Post on 20-Aug-2021
ii
RENCANA STRATEGIS
KANTOR BAHASA
PROVINSI GORONTALO
2020--2024
PPERP 2201
KANTOR BAHASA PROVINSI GORONTALO
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020--2024
ii
KATA PENGANTAR
Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020--2024
menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Bahasa Provinsi
Gorontalo dan merupakan turunan konsep dari Renstra Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Renstra Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo memuat Visi, Misi, Tujuan Strategis,
Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, serta struktur program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Rencana Strategis ini diharapkan dapat
dijadikan acuan oleh pemangku kepentingan terkait pembuatan kebijakan dalam dunia
pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Gorontalo dan masyarakat sebagai bagian dari
komunitas pendidikan dan kebudayaan. Renstra ini digunakan sebagai pedoman dan
garis haluan dalam pengelolaan kebahasaan dan kesastraan di Provinsi Gorontalo,
terutama dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan serta
mengevaluasi hasil kinerja pada 2020--2024.
Gorontalo, September 2020
Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Gorontalo
Armiati Rasyid, M.Ag., M.Pd. NIP197505282001122001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................................ ii
DAFTAR ISI ............................................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................................................................. 1
B. Landasan Hukum ............................................................................................................................ 3
C. Kondisi Umum ................................................................................................................................. 5
D. Potensi dan Permasalahan ............................................................................................................. 6
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KANTOR BAHASA PROVINSI GORONTALO ...................... 8
A. Visi Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo ........................................................................................ 8
B. Misi Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo ....................................................................................... 8
C. Tujuan Strategis Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo .................................................................. 9
D. Sasaran Strategis Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo ................................................................. 9
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN .................................................................................................................................... 11
A. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ...................... 11
B. Arah Kebijakan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo ................................................................. 12
C. Kerangka Regulasi ......................................................................................................................... 13
D. Kerangka Kelembagaan ................................................................................................................ 14
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ..................................................... 16
A. Target Kinerja ................................................................................................................................ 16
B. Kerangka Pendanaan .................................................................................................................... 20
C. Sistem Pemantauan dan Evaluasi ............................................................................................... 21
BAB IV PENUTUP ................................................................................................................................... 22
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Keanekaragaman bahasa di dunia merupakan sebuah kekayaan yang
dilimpahkan Tuhan kepada manusia yang harus dilindungi dan dilestarikan. Akan
tetapi, akhir-akhir ini keanekaragaman tersebut perlahan mulai mengalami
pergeseran hingga penurunan daya hidup (vitalitas). Fenomena tersebut juga
melanda kondisi kebahasaan di Indonesia. Salah satu faktor penyebab gejala
kepunahan tersebut sangat mudah dikenali karena bersentuhan dengan kehidupan
sosial masyarakat. Pergeseran tersebut disebabkan oleh terjadinya urbanisasi,
ekspansi ekonomi, percampuran budaya, perkawinan antaretnis, media massa, atau
media sosial. Bahkan menurut Inayatussalihah dan Itman Jalbi (2019: 8), faktor-faktor
tersebut berkontribusi terhadap kepunahan bahasa di Indonesia.
Gejala kepunahan sebuah bahasa menjadi perhatian besar sejumlah pakar
linguistik dan sosiolinguistik. Menurut Kloss (dalam Sumarsono, 2007: 286), terdapat
tiga tipe utama kepunahan bahasa: (a) kepunahan tanpa pergeseran bahasa (guyub
tuturnya lenyap); (b) kepunahan bahasa karena pergeseran bahasa (guyup utur tidak
berada dalam “wilayah tutur yang kompak”, atau bahasa itu menyerah kepada
“pertentangan intrinsik prasarana budaya modern yang berdasarkan teknologi”; dan
(c) kepunahan bahasa nominal melalui metamorfosis (mialnya suatu bahasa turun
derajatnya menjadi dialek ketika gurup tuturnya tidak lagi menulis dalam bahasa itu
dan mulai memakai bahasa lain).
Provinsi Gorontalo, sebagian besar masyarakatnya merupakan multilingual, yaitu
menguasai bahasa ibu (daerah), bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Penguasaaan
bahasa yang multilingual akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan bahasa dalam
beberapa ranah. Di samping itu, faktor-faktor lainnya, seperti situasi, tujuan, dan mitra
tutur juga turut menentukan dalam pemilihan bahasa. Berdasarkan fakta di lapangan,
yang menguasai bahasa Gorontalo dengan baik dominan hanya kalangan orang tua.
2
Hal tersebut disebabkan oleh penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu
Manado serta bahasa asing dalam berbagai ranah kehidupan telah menggeser
keberadaan bahasa daerah ini. Kecenderungan seperti ini, antara lain, dapat dilihat
pada penggunaan komunikasi sehari-hari dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan
masyarakat. Dalam ketiga lingkungan tersebut, bahasa yang dominan digunakan
adalah bahasa Melayu Manado. Sangat jarang ditemukan orang dewasa bercakap
dengan anak remaja dalam bahasa Gorontalo. Dengan demikian, gejala kepunahan
tersebut tidak dapat dihindari oleh suatu bahasa jika masyarakat penuturnya
mengabaikan berbagai gejala tersebut dan tidak melakukan tindakan pemertahanan
bahasanya. Oleh karena itu, selain masyakat penutur, semua pihak yang terkakit perlu
bersinergi dan melakukan tindakan peventif mulai dari kegiatan memetakan bahasa,
mengkaji vitalitasnya, mengonservasi atau atau merevitalisasi bahasa.
Setakat dengan itu, kepedulian masyarakat pengguna bahasa terhadap
penggunaan bahasa daerah itu berkaitan erat dengan sikap bahasa seseorang. Garvin
dan Mathiot dalam (Suwito, 1983) mengemukakan bahwa sikap bahasa itu setidak-
tidaknya mengandung tiga ciri pokok, yaitu kesetiaan bahasa (loyalitas bahasa),
kebanggaan bahasa, dan kesadaran akan norma bahasa. Dengan demikian, ketika
seseorang akan menggunakan suatu bahasa akan dipengaruhi oleh beberapa faktor,
diantaranya adalah sikap bahasa.
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan
Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, tugas pemerintah daerahlah untuk
mengembangkan dan melestarikan bahasa daerah. Penggunaan bahasa atau
pemartabatan bahasa Indonesia dan bahasa Gorontalo di masyarakat sangat terkait
dengan peranan pemerintah, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam berkomunikasi
kepada para penutur muda (remaja). Bermartabat atau tidaknya bahasa Indonesia dan
bahasa daerah Gorontalo, sangat bergantung pada sikap mereka terhadap bahasa
Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa daerah sebagai identitas jati penutur,
apakah postif atau negatif. Jika sikap mereka positif, tentu saja penggunaan bahasa
Indonesia dan bahasa daerah di Gorontalo dapat dikendalikan dan dapat digunakan
3
oleh semua kalangan. Sebaliknya, jika sikap mereka negatif, pemartabatan bahasa
Indonesia dan bahasa daerah di Gorontalo dapat bergeser dan tidak terdapat
kepedulian untuk memartabatkannya.
Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo adalah unit pelaksana teknis Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
yang dalam pelaksanaan tugas di daerah harus mengacu pada penjabaran visi dan
misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang tertuang dalam Renstra
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024.
B. Landasan Hukum
Rencana Strategis Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020—2024 disusun berdasarkan landasan
hukum sebagai berikut.
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
(7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025
(9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan
Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
(10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(11) Undang-Undang Nomor 3Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
(12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
4
(13) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Anggaran Kementerian/Lembaga
(14) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
(15) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan,
Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi
Bahasa Indonesia
(16) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan.
(17) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa
Indonesia
(18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman
bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara
dan Bahasa Daerah.
(19) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012
tentang Organisasidan TataKerja Kantor Bahasa
(20) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012
tentang Organisasidan Tata Kerja Balai Bahasa
(21) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11Tahun 2015
tentang Organisasi danTataKerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(22) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015
tentang Penumbuhan Budi Pekerti
(23) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016
tentang Standar Kemahiran Berbahasa
(24) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27Tahun 2017
tentangTentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus Dan Pelatihan Bidang
Keterampilan Kepemanduan Wisata, Pemeliharaan Taman, Pekarya
Kesehatan, Petukangan Kayu Konstruksi, Pemasangan Bata, Perancah,
Pemasangan Pipa, Mekanik Alat Berat, Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing,
5
Pembuatan Batik Dengan Pewarna Ramah Lingkungan, Pembuatan Malam
Batik, Pembuatan Batik Dengan Pewarna Sintetis, Pembuatan Alat Canting
Tulis, dan Pembuatan Canting Cap
(25) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018
tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan
(26) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(27) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor …. Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020--
2024.
