Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan-3

26
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN (DOKTER) DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN JO UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Disusun oleh: Ilham Pamungkas NPM: 111000049 Program Kekhususan : Kepentingan Individu dalam Masyarakat Di bawah bimbingan: Hj. Utari Dewi Fatimah, S.H., M.Hum. NIPY. 151.100.78

description

wsdwq

Transcript of Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan-3

Page 1: Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan-3

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN (DOKTER) DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN JO UU NO. 36 TAHUN 2009

TENTANG KESEHATAN

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh: Ilham PamungkasNPM: 111000049

Program Kekhususan : Kepentingan Individu dalam Masyarakat

Di bawah bimbingan:

Hj. Utari Dewi Fatimah, S.H., M.Hum. NIPY. 151.100.78

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

2014

Page 2: Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan-3

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN (DOKTER) DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN JO UU NO. 36 TAHUN 2009

TENTANG KESEHATAN

Skripsi

Disusun oleh: Ilham Pamungkas

Telah dipertahankan dalam Ujian Sidang Kesarjanaan Pada tanggal 27 Maret 2015

Pembimbing

Hj. Utari Dewi Fatimah, S.H., M.Hum.

NIPY. 151.100.78

Penguji Materi Penguji Komprehensif

Hj. Wiwi Yuhaeni, S.H., M.H. Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H, M.Hum.

NIP. 195811301992032001 NIPY. 151.101.32

ii

Page 3: Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan-3

Skripsi ini telah diterima Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum tanggal 27 Maret 2015

DEKAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Dr. Dedy Hernawan, S.H.,M.Hum.

NIPY. 151.100.46

iii

Page 4: Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan-3

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Pamungkas

NPM : 111000049

Program Kekhususan : Kepentingan Individu dalam Masyarakat

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat adalah;

1. Gagasan, rumusan, dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen

pembimbing;

2. Di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan

sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau

dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai yang berlaku di Fakultas Hukum

UNPAS.

Bandung, Januari 2015

Pembuat Pernyataan,

Ilham Pamungkas

iv

Page 5: Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan-3

ABSTRAK

Kasus-kasus yang berhubungan dengan bidang kesehatan sering diberitakan di dalam media cetak dan elektronik di antaranya adalah kasus seorang dokter diduga melakukan tindakan malpraktik. Contoh kasus tersebut adalah kasus David NOAH vs Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung di mana David NOAH merasa dirinya adalah korban malpraktik dari dokter yang merawatnya. Padahal, nyatanya risiko medislah yang terjadi pada dirinya setelah diadakan audit medis oleh pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Hal inilah yang menjadi kajian bagaimanakah perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan (dokter) dalam melaksanakan tugas dan profesinya di Kota Bandung dihubungkan dengan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran jo UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bagaimanakah pelayanan tenaga kesehatan (dokter) dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kota Bandung dihubungkan dengan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran jo UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara tenaga kesehatan (dokter) dengan pasiennya jika terjadi malpraktik.

Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang mempergunakan sumber data sekunder yaitu asas-asas dan norma-norma hukum yang berlaku juga untuk menjadi penunjang penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan, analisis data yang dilakukan adalah secara yuridis kualitatif.

Kesimpulan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan (dokter) dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kota Bandung dihubungkan dengan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ada di dalam Pasal 50 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran jo Pasal 27 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun implementasinya masih dirasa belum cukup untuk melindungi tenaga kesehatan (dokter) karena masyarakat, dan aparat penegak hukum sering mengabaikan aspek risiko yang ada di dalam tindakan medis. Hal ini pun harus diikuti oleh pembenahan dari rumah sakit, puskesmas, tempat praktik pribadi dokter, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya dengan metode hospital by laws, good clinical governance, dan manajemen risiko klinis. Pelayanan tenaga kesehatan (dokter) untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan berupa kegiatan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan bagi pasiennya. Hal-hal tersebut mengacu kepada Pasal 2 dan 3 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa dokter harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Upaya penyelesaian sengketa antara tenaga kesehatan (dokter) dan pasiennya jika terjadi malpraktik lebih baik diselesaikan secara mediasi terlebih dahulu hal ini tertulis di dalam Pasal 29 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Mutu Pelayanan Kesehatan, Malpraktik, Risiko Medis.

v

Page 6: Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan-3

ABSTRACT

Cases related to health problems are common to be reported through printed and electronic media, one of them is the case of a malpractice doctor. For instance, case of David NOAH vs. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, in which David NOAH felt he was a victim of malpractice from his doctor. The fact however, through medical audit held by the Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, stated that it was part of medical risk. This is the starting point of this study on the legal protection for medical doctor in performing their duty and profession at Bandung City related to the Law No.29/2004 on the Doctor Practice Jo. Law No.36/2009 on the Healthcare, the treatment under medical doctor in order to improve the healthcare quality at Bandung City related to the Law No.29/2004 on the Doctor Practice Jo. Law No.36/2009 on the Healthcare, and on the dispute resolution between the doctor and their patient concerning indication of malpractice.

