LAKIP Sekretariat BKIPM 2013 Sekretariat BKIPM 2013c.pdf · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi...
Transcript of LAKIP Sekretariat BKIPM 2013 Sekretariat BKIPM 2013c.pdf · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi...
SEKRETARIAT BKIPM
i
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
SEKRETARIAT BKIPM
i
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
(BKIPM) tahun 2013 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap instansi
pemerintah/lembaga negara yang dibiayai dari Anggaran Negara agar
menyampaikan laporan dimaksud. Laporan akuntabilitas kinerja ini
merupakan wujud pertanggungjawaban dan sarana akuntabilitas Sekretariat
BKIPM. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran dan
indikator keberhasilannya dalam rangka mendukung pencapaian visi dan
misi BKIPM.
Laporan akuntabilitas ini memuat hasil dan capaian kontrak kinerja
pada tahun anggaran 2013. Sebagai penutup, segala hal yang termuat dalam
laporan ini kiranya dapat memberi manfaat dalam pertimbangan dan
keberlanjutan kebijakan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya BKIPM. Selain itu juga, kami mengucapkan terimakasih
kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan
ini.
Jakarta, Maret 2014
Sekretaris Badan,
Agus Priyono
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
SEKRETARIAT BKIPM
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Secara umum, Sekretriat BKIPM telah berhasil melaksanakan kegiatan
dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan
karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada
tahun 2013. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran dan
indikator kinerja yang telah ditetapkan, pada berbagai perspektif balanced
scorecard. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja
Sekretariat BKIPM tahun 2013 pada setiap perspektif sebagai berikut:
1. Perspektif customer
Sasaran Tersedianya SDM BKIPM yang kompeten dan profesional,
diperoleh melalui indikator Indeks kesenjangan kompetensi Eselon II dan III
di BKIPM yang mencapai 60% dari target 60%.
Untuk sasaran Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah
diakses di BKIPM, dicapai melalui indikator Service Level Agreement (SLA)
di BKIPM sebesar 97,25% dari target 70%; indikator Persepsi User
Terhadap Kemudahan Akses Informasi di BKIPM (skala likert 1-5) sebesar 4
dari target 4.
Sasaran Terwujudnya good governance & clean government di BKIPM,
diperoleh dari pencapaian indikator Tingkat ketaatan terhadap SAP BKIPM
mencapai sebesar 100% dari target 100%; indikator Tingkat kepatuhan
terhadap SPI BKIPM mencapai sebesar 100% dari target 100%; indikator
Kecukupan pengungkapan BAS dalam Laporan Keuangan BKIPM yang
mencapai cukup dari target cukup; indikator Jumlah rekomendasi Aparat
Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti
dibanding total rekomendasi di BKIPM mencapai sebesar 100% dari target
100%; indikator Nilai perencanaan kinerja BKIPM mencapai sebesar 29,98
dari target 27; indikator Nilai pengukuran kinerja BKIPM mencapai sebesar
18,50 dari target 15,5; indikator Nilai pelaporan kinerja BKIPM mencapai
sebesar 12,18 dari target 11,5; indikator Nilai pencapaian kinerja BKIPM
mencapai sebesar 16,16 dari target 15,5; indikator Nilai inisiatif anti
korupsi BKIPM mencapai sebesar 8,84 dari target 7,5; indikator Nilai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
SEKRETARIAT BKIPM
iii
penerapan reformasi dan birokrasi BKIPM mencapai sebesar 80 dari target
75. Sedangkan untuk indikator Nilai evaluasi program BKIPM pada tahun
2013 belum dilakukan pengukuran.
Sasaran Terkelolanya anggaran BKIPM secara optimal, diperoleh dari
pencapaian indikator persentase penyerapan DIPA BKIPM sebesar 97,78%
dari target 95%.
Sasaran Terwujudnya kerja sama yang implementatif dicapai dari
indikator jumlah kerjasama yang telah diimplementasikan sebesar 8 dari
target 4 kerjasama.
2. Perspektif internal process
Sasaran Terintegrasinya sistem informasi BKIPM, diperoleh dari
pencapaian indikator persentase teknologi informasi & komunikasi (TIK)
yang terintegrasi dibanding total TIK yang ada sebesar 35,71% dari target
25%. Dari 14 TIK yang ada di lingkup BKIPM, baru 5 TIK yang
terintegrasikan.
Untuk sasaran Terselenggaranya reformasi birokrasi sesuai roadmap
reformasi birokrasi BKIPM, diperoleh dari pencapaian indikator
persentase rencana aksi reformasi birokrasi yang telah terpenuhi sebesar
90% dari target 100%.
Sasaran Terlaksananya kerja sama antar lembaga yang disepakati,
diperoleh dari pencapaian indikator jumlah kerjasama antar lembaga yang
disepakati sebesar 3 dari target 2.
Sasaran Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal,
diperoleh dari pencapaian indikator persentase kesesuaian rencana belanja
dengan bagan akun standar sebesar 100% dari target 100%; Persentase
ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai jadwal
sebesar 100% dari target 100%; Persentase ketepatan waktu penyampaian
Laporan Keuangan (bulanan, triwulanan, semester, tahunan) sebesar 100%
dari target 100%.
3. Perspektif learning and growth
Sasaran Tersedianya SDM lingkup Sekretariat BKIPM yang kompeten
dan profesional, diperoleh dari pencapaian indikator Indeks Kesenjangan
Kompetensi Eselon II, III dan IV di Sekretariat BKIPM sebesar 60% dari
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
SEKRETARIAT BKIPM
iv
target 60%. Pengukuran indikator ini baru dilakukan hanya untuk lingkup
Eselon I BKIPM, sehingga nilainya merupakan nilai capaian BKIPM.
Untuk sasaran Tersedianya informasi lingkup Sekretariat BKIPM yang
valid, handal dan mudah diakses, diperoleh dari pencapaian indikator
Service Level Agreement di Sekretariat BKIPM sebesar 97,25% dan indikator
persepsi user terhadap kemudahan akses di Sekretariat BKIPM (skala likert
1-5) dengan capaian 4.
Sasaran Terwujudnya good governance & clean government lingkup
Sekretariat BKIPM, diperoleh dari pencapaian indikator jumlah
rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Ekternal Pemerintah (APIEP)
yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Sekretariat BKIPM
sebesar 100% dari target 100%; indikator tingkat kualitas akuntabilitas
kinerja Sekretariat BKIPM yang mendapat predikat A (dengan total nilai
76,82); Indeks kepuasan masyarakat di Sekretariat BKIPM sebesar 8 dari
target 7; Nilai inisiatif anti korupsi Sekretariat BKIPM sebesar 8,84 dari
target 7,5; dan Nilai Penerapan Rerformasi Birokrasi Sekretariat BKIPM
sebesar 80 dari target 75.
Sasaran terkelolanya anggaran Sekretariat BKIPM secara optimal,
diperoleh dari pencapaian indikator persentase penyerapan anggaran
Sekretariat BKIPM sebesar 97,40% dari target 95%.
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM sesuai dengan sasaran dan
target yang ditetapkan tidak terlepas dari sinergitas dan kerjasama seluruh
Bagian di lingkungan Sekretariat BKIPM serta dukungan semua pihak.
Namun demikian, di samping keberhasilan dalam pencapaian sasaran
tersebut, masih terdapat beberapa kendala/hambatan yang terjadi selama
tahun 2013, seperti:
1. Belum sepenuhnya indikator kinerja (IK) selaras dengan manual
indikator, termasuk metode cascading, sehingga pengukuran capaian IK
menjadi kurang akurat;
2. Penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
anggaran dari satuan kerja, khususnya beberapa Unit Pelaksana Teknis
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
SEKRETARIAT BKIPM
v
dan Dekonsentrasi tidak tepat waktu (bulanan, triwulan, semester,
tahunan) sehingga menyulitkan dalam melakukan rekapitulasi data;
3. Adanya perubahan anggaran akibat kebijakan pengurangan subsidi
BBM dan pembayaran tunjangan kinerja yang memerlukan proses revisi
DIPA sehingga menyebabkan beberapa pelaksanaan kegiatan terhambat.
Hal ini mengakibatkan penyerapan anggaran menjadi lamban pada
semester pertama dan meningkat secara tajam di akhir semester kedua;
4. Pemberian reward and punishment kepada setiap satuan kerja dalam
pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran belum diterapkan secara
optimal
Hambatan/kendala tersebut di atas telah diantisipasi melalui monitoring
dan evaluasi setiap triwulan dalam pelaporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran. Di samping itu juga dilakukan koordinasi secara
intensif dengan satker UPT dan Daerah dalam rangka percepatan penyerapan
anggaran.
Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan
permasalahan-permasalahan dalam pencapaian target sasaran yang telah
ditetapkan dan sebagai langkah antisipatif dalam pelaksanaan kegiatan
mendatang, antara lain:
1. Penyempurnaan manual indicator Sekretariat BKIPM, khususnya
terhadap indikator yang belum dapat menggambarkan mekanisme
penghitungan dan pengukuran capaian indikator dari Level 2 sampai
level di bawahnya;
2. Menginstruksikan setiap satuan kerja di lingkungan BKIPM untuk
melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan serta tertib dalam menyampaikan kemajuan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran;
3. Berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal KKP dan Kementerian
Keuangan terkait dengan proses revisi DIPA; dan
4. Memberikan reward and punishment untuk setiap satuan kerja di
lingkungan BKIPM dan kepada pegawai, dalam rangka pencapaian
kinerja dan pelaksanaan anggaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
SEKRETARIAT BKIPM
vi
Pelaksanaan kegiatan monitoring dan analisis secara komprehensif
terhadap capaian sasaran dan indikator kinerja Sekretariat BKIPM tahun
2013, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan
berikutnya untuk mendukung tercapainya visi dan misi BKIPM.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
SEKRETARIAT BKIPM
vii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................. ii
DAFTAR ISI ................................................................................................ vii
DAFTAR TABEL ......................................................................................... viii
DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN............................................................... x
I. PENDAHULUAN ................................................................................... I-1
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ................................................ I-1
Sistematika dan Penyajian ................................................................... I-4
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................................... II-1
Rencana Strategis ............................................................................... II-1
Penetapan Kinerja 2013 ...................................................................... II-6
III. AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................. III-1
Capaian Indikator Kinerja .................................................................. III-1
Analisis Dan Evaluasi Kinerja ............................................................ III-3
Akuntabilitas Keuangan ................................................................... III-26
IV. P E N U T U P .................................................................................... IV-1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
SEKRETARIAT BKIPM
viii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Perubahan Sasaran Sekretariat BKIPM 2013 - 2014
dengan BSC .................................................................................................. II-2
Tabel 2.2. Target Kinerja Tahun 2013-2014 (sebelum BSC) .......................... II-3
Tabel 2.3. Target Kinerja Tahun 2013-2014 (dengan BSC) ........................... II-4
Tabel 2.4. Sasaran dan indikator kinerja Sekretariat BKIPM Tahun 2013 .... II-7
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sekretariat BKIPM Tahun 2013 ......................... III-1
Tabel 3.2. Capaian IK 1.1 pada 2013 dan Target 2014 ............................... III-3
Tabel 3.3. Capaian IK 2.1 pada 2013 dan Target 2014 ............................... III-4
Tabel 3.4. Capaian IK 2.2 pada 2013 dan Target 2014 ............................... III-5
Tabel 3.5. Capaian IK 3.1 pada 2013 dan Target 2014 ............................... III-5
Tabel 3.6 Capaian IK 3.2 pada 2013 dan Target 2014 ................................ III-6
Tabel 3.7. Capaian IK 3.3 pada 2013 dan Target 2014 ............................... III-6
Tabel 3.8. Capaian IK 3.4 pada 2013 dan Target 2014 ............................... III-7
Tabel 3.9. Capaian IK 3.5 Tahun 2011-2013 dan Target 2014 .................... III-8
Tabel 3.10. Capaian IK 3.6 Tahun 2011-2013 dan Target 2014 .................. III-8
Tabel 3.11. Capaian IK 3.7 Tahun 2011-2013 dan Target 2014 .................. III-9
Tabel 3.12 Capaian IK 3.9 Tahun 2011-2013 dan Target 2014 ................. III-10
Tabel 3.13. Capaian IK 3.10 pada 2012-2013 dan Target 2014 ................ III-10
Tabel 3.14. Capaian IK 3.11 pada 2012-2013 dan Target 2014 ................ III-11
Tabel 3.15. Capaian IK 4.1 pada 2011-2013 dan Target 2014 .................. III-12
Tabel 3.16. Capaian IK 5.1 pada 2013 dan Target 2014 ........................... III-13
Tabel 3.17. Capaian IK 6.1 pada 2013 dan Target 2014 ........................... III-14
Tabel 3.18. Capaian IK 7.1 pada 2013 dan Target 2014 ........................... III-16
Tabel 3.19. Capaian IK 8.1 pada 2013 dan Target 2014 ........................... III-18
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
SEKRETARIAT BKIPM
ix
Tabel 3.20. Capaian IK 9.1 pada 2013 dan Target 2014 ........................... III-18
Tabel 3.21. Capaian IK 9.2 pada 2013 dan Target 2014 ........................... III-19
Tabel 3.22. Capaian IK 9.3 pada 2013 dan Target 2014 ........................... III-19
Tabel 3.23. Capaian IK 10.1 pada 2013 dan Target 2014 ......................... III-20
Tabel 3.24. Capaian IK 11.1 pada 2013 dan Target 2014 ......................... III-20
Tabel 3.25. Capaian IK 11.2 pada 2013 dan Target 2014 ......................... III-21
Tabel 3.26. Capaian IK 12.1 pada 2013 dan Target 2014 ......................... III-22
Tabel 3.27. Capaian IK 12.2 pada 2013 dan Target 2014 ......................... III-23
Tabel 3.28. Capaian IK 12.3 pada 2013 dan Target 2014 ......................... III-24
Tabel 3.29. Capaian IK 12.4 pada 2013 dan Target 2014 ......................... III-25
Tabel 3.30. Capaian IK 12.5 pada 2013 dan Target 2014 ......................... III-25
Tabel 3.31. Capaian IK 13.1 pada 2011-2013 dan Target 2014 ................ III-26
Tabel 3.32. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja T.A 2013 ................. III-27
Tabel 3.33. Persentase Penyerapan Anggaran Triwulanan ........................ III-27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
SEKRETARIAT BKIPM
x
DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN 1. Gambar 1. Peta Strategsi Sekretariat BKIPM ...........................................II-7
2. Struktur Organisasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan .................................................................... L-1
3. Penetapan Kinerja Tahun 2013 ............................................................... L-2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
SEKRETARIAT BKIPM
xi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
I-1
I. PENDAHULUAN
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari
Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara, Sekretariat BKIPM merupakan salah satu unit
kerja eselon II di lingkungan BKIPM yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala BKIPM.
Sekretariat BKIPM mempunyai tugas melaksanakan penyerasian
program dan anggaran, kerjasama, serta pembinaan dan pemberian
dukungan administratif kepada semua unsur di lingkungan BKIPM. Fungsi
yang diemban Sekretariat BKIPM, yaitu:
1. Pelaksanaan penyerasian dan penyusunan rencana, program, anggaran,
monitoring, dan evaluasi serta penyusunan kerja sama dibidang
karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengelolaan, pengembangan dan
tata usaha kepegawaian dan jabatan fungsional;
3. Pelaksanaan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan,
penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan
dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum;
4. Pelaksanaan perbendaharaan, administrasi keuangan, dan barang
kekayaan milik Negara, serta pelaksanaan urusan persuratan, tata
usaha, rumah tangga dan perlengkapan; dan
5. Pengelolaan sarana dan prasana teknologi infomasi, pengembangan
sistem informasi, publikasi, perpustakaan, kehumasan, pengelolaan
data dan pelaporan serta layanan pengaduan.
Sekretariat Badan terdiri atas:
a. Bagian Program dan Kerja Sama;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
I-2
b. Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi;
c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
d. Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat.
Bagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran,
monitoring, evaluasi program, dan kerjasama di bidang perkarantinaan ikan,
pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Kerja Sama
menyelenggarakan fungsi:
- penyiapan perumusan dan penyerasian rencana, program, dan anggaran
di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil
perikanan;
- penyiapan bahan kerja sama di bidang perkarantinaan ikan,
pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
- penyiapan kegiatan monitoring dan evaluasi program di bidang
perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil
perikanan.
Bagian Program dan Kerja Sama terdiri atas:
a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
b. Subbagian Kerja Sama;
c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi.
Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi mempunyai tugas
melaksanakan perencanaan, pengembangan, mutasi pegawai, tata usaha
kepegawaian dan jabatan fungsional, serta penyusunan rancangan
perundang-undangan, penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian, Hukum, dan
Organisasi menyelenggarakan fungsi:
- penyiapan perencanaan, pengembangan, dan mutasi pegawai;
- pelaksanaan pembinaan dan disiplin pegawai;
- pengelolaan kenaikan pangkat dan pensiun pegawai;
- pengelolaan ketatausahaan kepegawaian dan jabatan fungsional; dan
- penyiapan penyusunan rancangan perundang-undangan dan penataan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
I-3
organisasi di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan
keamanan hasil perikanan.
Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi terdiri atas:
a. Subbagian Kepegawaian;
b. Subbagian Jabatan Fungsional; dan
c. Subbagian Hukum dan Organisasi.
Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan perbendaharaan, administrasi keuangan, urusan rumah tangga
dan perlengkapan, serta urusan tata usaha.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan dan Umum
menyelenggarakan fungsi:
- pelaksanaan urusan keuangan;
- pelaksanaan administrasi barang kekayaan milik negara dan
pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- pengelolaan urusan persuratan dan administrasi BKIPM.
Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:
a. Subbagian Keuangan;
b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
c. Subbagian Tata Usaha dan Persuratan.
Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan, pengelolaan sarana dan prasarana
teknologi informasi, pengembangan sistem informasi, publikasi,
perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan pelaporan, serta
layanan pengaduan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Informasi dan Hubungan
Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- penyiapan sarana dan prasarana teknologi informasi;
- penyiapan pelaksanaan pengembangan sistem informasi ;
- penyiapan pelaksanaan publikasi dan perpustakaan;
- penyiapan pelaksanaan pengelolaan data dan pelaporan;
- penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
I-4
- penyiapan pelaksanaan layanan pengaduan.
Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:
a. Subbagian Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi;
b. Subbagian Pengembangan Sistem Informasi; dan
c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Layanan Pengaduan.
Sistematika dan Penyajian
Sistematika dan isi laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat BKIPM
merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
1. Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini menjelaskan gambaran secara
ringkas tentang pencapaian sasaran dan indikator kinerja selama tahun
2013.
2. Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tugas, fungsi,
struktur Sekretariat BKIPM dan sistematika pelaporan.
3. Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan
Rencana Strategis 2011 - 2014 dan Penetapan Kinerja Sekretariat
BKIPM tahun 2013.
4. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian
kinerja berdasarkan penetapan kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran untuk tahun 2013.
5. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan
akuntabilitas kinerja dan menguraikan keberhasilan dan kekurangan
kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja dan kegiatan
anggaran tahun 2013, disamping menyampaikan saran yang diperlukan
bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
6. Lampiran-lampiran. Memuat data pendukung dalam bentuk tabel-tabel
yang menjelaskan antara lain Bagan Sekretariat BKIPM dan Penetapan
Kinerja Sekretariat BKIPM.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
II-1
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Rencana Strategis
Sekretariat BKIPM sebagai salah satu bagian integral BKIPM mengacu
kepada Rencana Strategis BKIPM Tahun 2011-2014, sehingga visi dan misi
Sekretariat BKIPM mengacu kepada visi dan misi BKIPM, yaitu:
Visi
Visi pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan
hasil perikanan Tahun 2011-2014 adalah:
Misi
Sejalan dengan upaya pencapaian visi tersebut, maka misi yang diemban
adalah:
Sasaran
Sasaran Sekretariat BKIPM dalam mendukung terwujudnya
pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil
perikanan, yaitu “meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya di lingkungan BKIPM”. Sejalan dengan adanya
penerapan Balanced Scorecard (BSC) di lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan pada triwulan IV Tahun 2013, maka terjadi perubahan
sasaran Sekretariat BKIPM yang semula satu sasaran menjadi tiga belas
“Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman konsumsi dan terpercaya”
“Mewujudkan Pencegahan Penyebaran HPIK serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Mampu Menjamin Lalu Lintas Hasil Perikanan yang Sehat,
Bermutu, Aman Konsumsi dan Terpercaya”
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
II-2
sasaran, dan ditindaklanjuti dengan revisi Penetapan Kinerja Sekretariat
BKIPM Tahun 2013.
Tabel 2.1
Perubahan Sasaran Sekretariat BKIPM 2013 - 2014 dengan BSC
Semula Menjadi
No Sasaran No Sasaran
CUSTOMER PERSPECTIVE
1
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan BKIPM
1 Tersedianya SDM BKIPM yang kompeten dan profesional
2 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BKIPM
3 Terwujudnya good governance & clean government di BKIPM
4 Terkelolanya anggaran BKIPM secara optimal
5 Terwujudnya kerja sama yang implementatif
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
6 Terintegrasinya sistem informasi BKIPM
7 Terselenggaranya RB sesuai roadmap RB BKIPM
8 Terlaksananya kerja sama antar lembaga yang disepakati
9 Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
10 Tersedianya SDM lingkup Sekretariat BKIPM yang kompeten dan profesional
11 Tersedianya informasi lingkup Sekretariat BKIPM yang valid, handal dan mudah diakses
12 Terwujudnya good governance & clean government lingkup Sekretariat BKIPM
13 Terkelolanya anggaran Sekretariat BKIPM secara optimal
Target Jangka Menengah
Berdasarkan Rencana Strategis BKIPM Tahun 2011-2014, target jangka
menengah sampai dengan tahun 2014 untuk setiap sasaran strategis dan
indikator kinerja ditetapkan dalam 1 sasaran strategis dan 6 Indikator
Kinerja, di mana indikator kinerja UPT KIPM masih menginduk kepada
indikator kinerja Sekretariat BKIPM, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2
di bawah ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
II-3
Tabel 2.2
Target Kinerja Tahun 2013-2014 (Sebelum BSC)
Sasaran Indikator Kinerja Target
2013 2014
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan BKIPM
1
Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi ekspor, impor dan antar area di wilayah kerjanya
96% 98%
2 Jumlah metoda uji laboratorium yang divalidasi
46 Metoda
48 Metoda
3
Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat
3 Dok 3 Dok
4
Jumlah pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan dan fasilitasi produk hukum ketatalaksanaan
3 Dok 3 Dok
5 Jumlah sistem pelayanan informasi dan kehumasan di lingkungan BKIPM
3 Dok 3 Dok
6
Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan BKIPM
3 Dok 3 Dok
Selanjutnya, sejak triwulan IV tahun 2013, digunakan target dengan
pendekatan BSC di mana indicator unit pelksana teknis telah dipisahkan dari
indikator Sekretariat BKIPM. Target indikator tahun 2013-2014 sebagai
berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
II-4
Tabel 2.3
Target Kinerja Tahun 2013-2014 (dengan BSC)
Sasaran Indikator Kinerja Target
2013 2014
Customer perspective
Tersedianya SDM BKIPM yang kompeten dan profesional
1 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III di BKIPM
60% 50%
Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BKIPM
2 Service Level Agreement (SLA) di BKIPM 70% 75%
3 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi di BKIPM (skala likert 1-5)
4 4,25
Terwujudnya good governance & clean government di BKIPM
4 Tingkat ketaatan terhadap SAP BKIPM 100% 100%
5 Tingkat kepatuhan terhadap SPI BKIPM 100% 100%
6 Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK BKIPM
cukup cukup
7
Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di BKIPM
100% 100%
8 Nilai perencanaan kinerja BKIPM 27 27,5
9 Nilai pengukuran kinerja BKIPM 15,5 15,5
10 Nilai pelaporan kinerja BKIPM 11,5 12
11 Nilai evaluasi program BKIPM 4 4,5
12 Nilai pencapaian kinerja BKIPM 15,5 16
13 Nilai inisiatif anti korupsi BKIPM 7,5 7,75
14 Nilai penerapan reformasi dan birokrasi BKIPM
75 (setara level 4)
80 (setara level 4)
Terkelolanya anggaran BKIPM secara optimal
15 Persentase penyerapan DIPA BKIPM > 95% > 95%
Terwujudnya kerja sama yang implementatif
16 Jumlah kerjasama yang telah diimplementasikan
4 5
Internal process perspective
Terintegrasinya sistem informasi BKIPM
17 Persentase Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibanding total TIK yang ada
25% 40%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
II-5
Sasaran Indikator Kinerja Target
2013 2014 Terselenggaranya reformasi birokrasi sesuai roadmap reformasi birokrasi BKIPM
18 Persentase rencana aksi reformasi birokrasi yang telah terpenuhi
100% 100%
Terlaksananya kerja sama antar lembaga yang disepakati
19 Jumlah kerjasama antar lembaga yang disepakati
2 2
Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal
20 Persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar
100% 100%
21 Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sesuai jadwal
100% 100%
22 Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)
100% 100%
Learning & growth perspective
Tersedianya SDM lingkup Sekretariat BKIPM yang kompeten dan profesional
23 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di Sekretariat BKIPM
60% 50%
Tersedianya informasi lingkup Sekretariat BKIPM yang valid, handal dan mudah diakses
24 Service Level Agreement (SLA) di Sekretariat BKIPM
70% 75%
25 Persepsi user terhadap kemudahan akses di Sekretariat BKIPM (skala likert 1-5)
4 4,25
Terwujudnya good governance & clean government lingkup Sekretariat BKIPM
26
Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Sekretariat BKIPM
100% 100%
27 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat BKIPM
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
28 Indeks kepuasan masyarakat di Sekretariat BKIPM
7 7,5
29 Nilai Inisiatif anti korupsi Sekretariat BKIPM
7,5 7,75
30 Nilai Penerapan RB Sekretariat BKIPM 75
(setara level 4)
80 (setara level 4)
Terkelolanya anggaran Sekretariat BKIPM secara optimal
31 Persentase penyerapan anggaran Sekretariat BKIPM
> 95% > 95%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
II-6
Penetapan Kinerja 2013
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan
menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara
nyata dari pelaksanaan program/kegiatan dalam rumusan yang spesifik,
terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome). Dalam melakukan penetapan
rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa
indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-
masing indikator.
Penetapan kinerja Sekretariat BKIPM Tahun Anggaran 2013 disusun
dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced
Scorecards (BSC) sehingga kinerja Sekretariat KIPM diukur atas dasar
penilaian indikator kinerja (sebagai cerminan pencapaian output) yang
merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran- sasaran (sebagai
cerminan pencapaian outcome) sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak
Kinerja antara Sekretaris BKIPM dengan Kepala BKIPM tahun 2013.
Dalam konsep BSC, Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan
dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang
menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi
Sekretariat BKIPM Tahun 2013 adalah sebagaimana dalam gambar di bawah
ini:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
II-7
Gambar 2.1
Peta Strategsi Sekretariat BKIPM
Dalam Peta Strategi Sekretariat BKIPM Tahun 2013 telah ditetapkan 13
sasaran dan 31 indikator kinerja. Sasaran, indikator kinerja dan targetnya
sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat BKIPM
Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.4
Sasaran dan indikator kinerja Sekretariat BKIPM Tahun 2013
Sasaran Indikator Kinerja Utama Target 2013
Customer perspective
Tersedianya SDM BKIPM yang kompeten dan profesional
1 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III di BKIPM
60%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
II-8
Sasaran Indikator Kinerja Utama Target 2013
Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BKIPM
2 Service Level Agreement (SLA) di BKIPM 70%
3 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi di BKIPM (skala likert 1-5)
4
Terwujudnya good governance & clean government di BKIPM
4 Tingkat ketaatan terhadap SAP BKIPM 100%
5 Tingkat kepatuhan terhadap SPI BKIPM 100%
6 Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK BKIPM
cukup
7
Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di BKIPM
100%
8 Nilai perencanaan kinerja BKIPM 27
9 Nilai pengukuran kinerja BKIPM 15,5
10 Nilai pelaporan kinerja BKIPM 11,5
11 Nilai evaluasi program BKIPM 4
12 Nilai pencapaian kinerja BKIPM 15,5
13 Nilai inisiatif anti korupsi BKIPM 7,5
14 Nilai penerapan reformasi dan birokrasi BKIPM
75 (setara level 4)
Terkelolanya anggaran BKIPM secara optimal
15 Persentase penyerapan DIPA BKIPM > 95%
Terwujudnya kerja sama yang implementatif
16 Jumlah kerjasama yang telah diimplementasikan
4
Internal process perspective
Terintegrasinya sistem informasi BKIPM
17 Persentase Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibanding total TIK yang ada
25%
Terselenggaranya reformasi birokrasi sesuai roadmap reformasi birokrasi BKIPM
18 Persentase rencana aksi reformasi birokrasi yang telah terpenuhi
100%
Terlaksananya kerja sama antar lembaga yang disepakati
19 Jumlah kerjasama antar lembaga yang disepakati
2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
II-9
Sasaran Indikator Kinerja Utama Target 2013
Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal
20 Persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar
100%
21 Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai jadwal
100%
22 Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)
100%
Learning & growth perspective
Tersedianya SDM lingkup Sekretariat BKIPM yang kompeten dan profesional
23 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di Sekretariat BKIPM
60%
Tersedianya informasi lingkup Sekretariat BKIPM yang valid, handal dan mudah diakses
24 Service Level Agreement (SLA) di Sekretariat BKIPM
70%
25 Persepsi user terhadap kemudahan akses di Sekretariat BKIPM (skala likert 1-5)
4
Terwujudnya good governance & clean government lingkup Sekretariat BKIPM
26
Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Sekretariat BKIPM
100%
27 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat BKIPM
Nilai AKIP A
28 Indeks kepuasan masyarakat di Sekretariat BKIPM
7
29 Nilai Inisiatif anti korupsi Sekretariat BKIPM
7,5
30 Nilai Penerapan RB Sekretariat BKIPM 75 (setara
level 4) Terkelolanya anggaran Sekretariat BKIPM secara optimal
31 Persentase penyerapan anggaran Sekretariat BKIPM
> 95%
Tantangan yang dihadapi dengan adanya perubahan ini adalah:
a. terjadi ketidakkonsistenan dalam pengukuran kinerja pada Triwulan I-III
dengan Triwulan IV 2013, yang mana pada Triwulan I-III tidak berbasis
BSC sedangkan Triwulan IV sudah menggunakan BSC; dan
b. ada beberapa indikator yang hasil pengukuran tidak dapat diperoleh
pada tahun berjalan, khususnya pengukuran yang dilakukan oleh
pihak/instansi luar;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
II-10
c. pengukuran capaian kinerja beberapa indikator pada perspektif customer
dan internal process belum sepenuhnya dapat terukur. Hal ini
disebabkan instrumen pengukurannya belum disepakati dan berlaku
umum di tingkat KKP.
