Post on 04-Nov-2020
PROGRAM, KEGIATAN, TARGET DANINDIKATOR KINERJA PENGUATAN PENGAWASAN
1
INSPEKTUR II
Dra. Zulaimah, Apt., M.Si.
Jakarta, 2 Juni 2020
2
LATAR BELAKANG
Telah berakhirnya Road Map reformasi Birokrasi (RB)
periode tahun 2015-2019
01
Pasal 4 Peraturan PresidenNomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 20102025
02
Penyusunan Road Map RB di masing-
masing Area Perubahan untuk
menjalankan program RB 2020-2024
Progam Pengawasan
Progam prioritas RB 2020-202
Peningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari
KKN
Mempertahankan opini WTP serta peningkatan
pelayanan publik Badan POM.
Progam Penguatan Pengawasan
a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat
menuju WBK/ WBBM di Badan POM;
b. Pemenuhan Maturitas SPIP Level 4;
c. Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP Level 4;
d. Piloting Pengawasan Intern Berbasis Risiko;
e. Pilloting Manajemen Anti Suap
f. Penanganan pengaduan masyarakat;
g. Penanganan pengaduan whistleblowing system;
h. Pengendalian gratifikasi, monitoring kepatuhan LHKPN
dan LHKASN; dan
i. Penanganan benturan kepentingan.
3
CAPAIAN DALAM RB 2015-2019
DAN KONDISI SAAT INI
Penerapan SPIP
a. Pelaksanaan PIPK belum optimal
dengan belum dilaksanakannya
beberapa kegiatan terkait PIPK.
b. Belum dilakukan penilaian
maturitas manajemen risiko unit
kerja.
c. Sosialisasi dan pemanfaatan
aplikasi simolekdesi versi 2 belum
dilakukan.
d. Belum tersedianya waktu dari tim
BPKP selaku pendamping dalam
pelaksanaan diagnostic
assessment FCP.
APIP Pelaporan Progam Anti-KKN
a. Kebutuhan SDM belum
terpenuhi sesuai formasi,
minimal sesuai rekomendasi
BPKP
b. Anggaran Pengawasan
Intern belum mencapai 2%
dari anggaran Badan POM;
c. Timeline jawaban melalui
aplikasi solusi selama 5
(lima) hari kerja belum
tersosialisasi dengan baik
a. Pemanfaatan aplikasi
gratifikasi, benturan
kepentingan, dan WBS oleh
Unit Kerja belum optimal.
b. Perubahan kebijakan
pengendalian gratifikasi dan
penanganan benturan
kepentingan sedang
dilakukan APIP
4
SASARAN DAN INDIKATOR
KINERJA RB 2020-2024
Sasaran RB 2020-2024
Birokrasi yang bersih dan akuntabel
Birokrasi yang kapabel
Akuntabilitas kinerja merupakan
garda terdepan good governance
berkaitan bagaimana instansi
pemerintah
mempertanggungjawabkan
penggunaan anggaran negara
untuk sebaik-baiknya bagi
pelayanan publik.
Hasil yang diharapkan dari
reformasi birokrasi adalah
terciptanya pemerintahan bersih,
akuntabel, dan kapabel, sehingga
dapat melayani masyarakat
secara cepat, tepat, profesional,
serta bersih dari praktek KKN
(Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
Pelayanan publik yang prima
5
SASARAN DAN INDIKATOR
KINERJA RB 2020-2024
Indikator Kinerja RB 2020-2024
1. Terciptanya Zona Integritas
menujuWBK dan WBBM
Berdasarkan PermenPANRB
Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas PermenPANRB
Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah, Inspektorat Utama
selaku Tim Penilai Internal (TPI)
melakukan penilaian pembangunan ZI
menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit
Kerja dan BB/BPOM.
Zona Integritas (ZI)= predikat yang diberikan
kepada instansipemerintah yang
pimpinan dan jajarannyamempunyai komitmen
untukmewujudkan
WBK/WBBM melalui RB
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang (MenujuWBK)= predikat yang diberikan kepada suatusatker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhisebagian besar manajemen perubahan, penataantatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatanakuntabilitas kinerja
Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnyadisingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepadasuatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagianbesar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataansistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatanakuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik
SASARAN DAN INDIKATOR
KINERJA RB 2020-2024
Indikator Kinerja RB 2020-2024
Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai StandarAkuntansi Pemerintahan(SAP) dan bebas darikesalahan material berdasarkan hasil penilaianBPK.
Berdasarkan PerKa BPKP No. 4 Tahun 2016, Maturitas SPIPmerupakan kerangka kerjayang memuat karakteristikdasar menunjukkan tingkatkematangan penyelenggaraanSPIP yang terstruktur danberkelanjutan
Berdasarkan PeraturanKepala BPKP, Kapabilitas APIP adalah kemampuanmelaksanakan tugaspengawasan terdiri dari 3 (tiga) unsur yang salingterkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensiSDM yang harus dimilikiuntuk mewujudkan peranAPIP secara efektif.