The research method was descriptive analytical, which was described the observed situation or events and then analyzed them based on the facts. The applied method of approach was juridical normative, which was a method through secondary sources such as legal principles and norms supported with primary data obtained from field research. Data analysis was juridical qualitative.

The conclusion showed that the legal protection for medical doctor in order to improve the healthcare quality at Bandung City related to the Law No.29/2004 on the Doctor Practice Jo. Law No.36/2009 on the Healthcare was based on the Article 50 of Law No. 29/2004 and Article 27 of Law No. 36/2009. The implementation however still unable to protect this medical worker since the people and law enforcer mostly ignores this medical risk aspect. This matter shall be followed with improvement of hospitals, clinic, doctor’s private practice, and other medical facilities by method of hospital by laws, good clinical governance, and clinical risk managements. The service of health worker (doctors) to improve the quality of healthcare can be done through health improvement activities, prevention of disease, treatment of disease, and restoration of patients. These are in line with Article 2 and 3 of the Law No.36/2009 on Healthcare which stated the doctor must uphold the values of humanity. The dispute settlement between doctor and their patients concerning malpractice can be done through mediation as it is written under Article 29 of Law No.36/2009 on Healthcare.

Keywords: Legal Protection, Healthcare Quality, Malpractice, Medical Risk.

vi

Page 7: Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan-3

KATA PENGANTAR

Bismilahirahmanirrahim

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabila’lamin penyusun panjatkan puji dan syukur kehadirat

Allah SWT atas berkat rahmat serta karuniaNya, dan juga sholawat beserta salam

penyusun ucapkan kepada junjungan kita yaitu Rasulullah SAW, penyusun dapat

menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana dengan judul “PERLINDUNGAN

HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN (DOKTER) DALAM UPAYA

PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANDUNG

DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK

KEDOKTERAN JO UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar sarjana hukum bagi mahasiswa program S1 pada Fakultas Hukum

Universitas Pasundan Bandung. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh

dari kesempurnaan, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang

bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan penyusun sampaikan kepada semua

pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik berupa dukungan moril

maupun materil. Dengan tidak mengurangi rasa hormat secara khusus penyusun

ucapkan terimakasih tak terhingga kepada Ibunda Nani Yatinah dan Ayahanda

Iskandar yang telah memberikan semangat dan dorongan yang begitu tiada tara, yang

selalu mengasihi dan mencintai penyusun, bahkan selalu rela berkorban demi

vii

Page 8: Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan-3

penyusun, yang tiada hentinya mendo’akan dan selalu berjuang untuk penyusun

hingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-

besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom., selaku Rektor

Universitas Pasundan Bandung.

2. Bapak Dr. Dedy Hernawan., S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pasundan Bandung.

3. Bapak Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

4. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas

Hukum Universitas Pasundan Bandung.

5. Bapak Agus Mulyono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum

Universitas Pasundan Bandung.

6. Bapak Yudistiro, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas

Hukum Universitas Pasundan Bandung.

7. Ibu Hj. Utari Dewi Fatimah, S.H., M.Hum., selaku pembimbing dari

penyusun yang telah banyak membantu dan memberikan masukan kepada

penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Gialdah Tapiansari B, S.H., M.H., selaku dosen wali penyusun di Fakultas

Hukum Universitas Pasundan Bandung.

9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

viii

Page 9: Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan-3

10. Seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

11. Keluarga besar penyusun, embah, om, tante, bude, pade, ponakan, sepupu,

yang banyak membantu dan memberikan pelajaran berharga dalam hidup ini.

12. Buat kakak penyusun dr. Wicak Widyaningrum, S.Ked., yang senantiasa

memberikan arahan dan masukan terhadap penyusunan skripsi ini i love you

my sister.

13. Sahabat seperjuangan dan sebimbingan, yaitu Hanna Rismaya, Ridwan

Nurhakim, Kadiffa Febyanti Al Mukaromah, Tia Rismaya, Nurul Permata

arrgh you’re damn rock!!! Makasih buat support dan masukanya yang

membangun dalam penyusunan skripsi ini.

14. Sahabat-sahabatku yang gokilnya juara, RM Sevyanti Putri, Ryan Hardiyan,

Tia Adriani, Abrian Rahmat Fatahillah, dan Imelda Rahmi P tempat curcolnya

penyusun dalam menyusun skripsi ini.

