Post on 03-Mar-2019
SKRIPSI
NURISYA EGAWATJ
PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI MONTEVIDEO, 1933, TERHADAP PENGAKUAN ATAS NEGARA
PALESTINA : TINJAUAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM UN1VERSITAS AIRLANGGA S U R A B A Y A
1990
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI MONTEVIDEO, 1933,
TERHADAP PENGAKUAN ATAS NEGARA PALESTINA :
TINJAUAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK KEN CAP AI
GELAR SARJANA HUKUM
OLEH
NURISYA EGAWATI
038311831
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1990 •
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
iI1
DIUJI PADA TANGGAL k JANUARI 1990
PANITIA PENGUJI :
ANGGOTA
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
ABSTRAK PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI MONTEVIDEO, 1933, TERHADAP PENGAKUAN ATAS NEGARA PALESTINA : TINJAUAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
EGAWATI, NURISYA PEMBIMBING : EMAN, SH.MS INTERNATIONAL LAW KKB KK-2 INT 156/91 Ema p Copyrights @ 1991 by Airlangga University Library. Surabaya Palestina, Israel , dan Timur Tengah adalah merupakan masalah yang setiap hari menjadi bahan berita di seluruh dunia. Tampaknya, ini masalah rumit yang tidak akan pernah mendapatkan jalan keluar bagi penyelesaiannya. Adapun contoh- contoh yang mendukung pernyataan ini : perang Arab- Israel tahun 1967 dan 1973, perang snudara di. Libanon sejak 1975 hingga sekarang, terbunuhnya Presiden Mesir Anwar Sadat karena menandatangani perjanjian Camp David dengan Israel pembajakan dan terorisme di seluruh belahan dunia, pergolakan " Intifada" (uprising) bangsa Palestina di Tepi Barat Sungai Yordan (West of the Yordan River) dan Jalur Gaza (Gaza Strip) . Sebenarnya, apabila kita simak secara lebih teliti tentang permasalahan di Timur Tengah, berpangkal dari masalah Palestina. Semenjak tahun 1947, Perserikatan Bangsa-bangsa (selanjutnya disingkat PBB) telah banyak menyumbangkan tenaga, pemikiran, serta waktu untuk membahasnya. Keyword : Hukum Internasional
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
KUPERSEMBAHKAN UNTUK:
A y a h - Ib u dan A d lk - a d ik k u
Yang Tercinta
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
!•:A7A 1" NGAN'f'AR
Dengan mengucop oyukur kcpndn A l l ah s.v;. t . , yang
te l ah memberikan tau f tk dan iiiiviy ah-Nya, .Maya dapat me -
nye lesa iksn karya i lsniah berupa s k r i p s i i n i ., _ * ’ •
Sudah irenjadi kev/ajibnn bagi setisp mnhasiswa
Fakultas Hukum Univerni.tafJ M r l nngga untuk mombuat kar -
ya tu l i s ilmiah dalam bentuk skripsi in i , guna mencapai
gelar Sarjana Hukum.
Pada kosempatrin i n i , cay a menyampaikan r a sa t e r i -
ma kas ih y.^ng tak te rh ingga kepada :
1. Bapak Em an, S. H. ,M. S. selaku do .son p«snb.i mbing dan
penguji yang te lah bersed ia meluangkan waktu dan pi -
kiran untuk ir.embimbing saya hi.ngga s e le s a i penulisan
i n i ; . . _
2. Bapak Hermawan P .N o tod ip oo ro , S . H . , M , S . , Bapak I
V'ayan T i t i b Sulaksana, 3.H. ,M .S . , Bapak J.Hendy Te -
djonagoro, S .H . , s e r t a Bapak Harjono, S.H. ,MCL, se -
laku dosen pengu j i ;
3. Semua Bapak dan Ibu dosen Fnkultas Hukum Universitas
Airlangga yang telah memberj. bokal dan mconanamkan
ilmu kepada snya selama menempuh kuliah di Fakultas
Hukum Universitas Airlangga;
k . Bapak Aryanto V.'iryoafcmod jo dan s ta f United Nations
Information Centre (UNIC), Jakrta, corta Bapak Armis
Thaher, Diroktorat Perjnujian Internasional
i
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
Departcmnn T.uar Nofjcri, Jakarta, ynnr; telah monib.-'.ptu
say a dnlai?: poncarian bah-n skripsi i.ni;
5. Pekan mahaoituvn Fakultas Hukum Universitas Airlangga
khususnya rekan Koluarga ^ahar.Lr.wa Hukum Internanional
(KAKAHI), yang tolah T.eir.bcrikan caran-:;aran dalam mem -
perlancar penulinan skripsi in i .
Saya men.vadari, masih t.rdapat kekurr-ngan clan
kotidakce'r.purnaan dalarn okripsi in'., knren-mya sogala
saran dan k r i t ik yanr; ir.c.i.bancun akan ca.ya tcrima den can
bcuar h.-’.Li.
Akliirnya, cn. of'a Allah g.v/. t. r.enantiasa membe -
rikan rahmatnya kepada somua pi hak yn.ni* tolah memberikan
budi baiknya kopada Gaya. Amien.
Surabaya, Jlt - l “1990
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
DA FT A R I SI
Hal am anKATA r ’/NnAWr’A!?
DAi'TAK I.SI. ’
BAB I : PENDAUULUAM.................................................................... 1
1. Permasalahan, Latar Bolakang uan Sumusannya 1
2. Penjelasan Judul ................................................... 9
3* Alasan Pemil.than Judu l ....................................... 10
if. Tujuan Penuliaan................................................... 10
5 . Metodologi............................................................... 11
6. Pertariggungjawabnn Si ntcrnat.i.ka........................ 12
BAB II : MONTEVIDEO CONVENTION OK RIGHTS AND DUTIES OF
STATES, 1933 (MONTEVIDEO CONVENTION, 1 9 3 3 ) . . . . 14
1. Unsur-unGur Negara Bagi Syarat Berdirinya
Negara Ba ru ............................................................. 14
2. Tujuan dan Fungsi Negara .................................... 19
3* Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Negara ........ 21
BAB I I I : LSKBAGA PENGAKUAN DALAM HUKUK INTE'JNASIONAL . • • 29
1. Tujuan dan Fungsi Pengakuan terhadap Berd ir i -
nya Negara Baru ..................................................... 29
2. Teori -teori dan Cara Pengakuan terhadap Ber -
dirinya Negara Baru ............................................. 33
3. Pengakuan sebagai Syarat Yuridis Hubungan
Antar Negara ........................................................... 43
BAB IV : NEGARA PALESTINA SE3AGAI SUBYEK HUKUM INTERNA
SIGNAL............................................................................ 46
1 .
/
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
i
1. Unsur-unsur Negara sebagai Syarat Berdirinya
Negara Palestina Menurut Pasal 1 Konvensi
Montevideo, 1933 .................... ............................ ^6
2. Pengakuan terhadap Negara Palestina Menurut
Hukum Internasional • • • ........................................ 52
3« Tinjauan Yuridis terhadap Negara Palestina
sebagai Subyek Hukum Internasional.................. 53
BAB V ; PENUT1/P............................................... ........................... 55
1. Kesimpulan............................................................... 55
2. S a ra n ......................................................................... 5?
DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN: 1. Inter American Convention on Rights and Duties
of States, 1933
2. Piagam Nasional Palestina
3. Proclamation o f the Constitution o f the State
of Palestine Provisional Government
if. Resolusi MU PBB 181(11) 19V7
5. Resolusi DK PBB 242(1967)
6. Resolusi DK PBB 338(1973)
7. Peta "Plan o f Part it ion with Economic Union,
proposed by the Ad-Hoc Committee on the
Palestinian Question"
8. Peta "Terr i tor ies Occupied by I s rae l since
June 1967"
9. Sidang Pleno ke-82 MU tentang M asa lah Palestina
ii
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
10. K l ip ing Koran tentang Pengakuan Negara
terhadap Negara Pa lest ina
11. Balfour Declaration, 1917
1 2 - Renolurri PRB tnntnng "Tntif:idah"
iii
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
BAB I
PENDARULUAN
1". Permasalahan; Latnr BelakaiV1: dan Rumusnnnya
Palestina, I s r a e l , dan Timur Tengah adalah merupakan
masalah yang setiap hari menjadi bahan ber ita di seluruh
dunia. Tampaknya, in i masalah rumit yang tidak akan pernah
mendapatkan jalan keluar bagi penyelcsaiannya. Adapun contoh-
contoh yang mendukung pernyataan in i : perang Arab -Is rae l
tahun 1967 dan 1973, perang snudara di. Libanon nejak 1975
hingga sekarang, terbunuhnya Presiden Mesir Anwar Sadat karena
menandatangani perjanjian Camp David dengan I s r a e l , perabajakan
dan terorisme di seluruh belahan dunia, pergolakan " In t i fada "
(upr is ing ) bangsa Palestina di Tepi Barat Sungai Yordan
(West o f the Yordan River) dan Jalur Gaza (Gaza S t r ip ) .
Sebenarnya, apabila k ita simak secara lebih t e l i t i
tentang permasalahan di Timur Tengah, berpangkal dari masalah
Palestina. Semerijak tahun 1947, Perserikatan Bangsa-bangsa
(selanjutnya disingkat PBB) telah banyak menyumbangkan tenaga,
pemikiran, serta waktu untuk rnembahasnya. Namun kemacetan
sela lu timbul yang disebabkan adanya hak veto berkenaan
dengan re so lu s i - reso lus i mengenai Palestina, terutama dari
pihak Amerika Sferikat dan Inggris . Ada baiknya kita simak
pernyataan berikut:
" . . . . t h a t Palestine has been on the Agenda o f every one of i t s organ at one time or another since 1947 .
- 1 - '
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
2
The United Nation a han no power to itnpor.o :.i solution and therefore cannot be wholly responsible for f a i l in g to solve the prob lem .. . . "
Masai ah Palestina in i adalah dasnr sengketa Arab-
Is rae l , yang kedua-duanya-merasa bcrhak atas wilayah itu
serta berusaha rnenjadikan v/ilayah tersebut sebagai kedaulatan2
nya untuk didirikan negara di atasnya.
Berdasarkan sejarah, ponduduk yang pertama diketahui
mendiami wilayah Palestina ada lah suku bangsa '.'Canaanites"
semenjak 3000 tahun Sebelum Masehi. Mereka memberi nama
wilayah itu "The Land of Canaan" atau "The Country of the
Canaanites". '.Vi 1 ayah in i mengalami dua penyerbuan, yaitu
oleh bangsa Is rae l d a r i arah timur, dan oloh bangsa F i l i s t in
(Pa lestina ) dari arah tenggara. Namun, tidak lama kemudian #
bangsa Is rae l pindah ke Mesir, memang, bangsa I r a e l termasuk
suku bangsa yang nomaden pada saat itu . Sedangkan bangsa
Palestina menetap di wilayah Canaan dan beras imilasi dengan
penduduk a s l i . ^
Mulai 587 Sebelum Masehi hingga 1917 Sesudah Masehi,
Eagleton, Clyde, dan Swift, Pichard N, Annual Review of United Nations A f f a i r s 1955-1956. New York Univers ity 's Press, Washington Square, New York, 1956, h. 35*
2Kirdi, Dipoyudo, "Masalah Pa lestina" , Ana l lsa . No.4,
Tahun I , CSIS, Januari 1979, h. 48.
at tan, Henry, Pal er.tino and International Lav/. The Legal Aspects o f the Arab - Ic rae l i Conflict, Longman, London and New York, h.53 ( selanjutnya disingkat Henry Cattan I ) .
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
1
wilayah tersebut telah banyak men calami pcndudukan oleh
suku-suku bangsa la in s epe r t i , Assyria , Yunani, Romawi,
maupun Turki. Di antara mereka banyak yang rnongadakan
as im i las i dengan penduduk a s l i , termasuk dengan bangsa
P a lest ina . Dengan demikian, orang-orang P a le s t in a yang k i t a
l i h a t sekarang adalah keturunan penduduk a s l i Canaan, keturun -
an orang-orang' F i l i s t i n , maupun keturunan suku bangsa la in
yang pernah menduduki v/ilayaii i tu . Bahkan, keturunan orang-
orang F i l i s t i n dari h a s i l a s im i las i dengan penduduk-asli
i tu , memberikan nama wilayah Canaan menjadi "F a la s t in " (
Pa le s t ina )
Sekitar 1000 Sebelum Maschi, orang-orang I s r a e l
kembali ke Pa le s t ina dan menflirikan kerajaan Yahudi di bawah
pimpinan Raja David. Kemudian, tahun 721 Sebelum Masehi
Assyria menyerbu serta menghancurkan kerajaan i t u , dan
semenjak i tu kerajaan Yahudi punah. Jad i, pendudukan Pa le s -
t ina oleh orang-orang I s r a e l hanya merupakan satu episode
dalam sejarah Timur Tengah. Secara "a con tra r io " dikatakan
oleh Henry Cattan:^ "The P h i l i s t in e were to play an important
r o le in the h is to ry o f Pa le s t in e , amongst other things,
they gave the i r name".
^Cattan, Henry, P a le s t in e , the Arabs and I s r a e l . The Search for Just ice , Longman, London, 1970, h.5 (se lan ju tn ya disingkat Henry Cattan I I ) .
5^Henry Cattan I , o p . c l t . . h. 6.
3ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
b
Pada bu lan Agustus 1897 dilangsungkan kongres Zionis
yang pertama di v>aalo ili bawaii pLcip.Lr*-rui Hr. Theodore Ilerzl.
Dalam kongres in i dibahas mongenai tujuan zioniame, yaitu
membentuk negara Is rae l di Palestina. Dikatakan oleh Herzl:^
" . . . . t h e goal o f Zionism '.vac to "create for the Jev/ish people
a home in Palestine secured by Public Law."
Asp ira s i Zionistne yang tercctus dalam kongres tersebut
mendapatkan dukungan dari pemerintaii Inggris melalui "Balfour
Declaration" pada tahun 1917* Di dalam deklarasi i tu , peme -
rintah Inggris :t;emberikan dorongan sepenuhnya bagi terbentuk -
nya negara Is rae l dengan tetap menghormati hak-hak yang adan
pada bangsa Palestina. (Untuk lebih jelannya l ih a t lampir -
an "Balfour Declaration").
Untuk mev/ujudkan iu l "Balfour Declaration" (se lan ju t -
nya disebut Deklarasi Ba lfour ) , sckaligus untuk melindungi
hak untuk menentukan nasib sendiiji ( r igh t o f a clf-determina -
t ion ) , memberikan kemerdekaan bagi bangsa Palestina, dan
sebagai penerapan dari-Pacal 22 "Covenant o f the League o f
Nations" (Piagam Liga Bangsa-bangsa), maka pada tahun 1922p
Palestina berada di bawah mandat Inggris .
United Nations, The Origin and Evolution o f the Pales - tine Problem, part I: 1917-19/f7, Mew York, 1978, h. 10 (se - lanjutnya disingkat United Nations I ) .
^I b i d , h. 9•OHenry Cnttan I I , op. c l t . . h. 18.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
5
Namun, pada kenyataannya, hak-hak s i p i l maupun ke -
agamaan serta kemerdekaan bangsa Palestina i tu tidak pernah
terwujud sampai tahun 19^7 > bahkan menimbulkan konflik sema -
kin tinggi antara Is rae l dan Palestina yang terus berlangsung
selama sembilan dekade terakhir. Oleh sebab itu , pada tanggal
2 Apri l 19*4-7 » Inggris meminta agar Maje lis Umum PBB mengada -
kan pertemuan untuk membahas masalah Palestina. Sejak saatg
itu masalah Palestina menjadi tanggung jawab PBB.
Bangsa Palestina telah membuat sejarah baru yaitu mem -
proklamasikan lahirnya negara Palestina dengan ibukotanya
Yerusalem, pada tanggal 15 Nopember 1988 dalam sidang "Pa -
lest in ian National Council" (selanjutnya disingkat PNC) di
A l j i r , A l ja za i r . Dalam sidang in i pula, bangsa Pa lestina yang
diwakili oleh "Palestinian Liberation Organization" (se lan ju t -
nya disingkat PLO), menerima Resolusi Dewan Keamanan PBB
(selanjutnya disebut Resolusi DK PBB) Nomor 2Z+2( 1967) dan
Nomor 338(1975) yang secnra im plis it "mengakui keberadaan
negara I s r a e l " , serta menentang teorisme di seluruh dunia. 10
Dari peristiwa itu dapat d ita r ik adanya dua perbuatan
hukum, pertama: proklamasi berdirinya negara Palestina sebagai
negara baru menjadi subyek Hukum Internasional baru; kedua:
pengakuan terhadap keberadaan negara I s rae l melalui penerima -
Kirdi Dipoyudo, T oc .c i t .
"Arafat Proklamasikan Negara Pa lest ina" , Jawa Pos»16 November 1988, h .VII .
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
6
an Resolusi DK PBB Nomor 242(1967) dan Resolusi DK PBB Nomor
338(1973) oleh Palestina.
Resolusi DK PBB Nomor 338(1973) i tu sesungguhnya
menegaskan kembali ResolusiDK PBB Nomor 2^2(1967) yang telah
lama diabaikan oleh I s rae l . Resolusi tersebut memerintahkan
penarikan mundur Is rae l dari wilayah-wilayah yang didudukinya
dalam perang tahun 19 6 7 , serta memerintahkannya untuk kembali
kepada posisi. semula sebagai negara Is rae l pada 14 Mei 1948.
Permasalahan yang timbul a d a la h wilayah mana saja dari se -
luruh wilayah yang diduduki itu harus dikosongkan oleh I s r ae l .
Menyusul kemudian perbuatan hukum lainnya, yaitu di -
angkatnya Yasser Arafat sebagai Presiden Negara Palestina
pada tanggal 2 April 1989 oleh Dewan Pusat PLO.1 Perbuatan
hukum in i merupakan suatu pengesahan dan tindak lan jut atas
berdirinya negara Palestina, sehingga negara Palestina sebagai
subyek Hukum Internasional memiliki seorang kepala negara
dan sekaligus memiliki suatu pemerintahan.
Setelah proklamasi berdirinya negara Palestina terse -
but, hungga kini sudah leb ih dari 100 negara yang memberikan
pengakuannya terhadap berdirinya negara Palestina sebagai
subyek Hukum Internasional yang baru. Bahkan, pemerintah
Republik Indonesia telah resmi membuka perwakilan diplomatik
"^ "Yasser Arafat Diangkat Jadi Presiden P a le s t in a " , Jawa Pos. 3 A pr i l 1989, h .I .
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
7
12dengan Palestina pada 19 Oktober 19^9 .yang la lu .
Dengan adanya pengakuan maka menurut Huku;i; Internasio -
nal timbul hak dan kewajiban antara negara yang mengakui
dengan negara yang diakui, selain itu merupaUan pemyataan
untuk menorima negara yang diakui sebagai anggota inasyarakat
internasional, khucusnya oleh negara .yang memberikan pengaku -
an.
Ada beberapa negara yang monolak rriemberikan pengakuan
atas berdirinya negara Palestina karena alasan-alasan baik
yang be rs i fa t p o l i t i s maupun yurid is . Alasan yuridis dike -
mukakan karena negara Palestina belum menguasai suatu wilayah
yang diklaimnya sebagai wilayah negaranya, yaitu Tepi Barat
Sungai Yordan dan Jalur Gaza.
Dengan adanya pengangkatan Yasser Arafat sebagai .
Presiden negara Palestina maka negara i tu telah mempunyai
pemerintahan, meskipun pemerintahan itu masih berstatus
dalam pengasingan (Government in e x i l e ) . Berart i , secara
yuridis , negara Palestina telah memiliki peiieri.ntahan yang
sah mewakili kepentingan bangsa Palestina. <Tadi, hanya satu
syarat l a g i yang belum dipenuhi, .yaitu menguasai atau men -
jalankan yurisdiksi t e r i t o r ia l atas wilayah yang diklaimnya
sebagai wilayah Palestina, sebab wilayah tersebut masih •
diduduki oleh Is rae l semenjak 1967 hingga sekarang.
"Jan.li Aral'at T e r c a l i s a s i ", Surabava Post . 19 Oktober 1909, h. 1 .
12
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
8
Kasalnh kodaulatan wilayah ( yuriodikni t c r i t o r i a l )
dan lembaga pengakuan terhadap bcrdirinya suatu negara baru
sebagai subyek Hukum Internasional, mcrr.ang morupakan per -
masalahan .yang su l i t di dalam Hukum Internasional. Lembaga
pengakuan dalam Hukum Intornasional berkaitan orat dengan
empat unsur sebagai syarat berdir.lnya negara yang ada di
dalam Pasal 1 "Montevideo Convention on Pightn and Duties
of States, 1933" ( col! an jutnya disebut Konvensi Montevideo,
1933). .
^enurut Konvensi i-ontovidoo, 1933 tentang hak-hak
dan kewajiban-kev/ajiban negara, berd:i..riiiya suatu negara
baru sebagai subyek Hukum Internasional itu harus '
(g a r is bawah oleh saya) memenuhi koornpat unsur sebagai
syarat yang ada di dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933.
(Untuk leb ih jelasnya diterangkan dalam bab I I ) .
Sedangkan dalam Pasal 3 Konvensi Montevideo, 1933
discbutkan bahwa eksistensi po l i t ik suatu negara itu tidak
tcrgantung oleh pengakuan. Bahkan, sebelum adanya pengakuan,
negara itu memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur negaranya.
Pelaksanaan hak-hak itu dibatasi oleh kedaulatan negara-negara
la in menurut Hukum Internasional.
BerdatJarkan uraian tersebut d.L ataB maUa i^aya akan
menggunakannya sebagai l a t a r belakang dalam pembahasan
skripsi in i . Dari uraian in i pula, saya merumuskan beberapa
permasalahan yang relevan sebagai berikut:
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
9.
a. Kapankah suatu negara dapat diakui secara sah menurut
Kukura Internasional?
b. Bagaimanakah kedudukan pengakuan negara terhadap be rd ir i -
nya suatu negara baru?
c. Bagaimanakah eksistensi negara Palestina j ika dihubungkan
dengan pengakuan yang telah diberikan oleh negara-negara
la in? .
2. Pen.jelasan Judul
Judul skripsi in i adalah Penerapan Pasal 1 Konvensi
Montevideo. 1933. Terhadap Pangakuan Atas Negara Pa lestina :
Tin.iauan Menurut Hukum Internasional. Untuk leb ih jelasnya
saya akan memilahkan dan menguraikannyai^
•’Penerapan” ad a lah suatu ak t i f i t a s atau l an gk ah untuk
menggunakan sesuatu hal terhadap suatu kasus yang nyata.
"Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933" merupakan salah
satu pasal dalam konvensi tersebut yang memuat syarat-syarat
sebuah negara sebagai Subyek Hukum Internasional. Konvensi
Montevideo ini adalah salah satu sumber Hukum Internasional
yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban nega -
ra.
Yyr,,PengalcuanH adalah suatu perbuatan hukum di dalam
Hukum Internasional yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban
antara negara yang diakui dengan negara yang mengakui, se lain
i tu merupakan pemyataan untuk menerima negara yang diakui
sebagai anggota masyarakat internasional, khususnya oleh
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
10
negara yang memberikan pengakuan.
"Berdirinya Negara Palestina Dit.Lnjau Kenurut Hukurn
Internasional" , maksudnya adalah obyok pembahacan dalam
skripsi in i yaitu berdirinya negara Palestina sebagai subyek
Hukum Internasional yang ditin jau dari sudut pandang yang
be rs i fa t yurid is , menurut Hukum Internasional.
, /3. Alasan Pemilihan Judul
Dari .judul skr ip s i ini., sa.y.-i bcrrnnkfjud memberikan
pendapat secara yuridis terhadap proklamasi berdirinya negara
Palestina. Dengan adanya pengakuan terhadap berdirinya negara
Palestina, apakah Palestina sudah dapat disebut sebagai subyek
Hukum Internasional baru yang sekaligus sebagai anggota
masyarakat internasional. Mengingat, salah satu unsur negara
yang ada di dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933 tentang. »
hak-hak dan kewajiban-kewajibun negara, yaitu mengenai ke -
daulatan wilayah yang diklaimnya sebagai wilayah negaranya,
sampai sekarang masih diduduki oleh Is rae l sejak 1967.
Di samping itu , saya juga bermaksud untuk membahas
mengenai teori dan praktek tentang pengakuan dalam Hukum
Internasional, serta membahas mengenai si fat dari unsur-
unsur negara dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933 tersebut.
Apakah Konvensi in i berlaku mutlak ataukah dapat disimpangi.
Tu.juan Penulisan
Ada dua tujuan yang ingin saya capai, pertama: skrips i
in i saya buat untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
11
yang diwajibkan gun a momperoloh g'-'lnr .Tarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Univors itas A ir langga. Kedua: Gaya ingin
memberikan arguroentasi untuk uioncngahi portontangan pendapat
tentang sah atau tidaknya proklamasi bordir.; nya negara Pa le s -
t ina sebagai subyek Hukum Internas iona l .
Hetodologi _
a. Pendekatan Masalah
Sesuai dengan judul yang saya ajukan serta materi
yang dibahas, naka peninj:\Uan porsr.nnalnhan yang timbul
adalah melalui pendekatan yu r id is berdasarkan pada metode •
dedukti f.
b. Humber Data
Data-data diperoleh dari buku, inajalali, curat kabar,
serta bahan bacaan la innya baik milik p r ibad i maupun diperoleh
dari survey kepustakaan, baik di Surabaya maupun di Jakarta,
yang kesemuanya i tu dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya,
serta peraturan-peraturan Hukum Internas iona l yang ada kaitan -
nya dengan permasalahan. .
c. Prosedur Penflumpulan dan Penrcolahan Data
Data diperoleh melal-ui dua cara, pertama: melalui
studi kepustakaan dengan ja lan membaca buku-buku, majalah-
inajalah, surat kabar, a r t ik e l , maupun bahan bacaan la in .
Kedua: melakukan survey kepustakaan di Jakarta maupun Per -
pustakaan Un ivers i tas A ir langga . Dar.i. data yang diperoleh
i tu selanjutnya disusun unt.uk d ian a l i s a serta d isa j ikan ke
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
1
dalam penulisan sk r ip s i i n i . Data-data i tu dihubungkan dengan
permasalahan yang menjadi obyek sk r ip s i .
d. Ana lisa Data
Data yang be rhas i l dikumpulkan, d ik a j i kembali melalui
t e o r i - t e o r i hukum yang ada, sehingga berdasarkan tin jauan
y u r id is akan diperoleh penyelesaian terhadap masalah yang
menjadi pembahasan dalam sk r ip s i i n i .
\Jt>. P e r t an g gun ft j a wab an S i s t em a t ik a .
I s i penulisan sk r ip s i in i t e r d i r i dar i lima bab, yang
terbag i dalam:«
Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, karena dalam
bab i n i diuraikan mengenai permasalahan pokok serta pembahasan •
nya, maksudnya adalah meinbori gamboran tentang pongertian-
pengertian yang berkaitan dengan permasalahan, demikian pula
dengan d e f in i s i yang ada, sehingga dengan cara i n i s e la in
memudahkan juga memperlancar ana l isa dan pembahasan masalah
yang diajukan.
Dalam bab kedua, diuraikan komponen permasalahan yaitu* Juraian ana l isa terhadap "Montevideo Convention on Rights and
Duties o f States , 1933"> terutama mengenai Pasal 1 konvensi
in i yang berkaitan erat dengan konsep sebuah negara, berkena -
an dengan unsur-unsur yang menjadi syarat bagi be rd ir inya
negara sebagai subyek Hukum In te rnas iona l , juga tentang
tujuan maupun fungsi negara, serta hak-hak dan kewajiban -
kewajibannya^gebagai subyek liukurti In ternas iona l dalam rangka
12ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
mengadakan hubungan in te rnas iona l .
Dalam bab ket iga , adalah mengenai lembaga pengakuan
dalam hukum int^ernacional secara umum, yang mengkaitkan*
tentang poranan pengakuan i.tu dala:r: teo r i dan praktek ber -
dasarkan tujunn dan fungsinya terhadap bordir.inya negara
baru, se r ta pengakuan sebagai syarat y u r id is dalam hubungan
in te rnas iona l .
Bab selanjutnya yaitu bab keempat, mengkaji mengenai
kasus dan pembahasannya tentang negara P a le s t in a sebagai
subyek Hukum In ternas iona l , serta bagatmana efek pengakuan
yang diberikan oleh negara-negara terhadap negara P a le s t in a .
Sebagaimana di dal«am semua p^nulisan i lmiah, kesimpul
an dan saran juga diperlukan, in i diletakkan pada bab yang
terakhir yaitu bab kelima. Kesimpulan dapat d i t a r ik atau
diambil setelah mengkaji yerta membahas seluruh masalah,
dan kemudian darinya dapat dikemukakan saran-saran yang di -
harapkan dapat dianggap atau di jadikan sebagai masukan untuk
memberikan sed ik it sumbangan dalam rangka mengatasi se rta
memecahikan masalah berd ir inya negara P a le s t in a , dan k on f l ik
di Timur Tengah sebagai akibat penjajahan I s r a e l di Tepi
Barat Sungai Yordan dan Ja lu r Gaza.
' 13ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
LEMBAGA PENGAKUAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL
1. Tu.iuan dan Fungsi Pengakuan terhadap Berdirin.va Negara
Bfl.ru
Dari berbagai de f in is i tentang pengakuan yang diajukan
oleh para ahli Hukum Internasional mempunyai pengertian yaitu,
tindakan pemerintah suatu negara untuk memberikan pernyataan,
baik secara tegas maupun secara diam-diam, tentang adanya
kesatuan yang baru lah i r sebagai negara baru. Saya leb ih setu -
ju pendapat dari Jessup: "Recognition o f a state i s the act
by which another states acknowledges that the p o l i t i c a l entity
recognized possesed the attr ibutes of statehood. ( g a r i s
bawah oleh saya karena berkaitan dengan konsep negara di dalam
Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1935).
Menurut "Inst itue of International Law, Brusnel,1936",
sebagaimana yang dikutip oleh Starke,' pengakuan didefin isikan35sebagai berikut:
" . . . t h e free act by which one or more States acknowledge the existence on a defin ite te r r i to ry o f a human society p o l i t i c a l ly organised, independent o f any other-ex ist ing State, and capable o f observing the ob l igat ions o f Inter - national Law, and by which they menifest therefore their intention to consider i t a member o f the international community."
BAB III
3ZiJessup, Ph i l ip C, A Modern Lav/ o f Nations, on Introduc -
tion, Macmillan, New York, 1956, h .43.35Starke, op.cit.» h.127
29
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
30
Dalam Hukum Internasional, pengakuan terhadap adanya
negara baru itu melibatkan konsep nogara yang terdapat di
dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo,1933, dalam a r t i , suatu
negara mempunyai eksistensi sebagai negara menurut Hukum
Internasional j ika negara itu telah memenuhi keempat unsurft
atau k r i t e r ia sebagai syarat yang ditentukan di dalam Pasal
1 Konvensi Montevideo, 1933» yaitu (a ) a permanent population;
(b ) a defined te rr itory ; (c ) government; and (d ) capacity to36enter into re lations with the other States. Dari seluruh
k r i t e r ia i tu maka k r i te r ia yang (d ) mempunyai kaitan yang
erat dengan lembaga pengakuan dalam Hukum Internasional.
