Post on 12-Dec-2015
description
Hak Cipta Ridwan Khairandy 1
Hukum Perdata Internasional
Hak Cipta Ridwan Khairandy 2
Hukum Perdata Internasional
HukumPerdata Internasional
Keperdataan Melintas Batas Negara
Hukum Perdata Internasional• Keseluruhan kaidah dan asas yang
mengatur hub keperdataan yang melintas batas negara
• HPI adalah Hukum Nasional• Peristiwa, perbuatan, atau
hubungannya yang mengandung unsur internasional atau elemen asing
Hak Cipta Ridwan Khairandy 3
Hak Cipta Ridwan Khairandy 4
Unsur Internasional (Unsur Asing)
1.Faktor Personal2.Faktor Teritorial
Internasional di sini tidak merujuk kepada sumbernya, tetapi kepada fakta
atau materinya (objeknya)
Masalah Pokok HPI1. Pengadilan mana yang berwenang
mengadili (jurisdiction)2. Hukum mana yang harus diberlakukan
atau mengatur peristiwa hukum yang mengandung unsur asing (applicable law, lex causae)
3. Pengakuan dan pelaksanaan putusan asing (recognition and enforcement of foreign judgment)
Hak Cipta Ridwan Khairandy 5
Kaidah HPI Indonesia• Tidak ada kompilasi apalagi kodifikasi kaidah-kaidah HPI
Indonesia; • Aturan-Aturan yang terkait dengan HPI yang tersebar dalam
berbagai UU, misal: UU Perkawinan, UUPA, UU Penanaman Modal, dan UU Kewarganegaraan;
• Kaidah HPI “tulen” yang ada di Indonesia yang merupakan peninggalan Hindia Belanda, yakni Pasal 16, 17, dan 18 AB;
• Tidak banyak konvensi-konvensi yang mengatur persoalan HPI yang diratifikasi pemerintah Republik Indonesia
Hak Cipta Ridwan Khairandy 6
Titik Taut/Titik Pertalian
Hak Cipta Ridwan Khairandy 7
Keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum
Keadaan-Keadaan/fakta-fakta yang melahirkan
hubungan HPI
Keadaan-keadaan/fakta-fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan dalam suatu hubungan HPI
Titik Pertalian Sekunder
Titik Pertalian Primer
Unsur Asing
Lex Causae
Titik Pertalian Primer
1. Kewarganegaraan2. Bendera kapal laut atau pesawat udara3. Domisili (domicile)4. Tempat kediaman (residence)5. Kebangsaan atau tempat kedudukan badan
hukum6. Pilihan hukum intern7. Tempat terjadinya perbuatan hukum8. Tempat terletaknya benda
Hak Cipta Ridwan Khairandy 8
Titik Pertalian Sekunder• Hukum Tempat terletaknya benda (lex
situs, lex rei sitae);• Hukum Tempat dilaksanakannya perbuatan
hukum (lex loci actus)• Hukum Tempat terjadi perbuatan melawan
hukum (lex loci delicti commisi)• Hukum Tempat dilaksanakannya
pernikahan (lex loci celebrationis)• Hukum Tempat ditandatanganinya kontrak
(lex loci contractus)• Hukum Tempat dilaksanakannya kontrak
(lex loci solutionis)
Hak Cipta Ridwan Khairandy 9
Titik Pertalian Sekunder• Lex Mobilia Sequntuur Personam• Pilihan Hukum• Hukum Kewarganegaraan (lex patriae)• Hukum Bendera kapal atau pesawat udara• Hukum Domisili (lex domicilii)• Hukum Tempat kediaman• Hukum Kebangsaan atau kedudukan badan
hukum• Hukum negara tempat diadilinya perkara
(lex fori)
Hak Cipta Ridwan Khairandy 10
Tahap-Tahap Penyelesaian Masalah HPI
Hak Cipta Ridwan Khairandy 11
Peristiwa Hukum
Ada Unsur Asing Tidak Ada Unsur Asing
Perlu Penetapan/Putusan Pengadilan Tidak Perlu Penetapan/Putusan Pengadilan
Perkara HPI
Pengadilan Punya Yurisdiksi Pengadilan Tidak Punya Yurisdiksi
Mengadili
Tahap-Tahap Penyelesaian Masalah HPI (lanjutan)
Hak Cipta Ridwan Khairandy 12
Mengadili
•Hukum Acara: Lex Fori•Kualifikasi : Lex Fori
Lex Causae
Hukum Asing Lex Fori
Ada Renvoi Tidak Ada Renvoi
Hukum AsingHukum AsingLex Fori
Kualifikasi (Klasifikasi, Kategorisasi)
Penerjemahan sekumpulan fakta dalam kehidupan sehari-hari ke dalam kategori hukum, sehingga dapat diketahui makna yuridisnya
Dengan kualifikasi orang dapat menata sekumpulan fakta yang dihadapi, mendefinisikan, dan menempatkannya ke dalam kategori hukum yang ada
Hak Cipta Ridwan Khairandy 13
Kualifikasi
Hak Cipta Ridwan Khairandy 14
fakta fakta fakta fakta
Artinya apa ? Hukumnya apa ?
