Post on 14-Nov-2020
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 069.05/Kep.498-DPMPTSP/2018
TENTANG
TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
GUBERNUR JAWA BARAT,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1
Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dibentuk Tim Teknis
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
2
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun
2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 2011 Nomor 21 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor );
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 205);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun
2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 19 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 177);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 1);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku:
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 503.5/Kep.49-BPMPT/2017 Tentang Tim Teknis Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
3
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 503.05/38/BangProm tentang Susunan Personalia Tim
Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
KEDUA : Membentuk Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu yang selanjutnya disebut Tim Teknis dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas melaksanakan hal-hal terkait dengan untuk
memberikan pertimbangan teknis secara obyektif dan mandiri mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan
perizinan.
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Diktum KETIGA, Tim Teknis mempunyai tugas :
a. menerima permohonan pertimbangan/rekomendasi teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Jawa Barat;
b. pembahasan dan/atau pemeriksaan/kajian lapangan
bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
c. pelaksanaan verifikasi dan validasi administrasi;
d. pemeriksaan/kajian lapangan yang dikonsultasikan kepada Kepala Perangkat Daerah dan lembaga lainnya;
e. Penyusunan berita acara pemeriksaan atau pembahasan;
f. Penyusunan pertimbagan/rekomendasi teknis dalam
rangka memberikan rekomendasi perizinan dan non perizinan dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah
yang bersangkutan yang mencakup substansi pertimbangan/rekomendasi teknis dan analisa kajian;
g. Penghitungan nilai retribusi sebagai bahan penetapan
Surat Keterangan Retribusi Daerah oleh Pejabat yang berwenang;
h. Penyusunan pertimbangan/rekomendasi teknis dan Surat Keterangan Retribusi Daerah yang telah ditandatangani
oleh Ketua Tim disampaikan kepada Dinas dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
i. Bertanggung jawab terhadap substansi teknis dalam penertiban perizinan.
KELIMA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai persyaratan:
a. Berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. Anggota Tim Teknis harus memiliki kriteria:
1) memiliki kompetensi yang berlatar belakang dan
keterampilan sesuai penugasan;
2) menguasai teknologi informasi;
3) disiplin;
4) bertanggung jawab; dan
5) memiliki sikap yang baik dan ramah.
4
KEENAM : Dalam mendukung optimalisasi dan kelancaran penyelenggaraan pelayanan mulai dari tahap permohonan
sampai dengan tahap penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan, Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud
pada Diktum KEDUA berkedudukan:
a. ditempatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat sampai dengan terwujudnya PTSP yang terintegrasi secara elektronik;
b. status pejabat yang ditugaskan dalam Tim Teknis adalah
Penugasan, yang secara administratif, termasuk gaji, tunjangan jabatan masih berada pada Perangkat Daerah
asal.
KETUJUH : Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim Teknis sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bandung Pada tanggal :
GUBERNUR JAWA BARAT
AHMAD HERYAWAN
5
LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 069.05/Kep.498-DPMPTSP/2018
TANGGAL : 30 Mei 2018 TENTANG : TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
A. BIDANG PENDIDIKAN
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
1. Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Prinsip Mendirikan Sekolah Luar Biasa (SLB)
2. Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Luar
Biasa (SLB) : a. Baru;
b. Perubahan; c. Penutupan
Anggota : 1. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat; 2. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Dinas
Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; 3. Kepala Seksi Kelembagaan dan Standarisasi Sarana
Prasarana pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Dra. Ida Nurwidayanti, MM
NIP. 196602081993032002 5. Drs. Dadang Ruhiyat, M.Pd
NIP. 196403111993031007 6. Asep Karyana, M.M.Pd
NIP. 196207271985031000 7. Drs. Dodo Sudrajat, M.M.Pd
NIP. 196207121985121002
8. Drs. Dedy Kustawan, M.Pd NIP. 195905061983031012
9. Oom Siti Rohmah, SE NIP. 196309071993122001
6
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
10. Cecep Wahyu NIP. 196012171986021003
11. Siti Rahayu, S.Pd NIP. 197011211997022001
12. H. Nurjaman
NIP. 196103121981031004 13. Dudi sudrajat, S. Pd
NIP. 196707121992031002 14. Lina Juliana
NIP. 198607142014112001
2 Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Prinsip Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat
2. Izin Oprasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan
Masyarakat a. Baru
b. Perubahan c. Penutupan
3. Rekomendasi Pendirian SPK pada Kerjasama
Penyelenggaraan Pendidikan 4. Rekomendasi Kerjasama Pengelolaan
Pendidikan
Anggota : 1. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada
Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; 2. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Dinas
Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; 3. Kepala Seksi Kelembagaan dan Standarisasi Sarana
Prasarana pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat 4. Moch. Priatna Hamzah, SH., M.Pd
NIP. 19601020 198203 1 013 5. Dra. Elis Rosliani, M.Pd
NIP. 19671016 199303 2 003 6. Dra. Henni Muliawaty, M.Pd
NIP. 19680304 199303 2 006
7. Dra. Kustimi, M.Pd NIP. 19650404 199001 2 002
7
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
3 Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Prinsip Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan
Masyarakat 2. Izin Oprasional Penyelenggaraan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Yang
Diselenggarakan Masyarakat; a. Baru;
b. Perubahan; c. Penutupan;
3. Rekomendasi Pendirian SPK pada Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan
4. Rekomendasi Kerjasama Pengelolaan
Pendidikan
Anggota : 1. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Dinas
Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; 3. Kepala Seksi Kelembagaan dan Standarisasi Sarana
Prasarana pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Drs. H. Ario Wiguno,M.MPd NIP. 195812081986031011
5. Drs. Tonny K. Suhandi, MM
NIP. 19601109 195803 1 007 6. Oma, S.P.d., M.MPd
NIP. 19651115 198603 1 007 7. Achmad Solihin, S.Pd., M.MPd
NIP. 19681127 199003 1 003
8
B. BIDANG KESEHATAN
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
1. Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta; a. Baru
b. Perpanjangan 2. Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan
Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta a. Baru
b. Perpanjangan 3. Izin Laboratorium Kesehatan Madya 4. Izin Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Madya
5. Rekomendasi Izin Laboratorium Patologi Anatomik;
6. Rekomendasi Izin Laboratorium Parasitologi Klinik;
7. Rekomendasi Izin Laboratorium Mikrobiologi Klinik;
8. Rekomendasi Izin Sarana Pemeriksaan
Kesehatan CTKI; 9. Rekomendasi Izin Mendirikan dan
Menyelenggarakan Rumah Sakit Umum Kelas A/Utama atau yang setara;
10. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Rumah Sakit Khusus Kelas A;
11. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Laboratorium Kesehatan
Kelas Utama; 12. Rekomendasi Izin Mendirikan dan
Menyelenggarakan Rumah Sakit Lapangan;
Anggota : 1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat 2. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas
Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 3. Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan pada Dinas
Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 4. Dra. Herti Suherti, M.AP
NIP : 196302191985032008
5. Aris Asaat NIP : 196508251989031008
6. Purnama Magdalena, SKM, MPH NIP : 198008252006042009
7. Lia Amalia, S.ST NIP : 196806031990032003
8. Rita Kartika, S.Kp
NIP : 197601092002122006 9. dr. Cut Nur Cintia Alamanda, Sp.Pk,MKes
NIP : 197409062014122001 10. Yatna Hidayatna, S.Kep
NIP : 198001032009021002 11. Lina Chaliastina
NIP : 197207042005012007
12. Suprayogi, A.Md NIP : 197701122010011008
13. Titis Wigiati, SKM NIP : 197110081997032006
9
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
14. Dwi Suntariyani, DcN NIP : 196702071991022005
15. Oktaviani Hidayat, S.Kep NIP : 198510232011012003
16. Yura Kalfataru Iskandar, Apt
NIP : 198309252011011004 17. Suprijatno Jonam, S.Kep
NIP : 197006221997031004 18. Dwi Susanti, SKM
NIP : 198611242010012006 19. Devi Purnama, A.MK
NIP : 198902012011012005
20. dr. Selvia NIP : 197509082010012003
21. drg. Yanyan NIP : 197302282006042021
22. Dra. Dewi Kusmayani, Apt., M.Kes NIP : 196008261989022001
23. Warningsih, S.Si, Apt
NIP : 196912092005012001 24. Raden Hermalia, S.F,Apt
NIP : 197702212009022001 25. Mega Purnamasari SE, S.Si,Apt
NIP : 198103172011012001 26. Heru Syafarudin, S.Si,Apt
NIP : 198410292011012001
27. Rin Dwi Saptarina, SKM, M.Kes NIP : 196709031990032005
28. drg. Ema Rahmawati, MKM NIP : 197202022007012011
13. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Pelayanan Radioterapi;
14. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kedokteran Nuklir menggunakan alat PET-CT di Rumah Sakit;
15. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Klinik Kedokteran
Spesialis/Kedokteran Gigi Spesialis (PAM); 16. Rekomendasi Izin Mendirikan dan
Menyelenggarakan Pelayanan Medis Sub Spesialis Khusus;
17. Rekomendasi Izin Unit Transfusi Darah (UTD)
Kelas Utama.
10
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
29. dr. Anggriani Andryani, Sp.Pk NIP : 196202281988122001
30. dr. Indina Istiyantari, MH.Kes NIP : 196401292002122001
2. Ketua : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas
Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT);
a. Baru; b. Pergantian penanggungjawab teknis;
c. Pergantian Direktur; d. Penambahan/Perluasan Lokasi atau fasilitas
produksi e. Penambahan Sediaan Obat Tradisional; f. Penutupan;
2. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK); a. Baru;
b. Pergantian Kepala Cabang c. Pergantian Penanggungjawab Teknis Cabang
d. Penambahan/perluasan lokasi e. Penambahan/Pengurangan Kelompok Alat
Kesehatan yang disalurkan
f. Duplikat (Hilang/rusak) g. Penutupan
3. Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF/PBFBBO) Cabang;
a. Baru b. Pergantian Kepala Cabang c. Pergantian Penanggungjawab
d. Penambahan/Perluasan Lokasi e. Perpanjangan
f. Duplikat (Hilang/rusak) g. Penutupan
Anggota : 1. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Drg. Ema Rahmawati, MKM NIP. 19720202 200701 2 011
3. Rin Dwi Saptarina, SKM, M.Kes
NIP : 196709031990032005 4. Neni Nurjanah, SKM
NIP. 19661019 198903 2 001 5. Dr. Raden Vini Aduani Dewi
NIP. 19720116 200212 2 002 6. Yuntina Erdani, SKM, MH.Kes
NIP. 19650623 198803 2 004
7. Warningsih, S.Si, Apt NIP. 1969209 200501 2 001
8. Drs. Arief Rachman Sjahidy. Apt., MM NIP. 19660627 199503 1 002
9. Raden Hermalia, S.F, Apt NIP. 19770221 200902 2 001
10. Mega Purnamasari Sri Effendi, S. Si
NIP. 19810317 201101 2 001 11. Heru Syafarudin, S.Si, Apt
NIP. 19841029 201101 2 001 12. Hj. Roni Zam Zam Nirwana, S.Si.Apt
NIP. 19710424 199203 2 005
11
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
13. Dra. Susy Susilawati NIP. 19650408 199003 2 005
14. Yura Kalfataru Iskandar, Apt NIP : 198309252011011004
15. dr. Selvia
NIP : 197509082010012003 16. Hasnawati Halta, SKM
NIP. 19691012 199302 2 003 17. Dwi Suntariyani, DcN
NIP. 19670207 199102 2 005 18. Dwi Susanti Wuryantini, SKM
NIP. 19861124 201001 2 006
19. Suprijatno Jonam, S.Kep NIP : 197006221997031004
20. Devi Purnama, A.MK NIP. 19890201201101 2 005
21. Yatna Hidayatna, S.Kep NIP : 198001032009021002
22. Aris Asaat
NIP : 196508251989031008 23. Rita Kartika, S.Kep
NIP. 19760109 200212 2 006 24. Cica Setiawati, SKM
NIP. 19841203 201101 2 003 25. Wiwin Novita Indrayanti, AMK
NIP. 19841117 200902 2 003
26. Tatang Tafdila, S. Farm, Apt NIP. 19820420 201001 1 015
27. Wowo Karsono, S. Si, Apt NIP. 19730930 199503 1 001
4. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
a. Baru b. Perubahan Alamat di lokasi yang sama c. Pergantian Direktur/Pimpinan
d. Pergantian Penanggungjawab Teknis e. Penambahan/Perluasan Gudang
f. Penambahan/Pengurangan Kelompok Alat Kesehatan
g. Pindah Lokasi h. Penutupan
5. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi/
(PBF/PBFBBO); a. Baru
b. Pergantian Direktur/Pimpinan c. Pergantian Apoteker Penanggungjawab
d. Penambahan/Perluasan Gudang e. Pindah Lokasi f. Perpanjangan
g. Penutupan 6. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan
a. Baru b. Pergantian Direktur/Pimpinan
c. Pergantian Penanggungjawab Teknis d. Penambahan/ Perluasan lokasi atau Fasilitias
Produksi
e. Penambahan/pengurangan Produk yang akan diproduksi
f. Pindah Lokasi g. Perpanjangan
h. Penutupan
12
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
28. Susilawati, S.Farm., Apt NIP : 19900510 201503 2 2006
7. Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Rumah Tangga (PKRT) :
a. Baru; b. Pergantian Direktur/Pimpinan c. Pergantian Penanggungjawab Teknis
d. Penambahan/Perluasan lokasi produksi atau fasilitas produksi
e. Penambahan/pengurangan Produk yang akan diproduksi
f. Pindah Lokasi g. Perpanjangan h. Penutupan
8. Rekomendasi Administrasi Izin Usaha Industri Farmasi;
a. Baru b. Pergantian Direktur/Pimpinan
c. Pergantian Apoteker Penanggungjawan Pemastian Mutu/ Produksi/Pengawasan Mutu
d. Penambahan/ Perluasan Lokasi atau fasilitas produksi
e. Pindah Alamat 9. Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat
Tradisional; a. Baru b. Pergantian Direktur/Pimpinan
c. Pergantian Apoteker Penanggungjawab d. Penambahan/Perluasan lokasi atau fasilitas
produksi e. Pindah Lokasi
f. Penutupan
13
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
10. Rekomendasi Administrasi Izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) :
a. Baru; b. Pergantian Direktur/Pimpinan c. Pergantian Apoteker Penanggungjawab
d. Penambahan/Perluasan lokasi atau fasilitas produksi
e. Penambahan Sediaan yang akan diproduksi f. Pindah Lokasi
g. Penutupan 11. Rekomendasi Administrasi Produksi Kosmetik;
a. Baru;
b. Pergantian Direktur/Pimpinan c. Pergantian Apoteker Penanggungjawab
d. Penambahan/Perluasan lokasi atau fasilitas produksi
e. Penambahan Sediaan Kosmetik yang akan diproduksi atau perubahan golongan kosmetik
f. Pindah Lokasi g. Perpanjangan
h. Penutupan
14
C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
1. Ketua : Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Ruang Milik Jalan; a. Baru
b. Perpanjangan 2. Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Tanah Jalan
Diluar Ruang Milik Jalan a. Baru
b. Perpanjangan
Anggota : 1. Kepala Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan pada Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah I s.d VI pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat 3. Kurnia Hidayat, SE
NIP. 19640929 198901 1 001
4. Tete NIP. 19640415 199101 1 002
5. Didi Budiman, SE NIP. 19690613 200701 1 007
6. Zahedi Raden, SE NIP. 19720922 200701 1 006
7. Iyan Sopyan
NIP. 19680717 200701 1001
2. Ketua : Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Bina Marga dan
Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Kawasan
Bandung Utara a. Lahan kosong atau Renovasi berizin b. IMB Sudah terbangun
c. IMB alih fungsi/alih nama tanpa pembangunan
Anggota : 1. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat
15
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
3. Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat 4. Safrudin Sri Susanto, ST
NIP. 19850803 201001 1 008
5. Boy Dicky Kurniawan, SST., MT NIP. 19801220 201001 1 014
6. Suhermawan, ST., M.Si NIP. 19870826 201101 1 001
3. Ketua : Kepala Bidang Bina Manfaat pada Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Surat Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Provinsi-Sempadan Sumber Air a. Baru
b. Perpanjangan 2. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air
(SIPPA) Permukaan a. Baru
b. Perpanjangan
Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Teknis pada Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane pada Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat 3. Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno pada
Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat 4. Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai Citarum pada Dinas
Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 5. Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung
pada Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
6. Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai Citanduy pada Dinas
Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 7. Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki pada
Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
16
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
