Post on 08-Oct-2020
THE FUTURE OF DIGITAL ECONOMY:Decoding the Business Strategies in Harnessing Big Data Technology
Transformation to Create Value in the New Economy
Disampaikan pada Indonesia Trade and Investment Summit 2019
KEMENTERIAN KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Mira TayyibaStaf Ahli Menteri Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
Jakarta, 15 Oktober 2019
Photo by unsplash.com
01
URGENSI PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL
Photo by unsplash.com
k i o s /t o k o
e-commerce
p e n j a g ag e r b a n g
t o l e-money
r u m a hp r o d u k s i
YouTuber
b u r u hp a b r i k
mesin/otomatisasi
TAXIkonvensional
TAXIonline
mobilotonom
PERUBAHAN DI ERA DIGITAL [ 1 | 2 ]KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
3
Customerservice
CustomerService (Phone)
Customer Service (Robot/Automatic)
PERUBAHAN DI ERA DIGITAL [ 2 | 2 ]
D I E R A D I G I TA L
P E R U B A H A NM O D E L
B I S N I SD ATA I S
T H E N E W O I L
K E B U T U H A N
S K I L L / TA L E N TG O V E R N A N C E
cyber security
data abuse
(proteksi dan privasi)
job loss vs job creation
social intelligence, cross-cultural competency, design thinking, dll.
pendekatan lintas disiplin
disrupsi perguruan tinggikemampuan (kompetensi) vsgelar (sarjana)
entrepreneur
pekerja informal
tenaga kerja ahli(cross-border worker)
sentralistik desentralistik distributed
Pemerintah sebagai developer danakselerator bukan hanya regulator kecepatan disrupsi teknologi vs
kemampuan respon Pemerintah
kepemilikan vskemanfaatan
kesempatan untuksemua orang
(hirarki menjadi flat)
platform dansharing economy
data driven dan big data
winner takes all
lokal vs asing/OTT
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
PESATNYA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MENGUBAHMASA DEPAN MENJADI DUNIA YANG BERBEDA
4
URGENSI EKONOMI DIGITAL
1. Potensi Ekonomi Digital Indonesia sangat menjanjikan
Ekonomi internet Indonesia memiliki nilai paling besar di ASEAN
KONTRIBUSI EKONOMI
INTERNET TERHADAP
PDB PADA MASING-
MASING NEGARA
PADA 2018
2,8% 2,9%
2,7%
1,6%
ASE
AN
IND
ON
ESIA
MY
PH SG TH VN
3,2%
2,7%
4,0%
MARKET SIZEEKONOMI INTERNET ASIATENGGARA/KONTRIBUSI KE PDB
Kontribusi paling besar secara berurutan berasal darisektor e-commerce, online travel, online media, dan ride hailing
2018 | USD 27 miliar
2025 | USD 100 miliar
DATA ASEAN1
USD 32 miliar(1,3%)
2015
USD 72 miliar (2,8%)
2018
USD 240 miliar(8%)
2025
2. Disrupsi harus dimitigasi: 60% angkatan kerja rentan diotomasi
4. Gagasan, kreativitas, dan inovasi dapat dimonetisasi: menghasilkan nilai ekonomi dan berdampak positif kepada masyarakat luas
membantu antara lain (a) menciptakan peluang pekerjaan baru; (b) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai jasa dan layanan keuangan; (c) menciptakan rantai perdagangan yang lebih efisien
Digital berpotensi sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia
3. Menciptakan lapangan kerja baru: kompetensi baruSeperti: data scientist, spesialis kecerdasan buatan (AI), content creator, dsb
Sumber: 1Google Temasek, 2018; 2Kementerian Ketenagakerjaan, 2017
60%ANGKATAN
KERJA INDONESIA2
Petani
Penjaga Toko/Ritel
Petugas Kebersihan, Tenaga Pembantu, Tenaga Perawat
Buruh di Pertambangan, Konstruksi dan
Manufaktur
Tenaga Administrasi/
Tata Usaha
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
5
DIGITAL PERLU DILETAKKAN DALAM KONTEKS YANG LEBIH LUAS DARI (SEKEDAR) TEKNOLOGI.