Kategorinya apa ?
Kualifikasi dalam HPI• Kualifikasi Fakta (Classification Cause of Action,
Classification of Facts): Kualifikasi yang dilakukan terhadap seluruh fakta dalam suatu peristiwa yang ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa hukum berdasarkan kategori hukum dan kaidah hukum dari sistem hukum yang seharusnya berlaku;
• Kualifikasi Hukum (Classification of a Rule of Law, Classification of Law): Penggolongan atau pembagian seluruh kaidah hukum ke dalam penggolongan atau pembidangan kategori hukum tertentu yang telah ditetapkan
Hak Cipta Ridwan Khairandy 15
Arti Pentingnya Kualifikasi dalam HPI• Berbagai sistem hukum seringkali menggunakan
terminologi, tetapi berbeda makna;• Berbagai sistem hukum mengenal konsep/lembaga
hukum tertentu;• Ada fakta yang sama, tetapi jika digunakan kategori
yang berbeda, hasilnya sangat berbeda;• Berbagai sistem hukum mensyaratkan sekumpulan
fakta yang berbeda untuk menetapkan peristiwa yang pada dasarnya sama;
• Berbagai sistem hukum menempuh prosedur atau proses hukum yang berbeda untuk menerbitkan hasil status hukum yang pada dasarnya
Hak Cipta Ridwan Khairandy 16
Teori Kualifikasi dalam HPI
Hak Cipta Ridwan Khairandy 17
1. Kualifikasi Menurut Lex Fori2. Kualifikasi Menurut Lex Causae3. Kualifikasi Otonom
Dalam praktek melahirkan
banyak permasalahan
Alternatif
Kualifikasi Bertahap
Kualifikasi Tahap Pertama (Kualifikasi Primer)
Kualifikasi Tahap Kedua (Kualifikasi Sekunder)
Hak Cipta Ridwan Khairandy 18
Hukum Materiil(Hukum Substantif) 1.Kualifikasi
2.Hukum Acara
KaidahHPI
Peristiwa Hukum
Perkara HPI
Pengadilan NegeriJakarta Pusat
Lex Causae
Hukum Asing
Hukum Indonesia
Lex Fori
Lex Fori
Status Personal (Personal Law)Hukum yang berkaitan dengan hukum perorangan,
hukum keluarga, dan hukum waris
Hak Cipta Ridwan Khairandy 19
Common Law
Domisili
Lex Domicilii
Civil Law
Nasionalitas
Lex Patriae
Lex Causae dalam Status Personal
Domisili dalam Sistem Common Law
Domisili adalah negara (dalam arti suatu wilayah yang memiliki sistem hukum sendiri) di mana seseorang memiliki kediaman dan bermaksud hidup di sana secara permanen
Hak Cipta Ridwan Khairandy 20
Hak Cipta Ridwan Khairandy 21
Domisili dalam Sistem Common Law
Domicile
Domicile ofDependency
Domicile ofOrigin
Domicile of Choice
Domicile of Origin• Domisili asli adalah domisili seseorang
yang didapat pada saat kelahirannya• Domisili asli tersebut berlangsung
sampai digantikan oleh domisili yang bergantung pada orang lain atau domisili pilihan
• Seorang anak sah memperoleh domisili berdasar domisili ayahnya, dan anak luar dari domisili ibunya
Hak Cipta Ridwan Khairandy 22
Domicile of Dependency• Domisili yang bergantung pada
domisili orang lain• Anak di bawah umur (sah) mengikuti
domisili ayahnya• Anak di bawah umur (luar kawin)
mengikuti domisili ibunya• Domisili isteri mengikuti domisili