d. Pengukuran untuk beberapa indikator yang dicascading dengan metode
lingkup dipersempit (pada perspektif learning and growth) belum bias
dilakukan, sehingga angka capaian yang digunakan masih merupakan
angka capaian Eselon I.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-1
III. AKUNTABILITAS KINERJA
Capaian Indikator Kinerja
Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat BKIPM tahun 2013
sesuai dengan konsep BSC dilakukan dengan cara membandingkan antara
capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Peta Strategi Sekretariat
BKIPM Tahun 2013 dengan targetnya.
Secara umum target indikator kinerja Sekretariat BKIPM Tahun 2013
sebagaimana tertuang dalam dokumen PK dan RKT dapat tercapai dengan
baik walaupun masih terdapat beberapa IKU yang pencapaiannya berada
sedikit di bawah target yang ditetapkan. Secara rinci data pencapaian target
indikator kinerja Tahun 2013 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sekretariat BKIPM Tahun 2013
Sasaran Indikator Kinerja Target Capaian %
Customer perspective
1
Tersedianya SDM BKIPM yang kompeten dan profesional
1.1 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III di BKIPM
60% 60% 100
2
Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BKIPM
2.1 Service Level Agreement (SLA) di BKIPM 70% 97,25% 120*
2.2 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi di BKIPM (skala likert 1-5)
4 4 100
3
Terwujudnya good governance & clean government di BKIPM
3.1 Tingkat ketaatan terhadap SAP BKIPM 100% 98,70% 98,70
3.2 Tingkat kepatuhan terhadap SPI BKIPM 100% 91,36% 91,36
3.3 Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK BKIPM
cukup cukup 100
3.4
Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di BKIPM
100% 100% 100
3.5 Nilai perencanaan kinerja BKIPM 27 29,98 111,04
3.6 Nilai pengukuran kinerja BKIPM 15,5 18,50 119,35
3.7 Nilai pelaporan kinerja BKIPM 11,5 12,18 105,91
3.8 Nilai evaluasi program BKIPM 4 - -
3.9 Nilai pencapaian kinerja BKIPM 15,5 16,16 104,26
3.10 Nilai inisiatif anti korupsi BKIPM 7,5 8,84 117,87
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-2
Sasaran Indikator Kinerja Target Capaian %
3.11 Nilai penerapan reformasi dan birokrasi BKIPM
75 80 106,67
4 Terkelolanya anggaran BKIPM secara optimal
4.1 Persentase penyerapan DIPA BKIPM > 95% 97,78% 102,93
5 Terwujudnya kerja sama yang implementatif
5.1 Jumlah kerjasama yang telah diimplementasikan
4 8 120*
Internal process perspective
6 Terintegrasinya sistem informasi BKIPM
6.1 Persentase Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibanding total TIK yang ada
25% 35,71% 120*
7
Terselenggaranya RB sesuai roadmap RB BKIPM
7.1 Persentase rencana aksi RB yang telah terpenuhi
100% 90% 90
8
Terlaksananya kerja sama antar lembaga yang disepakati
8.1 Jumlah kerjasama antar lembaga yang disepakati
2 3 120*
9
Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal
9.1 Persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar
100% 100% 100
9.2 Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan B/J sesuai jadwal
100% 100% 100
9.3 Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)
100% 100% 100
Learning & growth perspective
10
Tersedianya SDM lingkup Sekretariat BKIPM yang kompeten dan profesional
10.1 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di Sekretariat BKIPM
60% 60% 100
11
Tersedianya informasi lingkup Sekretariat BKIPM yang valid, handal dan mudah diakses
11.1 Service Level Agreement (SLA) di Sekretariat BKIPM
70% 97,25% 120*
11.2 Persepsi user terhadap kemudahan akses di Sekretariat BKIPM (skala likert 1-5)
4 4 100
12
Terwujudnya good governance & clean government lingkup Sekretariat BKIPM
12.1
Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Sekretariat BKIPM
100% 100% 100
12.2 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat BKIPM
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
100
12.3 Indeks kepuasan masyarakat di Sekretariat BKIPM
7 8 114,28
12.4 Nilai inisiatif anti korupsi Sekretariat BKIPM
7,5 8,84 117,87
12.5 Nilai Penerapan RB Sekretariat BKIPM 75 80 106,67
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-3
Sasaran Indikator Kinerja Target Capaian %
13
Terkelolanya anggaran Sekretariat BKIPM secara optimal
13.1 Persentase penyerapan anggaran Sekretariat BKIPM
> 95% 97,40% 102,53
Analisis Dan Evaluasi Kinerja
Sararan 1: Tersedianya SDM BKIPM yang kompeten dan professional
IK 1.1 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III di BKIPM
Indeks Kesenjangan Kompetensi merupakan nilai yang menggambarkan
seberapa besar perbandingan antara kompetensi yang telah dimiliki
pemegang jabatan yang ada dalam seluruh unit kerja BKIPM dengan seluruh
kompetensi yang telah ditetapkan sebagai standar yang dibutuhkan bagi
pemegang jabatan. Di dalam sasaran strategis ini, penilaian kompetensi
jabatan baru dilakukan untuk pejabat eselon II dan eselon III. Target IKU ini
pada tahun 2013 adalah 60% dengan capaian sebesar 60%.
Meskipun pencapaian target untuk IKU ini terpenuhi namun
permasalahan utama yang ditemui dalam pencapaiannya adalah jumlah
pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh
kompetensi yang harus dipenuhi oleh pejabat eselon II dan III untuk
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki alokasi yang
sangat terbatas.
Tabel 3.2
Capaian IK 1.1 pada 2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian 2013 Target 2014
Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III di BKIPM
60% 50%
Ket.: pengukuran dilakukan pada beberapa pejabat eselon II dan III
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-4
Sararan 2: Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses
di BKIPM
IK 2.1 Service Level Agreement di BKIPM
Service Level Agreement dalam hal ini merupakan bagian dari
kesepakatan layanan secara keseluruhan antara dua pihak, yaitu penyedia
layanan dan klien untuk peningkatan pelayanan. Service Level Agreement
BKIPM yang disepakati adalah layanan akses website BKIPM dan aplikasi
berbasis web dengan target pada tahun 2013 adalah 70%. Capaian indikator
ini pada tahun 2013 adalah sebesar 97,25% (downtime 10 hari per tahun).
Perbandingan capaian tahun 2013 dan target tahun terakhir pada RPJM
II dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini.
Tabel 3.3
Capaian IK 2.1 pada 2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian 2013 Target 2014
Service Level Agreement di BKIPM 97,25% 75%
IK 2.2 Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)
Persepsi user dalam hal ini merupakan pengalaman user tentang
kemudahan akses layanan informasi yang diberikan oleh BKIPM. Persepsi
user berkaitan dengan kemudahan dalam mengakses layanan informasi.
Metode yang digunakan adalah survei kepada pengguna layanan (user)
melalui penyebaran kuisioner.
Target indikator ini pada tahun 2013 adalah 4 dalam skala likert (1-5)
dengan capaian sebesar 4 atau mencapai 100%. Meskipun pencapaian target
terpenuhi, namun berdasarkan survei terdapat saran dan masukan dari user,
yaitu perlu adanya notifikasi terkait layanan BKIPM (aplikasi kuota impor)
kepada pengguna jasa melalui email dan SMS.
Perbandingan capaian tahun 2013 dan target tahun terakhir pada RPJM
II dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-5
Tabel 3.4
Capaian IK 2.2 pada 2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian 2013 Target 2014
Persepsi user terhadap kemudahan akses di BKIPM (skala likert 1-5)
4 4,25
Sararan 3: Terwujudnya good governance dan clean government di
BKIPM
IK 3.1 Tingkat ketaatan terhadap SAP BKIPM
Tingkat ketaatan satuan kerja dalam menggunakan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan dan
laporan Barang Milik Negara (BMN), mulai dari laporan realisasi anggaran,
neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), diwajibkan mengacu
kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007
Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Tingkat ketaatan terhadap SAP Tahun 2013 mencapai 98,70% dari target
sebesar 100%. Capaian tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan
opini BPK yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan BKIPM Tahun 2013
adalah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Tabel 3.5
Capaian IK 3.1 pada 2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian 2013 Target 2014
Tingkat ketaatan terhadap SAP BKIPM 98,70% 100%
IK 3.2 Tingkat kepatuhan terhadap SPI BKIPM
Tingkat kepatuhan terhadap SPI merupakan salah satu komponen yang
dinilai dalam rangka menuju WTP. Tingkat kepatuhan terhadap SPI Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-6
2013 mencapai 91,36% dari target sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini
didukung dengan dilaksanakannya verifikasi terhadap dokumen
pertanggungjawaban atas beban APBN pada unit kerja lingkup BKIPM.
