Post on 19-Oct-2020
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di dalam organisasi publik / Pemerintah visi utama yang diemban
adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan
yang prima kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan, baik pelayanan
yang diberikan secara langsung maupun pelayanan yang dinikmati masyarakat
secara tidak langsung. Namun demikian citra pelayanan publik dinilai masih
belum memenuhi kebutuhan masyarakat serta pelayanan masih belum
memberikan kepuasan.
Kondisi demikian tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, oleh karena
itu upaya Pemerintah untuk mereformasi sistem penyelenggaraan Pemerintah
terus dilakukan melalui berbagai macam kebijakan yang mendorong kearah
perbaikan.
Pemerintah telah mencanangkan penerapan prinsip-prinsip tata
penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance). Salah satu prinsip
tersebut adalah penerapan transparansi dan akuntabilitas kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan. Perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas
dimaksud antara lain adalah penyusunan standar bagi setiap jenis pelayanan
publik. Proses penyusunan pelayanan standar agar lebih mudah haruslah
diketahui secara pasti prosedur itu dari setiap jenis pelayanan publik. Melalui
prosedur yang jelas akan lebih mudah diketahui berapa biaya yang diperlukan,
berapa lama waktu yang dibutuhkan, siapa saja yang terlibat, peralatan apa saja
yang diperlukan, dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh pengguna
jasa pelayanan.
Prosedur tersebut harus distandarkan agar pelayanan yang dihasilkan
sesuai dengan yang harapkan. Pembakuan prosedur dimaksud lebih dikenal
dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara sederhana dapat
diartikan sebagai pedoman atau petunjuk prosedural bagi seluruh individu yang
ada dalam unit pelayanan dalam proses pemberian pelayanan kepada
masyarakat atau pelanggan yang ditetapkan secara tertulis. Dengan demikian
SOP akan bermanfaat sebagai pedoman bagi setiap pegawai atau pejabat dalam
memberikan pelayanan rutin, membantu penelusuran terhadap kesalahan-
kesalahan prosedur dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan
tetap berjalan dalam berbagai macam situasi, membantu memberikan
informasiyang diperlukan, sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja
pelayanan dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan
pelayanan.
B. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini
adalah pelayanan dan penerbitan Izin Berusaha dan Non Berusaha baik internal
maupun eksternal dan penyelenggaraan administrasinya pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo
C. Motto dan Komitmen
Berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor : 81 tahun 1993, dapat
disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Pelayanan Perizinan Terpadu, yaitu :
Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten
Ponorogo, mulai dari Penerimaan Permohonan, Pemprosesan, Penandatangan
Keputusan Perizinan dan Pembayaran Retribusi Perizinan dilaksanakan oleh
DPMPTSP Kabupaten Ponorogo. Sehingga masyarakat yang mengurus atau
mengajukan permohonan Perizinan cukup hanya di Kantor DPMPTSP
Kabupaten Ponorogo.
2. Pelayanan Perizinan yang Cepat dan Tepat, yaitu :
a. Cepat dalam waktu penyelesaian izin mulai dari permohonan masuk sampai
terbitnya surat izin terukur dalam Standar Pelayanan Publik (SPP).
b. Cepat dan mudah dalam memperoleh informasi persyaratan, prosedur dan
segala hal yang berhubungan dengan pelayanan perizinan.
c. Tepat dalam pemrosesan pelayanan perizinan baik yang dilaksanakan oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun yang
melibatkan instansi terkait dengan berperan aktif.
3. Pelayanan Perizinan yang berkualitas, yaitu :
a. Produk perizinan yang diterbitkan DPMPTSP memiliki kepastian hukum, dan
dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).
b. Perbaikan yang terus menerus dari segi SDM, sistem, sarana dan prasarana,
pelayanan dan data base.
Dengan Motto: “ KEPUASAN ANDA ADALAH KEBAHAGIAAN KAMI”DPMPTSP
Kabupaten Ponorogoberupaya untuk mempermudah persyaratan perizinan dan
mempercepat proses penyelesaian izin dengan melakukan inovasi sesuai ketentuan
yang berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) Pelayanan
Perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Ponorogo.
