Post on 13-Jul-2016
description
NARA SUMBER
DR. IR. SUGIARTO SUMAS, MT
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan
Jakarta, 7 Maret 2016
KEMNAKER
1
PENYUSUNAN PERENCANAAN TENAGA KERJA DAERAH (PTKD) DALAM RANGKA
PENGUATAN PERENCANAAN TENAGA KERJA NASIONAL
PADA ACARA
RAPAT KOORDINASI WILAYAH BARAT DI MEDAN
I. PENDAHULUAN
II. AYO KERJA DENGAN DATA
III. JEJARING PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
IV. PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN, PERENCANAAN TENAGA KERJA MIKRO dan PERENCANAAN TENAGA KERJA DAERAH
2
I. Pendahuluan
3
4
PerencanaanKetenagakerjaan
Pelatihan
Kompetensi
Sertifikasi
Pengakuan
Penempatan danPKK
Produktivitas
HubunganIndustrial dan JSTK
Daya saing
Pengawasan danK3
SIKLUS
KETENAGAKERJAAN
Indikator
Kinerja
Program
Sasaran Program
(Outcome)Satuan
Target
2015 2016 2017 2018 2019
Program 7 : Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Ketenagakerjaan
Sasaran Program 7 : peningkatan kualitas pemanfaatan hasil
perencanaan tenaga kerja, penelitian dan pengembangan, data dan
informasi, serta pengembangan e-government sebagai dasar
perumusan kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan.
Indikator
Kinerja
Program 1
Realisasi
peningkatan
kualitas
pembangunan
ketenagakerjaan
nasional
persen 56 57 58 59 60
Indikator
Kinerja
Program 2
Persentase
pemanfaatan data
dan informasi oleh
pengguna
persen 85 86 87 88 90
Indikator
Kinerja
Program 3
Persentase
Pemanfaatan Hasil
Penelitian/Kajian
oleh pengguna
persen 50 52 54 56 58
Indikator
Kinerja
Program 4
Indeks
e-government
Skor
(0-4)2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
Rencana Kinerja Barenbang 2016-2017
PENYUSUNAN PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN 2016 2017Indeks pembangunan ketenagakerjaan (Skala 0-100) 57 58Peningkatan lembaga pemerintah yang menyusun dan menerapkan perencanaan tenaga kerja
130 Lembaga
150 Lembaga
Peningkatan perusahaan yang menyusun dan menerapkan perencanaan tenaga kerja
44 Perusahaan
68 Perusahaan
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN 2016 2017
Prosentase pengguna data dan informasi ketenagakerjaan 88 % 90 %Tercapainya Indeks e-government (Skor 0-4) 2,6 2,7Layanan Kegiatan dan perkantoran 12 Bulan 12 Bulan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN 2016 2017
Prosentase pengguna hasil penelitian/kajian 52 % 54 %Layanan Kegiatan dan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 2016 2017Prosentase realisasi keuangan 96 % 96 %Prosentase sasaran Renstra yang diprogramkan dalam RKA-KL Barenbang
95 % 95 %
Tingkat Kepuasan pelayanan pegawai Barenbang di bidang administrasi kepegawaian dan umum serta peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana administrasi kepegawaian
87 % 89 %
Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan5
JADWAL KEG BARENBANG• TOT PTK MAKRO
• BIMTEK PTK MIKRO
• BIMTEK IPK
• ASISTENSI I PENYUSUNAN PTKD
• PENYUSUNAN PROJECT STATEMENT PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA
• BIMTEK SISTEM INFORMASI PERKANTORAN
• RAKERNIS KELITBANGAN
• PENANDATANGANAN MOU DENGAN 11 PT DAN 1 SWASTA
• PERESMIAN PEMBENTUKAN TPR
• PENELUSURAN KEBUTUHANPENELITIAN/KAJIAN KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN JEJARING PUSLITBANG
• PELAYANAN DATIN UNTUK K/L PERUSHAAN DAN MASYARAKAT
• PENYUSUNAN DATIN /BUKU DAN STATISTIK KETENAGAKERJAAN (TRIWULAN)
• RAKORNIS PENGELOLA DATIN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA (PUSAT DAN DAERAH)
• PEMANFAATAN DATA KTP-ELECTRONIK UNTUK LAYANAN SATU ATAP
• BIMTEK, SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI E-GOV ( E- OFFICE, E-BUDGETING, E-PERJALANAN DINAS), WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN)
JAN-APRIL
• ASISTENSI II PENYUSUNAN PTKD• PENGUKURAN IPK• PENYUSUNAN BLUE PRINT RTKN 2017-2030• BIMTEK PENYUSUNAN PTK MIKRO BAGI APARATUR