Tabel 3.6
Capaian IK 3.2 pada 2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian 2013 Target 2014
Tingkat kepatuhan terhadap SPI BKIPM 91,36% 100%
IK 3.3 Kecukupan pengungkapan BAS dalam Laporan Keuangan BKIPM
Salah satu komponen dalam penilaian laporan keuangan adalah CaLK.
Catatan atas Laporan Keuangan tersebut merupakan penjelasan atas
kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan anggaran, terutama
terkait dengan Bagan Akun Standar (BAS) yang dilakukan melalui
pengumpulan data dan informasi dari seluruh satker lingkup BKIPM.
Kecukupan pengungkapan BAS dalam Laporan Keuangan BKIPM Tahun 2013
mencapai 100% dari target sebesar 100%.
Tabel 3.7
Capaian IK 3.3 pada 2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian 2013 Target 2014
Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK BKIPM Cukup Cukup
IK 3.4 Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan ekternal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi
Untuk mewujudkan clean government dan good governance diperlukan
peran serta aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah. Peran aparat
pengawas (auditor) tersebut adalah untuk memastikan seluruh kegiatan
BKIPM telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Bagian
keuangan dan umum sebagai bidang utama masalah pengelolaan keuangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-7
dan barang milik negara selalu memberi informasi dan dukungan agar
pemeriksaan auditor tersebut berjalan dengan baik, salah satunya ialah
dengan melakukan pendampingan dan selalu menindaklanjuti temuan
maupun rekomendasi BPK dan Inspektorat Jenderal KKP.
Sepanjang tahun 2012 dan 2013 satker BKIPM telah menindaklanjuti
seluruh hasil rekomendasi BPK dan Inspektorat Jenderal KKP atau mencapai
100% dari target 80%. Tidak ada permasalahan yang ditemukan dalam
rangka memenuhi hasil rekomendasi tersebut, karena bagian keuangan dan
umum melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung pemeriksaan dan
tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kegiatan yang dilakukan antara lain:
1. Penyusunan dan penyelesaian hasil - hasil pemeriksaan auditor;
2. Pendampingan penyelesaian LHA (Pusat, UPT dan Dekon) lingkup BKIPM
dengan BPK;
3. Perjalanan pendampingan BPK/entry meeting BPK;
4. Pendampingan pelaksanaan pengelola dan penatausahaan BMN (Pusat,
UPT dan Dekon) lingkup BKIPM dengan BPK.
Tabel 3.8
Capaian IK 3.4 pada 2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian 2013 Target 2014
Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Ekternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di BKIPM
100% 100%
IK 3.5 Nilai perencanaan kinerja BKIPM
Nilai Perencanaan Kinerja Tahun 2013 mencapai 27,86 dari target
sebesar 27, yang menggambarkan nilai proses perencanaan kinerja. Kegiatan
yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja tersebut antara lain (1)
Penggunaan Balanced Scorecard (BSC) untuk alat pengelolaan dan strategi
kinerja kementerian, (2) Penyusunan perencanaan anggaran untuk program
dan kegiatan sebagai acuannya menggunakan IKU dan target/sasaran di
dalam Renstra yang dijabarkan di RKA-KL; dan (3) Target kinerja dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-8
Penetapan Kinerja diuraikan secara triwulanan dan dilakukan pengukuran
secara berkala.
Tabel 3.9
Capaian IK 3.5 Tahun 2011-2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian Target
2014 2011 2012 2013
Nilai perencanaan kinerja BKIPM 32,33 31,47 29,98 27,50
IK 3.6 Nilai pengukuran kinerja BKIPM
Nilai pengukuran kinerja Tahun 2013 mencapai 18,50 dari target
sebesar 15,5, yang menggambarkan nilai proses pengukuran kinerja. Capaian
tersebut didukung dengan beberapa upaya antara lain: (1) Penetapan
Pedoman Pengumpulan Data Kinerja melalui Keputusan Kepala BKIPM Nomor
466 tahun 2013; (2) Penetapan kontrak kinerja individu dengan memadukan
antara kontrak kinerja pegawai dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP++),
kemudian dilakukan penilaiannnya menggunakan SiPkindu berbasis IT dan
internet; dan (3) Penggunaan teknologi informasi dalam melakukan
pengukuran kinerja dengan membangun sistem aplikasi SiMeta/BSC untuk
mengukur kinerja organisasi dan sistem aplikasi SiPkindu untuk mengukur
kinerja individu/pegawai.
Tabel 3.10
Capaian IK 3.6 Tahun 2011-2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian Target
2014 2011 2012 2013
Nilai pengukuran kinerja BKIPM 18,00 15,38 18,50 15,50
IK 3.7 Nilai pelaporan kinerja BKIPM
Nilai Pelaporan Kinerja Tahun 2013 mencapai 12,18 dari target sebesar
11,5, yang menggambarkan nilai pada proses pelaporan kinerja. Pencapaian
nilai tersebut didukung dengan upaya perbaikan substansi LAKIP yang antara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-9
lain: (1) berisi evaluasi, analisis, dan pembandingan dengan realisasi tahun
sebelumnya dan jangka menengah dan (2) berisi rekomendasi yang digunakan
untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta
peningkatan kinerja.
Tabel 3.11
Capaian IK 3.7 Tahun 2011-2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian Target
2014 2011 2012 2013
Nilai pelaporan kinerja BKIPM 10,67 11,64 12,18 12
IK 3.8 Nilai evaluasi program BKIPM
Pada tahun 2013, penilaian evaluasi program hanya dilakukan pada
Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Sedangkan untuk setiap unit
eselon I penilaian evaluasi program baru akan dilakukan pada tahun 2014.
Sehingga untuk BKIPM belum dilakukan pengukuran dan penilain. Namun
demikian, BKIPM tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan evaluasi
kinerja dan program/kegiatan adalah evaluasi secara berkala dan hasilnya
digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan perbaikan
penerapan manajemen kinerja (fungsi feedback).
IK 3.9 Nilai pencapaian kinerja BKIPM
Nilai pencapaian kinerja Tahun 2013 mencapai 16,16 dari target sebesar
15,5. Nilai pencapaian kinerja tersebut telah memenuhi target. Sehingga
secara keseluruhan nilai AKIP BKIPM mulai dari perencanaan, pengukuran,
pelaporan, dan capaian kinerja mencapai 76,82, yang artinya masuk di dalam
kategori penilaian A.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-10
Tabel 3.12
Capaian IK 3.9 Tahun 2011-2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian Target
2014 2011 2012 2013
Nilai pencapaian kinerja BKIPM 4,41 16,91 16,16 16,00
IK 3.10 Nilai inisiatif anti korupsi BKIPM
Nilai inisiatif anti korupsi merupakan nilai yang menunjukkan seberapa
besar inisiatif mandiri dari BKIPM dalam upaya pencegahan korupsi yang
dinilai dari sejumlah indikator seperti tersedianya; a) kode etik; b)
peningkatan transparansi dalam manajemen SDM, pengadaan barang/jasa,
penyelenggaraan negara; c) peningkatan akses publik dalam memperoleh
informasi inti utama; d) pelaksanaan saran perbaikan KPK/BPK/APIP dan e)
kegiatan promosi anti korupsi. Target nilai inisiatif anti korupsi BKIPM pada
tahun 2013 adalah 7,5 dengan nilai capaian 8,84 atau mencapai 117,87%.
Perbandingan capaian tahun 2012 – 2013 dan target tahun terakhir
pada RPJM II dapat dilihat pada Tabel 3.13 di bawah ini.
Tabel 3.13
Capaian IK 3.10 pada 2012-2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian Target
2014 2012 2013
Nilai inisiatif anti korupsi BKIPM 7,95 8,84 7,75
IK 3.11 Nilai penerapan reformasi dan birokrasi BKIPM
Nilai penerapan reformasi dan birokrasi merupakan nilai yang diperoleh
dari proses penilaian baik secara mandiri oleh internal KKP melalui Penilaian
Mandiri Pelakanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) maupun penilaian dari
instansi luar seperti Kementerian PAN dan RB terhadap pelaksanaan
sembilan program mikro reformasi birokrasi. Target indikator Nilai Penerapan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-11
RB BKIPM pada tahun 2013 adalah 75 dengan nilai capaian 80 atau
mencapai 106,67%. Nilai capaian ini merupakan nilai untuk pelaksanaan
tahun 2012, karena untuk PMPRB tahun 2013 nilainya baru akan
dikeluarkan pada tahun 2014.
Meskipun pencapaian target untuk indikator ini melebihi target yang
telah ditetapkan namun masih ditemui sejumlah permasalahan seperti
dokumentasi kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
perbaikannya masih sering tidak didukung dengan bukti fisik yang menjadi
bahan untuk prosedur penilaiannya.
Perbandingan capaian tahun 2012 - 2013 dan target 2014 dapat dilihat
pada Tabel 3.14 di bawah ini.
Tabel 3.14
Capaian IK 3.11 pada 2012-2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian Target
2014 2012 2013
Nilai penerapan reformasi birokrasi BKIPM 70 80 80
Sasaran 4: Terkelolanya Anggaran BKIPM Secara Optimal
IK 4.1 Persentase penyerapan DIPA BKIPM
Alokasi anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi BKIPM Tahun
2013 sebesar Rp303.698.139.000 yang dilaksanakan oleh 77 Satker lingkup
BKIPM (4 satker pusat, 47 satker UPT, dan 26 satker dekonsentrasi). Sampai
dengan akhir Tahun Anggaran 2013, telah terealisasi sebesar
Rp296.956.268.852 atau mencapai 97,78%.
Sedangkan kalau dirinci berdasarkan kegiatan, terdapat satu kegiatan
yang realisasinya di bawah 95%. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara
lain:
a. Adanya anggaran perjalanan dinas dalam negeri yang tidak terealisasi
karena sudah tercapainya kegiatan inspeksi dan sertifikasi pada UPI
sehingga di kembalikan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-12
b. Adanya banyaknya kegiatan pertemuan dan apresiasi sehingga sebagian
kegiatan pertemuan tidak dapat direalisasikan;
c. efisiensi terhadap belanja barang dan belanja modal.
Tabel 3.15
Capaian IK 4.1 pada 2011-2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian Target
2014 2011 2012 2013
Persentase penyerapan DIPA BKIPM 99,70% 101,42% 97,78% 100%
Sasaran 5: Terwujudnya kerja sama yang implementatif
IK 5.1 Jumlah kerjasama yang telah diimplementasikan
Sasaran terwujudnya kerjasama yang implementatif dengan indikator
jumlah kerjasama yang telah diimplementasikan diukur melalui implementasi
tindak lanjut pelaksanaan dari kesepakatan kerjasama yang telah disepakati.
Pada tahun 2013, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan (BKIPM) menargetkan empat kerjasama yang implementatif.
BKIPM telah menindaklanjuti beberapa kesepakatan kerjasama melalui
delapan implementasi kerjasama internasional dan kerjasama antar lembaga.
Implementasi kerjasama internasional (bilateral) adalah merupakan
tindak lanjut dari kesepakatan arrangement/cooperation agreement (MRA)
dengan beberapa negara mitra. Implementasi tindaklanjut dari kerjasama
MRA dapat berupa pendaftaran/registrasi unit pengolahan ikan (UPI) yang
melakukan ekspor ke negara mitra, harmonisasi dan penanganan kasus
ekspor/impor melalui komunikasi antar Otoritas Kompeten serta cross-
inspection penerapan sistim jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
Implementasi kerjasama antar lembaga merupakan tindaklanjut dari
perjanjian kerja sama (PKS) antara BKIPM dengan beberapa mitra kerja.
Implementasi perjanjian kerjasama dapat berupa dukungan pelaksanaan tusi
operasional, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana, publikasi
ilmiah bersama, pengembangan jejaring kerjasama pemantauan penyakit ikan
dan mutu keamanan hasil perikanan, dan pertukaran narasumber.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-13
Capaian kerjasama yang telah diimplementasikan pada tahun 2013
adalah sebagai berikut:
No Mitra Kerjasama Bentuk Kerjasama
A. Internasional
1. Canada Arrangement on Mutual Recognition
2. China Cooperative Agreement
3. Uni Eropa Recognition (EU Commission Decision)
4. Vietnam Implementing Arrangement
5. Korea Arragement On The Cooperation
6. Rusia Arrangement
B. Antarlembaga
7. BP Batam Perjanjian Kerja Sama
8. Universitas Diponegoro Perjanjian Kerja Sama
Adapun perkembangan capaian kerjasama yang telah
diimplementasikan tahun 2013 dan target 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.16
Capaian IK 5.1 pada 2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian
2013 Target 2014
Jumlah kerjasama yang telah diimplementasikan
8 5
Selain hal tersebut, pada tahun 2013 BKIPM telah menginisiasi
kerjasama dalam rangka peningkatan status sanitasi dan hygiene terutama
pada rantai perikanan skala kecil melalui kegiatan kemitraan lintas sektor
(Public Private Partnership) yang melibatkan Pemerintah Daerah (LPPMHP,
Dinas KP Prov. Maluku); unit pengolahan ikan (UPI); mini plant; IMACS-
USAID Indonesia; ANOVA F&L (CSR); serta Valcapfish Center-BPSDMKP.
Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai intervensi strategis pada hulu rantai
produksi dalam upaya preventif mengurangi dampak kontaminasi pathogen
pada Tuna Loin dan membuat set persyaratan minimum untuk fasilitasi dan
praktek penanganan tuna pada rantai skala kecil.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-14
Sararan 6: Terintegrasinya sistem informasi BKIPM
IKU 6.1 Persentase Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibanding total TIK yang ada
Sampai dengan tahun 2013 terdapat 14 teknologi informasi dan
komunikasi yang digunakan seluruh unit kerja di lingkungan BKIPM. Dari 14
informasi dan komunikasi yang ada tersebut, baru 5 yang terintegrasi.
Persentase Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang terintegrasi
dibanding total TIK yang ada Tahun 2013 mencapai 35,71% dari target
sebesar 25%. Dalam kaitan ini, Sekretariat BKIPM terus melakukan upaya
untuk mengintegrasikan seluruh TIK yang ada melalui penyusunan
masterplan dan penyiapan peraturan Kepala BKIPM.
Tabel 3.17
Capaian IK 6.1 pada 2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian
2013 Target 2014
Persentase Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibanding total TIK yang ada
35,71% 40%
Sararan 7: Terselenggaranya reformasi birokrasi sesuai roadmap
reformasi birokrasi BKIPM
IKU 7.1 Persentase rencana aksi reformasi birokrasi yang telah terpenuhi
Pada tahun 2013, terdapat beberapa kegiatan yang telah dikerjakan
dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Persentase program dan
kegiatan RB yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang
harus dilaksanakan sesuai roadmap RB Tahun 2013 mencapai 90% dari
target sebesar 100%.
Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut, antara lain:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-15
(1). Program Manajemen Perubahan, melalui pembentukan Tim Manajemen
Perubahan lingkup BKIPM, perubahan rencana strategi BKIPM tahun
2011-2014, penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan,
penetapan Pengorganisasian Presensi Elektronik lingkup BKIPM,
pembuatan Surat Edaran terkait jam Kerja lingkup BKIPM, penetapan
Tim Strategis Manajemen Office (SMO) lingkup BKIPM, penetapan
pemangku, nama jabatan, dan kelas jabatan lingkup BKIPM, sosialisasi
inisiasi antikorupsi lingkup BKIPM;
(2). sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka
reformasi birokrasi, pengesahan Keputusan Menteri Nomor 7/KEP-
SJ/2013 tentang Tim RB Setjen KKP, pengesahan Peraturan Menteri
Nomor 30/PERMEN-KP/2013 tentang Pemberian, Penambahan, dan
Pengurangan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan KKP,
sosialisasi mengenai presensi finger print dan sosialisasi inisiasi
antikorupsi lingkup Setjen;
(3). Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, melalui rekapitulasi
Peraturan Perundang-Undangan lingkup BKIPM, pembuatan Keputusan
Kepala BKIPM sejumlah 46 buah, percepatan penyelesaian peraturan
perundang-undangan melalui program legislasi BKIPM, di mana pada
tahun 2013 telah terbit 3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
yang inisiasinya dari BKIPM;
(4). Program Penataan dan Penguatan Organisasi, melalui program dan
kegiatan penataan dan penguatan organisasi dengan pelaksanaan audit
organisasi, pelaksanaan audit organisasi di lingkup BKIPM, perubahan
yang perlu dilakukan pada nomenklatur dan fungsi jabatan pada level
Eselon 3 dan Eselon 4 pada Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan dan Pusat Manajemen Mutu;
(5). Program Penataan Tata Laksana, melalui penyempurnaan dan
pembuatan SOP lingkup BKIPM sejumlah 38 SOP, dengan jumlah yang
telah diimplementasikan sebanyak 10 SOP di 22 UPT KIPM;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-16
(6). Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, melalui
penyempurnaan job grading, jumlah SDM, nama jabatan, dan peta
jabatan sesuai dengan data terakhir dalam rangka akurasi data sesuai
permintaan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan,
pelaksanaan asesmen terhadap pejabat eselon II pada bulan April 2013,
penandatangan kontrak kinerja pegawai untuk tahun 2013,
pelaksanaan bimtek implementasi PP Nomor 46 Tahun 2011,
pelaksanaan pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai
sesuai tugas dan fungsi organisasi;
(7). Program Penguatan Pengawasan Intern, melalui penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup BKIPM, nilai SPIP
lingkup BKIPM dengan nilai 91,36, penilaian BPK atas laporan keuangan
BKIPM;
(8). Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, melalui evaluasi LAKIP,
penyusunan BSC mulai dari Level Eselon I, II, III dan IV lingkup BKIPM,
penyusunan IKU lingkup BKIPM, penilaian LAKIP BKIPM dengan nilai A;
(9). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, melalui peringatan Hari
Pelayanan Publik Internasional, penyusunan Instrumen Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat, pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan
Masyarakat, partisipasi dalam peringatan Hari Pelayanan Publik
Internasional Tahun 2013 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
dilaksanakan, persiapan Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Pelayanan
Publik;
(10). Program Monitoring dan Evaluasi, melalui monitoring dan evaluasi
reformasi birokrasi, inventarisasi rencana aksi reformasi birokrasi,
monitoring Semester I dan II, inventarisasi realisasi rencana aksi
reformasi birokrasi Lingkup BKIPM.
Tabel 3.18
Capaian IK 7.1 pada 2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian
2013 Target 2014
Persentase rencana aksi reformasi birokrasi yang telah terpenuhi
90% 100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-17
Sararan 8: Terlaksananya kerja sama antar lembaga yang disepakati
IKU 8.1 Jumlah kerjasama antar lembaga yang disepakati
Sasaran terwujudnya kerjasama antar lembaga yang disepakati dengan
indikator jumlah dokumen kerjasama antar lembaga yang disepakati yang
diukur melalui dokumen kerja sama yang telah sepakati dengan mitra kerja
dalam bentuk dokumen Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani.