15. Kengkawan Kelas A Angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Bandung you’re my inspiration udah banyak pengalaman yang kita laluin

makasih semuanya.

16. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

angkatan 2011 (Perdata, Pidana, HTN, dan Ekin) kalian itu

ajiiiiiiiiibbbbbb......

17. The Buleud Crew (Wulan, Wiwi, Maya, Nindyta, Tanti, Teh Fransiska, Widi,

Ira, Yuni, Bagus) juara bingitslah kalian.

ix

Page 10: Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan-3

18. Teman-teman SD Negeri Soka 34/3/Unggulan Bandung’05 , SMP Negeri 5

Bandung ’08, SMA Negeri 12 Bandung ’11 yang penyusun selalu kangenin.

Dan semuanya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu terimakasih

atas dukungan dan perhatiannya serta motivasinya sehingga penyusun dapat

menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penyusun mendapatkan

berkah dan balasan yang setimpal dari Allah SWT, Aamiin.

Bandung, Januari 2015

Ilham Pamungkas

x

Page 11: Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan-3

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK ....................................................................................................vi

ABSTRACT ...................................................................................................vii

KATA PENGANTAR ................................................................................viii

DAFTAR ISI ................................................................................................xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian ..........................................................................1

B. Identifikasi Masalah ..................................................................................5

C. Tujuan Penelitian .......................................................................................5

D. Kegunaan Penelitian ..................................................................................6

E. Kerangka Pemikirian .................................................................................7

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian .........................................................................19

2. Metode Pendekatan ............................................................................19

3. Tahap Penelitian .................................................................................20

4. Teknik Pengumpulan Data .................................................................21

5. Alat Pengumpulan Data .....................................................................21

6. Analisis Data ......................................................................................22

7. Lokasi Penelitian ................................................................................22

BAB II KAJIAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM, MUTU

PELAYANAN KESEHATAN, DAN PERBEDAAN MALPRAKTIK

DENGAN RISIKO MEDIS.

A. Perlindungan Hukum ...............................................................................24

B. Mutu Pelayanan Kesehatan

1. Pengertian Mutu Pelayanan Kesehatan ..............................................34

2. Asas-Asas dalam Pelayanan Kesehatan .............................................35

xi

Page 12: Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan-3

3. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan ...................................................38

4. Komponen Mutu Pelayanan Kesehatan .............................................40

5. Indikator Penilaian Mutu Pelayanan Kesehatan ................................44

6. Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan ...............................46

C. Malpraktik dan Resiko Medis.

1. Malpraktik ..........................................................................................48

2. Risiko Medis ......................................................................................50

3. Hal-hal yang Dapat Membebaskan Tenaga Kesehatan (Dokter) dari

Tuntutan .............................................................................................57

BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA

KESEHATAN (DOKTER) DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU

PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN

DENGAN UU NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK

KEDOKTERAN JO UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG

KESEHATAN

A. Rumah Sakit Hasan Sadikin dalam Melindungi Hubungan Dokter dan

Pasiennya terkait dengan Dugaan Malpraktik yang Menimpa David

NOAH .....................................................................................................62

B. Metode Hospital by Laws dalam Melindungi Tenaga Kesehatan (Dokter)

...................................................................................................................66

C. Peranan Good Clinical Governance dalam Melindungi Tenaga Kesehatan

(Dokter) ....................................................................................................72

D. Manajemen Risiko Klinis Sebagai Salah Satu Konsep dalam Upaya

Melindungi Tenaga Kesehatan (Dokter) ..................................................76

xii

Page 13: Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan-3

BAB IV ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

TENAGA KESEHATAN (DOKTER) DALAM UPAYA

PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA

BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 29 TAHUN 2004

TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN JO UU NO. 36 TAHUN 2009

TENTANG KESEHATAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan (Dokter) dalam

Melaksanakan Tugas dan Profesinya di Kota Bandung Dihubungkan

dengan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran jo UU No. 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan ................................................................79

B. Pelayanan Tenaga Kesehatan (Dokter) dalam Meningkatkan Mutu

Pelayanan Kesehatan di Kota Bandung Dihubungkan dengan UU No. 29

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran jo UU No.36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan .................................................................................................83

C. Upaya Penyelesaian Sengketa antara Tenaga Kesehatan (Dokter) dan

Pasiennnya jika Terjadi Malpraktik .........................................................86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..............................................................................................98

B. Saran .......................................................................................................99

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. xv

LAMPIRAN ................................................................................................xix

xiii

Page 14: Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan-3

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku.

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

Anny Isfandyarie, Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

Azrul Azwar, Pengantar Administrasi Kesehatan, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996.

