Post on 02-Jan-2016
UNDANG UNDANG PERLINDUNGANDAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(UU NO 32 TAHUN 2009)
PROF. DR. IR. BOBBY POLII, MS
MODUL 3. PERATURAN PERUNDANGAN DI BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DASAR HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH
UUD 1945PASAL 28H AYAT (1) “ SETIAP ORANG BERHAK HIDUP SEJAHTERA LAHIR BATIN, BERTEMPAT TINGGAL DAN MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SERTA BERHAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN
PASAL 33 AYAT (1) PEREKONOMIAN NASIONAL DISELENGGARAKAN BERDASARKAN ATAS DEMOKRASI EKONOMI DENGAN PRINSIP KEBERSAMAAN, EFISIENSI-BERKEADILAN, BERKELANJUTAN, BERWAWASAN LINGKUNGAN, KEMANDIRIAN, SERTA DENGAN MENJAGA KESEIMBANGANKEMAJUAN DAN KESATUAN EKONOMI NASIONAL
PASAL 33 AYAT (4) PEREKONOMIAN NASIONAL DISELENGGARAKAN BERDASARKAN ATAS DEMOKRASI EKONOMI DENGANPRINSIP KEBERSAMAAN, EFISIEN-BERKEADILAN, BERKELANJUTAN, BERWAWASAN LINGKUNGAN, KEMANDIRIAN, SERTA DENGAN MENJAGA KESEIMBANGAN KEMAJUAN DAN KESATUAN EKONOMINASIONAL
SETELAH UU 23/97 BERUSIA 12 TAHUN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH TERUS MENINGKAT
1. MAINSTREAMING LH BELUM DICAPAI2. KEBIJAKAN PRO LH MASIH MRPKN HARAPAN3. MASYARAKAT SEMAKIN SADAR AKAN PENTINGNYA LH4. PUTUSAN PERKARA LH BELUM ME MUASKAN5. KETERBATASAN KEWENANGAN KELEM BAGAAN LH6. AMDAL HANYA SEKEDAR DOK KAJIAN7. KETERBATASAN KEWENANGAN PPNS/ PPLH8. KASUS LH DI DAERAH SULIT DILAKUKAN GAKUM9. ISSU LH INTERNASIONAL TERUS BER KEMBANG
PERTIMBANGAN PERUBAHAN UU 23/97
1. PENGUATAN KEWENANGAN KELEMBAGAAN LH2. MATERI MULTI TAFSIR : PASAL 1 ANGKA 12 DEFENISI PENCEMARAN PASAL 18 (1) USAHA/KEGIATAN BER DAMPAK BESAR DAN PENTING3. KEWENANGAN PPLH DAN PPNS 4. INSTRUMEN ATUR DAN AWASI SERTA ATUR DIRI SENDIRI KURANG EFEKTIF5. AMDAL MASIH BELUM OPTIMAL6. RUMUSAN SANKSI ADMINISTRASI LEMAH7. PIDANA MNIMUM 8. PRINSIP DESENTRALISASI DAN DEMOKRASI PERLU DITINGKATKAN9 PERKEMBANGAN ISSU INTERNATIONAL10.. ASAS SUBSIDIARITAS PERLU DISEMPURNAKAN.
HAL BARU DLM UU 32/2009
1. RPPLH INVENTARISASI SDA (PENETAPAN DAYA DUKUNG DAN DAYATAMPUNG, SERTA CADANGAN SDA), EKOREGION.
1. KLHS WAJIB DALAM PENYUSUNAN : - RTRW, RPJP, RPJM NASIONAL, PROP, KAB/KOTA - KRP YG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LH3. AMDAL. - MENJADI PERSYARATAN IZIN LINGKUNGAN - PENYUSUN WAJIB MEMILIKI SERTIFIKAT - KOMISI MEMILIK LISENSI . - PEMERINTAH MEMBANTU GOL EKONOMI LEMAH4. PERIZINAN.
- PERSYARATAN IZIN USAHA- APABILA IZIN LINGKUNGAN DI CABUT MAKA IZIN USAHA DIBATALKAN
5. INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN- DANA JAMINAN PEMULIHAN LINGKUNGAN- DANA PENANGGULANGAN PENCEMARAN/KERUSAKAN DAN PEMULIHAN- DANA AMANAH/BANTUAN UNTUK KONSERVASI
CAT : pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan)6. PERATURAN PER UU BERBASIS LH SETIAP PER UU WAJIB
MEMPERHATIKAN PERLINDUNGAN FUNGSI LH DAN PRINSIP PPLH7.
7. ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN PEMERINTAH WAJIB MENYEDIA KAN DAK YANG MEMADAI8. ANALISA RESIKO LINGKUNGAN WAJIB TERHADAP USAHA YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK TERHADAP LH, EKOSISTEM, KESEHATAN DAN KESELAMATAN MANUSIA.9 AUDIT LINGKUNGAN HIDUP WAJIB TERHADAP : - USAHA/KEGIATAN YANG BERISIKO TINGG THDP LINGKUNGAN - DAN YANG TIDAK TAAT10.KEWENANGAN 27 KEWENANGAN LEMBAGA LH BUKAN HANYA MENETAPKAN DAN MELAKUKAN KOORDINASI TAPI LEMBAGA DGN PORTOFOLIO MENETAPKAN, MELAKSANAKAN DAN MENGAWASI KEBIJAKAN PPLH.11. MENGAKUI KEARIFAN LOKAL12. PPLH FUNGSIONAL MENGHENTIKAN PELANGGARAN13. PPNS MENAHAN DAN MENANGKAP SERTA MENYAMPAIKAN HASIL PENYIDIKAN KE JPU( BERKOORDINASI KEPOLISIAN)14. PENEGAKAN HUKUM PIDANA MEMPERHATIKAN ASAS ULTIMUM REMIDIUM (PIDANA SBG UPAYA TERAKHIR STLH ADMINISTRASI TDK BERHASIL) KHUSUS PADA PELANGGARANBAKU MUTU AIR LIMBNAH, EMISI DAN GANGGUAN
PERBANDINGAN
UU PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
UU PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
11 BAB 52 PASAL 17 BAB DAN 127 PASAL
PENCEMARAN LH ADLH 1.MASUK NYA ATAU DIMASUKKANNYA MAHLUK HIDUP, ZAT, ENERGI DAN/ATAU KOMPONEN LAIN KEDALAM LINGKUNGAN HIDUP 2.OLEH KEGIATAN MANUSIA 3.SEHINGGA KUALITASNYA TURUN SAMPAI KE TINGKAT TERTENTU 4.YANG MENYEBABKAN LH TIDAK DAPAT BERFUNGSI SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA.
PENCEMARAN LH ADLH 1.MASUK ATAU DIMASUKKANNYA MAHLUK HIDUP, ZAT, ENERGI DAN/ATAU KOMPONEN LAIN KEDALAM LINGKUNGAN HIDUP 2.OLEH KEGIATAN MANUSIA 3.SEHINGGA MELAMPAUI BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP YANG TELAH DITETAPKAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH
PERENCANAAN
PEMANFAATAN
PENGENDALIAN
PEMELIHARAAN
PENGAWASAN GAKUM
PERENCANAAN
INVENTARISASI LHTKT NASIONALTINGKAT PULAU/KEPULAUANTINGKAT WIL EKOREGION
PENETAPAN WIL EKOREGION
KARAKTERISIK BENTANG ALAMDASIKLIMFLORA DAN FAUNASOSIAL BUDAYAKE;LEMBAGAAN MASYARAKATHASIL INVENTARISASI LH
MEMUAT :PEMANFAATAN/PENCADANGAN SDAPEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN KUALITAS/FUNGSI LHADAPTASI DAN MITIGASI THDP PERUBAHAN IKLIM
R P P L H
DISUSUN O MENTERI,GUB,BPT/WLKT.DIATUR DGN PP,PERDADASAR DAN DIMUAT DLMRPJP DAN RPJMN
PEMANFAATAN
BERDASARKAN RPPLH
APABILA RPPLHBELUM ADA BERDASARKANDAYA TAMPUNG DAN DAYA DUKUNG
MEMPERHATIKAN :KEBERLANJUTAN PROSES DAN FUNGSI LHKEBERLANJUTAN LHKESELAMATAN, MUTU HIDUP DANKESEJAHTERAAN MASYARAKAT
MENTERI U/ NASIONAL DAN PULAU/KEPULAUANGUBERNUR U/PROP DAN EKOREGION LINTAS KABBPT/WLKT U/KAB/KOTA DAN EKOREGION KAB/KT
DITETAPKAN OLEH
PENGENDALIAN
PENCEGAHAN
KLHSTATA RUANGBM LINGKUNGANKRITERIA BAKU KERUSAKAN LHAMDALUKL/UPLPERIZINANINSTRUMEN EKONOMI LINGKPERUU BERBASIS LINGKANGGARAN BERBASIS LINGKANALISIS RESIKO LINGKAUDIT LH
PENANGGULANGANPEMBERIAN INFORMASIPENGISOLASIAN PENCEMARAN/KERUSAKAN
PEMULIHAN
PENGHENTIAN SUMBER PENCEMARANREMEDIASIREHABILITASIRESTORASI
RPPLH KLHS
AMDAL
IZIN LINGKUNGAN IZIN USAHA
UKL/UPL
PENCEMARAN / KERUSAKAN LINGKUNGAN
BAKU MUTU LINGKUNGAN
KRITERIA BAKUKERUSAKAN
Diukur melalui
air;
air limbah;
air laut;
udara ambien;
emisi;
gangguan;
Baku mutu lain sesuai dengan.
Perkembangan IPTEK
air;
air limbah;
air laut;
udara ambien;
emisi;
gangguan;
Baku mutu lain sesuai dengan.
Perkembangan IPTEK
EKOSISTEM
PERUBAHANIKLIM
Tanah untuk biomassaTerumbu karangMangrovepadang lamunGambutKarstKebakaran HutanBK ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan IPTEK
Tanah untuk biomassaTerumbu karangMangrovepadang lamunGambutKarstKebakaran HutanBK ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan IPTEK
AMDAL
bagi usaha/kegiatan yang Berdampak penting
Penyusun mempunyaiSertifikat kompetensi
Komisi mempunyai lisensi
Dasar pemberianIzin lingkungan
wajib
UKL/UPL
bagi usaha/kegiatan yang tidak wajib amdal
Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan & pemantauan lingkungan hidup
Dasar pemberianIzin lingkungan
wajib
IZIN LINGKUNGAN (pasal 36 sd 41)IZIN LINGKUNGAN (pasal 36 sd 41)
Usaha / kegiatanUsaha /
kegiatanAMDAL
/UKL/UPLAMDAL
/UKL/UPL
Komisi berlisensiKomisi berlisensi
SKKLH / Rekomendasi
UKL/UPL
SKKLH / Rekomendasi
UKL/UPL
Izin lingkungan
Izin lingkungan Izin UsahaIzin Usaha
persyaratanpersyaratan
Keputusan TUN
Keputusan TUN
pengumumanpengumuman
Cacat hukum, kekeliruan penyalahgunaan, ketidakbenaran, pemalsuan data, dokumen/informasi
Penerbitannya tidak memenuhi syarat dalam keputusan komisi
Tidak melaksanakan kewajiban dalam AMDAL/UKL-UPL
Cacat hukum, kekeliruan penyalahgunaan, ketidakbenaran, pemalsuan data, dokumen/informasi
Penerbitannya tidak memenuhi syarat dalam keputusan komisi
Tidak melaksanakan kewajiban dalam AMDAL/UKL-UPL
batalbatalKLHSKLHS
RPPLHRPPLH
Izin lh dicabut izin usaha batal
Izin lh kegiatan berubah izin usaha diperbaharui
PEMELIHARAAN
KONSERVASI SDA
PERLINDUNGAN SDAPENGAWETAN SDAPEMANFAATAN SECARA LESTARI SDA
PENCADANGANSDA
TIDAK BOLEH DIMANFAATKAN UNTUKWAKTU TERTENTU
PELESTARIAN FUNGSI ATMOSFIR
UPAYA MITIGASI DAN ADAPTASIUPAYA PERLINDUNGAN LAP OZONUPAYA PERLINDUNGAN THDP HUJAN ASAM
PERATURAN BERBASIS LINGKUNGAN(pasal 44)
SETIAP PENYUSUNAN PER UU PADA TKT NASIONAL DAN DAERAH
WAJIB MEMPERHATIKAN
PERLINDUNGAN FUNGSI LH
PRINSIP PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LH
ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP(pasal 45)
PEMERINTAH DAN DPR
PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD
WAJIB
MENGALOKASIKAN ANGGARAN YG MEMADAI
KEGIATAN PPLH
PROGRAM PEMBANGUNAN YG BERWAWASAN LINGKUNGAN
WAJIB
MENGALOKASIKAN ANGGARAN DAK yg MEMADAI
DAERAH YG MEMILIKI KINERJA PPLH YG BAIK
SETIAP ORANG BERHAK
LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA
MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DAN AKSES KEADILAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT
MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT MENIMBULKAN
DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN
BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
SETIAP ORANG BERHAK
SETIAP ORANG BERHAK
SETIAP ORANG BERHAK
SETIAP ORANG BERHAK
SETIAP ORANG BERHAK
BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETIAP ORANG BERHAK
MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETIAP ORANG BERHAK
MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT MENIMBULKAN
DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN
MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETIAP ORANG BERHAK
MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DAN AKSES KEADILAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT
MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT MENIMBULKAN
DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN
MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETIAP ORANG BERHAK
LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA
MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DAN AKSES KEADILAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT
LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA
MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT MENIMBULKAN
DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN
MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DAN AKSES KEADILAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT
LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA
BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT MENIMBULKAN
DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN
MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DAN AKSES KEADILAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT
LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA
MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT MENIMBULKAN
DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN
MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DAN AKSES KEADILAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT
LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA
MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT MENIMBULKAN
DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN
MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DAN AKSES KEADILAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT
LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA
MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT MENIMBULKAN
DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN
MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DAN AKSES KEADILAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT
LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA
MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT MENIMBULKAN
DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN
MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DAN AKSES KEADILAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT
LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA
MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT MENIMBULKAN
DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN
MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DAN AKSES KEADILAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT
LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA
MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT MENIMBULKAN
DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN
MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DAN AKSES KEADILAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT
LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA
Hak (pasal 65)
Anti SLAPP: Anti Strategic Law Suit Against Public Participation (pasal 66)
Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat perdata
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup
Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan
PENGAWASAN(pasal 71 – pasal 75)
Wewenang
Melakukan Pengawasan thd kegiatan &/atau usaha :
- Peraturan PUU dibidang PPLH- Izin Lingkungan
Menetapkan PPLH yang merupakan pejabat fungsional
•Menteri•Gubernur•Bupati/Walikota(sesuai kewenangannya)
dapat mendelegasikan kewenangannya pada pejabat/instansi teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
PENGAWASAN LAPIS KEDUA(second line inspection) psl 73
Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan LH
PENGUATAN PENGAWASAN :
Kewenangan PPLH untuk menghentikan pelanggaran tertentu di lapangan(pasal 74 ayat (1) huruf J)
Deputi Penaatan Lingkungan,
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Deputi Penaatan Lingkungan,
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
PEPEJAJA
BATBAT
PEPENGANGAWASWAS
PEPEJAJA
BATBAT
PEPENGANGAWASWAS
kewenangan
Meminta KeteranganMembuat CatatanMembuat Salinan DokumenMemasuki tempat tertentuMemotretMembuat rekaman audio visualMengambil sampelMemeriksa peralatanMemeriksa instalasi/Alat TransportasiPemantauanMenghentikan pelanggaran tertentu
Meminta KeteranganMembuat CatatanMembuat Salinan DokumenMemasuki tempat tertentuMemotretMembuat rekaman audio visualMengambil sampelMemeriksa peralatanMemeriksa instalasi/Alat TransportasiPemantauanMenghentikan pelanggaran tertentu
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGANDALAM
UU PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan dan penanggulangan
Efek Jera dan Efek Derita
Ganti Rugi danPemulihan Lingkungan
ADMINISTRASI(Pasal 76 sd 83)
PIDANA(pasal 93 sd 120)
PERDATA(pasal 83 sd 93)
FUNGSIFUNGSI FUNGSI
1. Ditujukan Kepada Perbuatan Pelanggaran
2. Agar Perbuatan Pelanggaran Dihentikan
3. Bersifat “REPARATOIR”Atau Pemulihan
Keadaan Semula
4. Dijatuhkan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara(T.U.N)
Mengakhiri Perbuatan Yangdilarang
Mengakhiri Perbuatan Yangdilarang
Bagi Warga Masyarakat/ Badan Usaha Yang Terkena Dapat Banding Ke Pengadilan Administrasi (Peradilan TUN)
Bagi Warga Masyarakat/ Badan Usaha Yang Terkena Dapat Banding Ke Pengadilan Administrasi (Peradilan TUN)
SANKSI ADMINISTRASIPasal 76 s.d Pasal 83
SANKSI ADMINISTRASIPasal 76 s.d Pasal 83
26
SANKSI ADMINISTRASI(pasal 76 sd pasal 83)
1. Teguran 2. Paksaan Pemerintah3. Pembekuan izin4. Pencabutan izin
oleh
1. Menteri2. Gubernur3. Bupati/walikotaSesuai kewenangannya
Pembekuan izin , pencabutan izin ,denda keterlambatan,dijatuhkan apabila paksaan pemerintah tidak dilaksanakan
Second Line EnforcementMenteri dapat menerapkan sanksi adm, jika pemerintah menganggap Pemda secara sengaja tdk menerapkan
sanksi adm thd pelanggaran yang serius
Paksaan Pemerintah(pasal 80) Dijatuhkan tanpa didahului
teguran apabila pelanggaran menimbulkan:
•Ancaman yg sangat serius bagi manusia & LH
•Dampak yg lebih besar & lebih luas
•Kerugian yg lebih besar bagi LH
1. PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PRODUKSI
2. PEMINDAHAN SRANA PRODUKSI
3. PENUTUPAN SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH ATAU EMISI
4. PEMBONGKARAN5. PENYITAAN6. PENGHENTIAN SEMENTARA
SELURUH KEGIATAN7. TINDAKAN LAIN UNTUK
MENGHENTIKAN PELANGGARAN DAN PEMULIHAN.
PENYELESAIANSENGKETA LH DI LUAR
PENGADILANPasal 85 s.d pasal 86
MENCAPAI KESEPAKAT-AN MENGENAI :1. BENTUK DAN BESARNYA
GANTI KERUGIAN DAN/ATAU
2. MENGENAI TINDAKANTERTENTU GUNA MEN-JAMIN TIDAK AKANTERJADI/TERULANG-NYA DAMPAK NEGATIF TERHADAP LH.
TUJUAN CARA
1. NEGOSIASI2. MEDIASI4. ARBITRASI
JASA PENYELESAIANSENGKETA LH
PEMERINTAH/MASYARA-KAT MEMFASILITASI MEMBENTUK LPJPPSLH
1. TERJADI PENC/PERUSAKAN LINGK
2. TIMBUL KERUGIAN LH/ORANG
3. ADA SENGKETA PARA PIHAK
4. PARA PIHAK SEPAKAT BERMUSYAWARAH
KAPAN
29
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN(pasal 84 – pasal 92)
MELALUI PENGADILAN
Gugatan Perbuatan melawan Hukum
Legal Standing LSM – telah melaksanakan kegiatan nyata 2 thn
Legal standing Pem & Pemda
Class actions
Strict liability – tanpa pengecualian
DILUAR PENGADILAN
Secara sukarela utk mencapai kesepakatan
Mediasi, negosiasi, arbitrase
Pemerintah menfasilitasi pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian sengketa
Kedaluarsa ajukan gugatan: sejak diketahuinya penc/kerusakTdk berlaku utk B3/LB3
JENIS TINDAK PIDANA
Perlu dibuktikan:1. Lingkungan telah
tercemar/rusak
2. Hubungan sebab akibat antara lingkungan yg tercemar/rusak dengan kegiatan yg didakwa mencemari/merusak
1. Tidak perlu dibuktikan lingkungan telah tercemar, cukup dibuktikan terdakwa telah melakukan perbuatan pelanggaran
MATERIIL FORMIL
31
PENEGAKAN HUKUM PIDANATindak pidana lingkungan adalah kejahatanSanksi dan denda maksimum dan minimumkortporasi
ULTIMUM REMIDIUM
Tindak pidana formil (effluent, emisi dan ganguan)Sanksi administrasi Pelanggaran dilakukan satu kali
PREMIUM REMIDIUM
Pencemaran dan perusakan LHSanksi administrasi tidak dipatuhiPelanggaran dilakukan lebih dari satu kaliMemasukkan B3 yg dilarangMemasukkan LB3 di NKRIMemasukkan limbah di NKRIMembuang limbah Membuang B3 dan LB3Melepas rekayasa genetik (sesuai UU dan izin lh)Melakukan pembukaan lahan dengan membakarMenyusun Amdal tanpa sertifikasi kompetensiMemberikan informasi palsu,menyesatkan menghilangkan, merusak, dan ket tidak benar
JaksaPenuntutUmum
Penyidik POLRI
PPNS LH BERKAS PENYIDIKAN
Kewenangan lainnya
Menangkap dan menahan
penyitaan
penggeledahan
Menghentikan penyidikan
pemeriksaan
KOORDINASI
PENEGAKAN HUKUM TERPADU(pasal 95)
• PPNS
• KEPOLISIAN
• KEJAKSAAN MENEG LHKOORDINASI
Alat Bukti yang Sah dalam Tuntutan Tindak Pidana Lingkungan
• Keterangan saksi;• Keterangan ahli;• Surat;• Petunjuk;• Keterangan terdakwa; dan/atau• Alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan
TINDAK PIDANAKORPORASI
ATASATASNAMANAMAATASATASNAMANAMA
Tindak Pidana AtasNama BH dll.
Pidana Ditambah1/3
Panggilan Untuk Menghadap dan Penyerahan Surat Panggilan
Di Tujukan Kepada Pengurus
Jika Tuntutan DilakukanTerhadap Badan Hukum dll.
Pengurus Harus DatangSendiri ke Pengadilan
1. Tempat Tinggal2. Pengurus Melakukan Pekerjaan yang tetap
a. Badan Hukumb. Perseroanc. Perserikatand. Yayasan, ataue. Organisasi Lain
1. Tuntutan Pidana2. Sanksi Pidana3. Tindakan Tata Tertib
Dilakukan oleh orang-orangberdasarkan1. Hubungan Kerja2. Hubungan Lain Bertindak
DalamLingkungan BH, dll.