Perjanjian Kerja Sama (PKS) berisi persetujuan oleh para pihak untuk
melakukan kerja sama yang memuat hal-hal yang bersifat spesifik, teknis,
dan/atau implementatif. PKS ini merupakan tindak lanjut dari MoU atau
Kesepakatan Bersama (KB) yang telah disepakati pada tingkat Kementerian
Kelautan dan Perikanan.
Pada tahun 2013, BKIPM telah memproses prakarsa kerjasama lingkup
unit kerja BKIPM menjadi dokumen kerja sama antar lembaga yang
disepakati. Dari target 2 dokumen perjanjian kerja sama, telah dihasilkan 3
dokumen perjanjian kerja sama yang disepakati, sebagai berikut:
Mitra Kerjasama Bentuk Kerjasama Penandatanganan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro
Perjanjian Kerja Sama Semarang, 27 Agustus 2013
Delapan (8) Eselon I lintas Kementerian/Lembaga
Nota Kesepahaman Jakarta, 18 Desember 2013
Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada
Perjanjian Kerja Sama Yogyakarta, 19 Desember 2013
Adapun perkembangan capaian jumlah dokumen kerjasama antar
lembaga yang disepakati pada tahun 2013 dan target 2014 adalah sebagai
berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-18
Tabel 3.19
Capaian IK 8.1 pada 2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian
2013 Target 2014
Jumlah kerjasama antar lembaga yang disepakati 3 2
Sararan 9: Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal
IKU 9.1 Persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar
Persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar
Tahun 2013 mencapai 100% dari target sebesar 100%. Capaian ini
merupakan hasil reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap
penerapan biaya, kewajaran alokasi anggaran, dan penerapan Bagan Akun
Standar, seperti kesesuaian penerapan biaya utama dan biaya pendukung,
kesesuaian jenis dan besaran biaya yang terdapat dalam standar Biaya
Masukan, kewajaran dan kepatutan penggunaan jenis dan besaran biaya
yang tidak terdapat dalam Standar Biaya Masukan, kewajaran alokasi
anggaran yang diusuikan dengan memperhatikan komponen/tahapan yang
digunakan serta volume yang akan dicapai, dan penggunaan akun sesuai
Bagan Akun Standar.
Tabel 3.20
Capaian IK 9.1 pada 2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian
2013 Target 2014
Persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar
100% 100%
IKU 9.2 Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai jadwal
Indikator ini merupakan indikator baru yang ditetapkan targetnya pada
Tahun 2013. Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-19
barang/jasa sesuai jadwal mencapai 100% dari target sebesar 100%. Hai ini
menunjukkan bahwa pelaksanaaan pengadaan barang/jasa telah sesuai
dengan rencana umum pengadaan (RUP).
Tabel 3.21
Capaian IK 9.2 pada 2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian
2013 Target 2014
Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai jadwal
100% 100%
IKU 9.3 Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)
Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan,
semester, tahunan) Tahun 2013 mencapai 100% dari target sebesar 100%.
Semua jenjang pelaporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tepat waktu
dan tidak terdapat surat teguran dari Kementerian Keuangan.
Tabel 3.22
Capaian IK 9.3 pada 2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian
2013 Target 2014
Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)
100% 100%
Sararan 10: Tersedianya SDM lingkup Sekretariat BKIPM yang kompeten
dan profesional
IKU 10.1 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di Sekretariat BKIPM
Indeks Kesenjangan Kompetensi merupakan nilai yang menggambarkan
seberapa besar perbandingan antara kompetensi yang telah dimiliki
pemegang jabatan yang ada dalam seluruh unit kerja BKIPM dengan seluruh
kompetensi yang telah ditetapkan sebagai standar yang dibutuhkan bagi
pemegang jabatan. Target IKU ini pada tahun 2013 adalah 60% dengan
capaian sebesar 60%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-20
Penilaian kompetensi jabatan di lingkungan BKIPM baru dilakukan
untuk pejabat eselon II dan eselon III. Sehingga capaian indikator ini masih
menggunakan angka capaian BKIPM. Ke depan, perlu dilakukan assessment
jabatan untuk eselon II, III, dan IV di lingkungan BKIPM. Selain itu, untuk
mendukung pencapaian indikator ini diperlukan jumlah pendidikan dan
pelatihan untuk memenuhi seluruh kompetensi oleh pejabat eselon II, III, dan
IV.
Tabel 3.23
Capaian IK 10.1 pada 2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian
2013 Target 2014
Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di Sekretariat BKIPM
60% 50%
Sararan 11: Tersedianya informasi lingkup Sekretariat BKIPM yang valid,
handal dan mudah diakses
IK 11.1 Service Level Agreement di Sekretariat BKIPM
Service Level Agreement dalam hal ini merupakan bagian dari
kesepakatan layanan secara keseluruhan antara dua pihak, yaitu penyedia
layanan dan klien untuk peningkatan pelayanan. Service Level Agreement
Sekretariat BKIPM yang disepakati adalah bentuk dukungan Sekretariat
BKIPM untuk layanan akses website BKIPM dan aplikasi berbasis web dengan
target pada tahun 2013 adalah 70%. Capaian indikator ini pada tahun 2013
adalah sebesar 97,25% (downtime 10 hari per tahun).
Perbandingan capaian tahun 2013 dan target tahun 2014 dapat dilihat
pada Tabel 3.24 di bawah ini.
Tabel 3.24
Capaian IK 11.1 pada 2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian 2013 Target 2014
Service Level Agreement di Sekretariat BKIPM 97,25% 75%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-21
IK 11.2 Persepsi user terhadap kemudahan akses di Sekretariat BKIPM (skala likert 1-5)
Persepsi user dalam hal ini merupakan pengalaman user tentang
kemudahan akses layanan informasi yang diberikan oleh Sekretariat BKIPM.
Persepsi user berkaitan dengan kemudahan dalam mengakses layanan
informasi. Metode yang digunakan adalah survei kepada pengguna layanan
(user) melalui penyebaran kuisioner.
Target IKU ini pada tahun 2013 adalah 4 (dalam skala likert 1-5) dengan
capaian rata-rata sebesar 4 atau mencapai 100%. Meskipun pencapaian
target untuk IKU ini terpenuhi, namun berdasarkan survei terdapat saran
dan masukan dari user, yaitu perlu adanya notifikasi terkait layanan BKIPM
(aplikasi kuota impor) kepada pengguna jasa melalui email dan SMS.
Perbandingan capaian tahun 2013 dan target tahun 2014 dapat dilihat
pada Tabel 3.25 di bawah ini.
Tabel 3.25
Capaian IK 11.2 pada 2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian 2013 Target 2014
Persepsi user terhadap kemudahan akses di Sekretariat BKIPM (skala likert 1-5)
4 4,25
Sararan 12: Terwujudnya good governance & clean government lingkup
Sekretariat BKIPM
IK 12.1 Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Sekretariat BKIPM
Untuk mewujudkan clean government dan good governance diperlukan
peran serta aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah. Peran aparat
pengawas (auditor) tersebut adalah untuk memastikan seluruh kegiatan
BKIPM telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Bagian
keuangan dan umum sebagai bidang utama masalah pengelolaan keuangan
dan barang milik negara selalu memberi informasi dan dukungan agar
pemeriksaan auditor tersebut berjalan dengan baik, salah satunya ialah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-22
dengan melakukan pendampingan dan selalu menindaklanjuti temuan
maupun rekomendasi BPK dan Inspektorat Jenderal KKP.
Sepanjang tahun 2012 dan 2013 satker BKIPM telah menindaklanjuti
seluruh hasil rekomendasi BPK dan Inspektorat Jenderal KKP atau mencapai
100% dari target 100%. Tidak ada permasalahan yang ditemukan dalam
rangka memenuhi hasil rekomendasi tersebut, karena bagian keuangan dan
umum melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung pemeriksaan dan
tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kegiatan yang dilakukan antara lain:
1. Penyusunan dan Penyelesaian Hasil - Hasil Pemeriksaan Auditor;
2. Pendampingan Penyelesaian LHA (PUSAT, UPT & DEKON) Lingkup
BKIPM Dengan BPK;
3. Perjalanan Pendampingan BPK/ Entry Meeting BPK;
4. Pendampingan Pelaksanaan Pengelola & Penatausahaan BMN (PUSAT,
UPT & DEKON) Lingkup BKIPM Dengan BPK.
Tabel 3.26
Capaian IK 12.1 pada 2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian 2013 Target 2014
Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Sekretariat BKIPM
100% 100%
IK 12.2 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat BKIPM
Untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan
BKIPM, Sekretariat BKIPM telah melakukan berbagai upaya perbaikan sistem
akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP).
a) Perbaikan pada proses Perencanaan Kinerja, meliputi:
penggunaan Balanced Scorecard (BSC) untuk alat pengelolaan dan
strategi kinerja kementerian;
dalam penyusunan perencanaan anggaran untuk program dan
kegiatan sebagai acuannya menggunakan IKU dan target/sasaran
di dalam Renstra yang dijabarkan di RKA-KL;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-23
Target kinerja dalam Penetapan Kinerja diuraikan secara
triwulanan dan dilakukan pengukuran secara berkala;
Target kinerja diuraikan dalam rencana aksi triwulanan dan
dilakukan pengukuran secara berkala.
b) Dalam pengukuran kinerja telah dilakukan:
Penetapan Pedoman Pengumpulan Data Kinerja melalui Keputusan
Kepala BKIPM Nomor 466 tahun 2013;
Penetapan Kontrak Kinerja Individu dengan memadukan antara
kontrak kinerja pegawai dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP++),
kemudian dilakukan penilaiannnya menggunakan sistem penilaian
kinerja individu (Sipkindu) berbasis TIK;
Penggunaan teknologi informasi dalam melakukan pengukuran
kinerja melalui sistem aplikasi siMeta/BSC untuk mengukur
kinerja organisasi dan system aplikasi siPKINDU) untuk mengukur
kinerja individu/pegawai.
c) Pelaporan kinerja (LAKIP) Sekretariat BKIPM Tahun 2013 akan berfungsi
sebagai umpan balik (feedback) perbaikan SAKIP 2014, untuk dalam
laporan kinerja akan memuat pesan-pesan perbaikan kinerja yaitu:
berisi evaluasi, analisis, dan pembandingan dengan realisasi tahun
sebelumnya;
berisi rekomendasi yang digunakan untuk perbaikan perencanaan,
pelaksanaan program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja.
d) Pencapaian kinerja dilakukan secara berkala dan hasilnya akan
digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan
perbaikan penerapan manajemen kinerja.