(28) Peraturan BI Nomor 9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing
dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
(29) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 152 Tahun 2003 tentang Uji
Kemahiran Berbahasa Indonesia.
(30) Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/27/DPNP Tahun
Pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan program Alih
Pengetahuan di Sektor Perbankan.
C. Kondisi Umum
Kantor Bahasa Gorontalo merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang
mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra
Indonesia di Provinsi Gorontalo, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, tanggal 17 April 2012. Lembaga ini dikepalai oleh Kepala Kantor yang
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
6
Hingga saat ini jumlah staf di Kantor Bahasa Gorontalo sebanyak 23 orang yang
terdiri atas 15 PNS dan 7 tenaga PPNPN. Kedua puluh tiga orang tersebut terdiri atas
jabatan;
- 1 orang Kepala Kantor,
- 3 orang Peneliti,
- 1 orang Penerjemah,
- 4 orang Pengkaji Bahasa dan Sastra,
- 1 orang Analis Kata dan Istilah
- 1 orang Penyuluh Bahasa
- 1 orang Bendahara,
- 1 orang Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan
- 1 orang Pengolah Data Tata Organisasi dan Tata Laksana,
- 1 orang Pengelola Barang Milik Negara
- 3 orang Petugas keamanan
- 2 orang Pramubakti
- 1 orang Petugas kebersihan
- 1 orang Sopir
Saat ini Kantor Bahasa Gorontalo menggunakan fasilitas Kemendikbud di Kantor
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo yang beralamat di jalan dr. Zainal
Umar Sidiki, Tilongkabila, Kab. Bone Bolango.
D. Potensi dan Permasalahan
Sebagai entitas, Kantor Bahasa Gorontalo sudah memenuhi syarat dalam pengelolaan
anggaran. Dibuktikan dengan pemenuhan syarat utama pengelolaan keuangan yaitu
terdapat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran serta Pejabat Pembuat
Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, dan Pejabat Pengadaan serta Petugas Pelaporan
dan Operator Keuangan. Jabatan fungsional tertentu juga mendukung perwujudan visi
dan misi Kantor Bahasa Gorontalo yang merupakan penjabaran visi dan misi eselon I
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
7
Selain itu, jabatan pelaksana juga mendukung visi dan misi Kantor Bahasa Gorontalo.
Untuk jabatan Pengkaji Kebahasaan adalah jabatan antara menuju jabatan fungsional
tertentu; peneliti dan penerjemah didasarkan pada latar belakang pendidikan pegawai.
Dalam ketatausahaan Kantor Bahasa Gorontalo terdiri atas Bendahara Pengeluaran,
Penyusun Program, Anggaran, an Laporan, Pengolah Data BMN dan Pengolah Data
Ketatalaksanaan. Oleh karena tingkat Eselon IV, maka tidak terdapat jabatan Kepala
Subbagian Umum Tata Usaha. Dalam hal ini, Kantor Bahasa Gorontalo menunjuk satu
orang pegawai sebagai Koordinator Tata Usaha.Meskipun jumlah karyawan yang
terbatas, tetapi Kantor Bahasa Gorontalo tetap dapat memberikan pelayanan yang
maksimal dalam hal pemasyarakatan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra
Indonesia di Provinsi Gorontalo.
Kantor Bahasa Gorontalo sudah memiliki tanah untuk pembangunan gedung kantor atas
nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan mampu memenuhi kuota
maksimal jumlah pegawai satker tingkat eselon III atau Balai. Koleksi perpustakaan
Kantor Bahasa Gorontalo terdiri atas buku-buku bahasa, sastra, dan pengajaran bahasa
dan sastra serta bidang humaniora lainnya. Koleksi perpustakaan ini digunakan untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan Kantor Bahasa Gorontalo. Meskipun dalam
pelaksanaan pelayanan hingga saat ini masih bersifat pelayanan tertutup dan hanya
untuk pegawai Kantor Bahasa Gorontalo. Lebih lanjut kami akan memberikan pelayanan
terbuka terhadap masyarakat luas.
Permasalahan utama Kantor Bahasa Gorontalo adalah belum memiliki gedung sendiri.
Oleh karena itu, pelaksanaan secara administratif dan teknis Kantor Bahasa Gorontalo
memiliki banyak kendala. Ruangan kerja yang layak jelas mendukung pelaksanaan
pengembangan pelaksanaan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dalam hal ini
kajian dan penelitian. Sementara itu, ruang serba guna/ aula dapat dimanfaatkan sebagai
ruang pembinaan dan apresiasi bahasa dan sastra Indonesia.
8
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
A. Visi
Visi Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo mengacu pada visi Badan Pengembangan Bahasa
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020—2024 yang mengacu kepada visi
Presiden, yaitu
Terwujudnya Indonesia maju yang b erdaulat, mandiri, dan b erk eprib ad ian,
b erlandask an go tong royong
Dari rumusan visi tersebut dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia telah sampai
kepada cita-cita menjadi bangsa yang maju ketika mampu berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian dengan tetap berpijak pada semangat gotong royong. Hal itu
diejawantahkan dalam bidang kebahasaan, kesastran, dan perbukuan sebagai upaya
untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang mandiri dan berkepribadian
melalui pengembangan bahasa dan perbukuan.
B. Misi
Visi yang telah ditetapkan oleh Presiden dilengkapi dengan misi untuk mencapai visi
tersebut sebagai berikut.
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Pelindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh
warga
9
Dalam bidang kebahasaan, kesastraan, dan perbukuan, misi tersebut dijadikan pijakan
untuk
1. Meningkatkan mutu bahasa dan sastra sebagai sarana peningkatan kualitas
sumber daya manusia
2. Mewujudkan tersedianya buku yang bermurah, murah, dan merata
3. Menguatkan tata kelola dan peningkatan efektivitas birokrasi serta pelibatan
publik
C. Tujuan Strategis
Berdasarkan visi yang telah ditetapkan oleh Presiden, Badan Pengembangan Bahasa dan
Perbukuan menetapkan tujuan strategis lembaga yaitu Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia Indonesia melalui Bahasa, Sastra, dan Buku. Sementara itu, Tujuan
Strategis Kantor Bahasa Gorontalo adalah Pengukuhan Jati Diri, Karakter, dan Martabat
bangsa melalui bahasa Indonesia serta pemakaian bahasa sebagai sarana pencerdasan
bangsa di Provinsi Gorontalo.
D. Sasaran Strategis
Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis tersebut diperlukan sasaran
strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2020--2024.
Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut.
1. Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia
2. Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia 3. Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik 4. Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina 5. Meningkatnya apresiasi terhadap sastra
6. Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa
10
Berikut rumusan Sasaran Strategis dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kegiatan
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
1
Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia
1.1 Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia
2
Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia
2.1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian
3
Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik
3.1 Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina
4 Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina
4.1 Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra
5 Meningkatnya apresiasi terhadap sastra
5.1 Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah
5.2 Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah
5.3 Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan
6
Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
6.1 Predikat SAKIP Satker minimal BB
6.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91
11
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN
A. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan
Kebijakan dan strategi diarahkan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis yang
mendukung peningkatan daya saing manusia Indonesia untuk menghadapi persaingan
global pada Abad ke-21. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan berikut ini.
1. Peningkatan tata kelola pengembagnan bahasa dan perbukuan melalui dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
3. Pembinaan bahasa dan sastra;
4. Pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan; dan
5. Pengembangan sistem perbukuan.
Arah kebijakan dan strategi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan pada tahun
2020—2024 menjadi awal perjalanan bahasa dan perbukuan. Bergabungnya Perbukuan
menjadi salah satu satuan kerja pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
(dahulu) memperkaya tugas dan fungsi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan.
Arah kebijakan dan strategi Kemendikbud juga disusun dengan sangat memperhatikan
hasil dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan sampai tahun
2024. Pertimbangan lain ialah segala hasil studi,penelitian, masukan pemangku
kepentingan, dan aspirasi masyarakat.Termasuk di dalamnya adalah prediksi kondisi
dan lingkungan di masa depan.
Oleh karenanya, fokus kebijakan dalam periode 2020--2024 didasarkan pada percepatan
peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi persaingan global dengan peningkatan
12
Pendidikan Karakter, pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan
inovasi.
B. Arah Kebijakan Kantor Bahasa Gorontalo
Arah kebijkan Kantor Bahasa Gorontalo mendukung/ perwujudan arah kebijakan dan
strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk mendorong tercapainya
sasaran strategis terkait peningkatan mutu dan pemakaian bahasa sebagai pengantar
pendidikan serta peran bahasa Indonesia di kawasan ASEAN adalah pembentukan
karakter dan jati diri bangsa melalui pengembangan,pembinaan, pelindungan bahasa
dan sastra, serta peningkatan bahasaIndonesia menjadi bahasa internasional. Arah
kebijakan tersebut dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah
berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kemendikbud
dan diturunkan pada visi dan misi Kantor Bahasa Gorontalo sebagai salah satu Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah
Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi:
1. Meningkatnya mutu pengembangan kosakata bahasa Indonesia
2. Meningkatnya jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang
terbina dalam penggunaan bahasa Indonesia
3. Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang rawan punah
4. Meningkatnya apresiasi terhadap sastra
5. Meningkatnya mutu penggunaan bahasa Indonesia di lembaga pemerintah
dan swasta
6. Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis di Lingkungan
Badan Bahasa
13
C. Kerangka Regulasi
Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya Kantor Bahasa
Gorontalo membutuhkan kerangka regulasi sebagai landasan hukum formal. Daftar
regulasi dan urgensi pembentukannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
No. Kebutuhan Regulasi Dasar Pembentukan Regulasi
1. Peraturan Daerah Provinsi
Gorontalo tentang Pengutamaan
Bahasa Negara di Ruang Publik
Provinsi Gorontalo
Undang-Undang no 24 tahun 2009,
Pelaksanaan Perpres 63 Tahun 2019
tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
Pasal 2 Ayat 5, Pasal 42 Ayat 4 dan 5.
2. Peraturan Gubernur Gorontalo
tentang Pengutamaan Bahasa
Negara dan Pelestarian Bahasa
Daerah
Undang-Undang no 24 tahun 2009,
Pelaksanaan Perpres 63 Tahun 2019
tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
Pasal 2 Ayat 5, Pasal 42 Ayat 4 dan 5.
3. Peraturan Gubernur tentang
Pembinaan Komunitas Literasi di
Provinsi Gorontalo
Undang-Undang no 24 tahun 2009,
Pelaksanaan PP 57 Tahun 2014 tentang
Pengembangan, Pembiinaan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta
Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia,
dan Pelaksanaan Pergub no 22 tahun
2018 tentang Penetapan Bulan Literasi
Daerah
4. Pedoman Pelaksanaan kegiatan
Pelestarian Bahasa dan Sastra
Gorontalo
Undang-Undang no 24 tahun 2009,
Pelaksanaan PP 57 Tahun 2014 tentang
Pengembangan, Pembinaan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta
Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
14
D. Kerangka Kelembagaan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2008
Tentang Pembentukan 8 (Delapan) Kantor Bahasa, Kantor Bahasa Gorontalo di
pimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dibantu dengan petugas Tata Usaha dan
Kelompok Tenaga Teknis yang menjabat Fungsional Tertentu.
15
Untuk menunjang pelaksanaan tugas Kantor Bahasa Gorontalo mengisi seluruh jabatan
pada peta jabatan dengan rincian sebagai berikut
16
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
A. Target Kinerja
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional,
Kemendikbud menetapkan satu sasaran strategis yang merupakan kondisi yang
ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (outcome) dari dua
program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap
sasaran strategis diukur dengan menggunakan dua Indikator Kinerja Sasaran
Strategis sebagai berikut.
Sasaran/
Indikator Sasaran Strategis (SS) Satuan
Target
2020 2021 2022 2023 2024
SS 4 Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
IKSS 4.1 Rata-Rata Skor Kemahiran
Berbahasa Indonesia
Skor 510 515 520 525 530
IKSS 4.2 Jumlah Penutur Muda
Bahasa Daerah
Orang 34.000 50.000 66.000 82.000 98.000
IKSS 4.3 Indeks Pembangunan
Kebudayaan
Indeks 55,5 57,3 59,1 60,9 62,7
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian program setiap sasaran
program diukur dengan menggunakan lima Indikator Kinerja program sebagai
berikut.
KODE SASARAN DAN
INDIKATOR SATUAN
ANGK
A
DASAR
TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
SP 1 Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia
IKP 1.1 Persentase Penutur Bahasa
Indonesia Mahir Teruji
Persen 42 42 44 46 48 50
17
IKP 1.2 Persentase Wilayah yang
Mengutamakan Bahasa
Indonesia di Ruang Publik
Persen 16 26 35 45 55 65
SP 2 Meningkatnya budaya literasi
IKP 2.1 Nilai Dimensi Budaya
Literasi IPK (Indeks
Pembangunan Kebudayaan)
Indeks 55,03 58,2 61,4 64,6 67,8 71,04
SP 3 Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah
IKP 3.1 Indeks Daya Hidup Bahasa
Daerah
Indeks 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59
SP 4 Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional
IKP 4.1 Jumlah Negara yang
Mengajarkan Bahasa
Indonesia
Negara 29 30 31 32 33 34
IKP 4.2 Jumlah Pemelajar BIPA Orang 70.865 75.865 80.865 85.865 90.865 95.865
SP 5 Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Berkualitas
IKP 5.1 Predikat SAKIP Badan
Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa Minimal
BB
Predikat B BB BB BB BB BB
IKP 5.2 Jumlah Satker di Badan
Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa
Mendapatkan Predikat ZI-
WBK/WBBM
Satker 2 5 5 5 5 5
IKP 5.3 Rata-rata Nilai Kinerja
Anggaran atas Pelaksanaan
RKA-K/L Satker Minimal
91
Nilai 90 91 92 93 94 95
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kegiatan setiap sasaran
kegiatan diukur dengan menggunakan lima indikator kinerja kegiatan sebagai
berikut.
18
Kode Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator
(IKSS,IKP,IKK) Satuan
Target
2020 2021 2022 2023 2024
2021 Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
SK Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia
IKK Jumlah Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa
Indonesia (UKBI)
Baterai 22 27 32 36 40
IKK Jumlah Acuan Kebahasaan dan Kesastraan Naskah 18 25 32 39 46
IKK Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan Naskah 89 96 103 110 117
IKK Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan
dan Kesastraan melalui Penelitian
Dokumen 43 32 32 32 32
SK Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia
IKK Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia Kosakata 130.030 147.522 165.014 182.506 200.000
SK Meningkatnya Jumlah Partisipan Aktif dalam Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan
IKK Jumlah Lembaga Terfasilitasi secara
Kebahasaan
Lembaga 323 435 547 659 771
IKK Jumlah Pengajar Bahasa Indonesia bagi
Penutur Asing (BIPA)
Orang 993 1.213 1.433 1.635 1.873
IKK Jumlah Bahan Pengayaan Laboratorium
Kebahasaan
Bahan 50 75 100 125 150
2022 Pembinaan Bahasa dan Satra
SK Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik
IKK Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia
Terbina
Lembaga 3.589 3.977 4.365 4.752 5.140
SK Tersedianya Buku Pengayaan untuk Mendukung Literasi Membaca
IKK Jumlah Buku Bermutu yang Diterjemahkan Judul 100 125 150 175 200
IKK Jumlah Buku Pengayaan Literasi Judul 711 786 861 961 1061
IKK Jumlah Buku Pengayaan yang Digunakan
dalam Pendidikan untuk Meningkatkan
Literasi Membaca
Buku 120 180 240 300 360
SK Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina
IKK Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga
Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan
Bersastra
Orang 73.050 80.355 88.390 97.229 106.952
5289 Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah
SK Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah
IKK Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam
Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan
Terancam Punah
Orang 17.000 25.000 33.000 41.000 49.000
19
IKK Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam
Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan
Terancam Punah
Orang 17.000 25.000 33.000 41.000 49.000
IKK Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan Sastra 6 10 14 18 22
2020 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan
Bahasa dan Sastra
SK
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
IKK Rata-rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB Predikat BB BB BB BB BB
IKK Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK Satker 5 2 2 2 2
IKK Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas
Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91
Nilai 91 92 93 94 95
Berdasarkan target kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kantor Bahasa
Provinsi Gorontalo menargetkan kinerja 2020—2024 sebagai berikut.
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia
Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia
Kosakata 500 500 500 500 500
Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian
Dokumen 1 - - - -
Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik
Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina
Lembaga 35 65 65 65 65
Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah
Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra
Orang 920 600 600 600 600
Meningkatnya apresiasi terhadap sastra
Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah
Orang 30 60 60 60 60
Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah
Orang 30 60 60 60 60
20
Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan
Sastra 1 1 1 1 1
Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Predikat SAKIP Satker minimal BB
Predikat BB BB BB BB BB
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91
Nilai 91 91 91 91 91
B. Kerangka Pendanaan
Pada pencapaian target kinerja tersebut dibutuhkan kerangka pendanaan untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan guna pencapaian indikator kinerja. Kerangka
pendanaan Kantor Bahasa Gorontalo disusun dengan memerhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Rincian kerangka pendanaan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo untuk alokasi
2020—2024 sebagai berikut
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA ALOKASI ANGGARAN
2020 2021 2022 2023 2024
Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia
Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia
115.126.000 199.054.000 164.357.240 170.109.743 176.063.584
Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian
163.064.000 - - - -
Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik
Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina
366.946.000 316.651.000 348.316.000 360.507.164 373.124.914
Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah
Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra
804.376.000 681.548.000 749.702.800 787.187.940 826.547.337
Meningkatnya apresiasi terhadap sastra
Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah
133.732.000 500.634.000 550.697.400 605.767.140 666.343.854
Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah
125.486.000 119.266.000 161.009.100 217.362.285 293.439.085
21
Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan
17.600.000 22.400.000 24.640.000 27.104.000 29.814.400
Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Predikat SAKIP Satker minimal BB 893.193.000 399.140.000 26.662.054.000 459.011.000 527.862.650
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91
1.658.621.000 1.689.475.000 1.858.422.500 2.044.264.750 2.248.691.225
b. Sistem Pemantauan dan Evaluasi
Sistem pemantauan pelaksanaan rentra serta pencapaian target renstra dilakukan
secara berkala dengan Pemantauan dan pelaporan dilakukan menggunakan
beberapa aplikasi, antara lain, MoLK Kemdikbud (Monitoring dan Laporan
keuangan), SMART DJA (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu), e-
monev PP 39 Bappenas, Simproka Kemdikbud, dan e-kinerja Kemdibud.
Pemantauan bertujuan untuk mengamati atau mengetahui perkembangan
pelaksanaan kegiatan serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan dalam
pelaksanaan program dan anggaran untuk mengantisipasi dengan strategi
pemecahan masalah yang sesuai. Sedangkan evaluasi dilaksanakan sebagai
bentuk pengendalian pelaksanaan program dan target rencana strategis. Dengan
membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil
(outcome) terhadap rencana strategis.
22
BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Kantor Bahasa Gorontalo telah disusun berdasarkan RPJMN
dan Renstra Kemdikbud Tahun 2020--2024, serta Renstra Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan
Renstra dilakukan melalui beberapa tahap, di antaranya 1) mengkaji dokumen yang
relevan dengan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra
khususnya, dan pendidikan umumnya; 2) interaksi dengan para pemangku kepentingan
yang terkait dengan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra
baik pihak Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, Universitas, dan media massa lokal
di provinsi Gorontalo; 3) menganalisis seluruh capaian kinerja pembangunan
pendidikan dan kebudayaan hingga saat ini; 4) menyusun Renstra.
Renstra ini menjadi acuan bagi Kantor Bahasa Gorontalo dalam melaksanakan berbagai
program sesuai dengan tugas dan fungsinya.
23