suaminya (di Inggris sejak 1 Januari 1974, isteri memiliki domisili independen dari suaminya)
Hak Cipta Ridwan Khairandy 23
Domicile ChoiceDomicile Choice• Domisili pilihan adalah domisili yang Domisili pilihan adalah domisili yang
didapat seseorang yang bertempat didapat seseorang yang bertempat tinggal di suatu negara, yang bukan tinggal di suatu negara, yang bukan negara asalnya, dengan maksud negara asalnya, dengan maksud untuk tinggal di sana secara untuk tinggal di sana secara permanenpermanen
• Persyaratan : Harus memiliki (1) Persyaratan : Harus memiliki (1) Capacity (Capacity (2) 2) Habitual residenceHabitual residence; (3) ; (3) intentionintention
Hak Cipta Ridwan Khairandy 24
Hak Cipta Ridwan Khairandy 25
Hak Cipta Ridwan Khairandy 26
Renvoiillustrasi
Hak Cipta Ridwan Khairandy 27
John BrownWarganegara : Canada
1. Pindah ke Jerman, tetapi masih warganegara Canada
2. Wafat di Jerman 3. Domisili terakhir: Jerman
Meninggalkan benda bergerak di Canada
Forum: Pengadilan Canada
Pewarisan benda bergerak
Hak Cipta Ridwan Khairandy 28
Forum; Court, Canada
Lex Fori: The law of Province of ….
Pewarisan benda bergerak tanpa wasiat diatur menurut hukum di mana pewaris terakhir berdomisili
Domisili terakhir: Jerman Hukum Jerman
Pewarisan benda bergerak diatur oleh hukum menurut
kebangsaannyaWN : Canada
Hukum Canada
Lex Fori
Pewarisan benda bergerak
• Budiman adalah warganegara Indonesia• Budiman sejak 1980 berdomisili dan bekerja di
Colorado• Menikah dengan Sarmila di Colorado pada 1982• Sarmila juga ikut menetap di Colorado• Memiliki anak (Yunita dan Sarita)• Kedua orang tua mereka meninggal karena
kecelakaan di jalan raya• Terjadi sengketa waris• Diselesaikan di County Court Colorado• Hukum negara mana yang dipakai ?
Hak Cipta Ridwan Khairandy 29
• PT A membeli barang ke X Pte.Ltd (BH Singapura)• Barang dikirim ke Jakarta;• Setelah barang diterima, ternyata tidak sesuai
dengan yang diperjanjikan• X menderita kerugian;• X mengajukan gugatan ke High Court Singapore• Kontrak ditandatangani di Jakarta• Tidak ada pilihan hukum
Hak Cipta Ridwan Khairandy 30
Persoalan Pendahuluan
• Persoalan pendahuluan adalah suatu permasalahan hukum yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum putusan akhir suatu perkara HPI dijatuhkan hakim
• Persoalan pendahuluan timbul apabila putusan suatu persoalan hukum bergantung pada sah tidaknya suatu hubungan hukum atau persoalan hukum lain
Hak Cipta Ridwan Khairandy 31
Persoalan Pendahuluan
Hak Cipta Ridwan Khairandy 32
Jan Pieter Jong(WN Belanda
Anita Hapsari Dewi(Warganegara Indonesia)
Lu de Jong Ida Albertina de Jong Tinneke de Jong
Sengketa Waris
Persoalan Pokok
Persoalan apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum persoalan pokok diselesaikan ?
Persoalan Pendahuluan
Hak Cipta Ridwan Khairandy 33
Status Anak
Anak sah ?
Anak luar kawin ?
Status Perkawinan orang tua ?