DIGITAL ADALAH PENCIPTA PELUANG YANG MENDORONG PERTUMBUHAN, INKLUSIVITAS, DAN DAYA SAING
RIDE SHARING/ ON-DEMAND SERVICES
E-COMMERCE FINTECH
KONTEKS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
Robot
IoT
Blockchain
Cloud
Big Data
VR/AR
Sensor
Technology
AI
Perluasan akses layanan keuangan
Penguatan UMKM dan produk lokal
Perluasanpasar
Peningkatanekspor
Penciptaanlapangan kerja baru
Pendoronginovasi
6
dan sebagainya
02DATA SEBAGAI BASIS EVALUASI DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN:E-COMMERCE
Photo by unsplash.com
TANTANGAN KEBIJAKAN PEMERINTAHC o nto h : D a ta e - C o m m e r c e
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
1. Kecepatan dan ketepatan respon Pemerintah/Otoritas atas berbagai perubahan dan inovasi menjadikunci bagi pengembangan ekonomi digital
2. Sebagai bagian dari pengelolaan disrupsi dan peningkatan daya saing, Pemerintah harus meninjau kembali kebijakan dan peraturan yang ada agar tetap relevan dengan dinamika digital
3. Dalam perumusan dan peninjauan kembali kebijakandan peraturan, ketersediaan data e-commerce yangtermutakhir, bervariasi, dan berasal dari sumberresmi menjadi sangat penting
4. Diperlukan sinergi antar instansi Pemerintah dankolaborasi dengan pelaku usaha untuk memaknaidata dan memanfaatkannya secara kontekstual
8
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
KERANGKA STRATEGI PENGEMBANGAN E-COMMERCE
Peraturan Menteri di sektor Perdagangan, Perindustrian, KUKM
Program terkait peningkatan kapasitas UMKM (go online, bimtek, dsb)
Pengembangan digital talent – Digital Talent Scholarship(Kominfo)
Akses layanan keuangan melalui Inovasi Keuangan Digital –Peraturan OJK
Peraturan Menteri di sektor Perdagangan, Perindustrian
Penyelenggaraan Sistem Elektronik, penghapusan/penutupan aksesterhadap Informasi/Dokumen Elektronik yang tidak relevan,penempatan Sistem Elektronik dan Data Elektronik, penyelenggaraanTransaksi Elektronik – RPP PSTE
Perlindungan data pribadi – RUU PDP, RPP PMSE Penyimpanan, pemrosesan, transfer data – RPP PSTE Pengumpulan data e-commerce untuk penyusunan
kebijakan serta pengawasan dan pembinaan – RPP PMSE
Satu Data - Perpres No. 39 Tahun 2019
Perizinan (OSS) – PP No. 24 Tahun 2018 DNI – Perpres No. 44 Tahun 2016 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
Sislognas – Perpres No. 26 Tahun 2012
Penyelenggaraan Teknologi Finansial - Peraturan BI No.19/12/PBI/2017
ISU
Transaksi Penjual Pembeli ProdukMetode
Pembayaran LogistikPerlindungan
Konsumen
9
ISU PENGUMPULAN DATA E-COMMERCE KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
Big Data
Infrastruktur
Human Capital
Landasan hukum
Pengumpulan
Pengolahan
Distribusi
Perlu dipastikan: Lawful collection - consent Privacy, security Contextual data collection Sharing – macro/aggregate
Pemaknaan secara kontekstual
(evaluasi/penyusunan kebijakan, regulasi,
program)
10
e-Commerce marketplace
STAF AHLI MENTERI BIDANG HUBUNGAN EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN RI
Gedung Ali Wardhana Lantai 5Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat Telp.: 021-3511511 / 021-3521942 | Fax.: 021-3521946
www.ekon.go.idTwitter: @Perekonomian_RI
Photo by unsplash.com