Post on 12-Feb-2018
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENCANAPEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
Nurhadi Susanto
MAP UGM
010
Pe m b a n g u n a n N a s i o n a l
Series 1 Series 2
Series 3
Nurhadi Susanto - MAP UGM
PENGANTAR
APA ITU RPJMD ?
RPJMD ?
1. DOKUMEN RENCANAPEMBANGUNAN DAERAH 5 TAHUN
3. Memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategipembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintassatuan kerja perangkat daerah, dan programkewilayahan
4. Disertai denganrencana kerja dalamkerangka regulasidan kerangkapendanaan yang bersifat indikatif;
2. PENJABARAN VISI, MISI DAN PROGRAM KDHTERPILIH
Nurhadi Susanto - MAP UGM
TEKNIK PENYUSUNAN RPJMD
TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD
ALUR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD(Lampiran III Permendagri No 54/2010)
Persiapan Penyusunan
RPJMD
Pengolahandata dan informasi
Perumusan Permasalahan Pembangunan
Daerah
Rancangan Awal RPJMD
Musrenbang RPJMD
Konsultasirancangan akhirRPJMD dengan
MENDAGRI
Rancangan Akhir RPJMD
Pembahasan dan penetapan Perda
RPJMD
VISI, MISI dan Program
KDH
Penelaahan RPJPD PROV
Penelaahan RPJMN, RPJMD
Provinsi & daerah lainnya
Perumusan
Penjelasan visi dan misi serta
Tujuan dan
Sasaran
PerumusanIndikasi rencana
program prioritas disertai kebutuhan
pendanaan
Pembahasan dengan DPRD
Analisis Gambaran
umum kondisi daerah &
pengelolaan keuangan
daerah serta kerangka
pendanaan
Hasil evaluasi capaianRPJMD
Penelaahan RTRW prov. Dan RTRW
prov. lainnya
Penyusunan Rancangan
Renstra SKPD
Rancangan RPJMD
Analisis isu-isu strategis
Penyelarasan program prioritas
dan pendanaan
1 2
3
5
Perumusan Strategi dan arah kebijakan
Perumusan Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
4
SPM
TAHAP IPERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD
(Pasal 53)
a. Penyusunan rancangan keputusan kepaladaerah ttg pembentukan tim penyusunRPJMD;
b. Orientasi mengenai RPJMD;
c. Penyusunan agenda kerja tim penyusunRPJMD; dan
d. Penyiapan data dan informasi perencanaanpembangunan daerah.
TIM PENYUSUN RPJMD
Susunan keanggotaan tim sekurang-kurangnya sebagai berikut:
• Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
• Ketua Tim : Kepala Bappeda
• Wakil Ketua : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
• Sekretaris : Sekretaris Bappeda
• Kelompok Kerja : Kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan.
Tim Penyusun dipersiapan oleh Bappeda dan diusulkan kepada Kepala
Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
AGENDA KERJA TIM PENYUSUN RPJMD
NO KegiatanBulan I Bulan II Bulan III Bulan IV Bulan V Bulan VI
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD
B. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD
C. PENYIAPAN SURAT EDARAN KDH
D. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD
E. MUSRENBANG RPJMD
F PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD
G PENETAPAN PERDA RPJMD
G. 1.Penyampaian rancangan perda tentang
RPJMD kepada DPRD
G. 2.Pembahasan rancangan perda tentang
RPJMD bersama DPRD
G. 3.Persetujuan bersama perda tentang RPJMD
oleh DPRD dan Kepala daerah
H
Penyampaian peraturan daerah tentang
RPJMD provinsi kepada menteri dan
peraturan daerah tentang RPJMD
kabupaten/kota kepada Gubernur
Pelantikan Pembahasan Ranwal dengan DPRD
1 2 3 4 5 6
Nota kesepakatan
Ranc. Akhir
Penyampaian RaperdaRPJMD
PenetapanRPJMD
Pasal 61 ayat 4
TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD
Pasal 67
Pasal 74
Pasal 68-69
Konsultasi ke Mentri/Gub
Pasal 76
TAHAP IIPenyusunan Rancangan Awal RPJMD
TAHAP III.Penyusunan Rancangan RPJMD (Pasal 63)
Dengan SE Kepala Daerah, Bappeda menyampaikan rancanganawal RPJMD kepada kepala SKPD sbg pedoman penyusunanrancangan Renstra SKPD
Kebijakan umum dan program pemb. jangka menengah daerahserta indikasi rencana program prioritas yg disertai kebutuhanpendanaan yg telah disepakati kepala daerah dan DPRDmenjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalamrancangan renstra SKPD
Penyampaian rancangan renstra SKPD kepada kepala Bappedapaling lambat 14 (empat belas) hari sejak SE kepala daerahditerima;
Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstraSKPD utk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dgnrancangan awal RPJMD
TAHAP IV. MUSRENBANG RPJMD (Pasal 65)
• Musrenbang RPJMD merupakan forum musyawarah antara para pemangkukepentingan utk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD
• Rancangan RPJMD yg dibahas, yaitu untuk penajaman, penyelarasan,klarifikasi dan kesepakatan mencakup :
a. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah;b. Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pemb. jangka menengah
daerah dgn pendekatan atas bawah dan bawah atas sesuai dgnkewenangan penyelenggaraan pem. daerah;
c. Kebijakan umum dan program pemb. jangka menengah daerah dgn visi,misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah;
d. Indikasi rencana program prioritas pemb. jangka menengah daerah ygdisesuaikan dgn kemampuan pendanaan;
e. Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhirperiode RPJMD;
f. Komitmen bersama antara pemangku kepentingan utk mempedomaniRPJMD dalam melaksanakan pemb. daerah.
g. Sinergi dengan RPJMN dan RPJMD daerah lainnya
TAHAP V.Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD (Pasal 68)
Hasil Musrenbang merupakan bahan masukan untuk merumuskanrancangan akhir RPJMD;
Rancangan akhir RPJMD dibahas dgn seluruh kepala SKPD untukmemastikan bahwa program jangka menengah terkait dgn tugas danfungsi SKPD yg disepakati dalam musrenbang telah ditampung dalamrancangan akhir RPJMD;
Pembahasan rancangan akhir RPJMD paling lambat 4 (empat) bulan setelahkepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
RPJMD Prov. sebelum disampaikan kepada DPRD untuk ditetapkan dgnPerda terlebih dahulu dikonsultasikan dgn Mendagri.
Dalam permohonan konsultasi dijelaskan dgn pokok-pokok substansimateri yg perlu dikonsultasikan dgn lampiran sbb :a. Rancangan akhir RPJMD;b. Berita acara hasil musrenbanga RPJMD.c. Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perenc. Pemb. jangkamenengah daerah provinsi.
TAHAP VIPENETAPAN RPJMD (Pasal 74, 77, 79)
Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda ttg RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lambat 5 (lima) bulan setelah terpilih;
Rancangan Perda ttg RPJMD tsb dilengkapi dgn lampiran :a. Rancangan akhir RPJMD perihal hasil konsultasi dgn
Mendagrib. Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang RPJMD Perda ttg RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan
setelah kepala daerah terpilih; Perda ttg RPJMD disampaikan Gubernur Paling lama
7(tujuh) hari setelah ditetapkan ke Mendagri; Mendagri Cq. Dirjen Bina Bangda melakukan klarifikasi
Perda yg telah ditetapkan
SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD(Pasal 40 ayat (2) PP 8/2008)
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
ALUR LOGIS KETERHUBUNGAN ANTAR MATERI RPJMD
Gambaran Umum Kondisi
Daerah
Gambaran Pengelolaan
KueDa
Isu-isu Strategi
s
Visi & Misi
Strategi & Arah Kebijakan
Kebijakan Umum & Program Pemb.
Daerah
Program Prioritas
Tujuan & Sasaran
Permasalahan Pembanguna
n Daerah
PEMILUKADA
Penjelasan Visi & Misi
Dimana kita..
Evaluasi RPJMD lalu
Mau kemana kita…
Pagu Indikati
fProgram Prioritas
Pagu Indikati
f
Indikator Kinerja Daerah
Penelaahan RPJMN& RPJMD Provinsi
Dengan cara apa…
BAB I. PENDAHULUANMemuat hal-hal sebagai berikut:
1. Latar Belakang, minimal memuat :
a. Definisi RPJMD
b. Amanat regulasi penyusunan RPJMD (state of the art)
c. Nilai strategis RPJMD
d. Tanggal pelantikan dan masa bakti/periodesasi KDH
2. Dasar Hukum Penyusunan, minimal memuat:
a. Undang-undang Pembentukan Daerah
b. Undang-undang dan PP terkait perencanaan pemb. nasional dan daerah
c. PP, Permendagri, Permen K/L terkait
3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen perencanaan pembangunandaerah Lainnya, minimal memuat :
Bagan Alir dan penjelasan keterkaitan antar dokumen RPJMD dgn dokumen rencanapemb. daerah lainnya.
4. Maksud dan Tujuan, memuat maksud dan tujuan dari penyusunan RPJMD (lihat slide berikut)
5. Sistematika penulisan, memuat penjelasan ringkas dari masing-masing BAB dalamRPJMD
GAMBARANUMUM
KONDISIDAERAH
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
Karakteristik lokasi dan Wilayah
Potensi Pengembangan Wilayah
Wilayah rawan Bencana
Demografi
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kesejahteraan Sosial
Seni Budaya dan olahraga
ASPEK PELAYANAN UMUM
Pelayanan dasar
Pelayanan Penunjang
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Kemampuan Ekonomi Daerah
Sumber Daya Manusia
Iklim Berinvestasi
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
CATATAN PENTINGBAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Data Minimal 5 Tahun Terakhir
Disajikan dalambentuk Tabel, Grafik,
dan Gambar
Diuraikan maknadata dan informasi
dengan menjelaskankenapa data tersebut
demikian
Membandingkandengan standarlokal, nasional,
regional daninternasional.
MencantumkanSumber dan tahun
data.
Memuat penjelasan ttg realisasi dan proyeksi pengelolaankeuangan daerah, dari aspek kemampuan pendanaan programjangka menengah mencapai visi, misi dan program kepala daerah.
