PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

DIREKTORAT JENDERAL PMD

APA ITU DESA?

• Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

ASAS ASAS PEMERINTAHAN DESA• kepastian hukum;• tertib penyelenggaraan pemerintahan;• tertib kepentingan umum;• keterbukaan;• proporsionalitas;• profesionalitas; • Akuntabilitas;• efektivitas dan efisiensi; • kearifan lokal; • keberagaman; dan• partisipatif.

SIAPA APARATUR DESA?

• Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

TUGAS KEPALA DESA

• Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

WEWENANG KEPALA DESA• memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;• mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; • memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; • menetapkan Peraturan Desa; • menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; • membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;• Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai

perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;• mengembangkan sumber pendapatan Desa;• mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa;• mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;• memanfaatkan teknologi tepat guna;• mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;• mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan• melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAK KEPALA DESA• mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja

Pemerintah Desa;• mengajukan rancangan dan menetapkan

Peraturan Desa;• menerima penghasilan tetap setiap bulan,

tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

• mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

• memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

LARANGAN KEPALA DESA• merugikan kepentingan umum;• membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain,

dan/atau golongan tertentu;• menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; melakukan tindakan

diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;• melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;• melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak

lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;• menjadi pengurus partai politik; • menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;• merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

• ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

• melanggar sumpah/janji jabatan; dan• meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas

dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

ARTI PENTING UU NO.6 TAHUN 2014

• KERAGAMAN DESA DIAKUI• STATUS HUKUM DESA DIPERKUAT• ADAT, TRADISI DAN BUDAYA DIAKUI• PARTISIPASI DALAM PENGEMBANGAN

POTENSI• PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL• MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK• MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

SIAPA ITU PERANGKAT DESA

• Perangkat Desa terdiri atas:– sekretariat Desa;– pelaksana kewilayahan; – Pelaksana teknis

TUGAS PERANGKAT DESA

• Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

LARANGAN PERANGKAT DESA• merugikan kepentingan umum;• membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau

golongan tertentu;• menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; • melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;• melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;• melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain

yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;• menjadi pengurus partai politik; • menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;• merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

• ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; • melanggar sumpah/janji jabatan; dan• meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan

tidak dapat dipertanggungjawabkan.

TUGAS POKOK PERANGKAT DESA

• DIATUR DALAM PERATURAN DESA TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

MENATA HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN

AZAS• REKOGNISI• SUBSDIARITAS• KEBERAGAMAN• KEBERSAMAAN• KEGOTONGROYONGAN• KEKELUARGAAN• MUSYAWARAH• DEMOKRASI• KEMANDIRIAN• PARTISIPASI• KESETARAAN• PEMBERDAYAAN; dan• KEBERLANJUTAN

15

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN

• Pemberdayaan merupakan bagian dari Kewenangan Desa (Psl.18)

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

• Pemberdayaan merupakan Tugas Kepala Desa (Pasal 26 ayat (4) huruf n)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa

TUGAS KADES SELAKU AGEN PEMBERDAYA :

MEMBERIKAN MOTIVASI DAN ARAHAN KEPADA POKJA PKK

Kebijakan pemberdayaan...

• Pemberdayaan merupakan hak dan kewajiban Desa dan Masyarakat Desa

(Pasal 67 ayat (2) huruf d)

Desa berkewajiban:d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa;

Pasal 68 ayat (1)• Masyarakat Desa berhak:

a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

b. .....c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab

tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

Kebijakan pemberdayaan...

Pasal 68 ayat (2)•Masyarakat Desa berkewajiban:

b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;

•Pemberdayaan Masyarakat merupakan bagian dari Pembangunan Kawasan

Pasal 83 ayat 2Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

PEMBERDAYAAN BAGIAN DARI PEMBANGUNAN KAWASAN

PEMBANGUNAN PERDESAAN

ANTAR DESA

HUBUNGAN DESA KOTA

KAWASAN PERDESAAN

PROGRAMPEMERINTAH/K.L

KESENJANGAN ANTAR DESA

Kebijakan pemberdayaan...

• Pemberdayaan Masyarakat merupakan bagian dari Kerjasama Desa

Pasal 92 ayat (1) huruf bKerjasama antar desa meliputi:

b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa;

Kebijakan pemberdayaan...

• Pemberdayaan Masyarakat merupakan bagian dari Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 94 ayat (1)1. Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu

pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

MASYARAKAT YANG BERDAYA

Kebijakan pemberdayaan...

• Pemberdayaan Masyarakat merupakan faktor yang diperhitungkan dalam Pembentukan Desa Adat.

Pasal 98 ayat (2)Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung.

KONDISI EXISTING PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM

PNPM-Mpd

POSYANTEK

BUMDESA

Generasi Sehat Cerdas

MUSRENBANG

POSYANDU

PROGRAM UNTUK KEBERDAYAAN

KEBERDAYAAN UNTUK PROGRAM

PARTISIPASI

MOBILISASI

PARADIGMA BARU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BIARKAN MASYARAKAT

DAN DESA MENDEFINISIKAN DIRINYA SENDIRI

BIARKAN MASYARAKAT

DAN DESA MENENTUKAN MASA DEPAN

SENDIRI

BIARKAN MASYARAKAT

DAN DESA MENEMUKAN

MASALAH SENDIRI

ALOKASI DANA KE DESA

MUSYAWARAH DESA

PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN

PENDAMPINGAN DESA

PERAN PENDAMPING DESA

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:

- menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;- meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan- mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

Pasal 112

MODEL PEMBERDAYAAN BARUMASYARAKAT MENENTUKAN TUJUAN

PEMERINTAH MENDAMPINGI MASYARAKAT

32