PowerPoint Presentation

Perlindungan Tenaga Kerja Faizah Syahidah Mario Muhammad Iqbal Putritansy Neysa 3 Gedung 2 pagiPerlidungan Tenaga KerjaKeselamatan dan Kesehatan Kerja Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Perlindungan UpahKeselamatan dan Kesehatan Kerja K3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (zero accident). Penerapan konsep ini tidak boleh dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang menghabiskan banyak biaya (cost) perusahaan, melainkan harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan yang berlimpah pada masa yang akan datang.Pelaksanaan kegiatan K3 di lapangan meliputi: Kegiatan K3 di lapangan berupa pelaksanaansafety plan, melalui kerja sama dengan instansi yang terkait K3, yaitu, polisi dan rumah sakit.Pengawasan pelaksanaan K3, meliputi kegiatan: Safety patrol, yaitu suatu tim K3 yang terdiri dari 2 atau 3 orang yang melaksanakan patroli untuk mencatat hal-hal yang tidak sesuai ketentuan K3 dan yang memiliki resiko kecelakaan. Safety supervisor; adalah petugas yang ditunjuk manajer proyek untuk mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilihat dari segi K3.

Safety meeting; yaitu rapat dalam proyek yang membahas hasil laporan safety patrol maupun safety supervisor Pelaporan dan penanganan kecelakaan, terdiri dari: Pelaporan dan penanganan kecelakaan ringan Pelaporan dan penanganan kecelakaan berat Pelaporan dan penanganan kecelakaan dengan korban meninggal Pelaporan dan penanganan kecelakaan peralatan beratMenurut International LabourOrganization (ILO) ada beberapa cara atau langkah yang perlu diambil untuk menanggulangi kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, yaitu melalui :a. Peraturan perundang-undanganb. Standarisasic. Inspeksid. Risete. Pendidikanf. Training (latihan)g. Persuasih. Asuransii. Penerapan K3 di tempat kerja6Ruang Lingkup Kesehatan Kerja1. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun social. 2. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh konisi lingkungan kerja. 3. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja.4. Meningkatkan produktivitas pekerja.Beberapa contoh unsafe action :

- Karyawan bekerja tanpa memakai Alat Pelindung Diri Pekerja yang mengabaikan Peraturan K3. - Merokok di daerah Larangan merokok. - Bersendau gurau pada saat bekerja. Dan lain-lain.Contoh Alat Pelindung Diri (APD)

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja UU 40 tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional Jaminan Sosial : salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layakSistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosialPeserta Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)Perusahaan Perseroan (Persero) Dana tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI)Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)Jamsostek Dalam UU No. 3 Tahun 1992, dinyatakan bahwa penyelenggara perlindungan tenaga kerja swasta adalah PT Jamsostek.Setiap perusahaan swasta yang memperkerjakan sekurang-kurangnya 10 orang atau dapat membayarkan upah sekurang-kurangnya Rp 1 juta rupiah per bulan diwajibkan untuk mengikuti sistem jaminan sosial tenaga kerja ini.Namun kenyataan sekitar 75 persen dari jumlah pekerja belum tercover dalam Jamsostek

Dewan Jaminan Sosial NasionalBertanggungjawab pada presiden Fungsi : merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.Tugas : melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosialmengusulkan kebijakan investasi dana Jaminan Sosial nasional mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah.Anggota terdiri dari 15 (lima belas) orang, yang berasal dari unsur Pemerintah, tokoh dan / atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja, dan organisasi pekerja.

Dewan Jaminan Sosial NasionalKepesertaan dan iuran Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu. Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara berkala. (Peraturan Mentenagkertrans RI No 5 thn 2013)