Sedangkan dalam Pasal 3 Konvensi Montevideo, 1933 37disebutkan:
"The p o l i t i c a l existence o f the State i s independent of recocnition by the other State. Even before recognition the State has the right to defend i t s in teg r i ty and independence, to provide for i t s conservation and prosperity, and consequently to organise i t s e l f as i t sees f i t , to le g i s la te upon i t s in terest , administer i t s .■ service, and to define the jur isd ict ion and competence o f i t s courts.The exercise of these r ights has not other limitation than the exercise of the r ights of other States according to International Law."
Pasal 3 tersebut, secara eksp l is i t , memberikan kelong -
garan bagi berdirinya negara baru tanpa harus terikat oleh
adanya pengakuan dari negara-negara la in . In i be ra r t i , menurut
Konvensi Montevideo, 1933> pengakuan itu sifatnya dek la ra t i f ,
hanya suatu pemyataan dari negara-negara la in bahwa &da
-^smanczyk, loc. c i t .
37Ibid.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
31
kesatuan yang baru lah ir sebagai negara.
Eksistensi kesatuan yang baru lah i r (negara baru ),
acapkali menimbulkan polemik dalam hal pengakuan. Mengingat,
pada dasarnya, pemberian pengakuan itu melulu permasalahan
intern negara. Pengakuan mernpunyai c i r i yang subyektif dan
internal yang melibatkan kepentingan negara, dan di dalam
Hukum Internasional tidak ada suatu lembaga yang dapat me -
nentukan sah atau tidaknya negara yang baru lah i r itu sebagai
subyek Hukum Internasional. Sejalan dengan i tu , pengakuan
suatu negara i tu , dalam praktek, kadangkala ekivalen dengan
maksud negara yang mengakui untuk membuka hubungan dengan
negara yang diakuinya, tanpa peduli apakah negara yang baru
lah i r i tu telah mendapat pengakuan dari negara la in atau
belum, atau apakah sudah sempurna memenuhi seluruh k r i t e r ia
konsep sebuah negara yang terdapat dalam Pasal 1 Konvensi
Montevideo, 1933 itu sekaligus (praktek yang terakhir in i
contohnya diberikan pada bab I I I sub 3» yaitu pengakuan
atas negara Pa lest ina ) , dan setiap negara berhak.untuk me -
mutuskannya. Untuk dapat memahami bahwa pengakuan i tu merupa -
kan masalah subyektif dan internal yang melibatkan kepentingan
negara, maka saya kemukakan beberapa pendapat sarjana ter -
kemuka Hukum Internasional:
" The other States must answer, each for i t s e l f ( g a r i s bawah oleh saya), the question o f whether a new entity has come into being, but only -*wi order to enter into re lat ions with the new u n i t . " ^
7ft-^Glahn, op. c i t . . h .2 9 .
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
3 2
" . . . i t i s one which evecy other state must answer for i t s e l f as best i t can."'^"The action of States in affording or witholdingrecognition i s as yet uncontrolled by any r ig id rulesof International Law; on the contrary recognition i s treated, for the most part, as a matter o f v i t a l pci^cythat each state i s entitled to decide for i t s e l f . " ^
Tidak ada kewajiban-kewajiban yang mengharuskan negara-
negara untuk memberikan ataupun menolak pengakuan terhadap
eksistensi negara baru, dan di dalam Hukum Internasional
tidak ada suatu lembaga yang meletakkan kewajiban-kewajiban
itu . Sebagai akibatnya, pengakuan itu adalah masalah kebijak -
sanaan dalam negeri masing-masing negara, apakah akan memberi
atau menolak pengakuan.
Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesan yang kuat,
tujuan maupun fungsi pengakuan terhadap ber id ir inya negara
baru itu terkandung maksud bahwa negara yang mengakui eksis -
tensi suatu negara baru itu berkein^inan untuk mengadakan
hubungan dengannya, walaupun tidak se la lu demikian dalam
prakteknya. "Even recognition i s not determinant o f diplomatic
re lat ions, and absence o f diplomatic re lat ions i s not in i t -
s e l f non-recognition o f the s t a t e . A k i b a t selanjutnya
dari pengakuan ini memberi efek yuridis yaitu, negara yang
diakui itu mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan negara
39 Br ier ly , o p . c i t . . h.137.kO ■Starke, o p . c i t . , h.92.
Brownlie, 6p . c i t . , h.86.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
33
yang mengakuinya, mempunyai hak-hak dan kewnjiban-kewajiban t
sebagai negara menurut Hukum Internasional, serta mempunyai '
kewonangan yang penuh untuk memberl.ikukan yurisd iksi ter ito -
rialnya.
Menurut Konvensi Montevideo, 1933, eksistensi suatu
negara itu harus memenuhi keempat k r i t e r ia dalam Pasal 1 itu .
Namun demikian, apabila dikaitkan dengan Pasal 3 nya maka
pengakuan itu sifatnya dek la ra t i f , dalam a r t i , asalkan ke -
empat unsur dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933 i tu ter -
penuhi maka dia sudah dianggap sebagai subyek Hukum Inter -
nasional.
2. Teori -teor i dan Cara-cara Pengakuan terhadap Berdirinya
Negara Baru
Dalam kepustakaan, lazim dikenal adanya t iga macam
teori tentang pengakuan negara. Teori i tu adalah teori
konst itu t i f (const itutive theory), teori dek la ra t i f (declaratory
theory), dan teori gabungan (composite theory). Ketiga teori
tentang pengakuan in i mendasarkan kepada konsep negara yang
ada dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933*
Menurut teori konst itut i f , pengakuan itu memberikan
akibat mendirikan negara, dalam a r t i , hanya dengan pengakuan
maka suatu negara itu dapat disebut sebagai subyek hukum
Internasional. Jelas, teori in i mempunyai si fat murni hukum.
Salah seorang sarjana yang mndukung teori in i adalah Oppenheim:
" A state i s , and becomes, an International Person through
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
34
recognition only and exc lus ive ly ." ' Hanya melalui pengakuan,
suatu kesatuan yang baru lah i r sebagai negara itu dapat di -
sebut sebagai subyek hukum Internasional. <Tadi, yang menontu -
kan suatu negara itu subyek Hukum Internasional adalah adanya
pengakaun dari negara la in . Namun bagaimanakah eksistensi
negara itu di mata negara yang belum atau tidak mengakuinya?
Ada kelemahan yang melekat di dalam teori konst itu t i f ,
terutama mengenai status negara yang boru lah ir itu di mata
negara yang tidak mengakuinya. Seperti dikatakan oleh B r i e r ly :*4'3
" But there are serious d i f f i c u l t i e s in this view, the status of the state recognized by state A but not recognized by state B, and therefore apparently both an ' international person' and not an ' in ternational person' at the same time."
Pada saat yang sama, kesatuan yang baru l ah i r sebagai
negara baru itu memiliki dua status, yaitu sebagai subyek
Hukum Internasional di mata negara yang mengakuinya sekaligus
bukan subyek Hukum Internasional dari sudut pandang negara
yang tidak mengakuinya. Dua status in i adalah hal yang tidak
wajar di dalam Hukum Internasional, juga mengingat, dalam
Hukum Internasional tidak ada suatu lembaga yang berada di
atas kedaulatan negara-negara (centra lized inst itut ion in
the system of statehood) yang dapat menentukan status suatu
negara yang baru lah i r i tu sebagai subyek hukum Internasional,
^ Oppenheim-Lauterpacht, International Law. A Treatise seven ed . , Longmans, London, h.125.
^ B r i e r l y , op. c i t . , h.138.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
35
melainkan status itu digantungkan pada suatu kondisi yaitu
yaitu kebijakan negara-negarn yang f.;udi untuk mengakuinya.
Menurut Brownlie, kelemahan toori Konstitutif itu
dikatakannya sebagai doktrin yang banyak menimbulkan kesu - .
l i t a n , di antaranya yaitu, berapa banyak negara yang harus
mengakui untuk menentukan eksistensi hak-hak hukum negara
yang beri lah i r itu? ; dan apakah eksistensinya hanya diten -
tukan oleh negara yang mengakuinya saja? Jelas, di s in i ,
baik Brownlie maupun Br ie r ly adalah pendukung teori d e k la r a t i f . ^
Teori kedua ad a lah teori dek larat i f . Menurut teori
in i , eksistensi negara yang baru lah i r sebagai subyek Hukum
Internasional itu tidak digantungkan pada adanya pengakuan
yang diberikan oleh negara la in . Pengakuan di s in i mempunyai
s i f a t hanya menyatakan (to declare) tentang adanya fakta
atas kesatuan yang baru lah i r sebagai negara baru.
Teori dek la rat i f in i didukung ol'eh Konvensi Montevideo,
1933 (Pasal 3)« Asalkan suatu negara baru itu telah memenuhi
k r i t e r ia yang ditentukan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo,
1933» sesungguhnya la telah dianggap sebagai subyek Hukum
Internasional. Namun, bagaimana penerapan Pasal 1 Konvensi
Montevideo, 1933 itu dalam prakteknya, artinya, apakah belum
lengkapnya k r i t e r ia dalam Pasal 1 itu tidak mengurangi eksis -
tensi negara i tu sebagai subyek Hukum Internasional. Demikian
Brownlie, op. c i t . . h.8h.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
36
pula di dalam praktek, tidak ada suatu keharusan bagi negara
bahwa di dalam memberi atau menolak pengakuan itu harus
menggantungkan pada k r i te r ia yang ada dalam Pasal 1 Konvensi
Montevideo, 1933* Jadi, menurut Konvensi Montevideo, 1933,
in t i pengakuan itu adalah adanya pemyataan negara untuk
mengakui eksistensi suatu negara baru.
Dengan demikian, baik Konvensi Montevideo, 1933
maupun " Inst itute o f International Law, 1936, Brussel, sa:na-
sama mendukung teori dek larat i f . Pengakuan bukan unsur
penentu bagi berdirinya negara baru, melainkan digantungkan
pada kemauan masing-masing negara ( j a d i perbuatan bebas).
Di dalam Piagam PBB juga te rs i ra t bahwa pengakuan
itu be rs i fa t dek larat i f , hal itu dikandung dalam Pasal h
juncto Pasal 2 ayat 7 Piagam PBB. Piagam PBB tidak meletak -
kan ketentuan bagi negara untuk mengakui suatu negara baru,
demikian pula, walaupun pengakuan itu tidak diberikan maks
tidak menghalangi negara baru itu untuk berkiprah sebagai
subyek Hukum Internasional. Ada dan tidak adanya pengakuan
oleh suatu negara, tidak mempengaruhi eksistensi negara
baru itu sebagai subyek Hukum Internasional. Jadi, pada
dasarnya, di s ini pengakuan i tu be ra r t i hanya pemyataan
formal akan suatu fakta yaitu eksistensi negara baru. Di -
katakan oleh B r ie r ly r^The primary function of recognition
i s to acknowledge as a fact something has hitherto been
^B rie r ly , on. c it . . h.139.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
37
uncertain, nemely the .independence o f the body claiming to
be a s ta te * « « « "
Starke juga menyebutkan bahwa teori dek la ra t i f i tu
juga diperkuat oleh asas-asas yang ada di dalam Pasal 9
"Charter o f the Organization o f American States, Bogota,
1948", yang menyebutkan: "The p o l i t i c a l existence o f the
State i s independent o f recognition by other S ta tes ," srfca
adanya asas re t ro ak t i f i ta s (Berlaku Surutriya Pengakuan).
Jadi, saat pengakuan yang diberikan kepada negara beru i tu
kembali sampai pada saat dimana kesatuan yang baru i t u - l a ^ i r, . 46sebagai negara yang merdeka*
Teori yang ketiga yaitu teor i gabungan antara teori
konst itu t i f dan teori dek larat i f . Menurut teori in i , di dalam
pengakuan itu terkandung dua teor i , pertama: dari sudut .
pandang negara yang memberikan pengakuan, maka negara i tu
telah menganggap bahwa telah ada kesatuan yang baru l ah i r
sebagai negara merdeka (perbuatan yang b e rs i fa t d ek la ra t i f ) ;
kedua: j ika pengakuan itu dilanjutkan..dengan pembukaan hubungan
dengan negara yanh diakuinya (perbuatan yang be rs i fa t konstitu -
t i f ) . .
Sebenarnya, teori yang ketiga in i adalah sebuah teori
tambahan guna menengahi pertentangan pendapat di antara para
ahli Hukum Internasional yang mendukung baik teori konst i tu t i f
Starke, o n .c i t . . h.129.46
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
38
maupun teori dek larat i f , yang selama in i kedua teori itu
memang menjadi t i t ik pangkal perdebatan yang sengit karena
saling bertolak belakang. Untuk menengahi dua pendapat itu ,
maka Starke memberikan pendapat sebagai ber ikut :^7
" Probably the thruth l i e s somewhere between these two theories. The one or the other theory may be applicable to d if fe rent sets o f facts. The bulk of international practice support the evidentiary theory, in as much as while recognition has often been given for p o l i t i c a l reasons and has tended therefore, to be constitutive in character, countries generally see to give or to refuse i t in accordance with lega l p r inc ip les precedents. Also recognition has frequently been witheld for p o l i t i c a l reasons. "
Menurut Starke, meskipun sebagian besar di dalam praktek
mendukung adanya teori dek larat i f , namun pada akhirnya mem -
punyai karakter yang konst itut i f . Juga, meskipun pengakuan
i tu diberikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan po l i t ik
tapi nampaknya proses pengakuan itu mengarah pada pr insip -
prinsip hukum. Misalnya, ada suatu negara memberikan pernyataan
atas kesatuan yang baru lah i r sebagai negara baru, kalau
kebutuhan dari negara yang mengakui itu mcrigiriginkan untuk
dilanjutkan dengan pembukaan hubungan dengan negara yang
diakuinya, maka sebenarnya menurut teori in i , arah pengakuan
itu pada akhirnya memiliki konsekuensi-konsekuensi yurid is ,
yaitu timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara dua
negara i tu , yakni negara yang mengakui dengan regara yang
Starke, op. c i t . . h.128
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
diakui,
Ada bermacain-macam bcntuk di dalam cara-cara pengakuan.
U:numnya telah dikenal yaitu, pengakuan de facto dan pengakuan
de jure; pengakuan secara tegas (express recogn it ion ) dan
pengakuan secara diam-diam (implied recognition); pengakuan
secara bersyarat (conditional recognition) dan pengakuan
tidak bersyarat (unconditional recognition); serta pengakuan
secara ko lekt i f (c o l le c t ive recognition) dan pengakuan secara
individual ( ind iv idual recognition).
• Pengakuan de facto biasanya diberikan ter leb ih dahulu
sebelum pengakuan de ju re . Pengakuan de facto i tu memiliki
s i f a t sementara dan merupakan permulaan dari pengakuan de
jure. Dari surtut pandang negara yang mengakui secara de facto,
maka negara yang ba ru . lah ir itu dianggap telah memenuhi syarat-
syarat sebagai subyek Hukum Internas iona l yang s i fa tn ya •48temporer dalam kenya'taanya. ' Mengenai apakah dapat d ita r ik ,
kembali atau tidak terhadap pengakuan de facto in i ada bebe -49rapa pendapat. Starke: •' As to de l'acto recognition, i t i s
misleading to regard this as always tentative or revocable
Baik"-‘.pengakuan de facto maupun de jure i tu disyaratkan
pada penilaian masing-masing negara.
Sedangkan Oppenheim beranggapan bahwa pengakuan de
facto itu , pada dasarnya, be rs i fa t sementara dan dapat di -
I
39
48Starke, pp .c i t . . h.137.
49I b id . h.133.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
tarik kembali. "Recognition de facto i s , in essence,
provisional and l i a b le to bo withdrawn i f the absent50requirements o f recognition f a i l to m ater ia l ise . " _
Jadi, kalau nccara baru i tu gnga’t. untul: nonionuhi syara t -
syarat yang ada dalam pengakuan, maka di c in i pengakuan
dapat dianggap sementara dan dapat d itarik kembali.
Berbcda dengan pengakuan do facto, pengakuan de jure
merupakan kclanjutan dari pengakuan de facto. Pengakuan
de jure mempunyai s i f a t yang tetap. Menurut negara yang
memberikan pengakuan cccara de jure, kesatuan yang baru
lah i r sebagai negara i tu secara formal memenuhi syarat-
syarat yang ditetapkan oleh Hukum Internasional sebagai
partisipasinya yang e fek t i f dalam koanggotaan masyarakat
internasional. ^
Menurut Brownlie, perbedaan secara urnurn antara peng -
akuan de facto dan de jure itu kabur, I'arena di dalam praktek
penyebutan pengakuan de facto atau de jure itu tergantung
dari maksud negara yang mengakui, apakah akan memberikan
secara de facto ataukah de jure, """he epithets re fe r to' 52internal const itu t iona l ity . " Dikatakan juga oleh beliau
bahwa pembedaan semacam itu secara eksklusif te r jad i dalam
40
50Oppenheim, o-p. c i t . , h. 1J>6.
51Starke, op. c i t . , h.137.52
Brownlie, o p .c i t . , h.Q7.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
k l
kontoks po l i t ik dan kadangkala pengakuan do jure itu tidak '
dapat ditarik kernbali, sedangknn pengakuan 60 facto dapat
ditarik kembali.
Untuk lobih memperjcl as masalah pengakuan do facto
dan de jure dal am prakteknya, dapat d i l ihat pada kasus-
kasus: " Aksionairnoye Obschcstro Ah' i uther v James Sagor
and Co (1921); Bank of Ethiopia v National Bank of Egypt
and Liguori (1937); dan 11 Arantzazu Mendi " (1939).
Mengenai pengakuan socara tegac (express recognition)
dan pengakuan secara diam-.diam (implied recognition) i tu •
berkenaan dengan cara penyompaiannya. Pengakuan secara
tegas dinyatakan melalui suatu pernyataan resmi bahwa ada
kecatuan yang baru lah i r sebagai negara baru. "Express
recognition takes place by a formal not i f icat ion or declaration
c lear ly announcing the intention of recognition, such as a
note addressed to the State or Government which has requested
recognition. "55 ..
Sedangkan pengakuan socara diam-diam (implied recognition)
i tu terkandung maksud suatu negara, yang menginginkan untuk
memberikan pengakuannya melalui poinbontukan hubungan resmi
dengan negara yang baru itu . Kisalnya: penandatangan per -
janjian b i l a t e r a l di bidang perdaganganpembukaan hubungan
diplomatik dan atau konsuler.
^^oppenheim, op. c i t . , h. li|6.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
42
Pengakuan oecara bcrsyarat (cond it iona l recogn it ion )
ad a lah pengakuan yang digantungkan r>ada suatu kondisi te r -
tentu, biasanya berk.v.i tan dei:gnn kov/njiban yang harus dipenuhi.
Sebotulnya, peletakknn rj.yn.rat dala.'.i pongakuan it.u torkandung
kepentingan nasional negara yang mengakui, v/alaupun tidak
nela lu demikian, karotia ndn juga kuv/njiban i tu bcrupa cy^rat-
syarat y u r id is yang harus dipenuhi selayaknya sebagai negara.
S ta rk e :” In th is topic o f conditional recognit ion , the term
•condition* i s thus not used in i t s true l e g a l connotation
as a v i t a l term going to the root o f a l e g a l a c t ........ in
p r a c t i c e . . . . i s consistent with the predominantly p o l i t i c a l
character.
Sedangkan pengakuan tidak bcrsyarat (unconditional
recogn it ion ) adalah lav/an dari 'cond it iona l r e c o g n i t io n ' ,
dalan a r t i , t idak ada sya ra t -sya ra t yang dipakai dalam
pemberian maupun penolakan pengakuan i tu . Negara yang mengakui
t idak meletakkan kewajiban apapun kopada negara yang diakui.
Yang menjadl i.aualah adalah bagaimana akibat hukumnya apab i la
negara yang diakui i tu di kemudian har i gagal untuk melaksa -
nakan persyaratan yang ditentukan? Kenurut Starke: "The
e f fe c t o f such conditional recognition i s that f a i l u r e to
f u l f i l l ' t h e ob l ig a t ion does not annul the recognit ion , as
once given th is i s incapable o f w i th d r a w a l . ' ^ Pendapat
Htarke, op. c i t . , h.152.
55 Ib id«
54
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
Starke in i jawaban dari perbuatan pengakuan de jure .
Yang terakhir adalah pengakuan secara k o le k t i f dan
pengakuan secara in d iv idu a l . Pengakuan secara k o le k t i f yaitu
pengakuan yang diberikan oleh beberapa negara dalam euatu
tindakan k o le k t i f in te rnas iona l . Tindakan in i juga dapat
disampaikan melalui bantuan lembaga in te rn as ion a l , misalnya,
melalui PBB. Menurut Glahn, p a r t i s i p a s i demikian in i berkaitan
dengan usaha-usaha untuk membuktikan eks istens i negara- negara
l a i n , se rta keraauan mereka secara k o le k t i f untuk sudl menerlma
negara i tu sebagai anggota masyarakat i n t e r n a s i o n a l . ^ Ada
juga pengakuan i tu yang s i fa tnya diberikan secara ind iv idu .
Garabaran mengenai hal i n i adalah penerimaan negara baru ke
dalam suatu o rgan isas i in te rnas iona l , bukan b e ra r t i ada
pengakuan k o le k t i f dari anggota-anggota o rgan isas i i tu .
3» Pengakuan sebagai Svarat Yuridis Hubungan Antar Negara
Keberadaan suatu negara, khususnya suatu negara baru,
i t u tidak ditentukan oleh adanya pengakuan dari neg ra -negara
l a i n , pun negara baru i tu tidak 'd i lahirkan karena adanya
pengakuan (P asa l 3 Konvensi Montevideo, 1933)* Namun demikian,
kemampuan suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara-
negara la in i tu diukur oleh adanya pengakuan. Apalagi bagi
sebuah negara baru, k esu l i tan -kesu l i tan untuk mengadakan
hubungan in te rnas iona l se r in gka l i dialami pada masa-masa
awal kelahirannya. Sebelum negara i tu mengadakan hubungan
43'
•^Glahn, op. cit. . h.93*
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
internasional dengan negara-negara la in , maka ter lobih dahulu
harus melalui pengakuan. Berarti , secara yurid is , pengakuan '
itu merupakan syarat hubungan antar negara sebagai anggota
masyarakat internasional. Misalnya: Indonesia tidak- pernah
mengakui I s rae l , oleh sebab i tu , antara Indonesia dengan
Is rae l tidak pernah te r jad i hubungan resmi, dan keadaan in i
akan berlangsung terus sampai Indonesia memberikan pengakuan -
nya.
•Dalam praktek hubungan antar negara, pengakuan itu
mempunyai art i yang penting, sebab negara yang akan mengadakan
hubungan internasional, baik yang be rs i fa t b i l a t e r a l raaupun
multi latera l dengan negara-negara la in , se la lu mendasarkan
pengakuannya tdrhadap negara yang akan dikenai hubungan
demikian itu . Dengan adanya pengakuan, maka timbul hak-hak
dan kewajiban-kewajiban antara negara yang diakui dengan
negara yang mengakuinya, dan hak-hak serta kewajiban-kev/ajiban
yang timbul itu merupakan dasar bagi hubungan yang d i ja l innya.
Menurut Tasr l f :^?
,r Fungsi pengakuan adalah untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang wajar sebagai suatu organisme po l i t ik yang mordeka dan berdaulat di tengah- tengah keluarga bangsa-bangsa, sehin/yga secara aman dan seitipurna dapat mengadakan hubungan dengan negara- negara lainnya C laris bawah oleh sava) tanpa mengkhawatir - kan bahwa kedudukannya sebagai kosatuan p o l i t ik itu akan diganggu oleh negara-negara yang telah ada."
57 • 'T asr i f , S, Hukum Internasional tontang Pengakuan dal an- Teori dan Praktek. C.V. Abardin, Bandung, Apri l 1987, h. 3-
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
45
Melalui pengakuan, negara yang baru lah i r itu mempunyai
hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan negara-negara
la in sebagai subyek Hukum Internasional, terutama untuk meng -
adakan hubungan antar negara. Sehingga, efek yurid is dari
pengakuan itu , dia mempunyai kedudukan yang sederajad dengan
negara yang mengakuinya, mempunyai hak-hak dan kewajiban-
kewajiban sebagai negara menurut Hukum Internasional, serta
mempunyai kewenangan yang penuh untuk mernberlakukan yurisdiksi
te r itor ia lnya . In i lah agaknya gambaran maksud 1secara aman
dan sempurna' dari T asr i f itu.
Dalam praktek hubungan antar negara, khususnya dalam
kasus pengakuan terhadap negara Palestina, negara-negara
yang memberikan pengakuan terhadapnya itu tidak melandaskan
kepada konsep negara yang ada di dalam Pasal 1 Konvensi
Montevideo, 1933, sebab, sebagaimana kita ketahui, pendudukan
Is rae l atas Tepi Barat Sungai Yordan dan Jalur Gaza itu
mengurangi eksistensi Palestina sebagai negara merdeka yang
berdaulat, Namun demlkian, meskipun secara y u r id i s - t e o r i t i s
menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933, dianggap negara
yang belum sempurna, pengakuan tetap diberikan oleh negara-
negara la in . Contoh-contoh negara yang telah menerima Pales -
tina sebagai subyek Hukum Internasional: Indonesia, Mesir,
Brunai Darussalam, Swedia, Uni Sovyet, Perancis, China,
Kanada, Saudi Arabia, Malaysia, Kuwait, Jepang, dan masihcr Q
banyak la g i (untuk leb ih jelasnya l ih a t lampiran).
^Anwari , "Membangun Kedubes Pa lest ina" , Jawa Pos. 20 Januari 1989* '
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
BAB IV
NEGARA PALESTINA
SEBAGAI SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL
1. Unsur-unsur Negara sebagai Svarat Berdirjnya Negara
Palestina Menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo. 1953
Unsur-unsur dari negara sangat menentukan bagi
eksistensi maupun kelangsungan hidup suatu negara. Apalagi
bagi suatu negara yang baru lah i r di tengah-tengah masyara -
kat internasional. Unsur-unsur in i se la lu dikaitkan dengan ''
konsep negara yang ada di dal atn Pasal 1 Konvensi Montevideo,
1933 yang telah disebut terdahulu. Konsep in i penting,
sebab sebagai dasar dalam pengakuan negara.9
Pada tanggal 15 November 1988, sebuah negara baru
telah lah i r di tengah-tengah masyarakat internasional,
negara i tu ia lah negara Palestina. PNC (Dev/an Nasional
Palestina) hari Itu mengumumkan eksistensi negara Pa lestina.
Berdaearkan Keputusan Sidang PNC ke-19 Luar Biasa " Int ifadha"
di A lg ie rs , 12-15 November 1988, PLO sebagai wakil bangsa
Palestina yang sah, secara resmi, menerima ketentuan Reso -59
lu s i - r e so lu s i PBB sejak tahun 1947. Bera rt i , secara yurid is ,
Palestina telah menerima dua reso lus i yang penting bagi
perdamaian di Timur Tengah, yaitu: Resolusi DK PBB 2i+2(196?)
Keputusan Sidang PNC ke-19 Luar Biasa “Int ifadha11 di A lg iers , tanggal 12-15 Nopember 1988. DEPARLU R.I .
6
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
47
dan 338( 1973 ) , serta resolusi yang berkaitan dengan pembagian
wilayah Is rae l dan Palestina, yaitu Resolusi MU PBB 181(11)
19/f7^°Proklaraasi i tu antara la in menyatakan:^1
"Whereas the Palestinian people reaff irms most definetive ly i t s a lienable r ights in the land o f i t s patrimony.. . . in pursuense o f Resolutions adopted by Arab Summit Conference and re ly ing on the authority bestowed by international legitimacy as embodied in the Resolutions o f the United Nations Organization since 1947;"
Resolusi 181(11) 1947 itu ad a la h hasi l d a r i Keputus -
an Sidang Umum PBB pada 29 November 1947, yang didukung62oleh 33 suara setuju, 13 menolak dan 10 abstain. Resolusi
terkenal dengan sebutan "The Plan o f Part it ion with Economic
Union", dilampiri empat dokumen penting antara la in disebut -
kan: tentang penghentian mandat Inggris ; penarikan mundur
tentara Inggris yang menduduki wilayah Palestina sejak 1917;
gambaran batas-batas wilayah negara Arab, wilayah negara
Yahudi serta kota suci Yerusalem; pembentukan negara Arab
dan negara Yahudi selambat-lambatnya sebelum 1 Oktober
1948. 65
Dari empat dokumen i tu , maka yang penting dan berkaitan
60 United Nations, The United Nations and the Question of Pa les t ine , h.2-4 (selanjutnya disebut United Nations I I ) .
61 Proclamation o f the Constitution o f the State o f Pa lest ine P rov is iona l Government. DEPARLU R .I .
62Year Book of the United Nations 1947-1948. Dept, o f
Information United Nations, Lake Succes, New York, 1949, h.247»63
United Nations I I , o p . c l t . . h.5«
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
*|3
dengan unsur negara adalah dokumen tentang batas-batas
wilayah negara itu . Dalam "The Plan o f Part it ion " dinyatakan:
"The te r r i to ry -o f Palestine was devided into eight parts. Thrre were a lloted to the Jewish .State, three to the Arab State, the seventh, Jaf fa , was to form an Arab enclave in the Jewish te rr itory . The eight part would be Jerusalem. Jerusalem would be a corpus •
. separatum under a special international regime. I t was to be administered by the United Nations Trusteeship Council for a period o f 10 years, at the end of which the plan would be re-examined and the residents of Jerusalem should be free to express their wishes by means o f a referendum.. . . resolution 181(11) stated that the constituent assembly o f each state shall draft a democratic constitution that sha ll embody chapters 1 and 2 o f the Declaration provided in section C of the resolution and includc, inter a l i a , provisions for guaranteeing to a l l persons equal and non**discriminatory r ights in c i v i l , p o l i t i c a l , economic and including freedom o f re l ig ion , language, speech and publication, education, assembly and association ."
Wilayah Palestina meliputi Tepi Barat Sungai Yordan,
Jalur Gaza, dari lembah Estraleon sampai ke Beersheba dan
Gali lee Barat. Ja f fa merupakan enklave di negara Yahudi
yang membentang di atas Gali lee Timur. Sedangkan Jerusalem
berada di bawah administrasi PBB yang dilaksanakan oleh
Dewan Perwalian (Trusteeship C o u n c i l ) . ^
Resolusi MU PBB 181(11) 1947 itu pada mulanya tidak
disetujui oleh pihak Arab**Palestina, karena tidak sesuai
dengan i s i Piagam Nasional Palestina serta hak untuk menentukan
64
United Nations, Approaches for the Pract ica l Attainment o f the Inalienable Right o f the Palestinian People. New York, h . l (selanjutnya disebut United Nations I I I ) .
