Post on 11-Dec-2015
description
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan : SMAN TUBAN
Mata Pelajaran : Ekonomi
Kelas / Semester : X / Semester 1
Sub Materi Pokok : Perhitungan pajak PPN, BM, PPh, dan PPB
Alokasi Waktu : 1 X 45 menit
A. KOMPETENSI INTI, KOMPETENSI DASAR, DAN INDIKATOR
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR
1. Menghayati dan
mengamalkan ajaran
agama yang
dianutnya
2. Menghayati,
mengamalkan
perilaku jujur,
disiplin,tanggung
jawab, peduli
(gotong royong,
kerjasama, toleran,
damai), santun,
responsif dan
proaktif dan
menunjukkan sikap
sebagai bagian dari
solusi atas berbagai
permasalahan dalam
berinteraksi secara
.2.1.1.selalu menunjukan
perilaku jujur dan
disiplin nsaat
pembelajaran.
efektif dengan
lingkungan sosial
dan alam serta dalam
menempatkan diri
sebagai cerminan
bangsa dalam
pergaulan dunia
3. Memahami,
menerapkan,
menganalisis
pengetahuan faktual,
konseptual,
prosedural
berdasarkan rasa
ingin tahunya
tentang ilmu
pengetahuan,
teknologi, seni,
budaya, dan
humaniora dengan
wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan,
kenegaraan, dan
peradaban terkait
penyebab fenomena
dan kejadian, serta
menerapkan
pengetahuan
prosedural pada
bidang kajian yang
spesifik sesuai
3.5 . Menganalisis peran,
fungsi, dan manfaat pajak
3.1.1.memahami tentang
PPH dan PPB
dengan bakat dan
minatnya untuk
memecahkan
masalah
4. Mengolah,
menalar, dan
menyaji dalam
ranah konkret
dan ranah abstrak
terkait dengan
pengembangan
dari yang
dipelajarinya di
sekolah secara
mandiri, dan
mampu
menggunakan
metoda sesuai
kaidah keilmuan
4.5 Mengevaluasi peran,
fungsi dan manfaat
pajak
B. MATERI PEMBELAJARAN
1. Pajak penghasilan ( PPH )
2. Subyek PPH
3. Obyek PPH
4. Pajak bumi dan bangunan (PBB)
C. METODE PEMBELAJARAN
Model : diskusi
D. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER PEMBELAJARAN
1. Media
Power Point
2. Alat dan Bahan
1.Laptop
2.LCD
3. Sumber Belajar
a. Suparmin, Sari,dkk. 2014. Ekonomi Untuk SMA Kelas XI Kurikulum
2013. Surakarta: Media tama
E. KEGIATAN PEMBELAJARAN
PERTEMUAN 1
1. LANGKAH PEMBELAJARAN
a. Pendahuluan ( 10 menit )
1. guru mengucapkan salam , lalu membibing siswa untuk berdoa dan mulai
melakukan presensi.
2. Apersepsi: Menanyakan tentang kelangkaan di Indonesia dan bagaimana
solusinya
3. Guru menyampaikan garis besar tujuan pembelajaran
b. Kegiatan Inti (25 menit)
Mengamati :
1. Guru Membuka wawasan siswa dengan menampilkan slide powerpoint
yang berisi sekilas materi tentang PPH dan PBB
2. Mengajak siswa mengamati slide tentang PPH dan PBB
Menanya :
1. Guru Memberikan kesempatan kepada siswa bertanya tentang materi yang
belum di pahami.
Mengumpulkan data:
1. Guru Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan data dari
berbagai sumber yang tersedia, baik itu modul atau browsing di internet
mengenai PPH dan PBB
2. Guru membimbing siswa untuk menalar informasi yang telah diperoleh
sehingga nantinya dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tugas yang
telah disampaikan.
Mengasosiasikan :
1. Guru meminta siswa untuk Menyimpulkan hasil pengamatan dan
pengumpulan data dari berbagai sumber yang telah dilakukan sehingga
dapat memperoleh pemahaman dan pengetahuan baru mengenai materi
PPH dan PBB
2) Siswa menyelesaikan tugas yang telah diberikan mengenai pajak.