Hukum yang Dipakai dalam Penyelesaian Persoalan Pendahuluan (Teori Absorption)
Teori Absorption
Hak Cipta Ridwan Khairandy 34
Persoalan Pokok
Persoalan Pendahuluan
Lex causae
Sama dengan lex causae di persoalan pokok
Hukum yang Dipakai dalam Penyelesaian Persoalan
Pendahuluan (Teori Repartition)
Hak Cipta Ridwan Khairandy 35
Persoalan Pokok
Persoalan Pendahuluan
Lex Causae
Lex Fori
Hak Cipta Ridwan Khairandy 36
Poligami Di Belanda oleh Orang Indonesia
Suryono(WNI)
Suryati(WNI)Menikah pada 2000
di Jakarta
Pada 2005 bekerja di Rotterdam
Akan menikah dengan Inneke van Dort (WN Belanda) di
Rotterdam
Lex Causae: Hukum Indonesia
Apakah serta merta hukum Indonesia diterapkan oleh Burgerlijk Stand atau
Pengadilan di Belanda ?
Hak Cipta Ridwan Khairandy 37
Kasus Perceraian di Indonesia
Ong Song Hang (WN RRC)
Lim Mei Lie(WN Singapura)
Menikah di Surabaya pada 1999
Akan bercerai di PN Surabaya
Lex Causae: Hukum RRC
Apakah serta merta hukum RRC diterapkan pada kasus ini oleh PN Surabaya?
Ketertiban Umum (Public Policy, Openbare Orde)
• Het probleem der openbareorde is nog steeds een der grootste probleem van het international privaatrecht (Kollewijn)
• Masalah terpenting dalam HPI, tetapi sekaligus masalah tergelap dalam HPI
Hak Cipta Ridwan Khairandy 38
Ketertiban Umum (Public Policy, Openbare Orde)
• Pengadilan tidak mengakui atau melaksanakan hukum asing atau putusan asing atau status, kewenangan, dan kewajiban serta kemampuan atau ketidakmampuan seseorang melakukan perbuatan hukum yang diciptakan berdasar hukum asing, jika hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum lex fori;
• Pengadilan dapat mengesampingkan berlakunya hukum asing jika bertentangan dengan ketertiban umum
Hak Cipta Ridwan Khairandy 39
Ketertiban Umum
• Ketertiban umum dapat ditemukan dalam konstitusi dan undang-undang secara menyeluruh yang mencerminkan nilai-nilai keadilan;
• Jika hukum asing ditolak berdasarkan ketertiban umum, maka mesti hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, asas moral yang baik atau tradisi yang mengakar dalam ketentuan lex fori.
Hak Cipta Ridwan Khairandy 40
Penyelundupan Hukum• Penyelundupan hukum terjadi apabila
seseorang yang mendapatkan berlakunya hukum asing dengan melakukan satu cara yang tidak wajar, dengan maksud untuk menghindari pemakaian hukum nasionalnya
• Tujuan: Menghindari suatu akibat hukum tertentu yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki
Hak Cipta Ridwan Khairandy 41
Akibat Penyelundupan Hukum
• Setiap penyelundupan hukum mengakibatkan batalnya perbuatan yang bersangkutan
• Sebaliknya ada pula yang berpendapat lain, perbuatan penyelundupan hukum dianggap sah
Hak Cipta Ridwan Khairandy 42
Perbuatan Melawan Hukum dalam HPI
• Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk memberikan ganti rugi (Pasal 1365 BW)
• Hukum yang berlaku dalam perbuatan melawan hukum yang ada unsur asingnya ?
Hak Cipta Ridwan Khairandy 43
Perbuatan Melawan Hukum• Perumusan norma dalam Pasal 1365
KUHPerdata lebih merupakan struktur daripada substansi
• Pasal 1365 KUHPerdata tidak mendefinisikan makna perbuatan melawan hukum
• Pasal ini menentukan unsur-unsur atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum
• Menjadi ketentuan “abadi”
Hak Cipta Ridwan Khairandy 44
Unsur-Unsur Perbuatan MelawanHukum Berdasar Pasal 1365
• Harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif);
• Perbuatan itu harus perbuatan melawan hukum;
• Ada kesalahan; • Perbuatan itu menimbulkan kerugian;• Ada hubungan kausal antara perbuatan
melawan hukum dan kerugian;
Hak Cipta Ridwan Khairandy 45
Hukum yang Berlaku bagi dalam Perbuatan Melawan Hukum dalam HPI
Lex causae dalam perbuatan melawan hukum bergantung pada teori yang diikuti oleh pengadilan atau sistem hukum nasional suatu negara
Teori tersebut adalah: The Lex Fori Theory dan The Lex Loci Delicti Commissi Theory
Hak Cipta Ridwan Khairandy 46
Status Badan Hukum dalam Hukum Perdata Internasional
Teori atau Asas yang Berkaitan dengan Status Personal Badan Hukum dalam HPI
Hak Cipta Ridwan Khairandy 47
1.Centre of administration or business2.Centre of exploitation3.Nationality or domicile of the share holders4.Place of incorporation
Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional
Hak Cipta Ridwan Khairandy 48
Penafsiran Kontrak
Pelaksanaan Kontrak
Transaksi Bisnis
Kontrak
Sengketa
Hak Cipta Ridwan Khairandy 49
Kontrak
Pelaksanaan Kontrak
Wan Prestasi
Penyelesaian Sengketa
Yurisdiksi ? Lex Cause?
Yurisdiksi
Hak Cipta Ridwan Khairandy 50
Ada Pilihan Forum
Tidak ada pilihan forum
Badan/Pengadilan yang berwenang
adalah sesuai dengan pilihan para pihak
Mengacu kepada Hukum Acara Perdata Lex Fori
Di Indonesia: HIR atau RbG
Kontrak
Hukum yang Berlaku dalam Kontrak Bisnis Internasional
Hak Cipta Ridwan Khairandy 51
Ada Klausul Pilihan Hukum
Tidak ada klausul pilihan hukum
Hukum yang dipakai adalah sesuai hukum
negara yang dipilih para pihak
Hakim atau arbiter harus menentukan
hukum negara mana yang dipakai
Kontrak
Hukum yang Berlaku dalam Kontrak Bisnis Internasional
Hak Cipta Ridwan Khairandy 52
Ada Klausul Pilihan Hukum
Tidak ada klausul pilihan hukum
Hukum yang dipakai adalah sesuai hukum
negara yang dipilih para pihak
Hakim atau arbiter harus menentukan
hukum negara mana yang dipakai
Kontrak
Penentuan Hukum yang Berlaku oleh Hakim/Arbiter dalam sengketa Kontrak yang Tidak ada Pilihan Hukum
Hak Cipta Ridwan Khairandy 53
Hakim atau Arbiter
Titik Pertalian Sekunder Dapat dijadikan Pedoman
1. Lex loci contractus;2. Lex loci solutionis;3. The law of country of origin;4. The law of country of reception;
Titik pertalian sekunder mana yang dipilih tergantung pada ketentuan kaidah HPI lex fori
Indonesia : Pasal 18 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie
Hukum Benda
Hak Cipta Ridwan Khairandy 54
Benda Bergerak
Lex Mobilia Sequntuur PersonamLex Mobilia Sequntuur Personam
Civil Law Common Law
Asas Kebangsaan Asas Domisili
Benda Tetap• Untuk Tanah berlaku asas lex situs• Untuk Kapal berlaku asas kebangsaan
kapal• Kebangsaan kapal bergantung pada di
mana kapal tersebut didaftarkan• Jika kapal milik orang atau
perusahaan Indonesia didaftarkan di Liberia, maka kapal tersebut berkebangsaan Liberia
Hak Cipta Ridwan Khairandy 55
Perkawinan dalam HPI• Dalam arti luas perkawinan mencakup
persyaratan materiil dan formal perkawinan, keabsahan perkawinan, akibat-akibat perkawinan, dan harta perkawinan, dan berakhirnya perkawinan
• Perkawinan yang mengandung elemen asing;• Dalam HPI persoalan perkawinan
transnasional adalah salah satu bidang yang paling banyak vulnurable
• Hukum negara mana yang diberlakukan ?Hak Cipta Ridwan Khairandy 56
Perkawinan• Perkawinan adalah ikatan lahir batin
antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Pasal 1UU No. 1 Tahun 1974)
• Menganut prinsip perkawinan religius bukan perkawinan perdata
Hak Cipta Ridwan Khairandy 57
Dua Pandangan tentang Perkawinan Campuran
• Perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domicile-nya sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum intern dari dua sistem hukum yang berbeda;
• Suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraannya
Hak Cipta Ridwan Khairandy 58
Perkawinan Campuran menurut UU Perkawinan
• Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkebangsaan Indonesia
• Perkawinan antara sesama orang asing yang dilaksanakan di Indonesia bukan perkawinan campuran, tetapi perkawinan yang mengandung unsur asing
Hak Cipta Ridwan Khairandy 59
Keabsahan Perkawinan
• Persyaratan Materiil (substantive validity), misal: persyaratan umur
• Persyaratan Formal (procedural validity), misal: pengumuman, tempat dan waktu perkawinan
Hak Cipta Ridwan Khairandy 60
Validitas Esensial (Substantive) Perkawinan