Plan o f Partit ion with Economic Union (lampiran peta ) .65
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
1
49
nasib sendiri. ^6 Sedangkan pihak Yahudi-Israel menerimanya,
namun, setelah proklamasi negara Is rae l pada 14 Mai 1948,
Is rae l melanggar i s i reso lusi i tu dengan menguasai wilayah
yang seharusnya menjadi bagian dari Arab-Palestina.
C ita -c ita Palestina yang tercetus di dalam Piagam Nasional
itu wajar, sebab berdasarkan sejarah, bangsa Palestina me -
milik i hak-hak h is to r is atas wilayah dimana sekarang be rd ir i
negara Is rae l (Bab I ) . Namun demikian, untuk masa sekarang,
c i t a -c i t a in i tidak r e a l i s t i s , kalau Palestina berhasi l
mewujudkan c i ta -c i ta seperti yang dirumuskannya di dalam
Piagam Nasional Palestina, maka secara yuridis dan p o l i t i s
akan menimbulkan masalah baru. Karena, bangsa I s r ae l juga
akan raenuntut hak yang sama yaitu mendirlkan negara I s r a e l
di wilayah i t u .6® Seperti diketahui pula bahwa eksistensi
I s rae l telah mendapat pengakuan dari negara-negara la in ,
terraasuk dukungan yang kuat dari Amerika Serikat serta
negara-negara Barat lainnya, sehingga sangat tidak mungkin
meniadakan eksistensi I s rae l . Oleh sebab i tu , pendekatan
masalah bagi perdamaian antara Palestina dengan Is rae l in i
sangat log is apabila merujuk kepada Resolusi MU PBB 181(11)
Piagam Nasional Pa lest ina . CSIS,Jakarta, (lampiran).
United Nations, For The Rights o f Pa les t in ians . Work o f the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, h. 3 ( selan.iutnva disebut" UN IV ) .
68Ib id . .h.7-8.
66
67
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
TO
1947 tentang pembagian wilayah itu . Resolusi MU PBB 181(11)
1947 > masa sekarang dapat diterima oleh semua negara yang
cinta damai. Secara yuridis , Is rae l sebagai anggota PBB
harus menghormati resolusi i tu , lag ipu la , reso lusi itu adalah
jalan tengah untuk menempuh upaya damai.
PBB sebagai organisasi dunia, dalam Sidang Pleno
Majelis Umum ke 82, tanggal 15 Desember 1988, berdasarkan
keputusannya mengenai Masalah Palestina, secara resmi, me -
nyatakan dukungan yang penuh atas proklamasi itu maupun
menegaskan pengakuannya atas PLO sebagai wakil sah bangsa69Palestina:
" Acknowledges the proclamation of the Stat.; o f Pa lestine by the Palestine National Council on 15 November 1938;. . . . Decides that, e f fect ive as o f 15 December 1988, the designation "Palestine" should be used in place the designation "Palestine Liberation Organization"
-in the United Nations system, without prejudice to the observer status and functions o f the Palestine Liberation Organization within the United Nations system, in conformity with relevant United Nations resolutions and p ract ice ; "
Dengan demikian, berdasarkan Resolusi MU PBB 181(11)
1947 dan Proklamasi Kemerdekaan Palestina, maka secara
yurid is , pertama: Palestina sudah memiliki wilayah negara
yang pasti , walaupun pada kenyataannya, wilayah itu masih
diduduki oleh Is rae l semenjak 1967 hingga sekarang. Kendati
PNC juga melandaskan keputusannya atas Resolusi 181(11)
^9 United Nations, Division for Palestinian Rights, Vol.XI, Bulletin No.12, Desember 1988^ h»34 ( selanjuany a disebut United Nations V).
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
51
1947, namun, PNC hanya menginginkan wilayah di daerah
Jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Yordan yang raasih didudu -70ki oleh Is rae l i tu / Kedua: memiliki suatu pemerlntahan
sementara dengan kepala negaranya Yasser Arafat; serta
ketiga: memiliki rakyat yang t e rd i r i atas satu bangsa yakni
bangsa Palestina. Mnsalnhnyn cokaran^, Pnloctina secara
de facto belum berdaulat atas wilayah negaranya, namun
secara de yure Palestina mempunyai kedaulatan atas wilayah
yang diklaimnya sesuai dengan Resolusi MU PBB 181(11) 1947,
Proklamasi Kemerdekaan Palestina, serta Piagam PBB.
Yang menjadi masalah utama di s in i , apakah konsep
negara menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933 telah
dipenuhi sekaligus oleh negara Palestina, sebab de facto
Palestina belum berdaulat atas wilayah negara itu . Oleh
sebab i tu , menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933 maka
Palestina belum memenuhi konsep negara seperti rumusan dalam
Pasal 1 Konvonci Montevideo, 1933 itu . Sebab, yang dimakeud
pemerintah dalam pasal i tu , adalah pemerintah yang berdaulat
atas wilayah negaranya. Jadi, hanya unsur itu lah yang tidak
dimiliki oleh negara Palestina. Kalau didasarkan pada r e a l i t a
dalam a r t i dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada,
misalnya: pengakuan dari negara-negara la in akan eksistensi -
nya sebagai negara, adanya pengakuan atas pemerintahan dan
70 „ ■"Dan Arafat pun Berdiri Di Kimbar" TEMPO. 10 Desem - ber 1988.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
52
kepala negaranya,dalam hal in i , Palestina telah dianggap
berdaulat terhadap wilayah negaranya oleh sebagian besar
masyarakat internasional.
2. Pengakuan terhadap Negara Paleqtina menurut Hukum
Internasional
Hingga kini sudah lebih dari 100 negara yang telah
memberikan pengakuannya terhadap eksistensi negara Palestina,
termasuk pengakuan dari organisasi PBB. Ini adalah suatu
fakta yang menunjukkan bahwa ketiga teori tentang pengakuan,
baik konst itut i f , dek larat i f , maupun gabungan, tidak dapat
diterapkan dalam kasus in i . Sebab, t e o r i t i s , pengakuan itu
mendasarkan kepada konsep negara yang ada di dalam Pasal 1
Konvensi Montevideo, 1933* Sekali l a g i , persoalan pengakuan
akan dikembalikan kepada kebijaksanaan dalam negeri masing-
masing negara, dan tidak ada satu lembagapun yang dapat
memaksakan kehendaknya untuk memberikan kewajiban kepada
setiap negara dalam hal memberi atau menolak pengakuan.
Jadi, harap dimaklumi kalau ketiga teori i tu , dalam kasus
i n i , tidak dapat dibuktikan, namun, dapat dipakai sebagai
pogangan saja.
Tampaknya, negara-negara yang telah memberikan peng -
akuannya kepada eksistensi negara Palestina i tu ingin me -
nunjukkan eksistensi mereka pula untuk sudi menerima keha -
dirannya di tengah-tengah masyarakat internasional, walaupun,
Palestina itu belum sempurna sebagai sebuah negara merdeka.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
53
In i adalah suatu perkembangan baru dalam .Hukum Internas iona l
yang per lu mendapat perhatian. •
B e ra r t i , dalam kasus Ta lest ina i n i , pemberian peng -
akuan tidak didasarkan kepada konsep negara, namun, leb ih
ditekankan kepada hak-hak untuk menentukan nasib send ir i
(ftight o f S e l f Determination), Uemerdekaan (Independence),
dan kedaulatan (Sove re ign ty ) , sesuai dengan asas -asas yang
ada di dalam Piagam PBB maupun hak-hak dan kewajiban-
kewajiban negara yang ada di dalam Konvensi Montevideo,
1933.
• Jadi, walaupun lembaga pengakuan i tu se la lu tampil
ke muka pada waktu munculnya suatu negara, akan tetap i
k i t a tidak dapat memastikan secara langsung (harus d i l i h a t
kasus per kasus) tentang teo r i yang digunakan sebagai landasan
dalam pengakuan terhadap suatu negara baru.
3. Tln.i.auan Yuridis ...terhada-p-.TT'ei'ar. Palestina Bp-hagal
Subyek Hukum Internas iona l
Dengan adanya pengakuan terhadap negara P a le s t in a ,
maka P a le s t in a dianggap .sebagai subyek Hukum In ternas iona l
yang baru yang mempunyai kedudukan sederajad dengan negara-
negara l a in yang mengakuinya, memiliki hak-hak dan kewajiban-
kewajiban sebagai suatu regara menurut Hukura In te rnas iona l ,
dan juga dapat melaksanakan hubungan in te rnas iona l baik
yang b e r s i f a t b i l a t e r a l maupun m u lt i l e t e ra l dengan negara-
negara la in yang mengakuinya. '
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
Pada tanggal 19 Oktober 1989, Indonesia telah resmi
membuka hubungan diplomatik dengan negara Palestina, dalam
hal in i , timbul hak-hak dan kewajiban-kcwajiban antara
negara Indonesia dengan negara Palestina di dalam hubungan
yang d i ja l in inya itu.
Dua akibat penting dari pengakuan terhadap Negara71Palestina: '
a. dengan pengakuan oleh negara-negara la in , maka negara
Palestina metnperoleh kemampuan untuk mengadakan hubungan
diplomatik dengan negara-negara yang mengakuinya, serta
membuat per jan jian -per jan jian dengan negara-negara itu ;
b. dalam batasan-batasan yang lebih j e la s l a g i , penandatangan -
an perjanjian antara negara Palestina dengan negara
yang mengakuinya ( j i k a ada) maka harus dipandang bahwa
perjanjian dibuat dengan negara lama dan bukan dengan
kesatuan yang baru lah i r , sehingga secara otomatis me -
nimbulkan daya mengikat dan daya berlaku.
Bengan demikian, walaupun secara yurid is Palestina
itu belum sempurna sebagai sebuah negara, namun, keberadaannya
telah diterima nebagai nebuah negara merdeka, oleh sebab i tu ,
dalam pergaulan masyarakat internasional, negara in i dapat
berkiprah sebagai subyek Hukum Internasional, dan itu telah
dibuktilCannya.
5h
■71Oppenheim-Lauterpacht, o p . c i t . . h.137.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
55
BAR V
PENUTUP
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebclumnya maka
saya akan momberi kesimpulan dan saran-saran sebagai
berikut:
1. Kesimpulan
Dalam kasus berdirinya negara Palestina in i , Pasal
1 Konvensi Montevideo, 1933 dalam praktek si fatnya tidak
mutlak melainkan dapat disimpangi oleh adanya pengakuan
dari negara-negara la in , sebab, walaupun unsur "pemerintah
yang berdaulat atas wilayah yang diklaim sebagai wilayah
negaranya" belum dipenuhi oleh pemerintah negara Pa lestina,
namun, negara-negara la in telah menganggapnya sebagai negara
melalui proses pengakuan.
Di dalam praktek, berdasarkan pembahasan kasus in i ,
konsep negara yang belum sempurna secara yurid is t e o r i t i s ,
bukan penghalang adanya pengakuan oleh negara-negara terhadap
eksistensi negara baru. Ini adalah perkembangan dalam praktek
hubungan antar negara, sebab, baik toori d ek la ra t i f , konstitu -
t i f , maupun gabungan tidak dapat diterapkan dalam kasus in i ,
mengingat ketiga teori tentang s i f a t pengakuan i tu didasar -
kan kepada konsep negara yang ada di dalam Pasal 1 Konvensi
Montevideo, 1933*
Secara yurid is , Palestina memiliki hak kedaulatan yang
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
56
penuh atas wilayah Tepi Barat Sungai Yordan dan Jalur Gaza
berdasarkan Piagam PBB, Resolusi MU PBB 181(11) 1947, Pro -
klamasi Kemerdekaan Negara Palestina 15 Nopember 1988, serta
pengakuan dari negara-negara la in . Jadi, de facto, Palestina
sudah dianggap memiliki konsep negara, tapi, y u r id i s - t e o r i t i s ,
inenurut Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933 Palestina belum
sepenuhnya sempurna sebagai negara.
Tujuan dan fun;\si pengakuan terhadap berdirinya negara
Palestina in i , yurid is -prakt is a d a la h metnberikan hak untuk
menentukan nasib sendiri , kemerdekaan, dan kedaulatan sesuai
dengan asas dan tujuan Piagam PBB, agar mempunyai kedudukan
yang sama dalam Hukum Internasional yaitu sebagai negara,
dan bukan sebagai bangsa yang ter ja jah ataupun sebagai
pengungsi la g i .
Sebagai subyek Hukum Internasional, Pa lestina memiliki
hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai sebuah negara yang
merdeka.
Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933 (a ) sampai (c )
mempunyai kaitan erat dengan konsep negara sebagai landasan
teori pengakuan, Sedangkan Pasal 1 Kontfensi Montevideo, 1933
(d ) i tu erat hubungannya dengan lembaga pengakuan negara.
Ada kepastian mengenai k r i t e r ia konsep negara dalam Pasal i
Konvensi Montevideo, 1933, namun, dipandang bahwa dalam praktek
itu tidak mutlak melainkan seyogyanya ada. Berart i , Pasal 1
Konvensi Montevideo, 1933 i tu bukan 'conditio sine quanon'
bagi pengakuan berdirinya negara Palestina.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
57
Resolusi MU PBB 181(11) 1947, mengandung pr ins ip -
prinsip hukum dan menciptakan hukurn yang baru bagi negara
Palestina, sehingga berdasarkan Proklamasi Kemerdekaannya
yang dicetuskan dalam Sidang PNC ke-19 itu , negara Palestina
telah memiliki kepastian hukum tentang batas-batas wilayah
negaranya sesuai yang ada di dalam Recolusi MU PBB 181(11)
1947.
PLO sebagai wakil sah bangsa Palestina di PBB, be ra rt i
PBB telah memberikan pengakuannya kepada PI-0 sebagai wakil
sah bangsa Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri ,
kemerdekaan, dan kedaulatannya sebagai sebuah negara yang
merdeka.
Akhirnya, berdasarkan pengakuan dari negara-negara
la in , Palestina sudah dianggap sebagai subyek Hukum Inter -
nasional yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban
sebagai negara oleh negara yang mengakuinya, karena dalam
hubungan internasional (hubungan antar negara), status
Yasser Arafat adalah sebagai Kepala Negara cekaligus Kepala
Pemerintahan. Hal in i dibuktikan ketika beliau mengunjungi
negara-negara la in serta membuka hubungan diplomatik dengan
negaranya. Oleh sebab i tu , masyarakat internasional untuk
bagian yang terbesar secara langsung ataupun tidak telah
menyatakan bahwa Palestina dianggap sebagai subyek Hukum
Internasional yang baru.
2. Saran-saran
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
50
Dalam membahas teori pengakuan terhadap negara Pales -
tina in i , harus d i l ihat serta d ikaji secara seksama, sehingga
memudahkan dalam memberikan jawaban tentang teo r i - teo r i
pengakuan dalam prakteknya.
Kasus pengakuan terhadap berdirinya negara Palestina
in i adalah suatu pcrkembangan baru tentang lembaga pengakuan
di dalam praktek, rnaka perlu mendapatkan perhatian di bidang
Hukum International» terutama dalam bidang lembaga pengakuan.
dalam praktek hubungan antar negara.
Untuk penyelesaian pordamaian antara Is rae l -P a le s t in a
maka penyelesaian yang tepat adalah melalui Resolusi MU PB3
181(11) 1947, di samping itu , Resolusi in i adalah suatu
asas hukum yang sesuai dengan tujuan PBB, oleh karenanya,
Is rae l sebagai anggota PBB harus menghormati, dan la g i ,
Palestina telah menerima baik i s i Resolusi i tu .
Dalam rangka untuk mewujudkan asas dan tujuan PBB,
terutama untuk meningkatkan fungs.i dari Mahkamah Internasio -
nal (International Court of Justice) itu sendiri , maka di -
usahakan agar Mahkamah Internasional selalu ikut serta
memberikan pertimbangan tentang segala permasalahan yang
timbul maupun ikut serta di dalam memberikan penyelesaian
secara yuridis berkenaan dengan ancaman terhadap perdamaian
dan keamanan internasional, khususnya dalam masalah Palestina
in i yang sudah dianggap oleh masyarakat internasional sebagai
in t i dari permasalahan Timur Tengah.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
d a f t a r b a c a a n
Brier ly , J.L. , The Law of Nations, sixth ed . , by S ir Humprey 1 Waldock, Oxford at the Clarendon Press.
Brownlie, Princip les o f Public International Law, Clarendon'' Press, Oxford, London, 1966. .
Budiardjo, Miriam, Dasar-dasnr Ilmu P o l i t i k . P.T. Gramedia, Jakarta, 1981.
Cattan, Henry, Palestine and International Law, the Legal Aspects o f the A rab - Is rae l i C on f l ic t . Longman, London and New York.
______ , Palestine, the Arabs and I s r ae l , the Search forJustice, Longman, 1970.
Dean, Vera Micheles, The four Cornerstones o f Peace. Whittle - ^ sey House, Me. Graw-Hill Book Comp. I n c , , New York and London.
Dipoyudo, Kirdi,"Masaiah Pa lest ina" , Ana lisa . Th.I No.4>CSIS, Jakarta.
Eagleton, Clyde, dan Swift, Richard.N., Annual Review o fUnited Nations A f fa i r s 1955-19%. New York. Univers ity ’ s Press, Washington Square, New York, 1956.
Glahn, Gerhard Von, Law Among Nations, an Introduction to JPublic International Law, fourth ed . , Macmillan, New . York and London, 1981.
Jessup, P h i l l ip C . , A Modern Law o f Nations, on In troduct ion */. Macmillan, New York, 1956. '
Koesnardi, Moh., dan Saragih, Bintan R. , Ilmu Negara. cet.T, ^ Per in t is Press, Jakarta, Nopember 1985*
Osmanczyk, Edmund Jan, The Encyclopedia of the United Nations 7■ and International Agreements. Taylor and Francis, Ph i la -
delphia-London, 1985.
Oppenheim-Lauterpacht, International Law-A T reat ise , seven . j ed. , Longmans, London.
Samidjo, Ilmu Negara. C.V. Armico, Bandung, 1986 .^
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
Starke, J .G . , Introduction to In ternat iona l Law, ninth ed. Butterworths, London, 1984.
T a s r i f , S . , Hukum Internas iona l tentang Pengakuan dalam Teori dan Praktek. c c t . I , O.V. Abardin, Bandung,Apri l , 1987. .
United Nations, The Origin and Evolution o f the Pa le s t ine Problem, part I : 1917-1947, New York.
______ , The United Nations and the Question o f P a l e s t in e .
______ , Divis ion for P a le s t in ian R ights . Vol. XI, B u l l e t t inNo.12, Desember 1988. .
______ , For the Rights o f P a l e s t in ia n . Work o f the Committeeon the Exercise o f the Ina l ienab le Right o f Pa les t ine Peonl e.
______ , Approaches fo r the P ra c t ic a l Attainment o f theIna l ienab le Rights o f the P a le s t in ian Peop le . New York.
Ma.lalah:
TEMPO. NO.41 TH.XVIII-10 Desember 1988.
JAKARTA-JAKARTA. NO. 127-11 Desember I 988.
Koran:
JAWA POS. 16 November 1988.
______ , 18 November 1988.
______ , 19 November 1988.
______ , 21 November 1988.
______ , 7 Desember 1988.
______ , 14 Desember 1988.
______ , 18 Januari 1989.
______ , 20 Januari 1989.
______ , 1 April 1989.
______ , 3 A pr i l 1989.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
, 2 Mei 1989
, 25 Agustus 1989
Karya Yang tidak Ditorbitkan
Keputusan Sidang PNC kc-19 I<uar Niaua " In t i fad ha" diA lg iers , tanggal 12-15 Nopember 1988, DFIPAPLU R.I.
Harun, Lukman, "Perjuangan Paleatina, Sejarah dan Masa Depannya", UNIC-Jakarta, 29 Nopember 1988.
Alhadad, Hamid, "Indonesia dan Rangca Pa lestina" , Dalamrangka menyambut hari so l id a r i ta s Internasional Pales - tina, UNIC-Jakarta, 29 Nopember 1988.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
DO^CUaVSE^3-1
PIAC=AI-:\ HASIGN&L FALSGTI'ilA
F i a i n i akan d ise b u t Piagarr. IJabional P a le s t in a
Pasal-oasal Pia?&”1. Palestina adalah tanah air rakyat Arab Faiestina dan banian
integral tanah. air Arab yang besar, dan ral :yat Palestinaa dal ail bagian bangsa Arab*
2. Palestina der.^an per'jatasan-perbatasan dari ja.i7.an Kandat Xnrjgris adalaii suatu kesatuan wilayah yanj integral.
42. Rs-kyat Arab Faiestina menpunyai hale atas tanah airhya, dan
setalafc menyel asaikav: peabebassn tanaii airnya itu akan me— neittukan nasibrsya ser.dird sesuai dengan kamauan dan per^ii annya «
h . Lvspribadiaii Faiestina adalah suatu ciri tatraan yang neneta? dan tidak akan lanyap, dan disalurka.n dari ayah ke anak. Psndudukan Zionis dan penyebaran rakyat Arab Palestina se*» ba^ai akibat bencana yang n*enin-parjya, tidik cera^pas kepri- badian dan afiliasi Falestina-nya dan. tidak cerjbatalkannya.
5» Orang-orang Palestina ialah varga negara Arab ys.ng rcenetaj? di Palestina sampai tahun 19^7 baik yan&* diusir aaupun ~asih tinggal. 2ara:ig siapa dilahirkan dari ssoran* ayah Palestina di Palestina atau di luarnya adalah oranj Palestina*
6. Ora.T3-orang Yaiiudi yang raenetap di Palestina sampai pertruir.an invasi Zionis akan dipandang sebagai orar.j Palestina.
7« Afiliasi deng-an Palestina dan ikatan zza .is r i.X l't spirituil dan historis den-sannya adalah .kenyataan-kenyataan tr.enetap. Pendi- dikan orang Pales tin?, dengan cara Arab dan revo.Vjsionery uc&lia-usaha i er.bina kesadaran dan melatih. orar.g- Fal estina, dengan maZcsud untul: cecara nendalara rae.rrperkenal.'cannya dengan tanah airnya bail; spirituil maupun raateriili dc.n uiesipersic.p- kannya untuic sengkets, dan perjoangan Arab maupun untuk pen^or- banan ailik dan hidupnya guna nemulihkan tanaii airnya*. sei-ua- nya. itu adalsih suatu keT./ajiban nasional,
C» Tahap di Kana rakyat l-alestina hidup sekarang ini adalah. tahap pcrjoangan nasional untuk per^bobasan Falsotina. Fertentar.jan- pertentangan antara .Ts.'ruatan-kekuat&n nasional Palestina e.ds.- l&h sekunder dan harus ditangguhkan derti kepentingan song'-eia fundamentil antara sionisrvie dan kolonialis^e di satu piha.*.: dan rakyat Arab Fsilestira di lain pihak. Elsrdasarkan itu massa Faiestina, baik di ta.nah air maupun di pengasingan, organisasi- orjanisasi dan orar.g-orang, merupakan satu front ,nasione.l yang berjoang untuk n-enulilikan Palestina- dan r.enbebaskannya dengan perjoangan bersenjata.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
5* Perjoan^r.n be rsen jata adalah oatu-satunya ja lan untukbscc.skan Pal angina dan oleh sebab i tu s t ra te^ i liu’ian ta ktik« Hclryat Palest ir .a :r.e.vyukuhka n keputusar.nyt. yang :nutlak dar. tekadnya ya’ij- brjlat untuk melanoarkan per.jdangan cersan^s.tr.
...d®'.;'. \aaju fae bersen jata rakyat, untuk ~enbeb?.c-kan ianah airnya dan kerr.bali Ice tanah a i r i tu , .:2eripertahr.n- kan b.aknya un’Vuk.hidup di s i tu secara norrial, dan $aelaks£.n“ - kan haknya etan >3ei"<5i:-uan d i r i dan kedaulatan atasnya.
10. Aksi feday in adalak i n t i perang pernbebasan rakyat Pa lest ina .~ a l i t u r'.enutihut ussha untuk netr.a jukan , ~ 3-*:periuas, r.:e lin - duivj'i dan ir.en:-erahkan se lu ru h a a :s a dan kei-a^puar. ili^ iah o ra ::j-o ran ,* P a le s t in a , o r^ a n is a s i dan et 3 r i ibetannya dalan: r e v o lu s i b e rs e n ja ta d i P a le stin e ., dar. keko;r.paka;i dalar.: p o r - jo an jan n a s io n a l an ta ra Icelon:pok-Icelc:rpok rakya.t P a le s t in e , dan an ta ra raereka dar. aaasa A rab , untuk cer.jarji:-> k e lsn ssu n s an r e v o lu s i i kejnajuan dan kesienangannya.
11. Oran^-orang P a le s t ina akan mespunyai t i^a 3ei?.boyan, ya itu . nersatuan, c o b i l i s a s i dan pembebasan nasionai’.
12. P.akyat Arab Palestina ;percaya akan persatuan Arab. Untuk :~a—• ir.ainkan perahannya " j jr .a pet/u judannya, dalar.: taiiap per j cancan nasional i n i ::.:ereka harus nerr.elihara kepribadian Pa lest ina dan un3ur-Qiicumya, r/.eningkatkan kesadaran akan sksis teneinya dan isolat/an 3 3'iiap rsncana. untuk nerusak atau .usl stzaiikannya,
13. Persatuan Arab dan ;pe".ibebasan Pa le s t ina r. dal all dua sasare.n. ye.r. salin-x r.-.2L sngkapi. Yang satu mer.yiapkan j a l a n ba^i r e -
• a l i s a s i yang1 l a in . Persatuan Arab jnenrbir.bin^ ka a r ih pe.d'3- bas?.:i P a le s t in a , dan penbebasan Pales tin.-, rrer^bi^tbinj Ice arai;
■ persatuan Arab. Uscka-usaha untuk keduanya baliu-;::erabahu01*S “ a r i depan bangsa Arab* bahkan eks is tens i Arab i tu sen d i r i j
. ■• ber-^antung1 peda nas ib persoa lan Palestine.. Usalaa bangsa '• • Arab untuk nerubebasZran Fa lest ina bersurr.ber -pada dependenci
i tu . Rakyat Palestina n:erapelopori us aha untuk rroncapai sasar- an nasional itu .
15* Per.:bebasan Pa le s t ina j dar i seg i .pandangan Arab, adalah. sua-uketrajiban nasional untuk mer.angkis invas i Z ion is dan iinperia li3 dar i tanah a i r Arab S3luruhnya dan untuk .’r.slenyapkan kehadiran Zion is da r i F a ls s t in a . Tang'g'ur.g* jawab penuh acal&h p?\da ban .^p..
■ rakyat-ralcyat dan per.arintah-peraerintah A rab f dengan rakj^at Arab Palestirsr. di ^-aris depan. Denman r.akcud i tu bang-sa Arab haru3 meJT^era^kan. seluruh ken:arr.puan a i l i t e r , ke^ianusiaan,
. c a t e r i i l dan a p i r i tu i ln y a untuk ilcut sert?. sscara a k t i f dalani . pe.";jb3basan Palestina.-dan^an rakyat P a le s t in a . THiU3Usnya d a l 2.??.
. . • taliap revolusi bercsnjata Palestina sekarang in i mereka Ii.ar*Ja ceii-.berikan dan nciia'zarkan kepada ralzyat Palestina seluruh. bantuan da»n sstiap dukungan materii l dan oran^J dan cenyajikan
. ba^inya aetiap oarana dan keoeinpatan yan^' - -sntun 'cinlcannya . • tarus taeniloal peranannya sebagai per int is dalsc.: ^elanjutkaii
revolusi bers3njatanj'-a sampai tanah a im /a dibebaakanrl6 « Penbebasan F a lo s t in a i d a r i seg^i pandan^an s p i r i t u i l , akan
Ksnyiapkan iliiini ketonangan dan perda:~aian untuk tanaii auci»Di bawah pcn^ayonannya 3enua tempat suoi akan di jar . in , dan keoobasan untuZ: beribadah dan aen^runjun.^'inya di j anin bagi serru- orang’. tanpa pe:::bedaan atau diskriir-inaai raa , warns. Iru-
. l i t , bahaaa r.t-^u aijar^a. Dengan alaaan itt; ralcyat Pa lest ina nsn^'barapkan bantuan sanua ke!cuatan s p i r i t u i l di dunia. w"
1?. Per.:bebasan P a le s t in e , da r i sog'i pandanjan ksn^inusiaan, akan nsen^sivsbalikan kepada orang* Pa lest ina r.iariabat, iankerzerdekaannya. ben^?in “ aicsud i t u ’ ralryat Ara;b P.- :.na r^en^harapkar. bantuan dar i 3enua ora rig di dunia yan^ percaya akan nartabat dan ko.'.'.crdekaan nuinusia. .
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
D-3
1C. Fertbebaaan Palestina, dari se?! ■landaa^an intsjrn&siorsel,ada-aii tinde.-tan dsfencii yang perlu untuV.r cela d i r i . Denr&n " 3.1*cud itu ra.ryat Palestina, yang nienginrS'ini-an persahaba.;c.,.y ser.ua ralr/a t : :en^h?.ra%>kan dukun^an nsgara-negz.ra .y^ng ciiVJs;- Issr.erdolcaan, Itoadila.:.-: dan perdar.aian dalan: petr-uHi-ar. ciit^asi lega l Falestina, pe^nta.pan kca.^anan da:**, perdai/.aian di vil?.** yaimya, dan : er:.ungl: i iil'a n ralryatnya untui: -’elal-rcanaka-i J.co- daulatan dan .*.'3:::GrdeI.caan nasional.
19 . Foncaciai: Falestina tahun 19 -7 dan pendiri-.n I s rae l pada da- sarnya adalah -ida.'" sail dan bata l , tidal: jpcduli :-/airtu yan^" tel ah lanpau Irarena bertentangan dengar; 'Tsr^auar. ralryat Fslestir.a. dan hak ala:r.iahnya atas tanaii airnys# ian ^elanggar assd-aaas Piagan Fill) terutatfa hak atas pensr.tuan d i r i .
20. DsLrlarasi Zairour, doZcumen Mandat, dan l a in - l a in yang d idasar - lcan atasnya dianggsp tidale sail dan bata l . C lai" : atas adanya ikatan h isto r ic dan s p i r i t u i l antara orar.j-orar.' Yahudi da.:*: ^alocoina tidal: sesuai dengan Icenyataan-lrenyataaii h is to r ic Eav.pun unaur-unsur negara dalam a r t i sebenarnya. Judaistie, da-1 z~z hairilcatnyc. sebagai’ aga^.a v/ahyu, bukanl&h 3ua';u ’cebangsaan yang ir.enpunyai suatu eksistensi merdeka. ~enikianpun bran/r- oranj Yahudi bulcanlah suatu rakyat yang :r.er:punyai suatu ke-> pribadian independen. I'ereka adalah -rarj;. nsjara-ne-’ ara ta::pat mereka berada.