8. Kepala Seksi Penatagunaan pada Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
9. Kepala Seksi Perencanaan Sundawapan pada Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
10. Kepala Seksi Perencanaan Irigasi pada Dinas Sumber Daya
Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; 11. Kepala Seksi Sundawapan pada UPTD PSDA Wilayah
Sungai Ciliwung-Cisadane 12. Kepala Seksi Sundawapan pada UPTD PSDA Wilayah
Sungai Cisadea-Cibareno 13. Kepala Seksi Sundawapan pada UPTD PSDA Wilayah
Sungai Citarum
14. Kepala Seksi Sundawapan pada UPTD PSDA Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung
15. Kepala Seksi Sundawapan pada UPTD PSDA Wilayah Sungai Citanduy
16. Kepala Seksi Sundawapan pada UPTD PSDA Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki
17. Kepala Seksi Irigasi pada UPTD PSDA Wilayah Sungai
Ciliwung-Cisadane 18. Kepala Seksi Irigasi pada UPTD PSDA Wilayah Sungai
Cisadea-Cibareno 19. Kepala Seksi Irigasi pada UPTD PSDA Wilayah Sungai
Citarum 20. Kepala Seksi Irigasi pada UPTD PSDA Wilayah Sungai
Cimanuk-Cisanggarung
21. Kepala Seksi Irigasi pada UPTD PSDA Wilayah Sungai Citanduy
22. Kepala Seksi Irigasi pada UPTD PSDA Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki
17
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
23. Dicky Setiawan, ST., M.Si., MPSDA NIP. 19790811 201411 1 001
24. Asep Supratman NIP. 19601018 198903 1 007
25. Yudi Muhamad Soleh
NIP. 19640115 199101 1 001
18
D. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
1. Ketua : Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Rekomendasi Pengembangan Sistem Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota
Anggota : 1. Kepala Seksi Drainase danAir Limbah pada Dinas
Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Pejabat fungsional umum tertentu non angka kredit pada Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
2. Ketua : Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Rekomendasi Pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba)
Lintas Kabupaten/Kota Anggota : 1. Kepala Seksi Rumah Umum pada Dinas Perumahan dan
Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2. Kepala Seksi Rumah Khusus dan Swadaya pada Dinas
Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Pejabat fungsional umum tertentu non angka kredit pada
Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
19
E. BIDANG SOSIAL
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
1. Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Pengumpulan Uang atau Barang Skala Provinsi
2. Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang Atau
Barang Skala Nasional 3. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah
Anggota : 1. Kepala Seksi Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat 2. Tati Susilawati, S.IP
NIP. 19610314 198603 2 006 3. Kurnaesih, SST., MM
NIP. 19700731 199102 2 001 4. Dedy Djunmaedi Usman
NIP. 19620504 199103 1 011
5. Asep Sulaeman NIP. 19820403 201410 1 001
20
F. BIDANG TENAGA KERJA
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
1. Ketua : Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan;
2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
a. Perpanjangan b. Pencabutan
3. Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS-AKL);
a. Baru; b. Perpanjangan
4. Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja Skala
Provinsi; 5. Izin Pendirian Kantor Cabang Lembaga
Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Skala Provinsi;
6. Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Cabang PPTKIS);
7. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
8. Rekomendasi Pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja
Antar Daerah (LPTKS-AKAD); 9. Rekomendasi Pengerahan/Penempatan Tenaga
Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);
10. Rekomendasi Kepada Swasta dalam Pengelenggaraan Pameran Bursa Kerja/Job
Fair Skala Provinsi; 11. Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta
Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja
pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat 3. Kepala Seksi Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Hj. Halizah, SH., MH NIP. 19710713 199903 2 003
5. Sri Suyanti NIP. 19600610 198908 2 001
21
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
2. Ketua : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Rekomendasi Terhadap Perizinan Magang di Luar Negeri
a. Baru b. Perpanjangan;
Anggota : 1. Seksi Pelatihan dan Pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2. Seksi Penguatan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Seksi Standarisasi Sertifikasi dan Kompetensi Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat 4. Sartono
NIP. 19620925 199403 1 001
22
G. BIDANG PERTANAHAN
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
1. Ketua : Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota a. Baru b. Perpanjangan
Anggota : 1. Kepala Seksi Perencanaan Pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat; 2. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah pada Dinas Perumahan
dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; 3. Kepala Seksi Data dan Informasi pada Dinas Perumahan dan
Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 4. Dicky, A.Md
NIP. 19701215 200801 1 005
23
H. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
1. Ketua : Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Lingkungan dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Bagi Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki
AMDAL 2. Izin Lingkungan Bagi Setiap Usaha dan/atau
Kegiatan yang Wajib Memiliki UKL-UPL
Anggota : 1. Kepala Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat 2. Seksi Evaluasi Dampak dan Risiko Kebijakan Strategis pada
Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Prof. Dr. Erri N. Megantara (Unpad : Pakar Lingkungan
Hidup) 5. Wisandana, SH., MSi (AMDAL Penyusun)
6. Drs. Taufiq Affif, MSc. (AMDAL Penyusun) 7. Ir. Dikdik Riyadi, MSc (Tenaga ahli Geologi)
8. Ir. Iyus Hidayat, M.Kes (Ahli Kesehatan Masyarakat) 9. Dr. Herri Y. Hadikusumah, Msi (UNPAD : Ahli Biologi) 10. Drs. Rusydi Kotanegara, Msi (Tenaga Ahli Sosial)
11. Andria Sukowati, ST., MT (Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah)
12. Ir. S. Cahyaningsih, MT (LIPI–Bandung : Tenaga Ahli Kimia Fisika)
13. Ir. Suharsono (Tenaga Ahli Peta ) 14. Ir. Dida Kusnida (P3GL : Tenaga Ahli Kelautan) 15. Dr. Ir. Prima Mayaningtias, Msi (Amdal Penilai)
16. Eva Fandora, ST., MT (AMDAL Penilai) 17. Ary Sutarman, ST (AMDAL Penilai)
24
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
2. Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat
1. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/Kota)
a. Baru b. Perpanjangan
2. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3
Skala Nasional;
Anggota : 1. Kepala Seksi Pengendalian Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat 2. Rida Maulani, S.Si
NIP. 19780109 200212 2 004
25
I. BIDANG PERHUBUNGAN
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
1. Ketua : Kepala Bidang Transportasi Darat pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
a. Baru; b. Perubahan
c. Perpanjangan; d. Registrasi Kartu Pengawasan;
2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Taxi yang wilayah Operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi; a. Baru;
b. Perubahan c. Perpanjangan;
d. Registrasi Kartu Pengawasan; 3. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi
(IUJPT);
a. Baru; b. Perubahan;
c. Registrasi Kartu Pengawasan; 4. Pembukaan Kantor Cabang Jasa Pengurusan
Transportasi (IUJPT)
Anggota : 1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Seksi Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Marisi Elysabeth Valentina Uli NIP. 19631012 198403 2 009
5. Teviani Wulansari, S.SiT
NIP. 19881116 201101 2 001 6. Anitha Sintawati, S.IP
NIP. 19670722 199301 2 001 7. Darwinton Damanik
NIP. 19650122 199301 1 001 8. Titi Agustini , A.Md
NIP. 19670820 199302 2 001
9. Komala NIP. 19660301 199203 2 007
10. Nanak Samsudin, S.IP NIP. 19731114 200801 1 002
11. Robet Fridolin Sirait NIP. 19720412 201410 1 001
2. Ketua : Kepala Bidang Transportasi Laut danAngkutan Sungai dan
Penyebrangan pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha
yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antara Daerah
26
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
Anggota : 1. Kepala Seksi Angkutan Laut dan ASDP pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Seksi Operasi Pelabuhan UPTD Pengelolaan
Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Kepala Sub Bagian UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut pada Dinas Perhubungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 5. Beni Sarbini, S.IP
NIP. 19680522 198907 1 001
6. Jessy Sudrajat, ST., MT NIP. 19670312 199703 1 003
7. M. Nawangwulan, SE., M.Si NIP. 19711118 199312 2 002
8. Dyah Perwitasari, S.Kel NIP. 19840106 201503 2 002
9. Andrew Mauristna H., A.Md
NIP. 19890614 201101 1 002
Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah Provinsi 2. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat
bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antara Daerah
Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah Provinsi, pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan
Pelabuhan International 3. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai
dan Danau untuk Kapal yang melayani trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
a. Baru; b. Perubahan;
c. Registrasi Kartu Pengawasan; 4. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat
(SIUPBM); a. Baru; b. Perubahan
c. Registrasi Kartu Pengawasan; 5. Pembukaan Kantor Cabang Pengusahaan
Bongkar Muat (IUPBM); 6. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas
(IUPDPK); a. Baru; b. Perubahan;
c. Registrasi Kartu Pengawasan; 7. Pembukaan Cabang Izin Usaha Perusahaan
Depo Peti Kemas (IUPDPK) 8. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat
(IUPPER);
27
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
a. Baru;; b. Perubahan;
c. Registrasi Kartu Pengawasan; 9. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan
Pelayaran Rakyat;
10. Izin Usaha Tally Mandiri; a. Baru;
b. Perubahan c. Registrasi Kartu Pengawasan;
11. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut;
a. Baru; b. Perubahan;
c. Registrasi Kartu Pengawasan; 12. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
(Pembukaan Kantor Cabang); a. Baru; b. Perubahan;
c. Registrasi Kartu Pengawasan; 13. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan
Regional; 14. Izin Operasional Pelabuhan Pengumpan
Regional
15. Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 16. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di
Pelabuhan Pengumpan Regional
28
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
17. Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
18. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional
19. Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan
Pelabuhan Pengumpan Regional 20. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan
Pengumpan Regional 21. Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan
Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional
22. Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Angkutan
Laut (SIUPL/PELNAS)
3. Ketua : Kepala Bidang Perkeretaapian pada Dinas Perhubungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum
yang jaringan jalurnya melaintasi batas Daerah Kabupaten/Kota;
2. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum yang jaringan jalurnya melaintasi batas Daerah Kabupaten/Kota;;
3. Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang jaringan jalurnya melaintasi batas Daerah
Kabupaten/Kota; 4. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang
jaringan jalurnya melaintasi batas Daerah Kabupaten/Kota;
5. Izin Pengadaan atau Pembangunan
Perkeretaapian Khusus yang jaringan jalurnya melaintasi batas Daerah Kabupaten/Kota;
6. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus yang jaringan jalurnya melaintasi batas Daerah
Anggota : 1. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian pada
Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 3. Kepala Seksi Keselamatan Perkeretaapiaan pada Dinas
Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 4. Raden Harianti Asri Dewi, ST
NIP. 19900915 201503 2 008
29
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
Kabupaten/Kota; 7. Rekomendasi Izin Usaha Prasarana
Perkeretaapian Umum yang jaringan jalurnya melaintasi batas Daerah Provinsi;
8. Rekomendasi Izin Pembangunan Prasarana
Perkeretaapian Umum yang jaringan jalurnya melaintasi batas Daerah Provinsi;
9. Rekomendasi Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang jaringan jalurnya
melaintasi batas Daerah Provinsi; 10. Rekomendasi Izin Operasi Sarana
Perkeretaapian Umum yang jaringan jalurnya
melaintasi batas Daerah Provinsi; 11. Rekomendasi Izin Pengadaan atau
Pembangunan Perkeretaapian Khusus yang jaringan jalurnya melaintasi batas Daerah
Provinsi; 12. Rekomendasi Izin Operasi Perkeretaapian
Khusus yang jaringan jalurnya melaintasi
batas Daerah Provinsi
30
J. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
1. Ketua : Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Usaha Simpan Pinjam 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang
Pembantu Koperasi Simpan Pinjam/KSPPS
3. Izin Pembukaan Kantor Kas Anggota : 1. Kepala Seksi Badan Hukum dan Organisasi pada Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat 2. Ismayanti Ratna Dewi,SE
NIP. 19830418 201503 2 003
31
K. BIDANG PENANAMAN MODAL
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
1. Katua : Sesuai dengan Sektor/Perangkat Daerah dan Jenis Usahanya 1. Pendaftaran Penanaman Modal a. Baru; b. Alih Status
c. Perubahan (nama perusahaan, NPWP, Alamat Kantor Pusat, Penyertaan Modal
Perseroan) 2. Izin Usaha Penanaman Modal
a. Baru; b. Perubahan; c. Penggabungan
d. Perluasan 3. Pembukaan Kantor Cabang
Anggota : 1. Sesuai dengan Sektor/Perangkat Daerah dan Jenis Usahanya
2. Bidang Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
32
L. BIDANG KEBUDAYAAN
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
1 Ketua : Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Izin Membawa Benda Cagar Budaya Ke Luar Provinsi
Anggota : 1. Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat 2. Kepala Seksi Pelestarian Sejarah, Nilai Budaya, Bahasa
Sastra, dan Aksara Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Seksi Kesenian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Agung Kusnadi, SPd
NIP. 19860823 201503 1 003 5. Rahadian Prasetya, S.Ds
NIP. 19861124 201503 1 004
33
M. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
1. Ketua : Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
a. Baru; b. Perubahan;