• Asas lex loci celebrationis;• Asas yang menentukan diatur berdasar sistem
hukum dari tempat masing-masing sebelum pernikahan dilangsungkan;
• Asas yang menentukan diatur berdasar sistem hukum dari tempat masing-masing pihak ber-domicile sebelum perkawinan dilangsungkan;
• Asas yang menentukan diatur berdasar sistem hukum tempat perkawinan dilangsungkan, tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di negara masing-masing
Hak Cipta Ridwan Khairandy 61
Validitas Esensial menurut UUPerkawinan
• Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang Indonesia atau antara seorang WNI dan WNA adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi WNI tidak melanggar UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 56 ayat 1)
• Perkawinan campuran tidak dilangsungkan sebelum terbukti, bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak
Hak Cipta Ridwan Khairandy 62
Validitas Formal Perkawinan
Pada umumnya di berbagai negara dianut asas locus regit actum, yakni ditentukan berdasar sistem hukum yang ditentukan berdasar lex loci celebrationis
Hak Cipta Ridwan Khairandy 63
Penjaminan Benda Tetap• Ada Loan Agreement antara PT X Badan Hukum
Indonesia dan May Bank (Malaysia)• Hukum yang berlaku untuk kontrak ini berdasarkan
choice law• Jaminan yang diserahkan berupa beberapa bidang
tanah yang ada di Bekasi• Penjaminan tanah tersebut (hak tanggungan atas
tanah) didasarkan pada hukum Indonesia (asas lex situs)
• Jika jaminannya berupa kapal, harus dipasang hipotik berdasarkan hukum negara di mana kapal tersebut didaftarkan
Hak Cipta Ridwan Khairandy 64
Pemakaian Hukum Asing olehPemakaian Hukum Asing olehPengadilan atau ArbitrasePengadilan atau Arbitrase
Di Di common law systemcommon law system, , hukum asing dianggap seperti hukum asing dianggap seperti fakta (fakta (like a factlike a fact););
Di Di civil law systemcivil law system hukum hukum asing diperlakukan sebagai asing diperlakukan sebagai hukum hukum
Hak Cipta Ridwan Khairandy 65
Praktek Pengadilan di Common Law System
Hak Cipta Ridwan Khairandy 66
Hukum Asing Dianggap seperti Fakta
Didalilkan
Dibuktikan
Pengadilan
Para Pihak
Pemakaian Hukum AsingPemakaian Hukum Asing
Pertamina v Kartika ThaherPertamina v Kartika Thaher
Hak Cipta Ridwan Khairandy 67
High Court of SingaporeLai Kwe Chai
Pertamina Kartika Thaher
Advocate Advocate
Saksi/Keterangan Ahli
Saksi/KeteranganAhli
Hakim/Pengadilan Memakai Hukum IndonesiaBerdasarkan Pembuktian di Pengadilan
Pemakaian Hukum Asing
• Adopsi di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
Hak Cipta Ridwan Khairandy 68
Louis Phillipe Barbeaua (W.N. Canada)
Yvette Yvonne Barbeaua(W.N. Canada)
Adopsi
Bui Thi Le Hong Non (WN Vietnam)
Lex Causae: Hukum Canada
Hakim pakai hukum asing secara ex officio
Dalam kenyataan juga minta keterangan ahli
Pengadilan NegeriTanjung Pinang
Penyelesaian Sengketa Investasi
Hak Cipta Ridwan Khairandy 69
Sengketa antara Investor dan Negara Penerima Modal
Pencabutan Izin Investasi
Nasionalisasi Ekspropriasi
International Center on Investment Settlement Disputes
Penyelesaian Sengketa Investasi
Hak Cipta Ridwan Khairandy 70
Sengketa diantara Investor Sendiri
Alternative DisputesSettlement
Arbitrase Pengadilan
1. Mediasi2. Konsiliasi
Yurisdiksi/Kompetensi AbsolutYurisdiksi/Kompetensi AbsolutICSIDICSID
