Post on 26-Jan-2017
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16, JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELP. : (021) 3519070 (HUNTING), FAKSIMILE (021) 3513282 LAMAN:http//www.bkipm.kkp.go.id, POS ELEKTRONIK bkipm@bkipm.kkp.go.id
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 369/KEP-BKIPM/2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS INSPEKSI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK DI UNIT USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN/INSTALASI KARANTINA IKAN
UNTUK IKAN MATI DAN BENDA LAIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) oleh Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)/Instalasi Karantina Ikan (IKI) untuk ikan mati dan benda lain berjalan secara konsisten dan efektif, perlu dilakukan kegiatan inspeksi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Petunjuk Teknis Inspeksi Cara Karantina Ikan Yang Baik Di Unit Usaha Pembudidayaan Ikan/Instalasi Karantina Ikan Untuk Ikan Mati Dan Benda Lain;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
4. Peraturan . . .
-2-
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan nomor. PER.20/MEN/2007, tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1161); 13. Keputusan . . .
-3-
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya.
14. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 338/KEP-BKIPM/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 239/KEP-BKIPM/2014 Tentang Pedoman Cara Karantina Ikan Yang Baik
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS INSPEKSI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK DI UNIT USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN/INSTALASI KARANTINA IKAN UNTUK IKAN MATI DAN BENDA LAIN.
KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Inspeksi Cara Karantina Ikan Yang Baik Di Unit Usaha Pembudidayaan Ikan/Instalasi Karantina Ikan Untuk Ikan Mati Dan Benda Lain sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
KEDUA : Petunjuk Teknis Inspeksi Cara Karantina Ikan Yang Baik Di Unit Usaha Pembudidayaan Ikan/Instalasi Karantina Ikan Untuk Ikan Mati Dan Benda Lain sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman bagi Inspektur Karantina Ikan dalam melaksanakan kegiatan inspeksi.
KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Kepegawaian Hukum dan Organisasi Sugiman
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2014
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN, ttd. NARMOKO PRASMADJI
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Era globalisasi perdagangan dunia selain membawa resiko
masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina yang
berpotensi merusak kelestarian sumberdaya hayati perikanan di
dalam negeri, juga menuntut kualitas produk perikanan yang
semakin baik agar dapat bersaing di pasaran luar negeri.
Karantina ikan adalah tindakan sebagai upaya mencegah
masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar
negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau
keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
Tindakan tersebut disebut dengan tindakan karantina yang
terdiri dari pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan,
penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan, yang dikenal
dengan istilah 8P. Tindakan karantina dilakukan oleh petugas
karantina di tempat atau di luar tempat pemasukan dan/atau
pengeluaran, baik di dalam maupun di luar instalasi karantina.
Instalasi karantina ikan adalah tempat beserta segala sarana
dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan
tindakan karantina, untuk menjamin bebasnya media pembawa dari
hama dan penyakit ikan karantina dan hama penyakit ikan yang
dipersyaratkan oleh negara tujuan. Untuk mencapai hal tersebut,
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 369/KEP-BKIPM/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS INSPEKSI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK DI UNIT USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN/INSTALASI KARANTINA IKAN UNTUK IKAN MATI DAN BENDA LAIN
2
pengelolaan instalasi dilaksanakan melalui penerapan Cara
Karantina Ikan yang Baik (CKIB).
CKIB adalah metode yang berisikan standar operasional
prosedur (SOP) yang digunakan untuk memastikan bahwa semua
tindakan dan penggunaan fasilitas instalasi karantina dilakukan
secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar
biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan.
Tujuan dari program CKIB pada dasarnya adalah mendorong
Unit Usaha Pembudidaya Ikan (UUPI) untuk melaksanakan
manajemen kesehatan ikan yang baik dengan menerapkan prinsip-
prinsip biosekuriti dalam setiap tahapan budidaya di instalasi
karantina, dan melakukan pencatatan terhadap kegiatan serta hasil
pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan penelusuran / treacebility.
Keberhasilan manajemen kesehatan di suatu unit instalasi
karantina tidak luput dari konsistensi pemilik instalasi karantina
yang telah disertifikasi dalam menerapkan dan
mengimplementasikan dokumen mutu, kelayakan teknis termasuk
kesesuaian peruntukan instalasi karantina.
B. Tujuan
Tujuan dari penyusunan petunjuk teknis inspeksi CKIB untuk
UUPI/instalasi ikan mati dan benda lain adalah sebagai pedoman
bagi inspektur karantina dalam melaksanakan inspeksi konsistensi
3
penerapan dokumen mutu, kelayakan teknis dan peruntukan
instalasi karantina berdasarkan metode CKIB.
C. Definisi
1. Inspeksi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap penerapan
CKIB pada UUPI/instalasi berdasarkan prinsip-prinsip
biosekuriti dan ketertelusuran.
2. Inspektur karantina ikan adalah pegawai negeri tertentu yang
memiliki kompetensi melakukan kegiatan inspeksi dan
pengambilan contoh uji apabila dipandang perlu dalam rangka
penerapan CKIB, yang telah ditetapkan dan mendapatkan
nomor regestrasi sebagai inspektur karantina ikan dengan
surat keputusan Kepala BKIPM.
3. Instalasi karantina ikan yang selanjutnya disebut instalasi
karantina adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas
yang ada padanya yang dipergunakan untuk melaksanakan
tindakan karantina ikan.
4. Tindakan karantina ikan yang selanjutnya disebut tindakan
karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah
masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari
luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri
atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah
Negara Republik Indonesia.
5. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala
BKIPM adalah kepala badan yang melaksanakan tugas teknis
dibidang karantina ikan.
4
6. Kepala Pusat Karantina Ikan yang selanjutnya disebut
Kapuskari adalah kepala pusat yang melaksanakan tugas
teknis dibidang karantina ikan.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut
UPT KIPM adalah unit kerja teknis yang berada di bawahdan
bertanggungjawab kepala kepala BKIPM.
8. Instalasi karantina ikan milik kementerian yang selanjutnya
disebut instalasi karantina kementerian adalah instalasi yang
dibangun oleh kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah
ditetapkan dalam bentuk sertifikat instalasi karantina ikan
yang pengelolaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan (UPT KIPM).