Mengkomunikasikan :
1. Siswa secara acak dan bergantian diminta mengkomunikasikan hasil
pengamatan, diskusi, dan tugas yang telah mereka kerjakan sebelumnya.
2. Siswa lain menanggapi hasil tugas siswa yang telah ditunjuk untuk
mempresentasikannya di depan kelas.
3. Guru membimbing dan mengarahkan siswa untuk memahami materi yang
dirasa sulit.
c. Kegiatan Penutup ( 10 menit )
1) Guru menugaskan siswa untuk mengumpulkan hasil pekerjaan mereka
2) Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengakhiri pelajaran
3) Guru dan siswa berdoa menurut kepercayaan masing-masing
F. PENILAIAN
1. Teknik dan Bentuk Instrumen
Aspek Teknik Bentuk Instrumen
Sikap Observasi sikap Lembar Observasi Sikap
Pengetahuan Tes Tulis
Berbicara
Lembar kerja siswa
Tugas kelompok
keterampilan Penilaian proyek Lembar observasi unjuk
kerja
2. Instrumen
a. Lembar Observasi Sikap
NoAspek yang
dinilai
Indikator aspek SkorTotal
1 2 3 4
1 Religious 1. berdoa sebelum
memulai
pembelajaran.
2. mengucapkan syukur
ketika berhasil
mengerjakan sesuatu
2 Jujur 1. mengakui kesalahan
dan kekurangan yang
dimiliki
2. selalu mengerjakan
sendiri tanpa
menyontek.
3 Disiplin 1.selalu tepat waktu saat
mengumpulkan tugas-
tugas.
2.patuh pada tata tertib
yang ada.
4 Tanggung jawab 1.Selalu menerima resiko
apabila ada kesalahan
yang di lakukan
2.melakukan intruksi
guru tanpa disuruh.
6 Santun 1.mengungkapkan
pendapat dengan
bahasa yang bagus dan
sopan
7 Kerja sama 1.bisa menghargai
pendapat orang lain
saat berdiskusi
Keterangan
1 : Tidak pernah/tidak tampak
2 : Jarang
3 : Sering
4 : Sangat sering/selalu
Skor maksimum = 28
Nilai maksimum = 100
Nilai Sikap = Skor Perolehan x 4
Skor Maksimum
b. Lembar penilaian diri
isilah kolom nilai dengan angka 1, 2, 3 dan 4 sesuai dengan kenyataan
kepada diri anda sendiri.
No Aspek yang dinilai 4 3 2 1
1 Saya menuliskan dan melaporkan sesua
dengan data
2 Saya tepat waktu dalammenyelesaikan tugas
3 Saya selalu aktif dalam diskusi
Skor Penilaian
4 : selalu
3 : sering
2 : kadang – kadang
1 : tidak pernah
Nilai =
Nilai sikap ini (bersama nilai si kap dari mata pelajaran lain) digunakan untuk
menentukan profil siswa.
Nilai ini (bersama nilai sikap dari mata pelajaran lain) digunakan untuk
menentukan profil siswa.
c. Lembar penilaian teman
Lakukan penilaian terhadap …… (isi nama siswa )
Isilah kolom nilai dengan angka 1, 2, 3dan 4 sesua dengan kenyataan pada teman
anda tersebut.
No. Aspek yang dinilai 4 3 2 1
1 Teman saya menuliskan dan melaporkan sesuai
dengan data
2 Teman saya tepat waktu dalam menyelesaikan
tugas
3 Teman saya berkomunikasi dengan santun
dengan teman dan guru
Skor Penilaian
4 : selalu
3 : sering
2 : kadang – kadang
1 : tidak pernah
Nilai =
Nilai sikap ini (bersama nilai sikap dari mata pelajaran lain) digunakan untuk
menentukan profil siswa.
Nilai ini (bersama nilai sikap dari mata pelajaran lain) digunakan untuk
menentukan profil siswa.
d. Lembar Observasi Unjuk Kerja
No
.