£1. rlakyat Arab Palestina, dengan rae narr.pak^an dirinya dalair. revo- lu s i bersenjata. Pa lastina, :nenoIak setiap penyelesaian yar..v r.eiiggantikan pesr.bebasan 3eluruh Pa lestina, dan nenolai: sag?.la rencana yang L“eng:icndatci penyelesaian p o l i t ik per so alar. Palestina atau internasionalisasinya.
22 . S io n is c a ada lah suatu g era lean p o l i t i k yang se ca ra o rgan ic b c r - hubungan dengan im p e ria l i sice dunia dan b em u 3uhan dengan s e g a - l a gerakan per.beba.san dan k e ra ju an d i di'.nia/ auz iu gera lian r a s i a l i s dan fa n a t ik dalans fo rm asin ya ; *g -rn *i■-dan ek apan sion is dan k o lo n ia l i s d a la r -, tu^uannya; dan f a s i s dan n&si dalair. saraha—saran&nya. I s r a e l ada lah a la t gera.ran Z io n ia dan p&n.r- k a lah Irenianu3iaan dan g o o g r a f is b a g i im p e r ia lis r .e dun ia . Suatu Irons e n t r a s i dan baty loncatar. b a g i im p e r ia l ismo d i jan tung n e ga r i A rab , untulc r.:ei:rjkul harapan -harapan bangsa A rab alsar: PeLibebaoan, persatuan dan ketnajuan. I s r a e l ad a lah suatu an cac - ar. a bad i b a g i perdar.a ian d i Tiinur Tengak dan d i sc lu ru h dun ia . Qlek sebab ponbebasan r a le s t in a alcan nenghapus Icahadirah Z io n is dan i r r p e r ia l is dan mcndatang.’.'an s t a b i l i s a s i perdan:aian d i Timur Terv^al'., ra-.^^at P a le s t in a r.en^harapltar. dultunjan se::rja oran-j dernawar. d i dunia dan 3eraua lcelcuat?.:i ''ebaiZ:an, Ico~ajMan dan p e rd aca ia r .; dan . mint a kepada ceroica s 3.~ua, (jidalc p e d u li a l i r a n dan o risn tasr.n ya , a g a r insr.ber ik a n sega la * tvantuan dan dulmngan kepada rair/at F a le s t in a dalasi perjoaiigannya yang a d i l dan le g a l untul: sensbebaskan tar.aii a irn y a .
Cuntutan-tuntutan !:saaar.an dan perdaizaiar^ dan tuntutan-tuntut- an !:eber.aran dan keadilan mev/ajibican se:-.y.!a negara yang rser.-.eli— ■ hara hubungan persahabatan antara rakyat-rakyat dan aecrperta- hankan lo y a l i t a s v/arsanogara-vrarganegaraKya pada tanah a i r uerelcai untul; rjerjar.d .ng Zionisrse sebagai suatu gsrahan tidc.^ sail dan untul: melarang e.’.csiotenai dan alctivitacnya.
2<!«. nal<7/at A rab P a le s t in a percaya a;:an azas Icsad ilan i I:eraerdoIraan, Irodaulatan ; penontuaii d i r i # m artahat nsLnusia dan halt ra iy -.-i- r a lv a t untulc tuelalcsanakannya.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
D—4
2 5 * Untok nencapai s a a a ra n -s is a ^ a :! Pir.Taiz i n i dan acaa -azaan ya , PLO akan. meca.inkar* perartannya untuk n:e:ube b a ilo r - P a le s t in a .
2 6 , PLC; yang mev/akili seinua Icekuatan revolusi Palestina^ ber- tanggung jawab untuk ::ienggerakkan ralcyat Arab Palestina guna ">emuliiikan tanah airnya, nerabebaskaiinya, ksnbali kepa- danya dan di s itu r.ensntukan nasibnya sondiri. Tanggung ja-./ab i tu n e l ipu t i seuua unsan ra i l iter , p o l i t ik ; dan ke— uangan dan aegala sesuatu lainnya, yang diperlukan persoalan Palestina di lin.jlair.~an Arab rsaupun in ternasional•
27. PLO a Iran beker jasar:.a dengan 3ert:ua negara A rab ; se su a i dengan I:eL:a:~puan iT^Lsing-ciasing, dan akan norr.pertahankan sikap t id a k me:::ihak d a l a." a n ta r hubungan mercka d i ba:/ah s in a r dan a ta s dacar kobutuhar.-kebutuhan perang pecibebacan, dan t id ak al:an nenoanpuri urusan in te rn negara A rab nanapun.
20. Rakyat Arab Palestina zienelcankan keaslian dan ker:erdekaan ' revolusi nasionalnya dan nenolak 3Ggala oacraur tangan, per— walian dan Subordinasi.
29 • Rakyat Arab Palestina tnernpunyai hak utana dan a s l i untuk cev^bebaskar. dan ceirulihkan tanah airnya dan akan neniLataci sikapnya terhadap serjua negara dan kekuasaan ata3 dasar s i — kap r.ere!ra terhadap persoalan Palestina dan luasnya bantuan inereka bag i ralcyat Arab Palestina dala<’ revolucinya untulr r.ensapai 3aaaran— saaarannye.
30. Pe joang~pejoang dar. orar.g-orang bersenjata dalajn perang pe"~- bebasan adalah in t i fcentara rakyat, yang akan r.enjadi tangan polindung ral:yat Arab Palestina*
31* Organisasi in i al:ar. mompunyai suatu benderai suatu surnpth dan sebuah laguj yang akan ditotapkan zienurut suatu sistim khu«uc.
32. Pada P ia g ac i n i d ila i^p irkan suatu undang-undang yang d ik en a l seb aga i undang-undang dasar PLO d i Giana d ite tap k an c t ra f o r mas! o r g a n is a s i , kou*J.te—koraite dan 1 eisbaga—len baga dengan fu n g s i dan kev/a jiban n ya n as in g—tnasing se su a i dengan Fiagaz: i n i . ..
33* Piagan in i tidak dapat dianendir kecuali dengan siayoyitas dua per i iga anggota Det/aii Hasional PLO dalan sidang ia,fclrzetra yang diundarcg untuk itu .
Catatan .
P ia gaa N as ion a l P a le s t in a ada lah sa lah aatu dolr.inen yang p a l in g p en t in g pada tahap. sengketa A rab—I s r a e l sekarang i n i , khususnya d a r i p ihak A rab ; yang na^uat p o s i s i r e s n i PLO. Te r^ i i n i ada lah r e v i s i yang d ilakukan o leh Dev/an i^ .s iona l P a le s t in e pada tahun i 960. '7ersi yang pe rtaca disahkan dalar.: Llongres Falestina . I d i Jorusale;:; pada tahun 1964. ‘
3 ur.be r : Y. EarkabiJ "The p o s i t io n o f the P a le s t in ia n s in the I s r a e l i —A rab c o n f l i c t and t h e i r n a t io n a l oovenant", Journal o f In te rn a t io n a l Law and P o l i t i e s 3 (19?0 ) , 209-244^ U n iv e r s i t a s Now York. "".
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
P R O C L A M A T IO N OF THE C O N ST I TU r t OtJ OF THE S T A T E OF
P A L E S T I N E PRO V I 5 I 1'fJA! G O V E R N M EN T
Tt .3 P a L e s t l n L c i . f i o c l o n c l C o u n c i l , 11. > I ■.* e s, , I n I t s e x t r a s . ” JL- . c-ry
. j i L' i c t i i v i i i t h s e s s i o n , Che S e s s i o n 'o*7 t n t l f a d h a :
1- The Const I t c t l o n , os soon os p o s s i b l e , f o r the State o f
P a l e s t i n e o f o p r o v i s i o n a l government In conformity with the
ci rcumstances end the course o f events.
2- The Cen t r a l Counci l c.nd the Execut ive Committee o f the
P a l e s t i n e l i b e r a t i o n O rgan is at ion ore in charge o f f i x i n g
the date fo r the C o n s t i t u t i o n of che P r o v i s i o n a l Government.The Execut ive Commlttoe Is In charge of th i s c o n s t i t u t i o n*which l u l l l be submitted to the Contro l Counc i l to be en t rus ted .
The Cen t r a l Counci l ujL I I udopte '.hu P r o v i s i o n a l Character
of the Government un t^ l the recovery by the P a l e s t i n i a n
People o f I t s f u l l s ove r e ig n ty on the . P a l e s t in i a n l and.
3~ The P r o v i s i o n a l Government u l l l be composed o f the P a l e s t i n i a nl e ad e r s , p e r s o r i o l l t l e s and competences lulthln the occuplt/dmotherland and outs ide on the b a s i s of p o l i t i c a l v a r i e t y
and In such tuoy os to ach ieve n a t i o n a l un i t y . ' *■:/
J
4“ The p r o v i s i o n a l Government u/l l l e s t a b l i s h I t s progrum on the
b a s i s o f the I nOependenc-^ Document, the p o l l t l c o L program o f
the P a l e s t i n e L i b e r a t i o n O rg an i z a t i on and the d e c i s i o n s o.f'•/
the N a t i o n a l Counc i l s .
S- The N a t l o n o l P a l e s t l n l o n Counc i l Invests c .e P a l e s t i n e
L ib e r a t i on O rgan iz at io n lulth the p r e r o g a t i v e s and
r e s p o n s i b i l i t i e s o f the P r o v i s i o n a l Government u n t i l the
C ons t i tu t i on o f the Government.,
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
uu ia raiosuno
, ^ / E IL .NATIONAL PAIESTINIEN
la""* S * c* Iqij u X T f l A O R D I N A I H E
. l» M T IFADA
A iv * */ iz .m IS H**xfiW -IP**
.U .M W i-
In the name of God, the Compassionate, the M e r c i f u l
DECLARATION OF INDEPENDENCE
Palest ine, * the lond. o f the thre monothe is t i c f a i t h s , Is
, where the P a l e s t i n i a n Arab peop le uos born, on which ut
grew, developed and • e x c e l i e d . The P a l e s t i n i a n psop le was
never separated from or d iminished In I t s Integral ; bonds-
with P o l e s t l n o , Thus the P a l e s t i n i a n Arab people ensured
f o r I t s e l f an e v e r l a s t i n g union between I t s e l f , I t s l a n l
.c.nd I t s h i s t o r y ,
Rso lute* throughout that h i s t o r y , the P a l e s t i n i a n Arab
people fo rged I t s n a t i o n a l I d e n t i t y , r i s i n g even to un.LmagLnedleveLs In I t s de fence , as I nvas ion , the des ign o f o the r s ,
an.d the, appea l s p e c i a l to P a l e s t i n e ' s anc ien t and luminous * . ,
p lace on that eminence where powers and c i v i l i z a t i o n s a re
• j o i n e d . . . 'ALL t h i s Inte rvened •■hereby to dep r i ve the people
of I t s p o l i t i c a l Independence. Yet the undying connect ion* »»
between. P a l e s t i n e and* I t s peop le secured for- the l and i t s-j
character , * and f o r the peop le i t s not iona l , genuus. . ;
Nourished by an u n fo l d in g s e r i e s o f c i v i l i z a t i o n s and
cu l t u r e s , I n s p i r e d by a h e r i t a g e r i ch In v a r i e t y and ■ clnd, the P a l e s t i n i a n Arab peop le added to I t s s t a tu r e by
consol ldatr lcng o u n o n between I t s e l f and I t s p a t r im o n i a l
Land. The c a l l went out from Temple, Church, and Mosque
tnat to p ra i se - the C r e a t o r , to c e l e b r a t e compassion" and
peace was Indeed the messoge o f P a l e s t i n e . And In g ene ra t i on
a f t e r g ene ra t i on , the P a l e s t i n i a n Arab peop le gave o f
I t s e l f unspa r ing ly In th;» v o l l a n t b a t t l e f o r l i b e r a t i o n
and homeland.. For uihat hcs been tne unbroken chain of our
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
.a TIO NAL PALEST1NISN
I9*m* Sasaton EXT RAO R D I N A l RE*
Session '.'.do L* INTIFADA
AJgirdu12ou 15 Novembfa 19QB 1SQ8 -/ 16 J ' 12 *>•
- 2 -
p e o p l e ' s r e b e l l i o n s but the hero ic embodiment o f our w i l l
f o r n o t i o n a l Independence ? And so the peop le uios
When In the course o f modern times a new o rd e r o f voLues
mar. dec lo rod with,.norms ond va lues f o l r f o r o i l , I t was
the P a l e s t i n i a n Arob people that hod been excluded from
the dest iny o f a l l o the r peoples by a h o s t i l e o r r ay o f
l o c a l and f o r e i g n powers- Yet again had unaided j u s t i c e«been r evea l ed as I n s u f f i c i e n t to drive, the w o r l d ' s
h lg to ry a long I t s p r e f e r r e d course .
And i t was the P a l e s t i n i a n peop le , a l r e ad y wounded In
i t s body, that wo.-, submitted to yet another type o f
occupat ion over which f l o a t e d the f a l s ehood that
" P a l e s t i n e • aQ-; G Lond wi thout p e o p l e " . This not ion was.
f o i s t e d upon some in the wor ld , whereas in A r t i c l e 22
o f the Covenant o f the League o.f Nat ions (19.19) and in
the Treaty o f Lausanne (1923) , the community o f nations-
.had ' recogn ised that a l l the Arab t e r r i t o r i e s , i n c l u d in g
P a L e s t i n e ^ o f the fo rmer ly Ottoman p rov ince s were Jro. have
grouted to them t h e i r freedom as p rov i s i onaLLy independent
n o t i o n s .
0e3p i t e the h i s t o r l e a I , i n j u s t i c e i n f l i c t e d on the
P a i e 3 t i n l o n Arab' peopLe r e s u l t i n g In t h e i r d i s p e r s i o n
and d e p r i v i n g them o f t h e i r r i g h t to. s Q L f - d e t e rm Lna t i on , ; f o i l o w i n g upon U.N. Genera l Assembly Re so lu t i on 181 J (1947) ,
•which p a r t i t i o n e d P a l e s t i n e Into two s t a t e s , one Arab, one Jewish, yet I t I s t h i s R e so lu t i on that s t i l L provides* • those cond i t i ons o f I n t e r n a t i o n a l l e g i t im a c y that ensure
the r i g h t o f the P a l e s t i n i a n Arab peop le to s o v e r e i gn ty .
su s ta i ned in the- s t r u g g l e to stay ond to p r e v a i l .
I ,ond.' iic'epoodoi
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
t fS n t ie la Pa,'d3tina
,„C|L NATIONAL PAIESTINIEN
"• Sosa.'or. E X T H A O R O.fMAIF.E
Sossion "d a L' INTIFADA ’
AfesrCaU w
i j - - . i— 4 -Ii^
W23-
By s t a g e s , t h j occupat ion o f P a l e s t i n e and p a r t s
of o the r Arab ^ t e r r i t o r i e s by I s r a e l i f o r c e s , the w i l l e d♦ >
d i s p o s s e s s i o n and expu ls i on from t h e i r ances t r a l - homes, I
of the ma jo r i t y o f P a l e s t i n e / s c i v i l i a n inhab. l tants was
ach i eved -by organized t e r r o r ; those P a l e s t i n i a n s whoremained, as a v e s t l p e sub jugoted In. i t s homeland, vuere
• i * » * * * ,persecuted and f o r ced to endure the d e s t ru c t i o n o f ’t h e i r
n a t i o n a l l i f e .
Thus were p r i n c i p l e s o f I n t e r n a t i o n a l l e g i t im acy v i o l a t e d .
Thus were ’/the Char ter o f the United Nat ions and i t s R e so lu
t i ons d i s f i g u r e d , . f o r they had r ecogn ized the P a l e s t i n i a n - Arab p e o p l e ' s n a t i o n a l r i g h t s , I nc lud ing the r i g h t o f
Return, the r i g h t to independence; the r i g h t to s ove r e i gn ty
over t e r r i t o r y and homeland
In ' P a l e s t i n e and on- Lbs pe r imete r s , Lpr’ ex i l e - d i s t a n t* , * and near , - , the P a l e s t i n i a n Arab people never . f a l t e r e d and never
abondoned I t s conv i c t io n in i t s r i g h t s o f Return and
Independence. Occupat ion, massacres pnd* dLspers io 'n^achieved
no ga in in the unabated P a l e s t i n i a n consc iousness 'of s e l f
andv-pb l i t i ca l . i d e n t i t y , os P a l e s t i n i a n s ' went f o rw a rd -w i th*, V » ' • ► . .
t h e i r d e s t iny , undeter red and unbowed. And from out o*f the
long ye'ars . o f t r i a l in evermounting s t r u g g l e , -the P a l e s t i n i a n
p o l i t i c a l i d e n t i t y emerged f u r t h e r c o n so l i d a t e d an-J
confirmed And the c o l l e c t i v e P a l e s t i n i a n n a t i o n a l w i l l
f o rged f o r i t s e l f a p o l i t i c a l embodiment, the P a l e s t i n e
l i b e r a t i o n O r g a n i s a t i o n , . I ts s b l e l e g i t i m a t e r e p r e s e n t a t i v e , recogn ized by the wor ld community as a whole , as w e l l as by
r e l a t ed r e g i o n a l and i n t e ’r n a t i o r a l I n s t i t u t i o n s . Standing
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
_,j?tfrauon de la Palestine
^yrtSEIL NATIONAL PALESTINIEN
19,m* Sawion E X T R A O R D I N A I R E
Sm lon " do L' INTIFADA
Aio*r du12 »u 16 No-ant** I8U8
JiL.
( j«al.a~iVil 19 S j j j j11988 15 12 j— °J— •« '
- 4 • T
on the very rock o f conv ic t ion In the P a l e s t i n i a n p e o p l e ’ s
I n a l i e n a b l e r i g h t s , and on the g round .o f Arab n o t i o n a l
consensus , , and o f I n t e r n a t i o n a l legit imacy. , the PLO led
the ' campaigns of. I t s g r e a t peop le , molded Into un i ty
ond power fu l r e s o l v e , one and . I n d i v i s i b l e In I t s tr iumphs, even as I t s u f f e r e d massacres and' confinement lulthln and
without I ts .home. And so P a l e s t i n i a n r e s i s t a n c e mas c l a r i f i e d
and r a i s e d Into the f o r e f r o n t o f Arab and world awareness , as the s t r u g g l e of- the P a l e s t i n i a n Arab peop le achieved
unique prominence among the w o r l d ' s l i b e r a t i o n movements
In the modern e ra . .
The massive n a t i o n a l u p r i s i n g , the “ I n t l f a d a “ , now• • • 4 i -ntensLfyeng ' In cumulat ive scope and power on occupied
P a l e s t i n i a n t e r r i t o r i e s , a s - w e l l as the u n f l i n c h in g
r e s i s t a n c e o f the re fupes camps out s ide the home land , ’
have e l ev a t ed ofinSaLooness o f tho P a l e s t i n i a n tr'.>^hrond
r i g h t Into s t i l l , h ighe r realms o f comprehension and;‘ a c t u a l i t y . Now at l o s t the curta in, has been dropped-
around a whote epoch o f p revar lca fc lon and nega t i on . The
I n t i f a d a has set s i e ge to the .mind o f o f f i c i a l I s r a e l , . . ’ uihlch has f o r too long r e l i e d e x c l u s i v e l y upon myth and
t e r r o r to deny P a l e s t i n i a n ex i s t ence a l t o g e t h e r . Because
of the . In t i f ada und I t s r e v o lu t i o n a ry I r r e v e r s i b l e Impulse,
t^.e h i s t o r y ‘ o f P a l e s t i n e has t h e r e f o r e a r r i v e d at a dec i s iv e *
j unc tu re .
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
-tiu iu rui'jaiir't)
NATIONAL PALESTINIEN m M i ,^ k i\ ■«*• S«e»lon E X T R A O R D I N A I R E \ -
Satslon " da L’ INTIFADA \ M ^ J l o; J j ) jJI
.M*«6jl2 *u 16 No¥»qrJ3 11S0 lCv}-3 >—z - 15 J1 ^ <>* 11
Whereas . the P a l e s t i n i a n peop le r e a f f i r m s r.ost d e f i n i t i v e l y :
I t s I n a l i e n a b l e r i g h t s In the icod or I t s patrimony :
n o w . oy v i r t u e of n a t u r a l , - and the e x e r c i s e o f
- . those r i g h t s h i s t o r i c a l and l e g a l r i ght ' and .
the. s a c r i f i c e s o f su ccc sc lya g e n e r a t i o n s who
gave o f thoaselv.es Ln defence o f .the freedom
and Independence- o f t h e i r homeland ';
In pursucncc o f Reso lu t ions adopted by Arab
Summit Conference and r e l y i n g on tha au th o r i t y
pe.stoujed by I n t e r n a t i o n a l l e g i t im acy as embodied
In the Reso lu t i ons o f the Un i ted ' .Nat ions
O rgan i za t i on sl.nco 1947
and ,ln‘ e x e r c i s e by the P a l e s t i n i a n ArQb peop l e ' - o f
I t s r i g h t s to se l f -deternl rnct fLon, p o l i t i c a l
Independence, ' and s o v e r e i g n t y •over I t s t e r r i t o r y .
> „The P a l e s t i n a NcitlonaL Counci l , - -Ln the no/no o f
Qod,; and In the- name o f the P a l e s t i n i a n Ariab
people^ hereby proc la ims the es tab l i shmen t o f
the Stato o f P a l e s t i n e oq..^our PaLa^^-i n'lQ^ t e r r i t o r y
wi t h I t s co r i l t o l J a r u s a l r.m (Al«-Quds Ash SharLfV.
The S t a t e o f P a l e s t i n e I s tho c ta t a o f *PcLest ln lans
wherever they may'be. 1'he s l a t e Is , o r them t o - en j oy In Lt
t h e i r oo l l e c tLve , n ' l t lc i iGl and c u l t u r a l I d e n t i t y , t h e i r s to
pursue Ln Lt a complete e q u a l i t y o f r i g h t s . In I t w i l l be
sa fegua rded t h e i r p o l i t i c a l and r e l i g i o u s conv i c t i ons and
t h e i r human d i g n i t y by means o f a par I lainenfcary democrat ic
system o f governance, L 'csol f based on freodom o f exp ress lo r
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
..^rtSeiL N^TlOWAL F'Ai-t'S't
S^yiior, GXTh A O H 0 1N a. I H P. iiyvsiou *‘ tic L* JIvTll:ADA
Cu 1i >u K tSi»S
- 6 -
und .the fr<?odc/i. to form po r t ly - ; . The r lghci , o f m i n o r I t i e s
u:lLl dufjy be. rfiSp<jr. ted by the m a jo r i t y , cj-j. 1 fiiinor.it l e s
must ab ide -by d e c i s i o n s o f the m e j c r l t y . Gu'^ernonce m i l l
be bused_o_n jjr j^n c j.p les o f s o c i a l j u s t i c e ^ e q u o l l t y ond
n o n -d i j c r im in a t i o n In pufcl i r r i g h ts men or ujomen, on
grounds o f race , r e l i g i o n , c o l o r o r - s e x under the ojsgis
o f a c o n s t i t u t i o n n/nich unsuras the r u l e of low and or.
independent: j u d i c l o r y . Thus y h a l l these p r i n c i p l e s a l l o w
no' depa r tu re from P a l e s t i n e ' s a g e - o l d s p i r i t u a l ond
c l v ' l l l z o t i o n u l 'her i t age of t o l e r ance and r e l i g i o u s coex i s tence . , t
The State o f P a l e s t i n e i s on Arab s t a t e , an i n t e y r u l
and i n d i v i s i b l e port o f the nr-ob not ion , at one wi th thOv.«nat ion in h e r i t a g e ano c i v i l i s a t i o n , c i t n i t o tso in i t s
c sp i r a l ' i o n f o r l i b e r a t i o n , ^rog. 'e , d-oniocracy and un i t y .
The State o f P a l e s t i n e . a f f i rms I t s Ci . ' l l&ation to ab i d e
by tiie Churtar o f the League of Arab S t a t e s , whereby the
coo rd in a t io n o f the Arab s t a t e s with each e th e r s'tvell bo
s t rengthened . I t c a l l ’s upon’-Arab compatr io ts tu cj jr . isol idat. end. enfiancs the. emergence in r e a l i t y of our s t a t e ^ t o
* *mobilize potentia l , ond to Lncencify e f f o r t s whose goa l l-.\ to end* I s r a e l i occupation.
The State o f P a l e s t i n e proc l a ims it.a commitment to the
p r i n c i p l e * und purposes o f the Un i ted No t ions , and to the
U n iv e r s a l D. ' -claration o f Hu/iian f l i ghts . I t p roc la ims it«j
commitment as uiell to the p r i n c i p l e s and p o l i c i e s o f the
Non-A l igned Movement.
\ f i $ b z \ i . k jM . *J^c.cU>L ri •!> •./ .1f a i & q - - , . ..
(-- :l\ d v.j} L9 i jvi -
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
deration d* la P.^stine .
,-ONSEIL NATIONAL PALESTINIEN .
19*"- S30»lon EXTRAOR DINAIRE
S#wlo/i. " do J.' INTJFAjA AIq« dJ 12 >u 15 Nov*;jw* 1968
j —>»r)I
( loUuMl 3 ;^ ) a ^ U ^ i 19 ,^9^1933 ..— r*/ 15 J' 12 *>
- 7 «
I t f u r t h e r announces I t s e l f to be a ' p e a c e - l o v in g S t a t e ,« • * . ’
' Ln adherence .to the p r i n c i p l e s of p e a c e f u l c o - e x - i t e n t e .
It. u/LL.l j o i n wi th a l l s t a t e s and peoples Ln o rde r to
assure a permanent peace based upon j u s t i c e ond the
r e spec t o f r l g h t s s o that humanity ' s p o t e n t i a l f o r
w e l l - b e i n g may be as sured , on eornest compet i t ion f o r
ex ce l l en ce be maintained, and Ln w h i ch ■conf idence Ln the
f u tu re .ai l l l e l im ina te f e a r f o r those tuho a re j u s t ond
f o r whom j u s t i c e Ls the Only r e cou r se . . "
.fn the context o f I t s s t r u g g l e f o r peace Ln the Lond
o f l.ove and Peace, the State o f P a l e s t i n e co lus upon the
United Natloc.s to boor s p e c l o l r e s p o n s i b i l i t y f o r the
P a l e s t i n i a n Arab people ond Lts homel’ond. I t c a l l s
upon a l l peoce-and f reedom- . lovLng peop le s and s t a te s '
to Q s s l$ t I t Ln the a ttainment o f I t s o b j e c t i v e s , to
prov ide Lt with s e c u r i t y , to a l l e v i a t e the t ragedy o f
I t s peop le , ond to he lp Lt terminate I s r a e l ’ s occupat ion
of the P a l e s t i n i a n t e r r i t o r i e s .
The State o f P a l e s t i n e herewith dec l a r e s , that Lt ^eLLeveg
Ln the se t t l ement o f r e g i o n a l and I n t e r n a t l o n a L d l s o u t o j
by p e a c e fu l means, Ln accordance wi th tha U.N. Cha r te r
and r e s o l u t i o n s . Vlt ' ioi i t p r e j u d i c e to I t s n .otural r i g h t to defend Lt^ t e r r i t o r i a l I n t e g r i t y and Independence,, I t t h e r e f o r e r e j e c t s the th r e a t or Use o f f o r c e , v i o l e n c e ,
ond t e r r o r i sm ogo lnsc I t s t e r r i t o r i a l I n t e g r i t y , o r
p o l i t i c a l Independence , os I t o l s o r e j e c t ? t h e i r use
c g a ln s t the t e r r i t o r i a l I n t e g r i t y o f o the r s t a t e s .
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
j ' U. .ld]t J----j J--->d) J -----!ay\
(i^UuMi a; , j ) ^ a U ^iJl 19 ay5in
lass v— ■ iB’unu,i>'.'rr,,> J'
- a
•Therefore, On th i s doy unlijee' ‘o i l others* November 15, 1988
os. lue stand b t the t r e sho ld of ’ o new down, ' tn o i l honor
and modegty we.humbly bom to the sacred s p i r i t s o f our
■f a l l e n one s , . PLoest in ion ond Arab, by the p u r i t y o f whose
s a c r i f i c e f o r - the home Land our sky has been i l luminatedqn‘1 our Lang g iven L i f e . Our hearts ore L i f t e d up .and •i r r a d i a t e d by the .Light emanating from the much b l o s sed
i n t i f a d a , from thos e. who have gndured ond have foughtthe f i g h t ,o f the camps, o f d i s p e r s i o n , o f e * l L e , fromthose who have borno the standard r>f freedom, our c h i l f r e n ,
our aged, our youth , our p r i s o n e r s , d e t a inee s and.wounded.
o i l those whose t i e s to our sacred soiL are confirmed incamp, . v i l l a g e and to^n. We render s p e c i a l t r i b u t e to that
brave, P a l e s t i n i a n woaan, guard ian o f sustenance a.nd L i f e ,
keeper pf our p e o p l e ' s p e r e n n i a l f lame." To the sou l s o f .Qur sa inted martyrs , to the whole o f our P a l e s t i n i a n Arab
• . ' /• *» peop le , , to a l l f r e e and honorab le peoples everywhere , wepledge that our s t r u g g l e s h a l l be continued u n t i l the
* Mroccupat ion ends, ond the foundat ion o f our so ve r e ig h ty and
independence s h a l l be f o r t i f i e d a c c o rd in g l y .
The re fo re , .u j e . c a l l upon our g r e a t people to’ r a l l y to th"
b a n n e r - o f P a l e s t i n e , to ch e r i sh and defend i t , $o tha t - ’ i t may f o r e v e r be tf'.e symbol o f our freedom ond d i g n i t y
in that homeland, which i<~, a homeland- f o r the f r e e , now and oLujouc .
^aeration do la. Palestine
:ONSE|L NATIONAi PALESTINIEN
Sa**ion E XTB AO R 0 IN A l R E
S«wlon " dr L’ INTJFADA .
Afetrffci.U’ « j 1t WooAw 1I»4
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
..•cation da Ubdratlon da la Palestine
O NSEIl NATIONAL PALESTINIEN
19*m* Seuloo E X T R A O R D I N A I R E
S#Mlon " do L' INTIFADA
Ajgtr du 12 «u 16 Nov*mbr« 1980
- 9 -
■ In the ..name, o f God, the Compass l o n a t e , the M e r c i f u l ,
■Say : *0 God, Master o f the Kingdom,Thou g l v e s t the Kingdom to whom Thou ufllfc,
•QflO s e l 2es t tl»«j King Juki from whoiTi Thou iuv.Lt, Thou e x a l t e s t .whom Thou w i l t , and Thou
obases t u/hom Thou w i l t . ; In Thy hand
Is the good ; Thou or** powe r fu l
oyer eve ry th ing
Sadaga A l l ahu A l -Az lm
j — dJ ' i - ~
1988 -rV 15 J> 12 *
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
ex.<
«JD O
s
CJC/it/2r:aae>nr\ .OO
On
MuO_QQ>OZ
,w
,ooo
O
^■n
o(j
viC>
Woo
aL
zoH<Ch
<nJUUJOu
.y u
> *7:
e -5Cm *->
>> -C p(oc.2rc ,
Z .
O
—I CJ
C/2 «.*»
t;
« *
~
£ to
L *
“_o
2"5
5C Uh
VO (J
e ^
£
o c ”
~ iS
" 'Z 12_
L_—
Sj
1)«uuu<O
->
S?£
*« c& w
Zc
« f?
o*"C ,
« —£ 1/5
J2^
s
•*
** .2 go
rt w
uU
k-
O rt >-
N -S ?
.5 rc
y ° «
= £ 2i/>
■*■“ —
occCl.nJ<ctWZwo
w to
rz <jn
wg
c-0
0‘*2<rtO
V4toO
>n
-5o
ur:«-jCO*«>o
ouk<
i->CU"w
CI—»
k«o
Ou
wu>
• «rt
, > n
or
«*G«r*
UcEo
Dco
k-<u
o
aviH£*<6
cV*.
f?
cp
•5.2'E
d
'ou"C
.tJ O -Twv **
*- *>*
ts **
(A «£, VI
S .«>
5
U u «j U
h 1 •.n fcjoC?
v— C
G O •£
Icjuo
>N^
.t: c
S rt
w
w**2
-sC
Jr Q
O
° y
C-O
^ c
w r* f \
H
CJ \J
o S '—;
*1 .ST'-O*T3' *5
£u
s ** 5n
.
aKJ .0 a
Q VJo
u- -
^Cn ■
—C C u
^£
k-* •*
o— -S « t3
e.I* V>
y X
O K ^ •=
<ja-t:*7:
wo
O X >- s 60N
4J '2
-D 'u
*_, M ___
•g a =: -T3
c
j£ 8
^i'
■ 2-b j «
c S u 5
« 3
e '
w M
J 2
^
„ 5
S c
.5 £
0=
2
5 ^ ^
c
•s >2 <«
o .=3
.^1
2^
O 4*»
«
: >
u -*
u
^2
y u- ^t: ^
o
3.
•M 3
v»*.
§ I
s*^ ‘SH
rt U
60 u
c o •«L<
^f; U
4 V**V
O 60
S </> >v.s
oz*1;o>Im 1 1/1 1WOm
. o6C .^1
£
7Z2 N
JOvt3 *.2
‘
’Soc_
XuaI*
c O
c °
rt *2 I. i«
2
m 40
rs *TD
£* **
«/1 _T
C J2 *5 £
=
£ •? 5
3o
? E
n>
Ji .S ^2 o
> .= cO U
'i-S
u u rt —Ph .
o
>or#\r»
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
ft rO o•»<
M
U
Wl
.ti u is
O w
^
. .g £-*=
« .S . u
£» S
"o*C
-3
x
oV)u
o .2 5d *-
•- R
= O
« -= «
~E:
•« =
e. u t>__
o *2
" _* 3 =
•5 — ■—
2 rt
. o
re o
u* e
s t>
l. u
r* Iz
_.o
a**
*5 c> —-
S o
-=« "S
^
-5^
s: u
**5G *=
V iT3
*<J
C*G • ■’•
£ *X3o c•“ rcn ou tXiS r-~C 5t)
0£“ « fO *“-•o e8 IU M V»C .= rt
«IT « >
a .tC £ * —“
I
J'5
§
S
fi .9
S3 5 n £ a3 ** c 5
-.2 a w -irJ
3 U ° -S
■ = “
'■ £ « 2 >>.2
■S
-3
-£> =
o aC
to t: C
R^=
5 S
S a 5^
o
60
>^
i »! 'e
.1
“.
£!-=
.S
* -3
S3 5
-E
=3
.«>
C^
.= ^
.
v2 « a s
■- •= »j —
•- ^.. li
r. «
tC.S - u .£ 7
t!
Oo£ & w .=
u u £ > "§ "S
8 «■« * o j±, -js
- X =
- —
- u
_c
•.£ -| ?C Oo a>'.s /—
tst 2
U TT2 ~-S S « .Sr
o
j^ 0
O 5 a w s(SO ~
0
U
j **
« £ C
O fj-- .52
c «
H 2
* iS u
O
C
r- -
y ^
, C
*5
c u- U
)—• -5
C
u woc
2 c ^
c r c
c “ » -£ §*■£ -2. 0
2 o g a« T3 <
-S
JJ o
= .S c
S &■ o*
5 J< r. ?
= .2= -O "
O *13u
•- c
z e w
c- c •-
u O *"*-
c o
s s
fi« «
K
? K >> « '£..= .a ^
g
JS s
5
c h
&ir-
™ £. o
n
? c " £
£ -S c
c “
t)8 £
_ c
‘E S
« >
U "
2 *- o
«.2
6D-<j .£P ijT) ^
.<=. s
X
p
-
=H
i: uj<* 4)
O s
CD >
i-O
«S »ii Z
o
60
^------
ii« ^
-K -O .s "
“a
-5
s
g -g 'S
.S
£ £
2 ^S
g to
-------s ©
£ £
u i 2
cc
60-C ^
S •«
O u
o H
y —
O
_ ^
^
^
m*
n^
« I 5 h
5
C O £
"O
(— •-
S "c
o 5
w
S' 5
C^
5 uc ■- >fJ
uE
o uO -os '£ ‘Ccr y j=a -a "
—
o y« _a "
— U-. "O o
3•“
o W -a
^
0 c
« s *=? §^
.S
-S>ukMQ-
rt U
— “ 3
= «^-c
_: s
" IT
OL”a■" j
r
P «
« =
“ S- «*
- x
og -O
« -o
c■2 2
cH
i"S "5 !s c
c _s ejoS c
^ o
u [j
‘E re a<
c- o£ ■£ c. - J3 « U
j .—O 'rta
-s2 <
o ts
r\. CJT- uc
c
c2cZ
co
o«Q>%
ro im
u a
—,
o. *« U£
^ c
n aQ- Z3
Cm </3
>> n c ^
^ Pt
o u
’u 1
3
■1-
ts
~ £
•s .v=
<-
.5*
ccECH0-<
.N5
ui WJj
oo if= -S
S
ss--
" C_i -= u
£- ~
■S *5
•" £ o *-
to e « c-
-
= =
Z «
^ §
** 1...
O 11 •«*£“ <- kf
<XoO
O ^ VI
re C
o C
^
o* 2r.£!
■»*i
0=
« « s
*c
-= ^
I■5
y ■• 0
.a
o
c- -
c .a 5
O
-= •= s
l’l
^-
o
I-r « -* t> —
co
u
—
^
S<
SS
1=
■= a £
8- £
s
re U
C .5 c
e C-
> U
j rt
U•
JO,
o ~
o
•E- S H2
c c ^
|
S-5
•1:1 s ■£
S's
v ;
E s
-iu
u 2
ii 15 ftfi 0
2“
•I s “«
e —w l>
* w
> M
^ ‘5a •-O
“ *i
Z*
t
■S-K
£
~v
z>
r
*3 Sn
2 0
O 4i.O
< .•
s 0S % — ~
pg j•o *-•o <
"
* S:v *S “5 c£
* £
vOt
., U 4
S " •. <
-
1
M*
1*5 13
« 2
W >
f« 00 ^
c ^
e o « .2 *s wo S 3 : : x ■•“ ft bO*- u +* J
i lA S
S i>
>hH
8
^5
§8 ®
-
£ .2 "5
-SP =
s -E.=
e "'5
! u
~ ? 0 " ! J^
cS
sS
i
o ȣ '..
K 2 ? -a
60o
s
• — to
-= O w-
8
sv n
^ ..
>> ^
t 1 ‘ZZ C
u u
vt; ^c
O O
4-1 M
^
^ %
+
5 - o
H </> <£ U
£ ’S
«*»wuo
O~
o^
c
» k« u
- •« u
«
t. ■ F
8B
= .Src—
Cc
_
>N> —
C
VHo
-
t)u ,t;
o c
<j .2
ct!
Pu
<to
c_ Vmo •-w
-t3 u
^ £ •>-
w u
n u
<J
C^
8E
»« u
>%S Z
w
S? ^
o t:*5bVs is
o
ft y
S •£
co
o•Jm
S^
.£
-rurto
^ C
o-,?=
o
a, ; o-
« -O S
*Coo
u w
^,§
^"
*o P
>, •” „
S- 8
5*" JE
5” z. c
Uj *-
'“' ^ >
J
C
oa
- o
11
s
I0 u
,«
81
H
.tTJ
j
■*
I *«5
e c
a £
ph
f?-5
8 as
U fl
M _
. . **
ZZ5
u-
ic
o ^
>> o 5
1 , LA
u C
a. £o£
&-
— c
•o c
w x
■> 0u
^*—
«
u < >
.y *o 0
y •=■
§1
C •= S
i
oT5rtvt
g «
_ u
l^'y
■d
d
5 -S
.. U
^O
t)
c u
£
ui «
o
? u
So
= .2—
to Sm
“
«rtV)«Xrau
^y
t!C
o
"O
^ o ^
y 2 -5
o
^ ^
CJ^
S ^ .=
o >
- s
y k T,
uA
o
Ji J
a-
_ _o “C
vl f5
M6
u
i:
n
2
w
s- ^
Ot)
^ 0
>
ii &
S«
C
"
"
<r •—g
. u
E ^
-2<c
~ W
5- •— 5
~v
i *s.
^
T!
M
.^1
isu
R «
O m
w.
?«4n<
uV)V
m1
Ok»C
WOf5
fcp,£
c0*U
IEO
■ nuwu
2
,i2 £.2 " s
S..2
g*->
ii
-c—
o
i .5v
o -
3 •£
u
ex)
o
S ^ «
- 'o .a
^
S o
-o
« t.
t) >, I
t-_c
o _c "£;■—
u —
2 -a —
i>
« c
= o
U
S K
0.ts
u VI
> ^
c .S
to!5“
u u
Co £ ^
O r-«B
O .
t-> o
v»'C
cjj
C3 »
O>> w«
R " Iv
2U
>*ouoCuurt
r.V)
O .£c;
*5ID
S C
^
" E
V4 £
fcO-*-O
X
J. .i: .is
i; .s ^ C ^
fcn « ft
<“£•" r= .2 -=
^•T
uo
V._ V
o
C
S’Ec o
C^
.’S3 L
ctn-T3 .ac-VI
VI ,£:T5 s
>oIhCh<L)
o
s
y *0ct
"O
Cp—
n
3 IA
jD
<J * CO
V7 O
CJ 7S
S .2
v; t— , >■«»
O^3 v? o
7 u
g u
o>
e- o
t
_ o
‘Sh
cj -
u
u
u
-u -T3(J
COu
c..a
u r-
Ua
= "y s
0 5
So 2 ^ •£
uurv;<
£
S00
.1 -
u C-
~ o
O D-
&Q £
S
^•4M
faI
iu “C
CC.O
BlH&<u
c*o£h«,c
^ VJ‘u
u 0
^ X
>s U
•2reoucoC
C3k«oET3CnauOuj5CmU-ioou«c
oucoou
I<t.£i>c4JoJU-Donart £ t>
O*T3C1;t>
X
-Su
*"v»
i>o 5o ***0
V
O +■+
0 *S -“
o ^
B Z
j? fcl
S 5
. c
60 u- _
C
O”
JS s
-= .0
~o o .y
.£ ‘5b“5
is .a
•w *> s
S' u s
c . -—
Ivll u ^0 2 “c «**
=.2 0 -= ■I "E I
’E
o S
• S w
*- u
tc ou
v»^
_e 5
T) *
O,^
e =
Z
o <
oUlO-Scro
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
j* -o
J3
>xOJ60O(Ju60
c->^
5H O
£ 2 “
<j r.
*~ &
_£ »r.
"
2 c/552
°c •£ k-<2 -oo
60■M §
Cuuc
o* \T.
+4 8
1
OuL>
o -o
s r: **
u a
k- —.
u *-*£
o
^
a> ~zu
C oo
£y
o * -O
j; o
.is1
1s
c o
cV
'= 5?
uo60n
•S,v-|sOtt
^
H 5
A,
£
< £ «•*
u
=i
<t ^
* 1
y 1^
o
H =
13 -G W
E
C «
-= O? C U
N+1Z
%/•,v.<
2—
o
2 *zj-1
«U
*-H
z: z
w
in
E
" ■= s
J- VI
o £ rt
K U
<_2
gc:
£_ —
c o
** rt
im 2
-* Hs .S.£ Du
y
o o 8o
5
au
,-. *
~u ~
3
~ rt
£T C- £
^
a *s•5 u- u
Oc ts
o '.£
5—
L>
Oto«ex.uJC
C u- c
o u-D
« -w , un
\*yCj
to *.
p" v
O a
:s g
o 2
a co r
o o
a - o«
.£ §<
t> n u-c
y >-■r
« u
Ho•nc
w £
•£ o
—«- <t *^
2
" sJ
D
tOZ
rt' ,=
c c ,
u ^
-° t) .S
'O
^^3 ' S -c3 —
°S
s.”
'S 1.1
c ^ ^
L- < O g.
.nB O
n ,2 uiCu
1
Ou
.*-* « C C
<J C
CS -S
V~c-oo
I
u”T3gK«>= Ti
j >
O o cg : sW c w
U U0 •* CL,
w<Ocu5 tiO
Cc “
-
«
°
&
COo
a %
C
*7. «8 o rt «
O
£ V)
O S t-■a -g
s *•“
£1 ^
,% O c
XJ-I WO
^o
SM V
w*3> O
u u
o '
uco*T5c
S iTj
\ o cI £ I o
00 "S<
£
_ o
ti J “2
"tb,w 5o
co *nw». «
' 0 T
jO
U
c
X -t> u Xr» «
I/*,60O
£■ su>O
-> r;
*« H
4 U .
rt fj
c (J5 ^
to “=T5 ^
^
*2
5*“ <
■"
« <! « tl
y ^ T=
J
«CJ ^
4-«
— rt ^
. k
*T3 too:
o a
r- • — vi
»Cs
o o^
c:
2 > " *5 °
2 2' (?> g
^ "
u s-5
j
2 “<
:?
15 o
£ *»
o o o y ^
I" .
p—
«l L .
Z? 2 ■='.a c
^
t! SiO -o °
o •-.§
*U
I oh<
*5 S ,9
u1= s
-u
- -s
o ;S o ^
O o » g o
« ^^2 -2 g -
-18
.SO
“ u4J *4J
o C
c
1 O !
5 -D a«'M
t; 8u i
£Jo
Z « ujj >.
- o
oo-auua
o >- M > J=
r-
(»O
"S 0
crt</3OH
>S
S
r- s
U £ m v£ts r-gy s .£
•?n o im
“= C
t)-»
cC/5
Ow t) k!
h o: 5
60”
<t i_>
; -c J vl £p
• « £ e O
; i2 P ’5 -S
£
• = O w 60 rt .5
oo
—
i w*.
= w = c s
St uhi
■** w
rt S
d v.
*-* rt
o>s
.SO 4J w C
w °
« J ^
I“
2 J
8 3
0 3’£.<•= S
^*H " N « c jj T2 05
•£ -f* o T?
O G rt w£r I =
>__iVQ O«J
o5 <-• ^
^
oO Ui
C u i Cj
o u (—<
Ho: tj
0^
4-1
« o s
*o rt Q
*«O! S v>■S 60*0 . t-
Q rt
v> = ,
.5Ci-« ,4-1
U "TS
« V J*.
oo r2
oo>rt
O o
to Ujo -5
>ouo
c u
8 5y: .=
t! £_
13 «J
w: pm v;
rt O
^
^ N-t—I ±-t Wcu
v jc# —
~ —
c-i c o:
u2•"t
O -«j ^U 3
SJ
J? °
o: *-*
*= O) —
rtoO i=£
CU Cm rt1
sb
o
oOt«CmIXOo:
c c> 6
^
ot>
‘
rtOau
i « 3
a* *J u
^c
^‘5
c y D
O •
£ O 1=O O
«M?= '■=
>ocoUJ
uu“N V?
S i>
• V rt -*-«• to o
«2 w o: S3
«« O
o ^ TS
h = ep-s k. c*-d
i>
= _T £1. u
yw u
oo
1- = i
*-* —“ o n
c > .id
—«
^ -W kd
u
w <j5 *°
~ t
~ B
, e ^a
>-. F O c .£ Ch
gS
2
,° O o
,E o ^
> S C-t
12 i/t
r: rt
( •
C _n ^*c'> S
HC
? 5 *o
<3-O- ° ^
rt •> L,
QJ
vn w
^ (
.s;
o u b
d> —
-4-irt 5 C oo
s .2 c
oo
3 *-* ^
~ rt rt
_S
rt O) _
«- 0 « *T3^
s «u 1
1 —
Oa -s c
5 ’"
‘5 c
3 J " §. a>«E ^
o
S o
5wT j»
2§
- 5
.2 r
ug H
w
- o
G •*-<
-S —
4-' *-»
— .£ co ^
!»v t) —s
-15 5
= £
-0' >
£ .2 ^
B g
— 0
™ -
j
" "2 jo sT S -a .=*
2 n
I2
Ur-
4-1 L<^
0
0Cu t-S3 -
rt w S
u.= ■- <
^ i<5 ^
. _y »-qS'
CkN
rt
o-
•*- u
2
£•a
5
ts.. a
c -°!=
cL2
D a ^
1 o u
~
g*6
■fc'T3-J=
n C ”
*T>
™ •< O
“
E_
- H
O *TJ _£ •Cw 60 w» - Cu. c o:
-Z s5 j3° *vi
« o
u
g J§ "°IS ^^
S '
c 2
-’
o -S.<rOo.e
**O
uVJ
Lri t? C—■oucoo -
O
1
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
TIIIC SITUATION IN TI IK MtOOl.F. EAST 257(A/07111). Letters of t, 2 ami 3 August 1967 from Israel. '
S /8110, S/0115 (A /G 703), S /0117 (A /G 701). Letters of t , 8 and 10 August I9G7 from Jo rdan .
S /C l23 (A /6 7 0 6 ). L e tter of 16 August I9G7 from Israel.
S /8125 (A /6 7 8 8 ) . L etter of 10 August 1967 from Syria.
S /0127. L etter of 10 August 1967 from A rab group of Slates.
S/8134 (A /G 790), S /0137. Letters of 25 ond 20 August 1967 from Israel.
S /8138 (A /6 7 9 1 ). L etter of 1 Septem ber 1967 from Syria.
S /8147 (A /6 7 9 4 ). L etter of 0 Septem ber 1967 from Israel.
S /8178 (A /6 8 4 9 ), S/0187 (A /G 857). L etters of 3 and 10 O ctober 1967 from Syria.
S /0192 (A /6 8 5 9 ). L etter of 13 O ctober 1967 from Israel.
O t h t .r C o m m u n i c a t i o n s
S/7974 . L e tter of 12 Ju n e 19G7 from Tunisia.S /8010 . L etter of 23 Ju n e 19G7 from Greece.
R j r o R T S o f S e c r e t a r y - G e n e r a l
S/8001 (A /6 7 2 3 ) and C o rr .l , 2 ; A d d .I ; A d d .l/C o rr .I. Notes by Sccretary-C cncral, dated 20 June and •1 Ju ly 1967, subm itting reports of Commissioner- G eneral of U nited Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in N ear East (U N R W A ).
S/8021 and C o rr .l . Reports by Sccrctary-C cncral to Security C ouncil, dated 29 June I9G7, in pursuance of operative parag raph 3 of C ouncil's resolution of H Ju n e 1967 (S /R F -S /2 3 7 ( l % 7 ) ) .
S /8124 (A /6 7 0 7 ) and C o rr .l . R eport of Sccretary- G encral dated 10 August 1967, under General A ssembly resolution 2252(E S-V ) and Security Council
're so lu tio n 237 (1 9 6 7 ).S/0133 (A /6 7 8 9 ). N ote by Secrctary-G cneral. dated
25 August 1967, under G eneral Assembly resolution 2252(kS-V ) and Security Council resolution 237 (1967).
S/8153 (A /6 7 9 5 ). Note by Secrctary-G cncral dated 12 Septem ber 1967.
S/R t 55 (A /6 7 9 6 ), R eport of Secretary-G eneral under G eneral Assembly resolution 22r>2(ES-V) and Security Council resolution 237 (1 9 6 7 ). (N ote dated 15 Septem ber 19G7 on docum ent S /0 1 5 8 — sec below ).
S /0158. R eport of Secretary-G eneral, d a ted 2 O ctober 1967, under General Assembly resolution 2252 (E S-V ) and Security Council resolution 2 3 7 (1967). (Also issued as docum ent A /6797 , dated 15 Septem ber 1967.) '
C O M M U N IC .A T IO N S AN D R E P O R T SO S T H E JE R U S A LE M Q U E S T IO NS /7956 . Telegram of 8 Ju n e 1967 from H aiti.S /7959. L etter of 7 Ju n e 1967 from Philippines.S /7965. L etter of 0 June 1967 from Portugal.S /7994. L etter of 16 June 1967 from Pakistan.
S /0052 (A /6 7 5 3 ) . R eport of S rcrctary-G cncral, dated 10 July 1967, on measures tak rn by Isract to change status of City of Jerusalem .
S/0070 . L etter of 19 Ju ly I9G7 from Jo rd a n . - S/0093 (A /6 7 7 4 ) and C o rr .l . L e tte r of 25 Ju ly 1967
from Syria. "S /8107 (A /6 7 0 0 ) , S /0109 (A /6 7 6 2 ), S /0 1 10, S /0117
(A /6 7 0 4 ) . Letters of 2, 3, 4 and 10 A ugust 1967 from Jordan.:
S/0121 (A /6 7 8 5 ) and C o rr.l. N ote by Secretary- G eneral d a trd 14 August 1967.
S /0 1 2 7 . L etter of 10 August 1967 from C h a irm an of A rab group of States. ■
S /0137, L e tte r of 28 August 1967 from Israel. ' S /0146 (A /6 7 9 3 ) . R eport of Secretary-G eneral, dated
12 Septem ber 1967, under G eneral Assembly resolution 2254(E S -V ) re la ting to Jerusalem .
F U R T H E R S E C U R IT Y C O U N C IL C O N S ID E R A T IO N O F S IT U A T IO N IN T H E M ID D L E E A S T A N D R E S O L U T IO N O F 22 N O V E M B E R t967
s e c u r i t y c o u n c i l , m eetings 1373, 1375, 1377, 13791382.
S /7 9 3 0 /A d d .50-55. Supplem ental inform ation received by Secretary-G eneral dated 26 October-21 N ovem ber 1967.
S /8226 . L e tte r of 7 N ovem ber 1967 from U n ited A rab R epublic (request to convene C o uncil).
S /8227 . In d ia , M ali, N igeria : d ra ft resolution.S /0229 . U n ited S tates: d ra ft resolution. •S /8232 , S /0 2 3 4 , S /8237 . R equests by Israel, Jo rdan
and Syria to p a rtic ipa te in C ouncil's discussion. S /8235 . Revised d ra ft resolution subm itted to fifth
em ergency special session of G eneral Assembly on 4 Ju ly 1967 by A rgentina , B arbados, Bolivia, Brazil, C hile, Colom bia, C osta R ica, D om inican R epublic ,. E cuador, El Salvador, G uatem ala , G uyana, H o n duras, Jam aica . M exico, N icaragua, Panam a, P a ra guay, T rin id ad and Tobago, and V enezuela (circulated a* Security Council docum ent in accordance w ith request by Ind ia on 9 N ovem ber , 1967, C ouncil m eeting 1373).
S /8217 . U n ited Kin.trdom: draft resolution.S /8253 . U S S R : d raft resolution.
r e s o l u t i o n 242( 1967). as nrooosed hv U n ited K in g . riom, S /6 2 4 7 , adopted unanim ously bv C ouncil on 2 i N ovem ber 1967, m eeting 1 3 8 ~ ,
"T h e Security Council, '"Expressing its con tinuing concern w ith the grave
situation in the M iddle East,"Emphasizing the inadm issibility of the acquisition
of territory by w ar and the need to work for a ju st and lasting peace in which every S ta te in the a rea can live in security, .
"Emphasizing further th a t all M em ber States in their acceptance of the C h arte r of the U nited N ations
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
25ft ro i.m r.A i. 'a m i si'.tIi.-im- niidri lakrn n riiiniiiiliiicnl In ;icl in nnoril.m i'e wiili A rticlr 2 of llii’ { 'lia i’trr ,
” 1. A / f i r m s d ia l lint fulfi lment of O lta i l iT p r i iu t'ipli'X r r i ’pn tr* ihn t'MiilitiOiiiK’jil of n ju s t an d ):iMing
in th e M id d le I'.ast w h i t h sh o u ld in c lu d e llir. app l ica t io n of ho ih th e fo llow ing p r in c ip le s :
, " ( i ) W i th d ra w a l o f I s rae l a r m e d forces f rom terri tories occup ied in tlir r ecen t conf l ic t ;
" ( i i ) T e rm in a t io n of all claims o r sta tes of be ll igerency nntl respect for and a c k n o w led g em e n t of llic jo v e r r ig n ly , te r r i to r ia l in teg r i ty a n d poli t ical in d e p e n d e n c e of every S la te in th e a rea an d l lic ir r i g h t ' o live in pcacc w ith in sccu re an d recognized b o u n d a r ie s free from threat* o r ac ts of fo rce ;
“ 2. A f f i r m s f u r t h e r th e necessity " ( n ) F o r g u a ra n te e in g f ree dom o f nav iga t ion
th ro u g h in te rn a t io n a l w a te rw ay s in th e a r e a ;“ (i>) T or ach iev ing a j u l t s e t t le m e n t o f the refugee
p ro b le m ; ." ( c ) F o r g u a ra n te e in g th e te r r i to r ia l inviolability
n n i r v jQ U K S T IO N R
and piillliciil jiiih iJi inli'iirr <if every S la te in the area, riif-a*ur>'5 inrliuliiif; the r]|;ihli*hlll<lit o( tic-
mililaii/i'd ?<mcs;"X Itequeils the S ic re la ry C rn c ra l to designate a
spccial Representative to procrcd to the M iddle East to establish and m ain ta in contacts w ith -the States concerned in o rder to prom ote agreem ent and assist, rlJorts to achicvc a peaceful and accepted settlem ent in accordancc w ith the provisions a tid princip les in ihis resolu tion;
"4. RerjueHi the Socrctary-C cncral to report to the Security Council on the progress of the c/Toru of the special representative as soon as possible."
Rp.rOdTR o r Skcrf.tary-G eneral **S/0259 . N ote by Secretary-G eneral d a ted 23 N ovem
ber 19G7.S /0309 an d A d d .l . R eport by Secrctary-G encral on
progress of efforts of Spccial R epresen tative to M iddle E ast, d a ted 22 D ecem ber 1967 and 17 Ja n u a ry 1968.
T H E U N I T E D N A T I O N S E M E R G E N C Y F O R C E
A report on the organization and functioning of the United Nations Emcrgcncy Forcc (U N E F ) in the Middle East was submitted by the Sccrctary-Gcncral to the twcnty-sccond
. regular session of the General Assembly which opened on 19 September 1967. T h e report, which was the final one in a scries of annual reports on UNEF, covered the developments from 1 August' 1966 until the withdrawal of U N EF in mid-June 1967 (sec pp. 162-74).
T he report contained some general views on United Nations peace-keeping activities and some observations relating to the general nature of, and arrangements for, pcacc-keeping forces and the limitations and difficulties likely to be inherent in those arrangements. I t pointed out that UNEF had been successful as a jx1 Beekeeping operation but also cosily by United Nations standards. During its existence it had suffered 09 fatal cn.suallies and many wounded and injured. Its total cost in its 10f i years of deployment had been approximately $213 million. Its peak strength had been 6,073 in March 1967 and it had been rcduccd to 3,378 at the time of its withdrawal. ,,
The observations dealt also with (he achievements of UNEF as well as its limitations and stressed the essentially ad hoc nature of this and other emergency United Nations peace
keeping operations. T he report also touched on the organization and command of the United Nations force and the difference between the United Nations concept of soldiering »and normal national military service. I t also dealt with the administrative problems of a peace-keeping foicc and concluded by paying tribute to the Governments which had provided contingents for U N E F —Brazil, Canada, Colombia, D enmark, Finland, India, Indonesia, Norway, Sweden and Yugoslavia, as well as to the many thousands of officers 3nd men from those countries whose discipline, understanding and exemplary bearing had made U N E F ’s success possible.
The report went on to say that U N E F had functioned much as in previous years until 19 May 1967, when the Forcc ccascd its operational activities and was ordered to concentrate in non-opcratirmal areas prior to its eventual withdrawal. T he withdrawal of U N E F was a result of a request, received on )8 May through the Permanent Representative of the United Arab Republic to the United Nations from the Minister for Foreign AfFairs of the United Arab Republic, that the necessary steps be taken for (he withdrawal of the Force as soon as possible. The events leading up to the withdrawal of U N E F hnd been described in detail in a special
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
T h e s i t ua t i on in the M i d d l e Eost
Imrt rc rc ivod by Soc ic tn ry -G n im ia l concnin in jj Ismni*- Ryrinn Aral) FUjpntolic sector,
S/7 'j3 ()/A dd .2157-2153. 2 IG 2 -2 I98 . 2200. 2201, ?203-220fl. Supp lem enta l inform ation received by Sccro lary-G onerot co n c e rn in g Isrne l-Lcbanon sector.
S / 7 9 30 / A d d .2161. Supp lem ental in lo rm alion da led 9 O c tober 1973 (roporl of Ch ief ot S ln ll o l U N T S O In c o n nex io n with Secretary-G enerfll’s letter, S/11013).
S/11013 . Le llor o l 8 O ctober 1973 Irom Secre tary-G enera l to P resident ol Secu rity Counc il.
S/11016. Letter o l 9 O ctober 1973 Irom Secre :ory-G encra l (transm itting m essage trom President o1 A lgeria).
S / 11017. Letter ol 9 O ctober 1973 Irom Secre tary-G enera l to President ol Security Counc il.
S/11020. Nolo, daled 11 O ctob e r 1973. by President ol Se cu r ity Council.
S/11021 . Letter o l 11 O c io b o r 1973 liom Secre tary- G ene ra l to President ol Security Counc il.
S/1 1 02 7 (A/9222), S/11032 (A/9229). Letters o l 12 nnd 17 O ctob e r 1973 Irom Israel.
S U 8 S E O U E N T C O M M U N IC A T IO N S
S/11041 (A/9251), S/11143 (A/9367), S/1 1 16 3 (A/9469). Letters o l 24 O ctobe r and 4 ond 19 D ecem be r 1973 l/om Israel.
Consideration by Security Council (21/22 and 23 October 1973)
Security C ounc il, m eetings 1747, 1748,
S/11010 . Letter o l 7 O ctober 1973 Irom United S ta le s (request to convene Council).
S/11036. U S S R and United S la te s: draft resolution.
Reso lu tion 336(1973). a s p ro p o sed by 2 pow ers. S/11036.adop ted by C ounc il on 22 O ctober 1973. m eeting 1747.
. by 14 votes to 0 (Ch ina did not participate In votino ).
• The Security Council1. C a lls upon all parties to the present lighting lo
ce a se all liring and terminate alt m ilitary activity im m ediately. no Idler than 12 hou rs alter the m om ent ol the adop tion ot this dec is ion , in the p o s it ion s they now o ccupy;
2. Calls upon the parties co nce rne d to start im m ed iately alter the cease-tire the Im plem entation o l S e c u rity C ounc il resolution 242M9G7) In all ot its parts;
3. Decidcs that, im m ediately and concurren tly with the ccaso -lite , negotiations sha ll start between the parties conce rned under appropriate a u sp ic e s aim ed at e stab lish in g a just and durab le peace in the l/iddle East.
S/11039 . U S S R and United States: draft resolution.
R eso lu tion 339(1973), a s p ro p o sed by 2 pow ers, S/11039, adop ted by C ou n c il on 23 O ctob e r 1973, m eeting 1748, by 14 votes to 0 (China d id not partic ipate in voting).
The Secu rity Council, ^R e le rrin g lo its. reso lution 338(1973) o l 22 O ctobe r
1973,1. C o n lin n s Its d ec is ion on on im m ediate ce ssa tion
ol all k ind s o l liring and ol ail m ilitary action, and u rge s that the lo rce s o l the two s id e s be returned to the p o s it ion s they occup ied at the m om ent the c e a se fire becam e elloctivo; '
2. R eq u ests the Secretary-G enera l to toko m easu re s lor im m ediate d ispatch ol United N ation s o b se rve rs lo su p e rv ise the observance ol ihe ceaso-lfre between the
lo rce s o l K ra o l nnd IHn A rab R ep u b lic o l Egypt, u sin g lor l ln i p u rp o se I I ir p u rsunne l ol tho U n iled N ation s n n « in llio M idd le E a M and first o l nil Itio p e rsonn e l now in Ca iro.
Consideration by Security Council (24-26 October 1973)
Secu rity C ounc il, m ee 'i <gs 1749-1751.
5/11010. Le llo r ot 1 O c io b o r 1973 1rom United S ta le s (request to conve ne Counc il).
S / I1 0 4 G and Rcv.1. G u inea, India. Ind onesia , Konya , Pnnam a, Peru, Sud an , Yu go slav ia : drall re so lu tion and revision,
S / 11049. Letter of 25 O c io b o r 1973 Irom Sec re ta ry - G ene ra l to P re s iden t ol Secu r ity C ounc il,
R eso lu tion 340(1973), as p rop osed by 8 pow ers, S/11046/Rov.1, adopted by C ou n c il on 25 O ctob e r 1973, m eeting 1750, by 14 votes lo 0 (C h ina d id not partic ipate in voting). 1
The Se cu rity C ouncil, IR eca llin g Its re so lu t ion s 338(1973) of 22 O c io b o r and
339(1973) o l 23 O ctob e r 1973,N oting with regret the reported repeated v io la tion s o l
the cease -fire in n on -com p lia nce with re so lu t ion s 33t) (1973). and 339(1973), !
N oting with co nce rn Irom the I S e c ro ta ry -G e n e ra ls report that Ihe United N ations military o b se rve rs have not yel been enab led to p lace them se lve s on both s id e s o l the cease -fire line,
1. D em and s lh a l im m ediate and com plete cease-tire be ob se rved and that the parlie s return lo the p o s it ion s o ccu p ied by them at 1650 h ou rs G M T on 22 O ctob e r 1973;
2. R eq u ests the Secre tary-G enera l, as an Im m ediate step, to in c re a se the num ber ol United N a tio n s m ilitary o b se rve rs on both sid e s:
3. D e c id e s to set up Im m ediately, under Its a u tho rity, a United N a tio n s Em e rge n cy Fo rce lo bo c o m p o se d ol personne l draw n Irom S la te s M e m b e rs of Ihe U nited N ation s except the perm anent m em bers of the Secu r ity C ou nc il, and requests Ihe Sec re ta ry -G e ne ra l to report within 24 h ou rs on ihe ste p s taken lo this effect;
4. R e q u e sts the Sec re la ry -G e ne ra l to report lo Ihe C ou n c il on an urgent and continu ing b a s is on Ihe state ol im plem entation ol the present resolution, a s w ell a s re so lu tion s 338(1973) nnd 339(1973);
5. R eq u e sts all M e m b e r S la te s lo extend their full co -o p c ra lio n to the United N a tio n s In the Im p le m e n tation o l the present resolution, a s well a s re so lu t ion s 330(1973) ond 339(1973).
S/ IN F / 29 . R e so lu t ion s and d e c is io n s o l Secu r ity C o u n cil, 1973, D e c is io n s , p. 11, "
Report o l Secretary-General (27 October)S/11052 and R ev .l. Report, doled 27 O ctobe r 1973, by
Sec re ta ry -G ene ra l on im plem entation ol S e cu r ity C o u n c il re so lu tion 340(1973).
Consideration by Security Council (27 October 1973)
Socu rity C ounc il, m eeting 1752,
S/11010. Loiter o l 7 O ctobe r 1973 Irom United S ta le s (request lo co nve no Counc il).
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
>l.M' mi. no 11 ASK MAI'i S'H>< »t AfnW I'tKi.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
The territory presently occupied and administered by Israel includes the Gaza Strip, tf\o West Bank and (he Syrian Golan Heights. The West Bank and Gaza are bounded by the ermistice lines negotiated by a United Nations mediator in 1949. They wore overrun in 1967.
22 [3PI /9<15 - 4 0 6 1 0 - 1 0 M
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
- 29 -
IV. ADOPTION BY THE GENERAL ASSEMBLY OP RESOLUTIONS ONTHE QUESTION OF PALESTINE
The following resolutions on the question of Palestine wee* adopted by the General Assembly at its 82nd plenary meeting, on 15 December 1988;
4 3/1 7 5. Question n f Palestine X
Tha General Assembly.
B»cnlllaa ita resolutions 181 (II) of 29 Hovanber 1 9 4 7, 184 (III) of11 Decsnber 1 3 4 5, 3236 (tttt) of 22 Bovaaber 1 9 7 4, 3 3 7 5 (3 2 2 ) and 3378 (XXX ) of 10. Sor«tfib«r 1 9 7 5# 31/20 of 24 ffoveabor 1 9 7 6, 32 /4 0 of 2 Decanber 1 9 7 7, 3 3 /2 3 of 7 Dacaaber 1 9 7 3, 34 /6 5 X end B of 29 Bovombcr 1979 and 34 / 6 5 C aad D of12 Doc«sb«r 1 9 7 9, E3-7/2 of 29 July 1 9 8 0, 3 5 / 1 6 9 of 15 Daccober 1 9 8 0, 36 /1 20 of 10 Doeesbar 1 9 8 1, E3-7/4 of 28 April 1 9 8 2, £5-7/5 of 26 Jon* 1 9 8 2, SS-7/9 of24 S^ptsnhar 1 9 8 2, 37/86 X of 10 Deca*b«r 1 9 8 2, 38 /5 8 X of 13 December 1 9 8 3,39^49 X of 11 Decessbar 1 9 8 4, 40/96 X of 12 December 1 9 8 5, 41/43 X of2 Decesbar 1S36 and 42/66 X .of 2 Decocber 1 9 8 7,
grsrlr& c n n i d e red the report of tiu» Comaittee on the Exercise of the Is*lientble Eights of tho Pticstisiia People, X/
1. E^ryrgsr.wa i t s ffmrftcistior. to' tha C asa itts* cs tha Erarciae o f tha I^.IlcrA2ile Ei.gh.tr eS tha P a ls s t is is s Poetic fo r it s e ffo r ts in performing the r * rr fc-s tie ic rsd to L t by tha Genaral Xsamnblyj
2 . Esdersos th* recccaecdctionr of th* Ceaasittae contained in paragraphs 141 fee K B of its report &nd draws tha attention of tha Security Couneil to fact that action on tha CcsndLttae's reccsascndntions, as repeatedly endorsed by the Ganaral Xasaably its thirty-first session and subseguantly, is still awaited;
3 * Egqn»sca the Cosnitts* to continue to ke«? under review tha situation relating to tha question of Palestine as vail aa tha Implementation of ***PrograBwa of Action for tha Xchioveaent of Palestinian Sights 2 / to report and mat* suggestions to tha GonaraUL Assembly or tha Security Council, as appropriate;
2 / O ff ic ia l -Rgeorda of tha Gon»ral Assembly. rorfcv-fchlrA.Session. SiippIitwi«nT.*o . 35 (X/43/35).
2/ Raoort-g.f- the Interactional Conference oa tha Oueaelon o-f Palestine.rtar.eva. 29 Aucust-7 September 1983 (United Nations publication, Salas So. 2 .8 3.1.2 1). chjtp. I, sect. B.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
- 30 -
*• Authorizes the Committee to continue to exert a l l e fforts to promote the the implementation of its recommendations, including representation at conferences a''* meetings and the sending of delegations, to make such adjustments in it s approved programme of seminars and symposia and meetings for non-governmental organizations as i t nay-consider necessary* and to report thereon to th«* General Assembly at its forty-fourC-L- session and thereafter)
5. B^<pieafa the Committee to continue to extend its co-operation to non-goveramental organizations in their contribution towards heightening international awareness of the facts re lating to the question of Pain-tine and creating a more favourable atmosphere for the fu l l implementation of the Committee's recommendations, and to take the necessary steps to expand it s contacts with those organizations;
0. Requests the United Nations Conciliation Commission foe Palestine, established under General Assembly resolution 194 (1 1 1 ) , as v » l l as other United Rations bodies associated with the question of Palestine, to co-operate fu lly with the Committee and to n&ke available to it/ at its request, the relevant Information and documentation which they have at their disposal;
7. P*cld«3 to circulate tho report of the Committee to a l l the competent bodies of the United Rations and urges them to take the necessary action, as appropriate, in accordance with the Committee's programme of implementation;
8. Pcmirrt.T the Secretary-General to continue to provide the Committee with £.11 ths s jc s iis ry fa c ilit ie s for the performance of its tasks.
glad glgattrx jtttjUagIS December 1988
T r- <?grrrel Kr r r ~ . b^ .
r .iv i=g eosgidfrerf the report oi the Cc;nxittG6 on the Exercise of the Ind ien ab li Eights of the Palastiaian People, 1/
Taking note.. in particu lar, of the relevant information contained in paragraphs 96 to 128 of that report,
B ac& lliflt i it s resolutions 32/40 B of 2 December 1977, 33/28 C of7 December 1978, 34/65 D of 12 December 1979, 35/169 D of 15 December 1980,36/120 B of 10 December 1981, 37/86 B of 10 December 1982, 38/58 B of13 December 1983, 39/49 B of 11 December 1984, 40/96 B of 12 Decomber 1985, 41/43 Bof 2 December 1986 and 42/66 B of 2 December 1987/
SfiCalliag that 1989 is the th irtieth anniversary of the Declaration o f the Sights of the Child 2/ and the tenth anniversary of the International 7ear of the Child.
2/ Hesolution 1386 (XIV)./
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
- 31 -
1 . Tafees cotB with appreciation of the action taken by the Secretary-General is compliance with General Assembly resolution 42/66 B;
2. Rtttruwata the Secretary-General to provide the Division for Palestinian Riohts of the Secretariat with the necessary resources and to ensure that i t continues to discharge the tasks detailed in paragraph 1 of General Assembly resolution 32/40 B, paragraph 2 (b ) of resolution 34/65 D, paragraph 3 of resolution 36/120 B, paragraph 3 of resolution 38/58 B, paragraph 3 of resolution 40/96 B and paragraph 2 of resolution 42/66 B, in consultation with the Committee on the Exercise of the'Inalienable Sights of the Palestinian People and under its guidance)
3 . Also requests the Secretary-General to direct the Division for Palestinian Sights to pay particu lar attention to the p light of Palestinian children in tho occupied Palestinian te rrito ries in its programme of work fo r 1989;
4 . PTirthcr rt*pieata the Secretary-General to ensure the continued co-opcrstion of the Department of Public Information and other units of the Secretariat in enabling tha Division for Palestinian Rights to perform its taaks
i n covering adequately tho various aspects of tha question of Palestine;
5. Tsvitea a l l Governments and organisations to lend their co-operation to the Committee on the Esercise of the Inalienable £ighta of the Palestinian People and th« Division for Palestinian Sights in tha performance of their tasks;
6. TaV*a coti? with appreciation, of the action taken by Member States to cbsttrve annually on 29 Kovember the International Day of Solidarity with theF tliesti.^1 Fecple, en d of the i s s u s n c c h r t h a t of spcciti postage stemps for the e;c£iion.
S2ad Plenary meeting 15 Dftgember 1988
C
The g 'S n g r a i A s s e m b ly .
considered tho report of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, 1/
IflJCAOg BQtfl' in particu lar, of the information contained in paragraphs 129 to 140 of that report.
S t a l l in g it s resolution 42/66 C of 2 December 1987,
CflSVlnCSd that the world-wide dissemination of accurate and comprehensive information and the role of non-govemm«ntal organizations and institutions remain
v ita l importance in heightening awareness of and support for the inalienable rights of the Palestinian people to self-determination and to the establishment of an independent sovereign P a l e s t i n i a n S t a t e ,
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
- 22 -
1 . Takes nofw vit-.h appreciation of the action taken by the Department of Public Information of the Secretariat in compliance with General Assembly resolution 42/66 C;
2. p«iepieata the Department of Public Information, in fu l l co-operation and co-ordination with the Committee on the Exercise of the Inalienable Bights of the Palestinian People, to continue ita apecial information programme on the question of Palestine in 1989, with particu lar emphasis on public opinion in Europe and Horth America and, in particulart
(a ) To disseminate information on a l l the activ itie s of the United Kations system re lating to the question of Palestine, including reports of the work carried out by the relevant United Kations organs; ' ■ .
(fe) To continue to issue and update publications on the various aspects of the question of Palestine, including Is ra e li violations of the huaan rights of the Arab inhabitants of the occupied te rrito rie s as reported by the relevant United Kations organs; .
' (£> To expand its audio-visual material cn the question of Palestine, including the production of special series of radio programmes and television broadcasts;
(£ )' To organize fact-find ing nav: missions to the area for journa lists;
(£) 7o organise regional and national encounters for journalists.
. S2ad_Plenarr_megtln<y15, December. 1588.
42/17C. of
The g*aers.l Assembly.
Having canalri»r»rf the reports of the Secretary-General, 1/
Haylaq notad with appreciation the statement made on 13 December 1988 by the Chai rman o f the Palestine Liberation Organisation, 2/
Sfcrsaaiaq that achieving peace Ln the Kiddle East would constitute a sign ificant contribution to international peace security,
AyaXft o f th* overwhelming anpport for the convening of the International Peaa Conference on the Middle Sast,
1/ A/43/272-S/19719 and A/43/691-S/20219.
2/ See A/43/PV.78.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
- 33 -
Kotina vith appreciation tha endeavours of the Secretary-General to achieve the convening of the Conference, '
Halcoming the outcome o f the nineteenth Extraordinary Session of the Palestine Rational Council as a positive contribution towards a peaceful settlement of the con flic t in the region,
ftyau of the ongoing uprising ( tnM f of the Palestinian people since9 December 1987, aimed at ending Is ra e li occupation o f Palestinian te rrito ry occupied since 1967, '
1. Af f 1 rm'a the urgent need to achieve a just and .comprehensive settlement of the A x a b - I a r a e l l con flic t, the cora of which is the question of Palestine;
2. Calls fo r the convening o f the International Peace Conference on thef Kiddle Kaat, under the auspices o f the United Nations, with the partic ipation of- a l l parties to con flic t, including the Palestine Liberation Organisation, on an
•guol footing, and the five permanent members of the Security Council, based on Security Council resolutions 242 (1967) o f 22 Hovcaber 1967 and 338 <1973) o f 22 October 1973 tha legitim ato national rights o f the Palestinian people, ' prim arily the righ t to self-determ ination;
3. Affirms the follow ing princip les fo r the achievement of comprehensive peace:
(a ) The withdrawal of Is ra e l from the Palestinian te rrito ry occupied since 1507, including Jerusalem, and from the other occupied Xrab te rr ito r ie s ;
(b ) Cu&raatoeisg trra^genont- fo r security o f a l l States in the region. Including thos« ncccd in rasolution 181 ( I I ) o f 29 Povaabar 1947, w ithin secure and L n t c m r t i c i m l l y recognised boundaries;
( i ) Eesolving the prcilcm o f the Palestine rofugeas in conformity with Gir=.crtl Assessbly resolution 194 ( I I I ) o f 11 Dec crier 1948, and subsequent relevant resolutions;
(d ) Dismantling the I s r a e li settlements in the te rrito rie s occupied since1967;
(ft) Guaranteeing freedom o f access to Holy Places, re lig ious build ings and s ites ;
4. Kotas the expressed desire and endeavours to place the Palestin ian territory occupied since 1967, including Jerusalem, under the supervision o f the United Rations fo r a lim ited period, as part of the peace process;
5« gammata the Security Council to consider measures needed to convene the Internat ional Peace Conference on the Kiddle East, including the establishment o f a preparatory committee, and to consider guarantees for security measures agraed upon by the Conference for a l l S t a t e s in the region;
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
6 . H-gne^ts the Seer etary-General to continue hi a e ffo rts with the parties concerned, and in consultation. with the Security Council, to fa c ilita te ths convening of the Conference, and to submit progress reports on development; in tbiamatter.
' B2nd planar? fflgqtlngj5 Decamber 193A
43/177. Question of Palestine
The General. Aaagffihlr,
gjiviay ronaldered the item entitled "Question of Palestine**.
Epcalllng it s resolution 181 ( I I ) o f 29 Hovoaber 1947, in which, inter a l ia , i t called for *•*>«» establishment of an Arab State and a Jewish State in Palestine,
Miadful of the special responsib ility of the United Hations to achieve a just solution to the question of Palestine,
^vwre of the proclamation o f the State of Palestine by the Palestine National Council in line with General Assembly resolution 181 ( I I ) and in exercise of the inalienable rights of the Palestinian people,
Jiff Irflilgq .the urgent need to achieve a just and comprehensive settlement in the Kiddle E&st which. Inter t l i a , provides for peaceful coexistence for a l l States in the region,
Recalling it s resolution 3237 (Xmc) of 22 Hovember 1974 on the observer status for the Palestine Liberation Organization and subsequent relevant resolutions, .
1. Acknowledges the proclamation o t the State of Palestine by the Palestine KatloajLl Council on 15 Hovember 1988;
2. Affirms the need to enable the Palestinian people to exercise their sovereignty over their te rrito ry occupied since 1967;
Dycjdes that, e ffective as of 15 December 1988, the designation "Palestine" should be used in place of the designation "Palestine Liberatioa Organisation" in the United Nations system, without prejudice to the observer status and functions of the Palestine Liberation Organization within the United Hations system, in conformity with relevant United Kations resolutions and practice/
4. Requests the Secretary-General to take the necessary action to implement the present resolution.
3.2n&..plenarv meeting IS December 1988
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
I'Ci ifa now oo , Y>-vm
Arafat Prc klamasikan Negara PalestinaAIjtr, Ant/DPA.-
Setelah bersidang scjak Sabtu lalu di tengah unjuk rasa solidaritas di Tepi Barat dan Gaza, Ketua Organisasi Pembebasan PaJeslina (PLO) Yasser Arafat, Sclasa kemarin pukul 07.35 WIB di ibu kola Aljazair, Al- jir, memproklamasikan negara Palestina Independen di Tepi Barat Sungai Yordan dan Jalur Gaza yang didudaki Israel. la juga menyerukan hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara telangganya.
"Palestina untuk rakyat Palestina di mana sa ja ," kata Arafat kepada para anggota Dewan Nasional Palcs- tina (PLO), badan pembuat kebijak- sanaan PLO. •
"Dengan nama T uhan Yang Ma- haesa, atas nama rakyat Palestina, dan atas nama rakyat Arab, Dewan Nasional Palestina mengumumkan eksistensi negara Palestina," kata dia, membacakan proklamasinya.
Setelah Arafat memproklamasi- kan negara barn itu, para anggota PNC mengibarkan bendera Palestina berwarna hitam, putih, merah, serta hijau, dan band miiiter Aljazair mengumandangkan lagu Bitadi liila- di (negeriku, negeriku), lagu kebang- saan Palestina.
Badan tersebut juga menyetujui rencana mem bent uk pemcrintahan Palestina interim pada langgal yang tepat di Tunis, tempat markas besar PLO berada kini.
Dengan mengesampingkan penen- tangan kelompok beraliran keras Front Rakyat bagi Pembebasan Palestina (PFLP) pimpinan George HabasK, 252 orang anggota PNC itu memberikan suara mendukung per- nyataan politik yang melipuli peneri- maan secara resmi atas Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 dan 338.
Resolusi DK PBB itu secara rmi- tlyilc ineng:ikiii Tiak eksistensi Israel 3ah menyerakan menyclenn^arakan g riin a in eah guna mcricapai perda- maiari Timur Tengah yang langgeng.~ Empat puluh tujuh orang anggota PNC menentang paket tersebut, dan sepuluK orang Tagi abstein.
Pengumuman Arafat itu dikeluar- kan setelah TN C memberikan du- kungan dengan suara bulat bagi pembentukan sebuah negara Palestina dan menyetujui pengakuan secara mutlak atas hak eksistensi Israel serta perundingan damai dengan negara Yahudi itu.KONFERENS1 INTERNASIONAL
Pemyataan politik tadi mcnyerukan penyelenggaraan konferensi in- ternasionai secara efektif di bawah perlindungan PBB,. dengan peran . serta semua pihak yang terlibat dalam konflik (Arab - Israel), ter- masuk PLO. Dasamya. kesamaan, dengan isi Resolusi (DK PBU) No. 242 dan 338 serta jam inan atas hak nasional sah rakyat Palestina.
Yang terpentirtg di antara hak-hak tersebut, menurut pemyataan itu, hak menentukan nasib sendiri.
Habash, yang semula menentang pemyataan ini dengan alasan hal tersebut m enunjukkan konsesi yang terlalu besar pada saat ini, menga-
takan tidak akan menentang hasil pemungutan suara, supaya tidak ter- jadi perpecahan dalam PNC.
Resolusi DK PBB No. 242 itu, %ang dfsetujui pada 1967, menvTru- kan pengfiemtan pennusuhandi kai-
'im u rT en g ain ian mcmintaagar Israel mcnarik_____ ________ _wiTavalf-'vilayah yang clirebutriyajto- lam pcrang 1967. Resolusi itu secara fitlaE~T3?igSung mengakm naK~ek~sis- tensiTsraen'~5edannkan Resolusi No. 338. yang diseiujui pada 1973, sewaktu teriadi Pcrang A ra b ~ Israel, tnenycntkjip penghemian riepcrariganltu dim agar Blielenggarakan pcruridingaii jinlar j negara-negara Arab dan Israel untuk mencipai perdarnaian'yang adiPdan langgeng di Timur Tengah.
Sampai_j987, PN(^menolak_Re- soliisTNo. 242*T<arena resolusi itu utfak mcnyebuVnyebut KalTPnlcsuna menentukan nasib sendiri. IMsumbul Meriah
Tepat pukul 07.25 WIB Sclasa pagi. Yasser Arafat berkumandang memproklamasikan sebuah negara Palestina mcrdcka di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Proklamsi itu diiringi dengan kesadaran realistis bahwa mereka juga mengakui negara te- (anggan^'a, Israel.
Negara yang pertama kali menen- tang proklamasi itu tentu saja Israel sendiri dan Amerika Scrikat. Dari Washington dilaprokan bahwa Amerika tidak akan mendukung suatu dekJarasi negara Palestma, demifciart kata pejabat Departemen Luar Ne- geri AS.
Sebaliknya bad warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza, proklamasi itu disambut dengan meriah dan luapun kegembir&an di jalan-jalan, mcski- pun Israel Selasa kemarin masih memberlakukan jam malam. Mereka melambai-lambaikan bendera Palestina dan meneriakkan slogan-slogan nasionalis dan Islamis.
"Setiap orang di daerah ini meneriakkan Atlahu Akbar dan me- nyanyikan tagu Biladi (Negeriku), lagu kebangsaan negara Palestina. Kcadaan ini berlangsung selama be- berapa jam ,” demikian kata saksi mata, seorang pekerja, seperti di- laporkan Reuter. .
Beberapa orang lainnya, di Kota Khan Yunis, membawa foio-foto Yasser Arafat, ketua Organisasi Pembebasan Palestina, yang membacakan proklamasi kemerdekaan. ’’Ini merupakan kelahiran identitas Palestina. Saya bergembira seperti se- dang melahirkan anak pertama saya," kata Hanna Siniora; editor At Fajr, surat kabar pro-PLO.
Sedangkan penduduk lainnya ber- komentar, "Saya sangat bahagia. Tetapi seperti biasa, saya masih prihalin karena Israel mungkin akan membasmi negara yang masih cm- brio ini."
Luapan kegembiraan tidak hanya muncul di jalan-jalan. Bahkan para pasien di rum ili sakit yang akan menjalani operasi pembedahan, tiba- tiba menyanyikan lagu kebangsaan mereka ketika mendengar prokla
masi kemerdekaan negaranya. Demikian laporan staf kesehatan kepada rumah salat di Jcrussalan.
Seorang pengacara, Faez Abu Rahme, mengatakan kemerdekaan ini merupakan suatu kemenangan dan akhir dari sebuah perjuangao yang mcnelan puluhan Lahua.
Sementara itu, Malaysia secara resmi telah mengiriml(an ucapan e- lamat kepada RLO. alas lahjmya nf- gara PaUestina_dan sekaligus. nieng- akui eksistensi^nege/i itu , Kemen- teriaii Luar"Negeri Malaysia men an- daskan bahwa pihaknya akan tcta[ mendukung negeri dan rakyat Palestina untuk memperoleh keadilan dan kemakmuran.
Demikian pula Iraq. Baghdad sangat mendukung keputusan Dewan Nasional Palestina itu dan mem- bantu sekuat tenaga dalam forum internasional untuk diakuinya negara Palestina dengan Alquds (Jerussa- Icm) sebagai ibu kotanya.
Di pihak lain, Israel yang mcm- bcrlakukan jam tnalam sejak Sabtu lalu, semakin memperkuat eengke- ramannya di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan mengcrahkan ratusan ribu tentara. (uzi),
erzog T l e n ta k
Yerisalem, AnPrVsiden Ch; im Herzog/
menunjuk perd. ner YiVzhak Shi n
/Rtr.-Senir
ina mentenrdemisic mir untulymembei
tuk kakinet baiu Israel s/telah paj tai-panlfi keagi maan yang baru d pcrkualim cm b :rikan dykungan ki pada Palrtai Lii:ud sayip kanan.
” Kcing!jian i egara raendorong si ya menyoru p ;rdatw menteri da anggota Pirler ten Yitzhak Sham; atty- m em btnti k suatu kabinet bi ru.^skaia ^ r z .g dilam suatu upl cara (K kediim n tpresiden. '
Shanirt, 7jltal utj, menerima^)cn( a tigka tanV r.tN ii/dan men^atakaj akan berusoi^Atiiinbentu)rsuatu ka binet yang mctnnLmyaiJandasan lua dan tampaknyi|;ak^flr nenawarkai siiatu jwranankiri tengah dari dcmisioncr
Para mir mmtgki rana^febih /ei
cepada iz menjaiOhk
tu konferonsi in pcrdamainn Ti
Masih/belurr Panai Bliruh a;an tersebut at; u tidak.
■J f\u lai Hum) ten Luar Neger
niVi lfcrcs. tu mengatakan, Sha- (.■naVar^i suatu pc dah UaJam pemerin-
hii ion Ptres jika pihak- n tunqitan bagi sua- emasianal mengena nur T c u a h . . jelas apakah pihak an meneivna lawar-
KenUtusan k in s«telah fr; Ortojiox dan masiiig ineme ma kursi dal, meg, mendu HaI ini me seMutu saya rwignya 61 si U f t u k mem'
residen itu o ikeluar si-fraksi IsricI ultra; gudat yang masing-
angkan enam uan lim 120 anggota Varle- ung Likud, Mirtegu. >eri Shamir dan p ira kanan sekurang-kt^ ara yang diperluka uk suatu pemerintah-^
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
11' Pu> i IS rtoo' M l
Brunei, Negara Ke-27 yang Akui PalestinaNicosia, Reuler.-
Sampai Kamis kemarin, sebanyak 27 negara lelah mengakui kemerde- Icaan Palestina scjak pemimpin PLO Yasser Arafat memproklamasikan- nya Selasa laiu.
Jumlah tersebut tercapai keiika Brunei Darussalam kemarin-mengu- mumkan pengakuannya terhadap kelahiran negara baru Palestina itu. Dengan demikian Brunei merupakan negara ASEAN ketiga, setelah M alaysia dan Indonesia, yang mengakui kemerdekaan Palestina.
"In i adalah langkah positif menu- ju pewiecahan problem di Timur Tengah,” kata sebuah pemyataan d a ri p em erin tah B runei yang diperoleh Reuter di Kuala Lumpur, Malaysia.
Pengakuan Brunei itu dinilai wa- ja r , karena selama ini Brunei memang selalu m endukung’ per- juangan bangsa Palestina untuk mendapatkan kcmbali haknya memi- liki sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.
Brunei, yang merupakan negara muslim, tidak mengakui Israel dan tidak punya hubungan diplomatik dengan negara Yahudi itu.
Denpan demikian. daftar negara ymiK mengakui h'alesuna kini adalah A ljaiajr, Iraq, Malaysia, Kuwait, Tunisia, Arab Saudi, Yaman Utara, Yaman Selatan, Madagaskar, Turki, Bahrain, Jordan ia, Bangladesh, Libya, Uru Emirat Arab, Sri Lanka, Indonesia, India,Mauritania, Maro- ko, Zambia, Yugoslavia, Nicaragua, Pakistan, Sudan, Kuba, dan Brunei.
Sedangkan negara lain yang mendukung kemerdekaan Palestina tapi masih belum memberikan pengakuan resmi adalah Mesir, Uni Soviet, Yunani, Qatar, Jerman Timur, Su- riah, Polandia, M alta, Siprtis, Om an, dan Filipina.. Presiden Filipina Corazon Aquino dalam pernyataannya kemarin juga memberikan dokungannya kepada negara Palestina, tapi masih belum m au mengakui secara resmi karena masih ingin mcmastikan apakah Palestina tidak akan mendukung para pemberontak muslim Moro di
. Filipina.Sementara itu, .pasukan Israel
kemarin menembak dan metukai enam warga Palestina di Jalur Gaza setelah Israel mencabut jam malam lima-hari yang diberlakukan di wilayah f’.ilusijiia yang didudukinya itu. Jam mulam tersebut ditnaksud- kan umuk mencegah warga Palestina di wilayah penduduk Israel meraya- kan kemerdekaan Palestina yang
diproklamasikan dalam sidane pleno Dewan Nasional Palestina (PNC) di Aljier itu.
Menurut kalangan rumah sakit di Gaza, dua korban tembakan dirawat di Kota Gaza, dua lagi di kamp pe- ngungsi Sha’ti, dan masing-masing satu di Deir el-Balah dan kamp pengungsi Jabaliya
Sejak PNC bersidang di Aljier, pasukan Israel fcian agresif daJam menjalankan tindakan keamanannya di JaJur Gaza dan West Bank (Tcpi Barat). Lebih-lebih setelah jam malam itu diberlakukan.
Setelah keadaan tampak dapat di- kuasai, Israel secara berangsur mengendurkan tindakan keamanan ketat yang diterapkannya pekan ialu untuk mcnccgah warga Palestina di wilayah-wilayah Palestina yang didudukinya ■ Out)*
[antan Sekjen D'epkoi Merar.ggalJakarta , A nt
M an tan SelTrfeian's Jen d era l Departemen Kcuangan'Mayjen TNI (Pum) EHy Sungkotto. Kdmij petazig kemarin pukul 16.42 WlB mening- gal dunia di RS Pcn^mina.
Almarhum menin^gal dalam usia 63 tahun akibai ^citdarahan otak setelah diraw ai^elaina tiga had di rumah sakit iffsebut.
Selasa lalfK ketika diundang ma~ ■ kan siang bersama temannya di Hotel S a r t/P as if ik , tiba-tiba Elly te r ja tu l/ Setelah dirawat dokter H otel/Sari Pasifik, kemudian ia d ibay a ke rumah sakit Pertamina.
Pangkai almarhum terakhir di bi- dang kemiliferan adalah mayor jen- dficaL •
Me?teftm Hicana. almarhum akan dikebumikan sctclairshalat Junmt di Tam an Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. .
-Egmbunuh King Kong^Divonis 3,5 " M i n iSolo, JP .-
Mustofa, terdakwa^f&laku pera- bunuhan King Kong-alias Liem Hing Tjiok alias Hasan Wiryo Prayitno, Kamis keuiarin divonis 3,5 tahun pen ja p r Terhadap putusan (ersebul, Mustofa yang didanipingi penasihut huftunnya Joko Trismo W^JodoW S r m i y a l i l > ? n piUr.pjfcjy
Jaksa penuntut um u m S am in o s h yang sebelumnya
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
Uni Soviet Akui Palestina, Thatcher Desak Reagan★ Perpecahan Makin TajamW a s h in g to n , J u r a a t
•U ni S o v ie t , h a r i J u m a t , m e n g a k u i n e g a r a b a r u P a l e s t i n a d a n m e n y a ta k a n b a n g s a P a l e s t i n a m e n u n j u k k a n r e a l i s m e s e s u n g g u h n y a d a n b e r h a k a ta s t a n a h a i r n y a . S e b e lu m n y u , h a r i K a m is , P M I n g g r i s , M a r g a r e t T h a t c h e r m e n d e s a k P r e s i d e n R o n a ld R e a g a n a g a r m e n a n g g a p i s e c a r a p o s i t ip k e p u tu s a n y a n g d i a m b i l D e w a n N a s io n a l P a l e s t i n a (P N C ) d i A ijir , A l ja z a ir , h a r i S e la s a .
n eg ara yan g m en g a k u i n eg ara’’K arena se tia k ep ad a p rin s ip fu n d am en ta l a k an k e b eb a sa n m em ilih U ni S ov ie t m en g ak u i p rok lam asi n eg ara P a lestina , d en g an d i tu n tu n o leh kenyata- an bahw a p en y elesa tan yang m en y e lu ru h a k an m elongkap i p ro ses se ja rah p e m b e n tu k an n eg ara in i," u ja r D epu ti P e rta- ma M enlu A lex an d e r B essm ert nykh._ •
S e m en ta ra itu , T h a tc h e r yan g sed an g b e rad a d i W ash ing ton m em uji k e b e ra n ia n PN C m en e rim a reso lusi D K PB B No. 242 d an 338 yan g secara tak lang- su n g m en g ak u i h ak h id u p Israel. K arena itu , ia m en y aran - "kan ag ar p e m e rin ta h b a ru A S d i baw ah k e p em im p in an G eo rge B ush, "B en ar-b en ar m eng- eksp lo itasi k e se m p a ta n y an g ad a u n tu k m e n g h id u p k a n kem - bali p roses p e rd am aian T im u r T en g ah ." .
M ak in to ja m ■Sementara itu , d i s a a t ju m la h
P a le s tin a su d a h m en c ap a i ju m lah 30, friksi di d a lam tu b u h n eg ara baru ini sem ak in je la s d a n terasa . D ari Je ru sa le m di- be ritak an , k au m fu n d am en ta lis Islam yang te rg a b u n g dalam G erak an F u n d a m en ta lis M uslim H am as (Zeal) m em erin tah - k an k e p ad a o ran g -o ran g P a le s tina y an g tinggal d i w ilayah p e n d u d u k a n ag ar m ogok tiga hari.
A ksi m ogok te rs e b u t y ang h a ru s d im u la i ha ri J u m a t seba- gai u n g k a p an p ro tes a ta s p ro k lam asi k e m e rd ek a a n P a le s tina. S e ju m lah o ran g p e n g ik u t ga ris k e ras m en u lis slogan- slo n g an p en o lak an p ad a din- d in g -d in d in g d i T ep i B ara t d an J a lu r Gaza. S lo g an te rs e b u t berisi d e sa k an ag ar o ran g P a lestina m en o lak d ek la ras i k e m erd ek aan y a n g d ik e lu a rk a n PN C , ha ri Selasa.
\ua Korea Sepakat Adal Koqferensi Antarparlerr^nP iin m u n jo h j, K&mis I•%Dua n eg an v K orea y ang oer- m u su h a n b en sepakat u n ju k m en y e len g g a rak io k o n fe ro n si a n ta rp a rle m e n , s u i lu teroUos- aii p e n tin g • m e n u j \ c ita /c ita reu n ifikasi.~ D alam p e ru n d in g a n (V
Varig^ dilakuk& n a m a e rL f if m ark asi d i P a n m u n jo m K am is, k e d u a de leg asi pu n gan hasil s e m e n ta ra it) / ' k a m em u tu sk a n unudc b J r d in g k em b ali 15 D jisem bur. i "K ed u a p ih a k U erd isk u ii se
cara serius. S ay ^K ira k ita m em - b u a t kem ajo im d ib an d iilg k a n lim a p e ru n ifin g an seb e lu fn n y a se jak A gnstus lalu ," k a ta K etua d e lega^r K o ru t C h u n c h o l /
Cita m en cap a i b e b e ra p a ke- sbf>akatan p en tin g d em if m en- rn o a i tu ju an ad an y a p e ru p d in g -
aH;i kon-
terla lu banyak .H ari K a m i^ y a n g la lu K o ru t
m enurunksm ju m la h m en jad i 100, tarc j''le tap d ito la k K orsel.
,A k h ij* y a k e d u a n eg ara yang bejfceda sis tem p o litik itu sepa-
d en g an ju m la h 50. D isetliiu i nnln s p ln m h .
go ta p a rlem en a k an h a d ir d a lam kon fe ren si, tap i h an y a p a d a sa a t u p aca ra p e m b u k a an d a n p e n u tu p a n . D an k o n fe ren si j t u a k an d ise le n g g ara k a n d i ib u
ita k e d u a n eg ara seca ra ber- g a \ t ia n . .
M a h a s isw a m c n y c ra n g S e n W ita ra itu di S eo u l seki-
ta r 40 m a& isisw a b e rsen ja ta k a n p ip a-p ip a frusi d an bom b en sin , m en y e ran g p N ju n a h a n k e luar- ga ten ta ra A m erica . D u a ten ta - ra A m erika c e d e h i^ b eb erap a k e n d a ra an d ib ak ar.
P ara m ahasisw a itu ifh^ahan m en co b a m asu k ke p e ru m ah -
N am u n , p en g ak u an a ta s n e ga ra b a ru itu te ru s m em b an jir. N eg ara-negara yung m en g ak u i P a le s tin a ad a lah J ib o u ti, Mali, M au ritiu s , K uba, Sudan ,. A ljazair, M alaysia, K uw ait, A rab Sau d i, Y am an U tpra. Y am an S e la tan , T u rk i, M au ritan ia , T u nisia , Y ordania, M adagaskar, B ahrain , Uni E m ira t A rab , Q a-' tar, L ib y a , In d o n esia , B ang ladesh , In d ia , Irak,. M aroko, P a k is tan , N ik aragua , Y ugoslavia, S ip ru s, d a n Uni Soviet.
H in g g a sa a t ini, M esir m asih m e ru p a k a n sa tu d a ri lim a n eg a ra A rab yan g b e lum m en g ak u i. K eem p a t la in n y a ad a lah O m an, L eb an o n , S u riah , d a n Som alia .
M a ta c e lapA ngin p e rp ec ah a n di_ ja ja ra n
a ta s p e m im p in P a le s tin a itu se- a k an d im a n faa tk an Israel. Di k o ta su c i Je ru sa le m , ten ta ra Israel, h a ri K am is m elep ask an te m b a k a n m em b ab i b u ta ke a rah o ran g -o ran g P a les tin a y an g se d a n g m eray ak an k e m e rd ek aan . D ib e ritak an , p a lin g t i d a k 27 o ran g te r lu k a d a lam p e ris tiw a itu .
P e ris tiw a itu b e rm u la dari b e n tro k a n an ta ra te n ta ra d e n g an p a ra p en g ungsi. B e n tro k a n itu pecah d i T am o u n , T ep i B a ra t d a n b eb erap a w ilayah di J a lu r G aza te rm a su k k a m p p en g u n g si S h a ti, d a n D eir al- B alagh.
Di Je ru sa le m T im u r b a g ia n ' A rab , s e b u a h bom m e le d ak d i w ilayah V adi Q ad u m , sa a t se- o ran g po lis i lew at d i te m p a t itu . N am u n . ta k a d a k o rb a n jiw a.
MenolakS e m e n ta ra itu , s itu as i po litik
d i Israe l m ak in ram ai. R a tu san an g g o ta P a rta i B u ru h m en u n - tu t a g a r p a rta in y a tid a k berse- d ia m e m b e n tu k p e m e rin ta h a n 'k oa lisi d e n g an L ik u d . S e ju m lah 20 d a ri 39 an g g o ta leg is la tif d a ri P a rta i B u ru h d a n 200 akti- v is p a rta i m en g ad ak an perte - m u an . M ereka m e n u n tu t agar p a ra p e m im p in n y a m en g a k h iri p e ru n d in g a n d en g an L ik u d .
M erek a ju g a m en g ecam M en h an Y itzhak R ab in , tb k o h P a rta i B u ru h , yang p ad a hari R abu m en g a tak a n a k an m em - p e r tim b a n g k a n p e m b e n tu k a n koalisi d e n g a n L ik u d . R ab in , s a a t itu , m alah m en g a tak a n , p a rta in y a tid ak h anya a k a n m e- m in ta p os m en te ri lu a r negeri, t e ta pi ju g a m en te ri p e r ta h an a n d a n k e u a n g a n d a lam p e m e rin ta h a n p im p in a n S ham ir.
(AP/AFIVRt/ias)
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
A
t w riwac.. .91
JJflPgJl i i ! I l i l i l i ? S « ‘= = aS, s-«-3 |'sa|g|-i£
= f S5 3 - I's^ = § f i i '= 1 5 = *-3 32 i l l a ? '^ sgs S-H-s- 3 U i f i &
l l l i^ l ’i l l l r
j i p f l
S p r if lll i f l i l ilfs fi I I I f «iU i M l i ri fi-i i-11 in 2 ili mm u m1 2H 11 ^.=,-J2 gt-c-5 =
i a*
j l l i p r f i« Ifi l J i i i i
o =i J -la= ip A 'm i i iU V *«g -* >.’IWKlillililI
i iJ jR 'js f t i J !^•S-l iLS-jiS aiziTS =
i i i f i f i i f i i t j i i i i i ti:i I fH i 1K1EJ l j 1 .11 S; ?ii
< 5.-Sl|| | l f l i jg l 15 f j l f i f i |i l i r l ! ! « i ! i ! ! i f i i ! I , . 1*11115 J I l i l i l ?I=Mlilf;IIg-rII
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
j jM i t h , 7 k v -w S u r
Di Swedia, Karpet Merah untuk Yasser ArafatStockholm, Reuter.- . .
Sambutan dengan rn^nggclar per- madani merah seperti yang iayaknya diberikan kepada oeora/ig kepala negara, ternyata juga diterima Yasser Arafat ketika pemimpin Palestina itu liba di Stockholm, kemarin. Arafal berada di ibu kota Swedia itu untuk membahas masalah Timur Tengah dengan sekelompok aktivis pecinta damai Yahudi Amerika.
Bersama dengan turunnya salju di Bandara Arlanda Stockholm, sam- bil tersenyum ccria Arafat menuruni tangga pesawat jet sipil Iraq yang ditumpanginya untuk disambut di atas permadani mcrah dengan ciuin- an di kedua bclah pipinya oleh Men- lu Swedia Stew Anderson. Di sam- ping Anderson dan para pejabat Swedia lainnya, ikut menyambui pula sejumlah diplomat asing, termasuk beberapa Dubes negara Arab untuk Swodia. , i
Scusai upacara pcnyambutan sing- kat, Arafal dibawa dengan mobil ke salah satu sudut Bandara untuk me- nuju helikopler yang akan mengan- tarkannya langsung kesebuah wisma perburuan kerajaan abad-18 di luar Kota Stockholm. Di wisma itulah Arafat bertempat tinggal selama kunjungan dua harinya di Swedia.
Perhaiian besar terhadap Arafal juga diberikan Perdana Memeri Ing- var C a rlso n , yang telah nieinper- pendek punjungannya ke Paris un- tuk cep£(;<Lcpat pulang guna incne- mui keiu'i Organisasi Pembebasan PaJesiina (PLO) itu.
Inti kunjungan Arafat ke Swedia ini bcrbLara dengan beberapa tokoh penting masyarakat Yahudi Amcri- ka, yang delegasinya dipimpin Rita Hauser, ketua International Centre for Peace in Middle East (Pusat International bagi Perdamaian di Ti- ■ mur Tengah), sebuah organisasi risct ! liberal. . j
Polisi Swedia telah melancarkan operasi sekuriti yang istimewa untuk ! m ongamankan pembicaraan itu. . Aluvi/i sekuriti pula yang meinbuat Deplu Swedia menolak memberikan
(Bersambung ke hal XII kol 1).
Yasser Arafat
Di Swedia.....(Sambungan dari hal I) . . rincian tentang anggota delegasi Yahudi Amerika lainnya. '
Sepeni dikctahui, pertemuan itu dikutuk oleh Israel, dan disambut dingin saja oleh kclompuk-kdompok Yahudi Amerika lainnya.
Swedia sendiri telap netral dalam masalah Palesiina. Ncgeri Eropa itu mcmpunyai hubungan yang ramah dengan Israel, tapi mengizinkan PLO membuka kanto; pcrwakilan di Stockholm.
Diadakan hanya sepekan sebdurn Arafal dijadwalkan memberikan pi- dato penting dalam sidang khusus Majelis Umum PBB di Jenewa, kata- kata Arafat di Stockholm jelas akan mendapat perhaiian khusus dari se- mua pengamat masalah Palestina.• (lut)j
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
■jcwa ito> 1/1
Sudah 76 Negara AJkui Palestina MerdekaPartai Buruh Israel Puji Pemyataan Arafat 'Jenewa, Reuter.- '
Pemimpin PLO Yasser Arafat, Se- lasa kemarin untuk pertama kalinya sejak 14 tahun ini, berbicara di depan Majetis Umum PBB di Jenewa, $e- telah gagal memperoleh visa ke Ame- rika Seri I; at.
Di tempat yang tain di Jenewa kemarin, PLO mengeiuarkan daftar negara yang mengakui negara Palestina. Sampai kemarin, sudah 76 negara mengakui Palestina. Dengan demikian, jum lah ini metebihi batas yang diperkirakan 75 negara.
Sebelumnya dilaporkan, Keiua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat dalam pidato- nya di depan sidang PBB di Jenewa mengakui Israel da] am tapai batas- nya sebelum tahun 1967.
Penasihat Arafat untuk urusan politik, Bassam Abu Sharif, dalam keterangannya yang dimuat harian terbesar Israel, Yedioth Ahronoth, Senin kemarin mengatakan pemimpin PLO itu akan menjelaskan reso- iusi-resolusi yang disetuiui Dewan Nasional Palestina (PNC) di Aljier bulan lalu pada sidang Majelis Umum PBB mengenai Palestina Selasa.
"Sharif mengatakan, PLO mengi- nginkan suatu negara hanya di dae- rah jalur Gala dan Tepi Barat, yang
diduduki Israel sejak 1967, kendati- pun PNC melandaskan keputusan- nya atas Resolusi PBB No. 181 Tahun 1947 yang menyerukan pem- bentukan negara-negara Jahudi dan Arab di daerah Palestina yang men- jadi mandat Inggris,
Israel merebut Tepi Barai dan Jalur Gaza, yang menjadi tempat ting- gal bagi sekitar 1,7 juta jiwa warga Palestina dan merupakan ajang per- golakan yang menentang pemerin- tahan Israel selama setahun ini, dari Jordania dan Mesir.
Dua puluh tokoh Panai IJuruh Israel memuji pemyataan pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat yang mengakui eksistensi Israel dan menilainya sebagai "suatu yang positif,"
Pemyataan Arafat Rabu di Stockholm, Swedia itu dapat dijadikan landasan "untuk berdialog secara le- bih dekat antara PLO dan Israel", kata para tokoh partai itu, yang 10 orang di antaranya anggota Parle- men. '
Pemyataan Arafat itu semakin memperjelas pendinan yang disam- oaikan Parlemen Palestina dalam pengasingan atau Dewan Nasional Palestina di A ljier bulan lalu terhadap penerimaan Resolusi PBB Nomor 242 338.
Para pengamat mengatakan, per- nyataan yang disampaikan tokoh-to- koh Israel itu mencerminkan sikap pemimpin Partai Buruh Shimon Peres dan wakilnya Yiuak Rabin, yang selama ini dinilai Panai Likud pirn- pinan Yitzak Shamir "menunjukkan sikap lemah terhadap PL O .”
Sebaliknya, dari kalangan Likud, penguos* Israel tampaknya sedang berusaha "m em bela diri” terhadap pidato yang diucapkan pemimpin Organisasi Pembebasan PaJestina (PLO) Yasser Arafat di depan Ma- jelis Umum PBB, walaupun Arafat telah mengakui eksistensi Israel.
PM Israel Yitzak Shamir berkali- kali mengecam PLO sebagai ” ke- lompok teroris” , yang tampaknya sebagai tanggapan atas pidato Arafat itu, dalam konferensi pers Selasa m alam. • .
Sementara itu dilaporkan, Ang- katan Darat Israel memberlakukan jam malam di Jalur Gaza, sehari sebelum Yasser Arafat berpidaio di depan Maielis Umum PBB di Jenewa Selasa. >
Pihak Angkatan Darat mengata- ; lean sebanyak 650.000 orang Palesti- ’ na di daerah-daerah yang diduduki • Israel, "dikenai ponbatasan-pemba- ■ tasan” sampai ” ada perintah lebih lanjut*’. ■ A
Televisi Israel melaporkan, jam malam itu diberlakukan untuk men- ceeah terjadinya kerusuhan pada sa- at'Yasser Arafat berpidato di Jene--. w a .. • .
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
JAWA POS. RABU LECI IS JANUAR1 1989
Inggris Harapkan Kerja Sam a P ositif dengan PLO
Tunis, A nt/A FP.-Inggris mengharapkan ’’hubungan
kerja yang baik” dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan akan melanjutkan dialognya dengan PLO dalam waktu dekat, kata Menteri .Negara pada Kantor Kemente- rian Luar Negeri Inggris, William Waldegrave. di Tunis, Senin.
la mengatakan lull iiu beberapa saat sebelum meninggalkan Tunis se- telah melakukan kunjungan empat hari. Selama kunjungan tersebut, ia benemu dengan pemimpin PLO Yasser Arafat dan pertemuan itu merupakan kontak resmi pertama Inggris dengan PLO.
Waldegrave, setelah Senin pagi be- runding dengan Sekjen Liga Arab Chedli Klibi, juga mengatakan pemimpin Libya Kolonel Muammar Qathafi harus merighentikan du- kungannya kepada Tentara Republik Irlandia (IRA) sebelum hubungan Inggris-Libya dapat diperbaiki.
Tetapi, pertemuan Jum at dengan Arafat dinyatakan sebagai titik balik dalam usaha Inggris untuk menye- lesaikan konllik Timur Tengah.
’’Kami telah melakukan tugas kami, yaitu menegaskan kembaJi du- kungan kami kepada sikap baru PLO dan untuk menjawab langkah- langkah yang mereka ambil, yang
telah kami minta kepada mereka se- tama benahun-tahun," kata Wal- degrave.
Perundingan Waldegrave dengan Arafat diselenggarakan setelah perle- muan penting serupa 16 Desember antara pemimpin PLO itu dengan para pejabat Amerika Serikat, schu- bungan dengan pengakuan secara tc- gas Arafat terhadap hak keberudaan Israel dan pernyataannya untuk meninggalkan tcrorisme.
"Saya harap kami telah menjalin hubungan kerja yang baik dengan kepemimpinan PLO ,” kata Waldegrave, seraya menambahkan bahwa kontak m endatang akan "segera di- lakukan” di Inggris dengan Uassam Abu Sharif, pembaniu senior Arafal.
Para pejabat Israel mengecam pertemuan Waldegrave-Arafai, dengan seorang jurubicara Perdaaa Menteri Yitzhak Shamir memperingatkan bahwa pertemuan itu membantu me- ngesahkan "suatu organisasi yang bcnujuifn menghilangkan kam i."
Mengenai sikap Israel, Waldegra- ve mengatakan, "Saya sangat vakin bahwa masyarakat internasional hen- daknya jangan berusaha memencil- kan Israel, tetapi mcmpertahankan dialog dengan Israel. Saya harap selama kunjungan saya kc Israel,
yang segera saya lakukan, kami da- pat mencari jalan untuk membuat
■ kemajuan.” '
INGGRIS-LIBYA Menteri Inggris itu, schubungan
dengan perundingannya dengan Klibi, mengatakan Inggris mtmpunyai "m asalah sangal serius” dengan Libya, yang ia kaitkan dengan du- kungan Kolonel Qathafi terhadap IRA.
Inggris, tambahnya, memerlukan "lebih daripada kata-kala dari Q aihali." ’
Menteri Dalam Negeri Inggris Douglas Hurd, pekan lalu mengatakan pemerintahnya mcmpunyai bukti bahwa Libya telah mengirim- kan senjata dan bahan peledak Sem- tex ke IRA, yang oleh London di- pandang sebagai organisasi teroris.
Sebagai tanggapannya, Duta Besar Libya untuk PBB All Triki menye- ru Inggris untuk "memulai haJaman baru1’ dengan mengadakan pcrun- dingan mengenai hubungan Libya pada gcrukan nasionalis di Irlandia Utara itu.
Triki mengakui bahwa Libya mendukung IRA, tetapi ia tidak meng- ungkapkan sifat dukungan itu.
Waldegrave, Senin mengatakan, ia belum meminta Klibi untuk bertin- dak sebagai penengah antara London dengan Tripoli, yang belum mempunyai hubungan diplomatik sc- jak 1936. ■
"K am i-telah m enjtlaskan sikap kami scjelasnya kepada Qathafi dan ia tahu apa yang kami periukan da- rinya," kata Waldegrave.
MEE dan Prakarsa Perdamaian Timteng
Jerussaiem, A nt/A FPMenteri Luar Negeri Spanyol
Francisco Fernandez Ordonez, Senin mengatakan, saatnya belum tiba bagi Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) untuk mengadakan prakarsa perdamaian Timur Tengah. ,
la mcngcmukakan hal itu menje- tang akhir kunjungan resminya selama 48 jam di Israel, yang dilukiskan seorang pejabat di Jerussalem sebagai kunjungan yang "positif dan sangat bersahabat." Spanyol ketua EEC saat ini.
Ordonez mengundang Perdana Menteri Israel Yitzhak Sham ir datang ke Madrid, Marei nanti, untuk mengadakan kunjungan pertama oleh seorang kepala pemerintahan Israel sejak kedua negara itu mcn-
jaiin hubungan diplomatik lig» tahun lalu.
Menlu Splnyol ilu mengemuka- kan, ia datang kc Israel "sem ata- mala untuk mendapatkan informasi, bukan uniuk memberikan petuniuk ataupun mengadakan tekanan.
Para pejabat Israel, yang kecewa atas tawaran-tawaran Inggris, Pran- cis, dan Belanda kepada Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) akhir- akhir ini, tampaknya gembira alas sikap Spanyol itu.
Dalam pembicaraan dengan enam orang pemimpin Palestina dari wila- yah-wilayah pendudukan Israel, Minggu, Fernandez Ordonez mengatakan ia akan mendesak EEC supaya mendukung penempatan pasukan PBB di Tepi Barat Sungai Yordan serta Jalur Gaza.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
fCofra Yq\, ao >yay
Membangun Kedubes Palestinan.H i * r.nimri 10*9 x, i . j • Pem W canuu ini sefcaltau meru-P aris, pada 8 Januari 1989
mulai semarak. Di ibu kout Prancis itu berlangsung
konferensi internasional tentang sen- jata kimia yang dihadiri oleh para utusan dari 150 negara, termasuk 75 menteri luar negeri, guna memper- kuat protokol Jenewa 1925 yang me- larang perang senjafa k 'unit.
Sambil mengadakan konferensi, di tempat itu pulalah sedang diatur ren- cana penemuan antara Menlu Israd, Moshe Arens dan Menlu Mcsir, Es- mat Abdel- Maguid. Dalam pertemu- an ini akan dibahas rencana kun- jungan Hosni Mubarak ke Israel.
prakarsa perdamaian Israel di Timur Tengah, kata sebuah sumbcr di Israel, merupakan alasan kuat mcngapa Hosni M ubarak aJcan ber- kunjung ke Israel. Kunjungan itu sekaJigus tawaran dari pihak Mesir.
Namun, kunjungan itu akan gagal 'diJaksanakan apabiia Mesir menilai tidak akan ada hasil positif yang dilawarkan pihak Israel. Hasil positif yang diisyaratkan Mesir kepada Israel itu ialah kesediaan Israel un- tuk berunding dengan PLO demi pe- mecahan masalah Palestina.
Hingga saat ini Israel tetap me- mandang bahwa PLO (ak lebih dari sebuah organisasi teroris yang ber- operasi dalam skala internasional untuk mengganyang Israel dan kepen- tingonnya di man* pun di dunia ini. Dan, hampir mustahil bagi Israel untuk memberikan ampun pada PLO, walau hanya dalam tingkat perun- dingan sail.
Padahal, sebagian besar rakyat negara Yahudi itu mendukung adanya perundingan Israd-PLO. Ini ter- bukti dari hasil pengumpujan pen- dapat di Israel soidiri yang dilakukan
, oleh lembaga Dahaf, yang menunjukkan bahwa 54*7* dari 600 responder! setuju diadakannya perundingan Israel-PLO, sedangkan 4SVt meno- lak perundingan itu, dalam rangka penyelesaian masalah Palestina.
Dahaf adalah sebuah lembaga untuk pemilihan golongan sayap kanan. Sedangkan hasifpengumpulan pendapat itu dipublikasikan oleh harian Yedioth. .
Keinginan sebagian besar rakyat Israel agar pemerintahnya mela- kukan perundingan dengan PLO adalah karena pemyataan Yassir ' Arafat beberapa waktu sebelumnya.
Di Jenewa, Arafat mengatakan bahwa ia dan PLO tidak akan meng- gunakan cara-cara kekerasan dan te- , ror dalam memperjuangkan kepen- tingan Palestina. Dan di dalam deklarasi kemerdekaan Palestina ter- dapat pengakuan untuk hidup bcr- dampingan secara damai dengan. Israel.
Sedangkan faklor lain yang mem- pengaruhi oprni publik di Israel ialah kenyaiaan bahwa AS, yang selama 13 tahun terakhir menganggap PLO sebagai gembong teroris, akhirnya mau berunding dengan PLO. Dan, kesediaan AS itu adalah satu langkah maju yang sekaligus akan meng- akhiri anggapan negalifnya bagi per- juangan rakyat Palestina. Pihak Palestina sendiri menganggap, pengakuan AS dan kesediaannya berdia- log secara langsung dengan PLO adalah titik balik bagi perjuangan bangsa Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai bangsa
'Oleh’Anwarimerdeka. Dan, sejarah akhimya akan berpihak pada Palestina.
Dari bukti ini masihkah Israel menolak PLO sebagai waJdl sah rakyat Palestina?
Seperti biasanya, Israel akan tetap berkepala batu dalam persoalan yang satu ini.
Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan di depan Asosiasi Pers Luar Negeri di Cairo, Penasihat politik Tingkat .Tinggi Presiden
'Hosni Mubarak Osama El-Baz, menganggap Israel sampai saat ini tidak pemah scrius dan bersungguh- sungguh menyelesaikan persoalan dua wilayah jajahannya, yaitu Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Bahkan, lebih jauh Baz mengata- kan, Israel sering besifat "plin-plan” alias p lim ai plintut aan ingin mengubah opini dunia dengan cara member! hak otonomi, dan bukan kemerdekaan bagi Tepi Darat dan Jalur Gaza. Serta yang penting, oionomi itu tentu saja bukan di- alamatkan Israel pada PLO. Sebab sebagaimana biasanya, Israel menganggap PLO adalah organisasi bagi para teroris.
Rupanya strategi yang digelarkan Palestina dewasa ini dipahami Israel akan merugikan dirinya.
Setidaknya apabiia dilihat pada latar belakang hijtoris, ofensif per- damaian gaya PLO di bawah Arafat itulah akhirnya yang akan menang.
Pengembalian Gurun Sinai yang dicalpok Israel dalam Perang Arab- Israet 1973, dikembalikan Israel pada pemiliknya, Mesir melalui perundingan perdamaian Mesir-lsrael yang diprakarsai AS. Perundingan yang (erkenal dengan sebutsn Perjanjian Camp David ditandatangani pada J978.
. Meskipun perjanjian itu harus di* bayar mahal oleh Mesir, yaitu ter- bunuhnya Presiden Anwar Sadat dan terkucilnya Mesir dari negara- negara Arab tetangganya, toh akhirnya perjanjian itu benar-benax meng- hasilkan perdamaian antara Mesir dan Israel. Dan yang lebih penting, Gurun Sinai benar-benar kembali ke pangkuan Mesir. .