Komitmen / janji Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ponorogo :
a. Bersedia dan siap memberikan pelayanan terbaik untuk mencapai kepuasan
masyarakat agar mampu mendukung pertumbuhan dan kemajuan
perekonomian dan meningkatnya arus investasi / penanaman modal di
Kabupaten Ponorogo.
b. Bersedia dan siap untuk mengikuti perkembangan informasi serta
memanfaatkan dan mengembangkan kompetensi Teknologi Informasi dalam
rangka menyongsong globalisasi pelayanan perizinan.
c. Bersedia dan siap menjalankan amanat dan mekanisme implementasi dan
aktualisasi perizinan terpadu di Kabupaten Ponorogo.
D. Tujuan Tujuan disusunnya SOP ini adalah sebagai berikut :
1. Sebagai pedoman dan penyelenggaraan pelayanan perizinan ;
2. Sebagai acuan bagi aparat DPMPTSP dalam melaksanakan dan mensinergikan
tugas dan fungsi pokok dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan ;
3. Tercapainya sistem yang terindentifikasi, disusun dan dirumuskan berdasarkan
proses perizinan yang prima.
4. Meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas.
E. Manfaat
Dengan disusunnya SOP ini diharapkan dapat diambil manfaatnya antara lain :
1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan tugas-
tugasnya ;
2. Menghindari ketidakjelasan prosedur pelayanan ;
3. Terjaminya seluruh prosedur pelayanan melalui prosedur yang benar meliputi
alur, persyaratan, kelengkapan, output, yang dihasilkan dalam waktu yang tepat;
4. Membantu pegawai agar lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi
manajemen sehingga mengefektif dan mengefisiensikan tugas pimpinan dalam
proses kerja sehari-hari ;
5. Memudahkan penelusuran berbagai tindak penyimpangan dan ketidaksesuaian
dalam pelaksanaan tugas ;
6. Membantu dan memudahkan pegawai dalam memperbaiki, mengevaluasi, dan
meningkatkan kinerjanya ;
7. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas ;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan ;
9. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan ;
10. Memastikan pelaksanaan tugas dapat berlangsung dalam berbagai situasi ;
11. Memberikan jalan bagi implementasi pemerintahan yang bersih (clean
government) yang pada akhirnya juga akan memberikan jalan bagi terwujudnya
good governance pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Ponorogo
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
PELAYANAN PENDAMPINGAN PERIZINAN BERUSAHA ONLINE
A. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan di
Bidang Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.
B. Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan 1. Front Office (FO)
a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan 1. Nomor Induk Kependudukan 2. Akta Pendirian (untuk perusahaan non perseorangan) 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kecuali untuk Izin Usaha Mikro 4. Email Perusahaan yang aktif.
F. Pencatatan dan Pendataan Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No KEGIATAN Pemohon Customer
Servis Sistem OSS
1. Pemohon meminta informasi perizinan berusaha ke Customer Servis tentang Perizinan Berusaha Online
2. Pemohon didampingi mengakses perizinan berusaha online dan mendaftar melalui email untuk mendapatkan username dan password
3. Setelah mendapat username dan pasword maka pemohon dibimbing masuk OSS dan mengentry pendaftaran berusaha
4. Sistem OSS akan memproses dan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Setelah mendapatkan NIB pemohon diarahkan untuk mengakses permohonan izin usaha / Izin Operasional
6. Sistem OSS akan memproses dan menerbitkan izin usaha dan/atau izin operasionan/komersial dengan atau tanpa komitmen
H. Waktu Waktu pelayanan pendampingan Perizinan Online maksimal 60 (enam puluh) menit
I. Biaya Gratis
J. Output 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Izin Usaha dan atau 3. Izin Operasional
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN NON
BERUSAHA
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
BAB III
SOP PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA
SOP PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) ONLINE MELALUI APLIKASI SIMBG
A. Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung
5. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ....... Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan bangunan Gedung Kabupaten Ponorogo
B. Kualifikasi Pelaksana
1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan
1. Front Office (FO) a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan
Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan Persyaratan secara detail dan rinci bisa diakses di portal simbg.pu.id
F. Pencatatan dan Pendataan Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur Secara umum alur pelayanan IMB Online melalui SIMBG dapat diuraikan dengan sederhana sebagai berikut :
No KEGIATAN Pemohon Customer
Servis DPMPTSP Dinas Teknis
1. Pemohon meminta informasi perizinan ke Customer Servis tentang IMB
2. Pemohon mendaftar ke Aplikasi SIMBG melalui email
3. Melalui SIMBG admin DPMPTSP akan memferifikasi persyaratan administratif
4. Apabila berkas administratif lengkap akan diteruskan ke Dinas Teknis, dan bila ada kekurangan diberikan pemberitahuan melalui email untuk melengkapi kekurangan atau kesalahan administratif
5. Dinas Teknis melakukan penilaian dan verifikasi kelengkapan teknis dan atau melakukan tinjau lapangan bila diperlukan
6. Apabila ada kekurangan atau kesalahan persyaratan teknis diberitahukan melalui email
7. Setelah permohonan dinyatakan lengkap dan benar secara teknis dan administratif, Dinas Teknis memberikan notifikasi dalam SIMBG
8. DPMPTSP menghitung retribusi dan menerbitkan SKRD dan SSRD
9. Pemohon membayar Retribusi IMB sesuai SSRD ke Kas Daerah
10. DPMPTSP mencetak Dokumen IMB dan diserahkan kepada Pemohon
Untuk alur secara detail sesuai jenis permohonan IMB dapat diakses melalui portal simbg.pu.id
H. Waktu Jangka waktu penerbitan IMB berdasarkan jenis permohonan IMB sesuai dengan yang ditetapkan sistem SIMBG dapat diakses melalui portal simbg.pu.id
I. Biaya Sesuai Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
J. Output Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN NON
BERUSAHA
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
SOP PELAYANAN IZIN REKLAME
A. Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha 2. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Izin Reklame di Kabupaten Ponorogo
B. Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan 1. Front Office (FO)
a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan 1. Fotokopi KTP / Identitas Pemohon 2. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan (untuk non perorangan) 3. Fotokopi Pengesahan Badan Hukum (untuk perusahaan berbadan hukum) 4. Surat Perjanjian sewa/kontrak lahan reklame (selain milik daerah) 5. Foto lokasi pemasangan reklame 6. Fotokopi IMB reklame (untuk reklame permanen) 7. Lunas Pajak Reklame Daerah
F. Pencatatan dan Pendataan Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No URAIAN KEGIATAN Pemohon Front Office
Back Office
Kabid Kepala Dinas
Dinas Teknis
1. Pemohon meminta informasi perizinan reklame ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Reklame melalui Customer Servis
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknismerekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office menghitung retribusi dan menerbitkan SKRD dan SSRD
10. Pemohon membayar Retribusi sesuai SSRD dan Pajak Reklame yg ditetapkan BPPKAD ke Kas Daerah
11. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
12. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon
H. Waktu 3 (tiga) hari
I. Biaya Sesuai Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
J. Output Izin Reklame
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN NON
BERUSAHA
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
SOP PELAYANAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSKESMAS
A. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
B. Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan
1. Front Office (FO) a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan
Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan
1. Fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan tanah 2. Fotokopi IMB 3. Dokumen Pengelolaan Lingkungan 4. Surat Keputusan Bupati terkait katagori Puskesmas 5. Studi kelayakan untuk Puskesmas baru/pengembangan 6. Profil Puskesmas
F. Pencatatan dan Pendataan
Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No URAIAN KEGIATAN Pemohon Front Office
Back Office
Kabid Kepala Dinas
Dinas Teknis
1. Pemohon meminta informasi perizinan Puskesms ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Puskesmas melalui Customer Servis
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon
H. Waktu
14 (empat belas) hari
I. Biaya Gratis
J. Output Izin Penyelenggaraan Operasional Puskesmas
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN NON
BERUSAHA
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
SOP PELAYANAN IZIN TUKANG GIGI
A. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan,
Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi
B. Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan
1. Front Office (FO) a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan
Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan
1. Biodata Tukang Gigi 2. Izin Tukang Gigi 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 4. Surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai
Tukang Gigi 5. Surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh
Pemerintah 6. Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin
Praktik 7. Pas foto terbaru ukuran 4x6 berwarna sebanyak 3 lembar
F. Pencatatan dan Pendataan Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No URAIAN KEGIATAN Pemohon Front Office
Back Office
Kabid Kepala Dinas
Dinas Teknis
1. Pemohon meminta informasi perizinan Tukang Gigi ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Tukang Gigi melalui Customer Servis
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon
H. Waktu
12 (dua belas) hari I. Biaya
Gratis J. Output Izin Tukang Gigi
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN NON
BERUSAHA
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
SOP PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT
A. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 2. Permenkes nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Perawat. 3. Permenkes nomor 17 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenkes nomor
HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.
B. Kualifikasi Pelaksana
1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan
1. Front Office (FO) a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan
Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan
1. Fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisir. 2. Fotocopy Ijazah. 3. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik. 4. Surat pernyataan memiliki tempat praktik. 5. Pas foto 4x6 sebanyak 3 lembar. 6. Rekomnedasi dari organisasi profesi.
F. Pencatatan dan Pendataan Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No URAIAN KEGIATAN Pemohon Front Office
Back Office
Kabid Kepala Dinas
Dinas Teknis
1. Pemohon meminta informasi perizinan Praktik Perawat ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Praktik Perawat melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon
H. Waktu
12 (dua belas) hari I. Biaya
Gratis J. Output
Surat Izin Praktik Perawat
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN NON
BERUSAHA
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
SOP PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT GIGI
A. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan Perawat Gigi
B. Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan
1. Front Office (FO) a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan
Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan
1. fotocopy ijazah yang dilegalisasi; 2. fotocopy sertifikat kompetensi perawat gigi; 3. fotocopy STRPG; 4. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 5. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau
tempat praktik; 6. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; 7. rekomendasi dari organisasi profesi.
F. Pencatatan dan Pendataan Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No URAIAN KEGIATAN Pemohon Front Office
Back Office
Kabid Kepala Dinas
Dinas Teknis
1. Pemohon meminta informasi perizinan Praktik Perawat Gigi ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Praktik Perawat Gigi melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon
H. Waktu
12 (dua belas) hari I. Biaya
Gratis J. Output
Surat Izin Praktik Perawat Gigi
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN NON
BERUSAHA
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
SOP PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN
A. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Bidan
B. Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan
1. Front Office (FO) a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan
Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan
1. Surat Permohonan 2. Fotokopi STRB yang masih berlaku 3. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP 4. Surat pernyataan memiliki tempat praktik 5. Surat keterangan dari pemilik fasilitas pelayanan kesehatan tempat Bidan
akan praktik 6. Pas Foto terbaru 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar 7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
F. Pencatatan dan Pendataan
Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No URAIAN KEGIATAN Pemohon Front Office
Back Office
Kabid Kepala Dinas
Dinas Teknis
1. Pemohon meminta informasi perizinan Praktik Bidan ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Praktik Bidan melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon
H. Waktu
12 (dua belas) hari I. Biaya
Gratis J. Output
Surat Izin Praktik Bidan
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN NON
BERUSAHA
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
SOP PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK ANALIS / ATLM
A. Dasar Hukum
Peraturan Menetri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Ahli Tehnologi Laboratorium Medik
B. Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan
1. Front Office (FO) a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan
Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan
1. fotokopi ijazah yang dilegalisasi; 2. fotokopi STR-ATLM; 3. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik; 4. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
bersangkutan; 5. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm berlatar belakang merah; 6. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
F. Pencatatan dan Pendataan
Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No URAIAN KEGIATAN Pemohon Front Office
Back Office
Kabid Kepala Dinas
Dinas Teknis
1. Pemohon meminta informasi perizinan Praktik Analis /ATLM ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Praktik Analis /ATLM melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon
H. Waktu
12 (dua belas) hari I. Biaya
Gratis J. Output
Surat Izin Praktik Analis / ATLM
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN NON
BERUSAHA
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
SOP PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK SANITARIAN
A. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan Tenaga Sanitarian
B. Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan
1. Front Office (FO) a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan
Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan
1. fotokopi ijazah yang dilegalisir; 2. fotokopi STRTS; 3. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 4. surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
bersangkutan; 5. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar
belakang merah; 6. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
F. Pencatatan dan Pendataan
Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No URAIAN KEGIATAN Pemohon Front Office
Back Office
Kabid Kepala Dinas
Dinas Teknis
1. Pemohon meminta informasi perizinan Praktik Sanitarian ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Praktik Sanitarian melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon
H. Waktu
12 (dua belas) hari I. Biaya
Gratis J. Output
Surat Izin Praktik Sanitarian
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN NON
BERUSAHA
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
SOP PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS
A. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis.
B. Kualifikasi Pelaksana 5. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 6. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 7. Berorientasi pada pelayanan 8. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan
1. Front Office (FO) a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan
Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan
1. Fotocopy ijazah yang dilegalisir. 2. Fotocopy STRF. 3. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik. 4. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau
tempat praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri. 5. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar berlatarbelakang
merah. 6. Rekomendasi dari organisasi profesi.
F. Pencatatan dan Pendataan
Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No URAIAN KEGIATAN Pemohon Front Office
Back Office
Kabid Kepala Dinas
Dinas Teknis
1. Pemohon meminta informasi perizinan Praktik Fisioterapis ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Praktik Fisioterapis melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon
H. Waktu
12 (dua belas) hari I. Biaya
Gratis J. Output
Surat Izin Praktik Fisioterapis
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN NON
BERUSAHA
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
SOP PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS
A. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/MENKES/PER/V/2007 tentang
Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis
B. Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan
1. Front Office (FO) a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan
Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan
1. Fotokopi SIOT yang masih berlaku 2. Fotokopi ijazah pendidikan okupasi teraois yang disahkan oleh pimpinan
penyelenggara pendidikan okupasi terapis 3. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP 4. Pasfoto 4x6 4 lembar 5. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi yang
menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di sarana pelayanan okupasi terapis
6. Surat keterangan telah menyelesaikan adaptasi bagi lulusan luar negeri
F. Pencatatan dan Pendataan Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No URAIAN KEGIATAN Pemohon Front Office
Back Office
Kabid Kepala Dinas
Dinas Teknis
1. Pemohon meminta informasi perizinan Praktik Okupasi Terapis ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Praktik Okupasi Terapis melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon
H. Waktu
12 (dua belas) hari I. Biaya
Gratis J. Output
Surat Izin Praktik Okupasi Terapis
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN NON
BERUSAHA
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
SOP PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI
A. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
B. Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan
1. Front Office (FO) a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan
Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan
1. Fotokopi ijazah yang dilegalisir 2. Fotokopi STRGz 3. Surat keterangan sehat dari dikter yang memiliki Surat Izin Praktik 4. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau
tempat praktik pelayanan gizi secara mandiri 5. Pas foto 4x6 3 lembar berlatar belakang merah 6. Rekomendasi organisasi profesi
F. Pencatatan dan Pendataan
Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No URAIAN KEGIATAN Pemohon Front Office
Back Office
Kabid Kepala Dinas
Dinas Teknis
1. Pemohon meminta informasi perizinan Praktik Tenaga Gizi ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Praktik Tenaga Gizi melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon
H. Waktu
12 (dua belas) hari I. Biaya
Gratis J. Output
Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN NON
BERUSAHA
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
SOP PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS
A. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan Perekam Medis
B. Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan
1. Front Office (FO) a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan
Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan
1. Fotokopi ijazah yang dilegalisir 2. Fotokopi STR Perekam Medis 3. Surat keterangan sehat dari dikter yang memiliki Surat Izin Praktik 4. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan 5. Pas foto 4x6 3 lembar berlatar belakang merah 6. Rekomendasi organisasi profesi
F. Pencatatan dan Pendataan Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No URAIAN KEGIATAN Pemohon Front Office
Back Office
Kabid Kepala Dinas
Dinas Teknis
1. Pemohon meminta informasi perizinan Praktik Perekam Medis ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Praktik Perekam Medis melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon
H. Waktu
12 (dua belas) hari I. Biaya
Gratis J. Output
Surat Izin Praktik Perekam Medis
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN NON
BERUSAHA
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
SOP PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER
A. Dasar Hukum
Peraturan Menetri Kesehatan Nomor 357/MENKES/PER/V/2006 tentang
Registrasi dan Izin Kerja Radiografer
B. Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan
1. Front Office (FO) a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan
Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan
1. Fotokopi SIR yang masih berlaku 2. Fotokopi ijazah radiografer yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara
pendidikan radiografer 3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP 4. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar 5. Surat keterangan telah melaksanakan tugas dari Pimpinan Sarana Pelayanan
Kesehatan
F. Pencatatan dan Pendataan
Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No URAIAN KEGIATAN Pemohon Front Office
Back Office
Kabid Kepala Dinas
Dinas Teknis
1. Pemohon meminta informasi perizinan Praktik Radiografer ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Praktik Radiografer melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon
H. Waktu
12 (dua belas) hari I. Biaya
Gratis J. Output
Surat Izin Praktik Radiografer
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN NON
BERUSAHA
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
SOP PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT ANASTESI
A. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan Perawat Anestesi
B. Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan
1. Front Office (FO) a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan
Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan
1. fotocopy ijazah yang dilegalisir; 2. fotocopy STRPA; 3. fotocopy surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 4. surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 5. pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang
merah; 6. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
F. Pencatatan dan Pendataan
Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No URAIAN KEGIATAN Pemohon Front Office
Back Office
Kabid Kepala Dinas
Dinas Teknis
1. Pemohon meminta informasi perizinan Praktik Perawat Anastesi ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Praktik Perawat Anastesi melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon
H. Waktu
12 (dua belas) hari I. Biaya
Gratis J. Output
Surat Izin Praktik Perawat Anastesi
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN NON
BERUSAHA
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
SOP PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANSFUSI DARAH
A. Dasar Hukum
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
B. Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan
1. Front Office (FO) a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan
Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan
1. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
2. fotokopi STR-TTD;
3. surat keterangiln sehat dan dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
4. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
bersangkutan;
5. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 ( tiga ) lembar berlatar
belakang merah;
6. rekomendasi dari organisasi profesi
F. Pencatatan dan Pendataan Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No URAIAN KEGIATAN Pemohon Front Office
Back Office
Kabid Kepala Dinas
Dinas Teknis
1. Pemohon meminta informasi perizinan Praktik Teknisi Transfusi darah ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon
H. Waktu 12 (dua belas) hari
I. Biaya Gratis
J. Output Surat Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN NON
BERUSAHA
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
SOP PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER
A. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 36 tentang Tenaga Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang
Registrasi, Izin Praktik dan Tenaga Kerja Kefarmasian 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Tenaga Kerja Kefarmasian.
B. Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan
1. Front Office (FO) a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan
Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan
1. Surat Permohonan 2. Fotokopi STRA yang masih berlaku 3. Surat Pernyataan mempunyai Praktek Kefarmasian atau Surat Keterangan
dari pimpinan fasilitas kefarmasian 4. Surat Persetujuan atasan langsung 5. Surat rekomendasi dari organisasi profesi 6. Pas foto 4x6 3 lembar
7. Fotokopi SIPA Kesatu (untuk pengajuan SIPA kedua dan Ketiga) 8. Fotokopi SIPA Kedua untuk pengajuan SIPA Ketiga)
F. Pencatatan dan Pendataan Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No URAIAN KEGIATAN Pemohon Front Office
Back Office
Kabid Kepala Dinas
Dinas Teknis
1. Pemohon meminta informasi perizinan Praktik Apoteker ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Praktik Apoteker melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon
H. Waktu 12 (dua belas) hari
I. Biaya Gratis
J. Output Surat Izin Praktik Apoteker
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN NON
BERUSAHA
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
SOP PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN
A. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 36 tentang Tenaga Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang
Registrasi, Izin Praktik dan Tenaga Kerja Kefarmasian 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Tenaga Kerja Kefarmasian.
B. Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan
1. Front Office (FO) a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan
Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan
1. Surat Permohonan 2. Fotokopi STRTTK yang masih berlaku 3. Surat Pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan
pekerjaan kefarmasian 4. Surat Persetujuan atasan langsung 5. Surat rekomendasi dari organisasi profesi 6. Pas foto 4x6 3 lembar
7. Fotokopi SIPTTK Kesatu (untuk pengajuan SIPTTK kedua dan Ketiga) 8. Fotokopi SIPTTK Kedua untuk pengajuan SIPTTK Ketiga)
F. Pencatatan dan Pendataan Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No URAIAN KEGIATAN Pemohon Front Office
Back Office
Kabid Kepala Dinas
Dinas Teknis
1. Pemohon meminta informasi perizinan Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon
H. Waktu 12 (dua belas) hari
I. Biaya Gratis
J. Output Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN NON
BERUSAHA
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
SOP PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS
A. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Elektromedis
B. Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan
1. Front Office (FO) a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan
Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan
1. fotokopi ijazah yang dilegalisir; 2. fotokopi STR-E atau STR-E sementara; 3. surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai surat izin praktik; 4. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas
Kesehatan yang bersangkutan; 5. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah; 6. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
F. Pencatatan dan Pendataan
Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No URAIAN KEGIATAN Pemohon Front Office
Back Office
Kabid Kepala Dinas
Dinas Teknis
1. Pemohon meminta informasi perizinan Praktik Elektromedis ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Praktik Elektromedis melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon
H. Waktu
12 (dua belas) hari I. Biaya
Gratis J. Output
Surat Izin Praktik Elektromedis
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN NON
BERUSAHA
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
SOP PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA
A. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara
B. Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan
1. Front Office (FO) a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan
Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan
1. Fotokopi ijazah yang dilegalisir 2. fotokopi STRTW; 3. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik; 4. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan
atau tempat praktik mandiri; 5. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar
belakang merah; 6. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
F. Pencatatan dan Pendataan Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No URAIAN KEGIATAN Pemohon Front Office
Back Office
Kabid Kepala Dinas
Dinas Teknis
1. Pemohon meminta informasi perizinan Praktik Terapis Wicara ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Praktik Terapis Wicara melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon
H. Waktu
12 (dua belas) hari I. Biaya
Gratis J. Output
Surat Izin Praktik Terapis Wicara
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN NON
BERUSAHA
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
SOP PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISIEN (RO)
A. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris
B. Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan 1. Front Office (FO)
a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan
Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan
1. fotokopi ijazah yang dilegalisir; 2. fotokopi STRRO atau STRO; 3. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 4. surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
bersangkutan; 5. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
berlatarbelakang merah; 6. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
F. Pencatatan dan Pendataan Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No URAIAN KEGIATAN Pemohon Front Office
Back Office
Kabid Kepala Dinas
Dinas Teknis
1. Pemohon meminta informasi perizinan Praktik Refraksionis Optisien ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Praktik Refraksionis Optisien melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon
H. Waktu
12 (dua belas) hari I. Biaya
Gratis J. Output
Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN NON
BERUSAHA
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
SOP PELAYANAN TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL
A. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan
Kesehatan Tradisional Empiris.
B. Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan 1. Front Office (FO)
a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan
Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan
1. Fotocopy KTP yang masih berlaku. 2. Surat pernyataan metode / teknik pelayanan yang diberikan. 3. Pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar 4. Surat Keterangan Domisili dari Lurah / Kepala Desa. 5. Surat Pengantar Puskesmas. 6. Surat Rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan magang dari
Penyehat Tradisional Senior. F. Pencatatan dan Pendataan
Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No URAIAN KEGIATAN Pemohon Front Office
Back Office
Kabid Kepala Dinas
Dinas Teknis
1. Pemohon meminta informasi perizinan Terdaftar Penyehat Tradisional ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Terdaftar Penyehat Tradisional melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon
H. Waktu
12 (dua belas) hari I. Biaya
Gratis J. Output
Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN NON
BERUSAHA
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
SOP PELAYANAN SURAT IZIN PENYELENGGARAAN OPTIK
A. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Optikal
B. Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan 1. Front Office (FO)
a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan
Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan
1. fotokopy KTP pemohon;
2. b. fotokopi NPWP/SIUP/NIB perusahaan atau pemohon;
3. pernyataan kesediaan refraksionis optisien atau optometris untuk menjadi
penanggung jawab pada optikal yang akan didirikan;
4. fotokopi STR Refraksionis Optisien atau Optometris;
5. fotokopi SIP atau surat keterangan SIP dalam proses penerbitan izin dari
instansi yang berwenang menerbitkan SIP;
6. daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan;
7. fotokopi perjanjian kerja sama dengan laboratorium dispensing bagi optikal
yang tidak memiliki laboratorium;
8. rekomendasi dari asosiasi optikal setempat;
F. Pencatatan dan Pendataan Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No URAIAN KEGIATAN Pemohon Front Office
Back Office
Kabid Kepala Dinas
Dinas Teknis
1. Pemohon meminta informasi perizinan Penyelenggaraan Optik ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Optik melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon
H. Waktu 12 (dua belas) hari
I. Biaya Gratis
J. Output Surat Izin Penyelenggaraan Optikal
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN NON
BERUSAHA
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
SOP PELAYANAN SURAT IZIN PENGELOLAAN
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) A. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga
Kesejahteraan Sosial
B. Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan 1. Front Office (FO)
a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan
Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 2. keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat; 3. struktur organisasi lembaga; dan 4. nama, alamat, dan telepon pengurus dan anggota. 5. nota pendirian yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa, Camat, atau
Bupati/Walikota; 6. program kerja di bidang kesejahteraan sosial; 7. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan 8. sudah melaksanakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dengan
melampirkan laporan kegiatan minimal 6 (enam) bulan terakhir;
9. sumber daya manusia; dan 10. kelengkapan sarana dan prasarana
F. Pencatatan dan Pendataan Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No URAIAN KEGIATAN Pemohon Front Office
Back Office
Kabid Kepala Dinas
Dinas Teknis
1. Pemohon meminta informasi perizinan Pendirian LKS ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Pendirian LKS melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon
H. Waktu
12 (dua belas) hari I. Biaya
Gratis J. Output
Surat Izin Pendirian LKS
DPMPTSP KABUPATEN PONOROGO Nomor : 503/716/405.16/2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA DAN IZIN OPERASIONAL /
KOMERSIAL
Tanggal : 1 Juli 2019
Revisi : -
BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA
DAN/ATAU IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL
I. SEKTOR KESEHATAN
SOP PELAYANAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN APOTEK A. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
B. Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan 1. Front Office (FO)
a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan
Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan
1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Izin Operasional Apotek;
3. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA);
4. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
5. Denah Bangunan;
6. daftar sarana dan prasarana;
F. Pencatatan dan Pendataan Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No URAIAN KEGIATAN Pemohon Front Office
Back Office
Kabid Kadin PTSP
Dinkes Waktu
1. Pemohon mengajukan pemenuhan komitmen izin Apotek melalui CS
2. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
3. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
4. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6 hari
5. Dinas Kesehatanmemeriksa lapangan dan menerbitkan BAP.Apabila BAP tidak memenuhi syarat maka permohonan dikembalikan untuk diperbaiki. Bila BAP menyatakan memenuhi syarat Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang.
3 hari
6. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
7. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
8. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
9. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon
H. Waktu 12 (dua belas) hari
I. Biaya Gratis
J. Output Surat Izin Apotek (SIA)
SOP PELAYANAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN TOKO OBAT A. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
B. Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Sehat jasmani dan rohani, ramah, tanggap dan teliti. 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Empatik dan Komunikatif.
C. Peralatan dan Perlengkapan 1. Front Office (FO)
a. Meja informasi b. Meja Pendaftaran c. Ruang Tunggu d. Meja Pengaduan e. Sarana Difabel f. Meja Pelayanan Khusus
2. Back Office (BO) a. Ruang Pemrosesan berkas b. Ruang Server c. Ruang Rapat d. Ruang Kerja Kepala, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana e. Smooking Area
3. Sarana Lain a. PC Server b. PC Workstation c. Printer d. Scanner e. Perangkat Jaringan f. Komputer g. Pendingin Udara (Air Conditioner)
D. Peringatan
Ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan akan mengakibatkan proses pemenuhan komitmen perizinan menglami hambatan dan tidak tepat waktu.
E. Persyaratan
1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Izin Operasional Toko Obat;
3. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA);
4. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
5. Denah Bangunan;
6. daftar sarana dan prasarana;
F. Pencatatan dan Pendataan Setiap dokumen perizianan yang dikeluarkan selanjutnya diarsipkan secara digital dan manual
G. Uraian Prosedur
No URAIAN KEGIATAN Pemohon Front Office
Back Office
Kabid Kadin PTSP
Dinkes Waktu
1. Pemohon mengajukan pemenuhan komitmen izin Toko Obat melalui CS
2. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
3. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
4. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Te