Cakupan:pendapatan daerah, pajak, retribusi daerah, dana perimbangandan sumber pendapatan daerah lainnya.belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidaklangsungpembiayaan daerah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaandaerah, antara lain SILPA, pinjaman daerah dan investasi sertapenyertaan modal daerah.neraca daerah mengungkapkan ttg kekayaan/aset daerah,kewajiban dan ekuitas daerah.kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
Tabel Yang Harus Disajikan dalamBAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD
Tabel T-III.C.78 Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan3.1.2 Neraca Daerah
Tabel T-III.C.79 Rata-rata Pertumbuhan Neraca DaerahTabel T-III.C.80 Analisa Rasio Keuangan
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran
Tabel T-III.C.81 Analisa Proporsi Belanja PemenuhanKebutuhan Aparatur3.2.2 Analisis Pembiayaan
Tabel T-III.C.82 Defisit Ril AnggaranTabel T-III.C.83 Komposisi Penutup Defisit AnggaranTabel T-III.C.84 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan
(Lanjutan)
3.3 Kerangka Pendanaan
3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat
Tabel T-III.C.85 Pengeluaran Periodik Wajib, dan MengikatSerta Prioritas Utama
3.1.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan
Tabel T-III.C.49.(Tabel T-III.C.86) Kapasitas Riil KemampuanKeuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Tabel T-III.C.50 (Tabel T-III.C.87) Rencana PenggunaanKapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
No Uraian(n-3)
(%)
(n-2)
(%)
(n-1)**)
(%)
A Belanja Tidak Langsung
1 Belanja Pegawai
2 Belanja Bunga
3 Belanja Subsidi
4 Belanja Hibah
5 Belanja Bantuan Sosial
6 Belanja Bagi Hasil
7 Belanja Bantuan Keuangan
8 Belanja Tidak Terduga
B Belanja Langsung
1 Belanja Pegawai
2 Belanja Barang dan Jasa
3 Belanja Modal
Tabel 3.2Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Langkah 1 :Melakukan Proyeksi Kapasitas Keuangan DaerahLangkah 2 :Menghitung Belanja Periodik Wajib Dan Mengikat
Serta Prioritas UtamaLangkah 3 :Menghitung Kapasitas Riil Keuangan DaerahLangkah 4 :Menyusun Rencana Penggunaan Kapasitas Riil
Kemampuan Keuangan Daerah
Contoh: Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah
Alokasi Kapasitas Riil KeuDa
Dana Pada Prioritas I
Mendanai Program yangwajib dan mengikat sertaprioritas utama (Belanjalangsung, belanja tidaklangsung dan pengeluaranpembiayaan)
Dana Pada Prioritas II
Mendanai Program pencapaian Visi dan Misi
Kepala Daerah Terpilih (Belanja langsung, belanja
tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan)
dialokasikan
dialokasikan
Dana Pada Prioritas III
Belanja tidak langsung yang besarnya disesuaikan dg kemamp. Keuda, seperti:
bansos, tamb penghsl PNS, hibah, dll (Sisa I dan II)
dialokasikan
LANGKAH 4
TABEL T-III.C.49RENCANA PENGGUNAAN KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......*)
NoUraian
Proyeksi
Tahun n+1
(Rp)
Tahun n+2
(Rp)
Tahun n+3
(Rp)
Tahun n+4
(Rp)
Tahun n+5
(Rp)
I Kapasitas riil kemampuan keuangan
Rencana alokasi pengeluaran prioritas I
II.a Belanja Langsung
II.b Pembentukan dana cadangan
Dikurangi:
II.cBelanja Langsung yang wajib dan mengikat sertaprioritas utama
II.dPengeluaran pembiayaan yang wajib mengikatserta prioritas utama
IITotal Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerahsetelah menghitung alokasi pengeluaran prioritasI (I-II)
Rencana alokasi pengeluaran prioritas II
III.a Belanja Tidak Langsung
Dikurangi:
III.bBelanja tidak langsung yang wajib dan mengikatserta prioritas utama
III Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)
Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
No. Uraian
Proyeksi
Tahun 2013(Rp)
Tahun 2014(Rp)
Tahun 2015(Rp)
Tahun 2016(Rp)
Tahun 2017(Rp)
1. Pendapatan 2.129.225.239.343,04 2.343.064.224.578,94 2.579.099.695.104,86 2.839.698.948.109,99 3.127.487.314.455,00
2.Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)
- - - - -
3.Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran
127.753.514.360,58 140.583.853.474,74 154.745.981.706,29 170.381.936.886,60 187.649.238.867,30
Total penerimaan 2.256.978.753.703,62 2.483.648.078.053,68 2.733.845.676.811,15 3.010.080.884.996,59 3.315.136.553.322,30
Dikurangi:
4.
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
1.017.905.719.882,41 1.119.971.230.261,13 1.232.487.067.707,65 1.356.542.559.526,81 1.493.342.356.939,70
Kapasitas riil kemampuan keuangan (mendanai visi, misi dan belanja tidak langsung lainnya)
1.239.073.033.821,21 1.363.676.847.792,54 1.501.358.609.103,50 1.653.538.325.469,78 1.821.794.196.382,60
CATATAN PENTINGBAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN
1. Harus konsisten antara Tabel Kapasitas Riil KemampuanKeuangan Daerah utk mendanani pemb. Daerah, dgnTabel Rencana Penggunaan Kapasitas Riil KemampuanKeuangan Daerah, dan Tabel Kerangka Pendanaan AlokasiKapasitas Riil Keuangan Daerah.