PEMERINTAH DI DAERAH• PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
KEBIJAKAN• SINKRONISASI DAN SINERGITAS DATIN• PENYUSUNAN BLUE PRINT SI KETENAGAKERJAAN• PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KETENAGAKERJAAN 2016-2035• WORKSHOP INTERNASIONAL KAJIAN BERSAMA
KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN NEGARA OKI• PELAYANAN DATIN UNTUK K/L. PERUSAHAAN DAN
MASYARAKAT (LANJUTAN)• PENYUSUNAN DATIN /BUKU DAN STATISTIK
KETENAGAKERJAAN (TRIWULAN) (LANJUTAN)• SINKRONISASI DAN SINERGITASI DATIN
KETENAGAKERJAAN DI 5 WILAYAH• PENAMBAHAN FITUR & SINERGITAS SISTEM
INFORMASI KETENAGAKERJAAN TERPADU• PENYUSUNAN BLUE PRINT DAN SOP SISTEM
INFORMASI NAKER• REVITALISASI & PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
JARINGAN
MEI-AGUST
• ASISTENSI III PENYUSUNAN PTKD
• ADVETORIAL IPK
• WORKSHOP IPK
• PENYEBARLUASAN INFORMASI PTK MIKRO DI PERUSAHAAN
• WORKSHOP DAN DISEMINASI HASIL PENELITIAN/KAJIAN
• VALIDASI DATA DAN INFORMASI
• PARTISIPASI DALAM EXPO INOVASI LAYANAN PUBLIK KEMNAKER DI NTB
• PELAYANAN DATIN UNTUK K/L. PERUSAHAAN DAN MASYARAKAT (LANJUTAN)
• PENYUSUNAN DATIN /BUKU DAN STATISTIK KETENAGAKERJAAN (TRIWULAN) (LANJUTAN)
• SINKRONISASI DAN SINERGITASI DATIN KETENAGAKERJAAN DI 5 WILAYAH (LANJUTAN)
• EVALUASI SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN
• SOSIALISASI SISTEM INFORMASI
SEPT-DES
6
II. AYO KERJA DENGAN DATA
7
A. PROFIL KETENAGAKERJAAN UMUM INDONESIA
Penduduk Usia Kerja186.100.917
Angkatan Kerja122.380.021
(65,76%)
Bukan Angkatan Kerja
63.720.896 (34,24%)
Bekerja114.819.199
(93,82%)
Penganggur Terbuka
7.560.822 (6,18 %)
Sedang Bekerja112.842.686
(98,28%)
Sementara Tidak Bekerja
1.976.513 (1,72%) Mencari Pekerjaan6.158.747 (81,46%)
Mempersiapkan Usaha
167.843 (2,22%)
Putus asa/ Merasa tidak
Mungkin Mendapatkan
Pekerjaan894.397 (11,83%)
Sudah Punya Pekerjaan,
tetapi Belum Mulai Bekerja
339.835 (4,49%)Bekerja Tidak Penuh(< 35 jam/minggu)
34.312.898 (30,41%)
Bekerja Penuh(>= 35 jam/minggu)
78.529.788 (69,59%)
Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2015, Diolah Pusdatinaker (Desember 2015)
< SD : 50.83 (44,27%)SMP : 20.70 (18,03%)SMA : 19.81 (17,25%)SMK : 10.84 ( 9,44%)DIPLOMA I/II/III : 3.08 ( 2,68%)UNIVERSITAS : 9.56 ( 8,33%)
<SD : 1.43 ( 18,92%)SMP : 1.37 (18,12%)SMA : 2.28 ( 30,16%)SMK : 1.57 (20,77%)DIPLOMA I/II/III : 0.26 ( 3,43%)UNIVERSITAS : 0.65 ( 8,60%)
< SD : 52.26 ( 42,70%)SMP : 22.07 (18,04%)SMA : 22.09 (18,05%)SMK : 12.41 (10,14%)DIPLOMA I/II/III : 3.31 ( 2,72%)
UNIVERSITAS : 10.21 ( 8,35%)
8
9
LINGKUP PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA TUGAS
KABUPATEN/KOTA Kepala Dinas Yang
membidangi
Ketenagakerjaan
Kabupaten/Kota
Sekretaris Dinas / KepalaBidang Program, Evaluasidan Pelaporan Dinas YangmembidangiKetenagakerjaanKabupaten/Kota
• Pembinaan dan penyelenggaraan serta pemantauan
dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Data dan
Informasi Ketenagakerjaan Kabupaten/kota.
• Mengkoordinasikan unit teknis dan instansi terkait
sesuai kewenangan masing-masing.
PROVINSI Kepala Dinas Yang
membidangi
Ketenagakerjaan
Provinsi
Sekretaris/Kepala Bidang
Program, Evaluasi dan
Pelaporan Dinas Yang
membidangi
Ketenagakerjaan Provinsi
• Pembinaan dan penyelenggaraan serta pemantauan
dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Data dan
Informasi Ketenagakeraan Kabupaten/kota
/Provinsi.
• Mengkoordinasikan unit teknis dan instansi terkait
sesuai kewenangan masing-masing.
NASIONAL Badan Perencanaan dan
Pengembangan
Ketenagakerjaan
(BARENBANG)
Pusat Data dan Informasi
Ketenagakerjaan
(Pusdatinaker)
• Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan
dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Data dan
Informasi Ketenagakerjaan Nasional.
• Berkoordinasi dengan unit teknis dan instansi
terkait.