Bambang Poernomo, Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2005.

Charles Siregar, Farmasi Rumah Sakit Teori dan Penerapan, Cetakan I, Penerbit EGC, Jakarta, 2004.

Djoko Wijono, Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan, Airlangga University Press, Surabaya, 1999.

Gemala R. Hatta, Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan, UI Press, Jakarta, 2008.

Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma , Yogyakarta, 2010.

Marmi Emmy Mustafa, Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikatikan Dengan TRiPs-WTO, PT. Alumni, Bandung, 2007.

Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Ronny Hanitijo Soemitro, Masalah-masalah Sosiologi Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1984.

____________________, Metodologi Penelitian Hukum dan Yudimetri, Ghalia Indonesia, Bogor, 2000.

xiv

Page 15: Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan-3

Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2000.

____________________, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, UI-Press, Jakarta, 1983.

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2006.

Sudiarto (et.al), Mengenal Arbitrase , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Veronica Komalawati, Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.

__________________, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke – 4.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelengaraan Kesehatan.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung.

xv

Page 16: Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan-3

Sumber Lain.

Bahan Perkuliahan Hukum Kesehatan yang diberikan oleh Ibu Hj. Utari Dewi Fatimah, S.H., M.Hum.

Jurnal kesehatan yang ditulis oleh Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes. Dosen FK UNSRI yang berjudul: MANAJEMEN RESIKO DALAM PELAYANAN KESEHATAN: KONSEP DALAM SISTEM PELAYANAN KESEHATAN.

Ritonga, ILK. Hubungan Hukum Antara Pasien dan Dokter serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Upaya Pelayanan Medis. (diakses tanggal 23 Desember 2014). Diunduh dari: www.repository.usu.ac.id.

http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/PERLINDUNGAN-HUKUM-TERHADAP-TENAGA-KESEHATAN-DALAM-MELAKSANAKAN-TUGAS-DAN-PROFESINYA.pdf

http://drampera.blogspot.com/ tanggal 23 Desember 2014, pada pukul 19:57.

http://ramakrisnahare.blogspot.com/2011/06/sistem-kesehatan-nasional-dan-pelayanan.html, pada tanggal 23 Desember 2014, pukul 20:31.

http://celebrity.okezone.com/read/2012/05/14/33/629180/malapraktik-david-peterpan-laporkan-dokter-rr-ke-polisi pada tanggal 28 November 2014 pukul 15.41 WIB. http://healthstalker.blogspot.com/2010/11/clinical-governancewujud-terjaganya.html?m=1 pada tanggal 23 Desember 2014, pukul 20:16.

Jurnal online dari http://fakultashukumandalas.blogspot.com/2014/02/antara-malpraktik-resiko-medis.html?m=1 ditulis oleh Ibnu Setyo Hastomo, S.H. yang diakses pada hari Senin 22 Desember 2014, pukul 13:26.

http://eprints.undip.ac.id/25014/1/UTI_ILMU_ROYEN.pdf, diakses pada tanggal 22 Desember 2014, pukul 13:26.

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=160861&val=5644&title=ALTERNATIF%20PENYELESAIAN%20SENGKETA%20ANTARA%20DOKTER%20DENGAN%20PASIEN%20DALAM%20MALPRAKTEK, diakses pada tanggal 22 Desember 2014, pukul 13:26.

xvi

Page 17: Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan-3

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&sqi=2&ved=0CE4QFjAG&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F126096-S-5746-Analisis%2520ketidaklengkapan-Literatur.pdf&ei=942nVMDsGsuMuATGh4HYCQ&usg=AFQjCNEdkS4ej69Fy2O40sHbd0UktBMtXg&bvm=bv.82001339,d.c2E, diakses pada tanggal 22 Desember 2014, pukul 13:26.

xvii

Page 18: Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan-3

LAMPIRAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN (DOKTER) DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN JO UU NO. 36 TAHUN 2009

TENTANG KESEHATAN

LEGAL PROTECTION FOR MEDICAL WORKER (DOCTOR) TO IMPROVE THE HEALTHCARE QUALITY AT BANDUNG CITY RELATED TO THE LAW NO.29/2004 on the DOCTOR PRACTICE Jo. LAW NO.36/2009 on the HEALTH

xviii

Page 19: Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan-3

Lampiran Judul Bahasa Inggris:

(LEGAL PROTECTION FOR MEDICAL WORKER (DOCTOR) TO IMPROVE THE HEALTHCARE QUALITY AT BANDUNG CITY RELATED TO THE LAW NO.29/2004 on the DOCTOR PRACTICE Jo. LAW NO.36/2009 on the HEALTH)

xix