9. Instalasi karantina ikan milik perorangan atau badan hukum
yang selanjutnya disebut instalasi karantina perorangan atau
badan hukum adalah instalasi yang dibangun oleh perorangan
atau badan hukum dan telah ditetapkan dalam bentuk
sertifikat instalasi karantina ikan yang pengelolaannya dibawah
pengawasan UPT KIPM.
10. Sarana instalasi karantina adalah segala peralatan/fasilitas
dan bahan yang digunakan untuk pelaksanaan tindakan
karantina di instalasi karantina.
11. Dokumen mutu adalah sekumpulan dokumen yang berisi
tentang panduan mutu, prosedur kerja dan/atau instruksi
kerja serta formulir kegiatan/rekaman data suatu UUPI dalam
5
menerapkan CKIB berdasarkan prinsip-prinsip biosekuriti
untuk menjamin kesehatan ikan.
12. Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) adalah semua hama
dan penyakit ikan yang belum terdapatdan/atau telah terdapat
diarea tertentu diwilayah Republik Indonesia yang dalam waktu
relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau
yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
13. Hama Penyakit Ikan (HPI) tertentu adalah semua HPI selain
HPIK yang sudah terdapat dan/atau belum terdapat di wilayah
Republik Indonesia yang dapat merusak, mengganggu
kehidupan, atau menyebabkan kematian ikan.
14. Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang
selanjutnya disebut media pembawa adalah ikan dan bagian-
bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama
dan penyakit ikan karantina.
15. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh
daur hidupnya berada di dalam air dalam keadaan hidup atau
mati termasuk bagian-bagiannya.
16. Bendalain adalah media pembawa selain ikan yang mempunyai
potensi penyebaran hama dan penyakit ikan karantina.
17. Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) adalah metode yang
berisikan standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan
untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan
fasilitas instalasi karantina dilakukan secara efektif, konsisten,
sistematis dan memenuhi standar biosekuriti untuk menjamin
kesehatan ikan.
6
18. Biosekuriti adalah upaya pengamanan sistem budidaya dari
kontaminan/tertular patogen akibat transmisi jasad dan jasad
pembawa patogen (carrier) dari luar dengan cara-cara yang
tidak merusak lingkungan.
D. Dasar Hukum
Dasar hukum dalam penyusunan petunjuk teknis inspeksi
CKIB/instalasi karantina ikan mati dan benda lain, adalah :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3482);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan nomor.
PER.05/MEN/2005, tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk
Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan
Karantina;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Untuk
Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan
Karantina Dari Luar Negeri Dan Dari Suatu Area Ke Area Lain
Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
7
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.10/MEN/2012 tentang Kewajiban Tambahan Karantina
Ikan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 26/MEN-
KP/2013 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit
Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya.
8. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan nomor KEP.319/KEP-
BKIPM/2014 tentang Pedoman Instalasi Karantina Ikan; dan
9. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan nomor KEP.320/KEP-
BKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Instalasi
Karantina Ikan.
10. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan nomor 338/KEP-BKIPM/2014
tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Karantina
Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Nomor 239/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman Cara
Karantina Ikan yang Baik.
8
BAB II
PROSEDUR DAN TATACARA INSPEKSI
A. Persyaratan Infeksi
UUPI yang dapat dilakukan inspeksi penerapan CKIB adalah
UUPI yang telah mendapatkan keputusan penerapan CKIB berbasis
in line inspection dari Kepala Pusat Karantina Ikan dan UUPI yang
telah mendapatkan sertifikat CKIB.
Instalasi Karantina yang dapat dilakukan inspeksi adalah
instalasi karantina kementerian atau instalasi karantina perorangan
atau badan hukum yang telah mendapatkan Sertifikat Instalasi
Karantina Ikan yang ditandatangani oleh Kepala BKIPM, Kapuskari
maupun Kepala UPT KIPM.
Inspeksi CKIB untuk UUPI/instalasi ikan mati dan benda lain
ini dilaksanakan paling kurang setiap 6 (enam) bulan. Hasil dari
inspeksi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan.
B. Pelaksana Inspeksi
Inspeksi terhadap instalasi karantina kementerian, dilakukan
oleh pejabat fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang
telah memiliki sertifikat inspektur karantina dan bertugas di kantor
pusat.
9
Inspeksi dan verifikasi terhadap instalasi karantina perorangan
atau badan hukum, dilakukan oleh pejabat fungsional Pengendali
Hama dan Penyakit Ikan yang telah memiliki sertifikat inspektur
karantina, dengan kreteria :
a. Instalasi kategori A dan B oleh tim inspektur karantina yang
terdiri dari inspektur karantina pusat dan inspektur karantina
UPT KIPM, yang ditetapkan oleh Kepala BKIPM cq. Kapuskari.
b. Instalasi kategori C oleh inspektur karantina UPT KIPM yang
ditetapkan oleh Kepala BKIPM cq. Kepala UPT KIPM.
C. Persiapan Inspeksi dan Verifikasi
1. Sekretariat Instalasi Karantina Pusat Karantina Ikan atau
sekretariat Instalasi Karantina UPT KIPM menginventarisir
kelengkapan dokumen instalasi karantina yang telah
mendapatkan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan.
2. Sekretariat Instalasi Karantina Pusat Karantina Ikan menyiapkan
surat penugasan inspeksi instalasi karantina untuk
ditandatangani oleh Kapuskari bagi instalasi karantina
kementerian dan instalasi karantina perorangan atau badan
hukum kategori A dan B, dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
3. Sekretariat Instalasi Karantina UPT KIPM menyiapkan surat
penugasan inspeksi instalasi karantina untuk ditandatangani
oleh Kepala UPT KIPM unuk instalasi karantina perorangan atau
10
badan hukum kategori C, dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
4. Inspektur karantina ikan menyiapkan dokumen terkait inspeksi
UUPI/instalasi karantina, yaitu :
a. Daftar isian (checklist) inspeksi (Lampiran 2.);
b. Form Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan Inspeksi
(Lampiran 3.);
c. Form Daftar Temuan Ketidaksesuaian (Lampiran 4.);
5. Inspektur karantina ikan sebelum melaksanakan inspeksi, wajib
melakukan review terhadap :
a. Dokumen mutu;
b. Laporan penggunaan instalasi karantina bulanan;
c. Laporan hasil rekomendasi perbaikan oleh UUPI/instalasi
karantina;
d. Sanksi administratif (jika ada).