Perbandingan capaian Tahun 2013 dan target tahun 2014 dapat dilihat
pada Tabel 3.27 di bawah ini.
Tabel 3.27
Capaian IK 12.2 pada 2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian 2013 Target 2014
Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat BKIPM
Nilai AKIP A Nilai AKIP A
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-24
IK 12.3 Indeks kepuasan masyarakat di Sekretariat BKIPM
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang
tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh
pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Data indeks kepuasan
pelanggan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang
masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara
pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Survei IKM bertujuan
untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai
bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas
publik selanjutnya.
Pada tahun 2013 berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pelanggan
yang telah dilakukan di UPT KIPM diperoleh hasil rata-rata 80,23 % atau
dengan indeks 8, yaitu bernilai baik.
Tabel 3.28
Capaian IK 12.3 pada 2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian 2013 Target 2014
Indeks kepuasan masyarakat di Sekretariat BKIPM 8 7,5
IK 12.4 Nilai inisiatif anti korupsi Sekretariat BKIPM
Nilai inisiatif anti korupsi merupakan nilai yang menunjukkan seberapa
besar inisiatif mandiri dari BKIPM dalam upaya pencegahan korupsi yang
dinilai dari sejumlah indikator seperti tersedianya; a) kode etik; b)
peningkatan transparansi dalam manajemen SDM, pengadaan barang/jasa,
penyelenggaraan negara; c) peningkatan akses publik dalam memperoleh
informasi inti utama; d) pelaksanaan saran perbaikan KPK/BPK/APIP dan e)
kegiatan promosi anti korupsi. Target nilai inisiatif anti korupsi Sekretariat
BKIPM tahun 2013 mengacu kepada target BKIPM, yaitu 7,5 dengan nilai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-25
capaian 8,84 atau mencapai 117,87%. Nilai ini masih merupakan nilai hasil
pengukuran untuk Eselon I, belum diukur untuk tingkat Eselon II ke bawah.
Perbandingan capaian tahun 2013 dan target tahun 2014 dapat dilihat
pada Tabel 3.29 di bawah ini.
Tabel 3.29
Capaian IK 12.4 pada 2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian 2013 Target 2014
Nilai inisiatif anti korupsi Sekretariat BKIPM 8,84 7,75
IK 12.5 Nilai penerapan reformasi dan birokrasi Sekretariat BKIPM
Nilai penerapan reformasi dan birokrasi merupakan nilai yang diperoleh
dari proses penilaian baik secara mandiri oleh internal KKP melalui Penilaian
Mandiri Pelakanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) maupun penilaian dari
instansi luar seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan sembilan program mikro reformasi
birokrasi. Dalam BSC, Indikator ini diturunkan ke unit eselon di bawah
dengan metode lingkup dipersempit, meskipun pengukuran untuk penerapan
reformasi birokrasi baru dilakukan untuk Eselon I.
Target indikator Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Sekretariat BKIPM
pada tahun 2013 adalah 75 dengan nilai capaian 80 atau mencapai 106,67%.
Nilai capaian ini merupakan nilai Eselon I BKIPM.
Perbandingan capaian tahun 2013 dan target 2014 dapat dilihat pada
Tabel 3.30 di bawah ini.
Tabel 3.30
Capaian IK 12.5 pada 2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian 2013 Target 2014
Nilai penerapan reformasi birokrasi Sekretariat BKIPM
80 80
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-26
Sararan 10: Terkelolanya anggaran Sekretariat BKIPM secara optimal
IKU 31 Persentase penyerapan anggaran Sekretariat BKIPM
Indikator persentase penyerapan anggaran Sekretariat BKIPM
dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana perencanaan anggaran
dilaksanakan sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam proses
perencanaan. Capaian indikator dihitung dengan membandingkan antara
jumlah realisasi penyerapan anggaran dengan pagu anggaran yang
direncanakan. Pagu anggaran Sekretariat BKIPM Revisi tahun 2013 sebesar
Rp23.842.421.000 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp23.223.070.354
sehingga capaiannya sebesar 97,40% dari target yang ditetapkan pada tahun
2013 sebesar 95%.
Tabel 3.31
Capaian IK 13.1 pada 2011-2013 dan Target 2014
Uraian Indikator Kinerja Capaian Target
2014 2011 2012 2013
Persentase penyerapan anggaran Sekretariat BKIPM
91,04%* 99,54%* 97,40%* 95%
Akuntabilitas Keuangan
Pencapaian indikator persentase penyerapan anggaran Sekretariat
BKIPM hanya dihitung untuk pagu Sekretariat BKIPM saja. Sedangkan untuk
kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya BKIPM mempunyai pagu total (setelah revisi) sebesar
Rp254.705.336.000 dan realisasi Rp250.074.581.612 atau sebesar 98,18%.
Anggaran kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya BKIPM terdiri dari anggaran Sekretariat BKIPM, UPT
KIPM dan satker dekonsentrasi.
Berikut disajikan penyerapan anggaran kegiatan Peningkatan Dukungan
Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM Tahun 2013
untuk setiap jenis belanja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
III-27
Tabel 3.32
Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja T.A 2013
Jenis Belanja Pagu RKAKL-DIPA Realisasi-DIPA %
Belanja Pegawai 76.107.899.000 74.768.520.659 98,24
Belanja Barang 137.264.917.000 134.467.349.075 97,96
Belanja Modal 41.332.520.000 40.838.711.878 98,81
Total 254.705.336.000 250.074.581.612 98,18
Tabel 3.33
Persentase Penyerapan Anggaran Triwulanan
Jenis Belanja Persentase penyerapan s.d Triwulan (%)
TW1 TW2 TW3 TW4
Belanja Pegawai 20,93 45,76 74,18 98,24
Belanja Barang 16,77 41,33 65,75 97,96
Belanja Modal 10,45 26,92 44,76 98,81
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
IV-1
IV. P E N U T U P
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan
akuntabilitas kinerja tahun 2013, seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan
Sekretariat BKIPM telah berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan
dalam rencana strategis. Keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM
merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh Bagian di
Sekretariat BKIPM guna mencapai tujuan lalu lintas hasil perikanan yang
memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan
kemanan hasil perikanan.
Keberhasilan di atas merupakan hasil dari penyelesaian
kendala/hambatan yang terjadi selama tahun 2013, seperti:
1. Belum sepenuhnya indikator kinerja (IK) selaras dengan manual
indikator, termasuk metode cascading, sehingga pengukuran capaian IK
menjadi kurang akurat;
2. Penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
anggaran dari satuan kerja, khususnya beberapa Unit Pelaksana Teknis
dan Dekonsentrasi tidak tepat waktu (bulanan, triwulan, semester,
tahunan) sehingga menyulitkan dalam melakukan rekapitulasi data;
3. Adanya perubahan anggaran akibat kebijakan pengurangan subsidi
BBM dan pembayaran tunjangan kinerja yang memerlukan proses revisi
DIPA sehingga menyebabkan beberapa pelaksanaan kegiatan terhambat.
Hal ini mengakibatkan penyerapan anggaran menjadi lamban pada
semester pertama dan meningkat secara tajam di akhir semester kedua;
dan
4. Pemberian reward and punishment kepada setiap satuan kerja dalam
pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran belum diterapkan secara
optimal
Hambatan/kendala tersebut di atas telah diantisipasi melalui monitoring
dan evaluasi setiap triwulan dalam pelaporan perkembangan pelaksanaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 2013
SEKRETARIAT BKIPM
IV-2
program dan kegiatan BKIPM. Di samping itu juga dilakukan koordinasi
secara intensif dengan satker UPT dan Daerah dalam rangka percepatan
penyerapan anggaran.
Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan
permasalahan-permasalahan dalam pencapaian target sasaran yang telah
ditetapkan dan sebagai langkah antisipatif dalam pelaksanaan kegiatan
mendatang, antara lain:
1. Penyempurnaan manual indikator Sekretariat BKIPM, khususnya
terhadap indikator yang belum dapat menggambarkan mekanisme
penghitungan dan pengukuran capaian indikator dari Level 2 sampai
level di bawahnya;
2. Menginstruksikan setiap satuan kerja di lingkungan BKIPM untuk
melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan serta tertib dalam menyampaikan kemajuan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran;
3. Berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal KKP dan Kementerian
Keuangan terkait dengan proses revisi DIPA; dan
4. Memberikan reward and punishment untuk setiap satuan kerja di
lingkungan BKIPM dan kepada pegawai, dalam rangka pencapaian
kinerja dan pelaksanaan anggaran.
Pencapaian terhadap seluruh sasaran kinerja pada Kegiatan
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BKIPM selama tahun 2013 serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi,
diharapkan dapat menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan dan
perencanaan di masa yang akan datang.
Akhirnya dengan disusunnya LAKIP Sekretariat BKIPM Tahun Anggaran
2013 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada
pimpinan dan seluruh pihak yang terkait sehingga dapat menjadi umpan
balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan
untuk merumuskan kebijaksanaan lebih lanjut pada periode berikutnya.
L-1
LAMPIRAN
Bagan Organisasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
L-2
Penetapan Kinerja Sekretariat BKIPM Tahun 2013
L-3
L-4