B. PENANGGUNG JAWAB DAN TUGASPENGELOLA DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
(Permenakertrans ; Nomor: 1 Tahun 2014, Pasal 91 dan 97)
9
LINGKUPJADWAL
PENYAMPAIANDARI KEPADA TEMBUSAN
KABUPATEN/KOTA
Minggu Ke 1Setiap Bulan
Sekretaris Dinas/ KepalaBidang Program, Evaluasidan PelaporanKetenagakerjaanKabupaten/Kota
Kepala DinasKetenagakerjaan Provinsi
Pusat Data danInformasi Ketenaga-kerjaan
PROVINSI Minggu Ke 2Setiap Bulan
Sekretaris Dinas/ KepalaBidang Program, Evaluasidan Pelaporan DinasKetenagakerjaan Provinsi
Kepala Pusat Data danInformasiKetenagakerjaan
Sekretaris Ditjen : Binalattas Binapenta HI dan Jamsos- tek Binawasker
NASIONAL Minggu Ke 3Setiap Bulan
Unit Teknis BidangKetenagakerjaan di Pusat
Kepala Pusat Data danInformasiKetenagakerjaan
(Permenakertrans ; Nomor : 1 Tahun 2014, Pasal 94)
C. MEKANISME DAN JADWAL PENYAMPAIANDATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
10
D. PROVINSI YANG TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN APLIKASI PERMEN NO 1 TAHUN 2014
11
NO PROVINSI PASSWORD NO PROVINSI PASSWORD NO PROVINSI PASSWORD
1. NANGGOE ACEH DARUSSALAM
PV 1100 11. DKI JAKARTA PV 3100 21. KALIMANTAN TENGAH PV 6200
2. SUMATERA UTARA PV 1200 12. JAWA BARAT PV 3200 22. KALIMANTAN SELATAN PV 6300
3. SUMATERA BARAT PV 1300 13. JAWA TENGAH PV 3300 23. KALIMANTAN TIMUR PV 6400
4. RIAU PV 1400 14. D I YOGJAKARTA PV 3400 24. SULAWESI UTARA PV 7100
5. JAMBI PV 1500 15. JAWA TIMUR PV 3500 25. SULAWESI TENGAH PV 7200
6. SUMATERA SELATAN PV 1600 16. BANTEN PV 3600 26. SULAWESI SELATAN PV 7300
7. BENGKULU PV 1700 17. BALI PV 5100 27. SULAWESI TENGGARA PV 7400
8. LAMPUNG PV 1800 18. N T B PV 5200 28. GORONTALO PV 7500
9. BANGKA BELITUNG PV 1900 19. NTT PV 5300 29. SULAWESI BARAT PV 7600
10. KEPULAUAN RIAU PV 2100 20. KALIMANTAN BARAT PV 6100 30 MALUKU UTARA PV 8200
CATATAN : KALIMANTAN UTARA; MALUKU; PAPUA; PAPAU BARAT
1212
E. KABUPETEN/KOTA YANG TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN APLIKASI PERMEN NO 1 TAHUN 2014
12
NO KAB/KOTA NO KAB/KOTA NO KAB/KOTA NO KAB/KOTA NO KAB/KOTA
1 SIMEULUE 13 KOTA SABANG 25 BATU BARA 37 KOTA PADANG 49 BENGKALIS
2 ACEH SINGKIL 14 KOTA LANGSA 26 LABUHAN BATU SELATAN
38 KOTA SOLOK 50KEPULAUAN MERANTI
3 ACEH SELATAN 15 KOTA LHOKSEUMAWE
27 LABUHAN BATU UTARA 39 KOTA SAWAH LUNTO 51 KOTA PEKANBARU
4 ACEH TIMUR 16 KOTA SUBULUSSALAM
28 KOTA PEMATANG SIANTAR
40 KOTA PADANG PANJANG
52 KOTA D U M A I
5 ACEH TENGAH 17 TAPANULI UTARA 29 KOTA TEBING TINGGI 41 KOTA BUKITTINGGI 53 KERINCI
6 ACEH BARAT 18 TOBA SAMOSIR 30 PESISIR SELATAN 42 KOTA PAYAKUMBUH 54 MERANGIN
7 ACEH BESAR 19 LABUHAN BATU 31 SOLOK 43 KUANTAN SINGINGI 55 SAROLANGUN
8 PIDIE 20 ASAHAN 32 SIJUNJUNG 44 INDRAGIRI HULU 56TANJUNG JABUNG TIMUR
9 BIREUEN 21 SIMALUNGUN 33 TANAH DATAR 45 INDRAGIRI HILIR 57 TEBO
10 ACEH JAYA 22 DAIRI 34 AGAM 46 S I A K 58 MUARA ENIM
11 PIDIE JAYA 23 HUMBANG HASUNDUTAN
35 LIMA PULUH KOTA 47 KAMPAR 59 MUSI RAWAS
12 KOTA BANDA ACEH
24 PAKPAK BHARAT 36 DHARMASRAYA 48 ROKAN HULU 60 BANYU ASIN
1313
LANJUTAN:
13
NO KAB/KOTA NO KAB/KOTA NO KAB/KOTA NO KAB/KOTA NO KAB/KOTA
61 OGAN ILIR 73 BANGKA 85 KOTA SUKABUMI 97 KLATEN 109 KENDAL
62 EMPAT LAWANG74
BANGKA BARAT 86 KOTA BANDUNG 98 SUKOHARJO 110 BATANG
63 KOTA PRABUMULIH75
BANGKA TENGAH 87 KOTA CIMAHI 99 WONOGIRI 111 PEKALONGAN
64 REJANG LEBONG 76 KARIMUN 88 KOTA BANJAR 100 KARANGANYAR 112 PEMALANG
65 BENGKULU UTARA 77 BINTAN 89 CILACAP 101 SRAGEN 113 BREBES
66 SELUMA 78 SUKABUMI 90 BANYUMAS 102 REMBANG 114 KOTA MAGELANG
67 MUKOMUKO 79 TASIKMALAYA 91 PURBALINGGA 103 PATI 115 KOTA SURAKARTA
68 KEPAHIANG 80 CIAMIS 92 BANJARNEGARA 104 KUDUS 116 KOTA SALATIGA
69 TANGGAMUS 81 KUNINGAN 93 PURWOREJO 105 JEPARA 117 KOTA SEMARANG
70 LAMPUNG TIMUR 82 SUMEDANG 94 WONOSOBO 106 DEMAK 118KOTA PEKALONGAN
71 LAMPUNG TENGAH 83 KARAWANG 95 MAGELANG 107 SEMARANG 119 KOTA TEGAL
72 WAY KANAN 84 BANDUNG BARAT 96 BOYOLALI 108 TEMANGGUNG 120 KULON PROGO
141414
LANJUTAN:
14
NO KAB/KOTA NO KAB/KOTA NO KAB/KOTA NO KAB/KOTA NO KAB/KOTA
121 BANTUL 133 BONDOWOSO 145 PAMEKASAN 157 BADUNG 169 LANDAK
122 GUNUNG KIDUL134