2. Perlu dihitung Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas RiilKeuangan Daerah (Prioritas I, II dan III). Cek dan Ricekdengan BAB VIII.
3. Harus konsisten antara data hasil perhitungan AlokasiKapasitas Riil Keuangan dgn Tabel BAB VIII. IndikasiRencana Program Prioritas yg Disertai KebutuhanPendanaan.
BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
• Dalam BAB ini diuraikan 2 Hal :a. Permasalahan Pembangunan Daerahb. Isu – Isu Strategis
• Permasalahan pemb. daerah adalah “gap expectation”antarakinerja pemb. yg dicapai saat ini dgn yg direncanakan sertaantara apa yg ingin dicapai dimasa datang dgn kondisi riil saatperenc. dibuat:1. Terkait dengan Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB II2. Permasalahan harus diuraikan secara kuantitatif/kualitatif
dan dibandingkan dgn Standar/Indikator nasional, regional maupun internasional.
• Isu strategis adalah kondisi atau hal yg harus diperhatikanatau dikedepankan dalam perenc. pemb. karena dampaknyayg signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.
Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis
– Memiliki pengaruh yg besar/signifikan terhadap pencapaian sasaranpemb. nasional;
– Merupakan tugas dan tanggung jawab Pem. Daerah;– Luasnya dampak yg ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;– Memiliki daya ungkit yg signifikan terhadap pemb. daerah;– Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan• Prioritas janji politik yg perlu diwujudkan.
METODE PENENTUAN ISU STRATEGIS :• Focussed group discussion• Pembobotan
CONTOH ISU STRATEGIS :1. PELAYANAN KESEHATAN2. PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP3. PELAYANAN DAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
CATATAN PENTING BAB IVANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
1. Permasalahan daerah :
• Permasalahan daerah harus sesuai dgn yg diuraikan dalam BAB IIGambaran Umum Kondisi Daerah.
• Permasalahan diuraikan secara kuantitatif dan dibandingkan dgnStandar/Indikator nasional, regional maupun internasional.
• Analisis permasalahan tidak hanya mengemukakan faktor-faktor diluarkendali pemerintah daerah, tetapi juga menganalisis kemungkinanadanya permasalahan yg ditimbulkan karena tidak adanya/tidaktepatnya kebijakan yg telah ditetapkan.
2. Isu – isu Strategis :
• Isu Strategis diuraikan dgn lengkap, bukan urutan list isu strategsi, ygdilengkapi dgn data dan informasi yg kuantitatif sebagaimana telahdiuraikan pada BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah.
• Isu Strategis supaya diprioritaskan kepada prioritas dan sasaran pemb.nasional, seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran,penurunan kualitas lingkungan hidup, dsb.
BAB V. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkanpada akhir periode perencanaan.
Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akandilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perludilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misidengan menjawab isu strategis daerah danpermasalahan pembangunan daerah.
Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yangdiformulasikan secara terukur, spesifik, mudahdicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalamjangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
IndikatorKinerja
PIRAMIDA PERENCANAAN
KRITERIA TUJUAN
Dapat dijabarkan lebih operasional menjadi sasaranstrategis, dgn memperhatikan Misi pemb. daerah ygtelah ditetatpkan.
Satu atau beberapa Tujuan, dapat dimanfaatkanuntuk mewujudkan satu Misi.
Rumusan Tujuan disusun dgn memperhatikan isu-isustrategik yg ditemukan.
Rumusannya menggunakan bahasa yg jelas danmudah dipahami.
KRITERIA SASARAN
• Ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan;
• Upaya mewujudkan satu Tujuan dapat dilakukan melaluibeberapa sasaran;
• Memenuhi kriteria SMART yaitu:
Specific : sasaran dapat diidentifikasi dgn jelas
Measurable : sasaran memiliki ukuran yg jelas dan terukur.
Achievable : sasaran dapat dicapai sesuai dgn kapasitasdan sumber daya yg ada.
Relevant : ada keterkaitan (relevan) antara target dgntujuan.
Time Bond : ada jadwal waktu/periode pencapaiansasaran.
SASARAN
Meningkatnya rata-rata lama sekolah
Meningkatnya angka harapan hidup
Terciptanya birokrasi yang profesional
Terwujudnya masyarakat yang tertib dan tentram
Meningkatnya IPM
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota
Terwujudnya pelayanan infrastruktur perkotaan yg berstandar nasional
Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Kota
Menurunnya tingkat kemiskinan
Deskripsi Indikator
Target
Rata-rata lama sekolah
Angka harapan hidup
Opini BPK
Angka kriminalitas
IPM
Luas Kawasan lindung
Persentase pertumbuhan Ekonomi
Persentase Penurunan penduduk miskin
10 Tahun
72,2 tahun
WTP
<200
78
8.505,32 Ha
7-8%
<7%
20142013
10 Tahun
72 tahun
WTP
<300
77,5
8.505,32 Ha
7-8%
<7%
9 Tahun
71,19 )*
WDP
426
76,92
8.505,32 Ha
7-8%
<7%
Kondisi Saat ini
)*Data 2007
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
? ? ?