6. Inspektur karantina ikan mencatat hasil review sebagaimana
dimaksud pada butir 4 di atas untuk dikonfirmasikan kepada
pemilik instalasi karantina pada saat pelaksanaan inspeksi.
D. Pelaksanaan Inspeksi
1. Pertemuan pembukaan
Ketua tim inspeksi instalasi karantina memimpin pertemuan
pembukaan pelaksanaan inspeksi yang dihadiri oleh manajemen
pemilik instalasi karantina, dengan tujuan :
a. Menyerahkan surat tugas inspeksi;
11
b. Memperkenalkan tim inspektur karantina ikan;
c. Pengisian daftar hadir;
d. Konfirmasi tujuan dan ruang lingkup;
e. Identifikasi pihak yang bertanggungjawab langsung terkait
dengan tujuan dan ruang lingkup inspeksi.
f. Konfirmasi agenda inspeksi yang mencakup peninjauan
dokumen mutu, verifikasi dokumen, peninjauan lapangan,
perumusan temuan inspeksi dan verifikasi serta pertemuan
penutup;
g. Konfirmasi petugas pendamping peninjauan lapangan dan
ruangan khusus untuk bekerja;
h. Konfirmasi ketersediaan dokumen dan rekaman data;
i. Konfirmasi bahwa inspektur karantina ikan diwajibkan
mengambil foto sebagai bukti ketidaksesuaian.
2. Pemeriksaan kesesuaian dokumen mutu
Inspektur karantina ikan melakukan pengecekan kesesuaian
dokumen mutu yang meliputi :
a. Konfirmasi standar operasional prosedur yang tertuang dalam
dokumen mutu dengan pelaksanaan di masing-masing unit;
b. Konfirmasi instruksi kerja dengan pelaksanaan pekerjaan;
c. Konfirmasi Pengisian rekaman data yang dilakukan oleh
masing-masing unit;
d. Konfirmasi kebenaran isi rekaman data;
e. Konfirmasi laporan penggunaan instalasi karantina bulanan;
f. Konfirmasi laporan hasil rekomendasi perbaikan oleh pemilik
UUPI/instalasi karantina.
12
3. Verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan
Inspektur karantina ikan melaksanakan verifikasi dokumen dan
pemeriksaan lapangan, yang meliputi :
a. Kesesuaian pelaksanaan prosedur kerja dengan SOP dan
Instruksi kerja yang telah ditetapkan;
b. Kesesuaian isi rekaman data;
c. Kesesuaian laporan penggunaan instalasi karantina.
Dalam pelaksanaan verifikasi dokumen dan pemeriksaan
lapangan ini, inspektur karantina wajib mengambil bukti fisik
yang berupa foto copi dokumen atau foto.
4. Perumusan Hasil Temuan
Inspektur karantina ikan melakukan pertemuan untuk
merumuskan :
a. Temuan ketidaksesuaian yang ditemukan oleh tim inspeksi;
b. Penyebab dari ketidaksesuaian dan pengaruhnya terhadap
penyebaran HPIK;
c. Hasil temuan ketidaksesuaian akhir.
5. Pertemuan Penutup
Ketua tim inspeksi memimpin pertemuan akhir dengan
manajemen UUPI/instalasi karantina. Hal yang disampaikan
adalah sebagai berikut :
a. Ucapan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari
manajemen UUPI/instalasi karantina;
b. Menyampaikan temuan ketidaksesuaian akhir atas inspeksi
UUPI/instalasi karantina;
13
c. Mendiskusikan hasil temuan ketidaksesuaian dengan
manajemen UUPI/instalasi karantina;
d. Memberikan kesempatan kepada manajemen instalasi
karantina untuk mengklarifikasi hasil temuan ketidaksesuaian;
e. Menyampaikan prosedur dan masa waktu tindakan perbaikan
atas temuan ketidaksesuaian;
f. Meminta manajemen UUPI/instalasi karantina untuk
menyampaikan rencana dan tanggal pelaksanaan tindakan
perbaikan temuan ketidaksesuaian;
g. Menyampaikan kepada manajemen UUPI/instalasi karantina
untuk segera menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender;
h. Penandatangan form Temuan Ketidaksesuaian Inspeksi.
E. Laporan Hasil Inspeksi
Ketua tim inspeksi inspeksi membuat laporan hasil
pelaksanaan inspeksi yang ditujukan kepada :
1. Kepala BKIPM cq Kapuskari, untuk instalasi karantina
kementerian dan instalasi karantina perorangan atau badan
hukum kategori A dan B dengan tembusan kepada kepala
UPT KIPM.
2. Kepala UPT KIPM, untuk instalasi karantina perorangan
atau badan hukum kategori C dengan tembusan kepada
Kapuskari.
14
Laporan dikirimkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah
pelaksanakan inspeksi dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 5, dengan melampirkan :
1. Surat tugas inspeksi.
2. Daftar hadir pembukaan dan penutupan inspeksi.
3. Daftar temuan ketidaksesuaian.
F. Tindak Lanjut Temuan Ketidaksesuaian
1. UUPI/Instalasi karantina yang sudah diinspeksi serta ditemukan
ketidaksesuaian, wajib menyampaikan hasil tindakan perbaikan
sesuai dengan rencana penyelesaian tindakan perbaikan yang
tertera di dalam Daftar Temuan Ketidaksesuaian (Format seperti
pada lampiran 6 dan 7), beserta berkas pendukung lainnya
kepada :
a. Kepala BKIPM cq Kapuskari untuk instalasi karantina
kementerian dan instalasi karantina perorangan atau badan
hukum kategori A dan B.
b. Kepala UPT KIPM untuk instalasi karantina perorangan atau
badan hukum kategori C.
2. Kepala UPT KIPM melakukan verifikasi, rekapitulasi dan evaluasi
serta menyampaikan hasilnya kepada Kepala BKIPM cq Kapuskari
(format seperti pada lampiran 8,9 dan 10).
3. Kepala UPT KIPM, perorangan atau badan hukum yang tidak
menindaklanjuti rekomendasihasil inspeksi sampai dengan jangka
15
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender dikenakan sanksi
administratif.
4. Sanksi administratif untuk instalasi karantina yang tidak
menindaklanjuti rekomendasi perbaikan, terdiri dari :
a. Peringatan tertulis.
Kapuskari menerbitkan peringatan tertulis yang ditujukan
kepada pemilik instalasi karantina dan diberikan tambahan
waktu untuk melaksanakan rekomendasi perbaikan selama 15
(lima belas) hari kalender, apabila setelah masa waktu 7 (hari)
pemilik instalasi karantina tidak melaksanakan rekomendasi
perbaikan. Format peringatan tertulis sebagaimana tercantum
dalam lampiran 11.
b. Pembekuan sertifikat instalasi karantina.
Kapuskari menerbitkan surat pembekuan sertifikat instalasi
karantina dan diberikan tambahan waktu selama 30 (tiga
puluh) hari kalender untuk melaksanakan rekomendasi
perbaikan, apabila setelah 15 (lima belas) hari kalender setelah
peringatan tertulis, pemilik instalasi belum melaksanakan
rekomendasi perbaikan. Format pembekuan sertifikat instalasi
karantina, sebagaimana tercantum dalam lampiran 12.
c. Pencabutan sertifikat instalasi karantina.
Kapuskari menerbitkan surat pencabutan sertifikat instalasi
karantina apabila dalam masa waktu30(tiga puluh) hari setelah
surat pembekuansertifikat instalasi karantina, pemilik instalasi
karantina tidak juga melaksanakan rekomendasi perbaikan.
16
Format pembekuan sertifikat instalasi karantina, sebagaimana
tercantum dalam lampiran 13.
17
BAB III KLASIFIKASI KETIDAKSESUAIAN
Dalam rangka inspeksi UUPI/Instalasi karantina perlu
ditetapkan terlebih dahulu klasifikasi objek yang dapat menimbulkan
bahaya penyebaran HPIK/HPI tertentu dalam proses produksi.
Kegiatan atau proses yang tidak sesuai dengan dokumen mutu
ataupun tidak menerapkan prinsip-prinsip biosekuriti dipastikan
akan mengganggu program CKIB yang pada akhirnya tidak dapat
memenuhi jaminan kesehatan ikan.
Klasifikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proses produksi
dibagi :
A. Ketidaksesuaian minor
Apabila persyaratan ataupun pelaksanaan proses tidak dipenuhi
atau gagal dipenuhi dan kemungkinan komoditas perikanan tidak
berakibat serius terhadap penyebaran HPIK/HPI tertentu.
B. Ketidaksesuaian serius
Apabila persyaratan ataupun pelaksanaan proses tidak dipenuhi
atau gagal dipenuhi dan kemungkinan dapat menyebabkan
komoditas perikanan menyebarkan HPIK/HPI tertentu meskipun
tidak kritis.
C. Ketidaksesuaian kritis
Apabila persyaratan ataupun pelaksanaan proses tidak dipenuhi
atau gagal dipenuhi dan kemungkinan besar dapat menyebabkan
komoditas perikanan menyebarkan HPIK/HPI tertentu.
Klasifikasi ketidaksesuaian yang mungkin dapat terjadi pada
penerapan CKIB pada UUPI/instalasi karantina untuk ikan non
hidup dan benda lain, adalah sebagai berikut :
18
1. UUPI/Instalasi karantina untuk ikan mati
No. URAIAN MN SR KR
1 2 3 4 5 1 DOKUMEN MUTU
a. Prosedur kerja dan instruksi kerja - Prosedur kerja dan instruksi kerja
yang tertulis dalam Dokumen Mutu tidak sesuai dengan yang dilaksanakan.
X
- Hanya sebagian dari prosedur kerja dan instruksi kerja yang dilaksanakan.
X
b. Rekaman data - Rekam data sesuai dengan format
yang ada dalam dokumen mutu tidak dikerjakan
X
- Rekam data tidak akurat X - Rekam data tidak mutakhir X
2 SARANA PENGASINGAN a. Ruang pengasingan - Ruang pengasingan tidak sesuai
dengan jenis, jumlah dan volume media pembawa
X
- Tidak ada sekat/pemisah antara media pembawa yang dalam masa pengasingan dan media yang tidak dalam masa pengasingan
X
- Ruang pengasingan berisikan media pembawa yang berbeda spesies
X
b. Sarana/peralatan ruang pengasingan
- Pengaturan sarana dan prasarana di ruang pengasingan tidak memperhatikan resiko terjadinya kontaminasi silang.
X
- Media pembawa diletakkan di lantai ruang pengasingan
X
- Peralatan (pengatur suhu, blower, dsb) tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya
X
19
3 SARANA PEMUSNAHAN Tidak tersedia sarana untuk pemusnahan
media pembawa yang teridentifikasi adanya HPIK
X
4 SARANA PENDUKUNG LAIN
a. Sarana pengelolaan limbah - Pengelolaan limbah (cair dan padat)
tidak sesuai dengan SOP X
- Sarana pengelolaan limbah yang ada tidak berfungsi dengan baik
X
b. Alat bongkar muat - Tidak tersedia alat bongkar muat
yang memadai X
- Alat bongkar muat yang ada tidak berfungsi dengan baik
X
c. Sumberdaya manusia - SDM yang ada tidak/belum mengerti
manajemen CKIB X
- SDM yang ada belum pernah mengikuti pelatihan CKIB
X
5 BIOSEKURITI
a. Sarana dan Prasarana - Tidak pernah dilakukan sanitasi dan
sterilisasi. X
- Tidak ada sarana dan prasarana sanitasi dan sterilisasi karyawan.
X
- Tidak ada sarana dan prasarana sterilisasi kendaraan
X
- Dilakukan sanitasi dan sterilisasi tetapi tidak sesuai dengan SOP dan Instruksi Kerja.
X
b. Personil - Tidak tersedia sarana dan prasarana
sterilisasi untuk petugas di ruang pengasingan
X
- Tidak tersedia perlengkapan kerja khusus untuk petugas di ruang pengasingan
X
- Personil tidak mematuhi SOP dan Instruksi Kerja Sanitasi dan Sterilisasi.
X
20
2. UUPI/Instalasi karantina untuk benda lain
c. Lingkungan - Tidak pernah dilakukan sanitasi dan
sterilisasi terhadap lingkungan X
- Dilakukan sanitasi dan sterilisasi lingkungan, tetapi tidak sesuai dengan SOP dan Instruksi Kerja.
X
No. URAIAN MN SR KR
1 2 3 4 5 1 DOKUMEN MUTU
a. Prosedur kerja dan instruksi kerja - Prosedur kerja dan instruksi kerja
yang tertulis dalam Dokumen Mutu tidak sesuai dengan yang dilaksanakan.
X
- Hanya sebagian dari prosedur kerja dan instruksi kerja yang dilaksanakan.
X
b. Rekaman data - Rekam data sesuai dengan format
yang ada dalam dokumen mutu tidak dikerjakan
X
- Rekam data tidak akurat X - Rekam data tidak mutakhir X
2 SARANA PENGASINGAN a. Ruang pengasingan - Ruang pengasingan tidak sesuai
dengan jenis, jumlah dan volume media pembawa
X
- Tidak ada sekat/pemisah antara media pembawa yang dalam masa pengasingan dan media yang tidak dalam masa pengasingan
X
b. Sarana/peralatan ruang pengasingan - Pengaturan sarana dan prasarana di
ruang pengasingan tidak memperhatikan resiko terjadinya kontaminasi silang.
X
21
- Media pembawa diletakkan di lantai ruang pengasingan tanpa rak atau palet
X
3 SARANA PEMUSNAHAN
Tidak tersedia sarana untuk pemusnahan media pembawa yang teridentifikasi adanya HPIK
X
4 SARANA PENDUKUNG LAIN
a. Sarana pengelolaan limbah - Pengelolaan limbah (cair dan padat)
tidak sesuai dengan SOP X
- Sarana pengelolaan limbah yang ada tidak berfungsi dengan baik
X
b. Alat bongkar muat - Tidak tersedia alat bongkar muat
yang memadai X
- Alat bongkar muat yang ada tidak berfungsi dengan baik
X
c. Sumberdaya manusia - SDM yang ada tidak/belum mengerti
manajemen CKIB X
- SDM yang ada belum pernah mengikuti pelatihan CKIB
X
5 BIOSEKURITI
a. Sarana dan Prasarana - Tidak pernah dilakukan sanitasi dan
sterilisasi. X
- Tidak ada sarana dan prasarana sanitasi dan sterilisasi karyawan.
X
- Tidak ada sarana dan prasarana sterilisasi kendaraan
X
- Dilakukan sanitasi dan sterilisasi tetapi tidak sesuai dengan SOP dan Instruksi Kerja.
X
b. Personil - Personil tidak mematuhi SOP dan
Instruksi Kerja Sanitasi dan Sterilisasi.
X
c. Lingkungan - Tidak pernah dilakukan sanitasi dan
sterilisasi terhadap lingkungan X
22
- Dilakukan sanitasi dan sterilisasi lingkungan, tetapi tidak sesuai dengan SOP dan Instruksi Kerja.
X
23
BAB IV
PENUTUP
Metode CKIB adalah salah satu upaya untuk pencegahan
penyebaran HPIK maupun pemenuhan persyaratan Negara tujuan.
CKIB adalah metode yang berisikan standar operasional prosedur
(SOP) yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan
dan penggunaan fasilitas instalasi karantina dilakukan secara efektif,
konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti untuk
menjamin kesehatan ikan.
Keberhasilan program CKIB tergantung konsistensi
UUPI/instalasi karantian dalam menerapkan dan
mengimplementasikan dokumen mutu CKIB pada unit usahanya
serta peran petugas karantina sebagai fasilitator . Semakin banyak
UUPI ikut serta dalam program CKIB, berarti kesehatan ikan yang
dilalulintaskan semakin terjamin, yang pada akhirnya dapat
meningkatkan mutu hasil perikanan untuk dapat bersaing di pasar
internasional.
Petunjuk Teknis Inspeksi Penerapan CKIB untuk
UUPI/Instalasi Ikan Mati dan Benda Lain ini disusun sebagai
panduan dalam pelaksanaan inspeksi penerapan CKIB di
UUPI/Instalasi Ikan Mati dan Benda Lain yang dilakukan oleh
Inspektur Karantina Ikan serta menyamakan pemahaman dan
persepsi inspektur karantina ikan dalam melaksanakan inspeksi.
24
Lampiran 1 : Format Surat Penugasan Inspeksi UUPI/instalasi karantina
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP
10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 35113282
LAMAN : http//www.bkipm.kkp.go.id, POS ELEKTRONIK : bkipm@bkipm.kkp.go.id
Nomor : ……. Tanggal, Bulan,Tahun Lampiran : ……. Hal : Inspeksi UUPI/instalasi karantina Yth. Pimpinan PT/CV/ …………. di ……….. Dalam rangka menjamin penerapan sistem jaminan kesehatan ikan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan nomor 338/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman Cara Karantina Ikan yang Baik, maka kami menugaskan inspektur karantina ikan untuk melaksanakan inspeksi CKIB UUPI/instalasi karantina PT/CV/……., jl. ……… pada tanggal ……. s/d …..,, yaitu sebagai berikut : No Nama Nomor
Register Jabatan Asal UPT
1 …………… …………… Ketua 2 …………… …………… Anggota 3 …………… …………… Anggota
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kepala Pusat Karantina Ikan, ........…………………………. NIP. Tembusan : 1. Kepala UPT KIPM…. 2. Tim Inspeksi CKIB Catatan : *) Untuk Instalasi kategori C Surat tugas menggunakan KOP surat dan ditandatangani Kepala UPT KIPM
25
Lampiran 2 : Checklist Inspeksi
CHEKLIST INSPEKSI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK
UUPI/INSTALASI KARANTINA IKAN MATI
Nama UUPI/Instalasi : …….……………………………………………….. Alamat UUPI : ……..….…………………………………………… Tanggal Pelaksanaan : ……………………………………………………..
No. Aspek Yang Diinspeksi
Hasil Inspeksi
kesesuaian Keterangan
Ya Tidak 1. Pelaksanaan pekerjaan
dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Instruksi Kerja.
2. Rekam data telah dikerjakan sesuai dengan buku Dokumen Mutu.
3. Rekam data diisi secara akurat sesuai dengan kenyataan yang ada.
4. Peruntukan ruang pengasingan telah sesuai dengan jenis, jumlah dan volume media pembawa.
5. Ruang pengasingan terpisah dari ruang penyimpanan media pembawa
6. Ruang pengasingan menjadi satu dengan ruang penyimpanan tetapi terdapat sekat/pemisah yang jelas.
7. Media pembawa yang disimpan di ruang pengasingan dari species yang sama.
8. Pengaturan sarana dan prasarana di ruang pengasingan selalu memperhatikan resiko terjadinya kontaminasi silang.
9. Didalam ruang pengasingan terdapat palet yang terbuat dari bahan metal/plastik.
10. Seluruh peralatan di ruang pengasingan berfungsi dengan baik.
11. Tersedia sarana pemusnahan untuk media pembawa yang teridentifikasi HPIK.
12. Penanganan limbah cair/padat telah dilakukan sesuai SOP dan Instruksi kerja.
13. Sarana pengelolaan limbah yang ada tidak berfungsi dengan baik.
14. Tersedia alat bongkar muat dan berfungsi dengan baik.
26
15. Tersedia personil yang mengerti manajemen CKIB.
16. Petugas yang bertanggungjawab di ruang pengasingan berlatarbelakang pendidikan teknis perikanan.
17. Petugas di UUPI/instalasi karantina melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP dan Instruksi kerja
18. Sarana ruang pengasingan berikut peralatannya dilakukan sanitasi dan sterilisasi sesuai dengan SOP.
19. Tersedia sarana dan prasarana sanitasi dan sterilisasi untuk karyawan.
20. Terdapat perlengkapan kerja khusus untuk petugas di ruang pengasingan.
21. Dilakukan sanitasi dan sterilisasi lingkungan sesuai dengan SOP.
22. UUPI telah melaksanakan sanitasi dan sterilisasi terhadap lingkungan instalasi, tetapi tidak sesuai SOP dan Instruksi kerja
23. Petugas di ruang karantina melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP dan Instruksi kerja
24. UUPI/instalasi karantina telah melaksanakan saran dan tindak lanjut hasil dari temuan tim inspektur.
25. Dokumen karantina/dokumen lain untuk telusur asal ikan didokumentasikan dengan baik
26. UUPI telah melaksanakan sanitasi dan sterilisasi terhadap lingkungan instalasi, tetapi tidak sesuai SOP dan Instruksi kerja
27. UUPI telah melaksanakan audit internal terhadap pelaksanaan program CKIB
CATATAN :
Ketidaksesuaian kritis dan serius, UUPI/instalasi wajib melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan temuannya.
Ketidaksesuaian minor, menjadi saran untuk dilakukan perbaikan oleh UUPI/instalasi.
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
Inspektur Karantina, 1. ………………………… 2. ………………………… 3. …………………………
27
CHEKLIST INSPEKSI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK
UUPI/INSTALASI KARANTINA BENDA LAIN
Nama UUPI/Instalasi : …….……………………………………………….. Alamat UUPI : ……..….…………………………………………… Tanggal Pelaksanaan : ……………………………………………………..
No. Aspek Yang Diinspeksi
Hasil Inspeksi
kesesuaian Keterangan
Ya Tidak 1. Pelaksanaan pekerjaan
dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Instruksi Kerja.
2. Rekam data telah dikerjakan sesuai dengan buku Dokumen Mutu.
3. Rekam data diisi secara akurat sesuai dengan kenyataan yang ada.
4. Peruntukan ruang pengasingan telah sesuai dengan jenis, jumlah dan volume media pembawa.
5. Ruang pengasingan terpisah dari ruang penyimpanan media pembawa
6. Ruang pengasingan menjadi satu dengan ruang penyimpanan tetapi terdapat sekat/pemisah yang jelas.
7. Pengaturan sarana dan prasarana di ruang pengasingan selalu memperhatikan resiko terjadinya kontaminasi silang.
8. Didalam ruang pengasingan terdapat palet yang terbuat dari bahan metal/plastik.
9. Tersedia sarana pemusnahan untuk media pembawa yang teridentifikasi HPIK.
10. Penanganan limbah cair/padat telah dilakukan sesuai SOP dan Instruksi kerja.
11. Sarana pengelolaan limbah yang ada tidak berfungsi dengan baik.
12. Tersedia alat bongkar muat dan berfungsi dengan baik.
13. Tersedia personil yang mengerti manajemen CKIB.
14. Petugas yang bertanggungjawab di ruang pengasingan berlatarbelakang pendidikan teknis perikanan.
15. Petugas di UUPI/instalasi karantina melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP dan Instruksi kerja
28
16. Sarana ruang pengasingan berikut peralatannya dilakukan sanitasi dan sterilisasi sesuai dengan SOP.
17. Tersedia sarana dan prasarana sanitasi dan sterilisasi untuk karyawan.
18. Dilakukan sanitasi dan sterilisasi lingkungan sesuai dengan SOP.
19. UUPI telah melaksanakan sanitasi dan sterilisasi terhadap lingkungan instalasi, tetapi tidak sesuai SOP dan Instruksi kerja
20. Petugas di ruang karantina melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP dan Instruksi kerja
21. UUPI/instalasi karantina telah melaksanakan saran dan tindak lanjut hasil dari temuan tim inspektur.
22. Dokumen karantina/dokumen lain untuk telusur asal ikan didokumentasikan dengan baik
23. UUPI telah melaksanakan sanitasi dan sterilisasi terhadap lingkungan instalasi, tetapi tidak sesuai SOP dan Instruksi kerja
24. UUPI telah melaksanakan audit internal terhadap pelaksanaan program CKIB
CATATAN :
Ketidaksesuaian kritis dan serius, UUPI/instalasi wajib melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan temuannya.
Ketidaksesuaian minor, menjadi saran untuk dilakukan perbaikan oleh UUPI/instalasi.
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
Inspektur Karantina, 1. ………………………… 2. ………………………… 3. …………………………
29
TATA CARA PENGISIAN CHECKLIST INSPEKSI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK
UNTUK UUPI/INSTALASI IKAN MATI DAN BENDA LAIN
1. Diisi dengan nama UUPI
2. Diisi dengan alamat lengkap UUPI
3. Diisi dengan tanggal pelaksanaan inspeksi
4. Checklist hasil inspeksi kesesuaian diisi dengan tanda “ √ “ sesuai
dengan kenyataan yang ada dan dapat ditambahkan keterangan
pada kolom keterangan untuk menjelaskan temuan.
5. Pada akhir halaman checklist diisi tanggal, bulan dan tahun
pelaksanaan inspeksi, nama pelaksana inspeksi dan
ditandatangani.
6. Checklist ini merupakan pedoman bagi inspektur karantina ikan
dalam menentukan ketidaksesuaian antara dokumen mutu
dengan kondisi yang ada yang nantinya didiskusikan dengan
pemilik, seterusnya dituangkan dalam form temuan
ketidaksesuaian.
30
Lampiran 3 : Format Daftar Hadir Pembukaan/Penutupan Inspeksi
OTORITAS KOMPETEN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
DAFTAR HADIR PEMBUKAAN / PENUTUPAN INSPEKSI CKIB *)
Nama UUPI : ……………………………… Alamat : ……………………………… Tanggal : ……………………………… No Nama Instansi/Jabatan Tanda tangan
Catatan : * Coret sesuai kegiatan
31
Lampiran 4 : Format Temuan Ketidaksesuaian Inspeksi CKIB
OTORITAS KOMPETEN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
DAFTAR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN
Nama UUPI Alamat No. Telp No. Fax
: : : :
No. SK. Penerapan No. SCKIB Tanggal Inspeksi
: : :
Jenis Media Pembawa :
Temuan Nomor :
Pimpinan UUPI Pelaksana Inspeksi
1. etua
2. nggota
: : : :
Temuan Ketidaksesuaian
Keterangan
Rencana Penyelesaian Tindakan Perbaikan, Tanggal : ……………………….. Ketua Tim Inspeksi Pimpinan UUPI (……………………………..) (…………..…………)
32
Lampiran 5 : Format Laporan Pelaksanaan inspeksi CKIB
LAPORAN MELAKSANAKAN KEGIATAN INSPEKSI PENERAPAN CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK (CKIB)
DI UUPI/INSTALASI ………………………….
Pelaksana Tugas :
1. Nama : …………………….. NIP : …………………….. Pangkat/Gol : …………………….. Jabatan : Inspektur Karantina Ikan
No. Registrasi …… 2. Nama : ……………………..
NIP : …………………….. Pangkat/Gol : …………………….. Jabatan : Inspektur Karantina Ikan
No. Registrasi ……
Tanggal Inspeksi : …………………….. Nomor Surat Tugas : …………………….. Sumber Dana : …………………….. Tujuan : Inspeksi Penerapan CKIB di
PT/CV……… Alamat UUPI : ……………………..
I. PELAKSANAAN KEGIATAN 1. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………. 2. dst …………………………….
II. HASIL YANG DIPEROLEH
1. .………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
2. dst …………..
Demikian laporan pelaksanaan inspeksi penerapan CKIB dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kota, tgl/bln/tahun Ketua Tim Inspeksi CKIB, …………………………………. NIP. ………..…………………
33
Lampiran 6 : Format Surat Pengantar Laporan Tindakan Perbaikan UUPI/Instalasi
KOP PERUSAHAAN
Tanggal, Bulan, Tahun Yth. Kepala UPT KIPM di Tempat Sehubungan dengan telah dilaksanakannya inspeksi penerapan
CKIB di perusahaan/instalasi kami pada tanggal …………….dan adanya
temuan ketidaksesuaian yang harus kami perbaiki, bersama ini
disampaikan bahwa kami telah lakukan perbaikan atas temuan tim
pelaksana inspeksi sebagaimana terlampir.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Pimpinan Perusahaan, Nama jelas
Jabatan
34
Lampiran 7 : Format Laporan Tindakan Perbaikan UUPI/instalasi
LAPORAN TINDAKAN PERBAIKAN UUPI/INSTALASI Nama UUPI : ……………………….. Alamat : ……………………….. Tanggal Inspeksi : ……………………….. Inspektur Karantina Ikan : 1. ...………………….. 2. …………………….. 3. …………………….. No Temuan dan Tindakan Perbaikan Fisik 1. Temuan
Tindakan Perbaikan Lampiran Tanggal Penyelesaian
: : : :
Gambar Sebelum Perbaikan Gambar Setelah Perbaikan
2. Temuan Tindakan Perbaikan Lampiran Tanggal Penyelesaian
: : : :
Gambar Sebelum Perbaikan Gambar Setelah Perbaikan
3. Dan seterusnya ….
Tanggal, Bulan, Tahun Pimpinan UUPI, …………………………
35
TATA CARA PENGISIAN FORMAT LAPORAN TINDAKAN PERBAIKAN UUPI/INSTALASI
1. UUPI/Instalasi mengisi nama perusahaan/pemilik, alamat
UUPI/Instalasi, tanggal inspeksi dan nama inspektur karantina
ikan sesuai dengan surat tugas. 2. Temuan : Diisi dengan hasil temuan mengacu kepada daftar
temuan ketidaksesuaian.
3. Tindakan perbaikan : Diisi dengan pernyataan UUPI/Instalasi
terhadap hasil tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan.
4. Lampiran : Diisi dengan nama dokumen/data yang dapat
mendukung gambar tindakan perbaikan atau blanko tindakan
perbaikan dari temuan yang bersifat administratif.
5. Tanggal penyelesaian perbaikan : Diisi dengan tanggal pada saat
perbaikan dari temuan ketidaksesuaian yang telah diperbaiki
oleh UUPI/Instalasi.
6. Gb. Sebelum Perbaikan : Diisi foto dari temuan ketidaksesuaian
pada saat inspeksi.
7. GB. Sesudah Perbaikan : Diisi foto dari hasil perbaikan yang
telah dilakukan oleh UUPI/Instalasi.
8. Tanggal, Bulan, Tahun : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun
UUPI membuat laporan.
KETENTUAN :
1. Setiap tindakan perbaikan UUPI/Instalasi yang bersifat fisik harus
disertai dengan foto sebelum perbaikan dan setelah perbaikan.
2. Setiap tindakan perbaikan UUPI/Instalasi yang bersifat
administratif harus disertakan dengan dokumen/data/rekaman
yang dijadikan temuan ketidaksesuaian dan setelah dilakukan
perbaikan.
3. UUPI/Instalasi melaporkan hasil perbaikan dari temuan
ketidaksesuaian kepada Kepala UPT KIPM setempat.
4. Kepala UPT KIPM menugaskan inspektur KI yang melaksanakan
inspeksi di UUPI/Instalasi tersebut, untuk menverifikasi hasil
tindakan perbaikan.
