Post on 02-Jun-2018
8/10/2019 Kebijakan dan Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh (Slum Alleviation Policy and Action Plan)
1/14
Kebijakan dan Rencana Aksi Penanganan
Permukiman Kumuh(Slum Alleviation Policy and Action Plan)
Breakfast Meeting Pokja PKP
Jakarta, 30 Oktober 2014
8/10/2019 Kebijakan dan Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh (Slum Alleviation Policy and Action Plan)
2/14
Outline
1
Kriteria dan Indikator Kumuh
2
Kerangka Penanganan Permukiman Kumuh
3
Kebijakan dan Strategi Penanganan Kumuh
4
Skema Implementasi Penanganan Kumuh
5
Road MapPenanganan Kumuh 2015-2019
8/10/2019 Kebijakan dan Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh (Slum Alleviation Policy and Action Plan)
3/14
UU No. 1/2011 UN Habitat BPS (Susenas) Bangkim PUCK 2014 (Quick Count)
Cara
Penilaian
Persyaratan
penetapan lokasi
perumahan dan
permukiman kumuh
Tidak memenuhi satu
atau lebih dari kriteria
Rumah Tangga Kumuh
apabila nilai perhitungan
indikator komposit RT lebih
dari 35%
Mengidentifikasi satuan permukiman
(luas dan kondisi kumuh)
K
riteria/Indikator
Kesesuaian dengan
RTRWN, RTRWP, RTRW
kab/kota
Kesesuaian dengan
RTRBL
Kondisi dan kualitasPSU umum yang
memenuhi persyaratan
dan tidak
membahayakan
penghuni
Akses terhadap air
minum
Air minum tidak layak
dengan bobot 15%
Kondisi Pelayanan Air Minum/Baku
kualitas sumber air minum/baku dan
kecukupan pelayanan air minum
Akses terhadap sanitasiSanitasi tidak layak dengan
bobot 15%
Kondisi Pelayanan Air Limbah
prasarana sanitasi lingkungan
Kondisi Pengelolaan Persampahan
pengelolaan persampahan lingkungan
Kondisi aksesibilitas -Jangkauan dan
kualitas jaringan jalan
Kondisi Drainasekejadian genangan
Tingkat keteraturan
dan kepadatan
bangunan
Overcrowding(lebih 2 orang per kamar
atau luas lantai perkapita
5 m2)
Sufficient living area 7,2 m2
dengan bobot 35%
Kondisi Bangunan Hunianketeraturan,
kepadatan dan kelayakan bangunan
hunian
Kualitas bangunan
Kualitas struktur rumah
(location dan
permanency of structure)
Durability of Housing 2
kriteria dengan bobot 35%
Kondisi sosial ekonomi
masyarakat setempatSecurity of tenure
Kriteria dan Indikator Kumuh
8/10/2019 Kebijakan dan Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh (Slum Alleviation Policy and Action Plan)
4/14
Kriteria dan Indikator Kumuh
DATA KUMUHSusenas, 2013 Quick Count, 2014
Rumah Tangga Kumuh:Nilai perhitungan indikator komposit rumah tangga 35%
Kawasan Kumuh:Mengidentifikasi satuan permukiman
(luas dan kondisi kumuh)
- Tidak menunjukkan lokasi dan jumlah
RT per kawasan permukiman
- Dihitung menggunakan sampel (bukan
sensus)
- Tidak memperhitungkan pertumbuhan
jumlah penduduk (alami dan migrasi)
- Tidak menunjukkan jumlah RT kumuh
per kawasan dan data RT kumuh di
luar kawasan
- Penilaian kondisi kumuh tergantung
pada surveyor
- Tidak memperhitungkan pertumbuhanjumlah penduduk (alami dan migrasi)
Dibutuhkan pendataan kumuh dengan
syarat:
- Mencakup data RT kumuh dan lokasi
kawasan kumuh
- Merupakan data survei lapangan
(bukan sampling)
- Ditetapkan oleh Pemda dengan
indikator yang disepakati bersama
Air minum
(15%)
Sanitasi (15%)Sufficient living
area(35%)
Durability of
housing(35%)
Pelayanan air
minum
Pelayanan
persampahan
Pelayanan air
limbah
Aksesibilitas
Keteraturan dan
kepadatan bangunan
Drainase
Jumlah rumah tangga kumuh: 9,6 juta unitJumlah kawasan kumuh: 3.201 lokasi
Luas kawasan kumuh: 34.473 Ha
8/10/2019 Kebijakan dan Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh (Slum Alleviation Policy and Action Plan)
5/14
Usulan Kriteria dan Indikator Kumuh
No Kriteria Indikator Parameter Baku Parameter Usulan Nilai Sumber
RUMAH TANGGAKUMUH
1.
Kondisi dankualitas PSU umum
Air minum tidak
layak
Sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, sumur
bor/sumur terlindung/mata air terlindung dengan jarak 35% Rentang penilaian tingkat kekumuhan kawasan:
9-21 kumuh ringan
22-33 kumuh sedang
34-45 kumuh berat
8/10/2019 Kebijakan dan Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh (Slum Alleviation Policy and Action Plan)
7/14
Penentuan Prioritas Penanganan
Tingkat Kekumuhan(Berat/Sedang/Ringan)Penilaian Kondisi Kumuh
Identifikasi Satuan Permukiman
Desk Studies/Pengumpulan Data Sekunder
Kota/Kabupaten
Penetapan (SK Kumuh, Daftar Lokasi,
dan Peta Kawasan Kumuh)
Tahapan Identifikasi Kawasan Kumuh
Analisis Kelayakan(rawan bencana dan
kesesuaian tata ruang)
Pilihan Penanganan(berdasarkan Indikator Kumuh
dan Status Penguasaan Lahan)
Penyusunan Strategi Penanganan dan
Rencana Investasi Skala Kota
8/10/2019 Kebijakan dan Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh (Slum Alleviation Policy and Action Plan)
8/14
Risiko / Masalah Dapat ditangani Tidak dapat ditangani
Kerawanan bencana Relokasi
Kesesuaian dengan tata ruang Relokasi
Indikator
Penanganan
Parameter
PenangananPilihan Penanganan
Kondisi bangunan
hunian
Rumah kumuh Perbaikan infrastruktur,pemugaran,
Rumah tidak kumuh Bantuan modal peningkatan
kualitas kehidupan
Kondisi infrastruktur/
tingkat kekumuhan
Berat Relokasi, peremajaan
Sedang Peremajaan, pemugaran,
Ringan Perbaikan infrastruktur,
Status penguasaan
lahan
Ilegal Regularisasi lahan,
Legal Pemugaran, bantuan modal
Analisis Kelayakan dan Pilihan Penanganan
8/10/2019 Kebijakan dan Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh (Slum Alleviation Policy and Action Plan)
9/14
Kerangka Penanganan Kumuh: Sasaran dan Prinsip
Sasaran Penanganan Permukiman Kumuh 2015-2019
Meningkatkan dan menyediakan perumahan, infrastruktur dasar dan pelayanan sosial serta
kenyamanan di kawasan permukiman kumuh; Melakukan perubahan-perubahan (reforms) terhadap faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya permukiman kumuh;
Mengembangkan sistem dan mekanisme kelembagaan untuk pencegahan permukiman
kumuh baru dan penyediaan rumah yang layak dan terjangkau;
Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia Pemerintah Kota/Kabupaten
melalui program peningkatan kapasitas dan pengembangan jejaring sumberdaya perumahan;
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penanganan kumuh dan
pemberdayaan kelompok masyarakat;
Memfasilitasi peningkatan ekonomi dan livelihood masyarakat miskin perkotaan
Prinsip-Prinsip Dasar Penanganan Permukiman Kumuh 2015-2019
a. Rumah merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap orang
b. Komprehensif
c. Pemda sebagai PANGLIMA dalam penanganan kumuh
d. Partisipasi masyarakat
e. Penanganan kumuh harus terintegrasi dengan pembangunan kota
f. Membangun tanpa menggusur
8/10/2019 Kebijakan dan Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh (Slum Alleviation Policy and Action Plan)
10/14
KEBIJAKAN
MAKRO
K.1: Membatasi praktek komersialisasi lahan perkotaan
K.2: Menerapkan skema subsidi silang yang mewajibkan pengembangswasta mengalokasikan lahan bagi perumahan MBR
K.3: Memanfaatkan tanah terlantaruntuk perumahan MBR
K.4: Memperkuat sistem pengelolaan lahan perkotaan
K.5: Mendorong peningkatan kondisi dan kualitas perumahan swadaya
KEBIJAKANPENUNJANG
PELAKSANAAN
K.6: Meningkatkan pemahaman dan komitmen Pemda dalam urusan
perumahan dan penanganan kumuhK.7: Meningkatkan kapasitas Pemda dalam pengelolaan perumahan dan
permukiman kumuh
K.8: Mengembangkanjejaring perumahan swadaya
KEBIJAKANOPERASIONAL
K.9: Melakukan peremajaan/rehabilitasi permukiman kumuh(urban