Aspek yang dinilai Skor
maksimal
Skor yang
diperoleh
1. Ketepatan mengidentifikasi indikator pajak
PBB dan PPH
2 Ketajaman analisis dalam pemecahan
masalah dalam studi kasus
3 Keaktifan anggota kelompok
4 Penggunaan bahasa yang sesuai dengan
EYD
5 Kejelasan dalam penyampaian hasil diskusi
kelompok
Nilai =
e.Instrumen penilaian pengetahuan
Latihan soal
1. Wajib Pajak Miliki Objek Pajak yang NJOPnya kurangd ari NJOPTKP
Wajib Pajak Dinda memiliki objek pajak berupa bumi dengan nilai sebagai
berikut :
Nilai Jual Objek Pajak Rp. 5.000.000. Diumpamakan NJOPTKP adalah sebesar
Rp. 8.000.000.
Diminta : hitunglah besarnya PBB terutang
2. Wajib pajak memiliki objek pajak yang NJOPnya kurang dari 1 milyar
Wajib pajak verlya mempunyai objek pajak berupa :
a. Tanah seluas 2.000 Rp 200.000
b. Bangunan seluas 700m persegi dengan nilai jual Rp.200.000/m2
c. Taman mewah seluas 500 m persegi dengan nilai jual Rp.40.000
d. Pagar mewah sepanjang 75 m persegi dan tinggi rata2 pagar 2 m denagn nilai
jual Rp. 400.000
e. NJOPTKP diumpamakan Rp.8.000.000
Ditanya : Hitung besarnya PBB?
3. WP beni memiliki objek pajak berupa tanah dan bangunan dengan NJOP sebagai
berikut :
Tanah =.Rp. 800.000.000
Bangunan = 700.000.000
NJOPTKP = 8.000.000
Diminta : Hitunglah PBB ?
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
( EDI SASMITO.S.Pd ) (SITI KHANIFAH.S.Pd )
BAHAN AJAR
Pengertian PBB dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau
bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat, dan dibayar setiap
tahun. PBB pengenaannya didasarkan padaUndang-undang No. 12 tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang No.12 tahun 1994. Namun demikian dalam perkembangannya PBB sektor
pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang
No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77
sampai dengan Pasal 84 mulai tahun 2010.
Dalam bab I diatur tentang Ketentuan Umum yang memberikan penjelasaan
tentang istilah-istilah teknis atau definisi-definisi PBB seperti pengertian :
1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
Pengertian ini berarti bukan hanya tanah permukaan bumi saja tetapi betul-
betul tubuh bumi dari permukaan sampai dengan magma, hasil tambang,
gas material yang lainnya.
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap pada tanah dan/atau perairan.
Dalam pasal 77 ayat (2) Undang-Undang PDRD, disebutkan bahwa termasuk
dalam pengertian bangunan adalah :
jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti
hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang satu kesatuan dengan
kompleks bangunan tersebut,
jalan TOL,
kolam renang,
pagar mewah,
tempat olah raga,
galangan kapal, dermaga,
taman mewah,
tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak,
fasilitas lain yang memberikan manfaat.
Objek PBB
Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan, dimana pengertian bumi dan/atau
bangunan adalah sebagai berikut :
Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta
laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan, adalah
kontruksi teknik yang di tanam atau di lekatkan secara tetap pada tanah dan/atau
perairan.
Tidak semua objek bumi dan bangunan akan dikenakan PBB, ada juga objek yang
di kecualikan dari pengenaan PBB adalah apabila sebagai berikut :
digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak
dimaksud-kan untuk memperoleh keuntungan,
digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis
dengan itu,
merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional,
tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang
belum di bebani suatu hak,
digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik,
digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan.
Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan,
penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Subjek PBB
Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas
bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai,
dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Melihat pengertian subjek pajak
tersebut, tidak jarang ada objek pajak yang diakui oleh lebih dari satu orang
subjek pajak, yang berarti ada satu objek pajak tetapi memiliki beberapa wajib
pajak. Bagaimana kalau hal ini terjadi, apakah semua menjadi terhutang PBB?
Apabila terjadi statu kejadian dimana satu objek pajak dimiliki/dikuasai oleh
beberapa subjek pajak atau satu objek pajak belum diketahui dengan jelas siapa
Wajib Pajaknya, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah melihat perjanjian
(agreement) antara para pihak yang berkepentingan terhadap objek pajak tersebut.
Dalam perjanjian tersebut salah satu pasalnya biasanya membahas siapa yang
akan melakukan kewajiban pembayaran pajak termasuk pajak Bumi dan
Bangunan. Apabila dalam perjanjian tidak disebutkan atau memang terjadi lebih
dari satu yang memanfaatkan objek pajak sehingga belum diketahui siapa yang
menjadi wajib pajak Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajaknya
(UU No 12 tahun 1994 Pasal 4 ayat 3).
Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, apakah setiap yang membayar PBB
adalah pemilik atas objek pajak tersebut? Surat tanda pemberitahuan atau dikenal
dengan sebutan SPPT (Surat Pembayaran Pajak Terhutang) atau bukti pelunasan
bukanlah bukti pemilikan hak. Surat Tagihan Pajak atau bukti pembayaran PBB
adalah semata mata untuk kepentingan perpajakan dan tidak ada kaitannya dengan
status atau hak pemilikan atas tanah dan/atau bangunan.
Perhitungan PBB
Perhitungan PBB berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12
tahun 1994 adalah sebagai berikut:
Sedangkan perhitungan PBB menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 81 adalah
sebagai berikut:
NJOP dikelompokkan kedalam klas-klas yang disebut dengan klasifikasi NJOP
baik untuk bumi maupun bangunan. Klasifikasi NJOP bumi terdiri dari 2(dua)
kelompok yaitu kelompok A (50 klas) dengan klas tertinggi Rp. 3.100.000,- per
m2 dan klas terendah Rp. 140,- per m2 dan kelompok B (50 klas) dengan klas
tertinggi sebesar Rp. 68.545.000,- per m2 dan klas terendah sebesar Rp.
3.375.000,- per m2.
Klasifikasi NJOP bangunan terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu kelompok A (20
klas) dengan klas tertinggi sebesar Rp. 1.200.000,- per m2 dan klas terendah
sebesar Rp. 50.000,- per m2 dan kelompok B (20 klas) dengan klas tertinggi
sebesar Rp. 15.250.000,- per m2 dan klas terendah sebesar Rp. 1.516.000,- per m2.
Definisi penghasilan menurut UU PPh adalah setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah objek pajak. Atas dasar
penyederhanaan, keadilan dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka
atas beberapa hal diberlakukan pajak final, diantaranya ialah pajak penghasilan
dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan
Objek Pajak
Objek pajak Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau
Bangunan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau
badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pengalihan hak yang
dimaksud adalah semua pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dapat
dilakukan dengan cara :
1. Penjualan, tukar-menukar termasuk ruislag, perjanjian pemindahan hak,
pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang
disepakati oleh kedua belah pihak yang bukan pemerintah,
2. Penjualan, tukar-menukar termasuk ruislag, pelepasan hak, penyerahan
hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan
pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang
tidak memerlukan persyaratan khusus misalnya penjualan atau pelepasan
hak tanah kepada pemerintah untuk proyek Rumah Sakit Umum dan untuk
proyek kampus universitas,
3. Penjualan, tukar-menukar termasuk ruislag, pelepasan hak, penyerahan
hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan
untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus, yaitu
pembebasan tanah oleh pemerintah untuk proyek-proyek jalan umum,
saluran pembuangan air, waduk, bendungan dan bangunan pengairan
lainnya, saluran irigasi, pelabuhan laut, bandar udara, fasilitas keselamatan
umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan bencana
lainnya, dan fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Subjek Pajak
Subjek pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau
bangunan adalah orang pribadi atau badan yang mengalihkan tanah dan atau
bangunan.
Tarif Pajak Penghasilan PPh 21 dan Contoh Perhitungannya
PPH
Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap orang
pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh
selama satu tahun pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan
(PPh) 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan,
dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi
Subjek Pajak dalam negeri.
Selain pengertian, hal lain yang perlu diketahui oleh para pembaca Rumus
Lengkap adalah Objek Pajak atau penghasilan yang dipotong PPh 21:
Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa
penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur
berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan
penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus
berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau
jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis
Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah
harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang
dibayarkan secara bulanan
Imbalan kepada pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan
imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai
imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang
representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan
nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
Sejak 1 Januari 2013, tata cara perhitungan pajak penghasilan
telah dirubah. Perubahan tersebut diberlakukan untuk tarif PPh
pribadi dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Diubahnya tarif
PPh serta PTKP mengacu pada UU No.36 Tahun 2008, dengan
rincian:
WP Tidak KawinKode Tarif 1-1-2009 s.d. 31
Desember 2012
Tarif mulai 1-1-
2013
0 Tanggungan TK/015.840.000 24.300.000
1 Tanggungan TK/117.160.000 26.325.000
2 Tanggungan TK/218.480.000 28.350.000
3 Tanggungan TK/319.800.000 30.375.000
WP Kawin Kode Tarif 1-1-2009 s.d. 31
Desember 2012
Tarif mulai 1-1-
2013
0 Tanggungan K/0 17.160.000 26.325.000
1 Tanggungan K/118.480.000 28.350.000
2 Tanggungan K/219.800.000 30.375.000
3 Tanggungan K/321.120.000 32.400.000
Contoh Cara Menghitung PPh 21
Kasus
Budi sudah menikah tanpa anak, merupakan pegawai PT. Citra
dimana ia memperoleh gaji sebulan Rp 3.000.000,00. PT.Citra
sendiri mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan
Kerja dan premi Jaminan Kematian yang dibayar pemberi kerja
dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. Selain
itu, PT. Citra juga menanggung iurang Jaminan Hari Tua setiap
bulan sebesar 3,70% dai gaji sedangkan Budi membayar iuran
Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan.
Disamping itu PT. Citra mengikuti program pensiun untuk
pegawainya dimana pembayarannya setiap bulan sebesar Rp
100.000,00 untuk Budi ke dana pensiun, yang pendiriannya
disahkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan Budi membayar
iuran pensiun sebesar Rp 50.000,00. Pada bulan Juli 2013, Budi
hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penghitungan PPh 21
bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut:
GajiRp 3.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja15.000,00
Premi Jaminan Kematian9.000,00
Penghasilan Bruto3.024.000,00
Pengurangan
1. Biaya Jabatan 5%x3.024.000,00151.200,00
1. Iuran Pensiun50.000,00
1. Iuran Jaminan Hari Tua60.000,00
(261.200,00)
Penghasilan neto sebulan2.762.800,00
Penghasilan neto satu tahun 12x
2.762.800,0033.152.600,00
PTKP:
- Untuk WP sendiri24.300.000,00
- Tambahan WP kawin2.025.000,00
(26.325.000,00)
Penghasilan Kena Pajak Setahun6.828.600,00
Pembulatan6.828.000,00
PPh terutang 5%x6.828.000,00341.400,00
PPh Pasal 21 bulan Juli 341.400,00 : 12Rp 28.452,00
Kunci jawaban
1. Nilai Jual objek Pajak (NJOP) Rp. 5.000.000
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp. 8.000.000
NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Nihil
PBB Nihil
2. Perhitungan nilai jual objek pajak
Tanah 2.000 x Rp. 200.000 = Rp.400.000.000
Bangunan 700 x Rp.200.000 = 140.000.000
Taman 500 x 40.000 = 20.000.000
Pagar mewah 75 x 400.000 = 30.000.000
NJOP sebagai dasar pengenaan pajak = 590.000.000
NJOPTKP 8.000.000
NJOP sebagai dasar perhitungan pajak = 582.000.000
NJKP 20%* = 116.400.000
PBB terutang 0,5% x x116.400.000 = 582.000.
*NJKP 20% karna NJOP sebagai dasar perhitungan pajak < 1.000.000.000
Dan kasus diatas termasuk WP PBB pedesaan dan perkotaan
3.Perhitungan nilai jual objek pajak
Tanah = 800.000.000
Bangunan = 700.000.000
NJOP sebagaid asar pengenaan pajak = 1.500.000.000
NJOPTKP = 8.000.000
NJOP untuk perhiutngan pajak = 1.492.000.000
NJKP 40% X 1.492.000.000 596.800.000
PBB terhutnag 0,5% x 596.800.000 2.984.000
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
( EDI SASMITO.S.Pd ) (SITI KHANIFAH)