peningkatan kapasitas aparatur desa.ppt
-
Upload
rooy-salamony -
Category
Documents
-
view
3.012 -
download
1.307
Transcript of peningkatan kapasitas aparatur desa.ppt
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
DIREKTORAT JENDERAL PMD
APA ITU DESA?
• Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
ASAS ASAS PEMERINTAHAN DESA• kepastian hukum;• tertib penyelenggaraan pemerintahan;• tertib kepentingan umum;• keterbukaan;• proporsionalitas;• profesionalitas; • Akuntabilitas;• efektivitas dan efisiensi; • kearifan lokal; • keberagaman; dan• partisipatif.
SIAPA APARATUR DESA?
• Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
TUGAS KEPALA DESA
• Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
WEWENANG KEPALA DESA• memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;• mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; • memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; • menetapkan Peraturan Desa; • menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; • membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;• Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai
perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;• mengembangkan sumber pendapatan Desa;• mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa;• mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;• memanfaatkan teknologi tepat guna;• mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;• mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan• melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
HAK KEPALA DESA• mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja
Pemerintah Desa;• mengajukan rancangan dan menetapkan
Peraturan Desa;• menerima penghasilan tetap setiap bulan,
tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
• mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
• memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
LARANGAN KEPALA DESA• merugikan kepentingan umum;• membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain,
dan/atau golongan tertentu;• menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; melakukan tindakan
diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;• melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;• melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak
lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;• menjadi pengurus partai politik; • menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;• merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
• ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
• melanggar sumpah/janji jabatan; dan• meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas
dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
ARTI PENTING UU NO.6 TAHUN 2014
• KERAGAMAN DESA DIAKUI• STATUS HUKUM DESA DIPERKUAT• ADAT, TRADISI DAN BUDAYA DIAKUI• PARTISIPASI DALAM PENGEMBANGAN
POTENSI• PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL• MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK• MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
SIAPA ITU PERANGKAT DESA
• Perangkat Desa terdiri atas:– sekretariat Desa;– pelaksana kewilayahan; – Pelaksana teknis
TUGAS PERANGKAT DESA
• Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
LARANGAN PERANGKAT DESA• merugikan kepentingan umum;• membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau
golongan tertentu;• menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; • melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;• melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;• melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain
yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;• menjadi pengurus partai politik; • menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;• merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
• ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; • melanggar sumpah/janji jabatan; dan• meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan
tidak dapat dipertanggungjawabkan.
TUGAS POKOK PERANGKAT DESA
• DIATUR DALAM PERATURAN DESA TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
MENATA HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN
AZAS• REKOGNISI• SUBSDIARITAS• KEBERAGAMAN• KEBERSAMAAN• KEGOTONGROYONGAN• KEKELUARGAAN• MUSYAWARAH• DEMOKRASI• KEMANDIRIAN• PARTISIPASI• KESETARAAN• PEMBERDAYAAN; dan• KEBERLANJUTAN
15
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN
• Pemberdayaan merupakan bagian dari Kewenangan Desa (Psl.18)
Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
• Pemberdayaan merupakan Tugas Kepala Desa (Pasal 26 ayat (4) huruf n)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
TUGAS KADES SELAKU AGEN PEMBERDAYA :
MEMBERIKAN MOTIVASI DAN ARAHAN KEPADA POKJA PKK
Kebijakan pemberdayaan...
• Pemberdayaan merupakan hak dan kewajiban Desa dan Masyarakat Desa
(Pasal 67 ayat (2) huruf d)
Desa berkewajiban:d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa;
Pasal 68 ayat (1)• Masyarakat Desa berhak:
a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
b. .....c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab
tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
Kebijakan pemberdayaan...
Pasal 68 ayat (2)•Masyarakat Desa berkewajiban:
b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
•Pemberdayaan Masyarakat merupakan bagian dari Pembangunan Kawasan
Pasal 83 ayat 2Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
PEMBERDAYAAN BAGIAN DARI PEMBANGUNAN KAWASAN
PEMBANGUNAN PERDESAAN
ANTAR DESA
HUBUNGAN DESA KOTA
KAWASAN PERDESAAN
PROGRAMPEMERINTAH/K.L
KESENJANGAN ANTAR DESA
Kebijakan pemberdayaan...
• Pemberdayaan Masyarakat merupakan bagian dari Kerjasama Desa
Pasal 92 ayat (1) huruf bKerjasama antar desa meliputi:
b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa;
Kebijakan pemberdayaan...
• Pemberdayaan Masyarakat merupakan bagian dari Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
Pasal 94 ayat (1)1. Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu
pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
MASYARAKAT YANG BERDAYA
Kebijakan pemberdayaan...
• Pemberdayaan Masyarakat merupakan faktor yang diperhitungkan dalam Pembentukan Desa Adat.
Pasal 98 ayat (2)Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung.
KONDISI EXISTING PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM
PNPM-Mpd
POSYANTEK
BUMDESA
Generasi Sehat Cerdas
MUSRENBANG
POSYANDU
PROGRAM UNTUK KEBERDAYAAN
KEBERDAYAAN UNTUK PROGRAM
PARTISIPASI
MOBILISASI
PARADIGMA BARU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BIARKAN MASYARAKAT
DAN DESA MENDEFINISIKAN DIRINYA SENDIRI
BIARKAN MASYARAKAT
DAN DESA MENENTUKAN MASA DEPAN
SENDIRI
BIARKAN MASYARAKAT
DAN DESA MENEMUKAN
MASALAH SENDIRI
ALOKASI DANA KE DESA
MUSYAWARAH DESA
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
PENDAMPINGAN DESA
PERAN PENDAMPING DESA
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:
- menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;- meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan- mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
Pasal 112
MODEL PEMBERDAYAAN BARUMASYARAKAT MENENTUKAN TUJUAN
PEMERINTAH MENDAMPINGI MASYARAKAT
32