SITUBONDO 146 KOTA MALANG 158 GIANYAR 170 PONTIANAK
123 SLEMAN135
PROBOLINGGO 147 KOTA PROBOLINGGO
159 KLUNGKUNG 171 SANGGAU
124 KOTA YOGYAKARTA 136 PASURUAN 148 KOTA PASURUAN 160 BANGLI 172 KETAPANG
125 PACITAN 137 MOJOKERTO 149 KOTA SURABAYA 161 KARANG ASEM 173 SINTANG
126 PONOROGO 138 JOMBANG 150 KOTA BATU 162 BULELENG 174 KAPUAS HULU
127 TRENGGALEK 139 NGANJUK 151 PANDEGLANG 163 KOTA DENPASAR 175KOTAWARINGIN BARAT
128 BLITAR 140 MADIUN 152 LEBAK 164 LOMBOK TENGAH 176KOTAWARINGIN TIMUR
129 MALANG 141 MAGETAN 153 TANGERANG 165 LOMBOK TIMUR 177 BARITO SELATAN
130 LUMAJANG 142 NGAWI 154 SERANG 166 BELU 178 SERUYAN
131 JEMBER 143 TUBAN 155 KOTA TANGERANG 167 SAMBAS 179 KATINGAN
132 BANYUWANGI 144 BANGKALAN 156 TABANAN 168 BENGKAYANG 180KOTA PALANGKA RAYA
15151515
LANJUTAN:
15
NO KAB/KOTA NO KAB/KOTA NO KAB/KOTA NO KAB/KOTA
181 TANAH LAUT193
PENAJAM PASER UTARA
205 TAKALAR 217 KOTA MAKASSAR
182 BANJAR 194 KOTA SAMARINDA 206 GOWA 218 KOTA PALOPO
183 BARITO KUALA 195 KOTA BONTANG 207 SINJAI 219 KONAWE
184 HULU SUNGAI TENGAH
196 BOLAANG MONGONDOW
208 BONE 220 KOLAKA UTARA
185 HULU SUNGAI UTARA
197 MINAHASA SELATAN 209 SOPPENG 221 KOLAKA TIMUR
186 TABALONG 198 KOTA MANADO 210 WAJO 222 KOTA KENDARI
187 TANAH BUMBU 199 KOTA BITUNG 211 SIDENRENG RAPPANG 223 BOALEMO
188 KOTA BANJAR BARU
200 KOTA TOMOHON 212 PINRANG 224 BONE BOLANGO
189 PASER 201 KOTA KOTAMOBAGU 213 ENREKANG 225 KOTA GORONTALO
190 KUTAI KARTANEGARA
202 BANGGAI KEPULAUAN 214 LUWU 226 MAJENE
191 KUTAI TIMUR 203 SELAYAR 215 TANA TORAJA 227 MAMUJU
192 BERAU 204 JENEPONTO 216 LUWU TIMUR 228 KOTA TERNATE
III. JEJARING PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
16
• Litbang berbasis Kebutuhan Kementerian dan Stakeholders
• Optimalisasi Sumber Daya Kelitbangan yang ada di Masyarakat melalui:
a) Pembentukan Team Policy Research (TPR)
b) Kerja sama penelitian/kajian dengan PT/Lembaga Penelitian/Kajian (pemberian bantuan penelitian/kajian)
• Pengembangan Kapasitas SDM
a. Teknis substantif dan metodologi penelitian/kajian
b. Pengembangan spektrum keahlian/kepakaran peneliti
c. Diklat peneliti, tugas belajar, dan simposium/workshop/seminar dalam dan luar negeri
• Partisipasi dalam Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK) antar K/L
17
LATAR BELAKANG
Bidang ketenagakerjaan sangat penting dan sensitif/strategis karena menyangkut amanat Konstitusi
yaitu hak warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, Menteri
Ketenagakerjaan harus mendapat dukungan bukan saja dari satuan kerja yang ada, tetapi juga dari
elemen lain, termasuk kelompok pemikir. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu kelompok pemikir,
yang dalam hal ini disebut Team Policy Research (TPR).
TUJUAN
Memberikan dukungan konseptual berdasarkan riset/kajian kepada Menteri Ketenagakerjaan dalam
menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan.
KEGUNAAN
Tersusunnya rancangan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan yang berdasarkan riset/kajian,
sehingga kebijakan pembangunan ketenagakerjaan lebih rasional, berdaya-guna dan berhasil-guna
(evidence based policy).
A. PEMBENTUKAN TEAM POLICY RESEARCH (TPR)KETENAGAKERJAAN
18
TUGAS
Di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, TPR bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Barenbang.
Diminta atau tidak diminta oleh Kepala Barenbang, TPR melaksanakan tugas sebagai berikut:
a.Mempelajari perkembangan demografi, perekonomian, sektor riil, hubungan industrial, pelaksanaan
otonomi daerah, dan kebijakan publik yang berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan
kesejahteraan rakyat.
b.Menyusun konsep rencana aksi dalam bentuk policy paper yang akan diserahkan kepada Menteri
Ketenagakerjaan melalui Kepala Barenbang, sebagai bahan masukan bagi Menteri dalam
menentukan kebijakan yang harus dilaksanakan.
UNSUR
Para pakar dari berbagai Perguruan Tinggi, yang mencerminkan kepakaran di berbagai bidang
terkait, seperti: Ekonomi, Hukum Perburuhan, Hukum Internasional, Bisnis, Perjanjian Perdagangan
Bebas, Demografi, Kebijakan Publik, Pemerintahan, Budaya, dan lain-lain.