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai
dengan 30 GT a. Baru b. Perubahan Pemilik, mesin, dimensi (volume
kapal) c. Perubahan alat tangkap
d. Perpanjangan 3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon
untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT a. Baru
b. Perpanjangan 4. Surat Tanda Keterangan Andon (STKA)
a. Baru b. Perpanjangan
5. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di Laut dengan Ukuran Palka dan Bobot Kapal 5 sampai dengan 30 GT;
Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Perikanan Cilauteureun pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Perikanan
Ciasem pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
4. Kepala Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat 5. Kepala Seksi Pelabuhan Perikanan pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 6. Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 7. Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha UPTD
Pelabuhan Perikanan Cilauteureun pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
8. Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran UPTD Pelabuhan Perikanan Ciasem pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
9. Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha UPTD Pelabuhan Perikanan Ciasem pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
34
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
10. Rajib Bussalam, S.Pi NIP. 199201262015031003
11. Rudi Hendarsah, SE NIP. 197011722008011002
2. Ketua : Kepala Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang
Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota; (usaha perbenihan
ikan; usaha pembesaran ikan; usaha pembenihan dan pembesar ikan)
2. Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari
garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan diluar kewenangan
kabupaten/kota (usaha perbenihan ikan; usaha pembesaran ikan; usaha pembenihan dan
pembesar ikan) 3. Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil
Pembudayaan Ikan ukuran 5 GT sampai dengan
30 GT; 4. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil
Perikanan lintas daerah kabupaten/kota. 5. Rekomendasi Ekspor/Import Ikan Hidup
(Induk, Benih dan Ikan Hias)
Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Air Payau
dan Laut Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Air Payau
dan Laut Wilayah Utara pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 4. Kepala Seksi Pembudidayaan Ikan pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
5. Kepala Seksi Pengolahan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
6. Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
7. Kepala Seksi Pelayanan Teknologi UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
8. Kepala Seksi Aplikasi Teknologi UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
35
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
9. Kepala Seksi Pelayanan Teknologi UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 10. Kepala Seksi Aplikasi Teknologi UPTD Perikanan Air Payau
dan Laut Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 11. Kepala Seksi Pengujian UPTD Pengujian dan Penerapan
Mutu Produk Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
12. Kepala Seksi Penerapan Mutu UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
13. Suharni, S.St.Pi NIP. 19731210 199403 2 005
14. Rd. Yeni Rahmawati NIP. 198106132014122002
3. Ketua : Kepala Bidang Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi : a. Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan
Reklamasi b. Izin lokasi pemanfaatan perairan pesisir
c. Izin pengelolaan produksi garam d. Izin pengelolaan sumber daya pengairan
pesisir dan perairan pulau-pulau kecil (Biofarmakologi laut, bioteknologi laut, wisata bahari, pemanfaatan air laut selain energi,
pemasangan pipa dan kabel bawah laut, pengangkatan benda muatan kapal
tenggelam)
Anggota : 1. Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat 2. Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara
pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Seksi Pendayagunaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
36
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
4. Kepala Seksi Konsrvasi dan Keanekaragaman Hayati Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
5. Kepala Seksi Pendayagunaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat 6. Kepala Seksi Konsrvasi dan Keanekaragaman Hayati Cabang
Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
7. Topan Dulfigat Permana, S.St.Pi., MM NIP. 198207212010011002
8. Azizi, S.Pi NIP. 197502112010011006
37
N. BIDANG PARIWISATA
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
1. Ketua : Kepala Bidang Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Lintas Kabupaten/Kota untuk Usaha Daya Tarik Wisata
2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Lintas Kabupaten/Kota untuk Usaha Kawasan
Pariwisata 3. Rekomendasi Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Khusus dan Perjalanan Ibadah Umrah
Anggota : 1. Kepala Seksi Usaha Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Seksi Industri Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat 4. BRM. Puspo Buwono, SE
NIP. 19640929 199303 1 009
6. Widhi Nuryaman 5. NIP. 198404 200901 1 002
38
O. BIDANG PERTANIAN
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
1. Ketua : Kepala Bidang Produksi Tanaman Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Usaha Tanaman Pangan dan Holtikultura Wilayah Provinsi;
Anggota : 1. Kepala Seksi Tanaman Sayuran pada Dinas Tanaman
Pangan dan Holtikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Seksi Tanamanm Buah pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Seksi Tanaman Hiasa dan Obat pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Pejabat Fungsional Umum Tertentu Non Angka Kredit pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
2. Ketua : Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Rekomendasi sebagai Produsen Benih Tanaman Pangan
2. Rekomendasi sebagai Pengedar Benih Tanaman
Pangan
Anggota : 1. Kepala Seksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Iwan Ruswandi, SP NIP. 19650820 199103 1 010
3. Ir. Hardedi, MP NIP. 19650404 199203 1 009
4. Deden Mahmud Margana, SP., MP
NIP. 19630305 198602 1 004 5. Salman Buhturi, SP., MP
NIP. 19680928 200801 1 003
39
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
6. Iswanto, SP NIP. 19790213 200501 1 002
3. Ketua : Kepala Bidang Produksi Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Membawa Masuk Bibit Ternak Antar Provinsi/Pulau;
2. Izin Membawa Keluar Bibit Ternak Antar
Provinsi/Pulau 3. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Benih
dan/atau Bibit Ternak ke dalam Wilayah Negara RI
4. Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke luar Wilayah Negara RI
Anggota : 1. Kepala Seksi Perbibitan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Seksi Pengembangan Usaha pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat 3. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan pada Dinas
Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat 4. Gilang Christiana, SPt, M.Si
NIP. 19801020 201001 1 003 5. Rudi Dedi Iskandar, SPt
NIP. 19830817 200902 1 005 6. Budi Abdurochman
NIP. 19860507 201001 1 004
7. Ujan Jumara NIP. 19711130 200701 1 008
4. Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Distributor Obat Hewan
2. Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di
Provinsi Jawa Barat; 3. Rekomendasi Izin Produsen Obat Hewan 4. Rekomendasi Izin Importir/Eksportir Obat
Hewan 5. Rekomendasi pemasukan karkas, daging
dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara
Anggota : 1. Kepala Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2. Kepala Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
40
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
3. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat 4. Drh. Fatia Yusriah Aksa
NIP. 19710810 199702 2 005
5. Drh. Umar Nurzaini Muhrom NIP. 19710302 200501 1 010
6. Drh. Kustini NIP. 19770828 200604 2 008
7. H. Ade Supriatna NIP. 19660309 198603 1 003
8. Rachmat Thohir
NIP. 19731107 201410 1 001 9. Anas Ridwan
NIP. 19630726 198903 1 008
RI; 5. Rekomendasi Importasi/Eksportasi Produk
Hewan Non Pangan 6. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan
Pengeluaran Ternak Potong ke dalam Wilayah
Negara RI 6. Rekomendasi Pengeluaran/Pemasukan Produk
Hewan Antar Provinsi 7. Rekomendasi Pengeluaran/Pemasukan Ternak
Potong Antar Provinsi 7. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran
Bahan Baku Pakan Asal Hewan ke dan dari
Wilayah Negara RI 8. Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak
5. Ketua : Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran, dan Usaha Perkebunan pada Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat
1. Izin Usaha Perkebunan (IUP) Lintas Kabupaten/Kota;
2. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) Perkebunan Lintas Kabupaten/Kota;
3. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
Perkebunan Lintas Kabupaten/Kota; 4. Izin Peremajaan Tanaman
5. Perubahan Jenis Tanaman 6. Diversifikasi Usaha
7. Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) Perkebunan Lintas Provinsi
8. Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan Hasil
Perkebunan (IUP-P) 9. Rekomendasi Izin Usaha Budidaya Tanaman
(IUP-B) 10. Rekomendasi Hak Guna Usaha (HGU)
Anggota : 1. Kepala Balai Sertifikasi Dan Pengawasan Mutu Benih
Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Seksi Panen dan Pengolahan pada Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi pada Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Kepala Seksi Bina Usaha pada Dinas Perkebunan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 5. Nur Endah Diantini, SP
NIP. 19770511 200501 2 012
41
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
6. Rahmat Hidayat, A.Md NIP. 19830325 201503 1 002
Perkebunan Baru; 11. Rekome ndasi Perpanjangan/ Pembaharuan
Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan
6. Ketua : Kepala Balai Sertifikasi Dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
1. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)
Anggota : 1. Kepala Seksi Pengawasan Mutu Benih pada Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Seksi Sertifikasi Benih pada Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Yayat Rohdiyat, SP
NIP. 19620515 199303 1 003 4. Ir. Wawan
NIP. 19630426 200701 1 001 5. Beny Badruzaman, SP
NIP. 19790503 200501 1 009 6. Iwan Nirwana Bagianto, SP
NIP. 19730315 200801 1 002
7. Ade Hidayat, SP NIP. 19710126 200701 1 010
8. Hidayat NIP. 19700409 200701 1 012
9. Nana Rudiana NIP. 19690912 200901 1 001
42
P. BIDANG KEHUTANAN
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
1. Ketua : Kepala Bidang Pemolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan Luasan Paling Banyak 5 ha untuk Pembangunan Fasilitas Umum, dan Kegiatan
yang Bersifat Non Komersil; a. Baru
b. Perpanjangan 2. Rekomendasi Penunjukan Kawasan Hutan
Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru;
3. Rekomendasi pengelolaan Kawasan hutan
dengan tujuan khusus untuk masyarakat adat, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan
pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala provinsi;
4. Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan; 5. Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan; 6. Rekomendasi Calon Lahan Pengganti
Anggota : 1. Acep Hamdan Nugraha, S.Hut., MP NIP. 19740224 200003 1 002
2. Bekti Nurrohman, S.Hut NIP. 19750924 199603 1 003
3. Ayi Heryana, BSc.F NIP. 19611206 199103 1 001
4. Nur Intan Fitriani, S.Hut., M.AP NIP. 19630915 199203 2 009
5. Gin Gin Ginanjar Wirdawan, STP
NIP. 19780508 199703 1 001 6. Yatna Permana, S.Hut., M.Si
NIP. 19750104 200212 1 005 7. Muhamad Saladin, S.Hut
NIP. 19741019 200901 1 001 8. R. Agus Hadimartono
NIP. 19600617 198602 1 004
9. Musthofa NIP. 19640504 198703 1 001
10. Agung Lukman, S.Hut NIP. 19850901 200902 1 001
11. Andri Iriawan, S.Hut NIP. 19790718 201001 1 011
12. Neng Eli Krisna, S.Hut
NIP. 19710211 201412 2 001 13. Ervan Juliandri
NIP. 19750705 200701 1 004
43
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
14. Unsur dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I s.d IX
2. Ketua : Kepala Bidang Bina Usaha dan Pemberdyaan Masyarakat pada
Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IUIPHHK) a. Kapasitas Produksi sampai dengan 2.000 m3
per tahun
b. Kapasitas Produksi diatas 2.000 sampai dengan kurang dari 6.000 m3 per tahun
c. Pemindahan lokasi dengan kapasitas produksi sampai dengan kurang dari 6.000
m3 per tahun dalam satu kecamatan, antar kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dan antar Kabupaten/Kota
dalam satu wilayah Provinsi d. Perluasan dengan Total Kapasitas Produksi
sampai dengan kurang dari 6.000 m3 per tahun
e. Pencabutan izin IUIPHHK atas permintaan sendiri
2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan
Kayu (IUIPHHBK) skala kecil, skala menengah dan skala besar;
a. Baru b. Pemindahan lokasi dalam satu kecamatan,
antar kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dan antar Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi
c. Perluasan 3. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu;
a. Baru b. Perpanjangan
Anggota : 1. Dadang Wandara, SP
NIP. 19681003 199403 1 006 2. Hj. Suhaenih, BSc.F., MM
NIP. 19620419 199203 2 001 3. Supriyanto, A.Md., S.Sos
NIP. 19610106 198903 1 005 4. Dedi Sudadi, S.Hut., MM
NIP. 19780306 199703 1 002
5. Andi Rusandi, S.Hut., MM NIP. 19750605 199603 1 002
6. Rizki Mayani Dewi, SP NIP. 19681128 199803 2 003
7. Idah, SH NIP. 19620731 198603 2 005
8. Endang Rusli, S.Hut., MM
NIP. 19650503 199203 1 009 9. Hasto Pitoyo, SH
NIP. 19650116 199210 1 001 10. Arie Kusnawa, S.Hut
NIP. 19810201 201101 1 001 11. Lely Siti Awqaliah, S.Sos
NIP. 19691116 200701 2 007
12. Dani Ramdani, A.Md NIP. 19711027 201001 1 002
44
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
4. Penetapan Tempat Penampung Terdaftar Kayu Olahan/Kayu Bulat
a. Baru b. Perpanjangan
3. Ketua : Kepala Bidang Perlindungan dan Koservasi Sumber Daya Alam
Hayati pada Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Untuk
Kegiatan Pemeliharaan Jenis Tumbuhan dan/atau satwa liar
2. Izin Pengusahaan Wisata Alam; 3. Izin Pemanfaatan Jasa Air
4. Izin Pemanfaatan Jasa Aliran Air 5. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Wisata Alam pada Hutan Produksi dan Hutan
Lindung;
Anggota : 1. Kepala UPTD Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda
2. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan pada UPTD Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda
3. Sugeng Siswanto, S.Hut.
NIP. 19640430 199803 1 001 4. Dedi Hidayat, BSc.F
19630801 199003 1 008 5. Heni Widayani, S.Hut, MM.