CATATAN PENTING BAB VVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
1. VISI :
• Makna Visi supaya dijelaskan secara rinci, dan dikaitkan dgn ArahKebijakan dan Sasaran Pokok dalam RPJPD.
• Setiap kata yg tercantum dalam kalimat visi supaya dijelaskanmakna/artinya, sehingga mudah dipahami oleh setiap orang, apa ygsesungguhnya ingin dicapai pada akhir periode RPJMD.
2. MISI :
• Misi, supaya diuraikan makna dan tujuan dari Misi tsb.
• Misi harus menggambarkan secara keseluruhan mulai dari analisa IsuStrategis dan Visi yg telah ditetapkan, sebagai penyempurnaan dari Misiyg dibuat oleh Kepala Daerah pada Saat Kampanye yg perludisempurnakan berdasarkan kondisi umum daerah, gambaranpengelolaan daerah dan visi kepala daerah.
3. TUJUAN DAN SASARAN :
• Setiap pernyataan sasaran dari setiap tujuan yg dirumuskan, supayamemuat indikator kinerja yg terukur.
• Sasaran harus sesuai sbg sasaran RPJMD, karena pencapiannya dapatdilakukan oleh lebih satu SKPD.
BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perenc.komprehensif ttg bagaimana Pem. Daerah MENCAPAITUJUAN DAN SASARAN RPJMD dgn efektif dan efisien.
Strategi dan arah kebijakan merupakan komponen/bagian ygdiperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pemb. jangkamenengah, sbg dasar perumusan program menurut fungsi/bidang/sub-bidang/sub-sub-bidang urusan pem. yg menjadikewenangan daerah.
Tujuan
Sasaran
Strategi
Strategi
Arah
Kebijakan
Arah
Kebijakan
STRATEGI
Strategi merupakan langkah-langkah yg memuatsejumlah program indikatif utk mewujudkan visi danmisi.
Rumusan strategi merupakan uraian pernyataan ygmenjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akandiwujud kan.Strategi akan dilengkapi dgn arah kebijakan, ygmenunjukkan fokus atau prioritas perhatian ygditetapkan utk mendukung terjaganya proses pemb.agar menuju pada tujuan, sesuai dgn kurun waktu 5tahun mendatang (RPJMD).
Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi
Sasaran 1
Strategi 1
Sasaran 2
Strategi 2
Sasaran 1
Sasaran 2
Sasaran 3
Strategi 1
Atau
Hubungan Sasaran dan Strategi2015 2016 2018 20192017
Terwujudnya aparatur yang Disiplin
Terwujudnya kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan yang baik
Infrastruktur telekomunikasi
Teraksesnya Ibukota kabupaten dan
Berkembangnya sektor pertanian
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat
Mewujudkan masyarakat yang sehat mental dan spiritual
distrik-distrik
Listrik, dan Air bersih
1
2
3
4
5
6
7
8
Strategi 6:Peningkatan cakupan pelayanan Pendidikan
Strategi 5:Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan
Strategi 4:Pengembangan Ekonomi
Kerakyatan
Strategi 2:Peningkatan infrastruktur
perhubungan
Strategi 3:Peningkatan cakupan
pembangunan infrastruktur
Strategi 1:Reformasi Birokrasi
Strategi 7:Pengamalan dan
pemantapan nilai budaya dan keagamaan didukung oleh pemberdayaan otsus
Contoh Penentuan Alternatif Strategi
PELUANG•Semakin berkembangnyapasar bebas•Natuna, berada dalampertumbuhan Negara-negaratetangga, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, China, BrunaiDarussalam dan Filipina.
TANTANGANPengelolaan kawasan pesisisir, laut dan pulau-pulau kecil dan pulau terluar di Kabupaten Natuna, Relatif belum tersentuh
KEKUATAN•Luas Lautan yang sangat luas sehingga sangat mendukung pengembangan sector perikanan dan kelautan•Potensi Sumber Daya alam yang berlimpah dengan kandungan Gas Alam, Minyak Bumi.
Strategi 1Pengembangan Potensi dan Sumberdaya Alam
Strategi 2Pengelolaan Wilayah
Pesisir , laut dan pulau-pulau kecil yang
berkelanjutan
KELEMAHAN•Produk barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang belum optimal.
Strategi 3 Strategi 4
Faktor Internal
Faktor Eksternal
Arah Kebijakan
• Arah Kebijakan merupakan pedoman utkmengarahkan rumusan strategi yg dipilih agarlebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasarandari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun;
• Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihanstrategi agar memiliki fokus dan sesuai dgnurutan waktu pelaksanaannya.
Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan
Sasaran /target kinerja
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
ARAH KEBIJAKAN
Sasaran 1
Sasaran 2
Strategi1
Strategi2
Sasaran 3
Strategi 3
Strategi4
Strategi5
Strategi 6
Strategi7
Sasaran 4
Sasaran 5
2015 2019201820172016
Arah Kebijakan
Arah Kebijakan 5 tahun
Pembangunan sarana & prasarana
Pemerintahan
Peningkatan Disiplin Aparatur
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Infrastruktur Perhubungan
InfrastrukturPenunjang
Membuka akses perhubungan ke
ibukota kabupaten Membuka Akses Pehubungan ke Distrik-distrik
Pembangunan infr. Perhubungan darat
Pembangunan Jaringan
Telekomunikasi
Pembangunan jaringan Air
bersih
Pembangunan Jaringan Listrik
Membuka Akses Pehubungan ke Distrik-distrik
Pembangunan Infr. Perhubungan
Udara
2015 2016 2017 2019
Arah Kebijakan
2018
• Penyelengg. tata pemerintahan yang baik;
• Peningkatan profesionalisme birokrasi;
• Penyediaan sarana-prasarana pendidikan;
• Pengembangan pusat-pusat ekonomi unggulan;
• Peningkatan aksesibilitas infrastruktur kesehatan
• Perbaikan pelayanan publik secara bertahap;
• Pemenuhan SPM Daerah
• Peningkatan pelayanan prima;
• Pemberdayaan perilaku hidup sehat;
• Peningkatan sarana-prasarana kesehatan;
• Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar
• Melanjutkan arah kebijakan tahun 2012
• Perwujudan lingk. sehat;
• Pemenuhan pendidikan yang terjangkau;
• Perbaikan layanan kesehatan;
• Peningkatan layanan pendidikan;
• Peningkatan ketahanan pangan;
• Pemberdayaan UMKM & Koperasi
• Melanjutkan arah kebijakan tahun 2013
• Penciptaan sistem distribusi dan pemasaran komoditas unggulan;
• Penguatan ketahanan sosial masyarakat.
• Melanjutkan arah kebijakan tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya
• Perwujudan masyarakat yang rukun dan damai;
• Melanjutkan arah kebijakan tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya
2015
2016
20172018
2019Pembangunan Infrastruktur
Jalan dan Sarana
Pemerintahan
Pengembangan Ekonomi
Kerakyatan
Peningkatan layanan di kecamatan
Optimalisasi peran penduduk asli
dalam pembangunan
Tema Pembangunan Tahunan(BERDASARKAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD
Pemenuhan Pelayanan
Dasar
CATATAN PENTING BAB VISTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKN
• Arah kebijakan belum dirumuskan sebagaiacuan perumusan prioritas dan sasaranpemb. tahunan dalam RKPD.
• Arah Kebijakan mengarahkan rumusanstrategi yg dipilih agar lebih terarah dalammencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima)tahun.
BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
• KEBIJAKAN UMUM dimaksudkan agar pilihanprogram prioritas di masing-masing strategi tepatdan inheren;
• PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH adalahkumpulan program prioritas yg berhubunganlangsung dgn pencapaian SASARAN yg di dalamnyatermasuk program calon kepala daerah terpilih;
• Untuk menghasilkan program prioritas yg inherendi tiap strategi maka kebijakan umum di buat padaempat perspektif: masyarakat/layanan, prosesinternal, kelembagaan, & keuangan.
PERBEDAAN ARAH KEBIJAKAN DAN KEBIJAKAN UMUM
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM
• Merupakan Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5(lima) tahun
• Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran
• Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya
• Kebijakan umum lebih spesifik menjurus ke program berdasarkan strategi yang dibuat.
• Membantu menghubungkan setiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional
• Merupakan fokus/tema pembangunan tahunan dalam RKPD
No SasaranStrategi dan
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja
(outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan
DaerahBidang Urusan
SKPD Penanggung JawabKondisi
AwalKondisi Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tabel T-III.C.90Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....
Tabel ….Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
(Modifikasi Tabel T-III.C.90)
NO
Sasaran Strategi
Kebijakan
Umum
Program
Pembangunan
Daerah
Indikator
Kinerja
Capaian Kinerja
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung
JawabKondisi
Awal
Kondisi
Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Contoh Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
No Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Pembangunan
Daerah
Indikator Capaian Kinerja Periodesasi Bidang
Urusan
SKPD
Penangg
ung
Jawab
Kondisi
Awal
(2010)
Kondisi
Akhir
(2014)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Terjaganya
pertumbuhan
ekonomi
Menciptakan
Iklim
Investasi
Kondusif
Yang
Mendorong
Realisasi
Investasi Dan
Produktivitas
Usaha
1. Penyederha
naan
prosedur
pelayanan
penanaman
modal dan
pemberian
insentif
penanaman
modal yang
lebih
menarik.
Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
Jumlah investor
berskala nasional
(PMDN/PMA)
2010-2014 Penanaman
Modal
Daerah
Kantor
Pelayana
n
Perizinan
Terpadu
1. Peningkatan
investasi
dan
transaksi di
sektor
perdaganga
n, jasa dan
industri.
a. Program
Peningkatan
Iklim Investasi
dan Realisasi
Investasi
Nilai
Realisasi PMDN dan
PMA
2012-2014 Penanaman
Modal
Daerah
Kantor
Pelayana
n
Perizinan
Terpadu
a. Program
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
Laju pertumbuhan
nilai perdagangan
dalam negeri
2010-2014 Perdagangan Dinas
Perindust
rian,
Perdagan
gan,
Koperasi
dan
UMKM
CATATAN PENTING BAB VIIKEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
• BAB ini mempunyai keterkaitan dengan Strategi dalam BAB VI Strategi danArah Kebijakan.