Sistem informasipenatalaksanaan danpengelolaan manajemenkinerja operasional program dan kegiatan pengawasanintern yang up to date danreal time untukmeningkatkan proses tatakelola pengawasan intern berbantuan komputer.
Opini WTPIndeks Pemenuhan
Elemen Kapabilitas
APIP
Pengembangan Teknik
Pengawasan Intern
Berbantuan Komputer
Indeks Pemenuhan
Maturitas SPIP
14 (empat belas) hari kerjaterhitung sejak laporanpenerimaan atau penolakanGratifikasi diterima oleh UPG
7
SASARAN DAN INDIKATOR
KINERJA RB 2020-2024
Indikator Kinerja RB 2020-2024
Persentase PenangananBenturan Kepentingan
Kondisi pejabat pemerintah
yang memiliki kepentingan
pribadi untuk menguntungkan
diri sendiri dan/ orang lain dalam
penggunaan wewenang
sehingga dapat mempengaruhi
netralitas dan kualitas,
keputusan, dan/atau tindakan
yang dibuat dan/atau
dilakukannya.
Persentase Pelaporan Gratifikasi Tepat Waktu kepada KPK
Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri
maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau
tanpa sarana elektronik
10 (sepuluh) hari kerja terhitungsejak tanggal Gratifikasi diterimaoleh Pegawai
UPG lapor ke KPKPegawai lapor ke UPG
SASARAN DAN INDIKATOR
KINERJA RB 2020-2024
Indikator Kinerja RB 2020-2024
WBS adalah sistem untuk
memproses pengaduan
yang dapat dimanfaatkan
oleh Whistleblower
(pegawai di lingkungan
Badan POM dan/atau
masyarakat) untuk
mengadukan:
Pemberian informasi tentang adanya indikasi terjadinya penyimpangan ataupenyalahgunaan wewenang oleh aparatur Badan POM yang dapat mengakibatkankerugian masyarakat/negara dalam rangka good governance.
Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM
Dugaan pelanggaran di bidang pengadaan barang/jasa yang terindikasi terjadinyapelanggaran administrasi, persaingan usaha tidak sehat dan tindak pidana dalamproses pengadaan barang/jasa
Persentase whistleblowing system (WBS) yang ditindaklanjuti
secara tuntas
Perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung ataskepentingan umum, serta KKN yang terjadi di Badan POM
SASARAN DAN INDIKATOR
KINERJA RB 2020-2024
Indikator Kinerja RB 2020-2024
Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti secara Tuntas
Berdasarkan Perka Badan POM No. 27 Tahun 2018
Pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari
pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh
masyarakat kepada Inspektorat Utama Badan POM
atau kepada organisasi penyelenggara pelayanan,
berupa dugaan penyimpangan dan penyalahggunaan
wewenang, permintaan klarifikasi maupun konfirmasi
terhadap pelayanan
Definisi Operasional Pengaduan terdiri atas:
1. pemberian informasi adanya indikasi terjadinya
penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang
dilakukan oleh Pelaksana, sehingga mengakibatkan
kerugian bagi Pemohon/Negara; dan
2. Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan
terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan
Badan POM.
SASARAN DAN INDIKATOR
KINERJA RB 2020-2024
Indikator Kinerja RB 2020-2024
Persentase
Kepatuhan
Penyampaian
LHKPN
Persentase
Kepatuhan
Penyampaian
LHKASN
Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat
waktu adalah persentase ketepatan waktu
penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK sesuai
dengan kondisi yang ditetapkan dalam ketentuan.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan
Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam
formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat
waktu adalah persentase ketepatan waktu
penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN) ke KemenPANRB sesuai dengan
kondisi yang ditetapkan dalam ketentuan.
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN) adalah daftar seluruh harta kekayaan
Aparatur Sipil Negara yang dituangkan di dalam
formulir LHKASN dan dilaporkan kepada
KemenPANRB.