19
LANJUTAN:
STRUKTUR ORGANISASI TPR KETENAGAKERJAAN
SEKRETARIS MERANGKAP
ANGGOTA
STAF SEKRETARIAT
KETUA MERANGKAP ANGGOTA
KETUA KELOMPOK “A”
MERANGKAP ANGGOTA
ANGGOTA KELOMPOK “A”
KETUA KELOMPOK “B”
MERANGKAP ANGGOTA
ANGGOTA KELOMPOK “B”
KETUA KELOMPOK “C”
MERANGKAP ANGGOTA
ANGGOTA KELOMPOK “C”
KETUA KELOMPOK “D”
MERANGKAP ANGGOTA
ANGGOTA KELOMPOK “D”
Kepala Barenbang Ketenagakerjaan
Kapuslitbang Ketenagakerjaan
Para Pakar dari Perguruan Tinggi
20
IV. PENINGKATAN IPK, PERENCANAAN TENAGA KERJA
MAKRO DAN MIKRO
21
PERKEMBANGAN DATA PENYUSUNAN RTKD NASIONAL> Provinsi dan Kab/Kota yg telah menyusun RTKD
sampai dengan:Tahun 2015: 33 RTK Prov
45 RTK Kab/Kota
> Provinsi dan Kab/Kota yg akan menyusun RTKDpada:Tahun 2016: - RTK Prov
130 RTK Kab/Kota> Provinsi dan Kab/Kota yg direncanakan akan menyusun RTKD
pada:Tahun 2017: - RTK Prov
150 RTK Kab/Kota Dibagi dalam 2 wilayah (Wilayah Barat dan Timur)
22
A. PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO
PERKEMBANGAN DATA WILAYAH BARAT> Provinsi dan Kab/Kota yg telah menyusun RTKD
sampai dengan:Tahun 2015: 18 RTK Prov
37 RTK Kab/Kota
> Provinsi dan Kab/Kota yg akan menyusun RTKDpada:Tahun 2016: - RTK Prov
65 RTK Kab/Kota> Provinsi dan Kab/Kota yg direncanakan akan menyusun RTKD
pada:Tahun 2017: - RTK Prov
80 RTK Kab/Kota
23
PERKEMBANGAN DATA WILAYAH TIMUR> Provinsi dan Kab/Kota yg telah menyusun RTKD
sampai dengan:Tahun 2015: 15 RTK Prov
8 RTK Kab/Kota
> Provinsi dan Kab/Kota yg akan menyusun RTKDpada:Tahun 2016: - RTK Prov
65 RTK Kab/Kota> Provinsi dan Kab/Kota yg direncanakan akan menyusun RTKD
pada:Tahun 2017: 1 RTK Prov (Prov. Kalimantan Utara)
70 RTK Kab/Kota
24
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG TELAH MENYUSUN PERENCANAAN TENAGA KERJASAMPAI DENGAN TAHUN 2015
NO KABUPATEN/KOTATAHUN
PENYUSUNANNO KABUPATEN/KOTA
TAHUN PENYUSUNAN
1 KABUPATEN LOMBOK BARAT 2010 24 KABUPATEN MOJOKERTO 2015
2 KOTA MAKASSAR 2010 25 KABUPATEN TUBAN 2015
3 KABUPATEN BANDUNG 2010 26 KABUPATEN LAHAT 2015
4 KABUPATEN SRAGEN 2010 27 KOTA PARIAMAN 2015
5 KOTA SURAKARTA 2010 28 KABUPATEN BANDUNG BARAT 2015
6 KABUPATEN PEKALONGAN 2010 29 KABUPATEN KONAWE 2015
7 KOTA BONTANG 2011 30 KABUPATEN KOLAKA 2015
8 KOTA DEPOK 2012 31 KABUPATEN SIJUNJUNG 2015
9 KOTA KENDAL 2012 32 KABUPATEN PATI 2015
10 KOTA BALIKPAPAN 2013 33 KABUPATEN BANTUL 2015
11KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA2013 34 KOTA BANDAR LAMPUNG 2015
12 KOTA KARAWANG 2013 35 KOTA BOGOR 2015
13 KABUPATEN GARUT 2013 36 KABUPATEN KERAWANG 2015
14 KOTA YOGYAKARTA 2013 37 KABUPATEN SEMARANG 2015
15 KABUPATEN MAGELANG 2013 38 KOTA MINAHASA 2015
16 KABUPATEN ROKAN HILIR 2013 39 KOTA PALANGKARAYA 2015
17 KABUPATEN CIREBON 2013 40 KABUPATEN PAMEKASAN 2015
18 KOTA BATAM 2014 41 KABUPATEN LAMANDAU 2015
19 KABUPATEN BANJAR 2014 42 KABUPATEN LABUAN BATU 2015
20 KOTA BEKASI 2014 43 KOTA TANGERANG 2015
21 KOTA BANDUNG 2014 44 KABUPATEN BENGKALIS 2015
22 KOTA PEKANBARU 2015 45 KABUPATEN PURWOREJO 2015
23 KABUPATEN SUMENEP 2015
NO. PROVINSITAHUN
PENYUSUNANNO. PROVINSI
TAHUN PENYUSUNAN
1 ACEH 2015 18 NUSA TENGGARA BARAT 2011
2 SUMATERA UTARA 2012 19 NUSA TENGGARA TIMUR 2014
3 RIAU 2014 20 KALIMANTAN TENGAH 2013
4 KEPULAUAN RIAU 2012 21 KALIMANTAN BARAT 2015
5 JAMBI 2014 22 KALIMANTAN SELATAN 2014
6 SUMATERA BARAT 2011 23 KALIMANTAN TIMUR 2013
7 SUMATERA SELATAN 2014 24 SULAWESI UTARA 2011
8 LAMPUNG 2014 25 GORONTALO 2012
9 BENGKULU 2015 26 SULAWESI BARAT 2012
10KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2012 27 SULAWESI SELATAN 2013
11 BANTEN 2012 28 SULAWESI TENGAH 2011
12 JAWA BARAT 2013 29 SULAWESI TENGGARA 2014
13 DKI JAKARTA 2014 30 MALUKU 2013
14 JAWA TENGAH 2014 31 MALUKU UTARA 2015
15 D.I. YOGYAKARTA 2015 32 PAPUA 2011
16 JAWA TIMUR 2015 33 PAPUA BARAT 2012
17 BALI 2012
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
I ACEH1 Kota Banda Aceh2 Kota Sabang3 Kota Langsa4 Kota Lhokseumawe
5 Kabupaten Siemelue6 Kabupaten Aceh Tengah7 Kabupaten Aceh Barat8 Kabupaten Aceh Utara9 Kabupaten Aceh Timur
10 Kabupaten Pidie11 Kabupaten Bireun12 Kabupaten Aceh Barat Daya13 Kabupaten Bener Meriah
14 Kabupaten Aceh Jaya
II SUMATERA BARAT15 Kota Payakumbuh
16 Kota Bukit Tinggi17 Kabupaten Padang Pariaman
18 Kabupaten Tanah Datar
19 Kabupaten Dharmasraya
20 Kabupaten Pasaman
21 Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Kabupaten Agam
III SUMATERA SELATAN23 Kota Palembang
24 Kota Lubuk Linggau25 Kota Prabumulih
26 Kabupaten Musi Banyuasin
27 Kabupaten Musi Rawas
28 Kabupaten OKU
29 Kabupaten OKI
30 Kabupaten Muara Enim
IV BANGKA BELITUNG
31 Kabupaten Bangka Barat32 Kabupaten Bangka Tengah33 Kabupaten Bangka Selatan
34 Kabupaten Belitung Timur
V JAWA TENGAH
35 Kota Pekalongan36 Kabupaten Kudus
37 Kabupaten Demak
38 Kabupaten Kendal39 Kabupaten Sukoharjo
40 Kabupaten Pekalongan41 Kabupaten Sragen42 Kabupaten Kebumen
VI YOGYAKARTA43 Kota Yogyakarta
44 Kabupaten Sleman45 Kabupaten Kulon Progo
46 Kabupaten Gunung Kidul
PROVINSI PENERIMA PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PTK KABUPATEN/KOTATAHUN 2016
VII JAWA TIMUR
47 Kota Kediri48 Kota Probolinggo
49 Kabupaten Malang50 Kabupaten Lumajang
51 Kabupaten Bondowoso
52 Kabupaten Sidoarjo
53 Kabupaten Madiun
54 Kabupaten Kediri
55 Kabupaten Nganjuk56 Kabupaten Bangkalan
57 Kabupaten Probolinggo58 Kabupaten Magetan
VIII KALIMANTAN TENGAH59 Kabupaten Kota Waringin Barat60 Kabupaten Sukamara61 Kabupaten Barito Selatan62 Kabupaten Kota Waringin
Timur
63 Kabupaten Katingan
IX KALIMANTAN SELATAN
64 Kota Banjarmasin
65 Kota Banjarbaru66 Kabupaten Kota Baru67 Kabupaten Balangan68 Kabupaten Tabalong69 Kabupaten Hulu Sungai Tengah
70 Kabupaten HSU71 Kabupaten Tanah Laut
X KALIMANTAN TIMUR72 Kota Samarinda73 Kabupaten Paser
74 Kabupaten Kutai Barat75 Kabupaten Kutai Timur
76 Kabupaten Berau77 Kabupaten Penajam
Paser Utara
78 Kota BontangKota Balikpapan
XI NTT79 Kabupaten Manggarai
80 Kabupaten Manggarai Barat
81 Kabupaten Ngada82 Kabupaten Sumba Barat
83 Kabupaten Sumba Timur84 Kabupaten Sabu Raijua
85 Kabupaten Timor Tengah Utara86 Kabupaten Belu
XII SULAWESI TENGGARA87 Kota Kendari
88 Kota Baubau
89 Kabupaten Buton90 Kabupaten Buton Utara
91 Kabupaten Kolaka Utara92 Kabupaten Konawe Selatan
93 Kabupaten Konawe Utara94 Kabupaten Wakatobi95 Kabupaten Bombana
96 Kabupaten Muna
LANJUTAN:
XIII SULAWESI SELATAN
97 Kota Makasar98 Kota Parepare
99 Kota Palopo100 Kabupaten Luwu Timur
101 Kabupaten Bone
102 Kabupaten Pangkep103 Kabupaten Bantaeng
104 Kabupaten Enrekang105 Kabupaten Pinrang106 Kabupaten Maros
107 Kabupaten Wajo
XIV SULAWESI BARAT
108 Kabupaten Mamuju109 Kabupaten Mamuju Tengah
110 Kabupaten Mauju Utara111 Kabupaten Majene
XV MALUKU112 Kota Ambon
113 Kota Tual
114 Kabupaten Maluku Tenggara
115 Kabupaten Maluku Tenggara Barat116 Kabupaten P. Buru
XVI MALUKU UTARA
117 Kota Ternate
118 Kota Tidore Kepulauan
119 Kabupaten Halmahera Utara120 Kabupaten Halamhera Timur
121 Kabupaten Halmahera Selatan122 Kabupaten Halamhera Barat123 Kabupaten Kepulauan Sula
XVII PAPUA
124 Kota Jayapura
125 Kabupaten Mimika
126 Kabupaten Biak Numfor127 Kabupaten Nabire128 Kabupaten Merauke
Jumlah : 130 Kab./Kota di 18 Provinsi
XVIII JAWA BARAT129 Kota Cirebon130 Kabupaten Kuningan
LANJUTAN:
LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANAPERENCANAAN TENAGA KERJA
WILAYAH
PUSAT
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
PENANGGUNGJAWAB
Menteri/Sekjen/ Ka.Barenbang
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PELAKSANA
Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Permenakertrans R.I No. PER 16/MEN/XI/2010 jo. Kepmenakertrans No 309 Tahun 2013
LINGKUP JADWAL
PENYAMPAIANDARI KEPADA TEMBUSAN
KABUPATEN/ KOTA
Selambatnya Bulan Januari T
ahun Berikutnya
Kepala Dinas Kabupaten/Kota
Bupati/WalikotaKepala Dinas
Provinsi
PROVINSISelambatnya Bulan Januari
Tahun Berikutnya
Kepala Dinas Provinsi
GubernurMenteri
NASIONALSelambatnya Bulan Januari
Tahun BerikutnyaMenteri Presiden -
(Permenakertrans ; Nomor : 16 Tahun 2010, Pasal 74 dan 75)
JADWAL PENYAMPAIANLAPORAN HASIL PELAKSANAAN RTK MAKRO
PTK MIKRO UNTUK PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA SECARA OPTIMAL
DENGAN MEMUAT PROGRAM-PROGRAM :
Penyediaan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan
perusahaan.
Penempatan tenaga kerja pada jabatan dan pekerjaan yang tepat
Pengembangan karier pegawai
Pengembangan keterampilan dan produktivitas pegawai
Peningkatan kesejahteraan pegawai
Perlindungan Pegawai
Peningkatan hubungan industrial yang harmonis
Perluasan Kesempatan Kerja
B. PERENCANAAN TENAGA KERJA MIKRO
1. Mendukung informasi pasar kerja (IPK)
Sebagai embrio perluasan kesempatan kerja karena akan
mempermudah pengisian wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan
Mempermudah pelaksanaan job fair
2. Mempermudah penyusunan profil kebutuhan tenaga kerja di perusahaan
secara terinci per jabatan
3. Membantu pelaksanaan Pelayanan Antar Kerja di daerah
4. Membantu pelaksanan Analisis Jabatan dan penyusunan Kamus Jabatan
Nasional.
PERENCANAAN TENAGA KERJA MIKRO MENDUKUNG PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
1. Workshop PTK Mikro bagi Perusahaan Swasta, Perusahaan Pemerintah dan Aparatur di Dinas Tenaga Kerja di 4 Provinsi sebanyak
160 peserta, dilaksanakan di Wilayah Indonesia Barat yaitu Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Bali dan D.I. Yogyakarta.
2. Bimbingan Teknis Perencanaan Tenaga Kerja bagi Perusahaan Pemerintah dan Swasta di 4 Kabupaten/Kota sebanyak 120
Perusahaan, dilaksanakan di Wilayah Indonesia Barat, yaitu: Kota Batam, Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Tabanan.
3. Bimbingan Teknis Perencanaan Tenaga Kerja bagi Aparatur Pemerintah di Dinas Ketenagakerjaan di 4 Provinsi sebanyak 100
peserta, dilaksanakan di :
a. Wilayah Indonesia Timur, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara
b. Wilayah Indonesia Barat, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat.
4. Penerapan PTK Mikro di Perusahaan di 34 Perusahaan dilaksanakan di Wilayah Indonesia Barat yaitu wilayah Jabodetabek.
5. Penyebarluasan Informasi PTK Mikro Di Perusahan di 4 Provinsi sebanyak 200 Perusahaan, dilaksanakan di :
a. Wilayah Indonesia Timur, yaitu Prov. Sulawesi Utara.
b. Wilayah Indonesia Barat, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DKI.
6. Pembuatan Media Informasi PTK Mikro dilaksanakan diseluruh wilayah pelaksanaan kegiatan PTK Mikro
7. Pengembangan Pedoman Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro di Sektor Jasa sebanyak 1 Dokumen dilaksanakan di Wilayah
Barat.
KEGIATAN PTK MIKRO TAHUN 2016
1. Workshop PTK Mikro bagi Perusahaan Swasta, Perusahaan Pemerintah dan Aparatur Dinas Tenaga Kerja di 7 Daerah sebanyak 350peserta, dilaksanakan di :
a. Wilayah Indonesia Timur, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
b. Wilayah Indonesia Barat, yaitu Provinsi Bengkulu, Provinsi Riau, Provinsi D.I. Aceh dan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Bimbingan Teknis Perencanaan Tenaga Kerja bagi Perusahaan Pemerintah dan Swasta di 7 Daerah sebanyak 210 Perusahaan,dilaksanakan di :
a. Wilayah Indonesia Timur, yaitu : Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Papua Barat.
b. Wilayah Indonesia Barat, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Bimbingan Teknis Perencanaan Tenaga Kerja bagi Aparatur Pemerintah di Dinas Ketenagakerjaan di 6 Daerah sebanyak 180 peserta,dilaksanakan di :
a. Wilayah Indonesia Timur, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah.
b. Wilayah Indonesia Barat, yaitu Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung.
4. Penerapan PTK Mikro di Perusahaan di 50 Perusahaan, dilaksanakan di Wilayah Indonesia Barat yaitu wilayah Jabodetabek.
5. Penyebarluasan Informasi PTK Mikro Di Perusahan di 7 Daerah sebanyak 350 Perusahaan. dilaksanakan di:
a. Wilayah Indonesia Timur, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
b. Wilayah Indonesia Barat, yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi KalimantanSelatan.
6. Pengembangan Pedoman Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro di Sektor Perdagangan dan Sektor Industri sebanyak 2 Dokumendilaksanakan di Wilayah Barat.
USULAN KEGIATAN PTK MIKRO TAHUN 2017
63,57
63,01
61,77
59,09
58,55
58,39
56,82
56,62
53,17
51,10
50,69
50,48
50,32
48,34
47,81
43,78
Kalimantan Timur
Papua Barat
Bali
Sulawesi Selatan
Kalimantan Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara
Jawa Timur
Sulawesi Tenggara
Maluku Utara
Gorontalo
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Sulawesi Barat
Maluku
35
Menengah Bawah
36
IndikatorProvinsi
PTK Pend&TK KK Pelatihan Produktivitas HILingkungan
KerjaPengupahan Jamsostek
BALI 7,08 7,14 12,51 7,49 2,52 3,28 3,62 10,00 8,13
GORONTALO 8,15 6,81 9,71 6,31 0,70 0,69 4,18 8,08 6,06
JATIM 8,60 6,44 11,41 1,97 4,00 3,13 3,33 10,00 7,76
KALSEL 7,55 5,93 10,96 7,22 3,41 3,13 4,56 10,00 5,80
KALTIM 7,56 6,65 12,24 3,31 10,00 1,46 3,46 10,00 8,87
MALUKU UTARA 7,88 5,98 9,98 6,19 0,77 3,34 3,50 6,02 7,45
MALUKU 6,50 5,33 9,98 2,29 0,90 3,62 5,51 6,56 3,10
NTB 7,59 5,50 10,84 2,28 1,17 5,39 3,17 10,00 4,53
NTT 8,50 5,51 9,23 3,97 0,47 3,60 4,82 9,51 4,71
PAPUA BARAT 6,67 6,67 10,95 6,80 8,21 3,26 4,16 9,84 6,46
PAPUA 7,41 4,79 9,17 3,69 2,38 2,60 3,77 9,74 4,77
SULBAR 8,04 5,02 10,32 4,73 1,37 3,43 4,58 7,07 3,27
SULSEL 8,20 5,84 10,69 4,83 3,25 3,90 4,34 10,00 8,06
SULTENG 7,63 5,77 10,53 6,92 3,04 3,26 3,47 9,67 8,09
SULTRA 7,89 5,36 10,33 5,83 2,31 4,81 4,30 9,51 2,82
SULUT 7,18 6,40 11,87 1,61 4,40 3,73 3,60 10,00 8,03
INDEKS TERTINGGI INDEKS TERENDAH
22
21
26
24
30
31
20
8
10
6
13
12
11
24
22
16
17
13
2013 2014 2015
Sulsel
Sulteng
Sulut
Sultra
9
6
4
10
12
11
5 5
6
15
20
14
2013 2014 2015
Gorontalo
Sulbar
Kaltim
Kalsel
Jatim
Bali
14
7
5
26
22
25
31
27 27 27
29
28 29
28
30
32
33 33
2013 2014 2015
Papua
Barat
Maluku
Utara
NTT
NTB
Papua
Maluku
VI. Harapan
38
1. Setiap Kabupaten/Kota wajib menyusun Rencana Tenaga Kerja, sebagai salah satu acuan dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang ketenagakerjaan dengan pembiayaan bersumber dari APBD;
2. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi diminta memperbaiki dan meningkatkan sistem pengelolaan serta pelaporanseluruh data dan informasi ketenagakerjaan yang dibutuhkan untuk pengukuran Indeks PembangunanKetenagakerjaan;
3. Mensinergikan seluruh anggaran, program dan kegiatan antar Bidang di Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota untukmenyelesaikan masalah ketenagakerjaan dan harapan yang ingin dicapai, maka saatnya nanti dapat meningkatkanIPK;
4. Agar Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota meningkatkan pelayanan pembinaanPerencanaan Tenaga Kerja Mikro ke perusahaan di daerah masing-masing.
5. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui pendidikan formal dan mengikutsertakan mereka dalam Diklat, TOT,dan Bimtek yang diselenggarakan oleh Pusat.
6. Ayo kerja dengan data : untuk itu Barenbang mengajak Disnaker Provinsi, Kabupaten/Kota agar menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan dengan klasifikasi dan karakteristik sesuai Permenakertrans No. 1 Tahun 2014;
7. Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota agar melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan setiap 6 (enam) bulan (per semester).
8. Disnaker Provinsi, Kabupaten/Kota diharapkan dapat melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan secara kontinyu dan berkesinambungan.
9. Pusdatinaker memfasilitasi data olahan dari hasil survei BPS (Sakernas) yang dipublikasikan melalui Website : pusdatin.naker.go.id
10. Barenbang terbuka terhadap Lembaga Penelitian/Kajian Kebijakan, Balitbangda, dan SKPD terkait, Bappeda, Perguruan Tinggi, Profesional dan Pakar untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan dukungan penelitian/kajian kebijakan ketenagakerjaan. 39
Nama Perusahaan 2014 sebelumnya 2015 2016 2017
Rs. Wangaya Buleleng Bali Wil Barat
Hotel Bali Taman Wil Barat
Hotel Niki-Bali Wil Barat
RS.Vita Insani (Medan) Wil Barat
Rs.Pringadi-Medan Wil Barat
Hotel Pematang Siantar Wil Barat
Hotel Royal Permata-Medan Wil Barat
Rs Panti Rapih-Yogya Wil Barat
Hotel Niti Puran Wil Barat
Hotel Grand Quality-Yogya Wil Barat
RS.Sanglah- Bali Wil Barat
PT Coca-cola Amatil Wil Barat
PT.Impack Pratama Industri, Tbk Wil Barat
PT Nandya Karya Perkasa Wil Barat
PT. Hokkan Indonesia Wil Barat
PT. Anugerah Cita Era Food Wil Barat
PT. Sepatu Mas Idaman Wil Barat
PT. Indonesia Wacoal Wil Barat
PT. Taxi Express Wil Barat
PT. Tetra Pak Indonesia Wil Barat
PT. Narumi Indonesia Wil Barat
PT. Progress Diecast Wil Barat
Akan diadakan
di
34Perusahaan
di Wilayah
Barat
Akan diadakan
di
50Perusahaan
di Wilayah
PERUSAHAAN YANG MENYUSUN PTK MIKRO
41