• Kebijakan Umum dan Program Pemb. Daerah disajikan dgn formatmodifikasi T-III.C.90 Kebijakan Umum dan Program Pemb. Daerah
• Indikator Kinerja (Outcome) dan Capaian Kinerja dlm Tabel Kebijakan Umumdan Program supaya memperhatikan Indikator dan Target Kinerjapencapaian SPM.
• Program dalam Tabel Kebijakan Umum dan Program Pemb. Daerahmerupakan daftar program untuk pencapaian Visi, Misi dan Program KepalaDaerah Terpilih.
BAB VIII. Indikasi Rencana Program PrioritasYang Disertai Kebutuhan Pendanaan
• Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusanpemerintah dengan SKPD terkait beserta programyg menjadi tanggung jawab SKPD.
• Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian targetindikator kinerja pada akhir periode perencanaanyg dibandingkan dgn pencapaian indikator kinerjapada awal periode perencanaan.
• Indikasi program prioritas harus menyebutkanpagu indikatifnya.
Kode
Bidang Urusan Pemerintahandan Program
Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD
(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPDPenang
gung Jawab
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp
1 Urusan Wajib
1 01 Kesehatan
1 01 01
Program Pelayanan Kesehatan Dasar (Program Permendagri 13)
Cakupan Kunjungan
Ibu Hamil K478,0 80% 4 M 85% 5,5M 90%
6M92% 7M 95% 2M 100
24,5MDinas
Kesehatan
1 01 02 Program.........
1 01 03 Dst .....
2 Urusan Pilihan
2 01 Pertanian
2 01 01 Program.........
2 01 03 Dst .....
2 02 Dst .......
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertaiKebutuhan Pendanaan Kabupaten/Kota.....*)
Keterangan : - Indikator Kinerja Program, prioritaskan indikator kinerja SPM- Target Capaian Kinerja Program , prioritaskan pencapaian SPM
PENERAPAN SPM DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD
Analisis isu-isu
strategisPerumusanTujuan dan
Sasaran
PerumusanPenjelasan
visi dan misi
Perumusan Strategi dan arah kebijakan
Indikasi rencana Program prioritas disertai kebutuhan
pendanaan
Kebijakan Umum dan Program
Pembangunan Daerah
PROGRAM OUTCOMESPM x
STANDAR Belanja
PAGU
DibahasanDengan
DPRD Utk Memperoleh Masukan &
Saran
KINERJA PELAYANAN SKPD
BERDASARKAN SPM
PERUMUSAN PERMASALAHAN LAYANAN SKPD
Analisis Gambaran
Pelayanan SKPD
TINGGISESUAI
RENDAH
STANDAR INTERNASIONAL/
NASIONAL/DAERAH LAINNYA
NO JENIS LAYANAN/INDIKATOR KINERJARENCANA PENCAPAIAN
TARGET TAHUN
1. KESEHATAN
a. Pelayanan Kesehatan Dasar
1 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 95% 2015
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80% 2015
3Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
90% 2015
4 Cakupan pelayanan nifas 90% 2015
5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80% 2015
6 Cakupan kunjungan bayi 90% 2010
7Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
100% 2010
8 Cakupan pelayanan anak balita 90% 2010
9Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin
100% 2010
10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% 2010
11 Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100% 2010
12 Cakupan peserta KB aktif 70% 2010
13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100% 2010
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 2015
CONTOH SPM BIDANG KESEHATAN
CATATAN PENTING BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
1. Indikator kinerja 1 (satu) Indikator untuk 1 program.
2. Target Kinerja Program supaya mengintegrasikan target kinerjapencapaian RPJMN dalam Buku III untuk setiap Provinsi, pencapaianSPM dan MDG’s.
3. Total pagu anggaran pada setiap program diiisi sesuai dgn hasilpenghitungan pada BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah ygDisertai Kebutuhan Pendanaan.
4. Program yg disajikan memuat program bersifat strategis utk mencapaivisi dan misi Kepala Daerah, serta program-program yg bersifatadministratif penyelenggaraan pem. daerah selama 5 (lima) tahun.
5. BAB VIII memuat semua program dan pendanaan 5 tahun, baik belanjalangsung dan tidak langsung, termasuk Bantuan Sosial, Bantuan KeKab/Kota dan Desa.
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondi
si
Kinerj
a
Awal
RPJM
D
(Tahu
n 0)
(2012)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penang
ung
Jawab
Tahun-1
(2013)
Tahun-2
(2014)
Tahun-3
(2015)
Tahun-4
(2016)Tahun-5 (2017)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
targetRp
(000)target
Rp
(000)target
Rp
(000)target
Rp
(000)target
Rp
(000)target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1 Urusan Wajib
1 1 1 Program Wajib
Belajar
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Persentase kinerja
pemerataan dan
perluasan
pendidikan Dasar
80,31
%
81,43
%
331.00
0.000
82,55
%
336.00
0.000
83,67
%
341.00
0.000
84,79
%
346.00
0.000
85,91
%
351.000
.000
85,91% 351.0
00.00
0
Disdikp
ora
2 Program
Pendidikan
Menengah
Persentase kinerja
pemerataan dan
perluasan
pendidikan
Menengah (SMA,
MA, SMK)
79.07
%
80,2 % 50.000.