Hak Cipta Ridwan Khairandy 71
Sengketa yang diajukan merupakan sengketa yang timbul sebagai akibat langsung dari investasi modal
Kesepakatan tertulis dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui ICSID. Syarat ini dapat dinyatakan dalam klausul dlm persetujuan investasi asing atau dalam penetapan tersendiri
Sengketa investasi terjadi antara negara pihak dalam Konvensi dan warganegara dari negara yang juga menjadi peserta Konvensi
Yurisdiksi/Kompetensi Absolut ICSID
Sengketa yang diajukan merupakan sengketa yang timbul sebagai akibat langsung dari investasi modal
Sengketa investasi terjadi antara negara pihak dalam Konvensi dan warganegara dari negara yang juga menjadi peserta Konvensi
Kesepakatan tertulis dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui ICSID. Syarat ini dapat dinyatakan dalam klausul dlm persetujuan investasi asing atau dalam penetapan tersendiri
Hak Cipta Ridwan Khairandy 72
Penyelesaian Sengketa Investasi melalui International Centre Settlement on Investment Disputes
• Amco Asia v Republic Indonesia
Hak Cipta Ridwan Khairandy 73
Amco Asia Yayasan Kartika Eka Paksi
Memiliki Hotel Kartika Chandra
Kontrak
1. Perselisihan ttg pembagian keuntungan
2. Perselisihan dibawa PN
BKPM
Cabut izin investasi
Amco Asia v Republic Indonesia
• Lanjutan
Hak Cipta Ridwan Khairandy 74
Amco Asia
ICSID
Republic Indonesia
ArbitraseLex Cause ?
1. Pilihan hukum 2. Hukum host state
1. Hukum internasional; atau2. Asas ex aquo et bono
Penyelesaian Sengketa Investasi sesama InvestorPenyelesaian Sengketa Investasi sesama Investor
Karaha Bodas Company v PertaminaKaraha Bodas Company v Pertamina
Hak Cipta Ridwan Khairandy 75
KBC Pertamina
Joint OperationContract
PLN
Energi Supply Contract
Melakukan kegiatan:1. Ekplorasi energi
geotermal2. Eksploitasi energi
GeotermalProyek Gagal
28-11-1994
29-11-1994
KBC v Pertamina• Lanjutan
Hak Cipta Ridwan Khairandy 76
Penyebab Kegagalan
1. Kepres No. 39 Tahun 1997 (Proyek ditangguhkan)2. Kepres No. 47 Tahun 1997 (Proyek dapat dilanjutkan)3. Kepres No. 10 Tahun 1998 (Pembatalan proyek)
Akibatnya JOC tak dapat dilaksanakan
KerugianKBC telah investasikan dana US $ 100 juta
Pertamina tak bersedia turut
bertanggungjawab atas kerugian ituSengketa
KBC v PertaminaKBC v Pertamina LanjutanLanjutan
Hak Cipta Ridwan Khairandy 77
Pengaturan Penyelesaian Sengketa dalam JOC:1. Pilihan Yurisdiksi: Arbitrase di Swiss2. Pilihan Hukum : Hukum Indonesia
Arbitrase di Swiss
KBC
gugatan
PertaminaTanggapan
Putusan Majelis Arbitrase1. Total kerugian KBC $ US 261 juta2. Pertamina harus membayar ganti rugi
KBC v Pertamina
• lanjutan
Hak Cipta Ridwan Khairandy 78
Pertamina Upaya hukum pembatalan putusan
Swiss Federal CourtDitolak karena tak uang deposit
KBC District of Court at Texas
Pengesahan Putusan Arbitrase
Pertamina Appeal of Court
Ditolak, putusan arbitrase sah
KBC v Pertamina• lanjutan
Hak Cipta Ridwan Khairandy 79
KBC
Permohonan ke Pengadilan:1. Bekukan aliran dana Pertamina di PSP2. Bekukan rekening Pertamina di New York
dan negara lain
Pertamina
PN. Jakarta Pusat perintahkan KBC menghentikan eksekusi di luar negeri (1-4-2002)
PN Jak Pus. Pembatalan Putusan arbitrase (27-8-2002)
Kasasi Mahkamah Agung
Batalalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat