1

tentang

- Dr.Sihabudin,SH.,MH -Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

DEFINISI UMUM

Pengelolaan PNS untuk menghasilkan Pegawai yang Profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

2

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) ?

Aparatur Sipil Negara (ASN)?Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bekerja pada Instansi Pemerintah

Pegawai ASN ?PNS dan P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan

KETENTUAN UMUM

Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan

3

Pegawai Negeri Sipil (PNS) ?

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ?Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkatberdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan

MANAJEMEN PNS

4

Penyusunan &penetapankebutuhan

Pengadaan Pangkat dan Jabatan

PengembanganKarier Pola Karier

Promosi Mutasi Penilaian Kinerja Penggajian dan Tunjangan Penghargaan

Disiplin PemberhentianJaminan Pensiun & Jaminan Hari

TuaPerlindungan

PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

5

Presiden

Menteri di kementerian

Pimpinan lembaga di LPNK

Sekjen di sekretariat lembaga negara

Jaksa Agung

Kepala POLRI

Kepala BIN

Sekretaris MA

Gubernur di provinsi;

Bupati/Walikota di kab/kota

Pejabat lain yang ditentukan

Presiden

PANGKAT DAN JABATAN PNS

6

UTAMA

MADYA

PRATAMA

ADMINISTRATOR

PENGAWAS

PELAKSANA

JABATAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL

Utama

Madya

Muda

Pertama

KEAHLIAN

Penyelia

Mahir

Terampil

Pemula

KETERAMPILAN

JABATAN PIMPINAN TINGGI

JABATAN FUNGSIONAL

7

JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkanpada keahlian dan keterampilan tertentu.

JF dikelompokkan dalam klasifikasi Jabatan berdasarkan kesamaankarakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

Penetapan JF dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari pimpinanInstansi Pemerintah dengan mengacu pada klasifikasi dari kriteria JF.

Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawabsecara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabatadministrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitandengan pelaksanaan tugas JF.

PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, POLA KARIER, PROMOSI DAN MUTASI

8

• Dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan

kompetensi, kinerja dan profesionalitas PNS.

• Setiap instansi wajib memiliki Sistem Informasi Manajemen Karier yg merupakan

bagian terintegrasi dari Sistem Informasi ASN

PNS YANG DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA DAN PIMPINAN ATAU ANGGOTA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

9

• Presiden dan Wakil

Presiden,

• Ketua, Wakil Ketua, dan

Anggota DPR, DPD;

• Gubernur dan Wakil

Gubernur;

• Bupati/Walikota dan Wakil

Bupati/Wakil Walikota.

• Ketua, Wakil Ketua, dan

Anggota MA, MK, BPK, KY,

KPK

• Menteri dan jabatan

setingkat menteri,

• Kepala perwakilan Republik

Indonesia di Luar Negeri

yang berkedudukan

sebagai Duta Besar Luar

Biasa dan Berkuasa Penuh

PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN

10

PE

NIL

AIA

N K

INE

RJA

DIS

IPL

IN

PENGHARGAAN

11

• Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada PNS berdasarkan pada penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya

• Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi diberikan kepada PNS yang mempunyai nilai prestasi kerja yang sangat baik, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada organisasi

Penghargaan berupa :a. Tanda Kehormatanb. Kenaikan pangkat istimewac. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensid. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan

Didasarkan atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran,kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya

PEMBERHENTIAN SEBAGAI PNS

12

Pemberhentian atas permintaan sendiri

Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun

Pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah

Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani

Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang

Pemberhentian karena melakukan pemberhentian karena melakukan

Tindak pidana/penyelewengantindak pidana/penyelewengan

Pemberhentian karena pelanggaran disiplin

Pemberhentian karena mencalonkan menjadi pejabat negara yang dipilih

Pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

Pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara

Pemberhentian karena hal lain

GAJI DAN TUNJANGAN PNS

13

Selain Gaji (Pasal 79), PNS juga menerima Tunjangan & Fasilitas

Tunjangan terdiri dari: Tunjangan Kinerja & Tunjangan Kemahalan

Sistem

Penggajian

ASN

Tunjangan

Fasilitas

Tunjangan

Kinerja

Tunjangan

Kemahalan

Gaji

JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA

14

PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminanhari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagaiperlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dansebagai penghargaan atas pengabdian PNS.

Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS mencakup jaminanpensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminansosial nasional.

Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNSberasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yangbersangkutan.

PERLINDUNGAN

15

Jaminan kesehatan

Jaminan kecelakaan kerja

Jaminan kematian

Bantuan hukum

dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya

diberikan on top dari program jaminan sosial

nasional

CUTI

16

1. Cuti Tahunan

2. Cuti Besar

3. Cuti Sakit

4. Cuti Melahirkan

5. Cuti Karena Alasan Penting

6. Cuti Bersama;

7. Cuti Di Luar Tanggungan Negara

KETENTUAN PERALIHAN

17

Calon PNS dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dan belummengikuti pelatihan prajabatan sampai dengan PeraturanPemerintah ini ditetapkan, wajib mengikuti pelatihan prajabatanberdasarkan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu palinglama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintahini mulai berlaku.

Pangkat dan golongan ruang PNS yang sudah ada pada saatPeraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap berlaku sampaidengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjanganberdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangansebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Kepala BKN(berdasarkan PP 11 2017)

18

No Pasal Nama Perka

1 Pasal 11 Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan PNS

2 Pasal 45 Petunjuk Teknis Pengadaan PNS

3 Pasal 63 Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji

Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

4 Pasal 93 Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji JF

5 Pasal 141 Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji

Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi

6 Pasal 197 Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

7 Pasal 260 ayat (5) Sistem Informasi Manajemen Pemberhentian dan Pensiun

8 Pasal 341 Tata Cara Pemberian Cuti

9 Pasal 350 ayat (5) Tata Cara Masa Persiapan Pensiun

10 Kewenangan Atribusi Tata Cara Pemberhentian PNS

11 Kewenangan Atribusi Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi

12 Kewenangan Atribusi Sistem Informasi ASN

19