Permenpan No. 25/2020 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi 2020-2024 terkait
Penguatan Pengawasan
11
Progam dan Indikator Tingkat Instansi (mikro)
12
Area
PerubahanIndikator Kegiatan
Pengawasan 1. Maturitas SPIP Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh
bagian
2. Kapabilitas
APIP
a. Meningkatkan Kompetensi APIP;
b. Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal
aparatur pengawas)
3. Opini BPK Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan
sesuai kaedah
dan aturan yang berlaku;
4. Indeks tata
kelola pengadaan
Barang dan Jasa
Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai
aturan;
13
Indikator dan Target
INDIKATORBASELINE2019
TARGET2024
2020 2021 2022 2023 2022
Maturitas SPIP 3 4,4 3,4 3,7 4 4,2 4,4
Kapabilitas APIP 3 4,5 3,4 3,7 4 4,2 4,5
Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
14
NO KEGIATAN UTAMA PROGRAM MIKRO
KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI BPOM
1 Melakukan Penguatan
implementasi SPIP di
seluruh bagian
organisasi
a. Peningkatan level pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) Level 4,4
b. 100 % aplikasi Sistem Informasi ManajemenPengawasan Intern dan Pustaka Audit (Si
Tampan Adi) dalam pelaksanaan pengawasan intern dimanfaatkan
c. Menetapkan risiko dan audit universe serta menyusun rencana pengawasan untuk
pelaksanaan pengawasan seluruh Unit Kerja
Kegiatan Reformasi Birokrasi BPOM terkait
Maturitas SPIP
NO KEGIATAN UTAMA PROGRAM MIKRO
KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI BPOM
1 Meningkatkan
Kompetensi APIP
Peningkatan Level Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP Level 4,5
Kegiatan Reformasi Birokrasi BPOM terkaitKapabilitas APIP
15
NO KEGIATAN UTAMA PROGRAM MIKRO KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI BPOM
1 Pembangunan unit kerja Zona
Integritas Menuju WBK/WBBM;
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM di BPOM dengan target 40 Unit Kerja WBK dan 13 Unit Kerja
WBBM
2 Penguatan pengendalian gratifikasi; Pengelolaan gratifikasi dengan target persentase pelaporan gratifikasi tepat
waktu kepada KPK sebesar 100%
3 Penguatan penganganan pengaduan
dan komplain
a. Peningkatan persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
secara tuntas sebesar 100%
b. 90% Rencana aksi dilaporkan tepat waktu
4 Penguatan efektivitas manajemen
risiko;
a. Melaksanakan pengawasan berbasis risiko, memperoleh umpan balik
hasil pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan seluruh Unit Kerja.
b. Melakukan reviu/evaluasi penilaian kematangan penerapan manajemen
risiko seluruh Unit Kerja seluruh Unit Kerja.
5 Pelaksanaan pemantauan benturan
kepentingan
a. Persentase whistleblowing system yang ditindaklanjuti secara tuntas
sebesar 100%
b. 100% LHKPN dilaporkan tepat waktu kepada KPK
c. 100% LHKASN dilaporkan tepat waktu kepada KemenPANRB
d. 85% Unit Kerja melaporkan potensi dan Penanganan Benturan
Kepentingan kepada APIP
e. 100% aplikasi pelaporan Benturan Kepentingan, Gratifikasi dan WBS
dimanfaatkan
Kegiatan Reformasi Birokrasi BPOM area Pengawasaan
ROADMAP RB 2020-2024
BIDANG PENGUATAN PENGAWASAN
BADAN POM
16
17
ROADMAP RB 2020-2024- PENGUATAN PENGAWASAN
Sasaran IndikatorTahun
2020 2021 2022 2023 2024
a. Menguatnyaintegritas danBudaya Antikorupsidalam Birokrasi
Persentase pelaporangratifikasi tepatwaktu kepada KPK
90 % 93 % 95 % 97 % 100 %
b. TerciptanyaPengawasan yang Independen, Profesional, dan Sinergis
Level PemenuhanElemen KapabilitasAPIP
Level 3,4 Level 3,7 Level 4 Level 4,2 Level 4,5
Level pemenuhanmaturitas SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Level 3,4 Level 3,7 Level 4 Level 4,2 Level 4,5
c. Terselenggaranyabirokrasi yang netraldan imparsia
Persentase Potensi dan Penanganan Benturan Kepentingan
65% Unit Kerjamelaporkanpotensi danPenangananBenturanKepentingankepada APIP
70% Unit Kerjamelaporkanpotensi danPenangananBenturanKepentingankepada APIP
75% Unit Kerjamelaporkanpotensi danPenangananBenturanKepentingankepada APIP
80% Unit Kerjamelaporkanpotensi danPenangananBenturanKepentingankepada APIP
80% Unit Kerjamelaporkanpotensi danPenangananBenturanKepentingankepada APIP
Tujuan RB : Birokrasi yang Bersih dan AkuntabelArea Perubahan : Pengawasan
18
ROADMAP RB 2020-2024- PENGUATAN PENGAWASAN
Sasaran IndikatorTahun
2020 2021 2022 2023 2024
d. Menguatnyamanajemenkinerja dalamsistempemerintahanyang efektif, efisien danakuntabel
Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Jumlah Unit Kerja yang diusulkanberpredikatWilayah Bebasdari Korupsi(WBK) / Wilayah Birokrasi Bersihdan Melayani(WBBM)
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan ZI menuju WBK/WBBM melalui langkah langkah sebagaiberikut: a. Menguatkan komitmen seluruh pegawai dalam pelaksanaan WBK/WBBM; b. Menularkan semangat dan visi yang sama menuju WBK/WBBM; c. Menciptakan Mars WBK/WBBM; d. Public campaign pencegahan KKN. e. Meningkatkan proses komunikasi inovasi/perubaha n secara intensif dan membangun intimacy denganstakeholders; f. responsif terhadap masukan; g. menindaklanjuti keluhan pengguna jasa;
Pada Unit Kerjayang diusulkanakumulasi: WBK : 20 WBBM : 5
Pada Unit Kerjayang diusulkanakumulasi: WBK : 25 WBBM : 7
Pada Unit Kerja yang diusulkan akumulasi: WBK : 30 WBBM : 9
Pada Unit Kerja yang diusulkan akumulasi: WBK : 35 WBBM : 11
Pada Unit Kerjayang diusulkanakumulasi: WBK : 40 WBBM : 13
Tujuan RB : Birokrasi yang Bersih dan AkuntabelArea Perubahan : Pengawasan
19
ROADMAP RB 2020-2024- PENGUATAN PENGAWASAN
Sasaran IndikatorTahun
2020 2021 2022 2023 2024
e. Meningkatnya fairness, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan
Persentasewhistleblowing system yang ditindaklanjuti secaratuntas
80% pengaduanyang ditindaklanjutisecara tuntas
85% pengaduanyang ditindaklanjutisecara tuntas
90% pengaduanyang ditindaklanjutisecara tuntas
95% pengaduanyang ditindaklanjutisecara tuntas
100% pengaduanyang ditindaklanjutisecara tuntas
Persentasepengaduanmasyarakat yang ditindaklanjuti secaratuntas
80% pengaduanyang ditindaklanjutisecara tuntas
85% pengaduanyang ditindaklanjutisecara tuntas
90% pengaduanyang ditindaklanjutisecara tuntas
95% pengaduanyang ditindaklanjutisecara tuntas
100% pengaduanyang ditindaklanjutisecara tuntas
PersentaseKepatuhanPenyampaian LHKPN
100% LHKPN dilaporkan tepatwaktu kepada KPK
100% LHKPN dilaporkan tepatwaktu kepadaKPK
100% LHKPN dilaporkan tepatwaktu kepada KPK
100% LHKPN dilaporkan tepatwaktu kepada KPK
100% LHKPN dilaporkan tepatwaktu kepada KPK
PersentaseKepatuhanPenyampaianLHKASN
100% LHKASN dilaporkan tepatwaktu kepadaKemenPANRB
100% LHKASN dilaporkan tepatwaktu kepadaKemenPANRB
100% LHKASN dilaporkan tepatwaktu kepadaKemenPANRB
100% LHKASN dilaporkan tepatwaktu kepadaKemenPANRB
100% LHKASN dilaporkan tepatwaktu kepadaKemenPANRB
Tujuan RB : Birokrasi yang Bersih dan AkuntabelArea Perubahan : Pengawasan
Quick Wins RB 2020-2021
BIDANG PENGUATAN PENGAWASAN
BADAN POM
20
21
QUICK
WINS
Tahun
2020 2021 2022 2023 2024Audit tematik
dalam rangka
implementasi
Pengawasan
Intern Berbasis
Risiko (PIBR)
Tahap I:
Melakukan penilaian
kematangan penerapan
manajemen risiko seluruh
Unit Kerja.
Tahap II:
Menetapkan risiko dan audit
universe serta menyusun
rencana pengawasan untuk
pelaksanaan pengawasan
seluruh Unit Kerja.
Tahap I:
Melakukan reviu/evaluasi
penilaian kematangan
penerapan manajemen
risiko seluruh Unit Kerja
Tahap II:
Menetapkan risiko dan audit
universe serta menyusun
rencana pengawasan untuk
pelaksanaan pengawasan
seluruh Unit Kerja.
Tahap I:
Melakukan reviu/evaluasi
penilaian kematangan
penerapan manajemen risiko
seluruh Unit Kerja
Tahap II:
Menetapkan risiko dan audit
universe serta menyusun
rencana pengawasan untuk
pelaksanaan pengawasan
seluruh Unit Kerja
Tahap III:
Melaksanakan pengawasan
berbasis risiko, memperoleh
umpan balik hasil
pengawasan dan
melaporkan hasil
pengawasan seluruh Unit
Kerja.
Tahap II:
Menetapkan risiko dan
audit universe serta
menyusun rencana
pengawasan untuk
pelaksanaan pengawasan
seluruh Unit Kerja
Tahap III:
Melaksanakan pengawasan
berbasis risiko, memperoleh
umpan balik hasil
pengawasan dan
melaporkan hasil
pengawasan seluruh Unit
Kerja.
Tahap II:
Menetapkan risiko dan audit
universe serta menyusun
rencana pengawasan untuk
pelaksanaan pengawasan
seluruh Unit Kerja
Tahap III:
Melaksanakan
pengawasan berbasis
risiko, memperoleh umpan
balik hasil pengawasan
dan melaporkan hasil
pengawasan seluruh Unit
Kerja.
Tahap III:
Melaksanakan pengawasan
berbasis risiko, memperoleh
umpan balik hasil
pengawasan dan
melaporkan hasil
pengawasan seluruh Unit
Kerja.
Tahap IV
Monitoring dan evaluasi
implementasi pengawasan
intern berbasis risiko tahun
2020 s.d. 2024
Quick Wins RB 2020
22
QUICK WINSTahun
2020 2021 2022 2023 2024
2.Peningkatan kualitas
dan kuantitas bimtek,
intervensi dan evaluasi
Unit Kerja dalam
membangun ZI menuju
WBK/WBBM
Pada Unit Kerja yang
diusulkan akumulasi:
WBK : 20
WBBM : 5
Pada Unit Kerja yang
diusulkan akumulasi:
WBK : 25
WBBM : 7
Pada Unit Kerja yang
diusulkan akumulasi:
WBK : 30
WBBM : 9
Pada Unit Kerja yang
diusulkan akumulasi:
WBK : 35
WBBM : 11
Pada Unit Kerja yang
diusulkan akumulasi:
WBK : 40
WBBM : 13
RENCANA AKSI
BIDANG PENGUATAN PENGAWASAN
BADAN POM
23
24
Kegiatan 1: pengendalian gratifikasi
No Rencana Aksi Uraian Rencana Aksi Output
1 Revisi Peraturan Badan POM tentang
Pengendalian Gratifikasi: Penambahan
klausul tentang kewajiban dan tata cara
pelaporan penolakan gratifikasi
Pembahasan usulan revisi Peraturan Badan POM tentang
Pengendalian Gratifikasi
Revisi Peraturan Badan POM tentang
Pengendalian Gratifikasi
2 Sosialisasi pengendalian gratifikasi pada
media sosial dan media lainnya
Sosialisasi pengendalian gratifikasi pada media sosial dan
media lainnya
Pelaporan gratifikasi
3 Monitoring dan evaluasi pengendalian
gratifikasi
Pemantauan pelaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi
di lingkungan BPOM
Laporan monev pengendalian gratifikasi
tiap triwulan
4 Peningkatan kepatuhan penyampaian LHKPN a. Revisi Keputusan Kepala Badan POM tentang LHKPN:
Mengubah kategori PN/WL wajib lapor LHKPN
b. Monitoring Pelaporan LHKPN 2019 dan PN/WL baru
2020 dan menduduki jabatan baru dan pension
c. Penyusunan laporan hasil verifikasi LHKPN
d. Monitoring master jabatan LHKPN tahun 2020 ke Biro
Umum dan SDM
a. Revisi Keputusan Kepala Badan
POM tentang LHKPN
b. Laporan Monitoring Pelaporan
LHKPN 2019 dan PN/WL baru 2020
c. Laporan hasil verifikasi LHKPN
d. Laporan monitoring master jabatan
LHKPN tahun 2020 ke Biro Umum
dan SDM
5 Peningkatan kepatuhan penyampaian
LHKASN
a. Usulan revisi Keputusan Kepala Badan POM tentang
LHKASN: 1) Mengubah periode pelaporan LHKASN sesuai
panduan dari Kementerian PAN dan RB yaitu setiap
Desember tahun berjalan
2) Mengubah kategori PN/WL wajib lapor LHKASN
b. Melakukan verifikasi data LHKASN tahun 2019 dan
PN/WL LHKASN yang menduduki jabatan baru dan
pensiun tahun 2019
c. Melakukan verifikasi kewajaran data LHKASN tahun 202
a. Revisi Keputusan Kepala Badan
POM tentang LHKASN
b. Laporan hasil verifikasi LHKASN
tahun 2019
c. Laporan hasil verifikasi kewajaran
data LHKASN tahun 2020
25
Kegiatan 2: PENERAPAN SPIP
No Rencana Aksi Uraian Rencana Aksi Output
1 Peningkatan Maturitas
SPIP
a. Menyediakan secara mudah dan konsisten kebijakan dan SOP
untuk setiap personel pelaksana kegiatan pokok.
b. Menerapkan kebijakan dan SOP ke dalam kegiatan sehari-hari.
c. Mendokumentasikan pelaksanaan kebijakan dan SOP dalam
pelaksanaan tugas secara rutin.
d. Memantau serta mengevaluasi secara periodik, formal dan
terdokumentasi pelaksanaan kebijakan dan SOP dan
menggunakan hasilnya untuk perbaikan SPIP.
e. Melakukan evaluasi berkala atas penyelenggaraaan SPIP untuk
memastikan bahwa SPIP tetap berjalan efektif.
f. Memastikan bahwa risiko menjadi pertimbangan dan
dimasukkan sebagai kriteria rutin dalam semua pengambilan
keputusan.
g. Mewajibkan pimpinan unit/bagian melaporkan penyelenggaraan
SPIP sebagai bagian penting bagi reviu pimpinan.
Laporan monitoring dan evaluasi penerapan
SPIP tiap semester
2 Penerapan
Pengendalian
Kecurangan (Fraud
Control Plan)
a. Kebijakan pengawasan yang terintegrasi.
b. Struktur pertanggungjawaban organisasi.
c. Penilaian risiko kecurangan.
d. Kepedulian pegawai.
e. Kepedulian pelanggan/masyarakat.
f. Perlindungan pelapor pelanggaran.
g. Sistem pelaporan kecurangan.
h. Standar investigasi.
i. Standar perilaku dan disiplin.
✓ Laporan sosialisasi
✓ Laporan implementasi kegiatan
✓ Laporan monev program anti korups
26
Kegiatan 3: PENGADUAN MASYARAKAT
No Rencana Aksi Uraian Rencana Aksi Output
1 Perubahan indikator
capaian
Perubahan indikator capaian penanganan pengaduan
masyarakat yang berkadar pengawasan
Laporan perubahan indikator capaian
penanganan pengaduan masyarakat yang
berkadar pengawasan
2 Meningkatkan
integritas dan
profesionalisme ASN
a. Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan
masyarakat yang berkadar pengawasan
b. Perhitungan persentase pengaduan yang berkadar
pengawasan yang ditindaklanjuti secara tuntas
c. Reviu kebijakan penanganan pengaduan masyarakat
a. Laporan monitoring dan evaluasi
penanganan pengaduan masyarakat yang
berkadar pengawasan tiap bulan
b. Kertas kerja perhitungan persentase
pengaduan yang berkadar pengawasan
yang ditindaklanjuti secara tuntas
c. Dokumen hasil reviu kebijakan
penanganan pengaduan masyarakat
No Rencana Aksi Uraian Rencana Aksi Output
1 Penanganan WBS a. Sosialisasi penanganan WBS melalui media
massa
b. Tindak lanjut laporan WBS yang masuk
c. Monitoring dan evaluasi penanganan WBS
d. Reviu kebijakan penanganan WBS
a. Laporan sosialisasi penanganan WBS melalui
media massa
b. Laporan tindak lanjut WBS yang masuk
c. Laporan monitoring dan evaluasi penanganan WBS
tiap triwulan
d. Laporan reviu kebijakan penanganan WBS
Kegiatan 4: Whistleblowing System (WBS)
27
No Rencana Aksi Uraian Rencana Aksi Output
1 Penanganan
benturan
kepentingan
a. Revisi Peraturan Badan POM tentang Penanganan
Benturan Kepentingan
b. Perubahan tata cara dan jangka waktu pelaporan
penanganan benturan kepentingan
c. Sosialisasi penanganan benturan kepentingan melalui
media sosial dan media lainnya
d. Monev penanganan benturan kepentingan
e. Reviu kebijakan penanganan benturan kepentingan
a. Revisi Peraturan Badan POM
tentang Penanganan Benturan
Kepentingan
b. Laporan sosialisasi penanganan
benturan kepentingan melalui
media sosial dan media lainnya
c. Laporan monev penanganan
benturan kepentingan tiap triwulan
d. Laporan hasil reviu kebijakan
penanganan benturan kepentingan
Kegiatan 5: Benturan Kepentingan
28
No Rencana Aksi Uraian Rencana Aksi Output
1 Terciptanya ZI
menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi
(WBK) dan
Wilayah Birokrasi
Bersih dan
Melayani (WBBM)
Pencanangan kembali dan penggalangan komitmen Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM:
a. Internal (pimpinan unit kerja beserta jajarannya) b. Eksternal (bersama stakeholder
terkait, bila perlu dengan disaksikan oleh Inspektorat Utama/Inspektorat II selaku Tim Penilai
Internal/TPI)
Dokumen pencanangan kembali dan
penggalangan komitmen
pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM
TAHAP I Penetapan Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Pada Unit Kerja
di Lingkungan Badan POM dengan Keputusan Kepala Badan POM:
1. Membuat usulan Keputusan Kepala Badan POM tentang Penetapan TPI;
2. Membuat Surat Edaran Kepala Badan POM tentang:
a. Pelaksanaan pembangunan ZI seluruh unit kerja tahun 2020
b. Kewajiban seluruh Unit Eselon I untuk membentuk Tim Penilai Unit Kerja Eselon I
yang terdiri dari personil anggota Assesor PMPRB Badan POM/Asesor PMPRB
Unit Kerja Eselon I/Auditor Internal dari Unit Kerja Eselon II yang pernah
mendapatkan peningkatan kompetensi Bimtek Asesor PMPRB dan Pelatihan
Auditor Internal tahun 2019 dari PPSDM
c. Bagi Kepala Unit kerja yang telah mendapat predikat WBK dari KemenPANRB
diharapkan agar dapat mengampu minimal 3 Unit Kerja di sekitarnya dalam rangka
pembangunan ZI menuju WBK
d. Pemenuhan data dukung pada komponen pengungkit
e. Melaksanakan evaluasi hasil survei eksternal Indeks Peningkatan Pelayanan
Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
f. Timeline proses pengajuan tahun 2020
3. Pelaksanaan sosialisasi percepatan pembangunan ZI kepada Unit Eselon I terkait:
a. Mekanisme penilaian ZI
b. Pembentukan tim penilai ZI oleh Unit Eselon I
c. Timeline pengajuan penilaian ke TPI
4. Menetapkan calon Unit Kerja prioritas yang akan diajukan penilaian kepada
KemenPANRB berdasarkan hasil nilai RB Unit Kerja tahun 2019 (untuk UPT)
a. Keputusan Kepala Badan POM
tentang Pedoman Pembangunan
ZI Menuju WBK dan WBBM
Pada Unit Kerja di Lingkungan
Badan POM
b. Keputusan Kepala Badan POM
tentang TPI Badan POM - Surat
Edaran Kepala Badan POM
tentang Pembangunan ZI di
Lingkungan Badan POM
c. Surat Undangan
d. Materi
e. SK Tim Penilai Unit Eselon I
f. Surat penetapan Irtama tentang
calon Unit Kerja prioritas yang
akan diajukan penilaian kepada
KemenPANRB
Kegiatan 6: Pembangunan Zona Integritas (ZI)
29
No Rencana Aksi Uraian Rencana Aksi Output
1 Terciptanya ZI
menuju Wilayah
Bebas dari
Korupsi (WBK)
dan Wilayah
Birokrasi Bersih
dan Melayani
(WBBM)
TAHAP II Bimtek dalam rangka pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Laporan Bimtek dalam rangka
pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM
TAHAP III Proses pembangunan ZI:
1). Unit Kerja Eselon II Pusat:
a. Melaksanakan self assessment atas pembangunan ZI pada unit kerjanya dengan
menggunakan tools berupa LKE dengan pemenuhan data dukung yang memadai
dan memperhatikan catatan hasil penilaian TPI sebelumnya
b. Melaksanakan survei eksternal Indeks Peningkatan Pelayanan Publik (IPP) dan
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dalam rangka pemenuhan komponen hasil
dengan responden sebanyak 50 secara periodik
c. Mengirimkan hasil pengisian LKE dan hasil survei paling lambat tanggal 30 Maret
2020 melalui bit.ly yang telah disediakan
d. Penilaian pendahuluan oleh Tim Penilai Unit Kerja Eselon I, untuk selanjutnya
diajukan evaluasi kepada TPI melalui surat pimpinan Unit Kerja Eselon I kepada
Inspektorat Utama.
2). Balai Besar/ Balai POM:
a. Melaksanakan self assessment atas pembangunan ZI pada unit kerjanya dengan
menggunakan tools berupa LKE dengan pemenuhan data dukung yang memadai
dan memperhatikan catatan hasil penilaian TPI sebelumnya.
b. Melaksanakan survei eksternal Indeks Peningkatan Pelayanan Publik (IPP) dan
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dalam rangka pemenuhan komponen hasil
dengan responden sebanyak 50 secara periodik
c. Mengirimkan hasil pengisian LKE dan hasil survei paling lambat tanggal 30 Maret
2020 melalui bit.ly yang telah disediakan
- LKE Unit Kerja Eselon II Hasil
penilaian pendahuluan oleh Tim
Penilai Unit Kerja Eselon I
- LKE Self Assessment BB/BPOM
2020
Kegiatan 6: Pembangunan Zona Integritas (ZI)
30
No Rencana Aksi Uraian Rencana Aksi Output
1 Terciptanya ZI
menuju Wilayah
Bebas dari
Korupsi (WBK)
dan Wilayah
Birokrasi Bersih
dan Melayani
(WBBM)
TAHAP IV
1. Penilaian dan evaluasi oleh TPI Tahap I
a. Melakukan penilaian LKE dan verifikasi data dukung terhadap:
1) Unit Kerja Pusat yang diajukan oleh Eselon I masing masing
2) BB/BPOM
b. Memberikan rekomendasi hasil evaluasi tahap I
2. Penilaian dan evaluasi oleh TPI Tahap II Melakukan penilaian kembali terhadap
perbaikan LKE yang sudah disampaikan oleh Unit Kerja
3. Menyampaikan hasil akhir penilaian TPI kepada Unit Kerja
- Rekomendasi perbaikan LKE
- LKE ZI hasil reviu TPI Final
- Indeks RB Unit Kerja
TAHAP V
Pelaporan kepada Kepala Badan POM terkait Unit Kerja yang akan diusulkan kepada
KemenPANRB untuk dilakukan reviu oleh Tim Penilai Nasional (TPN)
Nota dinas laporan
TAHAP VI
Penetapan Unit Kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) oleh Kepala
Badan POM terhadap Unit
- Unit penerima WBK kategori
core bussiness BPOM
- Unit penerima WBK kategori
dukungan manajemen
TAHAP VII
Pengusulan Unit Kerja kepada KemenPANRB oleh Kepala Badan POM untuk
dilakukan reviu oleh TPN dalam rangka penetapan WBK/WBBM melalui PMPZI
secara online (paling lambat 31 Mei)
Surat pengajuan submit PMPZI
TAHAP VIII
Bimtek dalam rangka intervensi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Laporan bimtek dalam rangka
intervensi pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM
Kegiatan 6: Pembangunan Zona Integritas (ZI)
31
No Rencana Aksi Uraian Rencana Aksi Output
1 Terciptanya ZI
menuju Wilayah
Bebas dari
Korupsi (WBK)
dan Wilayah
Birokrasi Bersih
dan Melayani
(WBBM)
TAHAP IX
Persiapan evaluasi oleh KemenPANRB selaku TPN :
1. Penyiapan customer list survei eksternal IPP+IPAK dan pembuatan video
profil pelaksanaan pembangunan ZI yang didalamnya terdapat testimoni dari
pelanggan/masyarakat
2. Survei Eksternal IPP - IPAK baik langsung oleh Tim BPS atau melalui SMS
Blast
3. Desk evaluasi kepada Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat
WBK/WBBM
4. Evaluasi Lapangan secara acak kepada Unit Kerja yang diusulkan untuk
mendapat predikat WBK/WBBM
5. Penyampaian penambahan data dukung dan perbaikan yang relevan
6. Penyerahan penghargaan predikat WBK/WBBM kepada Unit Kerja yang
ditetapkan berpredikat WBK/WBBM pada Hari Anti Korupsi Sedunia
- Customer list –
- Piagam WBK/WBBM
Kegiatan 6: Pembangunan Zona Integritas (ZI)
32
No Rencana Aksi Uraian Rencana Aksi Output
1 Peningkatan
Kapabilitas APIP
a. Menyusun SK Tim IACM
b. Melakukan identifikasi data dukung yang diperlukan untuk tiap-tiap elemen
pengawasan intern pada masing-masing level kapabilitas APIP
c. Pengumpulan data dukung untuk tiap-tiap elemen pengawasan intern pada
masing-masing level kapabilitas APIP
d. Penilaian secara mandiri melalui http://apip.bpkp.go.id/
e. Penjaminan kualitas terhadap proses pengembangan kapabilitas APIP
f. Penyusunan laporan pengembangan kapabilitas APIP
g. Perhitungan indeks pemenuhan elemen kapabilitas APIP
- SK Tim IACM - Hasil
identifikasi data dukung
tiaptiap elemen - 40% data
dukung pada level 4
- Hasil Penilaian Mandiri -
Laporan Kapabilitas APIP -
Laporan pengembangan
kapabilitas APIP - Indeks
pemenuhan elemen
kapabilitas APIP
2 Opini WTP Implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) - Tim Penilai Tingkat UAKPA
- Matriks pengendalian intern
- Laporan penilaian PIPK
3 Pengawalan
perencanaan
dan
penganggaran
Penelaahan dan reviu selaras dengan dokumen perencanaan strategis - Laporan pengawalan
perencanaan dan
penganggaran
Kegiatan 7 : APIP
33
No Rencana Aksi Uraian Rencana Aksi Output
4 Pengawalan
penatausahaan
BMN
1. Membuat kartu stok untuk seluruh barang persediaan
2. Mutasi persediaan dilakukan secara FIFO
3. Mencatat transaksi persediaan secara perpetual
4. Mencatat manual retained sample dan alat gelas kualitatif serta penggunaan bahan
baku, baku primer dan baku pembanding sbg pertanggungjawaban manajerial
5. Melakukan uji kelayakan terhadap reagensia dan media mikro yang tidak memiliki ED
atau diperoleh > 5 tahun
6. Memperhitungkan honor pokja pemilihan ke dalam nilai persediaan maupun aset tetap
yang diperoleh melalui tender dan melakukan revisi akun honor menjadi akun penghasil
persediaan (521811, 521821, 521831)
7. Melakukan stock opname secara berkala dan dilengkapi dengan dokumen yang
memadai
8. Memutakhirkan DBR, DBL, KIB pada akhir periode akuntansi
9. Mengajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) untuk seluruh BMN yang berada
dalam kepemilikannya
10. Mengelola barang bukti sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM No. 21 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti
11. Mengungkap jumlah barang bukti/sitaan pada CaLK pada bagian Pengungkapan Lain-
lain
Laporan pengawalan
penatausahaan BMN
5 Pengawalan
akuntabilitas
Laporan
Keuangan (LK)
1. Penatausahaan PNBP sesuai Peraturan Badan POM No. 8 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan PNBP
2. Peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa
3. Penyusunan LK sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
4. Evaluasi PIPK Satuan Kerja di lingkungan BPOM
Laporan pengawalan
akuntabilitas LK
Kegiatan 7 : APIP
34