000
81,35
%
60.000
.000
82,48
%
72.000
.000
83,62
%
86.500
.000
84,76
%
103.000
.000
84,76% 103.0
00.00
0
Disdikp
ora
3 Program
Pendidikan
Khusus dan
Pendidikan
Layanan Khusus
Prosentase kinerja
pelayanan PKPLK
69.89
%
70,33
%
10.000.
000
70,78
%
12.000
.000
71,22
%
16.500
.000
71,66
%
20.000
.000
72,11
%
24.000.
000
72,11% 24.00
0.000
Disdikp
ora
4 Program
Pendidikan Tinggi
Peningkatan
layanan fasilitasi
pendidikan tinggi
272.60
0
orang
273.00
0
4.200.0
00
274.00
0
4.700.
000
275.50
0
5.200.
000
277.00
0
5.750.
000
278.50
0
6.300.0
00
278.500
orang
6.300
.000
Disdikp
ora
Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
PEMBAHASAN KEBIJAKAN UMUM DAN INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DENGAN DPRD
(PASAL 61 PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010)
1. Kepala daerah mengajukan kebijakan umum dan program pemb. jangka menengahdaerah dan indikasi rencana program prioritas yg disertai kebutuhan pendanaan ygtercantum dalam rancangan awal RPJMD yg telah disempurnakan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 60, kepada DPRD untuk dibahas dan memperolehkesepakatan
2. Pengajuan kebijakan umum dan program pemb. jangka menengah daerah danindikasi rencana program prioritas yg disertai kebutuhan pendanaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak kepala daerah danwakil kepala daerah dilantik
3. Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pemb. jangkamenengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yg disertai kebutuhanpendanaan pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan kepala daerah
4. Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dituangkan dalam nota kesepakatan yg ditandatangani oleh kepala daerah danketua DPRD.
5. Kebijakan Umum dan Program Pemb. Jangka Menengah dan Indikasi RencanaProgram Prioritas yg Disertai Kebutuhan Pendanaan Dalam Rancangan Awal RPJMD,digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra SKPD.
1. Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD bertujuan utkmemberi gambaran ttg ukuran keberhasilan pencapaian visi danmisi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pem.daerah, khususnya dlm memenuhi kinerja pd aspek kesejahteraan,layanan, dan daya saing.
2. Indikator Kinerja Daerah ditunjukan dari akumulasi pencapaianindikator outcome program pemb. daerah setiap tahun atauindikator capaian yg bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisikinerja yg diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
3. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskandgn mengambil indikator dari program prioritas yg telah ditetapkan(outcomes) atau kompositnya (impact).
4. Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasilanalisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerjaprogram (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerjadaerah berkenaan.
BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
No.FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KondisiKinerja
pada awal periode RPJMD
2011
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
2016
Tahun2012
Tahun2013
Tahun 2014 Tahun 2015Tahun2016
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1.Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1 Pertumbuhan PDRB (%) 6,34% 6,41% 6,45% 6,49% 6,53% 6,57% 6,57%
1.3. PDRB ADH berlaku per kapita (Juta Rp.) 16,03 17,15 18,06 19,49 20,69 22,05 22,05
1.4. PDRB ADH konstan per kapita (Juta Rp.) 6,37 6,67 6,87 7,26 7,54 7,88 7,88
1.5. Angka Kemiskinan (%) 4,48 4,30 3,90 3,50 3,10 2,70 2,70
Kesejahteraan Sosial
1. Pendidikan
1.1. Angka melek huruf (%) 98,89 99 99 99,5 99,5 100 100
1.2. Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 6,99 7,99 8,99 9,99 10,99 12,00 12,00
2. Kesehatan
2.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi 993 995 996 997 997 998 998
2.2. Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,31 68,40 68,50 68,60 68,70 68,75 70,00
2.3. Persentase Balita Gizi Buruk (%) 0,73 0,50 0,35 0,20 0,15 0,10 0,10
3. Ketenagakerjaan
3.1 Persentase Penduduk yang Bekerja (%) 59% 62% 65% 68% 71% 74% 74%
Seni Budaya dan Olahraga
2.2 Jumlah gedung olahraga - - 10 11 12 14 14
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
CATATAN PENTING BAB IXPENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
1. Perumusan Indikator Kinerja Daerah dalam TabelPenetapan Indikator Kinerja Daerah sesuai dgn IndikatorKinerja Kunci sebagaimana Lampiran I Permendagri 54/2010
2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah merupakan akumulasidari pencapaian target kinerja program dalam BAB VIIIIndikasi Rencana Program Prioritas yg Disertai KebutuhanPendanaan.
3. Dimungkinkan penambahan Indikator Kinerja Daerah, bagidaerah khusus atau daerah istimewa sesuai dgn kebutuhan.
BAB X. Pedoman Transisi & Kaidah Pelaksanaan
Dalam bagian ini perlu dinyatakan bahwa RPJMD menjadi pedomanpenyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinanKepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pemilukada padaperiode berikutnya.
SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban utkmelaksanakan program-program dalam RPJMD dgn sebaik-baiknya;
SKPD berkewajiban utk menyusun rencana strategis yg memuat visi, misi,tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dgn tugas danfungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun RenjaSKPD setiap tahun;
SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dgn Renstra SKPD; Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda
berkewajiban utk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD kedalam Renstra SKPD.
Gub/Bupati/Walikota wajib mempublikasi RPJMD kepada Masyarakat.
THANK YOU