KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA · KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG...
3
- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710 Telepon : 021-3840651, Faksimili : 021-3813324 Nomor Sifat Hal S- Q..OO ISES.M.EKON/07/2018 Sangat Segera Pelaksanaan . Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem OSS) \Q. Juli 2018 Kepada Yth. 1. Sekretaris Oaerah Provinsi 2. Sekretaris Oaerah Kabupaten/Kota Oi Tempat Sehubungan dengan pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP Nomor 24 Tahun 2018), kami sampaikan sebagai berikut: 1. Sistem OSS melakukan proses penyelesaian perizinan berusaha pada sektor yang tercantum dalam Pasal 85 dan dan Lampiran PP Nomor 24 Tahun 2018. Penyelesaian perizinan berusaha melalui Sistem OSS dilakukan berdasarkan komitmen penyelesaian perizinan, baik untuk Izin Usaha ataupun Izin Operasional atau Komersial sesuai sektornya. Penyelesaian komitmen perizinan dilakukan oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, namun tetap diintegrasikan dengan Sistem OSS. 2. Pelaksanaan Perizinan Berusaha di luar sektor yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 a. Sistem OSS melakukan proses penyelesaian perizinan berusaha pada sektor yang tercantum dalam Pasal 85 dan dan Lampiran PP Nomor 24 Tahun 2018. b. Terhadap perizinan berusaha pada sektor diluar yang diatur dalam Pasal 85 dan Lampiran PP Nomor 24 Tahun 2018 dilakukan penyelesaian perizinanannya di luar Sistem OSS (eksisting) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Penyelesaian perizinan berusaha di luar sektor yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 termasuk juga perizinan lainnya yang. diperlukan untuk mendukung pelaksanaan perizinan tersebut. Seperti perizinan berusaha pad a sektor pertambangan yang memerlukan perizinan pada sektor kehutanan seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau Persetujuan Impor, proses penyelesaiannya dilakukan diluar Sistem OSS oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah bersangkutan. --.- -- ~ ------- --------
Transcript of KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA · KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG...
-
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710Telepon : 021-3840651, Faksimili : 021-3813324
NomorSifatHal
S- Q..OOISES.M.EKON/07/2018Sangat SegeraPelaksanaan .Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik (Sistem OSS)
\Q. Juli 2018
Kepada Yth.
1. Sekretaris Oaerah Provinsi2. Sekretaris Oaerah Kabupaten/Kota
Oi Tempat
Sehubungan dengan pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik (PP Nomor 24 Tahun 2018), kami sampaikan sebagaiberikut:
1. Sistem OSS melakukan proses penyelesaian perizinan berusaha pada sektoryang tercantum dalam Pasal 85 dan dan Lampiran PP Nomor 24 Tahun 2018.Penyelesaian perizinan berusaha melalui Sistem OSS dilakukan berdasarkankomitmen penyelesaian perizinan, baik untuk Izin Usaha ataupun IzinOperasional atau Komersial sesuai sektornya. Penyelesaian komitmen perizinandilakukan oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sesuai dengankewenangannya, namun tetap diintegrasikan dengan Sistem OSS.
2. Pelaksanaan Perizinan Berusaha di luar sektor yang diatur dalam PP Nomor 24Tahun 2018
a. Sistem OSS melakukan proses penyelesaian perizinan berusaha padasektor yang tercantum dalam Pasal 85 dan dan Lampiran PP Nomor 24Tahun 2018.
b. Terhadap perizinan berusaha pada sektor diluar yang diatur dalam Pasal 85dan Lampiran PP Nomor 24 Tahun 2018 dilakukan penyelesaianperizinanannya di luar Sistem OSS (eksisting) sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.
c. Penyelesaian perizinan berusaha di luar sektor yang diatur dalam PP Nomor24 Tahun 2018 termasuk juga perizinan lainnya yang. diperlukan untukmendukung pelaksanaan perizinan tersebut. Seperti perizinan berusahapada sektor pertambangan yang memerlukan perizinan pada sektorkehutanan seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atauPersetujuan Impor, proses penyelesaiannya dilakukan diluar Sistem OSSoleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah bersangkutan.
--.- -- ~ ---------------
-- 2 -
3. Pelaksanaan Izin Komersial atau Operasional.
a. Ketentuan Pasal 39 PP Nomor 24 Tahun 2018 mengatur bahwa LembagaOSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan KomitmenPelaku Usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/ataupendaftaran barang/jasa, sesuai denqan jenis produk dan/atau jasa yangdikomersialkan melalui sistem OSS.
b. Dalam hal komitmen Izin Komersial atau Operasional hanya mensyaratkanpemenuhan standar atau berupa pendaftaran barangfjasa yang telahditetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) olehkementerian/lembaga tanpa diperlukan adanya evaluasi atau persyaratankhusus sebelumnya, maka Izin Komersial atau Operasional dapat berlakuefektif dan kernenterian/lernbaqa atau pemerintah daerah melakukanpengawasan atau pemenuhan standar dimaksud.
c. Dalam hal komitmen Izin Komersial atau Operasional memerlukan evaluasiatau pemenuhan persyaratan khusus yang harus dimiliki diawal, sepertisertifikat dan/atau lisensi, maka pelaku usaha yang telah mendapatkan izinkomersial atau operasional dari Lembaga OSS tetap perlu menyelesaikanatau mendapatkan sertifikat dan/atau lisensi yang diterbitkan olehkementerian/lembaga atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya dankementerian/lembaga atau pemerintah daerah tetap memberikan pelayananatas penerbitan sertifikat dan/atau lisensi dimaksud. Kementerian/lembagaatau pemerintah daerah yang telah menerbitkan perizinan berusaha tersebut,menyampaikan kepada Sistem OSS dan kepada pelaku usaha. Dengantelah disampaikannya perizinan berusaha tersebut, maka komitmen IzinKomersial atau Operasional telah terpenuhi dan berlaku efektif.
4. Perizinan berusaha yang telah diajukan oleh pelaku usaha kepadakementerian/lembaga atau pemerintah daerah sebelum berlakunya PP Nomor24 Tahun 2018 dan belum diterbitkan perizinan berusahanya, diselesaikansebagai berikut:
a. Dalam hal perizinan berusaha tidak termasuk dalam sektor perizinanberusaha sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 85 dan Lampiran PPNomor 24 Tahun 2018, penyelesaiannya dilakukan olehkementerian/lembaga atau pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan (proses eksisting) dan tidak dilakukan melalui SistemOSS.
b. Dalam hal perizinan berusaha termasuk dalam sektor yang diatur dalamPasal 85 dan Lampiran PP Nomor 24 Tahun 2018, penyelesaiannyadilakukan melalui Sistem OSS dan untuk itu kementerian/lembaga ataupemerintah daerah mengembalikan seluruh dokumen permohonan perizinanberusaha yang telah diajukan kepada pelaku usaha dan memberikaninformasi atau fasilitasi untuk melakukan penyelesaian perizinan berusahamelalui Sistem OSS.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kesediaan Saudara untuk dapatmenindaklanjuti pelaksanaan Sistem OSS dengan memperhatikan penjelasandiatas.
-- 3 -
Atas perhatian dan kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Tembusan:1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.2. Menteri Dalam Negeri.