redevelopment)di atas tanah Negara/BUMN/Pemda/Swasta
K.10: Memberikan kepastian hukum dalam bermukim bagi pendudukpermukiman kumuh ilegal
K.11:Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaanjaringan infrastruktur
permukimanyang terpadu dengan sistem kota
Kerangka Penanganan Kumuh: Kebijakan
8/10/2019 Kebijakan dan Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh (Slum Alleviation Policy and Action Plan)
11/14
Tahap Peningkatan Kapasitas
DaerahTahap Pelaksanaan KegiatanTahap Persiapan
Penyepakatan
Kebijakan SAPOLA di
Tingkat Pusat
Penyusunan Petunjuk
Teknis
Roadshow/ Advokasi/Penggalangan
Dukungan
Pembentukan
Pokja PKP
Daerah
Penyusunan
Rencana Kerja
Pokja PKP
Daerah
Penyiapan
Fasilitator
Pelatihan
Peningkatan
Kapasitas Daerah
Membangun
Pemahaman dalam
penanganan
kawasan kumuh
Pemantauan, Pembimbingan, Evaluasi dan
Pembinaan
Penyusunan
Strategi dan
Rencana
Investasi
Penanganan
Kumuh
Penyusunan
Memoran
dum
Program
Pelaksanaan/
Implementasi
Daerah
Pus
at
Skema Implementasi
8/10/2019 Kebijakan dan Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh (Slum Alleviation Policy and Action Plan)
12/14
Sasaran penanganan kumuh dalam RPJMN 2015-2019:
Menuju Kota Tanpa Permukiman Kumuh, dan mendukung
capaian target 100-0-100.
Pencapaian target tersebut dilakukan melalui peningkatan
kualitas lingkungan permukiman kumuh, dan pencegahan
terbentuknya kawasan kumuh baru.
Sasaran lokasi penanganan kumuh adalah: Kab/Kota strategis nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI).
Kota-kota yang berstatus otonom.
Kawasan perkotaan di wilayah Kab/Kota yang memiliki kawasan
permukiman kumuh prioritas untuk ditangani.
(Draft) Roadmap Penanganan Kumuh 2015-2019
8/10/2019 Kebijakan dan Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh (Slum Alleviation Policy and Action Plan)
13/14
NOTAHAPAN KEGIATAN
ROADMAP
TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
1. TAHAP PERSIAPAN
a. Penyepakatan SAPOLA ditingkat Pokja PKP
v
b. Penyelesaian studi
eksternalitas dan slum
mapping
v
c. Diseminasi kepada
pemerintah daerah
1 kali untuk
penjaringan
kotapercontohan
tahun 2016
d. Penyusunan Petunjuk Teknis V
e. Lokakarya Nasional 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
f. Roadshow/ advokasi/
penggalangan dukungan
3 kali
(penjaringan kab/kota
untuk 2017)
3 kali
(penjaringan kab/kota
untuk 2018)
3 kali
(penjaringan kab/kota
untuk 2019)
3 kali
(penjaringan kab/kota
untuk 2020)
(Draft) Roadmap Penanganan Kumuh 2015-2019
8/10/2019 Kebijakan dan Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh (Slum Alleviation Policy and Action Plan)
14/14
NOTAHAPAN KEGIATAN
ROADMAP
TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
1. g. Penyiapan fasilitator Penjaringan
dan pelatihan
fasilitator
untuk tahun
2016
Penjaringan
dan pelatihan
fasilitator
untuk
kab/kota
tahun 2017
Penjaringan
dan pelatihan
fasilitator
kab/kota
untuk tahun
2018
Penjaringan
dan pelatihan
fasilitator
kab/kota
untuk tahun
2019
Penjaringan
dan pelatihan
fasilitator
kab/kota
untuk tahun
2020
h. Lokakarya pembentukan
Pokja PKP Daerah
1 kali untuk 6
kota
percontohan
3 kali
(regional)
3 kali
(regional)
3 kali
(regional)
3 kali
(regional)
i. Pengembangan
Kelembagaan dan Peraturan
6 kota
percontohan
kab/kota kab/kota kab/kota
2. TAHAPAN PELAKSANAAN
a. Penyusunan Strategi
Penanganan Kumuh dan
Rencana Investasi Jangka
Menengah
6 kota
percontohan
kab/kota kab/kota kab/kota
b. Pemantauan,
Pembimbingan, Evaluasi dan
Pembinaan
6 kota
percontohan
kab/kota kab/kota kab/kota
c. Penyusunan Memorandum
Program
6 kota
percontohan
kab/kota kab/kota kab/kota
d. Implementasi 6 kotapercontohan
kab/kota kab/kota
(Draft) Roadmap Penanganan Kumuh 2015-2019