NIP. 19620419 199003 2 003 6. Yudi Kurniawan, S.Hut, MM.
NIP. 19760601 200312 1 003
7. Teteng Johari, S.Hut. NIP. 19670706 198903 1 012
8. Ruswandy P. Kelana, S.Hut, MM. NIP. 19811026 200901 1 001
9. Rohman Indra NIP. 19701104 199303 1 002
10. Slamet Riyanto, S.Hut.
NIP. 19801109 201503 1 002
45
Q. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
1. Ketua : Kepala Bidang Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Pengeboran Air Tanah dalam Daerah Provinsi a. Sumur Eksplorasi
b. Sumur Imbuhan c. Sumur Pantau
2. Izin Pelaksana Pengeboran Air Tanah a. Baru
b. Perpanjangan
Anggota : 1. Aep Saepul Bahri, ST NIP. 197710232005011007
2. Aan Kurniati, S.IP NIP. 19680310 200604 2 008
3. Rita Susana, SE.,Map NIP. 19760204200901 2001
4. Latip Hanapi, S.ST NIP. 197802122007011010
5. Riskanita Ikhsan Putri, ST
NIP. 19861216 201101 2 003 6. Ishadi Citra Kusnanto, S.Si
NIP. 198509192011011006 7. Elis Maryani, A. Md
NIP. 19830504 201410 2 002 8. Yanti Gustina
NIP. 198508012014112001
9. Wigena Marsono NIP. 1979032420141001
10. Qori Angga Sukma NIP. 1986 1214 201410 1 002
2. Ketua : Kepala Bidang Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Mineral Bukan Logam dan Batuan; 2. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi
Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian;
a. Baru
Anggota : 1. Inspektur Tambang 2. Arif Sahendro, ST
NIP. 196312141998031003
46
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
3. Reni Pamara, ST NIP. 197006292005012004
4. Tati Sumiati, SE NIP. 19620951983032011
5. Christian Hadinata D., ST., MT
NIP. 197803132005011012 6. Misiharti, BE
NIP. 196310311993032001 7. Wahid Winarto, ST., M.AP
NIP. 197305192008011001 8. Pipin Herdini, ST
NIP. 197509082006042008
9. Rachman Ganjar G., SE NIP. 196702152007011001
10. Saeful Ali Anwar, ST NIP. 197204232014121003
11. Nurwanto Wahyu Adhi P., ST NIP. 198610232015031002
b. Perubahan Saham Direksi dan Komisaris c. Perpanjangan
3. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara
4. Izin Penjualan (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan)
5. Izin Sementara 6. Izin Pertambangan Rakyat
7. Project Area
3 Ketua : Kepala Bidang Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
2. Izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas
penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
3. Surat Keterangan Terdaftar usaha jasa
penunjang (energi baru & terbarukan) yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi
Anggota : 1. Kepala Cabang Dinas Wilayah I s.d VII pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat 2. Iman Budiman, ST., M.AP
NIP. 197210192003121004
3. Euis Puspita, ST NIP. 197001182006042006
4. Bambang Gunawan NIP. 198202172010011004
47
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
4. Ketua : Kepala Bidang Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum dalam Daerah
Provinsi; a. Baru; b. Perpanjangan
2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) Sementara untuk Kepentingan Umum dalam
Daerah Provinsi 3. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Badan Usaha yang Wilayah Usahanya di Dalam Daerah Provinsi;
Anggota : 1. Ir. Lusy Nursianty, MT
NIP. 197403022006042007 2. Lilis Hendarsih, SE
NIP. 196412051985032006
3. Yopi Supradja, ST., M.AP NIP. 197412032009011001
4. Mahmud Al Faiz, S.Si NIP.198207312011011003
5. Rully Umbara Sintana, S.ST NIP. 198310272009011005
6. Dimas Aditya Philipinanto, ST
NIP. 198805112011011003 7. Ratri Adhilestari, ST
NIP.199009222015032007 8. Novianti Effendi, S.Si
NIP. 197711292014112001
5. Ketua : Kepala Cabang Dinas Wilayah I Cianjur pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Pengeboran Air Tanah dalam Daerah Provinsi
a. Sumur Produksi 2. Izin Pengusahaan/ Pemakaian Air Tanah dalam
Daerah Provinsi untuk Sumur Pantek/Gali a. Baru b. Eksisting (GN-PSDA)
c. Eksisting (hasil penertiban) d. Habis Masa Berlaku
e. Perpanjangan 3. Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah dalam
Anggota : 1. Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas
Wilayah I Cianjur pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistriakan Cabang Dinas Wilayah I Cianjur pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Inspektur Tambang 4. Herman Gunawan
NIP. 19710310 200701 1 006
48
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
5. Mansurodin, S.IP NIP. 19700810 200701 1 016
6. Deni Daryanto, SH/ NIP. 19751109 200801 1 003
7. Hendar Awaludin/
NIP. 19731123 201001 1 001 8. Uus Kusnendar/
NIP. 19711010 200801 1 004 9. Ciptadi Kurniawan/
NIP. 19620117 200801 1 001 10. Endang Rusmawan
NIP. 196103102007011003
11. Edin Komarudin NIP. 197309062007011003
12. Pipin Noviadin NIP. 198011132008011002
13. Saepurahman NIP. 196509051994031007
Daerah Provinsi untuk Sumur Bor a. Peningkatan Status
b. Eksisting (GN-PSDA) c. Eksisting (Hasil Penertiban) d. Habis Masa Berlaku
e. Perpanjangan 8. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
a. Baru; b. Perpanjangan (untuk mineral logam dan
batubara dan mineral bukan logam jenis tertentu (batu gamping untuk industri, intan dan batu mulia))
9. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
a. Baru b. Perubahan
c. Perubahan Saham, Direksi, Komisaris untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral atau Batubara
d. Perpanjangan 10. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang kegiatan
usahanya dalam 1 (satu) daerah Provinsi; a. Baru
b. Perpanjagan 11. Tanda Registrasi untuk Jasa Usaha
Pertambangan Non Inti
12. Izin Operasi (IO) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan
kapasitas di atas 200 kVA yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi;
a. Baru
6. Ketua : Kepala Cabang Dinas Wilayah II Bogor pada Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Anggota : 1. Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas Wilayah II Bogor pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2. Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistriakan Cabang Dinas
Wilayah II Bogor pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 3. Inspektur Tambang
4. Heriman Sutisna, SE NIP. 19760307 200801 1002
49
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
5. Wawan Setiawan NIP. 19710626 200701 1 007
6. Ruslan NIP. 19790121 200801 1 004
7. Agus Achdianto, SE
NIP. 196704232007101010 8. R. Yudha Katamsi Yuswanto, ST
NIP. 197106222014111001 9. Widya Fitrianti Nur Rufaida, ST
NIP. 199005022015032007 10. Nana Supriatna
NIP. 197707172008011001
11. Nandang Rohadi NIP. 196506222007011001
b. Perpanjangan 13. Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri Dengan Kapasitas Di atas 25 kVA Sampai Dengan 200 kVA Yang Fasilitas Instalasinya
Dalam Daerah Provinsi; a. Baru;
b. Perpanjangan 14. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik
untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika pada Jaringan Milik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik atau Izin Operasi yang Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;
a. Baru; b. Perpanjangan
15. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri (Saham Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri)
a. Baru; b. Perpanjangan
7. Ketua : Kepala Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat
Anggota : 1. Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas
Wilayah III Purwakarta pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 3. Inspektur Tambang 4. Yudi Irawan, ST
NIP. 196810012003121003 5. Nia Kurnia, S.Sos
NIP. 197407152007011012 6. Wini Laela Sulastri, ST
NIP.198701242009122001
50
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
7. Andi Nurdin Rohaedi, SE NIP.197409302007011008
8. Dinna Fitriana, ST NIP. 198107242015022001
9. Sutisna, SE
NIP. 197105172007011007 10. Erwan, A.Md
NIP. 197409222008011002 11. Acep Kusmayadi, SIP
NIP. 197510092007011004
12. Diding Supriatna
NIP. 197209162014121001 13. Asep Setiawan
NIP. 197808082007011011 14. Riyanto
NIP. 197708092009011003 15. Ina Lisnawati
NIP. 198208232009012002
16. Jaja Miharja NIP. 196504032007011007
17. Agus Wawan NIP. 197011042004011001
8. Ketua : Kepala Cabang Dinas Wilayah IV Bandung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Anggota : 1. Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas
Wilayah IV Bandung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
51
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
2. Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan Cabang Dinas Wilayah IV Bandung pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 3. Inspektur Tambang 4. Budianto
NIP.196412041989031003 5. Miftahudin, S.Ag
NIP. 196606072014101001 6. Aan Kusnandar, S.AN
NIP.197707242008011004 7. Ardi Ariandi, A.Md
NIP. 198206162009021002
8. Ruhiat NIP. 196810092007011005
9. Asep Sahidin NIP. 196704042007011011
10. Danni Sundara, SE NIP. 198009292009011001
11. Deni Murtiadi
NIP. 198112032010011002 12. Saeful Hidayat
NIP. 197903052014111001 13. Oong Dermawan, ST., MT/
NIP. 196712291997031006 14. Dede Cahyadi, S.Sos/
NIP. 197209052007011013
15. Tedy Gelar Purnama, SE NIP. 197110141998031004
16. Nanang Kusmana, S.Sos NIP. 196512061998022002
52
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
17. Sri Budiarti NIP. 197503012008011005
18. Subagiono,SE NIP. 197610132014111001
19. Risris Dadang Ruismawan
NIP. 196803151994031008
9. Ketua : Kepala Cabang Dinas Wilayah V Sumedang pada Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Anggota : 1. Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas Wilayah V Sumedang pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2. Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan Cabang Dinas
Wilayah V Sumedang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Inspektur Tambang 4. Eddi Supriadi, S.Sos
NIP. 196911222007011007
5. Yoga Mulyana, A.Md NIP. 197509282009011001
6. Fery Junaedi NIP. 197901062010011003
7. Uum Umsiah, SE., MAP NIP. 197207141997032002
8. Acep Hartaji, ST
NIP. 197008232004011001 9. Irwan Setiawan, ST
NIP. 197802032009011004 10. Muchamad Adji Jani
NIP. 196604081992031007
53
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
11. Dahim, S.Sos NIP. 196305041987081001
12. Saeful Bahri, S.IP NIP. 196612072007011006
13. Rizki Purwiadi
NIP. 197309102007011007 14. Tatang Suparya
NIP. 196507212007011008
10. Ketua : Kepala Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya pada Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Anggota : 1. Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya pada Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2. Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan Cabang Dinas
Wilayah VI Tasikmalaya pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Inspektur Tambang
4. Ir. Rahmat Hidayat NIP. 196505271998031001
5. Ahmad Hidayat, ST NIP.196911062001121003
6. Budhy Kurniawan, ST NIP. 197203192005011007
7. Agus Dwi Ananto, ST
NIP. 197108022006041012 8. Wawan Gunawan, ST
NIP. 196805032006041013 9. Rustandi, SH
NIP. 197310132007011007
54
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
10. Djuhana D. Hartono, S.IP NIP. 1971074232007011007
11. Yaya NIP. 197307052007011008
12. Adriana Setiawan ST
NIP. 198304032011011003 13. Kardaya, S.IP
NIP. 196703302007011003 14. Dadi Sugandara, ST
NIP. 197701072011011001 15. Sandra Garnantara
NIP. 197511122009011002
16. Ahyar Ruhyana NIP. 198109062010011008
17. Andri Subangun NIP. 198912092010011002
18. Mujamil NIP. 197309012007011004
11. Ketua : Kepala Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon pada Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Anggota : 1. Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas
Wilayah VII Cirebon pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan Cabang Dinas
Wilayah VII Cirebon pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Inspektur Tambang 4. Arip Budiman, SE., ST., M.Si
NIP. 198207122009011005
55
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
5. Heru Prabowo, ST NIP. 198208212011011002
6. Deni Kunrat Budiana NIP. 196604142007011007
7. Abdul Latif
NIP. 197004142008011005 8. Hidayat
NIP. 197809012014121002 9. Sutikno, SH
NIP. 196107042007011002 10. Dani Satya Lasmana
NIP. 198305172010011001
11. Ahmad Rizal NIP. 197603212007011008
12. Maman Nurjaman NIP. 197301222007011003
56
R. BIDANG PERDAGANGAN
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
1. Ketua : Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) Pengecer Terdaftar;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman
Beralkohol (SIUP) MB Toko Bebas Bea sebagai pengecer
3. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) Distributor
Terdaftar (DT); 4. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan
Minuman Beralkohol (SIUP MB) Distributor;
Anggota : 1. Kepala Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan pada
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Seksi Barang Pokok dan Barang Penting pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat 3. Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat 4. Jamaludin
NIP. 19600810 198202 1 008 5. Mochamad Yusana
NIP. 19710517 200701 1 006
57
S. BIDANG PERINDUSTRIAN
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
1. Ketua : Kepala Bidang Industri Agro, Kimia, Tekstil, dan Aneka pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Usaha Industri (IUI) Besar a. Baru b. Perluasan
2. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam
1 (satu) Provinsi a. Baru
b. Perluasan
Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan IndustriAgro, Kimia, Tekstil dan
Aneka pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Seksi Sumber Daya dan Sarana Prasarana Industri Agro, Kimia, Tekstil, dan Aneka pada Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Agro, Kimia, Tekstil,
dan Aneka pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 4. Asep Safurohman
NIP. 19750515 201412 1 003 5. Fitra Maulida, S.H.Int
NIP. 19901130 201503 2 002 6. Titin Mariana, S.St
NIP. 19850502 201503 2 003
2. Ketua : Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Usaha Industri (IUI) Besar a. Baru
b. Perluasan 2. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang
lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam
1 (satu) Provinsi a. Izin Prinsip
b. Baru c. Perluasan
Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan Industri Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
58
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
2. Kepala Seksi Sumber Daya dan Sarana Prasarana Industri Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi, dan Elektronika pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Dony Rachfian, ST., MM NIP. 19810129 200801 1 007
5. Hadi Mulyono, SE NIP. 19631130 199303 1 003
6. Syaharudin Idris, S.IP
NIP. 19870429 201503 1 003 7. Barry Baskoro, SE
NIP. 19850203 201503 1 002
GUBERNUR JAWA BARAT
AHMAD HERYAWAN