DijatuhkanDijatuhkan
1. Yang1. Yang MemberiMemberi PerintahPerintah2. Bertindak2. Bertindak SebagaiSebagai PimpinanPimpinan
1. BH, Perseroan, Perserikatan, Yayasan, Org. Lain2. Memberi Perintah3. Yang Bertindak Sebagai Pimpinan Dalam Perb. Atau 2 dan 3
Jenis Jenis PelanggaraPelanggara
nnAkibatAkibat
PidanaPidana Denda (rupiah)Denda (rupiah)
MinimuMinimumm
MaksimuMaksimumm
MinimuMinimumm
MaksimuMaksimumm
SengajaSengaja
> BM> BM 3 tahun3 tahun 10 tahun10 tahun 3 millir3 millir 10 miliar10 miliar
Orang Orang LukaLuka
4 tahun4 tahun 12 tahun12 tahun 4 miliar4 miliar 12 miliar12 miliar
Orang Orang MatiMati
5 tahun5 tahun 15 tahun15 tahun 5 miliar5 miliar 15 miliar15 miliar
LalaiLalai
> BM> BM 1 tahun1 tahun 3 tahun3 tahun 1 miliar1 miliar 3 miliar3 miliar
Orang Orang LukaLuka
2 tahun2 tahun 6 tahun6 tahun 2 miliar2 miliar 6 miliar6 miliar
Orang Orang MatiMati
3 tahun3 tahun 9 tahun9 tahun 3 miliar3 miliar 9 miliar9 miliar
Ketentuan Pidana
Ketentuan Pidana untuk Pelanggaran Lainnya
PelanggaranPelanggaran PidanaPidana Denda (rupiah)Denda (rupiah)
MinimumMinimum MaksimumMaksimum MinimumMinimum MaksimuMaksimumm
Melepaskan/Melepaskan/mengedarkan mengedarkan produk rekayasa produk rekayasa genetikagenetika
1 tahun1 tahun 3 tahun3 tahun 1 miliar1 miliar 3 miliar3 miliar
Mengelola limbah B3 Mengelola limbah B3 tanpa izintanpa izin 1 tahun1 tahun 3 tahun3 tahun 1 miliar1 miliar 3 miliar3 miliar
Tidak mengelola Tidak mengelola limbah B3 yang limbah B3 yang dihasilkannyadihasilkannya
1 tahun1 tahun 3 tahun3 tahun 1 miliar1 miliar 3 miliar3 miliar
DumpingDumping -- 3 tahun3 tahun -- 3 miliar3 miliar
Memasukkan limbahMemasukkan limbah 4 tahun4 tahun 12 tahun12 tahun 4 miliar4 miliar 12 miliar12 miliar
Memasukkan limbah Memasukkan limbah B3B3 5 tahun5 tahun 15 tahun15 tahun 5 miliar5 miliar 15 miliar15 miliar
PelanggaranPelanggaran PidanaPidana Denda (rupiah)Denda (rupiah)
MinimumMinimum MaksimumMaksimum MinimumMinimum MaksimuMaksimumm
Memasukkan B3Memasukkan B3 5 tahun5 tahun 15 tahun15 tahun 5 miliar5 miliar 15 miliar15 miliar
Membakar lahanMembakar lahan 3 tahun 3 tahun 10 tahun10 tahun 3 miliar3 miliar 10 miliar10 miliar
Melakukan usaha Melakukan usaha dan/atau kegiatan dan/atau kegiatan tanpa izintanpa izin
1 tahun1 tahun 3 tahun3 tahun 1 miliar1 miliar 3 miliar3 miliar
Menyusun AMDAL Menyusun AMDAL tanpa memiliki tanpa memiliki sertifikat kompetensi sertifikat kompetensi penyusun AMDALpenyusun AMDAL
-- 3 tahun3 tahun -- 3 miliar3 miliar
Menerbitkan izin Menerbitkan izin lingkungan tanpa lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL dilengkapi AMDAL atau UKL-UPLatau UKL-UPL
-- 3 tahun3 tahun -- 3 miliar3 miliar
PelanggaranPidana Denda (rupiah)
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan
- 3 tahun - 3 miliar
Dengan sengaja Tidak melakukan pengawasan yang mengakibatkan pencemaran/kerusakan yg mengakibatkan hilangnya nyawa manusia