Apakah sejarah ini akan berulang bagi Palestina seiring dengan strategi dan ofensif perdamaian yang dila- kukannya sekarang?
Israel bukan tidak paham atas kecerdikan strategi yang tengah digelar PLO itu. Bahkan, ia akan merasakan masa-masa getimya di masa depan setelah menyaksikan sendiri betapa semakin banyak negara di jagad raya ini yang mengakui deklarasi kemerdekaan
yangsannya atas dua wilayah disengketakan dengan PLO.
Inilah yang perlu dipertanyakan, kata Baz. Dan, ini pulalah kepidkan Israel untuk mengelabuhi dunia.
Bukankah kalau ini berhasil berar- ti terdapat keabsahan Israel atas Tepi Barat dan Jalur Gaza?
Pembicaraan ini sekaligus merupakan langkah berani orang P alestina di daerah pendudukan yang harus bcrhadapan dengan kekuatan besar pasufcan Israel. •
Bangsa Palestina masih terus ber- usaha menggapai ujung perjuangan- nya. Dunia dengan manisnya me- nyapa kehadiran negara Palestina merdeka. Dan, kini AS pun mulai realistis memandang prospek per-
Perdana Menteri Jordam a Mar- damaian Timur Tengah dengan ialanwan Al-Kassem di Aman mengata- kan, usul Pcrdana Menteri Israel Yitzhak Shamir, mcngenai perdamaian Timur Tengah, kenyataannya dimaksudkan untuk menyabotase proses perdamaian itu sendiri.
"Inilah operasi sabotase Israel, yang merupakan kedok mengakhin keterpencilannya," kata Kassem, yang juga Menlu Yordania itu.
Tawaran tersebut, kata Kassem selajutnya, dikemukakan Israel pada saat dunia tampak mendukung tindakan Palestina, yang ingin men- capai perdamaian dan hidup ber- dampingan di bawah pengawasan suatu konferensi perdamaian internasional. - •
Israel ingin menarik kembali AS, negara-negara Arab dan Palestina sendiri atau lainnya ke dalam proses yang tidak akan m onbuahkan perdamaian. Sebab, Israel akan me- ngonsolidasikan kekerasan dan pendiriannya terhadap penyelesaian menyeluruh konflik Arab-Israel.
Tapi sampai saat ini pemberonta- kan masai rakyat Palestina yang dikenal dengan sebutan Intifadah dl wilayah pendudukan lenjs berlang- sung untuk menghantam Israel.
' Sejak Intifadah itu meletus pada Desember 1987, tercatat tak kurang 347 orang Palestina tewas dunia. Sedangkan dari pihak Israel, 14 orang meninggal.
Korban terakhir menjelang tutup tahun 1988 yang disebutkan adalah seorang remaja, usia 18 tahun. Pe- muda ini terkapar dan meninggal dunia setelah punggungnya tertem- bus peluru tentara Israel di Kota Nablus, akhir D esanber lalu.
Disebutkan, pemuda yang kemu- dian diketahui bernama Samir Shi- hadeh itu adalah salah satu dari sekian banyak pemogok yang mela- kukan unjuk rasa memperingati Perang Maithun antara Arab v Prancis di Suriah tahun 1920, pada akhir Desember lalu. Dan. pemogokan itu sendiri m engakibatkan tutupnya toko-toko dan berhentinya peng- angkutan umum.
Inilah bukti bahwa bagi rakyat Palestina sendiri, di wilayah pendudukan itu sudah terlalu muak melihat ulah Israel.
Palestina yang dikumandangkan pa- Bahkan, tawaran Israel untuk me- da Selasa, 15 November 1988 lalu di laksanakan Pemilu itu sendiri di Aljier, Aljazair. -daerah pendudukan terdapat reaksi
Maka itu, sekali lagi Israel ingin keras dari pihak Palestina. tnemakai cara liciknya kembali un- Faisal Hussemi, salah seorang tuk mengibuli opini aunia atas keab- pemimpin Palestina yang mendekamsahannya di wilayah Tepi Barac dan Jalur Gaza, milik Palestina yang tengah diperjuangkannya dengan te- tcian ilarah, kcringat, dan air mala oleh bangsa Palestina itu.Apa gerengan akal licik Israel itu?
Menurut Osama El-Baz, cara itu ialah tawaran Israel untuk mengadakan Pemilu di bawah pengawa-
di penjara bersama sekitar UOO aktivis Palestina lainnya, teidh diiemui Yair Tsabon unluk mengadakan pcmbicaraun. Tsabon adalah seorang anggota parlcmen sayap kiri sosialis dari Partai Mapam.
Dalam pertemuan itu, mereka membicarakan kemungkinan pemilihan pemerintahan di dacrah sendiri.
mengakui dan mau berdialog langsung dengan PLO.
Dialog pertama AS-PLO dilakukan di Tunis, tempat m arkas PLO berada, pada l£ Desember lalu. Dan, ini disusul oleh dialog kedua berikut- nya, 7 Januari 1989 yang memuat keinginan AS.
Keinginan itu antara lain pertama, benar-benar dikonsolidasikannva PLO sebagai wakil sah rakyat Palestina. Kedua, Washington meminta Yassir Arafat affir menekan pergola- kan Intifadah di daerah pendudukan. Ketiga, adanya gagasan pengawasan terhadap daerah pendudukan oleh pasukan perdam aian multi nasional.
Inilah kesimpulan AS tentang Palestina menyongsong George bush menaiki tahta kepresidenan pada 20 Januari 1989 mendatang.
Dan, inilah simpul yang semakin diperkokoh oleh Mesir sebagai syarat kunjungan Presiden Hosni Mubarak ke Israel.
Kalau Israel tetap keras dengan kegilaannya, akhirnya ia akan bar- jalan sendiri, tanpa ada pihak lain bersamanya.
Pada akhir oerita, sejarah akan berpihak pada bangsa Palestina. Bukankah Tariq Aziz (deputi per- dana menteri yang merangkap Menlu Iraq) bersma Saadous Shaker (anggota Dewan Komando Revolusi Iran) serta beberapa anggota ek- sekutif PLO, pernah ramai-ramai menghadiri suatu wilayah di Bah dad. Itu semua tak lain dan lak bukan guna menyaksikan Yassir Arafat melecakkan fondasi pembangunan gedung kantor Kedutaan Besar Palestina di Iran.
Kejadian yang beriangsung Selasa, 27 Desember 1988 itu merupakan momentum sejarah yang tak terelak- kan. Dan mulai awaJ pekan Januari, Kuwait akan meningkatkan status kantor PLO pada tingkat kedutaan besar, Bahrain melakukannya pada 3 Januari 1989. Sedangkan Saudi Arabia memberi status kedutaan besar itu pada PLO sejak 1 J anuari 1989, Malaysia mengukuhkannya 13 Januari 1988, dan peresmian berdirinya pada Februari mendatang.
Dan, di Paris sekarang Ibrahim Souss kini mengepalai Delegasi (Canto r • Inform asi dan Penghubung PLO , yang punya hak isiimewa seperti delegasi yang ada, dari Korea U tara dan Provinsi Quebeq di Ka- nada yang berbahasa Prancis. >
W alaupun tidak dengan status di- ' plomauk, Presiden Prancis Mitter- i rand memberikan kesempatan meningkatkan status kantor PLO di Paris menjadi Delegasi Umum bagi Palestina. pada 5 Januari 1989.
Kini tinggai menunggu saatnya, ' kapan dan di mana lagi pembangunan gedung Kedubes PLO serupa V akan djiakul'.in. - ' '
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
} £ ■ 1 l!lcl ' —
Kanada Buka Kontak Resmi Dengan PLOPBB, New York, A a t/R tr.-
Kanada mengadakan pertemuan resmi untuk pertama kalinya dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Kamis.
Yves Portier, utusan Kanada untuk PBB, menerima Nasser AI Kid- wa dart misi penjsm at Palestina untuk PBB guna mengadakan pembicaraan di misi Kanada di PBB.
Pertem uan itu terjadi setelah Am erika Serikat m em utuskan untuk mengadakan pembicaraan dengan PLO.
K eputusan Kanada m em buka pem bicaraan dengan organisasi tersebut bertepatan dengan mun- culnya sebuah pernyataan PBB
. yang menyebutkan Sekjen PBB Ja- i vier Perez de Cuellar sudah meng- . adakan pembicaraan inlensif yang . bertujuan menyelenggarakan suatu
konperensi internasional tentang . T im ur Tengah, dengan m elibaikan
wakil-wakil Palestina.Jurubicara PBB Francois Giuliani
m engatakan. Sekjen PBB Perez de Cuellar akan m eneruskan usaha tersebut dan nanti m claporkan hasilnya kepada Majetis Umum PBB.
Pada bagian lain, Kanada juga m erencanakan untuk membuka sebuah misi diplomatik dj ibu kota Nam ibia, W indhoek, untuk me- m antau pelaksanaan proses yang akan m enuntut agar wilayah itu m em peroleh kem erdekaan dari Afrika Selatan. ‘
Kanada adalah solah satu di an- tara 21 negara yang mengirimkan personel untuk bergabung dalam pasukan pengawas militer PBB ber- kekuatan 4.650 anggota.
Pasukan ini bertugas mengawasi proses kemerdekaan Namibia, yang akan dimulai Sabtu.
Sebanyak 42 tentara Kanada telah tiba di W inhoek, dan sekitar 200 lainnya akan menyusuj pada April.
Proses kemerdekaan tersebut me- nycrukan pemiiihan yang diawasi PBB untuk memiiih majetis konsti- tuante, yang akan membuat kons- titusi.
Kalangan itu juga mengatakan bahwa pemerintah menolak permin-
taan Organisasi Rakyat A frika Baratdaya (Swapo), pasukan na- sionalis hitam utama yang menen- tang penguasa A frika Selatan, untuk menyumbangkan dana dan pengawas untuk panilihan.
Sekretaris JenderaJ Swapo, An- dimba Toivo mengajukan permo- honan tersebut dalam pertemuan- nya di Ottawa dengan Menteri Luar Negeri Kanada Joe Clarke, kata kalangan tadi.
Proses kemerdekaan Namibia dimulai dengan pelaksanaan Resolusi PBB No. 435, yang menycrukan A frika Selatan melepaskan wilayah yang kaya mineral yang dikua- sainya.
Pretoria menyetujui kemerdekaan Namibia melalui perjanjian yang ditengahi AS, yang ditan- datangani tahun lalu dengan Angola, yang berbatasan dengan Namibia dan Kuba, yang m enem patkan pasukannya di Angola.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
Arafat named president of Palestinian state
T U N IS (R e u te r); Y a sse r A ra fa t w as u n a n im o u s ly a p p o in te d p re s id e n t o f th e s e lf d e c la re d s ta te o f P a le s t in e y e s te rd a y b y th e C e n tra l C o u n c il o f th e P a le s t in e L ib e ra t io n O rg a n iz a tio n , P L O o ff ic ia ls sa id .
T h e y sa id all g r o u p s in th e P L O , in c lu d in g th e ra d ic a l p o p u la r a n d d e m o c ra t ic f ro n ts fo r th e l ib e ra t io n o f P a le s t in e ( P F L P a n d D F L P ), a p p ro v e d th e a p p o in tm e n t in a s e s s io n la s tin g in to th e e a r ly h o u r s o f y e s te rd a y . . .
T h e C e n tra l C o u n c il is a s m a l le r v e rs io n o f th e P a le s t i n ia n p a r lia m e n t- in -e x ile , th e P a le s t in e N a tio n a l C o u n c il (P N C ), w h ic h la s t N o v e m b e r p ro c la im e d th e P a le s t in ia n s ta te . I t a lso g a v e th e C e n tra l C o u n c il th e p o w e r to v o te o n a p ro v is io n a l g o v e rn m e n t.
T h e P L O 's E x e c u tiv e C o m m itte e , th e 1 5 -m em b er b o d y w h ic h ru n s d a y -to -d a y a ffa irs , n o m in a te d Arafat fo r th e p re s id e n c y a n d F a ro u k K ad - d o u m i fo r th e p o s t o f fo re ig n m in is te r . '
O n e P L O o ffic ia l s a id th e C e n tra l C o u n c il h a d n o t y e t a c te d o n K a d d o u in i’s n o m in a tio n .
T h e c o u n c il h a s a b o u t 80 m e m b e rs . F if ty -n in e o f th e m a re n o w p re s e n t in T u n is .
M e m b e rs u f A ra fa t’s F a ta h M o v e m e n t s a id h e h a d b e en a p p o in te d p re s id e n t , w i th o u t a fu ll p ro v is io n a l g o v e rn m e n t, fo r p ro to c o l re a so n s .
T h e y s a id it h a d b e e n d if f ic u lt fo r h im to n a m e a m b a s s a d o rs o r w r ite to h e a d s o f s ta te a s a n e q u a l w h ile o n ly c h a irm a n o f th e P L O e x e c u t iv e c o m m itte e , th e p o s t h e h a s h e ld s in c e 1969.
A b o u t 70 c o u n tr ie s h a v e o ffic ia lly re c o g n iz e d th e P a le s t in ia n s ta te e v e n th o u g h i t c o n tro ls n o te rr ito ry .
S e v e ra l m o re c o u n tr ie s h a v e s a id th e y c a n n o t re c o g n ize a P a le s tin ia n s ta te u n til it h a s a g o v e rn m e n t a n d c o n tro ls s o m e o f th e te r r i to ry it c la im s .
T h e F a ta h o ffic ia ls sa id A ra fa t 's a p p o in tm e n t m ig h t h e lp lo w in w id e r re c o g n itio n fo r th e s ta te by g iv in g it so m e o f th e in s t i tu t io n s n o rm a lly
a s s o c ia te d w ith s ta te h o o d .T h e ^ l u still, i n te n d s to s e t
. u p a (u ll g o v e rn m e n t b u t h a s n o t d e c id e d h o w to h a n d le th e - a p p o in tm e n t o f m in is te r s from , in s id e th e Is rae li-o c -
■cupted W est B a n k a n d Gaza ' 'S t r ip . - 1
A ra fa t to ld a n e w s c o n fe r e n c e in T u n is la s t m o n th th e P L O 1 w a n te d to k n o w w h e th e r Is ra e l w o u ld a r re s t
’ o r d e p o r t a n y m in is te r s w h ic h th e P L O m ig h t n a m e .
P L O o ff ic ia ls sa id th e s e s s io n s o f th e C e n tra l C o u n c il •h ad b e e n h e a te d , w i th ra d ic a ls a sk in g A ra fa t to e x p la in s ta te m e n ts w h ic h th e y sa id . w e n t b e y o n d th e P a le s t in ia n c o n s e n s u s r e a c h e d b y th e j P N C la s t N o v e m b e r . j
In p a r t ic u la r , th e y s a id , th e iP F L P c r it ic iz e d A ra fa t’s o f fe r 1 to g o to J e ru s a le m , m a d e toa n I ta l ia n n e w s p a p e r la s t ,m o n th . ’
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
j .P , I U t i I 1) - 1
Arafat Ditunggu di Istana Elysee, Paris, Hari IniDijemput Mobil Berbendera PalestinaParis, JP ,- .
T okoh nom or wahid di Organisasi Pem bebasan Palestina (PLO) Yasser A rafat ditunggu kedata- ngannya pagi ini di Istana Elysee, Paris, oleh Presiden Prancis Francois M itterrand, untuk membahas peran Prancis dalam mewujudkan negara Palestina Merdcka. Demikian wartawan Jawa Pos di Paris Z a rm asy ah m elap o rk an tad i m alam .. .
M cnurut jadwai, A rafat beserta rom bongan akan tiba di Bandara Orly sekitar pukul 10.00 waktu Paris. Ia akan disam but Menteri Sekretaris Negara untuk Masalah Hubungan Internasional, Thierry de Beauce. Pejabat perwakilan Palestina di Paris Ibrahim Souss juga akan menyambutnya bersama beberapa Dubes dari negara sahabat Palestina. Pejabat Indonesia yang diundang resmi untuk acara pe-
» nyambutan kedatangan Yasser Ara- f fat adalah P ro f Dr M arsetio 1 D.onosepociro.
Dari Bandara udara ini, A rafal yang berkunjung dua hari di Paris ini langsung menuju tem pat Francois M itterrand yang sedang me- nunggunya di Isuuia Elysee. la akan mengendarai mobil Limusin hitam berbendera Palestina mehuju istana negara tersebut. '
Siang harinya, setelah mengadakan pembicaraan dengan Presiden M itterrand, dengan tetap memakai mobil itu Arafat dinanti keda- tangannya oleh Menlu Prancis Roland Dumas di Deplu Prancis.
"T idak ada tnakan siang atau* toas. Sebab, A rafat sedang men- jalani puasa R am adan," ucap pejab a t protokoler Deplu Prancis.
Malam harinya, Arafat mengadakan kunjungan di Institut du Monde A rab (Institut Dunia Arab). Di lem- pat ini, ia akan mengadakan upa- cara tradisional " I f t a r , " serta membicarakan maksudnya memberik an kuliah m engenai negara Palestina. Mereka yang diundang untuk m endengarkan ceramahnya, an tara lain dubes-dubes negara sa- h abat, para intelcktual, tokoh-to- koh politik, generasi m uda serta petarian Palestina yang berada di Paris.
' Rabu pagi harinya, di lempat ia menginap, Hotel De Crillon di dae- rah Concord, iaakan menerima beberapa delegasi Yahudi secara pri-
badi, antara lain Georges Marchais dan Pierre Mauroy. Bersama mereka, juga akan tiba m antan Menlu Prancis Jean Sauvagnargues, Michel. Jobert, dan C lause Cheysson. Di . an tara ketiga m antan Menlu terse- but hanya Jean yang pernah ber- temu dengan Arafat pada 1974.
' ■ Pukul 12.15 ia akan menyeberang Sungai Seine untuk bertemu dengan ' . • PM Michel Rocard. Di tem pat ini, juga tidak ada makan siang atau toas antara kedua tokoh penting tersebut. •
Rabu m alam, Arafat akan meng- - adakan jam uan makan m alam di tempat ia menginap. Yang hadir . , adalah tokoh-tokoh politik, dubes- . dubes negara sahabat Palestina serta . beberapa tokoh m asyarakat Prancis. (ni jam uan m akan malam un- • tuk terciptanya hubungan baik antara Prancis-Palestina. Pada ja m uan ini. Marsetio Donosepoetro Dubes RI untuk UNESCO akan hadir. .
Hotel Chillon sendiri lelah ber- ' benah diri dengan memesan karpet • baru warna merah di ruang lobi, khusus untuk menyambut keda- tangan Arafat.
Selain pejabat-pejabat Prancis, yang siap menyambut kedatangan- nya adalah beberapa organisasi pro- PLO dan anti-PLO. Misalnya O rganisasi yang pro-PLO, Gerakan Anti-Rasis dan Persahabatan Antar - bangsa (MRPA) akan mengadakan aksi di daerah Trocadero mulai malam nanti. Tujuannya untuk mendukung inisiatif Presiden Mitterrand dalam penyelesaian masalah Palestina serta mengucapkan se- lamat datang Yasser A ra fa t. '• Sejumlah organisasi beraliran kiri
serta kelompok pendatang (imigre) juga telah merencanakan pawai un- ' tuk menyambut kedatangan Yasser Arafat ini. Dan, itu akan dilakukan di daerah yang banyak kaum ira- igran tinggal, misalnya Denfert Rochereau. -
Yang lebih menarik lagi, orga- . nisasi yang menamakan dirinya Persatuan W anita Arab mcngundang Arafat secara khusus untuk hadir ke acara mereka; acara pesta trad isional dengan menari-nari seperti sedang mendayung diiringi musik ' A rab. Belum ada jawaban tenlang undangan yang antusias ini. '
I
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
,<au!0 / # S ~ /t^c’vKk
Libya Sedia Tampuhg' Pemerintahan PLOAbu D hibi, A nl/A FP.- rintahan dengan Tepi Barat Sungai
Libya secara resmi memberitahu Jordan yang diduduki Israel. Tepipemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat tentang kescdiaannya untuk memberi tempat bagi pemerintahan sementara Palestina, demikian dilaporkan surat kabar Persatuan Emirat Arab (UA£) Al-lttihad, Rabu. . ,, . .
Surat kabar itu, d:ngan menyebut sumber Palestina di Damaskus, me- agatakan tawaran Libya itu secara pribadi dikem ukakan pemimpin Libya (Colonel Moammar Qathafl kepada pemimpin PLO. .
Kolonel Qathafi dilaporkan mengatakan, Inark&s besar pemerintah sementara i’alestina dapat didirikan di ibu koL?> Libya,, Tripoli. • ...
Sumber Palestina di Baghdad mengatakan badan legislatif PLO, Dewan Nasional Palestina (PNC) akan menyatakan pembentukan suatu pemerintah sementara Palestina dalam suatu sidang luar biasa bulan depan.
Ketua PNC, Sheikh Abdel Hamid Al-Saeh, Selasa, menolak memberi komentar mengenai laporan bahwa PLO cendening pada pembentukan pemerintahan sementara di Tepi Barat Sungai Jordan atau suatu negara Palestina merdeka. '
Sidang PNC dlserukan beberapa Saat set e ah Jordania pada 31 Juli mengamliil keputusan untuk mcmu- tuskan hijbungan hukum dan peme-
Barat Sungai Jordan dulunya meru- pakan bagian dari Kerajaan Hashemite Jordania dari 1950 sampai didudiidki Israel 1967. ■ >.
Awal bulan ini, Kolonel Q athafi; menawarkan memberi gaji kepada orang Palestina yang dipekerjakan Jordania di wilayah tersebut, sehu- bungan dengan keputusan Amman untuk menghentikan pembayaran kepada lebih dari 21.000 pegawai sipil dan karyawan. di Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza.
A rafat, Selasa,. menandatangani suatu langkah pendahuluan yang menerima (anggung jawab atas Tepi Barat Sungai Jordan, serta buruh dan karyawannya akibat keputusan Jordania menurut undang-undang dan peraturan perburuhan” , kata sebuah pemyataan yang diumumkan di Baghdad. - '
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
- 9 -
I I I . THE BALFOUR DECLARATION
These undertakings to the Zionist Organization were made known in a declaration issued by the British Foreign Secretary, Sir Arthur Balfour, (whose name it has borne since):
"Foreign Office",2 N ovem ber 1 9 1 7
"Dear Lord Rothschild,
I have much pleasure in conveying to you on behalf of His Majesty's Government the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations, which has been submitted to and approved by the Cabinet:
‘His Majesty’s Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.'
I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. • •
Yours sincerely,Arthur James Sal four".
4
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
Re so lu t i on s adopted w i thou t r e f e r e n c e to a Main Committee
13. Rpnuests the Secretary-General to keep Member S ta tes and the Se cu r ity Council informed of progress towards the implementation of the present re so lu t io n and to submit to the General Assembly at i t s f o r t y - fo u r th se ss ion a report on the s i t u a t io n in A fghan istan , on progress achieved in the implementation of the Geneva Agreements and the p o l i t i c a l settlement re la t in g to A fghan istan;
14. ppcides to include in the p ro v is io n a l agenda of i t s fo r t y - fo u r th se s s io n the item en t it led "The s i t u a t io n in A fghan is tan and i t s im p l ica t ion s fo r in te rna t iona l peace and seeuri t y " .
43/21. The u p r i s i n g ( in t i fa d e h ) of the P a le s t in ia n people
Oate: 3 November 1988 Meeting: 45Vote: 130-2-16 (recorded) D ra f t: A/43/L.21 and Add.1
The General Assembly.
Aware of the u p r i s in g ( i n t i f a dah) of the P a le s t in ia n people s ince 9 December 1987 aga inst I s r a e l i occupation, which has received s i g n i f i c a n t a t ten t ion and sympathy from world public op in ion,
Deeply conce rned at the alarming s i t u a t io n in the P a le s t in ia n t e r r i t o r i e s occupied s ince 1967, in c lu d in g Jerusalem, as well as in the other occupied Arab t e r r i t o r i e s , as a re su l t of the continued occupation by I s r a e l , the occupying Power, and of i t s p e r s i s te n t p o l i c i e s and p rac t ice s a ga in s t the P a le s t in ia n people,
Reaf f i nming that the Fourth Geneva Convention r e la t i v e to the P rotect ion of C i v i l i a n Persons in Time of War, of 12 August 1949, §7/ i s a pp l ic ab le to a l l the P a le s t in ia n and other Arab t e r r i t o r i e s occupied by I s r a e l s in ce 1967, in c lud ing Jerusalem,
Reca l1ing i t s relevant re so lu t io n s as well as Se cu r i ty Council re so lu t io n s 605 (1987) of 22 December 1987, 607 (1988) of 5 January 1988 and 608 (1988) of 14 January 1988,
Recogn iz ing the need fo r increased support and a id fo r , and s o l i d a r i t y with, the Pa le s t in ia n people under I s r a e l i occupation,
Consc ious of the urgent need to re so lve the underly ing problem through a comprehensive, ju s t and l a s t i n g settlement, in c lu d in g a so lu t io n to the P a le s t in ia n problem in a l l i t s aspects, ,
1. Condemns I s r a e l ' s p e r s i s te n t p o l i c ie s and p ra c t ice s v i o l a t in g the human r i g h t s of the P a le s t in ia n people in the occupied Pa le s t in ia n t e r r i t o r i e s , in c lu d in g Jerusalem, and, in p a r t ic u la r , such acts as the opening of f i r e by the I s r a e l i army and s e t t le r s that r e s u l t in the k i l l i n g and wounding of defence less P a le s t in ia n c i v i l i a n s , the beating and break ing of bones, the deportation of P a le s t in ia n c i v i l i a n s , the im posit ion of r e s t r i c t i v e economic measures, the demolition of houses, c o l le c t i v e punishment and detentions, as well a s denia l of access to the media; '
2. S trong ly deplores the continu ing d is rega rd by I s r a e l , the occupying Power, of the re levant de c is io n s of the Secu r ity Counc il;
3. Reaffirms that the occupation by I s r a e l of the P a le s t in ia n t e r r i t o r i e s s in ce 1967, in c lu d in g Jerusalem, in no way changes the legal s ta tu s of those t e r r i t o r i e s ;
4. Bgmands that I s r a e l , the occupying Power, abide immediately and sc ru pu lou s ly by the Fourth Geneva Convention re la t ive - to the Protect ion of C i v i l i a n Persons in Time of War, of12 August 1949, &fi/ and d e s i s t forthw ith from i t s p o l i c ie s and p rac t ice s that are in v io la t io n of the p ro v is io n s of the Convention;
£7/ United Nations,
fe/ Ibid.
v o l . 75, No. 973.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA
R e s o lu t i o n s adopted wi thou t r e f e r e n c e to a Main Committee 31
5. C a l l s upon a l l the High Contract ing Pa rt ie s to the Convention to take appropriate measures to ensure respect by I s r a e l , the occupying Power, fo r the Convention in a l l c ircumstances in conform ity with th e ir o b l ig a t io n under a r t i c l e 1 thereof; '
6. In v i tes Member S ta tes, the o rgan izat ion s ef the United Nations system, . governmental, intergovernmental and non-governmentai o rgan iza t ion s , and the mass communications media to continue and enhance th e i r support fo r the P a le s t in ia n people;
7. y r g iS the S e cu r i t y Council to consider the current s i t u a t io n in the occupied P a le s t in ia n t e r r i t o r i e s , tak ing into account the recorranendations contained in the report of the Secretary-General; 62/
8. A l s o r equests the Secretary-General to examine the present s i t u a t io n in the occupied P a le s t in ia n t e r r i t o r i e s by a l l means a va i la b le to him and to submit p e r iod ic reports thereon, the f i r s t such report no la t e r than 17 November 1968. Z£/
RECOROED VOTE ON RESOLUTION 43/21:
In favour: A fghan is tan , A lbania, A lge r ia , Angola, Argentina, A u s t r a l ia , A u s t r ia , Bahamas, Bahra in, Bangladesh, Barbados, Belgium, Benin, Bhutan, B o l i v ia , Botswana, B ra z i l , Brunei Darussalam, B u lga r ia , Burkina Faso, Burma, Burundi, B ye lo ru s s ia ,Cameroon, Cape Verde, Central A f r ican Republic, C h i le , China, Colombia, Comoros, Congo, Cuba, Cyprus, Czechos lovak ia , Democratic Kampuchea, Democratic Yemen, Denmark, D j ib ou t i , Ecuador, Egypt, E th iop ia , F i j i , F inland, France, Gabon, Gambia, German Democratic ’ Republic, Federal Republic of Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Guinea, Gu inea-B issau, Guyana, Hungary, Ind ia , Indonesia, I ran , Iraq , Ire land , I t a l y , Japan, Jordan, Kenya, Kuwait, Lao P eop le 's Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, L ibya, Luxembourg, Madagascar. Malawi, M a lays ia , M a li, Malta, M auritan ia , M a u r i t iu s , Hexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Nepal, Netherlands, New Zealand, N icaragua, N iger, N ige r ia , Norway, Oman, Pak istan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, P h i l ip p in e s , Poland, Portuga l, Qatar, Romania, Rwanda, Sao Tome and P r inc ipe , Saudi A rab ia, Senegal, Seyche lle s, S ie r r a Leone, Singapore, Somalia, Spain, S r i Lanka, Sudan, Swaziland, Sweden, S y r ia , Thailand, Trin idad and Tobago, Tun is ia , Turkey, Uganda, Ukraine, USSR, United Arab Emirates,United Republic of Tanzania, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, V ie t Nam, Yemen, Yugos lav ia , Zambia, Zimbabwe. .
A o a ln s t : I s r a e l , United States.
A b s t a in in g : Antigua and Barbuda, B e l ize , Canada, Costa R ica, Dominica, Dominican Republic, El Sa lvador, Equator ia l Guinea, Grenada. Ice land, Sa in t Luc ia, Sa in t V incent, Samoa, St. K i t t s and Nev is, United Kingdom, Za ire .
Ab.SPrU Chad, Cote d ' I v o i r e , H a i t i , Honduras, Jamaica, L ib e r ia , M a ld ives, Solomon Is la nd s , Suriname, Togo.
43/22. R ight of peoples to peace
Date: 11 November 198B Meeting: 46Vote: 118-0-29 (recorded) D ra ft: A/43/L.22 and Add.l
The General Assem bly.
R e f i l l i n g i t s Dec la ra t ion on the R ight of Peoples to Peace, adopted in i t s re so lu t io n 39/11 of 12 November 1984,
Refe rr in g to i t s re so lu t io n s 40/11,of 11 November 1985 and 41/10 of 24 October 1986,
Having in mind the U n iversa l Dec larat ion of Human R ights 7.1/ which emphasizes that recogn it ion of the inherent d ig n it y and of the equal and in a l ie n ab le r i g h t s of a l l members of the human family i s the foundation of freedom, j u s t i c e and peace in the world,
£3/ s/i<M*n.7fi/ See A//11/806.
71/ General Assembly re so lu t io n 217 A ( I I I ) .
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
skripsi PENERAPAN PASAL 1 KONVENSI ...... EGAWATI, NURISYA