36
Lampiran 8 : Format Berita Acara Verifikasi Tindakan Perbaikan
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI UPT – KIPM
Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa telah dilakukan verifikasi/pemeriksaan ulang yang terkait hasil perbaikan berdasarkan kegiatan inspeksi terhadap UUPI/Instalasi di bawah ini:
Nama UUPI/Instalasi : Alamat : Tanggal Inspeksi : Inspektur Karantina Ikan : Pemeriksaan Ulang Tanggal : Inspektur Karantina Ikan : Berikut hasil verifikasi/pemeriksaan ulang terhadap UUPI/Instalasi :
No Temuan/ Penyimpangan Hasil Perbaikan
Tgl Selesai
Perbaikan
Status (Memuaskan/Tidak
memuaskan) 1 2 3 dst Temuan/penyimpangan masih dalam proses perbaikan : No Temuan / Penyimpangan Target (Tanggal) 1 2 3 dst Demikian Berita Acara Pemeriksaan Ulang terhadap UUPI/Instalasi atas nama PT/CV ……., dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kota, tgl/bln/tahun Inspektur Karantina Ikan UPT KIPM...... Nama NIP.....................
37
Lampiran 9 : Format Laporan Hasil Verifikasi Tindakan Perbaikan
OTORITAS KOMPETEN BADAN KARANTINA PERIKANAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Laporan Verifikasi Tindakan Perbaikan UUPI/Instalasi
Nama UUPI : lamat : Tanggal Inspeksi : Jenis Inspeksi : Nama Inspektur Karantina Ikan : Jumlah Ketidaksesuaian :
No Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan Status
(memuaskan/tidak memuaskan) / Alasan Uraian Uraian Diselesaikan Tanggal
1. 2. 3.
Dst
Inspektur KI,
Catatan : Jika berdasarkan hasil verifikasi , tindakan perbaikan yang dilakukan oleh UUPI/Instalasi belum memenuhi persyaratan, agar segera melaporkannya kepada ketua tim inspeksi. Nama Jelas NIP
38
Lampiran 10 : Format Surat Pengantar Tindakan Perbaikan
KOP UPT KIPM
Tgl, Bln, Tahun Yth, Kepala Pusat Karantina Ikan
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Jakarta
SURAT PENGANTAR Nomor: ….................................
Sehubungan dengan telah dilakukannya verifikasi tindakan perbaikan
ke UUPI/Instalasi, maka bersama ini disampaikan sebagai berikut:
No Naskah Dinas yang Dikirim Banyaknya Keterangan 1 Laporan hasil verifikasi tindakan
perbaikan CV/PT. ……. 2 (dua) Berkas Disampaikan
dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan
terima kasih
Kepala UPT KIPM
………………………….
39
Lampiran 11 : Format Surat Perpanjangan Masa Waktu Tindakan Perbaikan
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 35113282
LAMAN : http//www.bkipm.kkp.go.id, POS ELEKTRONIK : bkipm@bkipm.kkp.go.id
Nomor : ……. Tanggal, Bulan,Tahun Lampiran : ……. Hal : Perpanjangan Masa Perbaikan Temuan Inspeksi. Yth. Pimpinan PT/CV/ …………. di ………..
Menindaklanjuti hasil inspeksi penerapan CKIB di UUPI/Instalasi saudara pada ……tanggal, bulan, tahun… …, maka dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan saudara belum melaksanakan tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian dengan batas waktu yang telah disepakati yaitu sampai dengan tanggal…., bulan….., tahun ….
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku kami memberikan perpanjangan waktu untuk melakukan tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian dimaksud sampai dengan tanggal….., bulan….., tahun….. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut saudara tidak melakukan dan melaporkan hasil perbaikan, maka sertifikat Instalasi Karantina Ikan dan/atau sertifikat CKIB perusahaan saudara dapat dibekukan.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Kepala Pusat,
Nama jelas NIP.
Tembusan :
Yth. Kepala UPT KIPM setempat.
40
Lampiran 12 : Format Surat Pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan dan/atau Sertifikat CKIB
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 35113282
LAMAN : http//www.bkipm.kkp.go.id, POS ELEKTRONIK : bkipm@bkipm.kkp.go.id
Nomor : ……. Tanggal, Bulan,Tahun Lampiran : ……. Hal : Pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan Yth. Pimpinan PT/CV/ …………. di ………..
Menindaklanjuti surat kami terdahulu nomor …. tanggal…, bulan…, tahun… … perihal Perpanjangan Masa Perbaikan Temuan Inspeksi, maka dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan saudara belum melaksanakan tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian dengan batas waktu yang telah disepakati yaitu sampai dengan tanggal…., bulan….., tahun ….
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka sertifikat instalasi karantina ikan perusahaan saudara dibekukan dan tidak diperbolehkan untuk dipergunakan sebagai tempat melaksanakan tindakan karantina sampai dengan tanggal….., bulan….., tahun….. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut saudara tidak melakukan dan melaporkan hasil perbaikan, maka sertifikat Instalasi Karantina Ikan dan/atau sertifikat CKIB perusahaan saudara dinyatakan dicabut.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Kepala Pusat,
Nama jelas NIP.
Tembusan :
Yth. Kepala UPT KIPM setempat
41
Lampiran 13 : Format Surat Pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan dan/atau Sertifikat CKIB
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 35113282
LAMAN : http//www.bkipm.kkp.go.id, POS ELEKTRONIK : bkipm@bkipm.kkp.go.id
Nomor : ……. Tanggal, Bulan,Tahun Lampiran : ……. Hal : Pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan Yth. Pimpinan PT/CV/ …………. di ……….. Menindaklanjuti surat kami terdahulu nomor …. tanggal…, bulan…, tahun… … perihal Perpanjangan Masa Perbaikan Temuan Inspeksi, maka dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan saudara belum melaksanakan tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian dengan batas waktu yang telah disepakati yaitu sampai dengan tanggal…., bulan….., tahun ….
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan ini kami mencabut sertifikat Instalasi Karantina Ikan dan/atau sertifikat CKIB perusahaan saudara dan tidak diperbolehkan untuk dipergunakan sebagai tempat melaksanakan tindakan karantina.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Kepala Pusat,
Nama jelas NIP. Tembusan :
Yth. Kepala UPT KIPM setempat.
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Kepegawaian Hukum dan Organisasi Sugiman
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN, ttd. NARMOKO PRASMADJI