- 1 tahun -Atau
500 juta
Memberikan informasi palsu
- 1 tahun - 1 miliar
Tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah
- 1 tahun - 1 miliar
Menghalang-halangi pejabat pengawas dan/atau PPNS
- 1 tahun - 500 juta
41
PALING LAMA 1 TAHUN PALING LAMA 2 TAHUN
1. PENYUSUN AMDAL WAJIB MEMILIKI KOMPETENSI.
2. AUDITOR LINGKUNGAN WAJIB MEMILIKI SERTIFIKASI KOMPETENSI
3. SEGALA IZIN PLH YG DIKELUARKAN O/ MENTERI, GUBERNUR, BUPATI/
WALIKOTA WAJIB DI INTEGRASIKAN DLM IZIN LINGKUNGAN.
4. PERATURAN PELAKSANAAN DITETAPKAN.
1. USAHA/KEGIATAN YG MEMPUNYAI IZIN USAHA TANPA AMDAL WAJIB MENYELESAIKAN AUDIT LINGKUNGAN.
2. USAHA/KEGIATAN TELAH MEMILIKI IZIN USAHA TANPA UKL/UPL WAJIB MEMBUAT DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN.
KETENTUAN PERALIHAN
RPP RPERMEN
1. INVENTARISASI LH, PENETAPAN EKOREGION, RPPLH2. PENETAPAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG 3. KLHS4. BAKU MUTU LINGKUNGAN (AIR,UDARA, AIR LAUT)5. KRITERIA BAKU KERUSAKAN6. AMDAL7. IZIN LINGKUNGAN8. INSTRUMEN EKONOMI LH9. ANALISIS RESIKO LH10. TATA CARA PENANGGULANGAN PENCEMARAN/ KERUSAKAN LH 11. TATA CARA PEMULIHAN FUNGSI LH.12. DANA PENJAMINAN.13. PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH 14. KONSERVASI DAN PENCADANGAN SDA SERTA PELESTARIANFUNGSI ATMOSFIR15. PENGELOLAAN B316. PENGELOLAN LB317. TATA CARA DAN PERSYARATAN DUMPING LIMBAH ATAU BAHAN18. TATA CARA PENGANGKATAN PPNS19. SANKSI ADMINISTRASI20. LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYELESAIAN SENGKETA LH
1. BAKU MUTU EFFLUENT.2. JENIS USAHA/KEGIATAN WAJIB AMDAL3. SERTIFIKASI DAN KOMPETENSI PENYUSUN AMDAL4. UKL/UPL DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN5. AUDIT LINGKUNGAN6. SISTIM INFORMASI LH7. TATA CARA PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP8 . KERUGIAN LH
MANDAT RPP DAN PERMEN
KETENTUAN PENUTUP
SEMUA PERATURAN PERUU YG MERUPAKAN PERATURANPELAKSANAAN UU 23/97 TETAP BERLAKU SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN ATAU BELUM DIGANTI DGN PERATURAN PELAKSANAAN UU INI pasal 124
PERATURAN PELAKSANAAN UU INI DITETAPKAN PALING LAMA1 (SATU TAHUN) SEJAK UU INI DIBERLAKUKAN pasal 126
PADA SAAT UU INI MULAI BERLAKU, UU 23/97 DICABUT DANDINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI-- pasal 125