Rp42.500.000 merupakan penambahan aset tetap karena transfer Rak Besi dari Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kotamadya Jakarta Timur. Terdapat kapitalisasi belanja non modal untuk pembangunan gedung Blok A Pulomas yang berasal dari supervisi pembangunan senilai Rp397.540.000 dan untuk pembangunan gedung kantor Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Timur yang berasal dari jasa perencanaan dan supervisi yang masing-masing bernilai Rp203.000.000 dan Rp41.845.478. Koreksi tambah gedung dan bangunan berasal dari reklas pembangunan gedung Blok A Pulomas yang telah diselesaikan dari Kelompok Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp25.061.600.000. Koreksi kurang gedung dan bangunan senilai Rp3.142.159.266 merupakan pembangunan gedung kantor Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur yang belum terselesaikan. Koreksi kurang aset tetap lainnya senilai Rp748.042.240 merupakan reklas belanja buku elektronik (e-book) ke kelompok aset lainnya. Koreksi kurang merupakan serah terima aset tetap berupa Kendaraan roda 3 perpustakaan keliling dan buku, rak buku untuk RPTRA, dan AC Split dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kepada 5 (lima) Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan rincian sebagai berikut
V.4 Neraca (lanjutan)
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
37 Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
V.4.1 Aset (lanjutan)
V.4.1.4 Aset Tetap (lanjutan)
Nilai Mutasi
Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat 301.760.000 Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Utara 495.661.715 Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Barat 402.300.000 Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Selatan 375.020.000 Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Timur 418.800.000
JUMLAH 1.993.541.715
V.4.1.4.1. Tanah
Saldo tanah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan beserta wilayah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp36.136.695.000, dengan rincian sebagai berikut :
31 Desember 2017 31 Desember 2016
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - Sudin Pusip Jakarta Pusat 8.828.750.000 8.828.750.000 Sudin Pusip Jakarta Utara 2.382.380.000 2.382.380.000 Sudin Pusip Jakarta Barat 10.733.170.000 10.733.170.000 Sudin Pusip Jakarta Selatan 10.227.595.000 10.227.595.000 Sudin Pusip Jakarta Timur 3.964.800.000 3.964.800.000
JUMLAH 36.136.695.000 36.136.695.000
V.4.1.4.2. Peralatan dan Mesin
Saldo peralatan dan mesin di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan beserta wilayah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp323.334.463.684 dan Rp321.863.419.796, dengan rincian sebagai berikut :
31 Desember 2017 31 Desember 2016
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 239.709.853.582 239.668.052.797 Sudin Pusip Jakarta Pusat 8.057.253.392 8.328.110.494 Sudin Pusip Jakarta Utara 28.322.360.720 27.803.397.505 Sudin Pusip Jakarta Barat 23.883.687.220 23.501.387.220 Sudin Pusip Jakarta Selatan 15.865.489.651 15.510.469.651 Sudin Pusip Jakarta Timur 7.495.819.119 7.052.002.129
JUMLAH 323.334.463.684 321.863.419.796
V.4 Neraca (lanjutan)
V.4.1 Aset (lanjutan)
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
38 Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
V.4.1.4 Aset Tetap (lanjutan)
V.4.1.4.3. Gedung dan Bangunan
Saldo gedung dan bangunan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan beserta wilayah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp362.280.307.444 dan Rp311.285.187.769, dengan rincian sebagai berikut :
31 Desember 2017 31 Desember 2016
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 267.314.699.516 214.984.429.516 Sudin Pusip Jakarta Pusat 24.317.314.525 24.317.314.525 Sudin Pusip Jakarta Utara 24.208.055.067 24.208.055.067 Sudin Pusip Jakarta Barat 34.320.009.493 34.320.009.493 Sudin Pusip Jakarta Selatan 12.120.228.843 12.120.228.843 Sudin Pusip Jakarta Timur - 1.335.150.325
JUMLAH 362.280.307.444 311.285.187.769
V.4.1.4.4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Saldo jalan, jaringan, dan irigasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan beserta wilayah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp35.970.000, dengan rincian sebagai berikut :
31 Desember 2017 31 Desember 2016
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 11.220.000 11.220.000 Sudin Pusip Jakarta Pusat - - Sudin Pusip Jakarta Utara 24.750.000 24.750.000 Sudin Pusip Jakarta Barat - - Sudin Pusip Jakarta Selatan - - Sudin Pusip Jakarta Timur - -
JUMLAH 35.970.000 35.970.000
V.4.1.4.5. Aset Tetap Lainnya
Saldo aset tetap lainnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan beserta wilayah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp68.295.721.586 dan Rp63.275.254.901, dengan rincian sebagai berikut :
31 Desember 2017 31 Desember 2016
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 32.459.694.590 32.459.694.590 Sudin Pusip Jakarta Pusat 12.397.351.724 12.389.945.683 Sudin Pusip Jakarta Utara 6.808.495.638 5.596.480.295 Sudin Pusip Jakarta Barat 6.052.211.968 4.638.354.072 Sudin Pusip Jakarta Selatan 5.582.221.061 4.555.218.766 Sudin Pusip Jakarta Timur 4.975.746.605 3.635.561.495
JUMLAH 68.275.721.586 63.275.254.901
V.4 Neraca (lanjutan)
V.4.1 Aset (lanjutan)
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
39 Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
V.4.1.4 Aset Tetap (lanjutan)
V.4.1.4.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Saldo konstruksi dalam pengerjaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan beserta wilayah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp20.616.752.316 dan Rp42.536.193.050, dengan rincian sebagai berikut :
31 Desember 2017 31 Desember 2016
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 20.528.009.816 42.447.450.550 Sudin Pusip Jakarta Pusat - - Sudin Pusip Jakarta Utara - - Sudin Pusip Jakarta Barat - - Sudin Pusip Jakarta Selatan 88.742.500 88.742.500 Sudin Pusip Jakarta Timur - -
JUMLAH 20.616.752.316 42.536.193.050
Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan terdiri dari pembangunan gedung blok B Cikini senilai Rp14.533.698.000, pembangunan konstruksi depo arsip Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan senilai Rp2.852.152.550 dan pembangunan konstruksi gedung kantor Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur senilai Rp3.142.159.266. Pembangunan gedung blok A Pulomas telah diselesaikan di Tahun Anggaran 2018 dan KDP senilai Rp25.061.600.000 telah direklas ke Gedung dan Bangunan. Pembangunan depo arsip Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan serta Gedung Kantor Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah dianggarkan di Tahun Anggaran 2017 tidak dapat diselesaikan sesuai Jadwal. Pembangunan depo arsip Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak dapat diselesaikan karena gagal lelang.
Sedangkan pembangunan gedung kantor Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur tidak dapat diselesaikan karena wanprestasi (pembangunan hanya terselesaikan 12,67%). Penyelesaian pembangunan yang masih ada dalam KDP telah dianggarkan pada DPA Tahun Anggaran 2018 dan diharapkan dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2018.
V.4.1.5. Aset Lainnya
Saldo aset lainnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta beserta
wilayah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar
Rp6.524.080.578 dan Rp7.796.970.104 dengan rincian sebagai berikut :
V.4 Neraca (lanjutan)
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
40 Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
V.4.1 Aset (lanjutan)
V.4.1.5 Aset Lainnya (lanjutan) 31 Desember 2017 31 Desember 2016
Aset Tidak Berwujud 25.444.564.686 24.696.522.446 Amortisasi Aset Tidak Berwujud (23.191.438.782) (21.129.692.898) Aset Rusak Berat 4.270.954.674 4.230.140.556 Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat (664.547.044) -
JUMLAH 6.524.080.578 7.796.970.104
Saldo aset lainnya menurut wilayah Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Administrasi memiliki rincian sebagai berikut :
31 Desember 2017 31 Desember 2016
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4.292.831.575 5.606.535.219 Sudin Pusip Jakarta Pusat 821.687.819 813.102.183 Sudin Pusip Jakarta Utara 87.480.000 87.480.000 Sudin Pusip Jakarta Barat 298.246.035 298.246.035 Sudin Pusip Jakarta Selatan 602.432.618 602.432.618 Sudin Pusip Jakarta Timur 421.402.531 389.174.049
JUMLAH 6.524.080.578 7.796.970.104
Aset tidak berwujud senilai Rp25.408.364.686 merupakan naskah e-book dan naskah
elektronik yang menjadi koleksi perpustakaan.
Aset lain-lain senilai Rp2.039.705.671 merupakan nilai dari aset tetap yang telah dihentikan
penggunaannya (aset rusak berat), namun belum diterbitkan SK Penghapusan atas aset
tersebut
V.4.2. Kewajiban
V.4.2.1. Utang Belanja
Saldo utang belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta beserta
wilayah per 31 Desember 2017 dan 2016 secara keseluruhan masing-masing berjumlah
Rp8.456.490 dan Rp492.770.135 dan nihil, dengan rincian sebagai berikut :
31 Desember 2017 31 Desember 2016
Utang Belanja Pegawai - 479.280.411 Utang Telepon - - Utang Air - 13.489.724 Utang Listrik - - Utang Internet - - Utang Belanja Jasa Non TALI 8.456.490 -
JUMLAH 8.456.490 492.770.135
V.4 Neraca (lanjutan)
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
41 Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
V.4.2 Kewajiban (lanjutan)
V.4.2.1 Utang Belanja (lanjutan)
Saldo utang belanja lainnya menurut wilayah Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Administrasi memiliki rincian sebagai berikut :
31 Desember 2017 31 Desember 2016
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - 492.770.135 Sudin Pusip Jakarta Pusat - - Sudin Pusip Jakarta Utara - - Sudin Pusip Jakarta Barat 8.456.490 - Sudin Pusip Jakarta Selatan - - Sudin Pusip Jakarta Timur - -
JUMLAH 8.456.490 492.770.135
Saldo utang belanja pegawai adalah rapel Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) tahun 2015 dan tahun 2016 yang belum terbayarkan masing-masing sebesar Rp259.204.632 dan Rp220.075.779 Sedangkan utang air adalah tagihan belanja air bulan November dan Desember 2016 yang belum terbayarkan karena kekurangan anggaran. Kedua hutang tersebut telah terbayarkan di Tahun Anggaran 2017.
Hutang jasa Non-TALI adalah hutang BPJS untuk PJLP di Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Barat yang belum terbayarkan di Tahun Anggaran 2017.
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
42 Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN
VI.1 Domisili
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1
Jakarta Timur.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta juga memiliki suku dinas layanan perpustakaan
dan kearsipan di 5 (lima) wilayah kota administrasi dengan domisili sebagai berikut :
- Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Pusat beralamat di Jalan Tanah Abang I
Kebon Jahe Jakarta Pusat.
- Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Utara beralamat di Jalan Logistik No. 2
Pegangsaan Dua Raya Ekl. Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat beralamat di Jalan Tanjung Duren
Barat Nomor 36 Jakarta Barat.
- Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Selatan beralamat di Jalan Gandaria
Tengah V/3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Timur beralamat di Jalan Jatinegara Timur
IV Komplek Pendidikan Rawa Bunga Jakarta Timur.
VI.2 Penggantian Bentuk Susunan Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan gabungan dari Kantor Arsip Daerah dan Kantor Perpustakaan
Umum Daerah yang baru tergabung pada 31 Desember 2008.
Peraturan Daerah tersebut telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah diubah menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta mempunyai satu Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) yaitu DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang didalam DPA terdapat kegiatan-
kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Masing-masing Suku Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota Administrasi juga memiliki satu DPA yang di dalam DPA tersebut terdapat kegiatan-
kegiatan masing-masing Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi.
VI.3 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 282 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan otonomi bidang perpustakaan kearsipan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan daerah. Untuk melaksanakan
tugas tersebut, Suku Dinas Kota menyelenggarakan fungsi :
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
43 Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan
VI.3 Tugas Pokok dan Fungsi (Lanjutan)
Fungsi:
a) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran DPK;
b) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran DPK;
c) Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan perpustakaan daerah dan arsip
daerah;
d) Perencanaan, pelayanan, pengembangan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi
perpustakaan dan kearsipan;
e) Pembinaan perpustakaan dan arsip terhadap perangkat daerah;
f) Pelaksanaan retensi arsip dan/atau buku;
g) Pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional tertentu pustakawan dan arsiparis;
h) Pengelolaan tehnologi sistem informasi perpustakaan dan kearsipan;
i) Penggalian dan penelusuran arsip dan bahan perpustakaan;
j) Penyelenggaraan hubungan kerja sama di bidang perpustakaan dan kearsipan;
k) Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban peneriman retribusi di
bidang perpustakaan dan kearsipan;
l) Pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan daerah;
m) Pemasyarakatan perpustakaan dan kearsipan;
n) Akuisisi, penyusunan naskah sumber dan penyimpanan arsip;
o) Pembinaan perpustakaan yang dikelola masyarakat termasuk perpustakaan keagamaan;
p) Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
q) Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang DPK;
r) Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan DPK;
s) Pengelolaan kearsipan, data dan informasi DPK; dan
t) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi DPK.
Sedangkan untuk Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan perpustakaan daerah dan kearsipan daerah pada lingkup wilayah Kota
Administrasi.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Suku Dinas Kota menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota;
b) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;
c) Pemasyarakatan perpustakaan dan kearsipan lingkup Suku Dinas Kota Administrasi;
d) Pembinaan teknis urusan perpustakaan daerah dan kearsipan daerah untuk SKPD/UKPD,
masyarakat, komunitas, sekolah di tingkat Suku Dinas Kota Administrasi;
e) Pelaksanaan layanan perpustakaan daerah dan kearsipan daerah di lingkup Suku Dinas Kota
Administrasi;
f) Pelaksanaan penyediaan bahan perpustakaan kecamatan, perpustakaan kelurahan dan perpustakaan
masyarakat;
g) Penyeleksian dan pelaksanaan deposit perpustakaan;
h) Pelaksanaan pelestarian, perawatan serta penyimpanan bahan perpustakaan;
i) Pelaksanaan asistensi dalam rangka penilaian, pemindahan, dan penyusunan arsip;
j) Penyusunan naskah/buku, literature sekunder, dan kemas ulang informasi;
k) Pelaksanaan pengolahan bahan perpustakaan;
l) Penegakan peraturan perundang undangan di bidang perpustakaan daerah dan kearsipan daerah
pada lingkup Kota Administrasi;
m) Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang pada lingkup Suku Dinas Kota;
n) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana kerja
Suku Dinas Kota;
o) Pengelolaan perpustakaan Suku Dinas Kota;
p) Pengelolaan kearsipan Suku Dinas Kota
q) Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggan dan ketatausahaan Suku Dinas Kota;
r) Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas Kota;
s) Pengoperasionalan sistem informasi perpustakaan daerah dan kearsipan daerah; dan
t) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota Administrasi;
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
44 Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan
VI.4 Struktur Organisasi
Secara garis besar struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai Peraturan Gubernur
Nomor 282 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah
sebagai berikut :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat yang terdiri dari:
i) Subbagian Umum dan Kepegawaian,
ii) Subbagian Perencanaan dan Anggaran, dan
iii) Subbagian Keuangan.
c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan yang terdiri dari:
i) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah,
ii) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Perusahaan, BUMD dan Ormas/Orpol, dan
iii) Seksi Pembinaan SDM dan Kerjasama Antar Lembaga.
d. Bidang Pengelolaan Arsip yang terdiri dari:
i) Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis,
ii) Seksi Akuisisi, Pengolahan dan Pelestarian Arsip Statis, dan
iii) Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip.
e. Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian yang terdiri dari:
i) Seksi Deposit,
ii) Seksi Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan dan Pelestarian, dan
iii) Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan.
f. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca yang terdiri
dari:
i) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Perpustakaan,
ii) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan, dan
iii) Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
g. Bidang Teknologi Informasi yang terdiri dari:
i) Seksi Pengolahan Data Center,
ii) Seksi Pengolahan Jaringan, dan
iii) Seksi Pengembangan Aplikasi. h. Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota
i. Satuan Pelaksana Perpustakaan dan Arsip Kabupaten
j. Kelompok Jabatan Fungsional
VI.4.1 Suku Dinas Kota
Suku Dinas Kota merupakan Unit Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam pelaksanaan perpustakaan dan kearsipan pada kota administrasi. Suku Dinas Kota dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional dikoordinasikan Walikota. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas dengan tembusan Walikota.
Secara garis besar struktur organisasi Suku Dinas Kota Administrasi sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 282 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :
a. Kepala Suku Dinas;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Perpustakaan;
d. Seksi Kearsipan; dan
e. Subkelompok Jabatan Fungsional
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
45 Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan
VI.5 Catatan Penting Atas Penyusunan Laporan Keuangan
Di tahun 2017, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengalami perubahan bentuk organisasi dari semula
berbentuk badan menjadi berbentuk dinas.
Pada bulan Juli 2017, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengalami pergantian Kepala Dinas dari semula
Ibu Tinia Budiati menjadi Bapak Catur Laswanto dan terakhir menjadi Bapak Wahyu Haryadi.
Pada tahun 2017, wilayah kepulauan seribu yang sebelumnya berdiri sebagai Kantor Perpustakaan, dilebur
ke dalam Dinas menjadi sah satu Satuan Pelaksana di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI
Jakarta, sehingga penyajian laporan keuangan tahun 2016 digabung ke dalam laporan keuangan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.
VI.6 Standar Pengendalian Manajemen dan Pengawasan Melekat
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya telah menerapkan
Sistem Pengendalian Manajemen (Sisdalmen) agar pelaksanaan Tupoksi tersebut dapat dicapai secara
efisien, efektif, dan ekonomis.
Sistem tersebut dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk peraturan/pengaturan dan ketentuan yang
diberlakukan mencakup unsur Sisdalmen :
a. Organisasi
b. Kebijakan
c. Perencanaan
d. Prosedur
e. Akuntansi/Pencatatan
f. Pelaporan
g. Sumber Daya Manusia/Personal
h. Pengendalian Intern
Hal-hal tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
− Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta sudah mencerminkan
adanya pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab diikuti dengan personal
sesuai kompetensinya masing-masing.
− Terdapatnya kebijakan-kebijakan dan prosedur baik berupa petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk
teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
− Adanya struktur organisasi permanen, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA).
− Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan baik finansial maupun
administrasi dicatat dan sebagai dasar untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan.
− Pengendalian Intern diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian
efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan yang berlaku serta membantu pimpinan dalam
melakukan perbaikan dan penetapan kebijakan dan keandalan laporan keuangan. Hal ini dilakukan
antara lain dibuatnya laporan pertanggungjawaban kegiatan, rapat/pertemuan untuk mengetahui
pencapaian suatu kegiatan dan memecahkan hambatan dan kendala yang dihadapi.
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
46 Bab VII Penutup
BAB VII PENUTUP
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, SKPD
diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai
bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran.
Laporan Keuangan Konsolidasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran
2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 204 Tahun 2016
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
VII.1 Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta untuk
Tahun Anggaran 2017 menggambarkan realisasi anggaran mencakup realisasi pendapatan dan unsur
belanja yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta untuk tahun anggaran
2017.
Pada tahun anggaran 2017, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta secara konsolidasi
mendapat anggaran pendapatan dan anggaran belanja masing-masing sebesar Rp17.000.000 dan
Rp187.571.939.067.
Untuk Tahun Anggaran 2017, realisasi pendapatan mencapai Rp34.267.500 atau 201,57% dari total
anggaran. Sedangkan realisasi belanja di tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp134.132.603.203 atau
71,51% dari total anggaran.
Adapun realisasi belanja tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp72.348.638.777, Belanja Barang
dan Jasa sebesar Rp23.398.581.773, dan Belanja Modal sebesar Rp38.385.382.653.
VII.2 Neraca
Neraca konsolidasi adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi DKI Jakarta beserta Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi di
bawah strukturnya mengenai posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.
Jumlah Aset per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp351.362.875.109, dan Aset Lainnya sebesar
Rp6.524.080.578.
Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp8.456.490,-
Sedangkan jumlah Ekuitas per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp351.419.214.677yang terdiri atas
Ekuitas sebesar Rp216.415.552.234 dan RK PPKD sebesar Rp135.018.662.443.
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Per 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016
47 Bab VII Penutup
VII.3 Laporan Operasional
Pendapatan operasional konsolidasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta sampai
dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp374.783.250. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan
asli daerah senilai Rp34.217.500 dan lain-lain pendapatan yang sah senilai Rp340.565.750.
Beban operasional sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp149.522.663.677. Beban
operasional tersebut terdiri dari beban pegawai sebesar Rp71.869.358.366, beban persediaan sebesar
Rp2.894.609.175, beban barang sebesar Rp1.216.246.573, beban jasa sebesar Rp16.191.268.238, beban
pemeliharaan Rp2.618.494.208 dan beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp54.732.687.117.
VII.4 Laporan Perubahan Ekuitas
Ekuitas awal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta secara konsolidasi pada 1 Januari
2017 adalah sebesar Rp365.615.492.580, yang keseluruhannya merupakan ekuitas-LO.
Selama tahun 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 telah terjadi penurunan ekuitas sebesar
Rp14.196.277.903. Penurunan ekuitas ini terjadi antara lain karena defisit LO sebesar Rp149.147.880.427,
mutasi RK-PPKD sebesar Rp135.005.049.591 dan koreksi negatif ekuitas sebesar Rp53.447.067.
Akibat penurunan ekuitas tersebut, maka saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2017 adalah sebesar
Rp351.419.214.677 yang terdiri dari Ekuitas-LO sebesar Rp216.400.552.234 dan RK-PPKD sebesar
Rp135.018.662.443.
Demikian Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Tahun Anggaran 2017 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DKI JAKARTA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 1 PULOGADUNG JAKARTA TIMUR 13260
TELP : (021) 47860095, 47863297 FAX: (021) 47865922