Jenis program jaminan sosiala. jaminan kesehatan b. jaminan kecelakaan kerja c. jaminan hari tua d. jaminan pensiun e. jaminan kematian Jaminan Kesehatan Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitasPesertanya adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan. Namun pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang dan ingin mengikutsertakan anggota keluarga yang wajib membayar tambahan iuran.Manfaatnya diantara lain pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.Jaminan Kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja Berdasarkan prinsip asuransi sosial. Manfaat yang didapatkan berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia yang diberikan sekaligus kepada ahli waris pekerja.Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja adalah sebesar persentase tertentu dari upah atau penghasilan yang ditanggung seluruhnya oleh pemberi kerja, namun besarnya iuran bervariasi untuk setiap kelompok pekerja sesuai dengan risiko lingkungan kerja. Jaminan Hari Tua Berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Nilai manfaat berdasarkan seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya. Pemberian manfaat jaminan dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun. Jaminan Pensiun Berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai: Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal dunia Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai meninggal duniaPensiun janda/duda,diterima janda/duda ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagiPensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikahPensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap peserta atau ahli warisnya berhak mendapatkan pembayaran uang pensiun berkala setiap bulan setelah memenuhi masa iuran minimal 15 (lima belas) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Jaminan Pensiun Jaminan Kematian prinsip asuransi sosial Manfaat jaminan kematian berupa uang tunai dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah klaim diterima dan disetujui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Perlindungan UpahUpahadalah : hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan(Pasal 1 UU 13/2003).Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika dari buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada Pengusaha yakni suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Karena merupakan hak normatif maka peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pengupahan memuat pula sanksi pidana bagi Pengusaha yang mengabaikan peraturan perundangan terkait dengan masalah pengupahan dan perlindungan upah. Bila hal tersebut terjadi maka tindakan Pengusaha yang demikian ini termasuk dalam tindak pidana kejahatan.Kebijakan pengupahan yang melindungi buruh (untuk memenuhi penghidupan yang layakPasal 88 UU 13/2003) :

upah minimum;upah kerja lembur;upah tidak masuk kerja karena berhalangan;upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya;upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;struktur dan skala pengupahan yang proporsional;upah untuk pembayaran pesangon; upah untuk perhitungan pajak penghasilanbentuk dan cara pembayaran upah;denda dan potongan upah.

Upah yang dibayarkan bagi buruh yang sakit(Pasal 93 UU 13/2003):

untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari upahuntuk 4 bulan kedua dibayar 75% dari upahuntuk 4 bulan ketiga dibayar 50% dari upahuntuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

Komponen upah terdiri dari(SE Menaker No. SE-07/Men/1990):

Upah pokokadalah: imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.Tunjangan tetap adalahsuatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap kepada pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok seperti tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan kematian, tunjangan jabatan, tunjangan keahlian dan lain-lain.

UMR ditetapkan dengan mempertimbangkan(Pasal 6 ayat 1):

Kebutuhan Hidup Minimum (KHM);Indeks Harga Konsumen (IHK);Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan;Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah;Kondisi pasar kerja;Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita.

Setiap keterlambatan membayar upah pekerja menurut waktu yang ditetapkan, pengusaha wajib memberikan tambahan upah (bunga) sesuai dengan Peraturan Pemerintah yaitu :Upah + 5 % untuk tiap hari keterlambatan (mulai hari ke 4 sampai ke 8 terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar).Ditambah lagi 1 % /keterlambatan (sesudah hari ke dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 bulan tidak boleh melebihi 50 % dari upah yang seharusnya dibayarkan.

Apabila masih belum dibayar (sesudah 1 bulan), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan.DENDA(Pasal 20 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 8/1981) :Denda karena suatu pelanggaran hanya dapat dilakukan terhadap pekerja jika diatur secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis atau peraturan perusahaan. Pengusaha dilarang menuntut ganti rugi terhadap pekerja yang sudah dikenakan denda, pengusaha atau orang yang diberi wewenang untuk menjatuhkan denda darinya.

PEMOTONGAN UPAH (Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 PP No. 8/1981) :

Pemotongan upah untuk pihak ketiga hanya dapat dilakukan bilamana ada Surat Kuasa dari pekerja kecuali kewajiban pembayaran oleh pekerja terhadap negara atau pembayaran iuran sosial, jaminan sosial.GANTI RUGI (Pasal 23 PP No. 8/1981) :

Permintaan ganti rugi akibat kerusakan barang atau kerugian lainnya baik milik pengusaha maupun pihak ketiga karena kesengajaan atau kelalaian pekerja harus diatur terlebih dahulu dalam suatu perjanjian tertulis atau peraturan perusahaan dengan ketentuan setiap bulannya tidak boleh melebihi 50% dari upahUPAH ADALAH HUTANG YANG HARUS DIDAHULUKAN (Pasal 27 PP No. 8/1981) :

Apabila pengusaha dinyatakan pailit maka upah pekerja merupakan hutang yang harus didahulukan.DALUWARSA (Pasal 30 PP No. 8/1981) :

Tuntutan dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun.