Post on 04-Nov-2021
EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN AGRIBISNIS BANK SYARIAH
DALAM PEMBERDAYAAN PETANI
(Studi Kasus pada PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk, Pusat)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)
Oleh:
IBNU UBAEDILLAH
NIM: 106046101633
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2011 M / 1432 H
ii
EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN AGRIBISNIS BANK SYARIAH
DALAM PEMBERDAYAAN PETANI
(Studi Kasus pada PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk, Pusat)
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah ( SE.Sy)
Oleh:
IBNU UBAEDILLAH
NIM : 106046101633
Pembimbing
Dr. Alimin, M. Ag
NIP. 196908252000031001
KONSENTRASI PERBANKAN SYARI’AH
PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2011 M / 1432 H
iii
Pengesahan Panitia Ujian
Skripsi yang berjudul EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN AGRIBISNIS BANK
SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Kasus pada PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA Tbk Pusat). telah diujikan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pada tanggal 09 Juni
2011. Skripsi ini telah di terima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Program Strata 1 (S1) pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam).
Jakarta, 09 Juni 2011
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM
NIP. 165505051982031012
1. Ketua : Prof.Dr.H. M. Amin Suma, SH, MA, MM ( )
(NIP. 165505051982031012)
2. Sekretaris : Mu’min Roup, S. Ag., MA ( )
(NIP. 150281979)
3. Pembimbing : Dr. Alimin, M. Ag ( )
(NIP. 196908252000031001)
4. Penguji 1 : Dr. Ir. H. Murasa Sarkaniputra ( )
(NIP. 080030109)
5. Penguji 2 : Wiwi Ma’sum, S. Ag., MA ( )
(NIP. 197003232000031001)
iv
LEMBAR PERNYATAAN
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan hasil dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima
sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Jakarta, 20 Mei 2011
Ibnu Ubaedillah
v
ABSTRAKSI
Dua tahun sejak didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat
Bank Devisa pada 27 Oktober 1994. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisinya
sebagai bank syariah pertama di Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang
terus dikembangkan.
Berbagai pelayanan disajikan sesuai kebutuhan nasabah dengan prinsip
syariah. Kebutuhan pasar untuk suatu produk atau jasa sangatlah luas. Perusahaan
tidak mudah untuk memasuki pasar yang demikian luas dan kalaupun bisa
kemungkinan berhasil sangat kecil, apalagi untuk usaha-usaha baru. Pasar yang
demikian luas ini jika tidak dipilah-pilah akan menyulitkan perusahaan dalam
melakukan kegiatan pemasarannya. Karena pasar yang demikian luas maka sebelum
memasarkan produknya produsen harus lebih dulu melakukan riset pasar. Tujuannya
adalah untukmengetahui seberapa besar pasar yang akan dimasuki, siapa yang
menjadi konsumen produk tersebut, dan seberapa kuat saingan kita. Tentu saja
semua ini tergantung kemampuan perusahaan tersebut.
PT. Bank Muamalat Tbk sebagai pelopor perbankan syariah melirik suatu
investasi yang baik dan profit bagus. Analisa yang tidak cukup sebentar memakan
waktu, menghasilkan buah yang manis pada bisnis agribisnis pada kelapa sawit.
Dari perkembangan, peluang dari sektor perkebunan itu yang paling tahan
terhadap krisis, khususnya di bidang sawit trendnya sangat bagus, mungkin sampai
beberapa tahun ke depan, mungkin karena komoditas unggulan dunia, dari penjualan
CPOnya, apalagi produk-produk turunannya sangat bagus. Permintaan akan sawit
sangat banyak karena merupakan kebutuhan. Indonesia pun saat ini menjadi
eksportir sawit terbesar di dunia mengalahkan malaysia. Bagaimana sikap bank
syariah dalam merespon agribisnis dalam persaingan global, terutama bagi Bank
Muamalat yang telah menjalani investasi ini, telah efektifkah sesuai yang diharapkan
dan menyikapi fenomena trend saat ini.
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya,
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari tugas akademis
di Jurusan Mu’amalat Perbankan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah.
Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan dan suri tauladan
kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir
zaman.
Skripsi ini berjudul Efektifitas Pembiayaan Agribisnis Bank Syaariah
Dalam Pemberdayaan Petani, akhirnya dapat terselesaikan dengan yang di
harapkan penulis. Kebahagiaan yang tak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah
dapat mempersembanhkan yang terbaik kepada kedua orang tua, seluruh keluarga dan
sahabat-sahabat.
Selama proses pembuatan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam proses
tersebut tidaklah terlepas dari segala bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai
pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin memberikan penghargaan
dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH. MA. MM Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
vii
2. Dr. Euis Amalia, M. Ag. Ketua Program Studi Muamalat dan Ah. Azharudin
Lathif, M. Ag. Sekretaris Program Muamalat sebelumnya yang kini telah
digantikan oleh Mu’min Roup, S. Ag., MA sebagai Sekretaris Program
Muamalat.
3. Ah. Azharudin Lathif, M. Ag sebagai pembimbing akademik penulis, yang
selalu memberikan bimbingan, pengarahan, dan memberikan berbagai
petunjuk awal pembuatan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini.
4. Dr. Alimin M. Ag sebagai pembimbing skripsi penulis, yang selalu
memberikan bimbingan, pengarahan, dan memberikan berbagai masukkan
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. H. A. Juaini. Lc. MA dan Dr. H. Fuad Thohari. M. Ag, selaku dosen
Penguji skripsi penulis, yang telah memberikan pertanyaan dan masukan yang
membuat wawasan dan pengetahuan penulis bertambah. Dan juga yang telah
memberikan hasil akhir yang memuaskan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmunya kepada
penulis sejak penulis duduk di bangku kuliah hingga lulus dari kampus
tercinta ini.
7. Marketing PT. Bank Muamalat kantor pusat, Jakarta Bapak Nahduddin yang
telah banyak membantu dalam memperoleh data dan informasi yang penulis
butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
viii
8. Kepada Pemimpin dan Karyawan Perpustakaan, baik Perpustakaan Syariah
maupun Perpustakaan Utama yang telah memberikan banyak referensi dan
inspirasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini
9. Untuk Ibu Oke yang tidak pernah lelah melayani keluhan kami dan yang
selalu memberikan informasi terupdate untuk mahasiswa reguler.
10. Rasa Ta’zim dan terima kasih yang mendalam kepada Ayahanda Chaerudin
dan Ibunda tercinta Sumarni, kakakku Dewi Qomariah dan keluarganya dan
adik-adikku tersayang Nia Khusniati dan Adji Santoso yang telah mendo’akan
penulis.
11. Murtaslimah yang selalu menemani dan selalu memotivasi penulis sampai
akhirnya selesai jua skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuanganku, PS B 06 khususnya serta tanpa terkecuali yang
telah turut berjasa dalam penyusunan skripsi ini.
Mudah-mudahan atas segala bantuan serta budi baik yang telah penulis terima
selama menjalani pendidikan mendapat ridha Allah SWT. Penulis sangat menyadari
masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu
penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang kontruktif agar lebih baik lagi.
Atas perhatiannya penulis haturkan terima kasih.
Jakarta, 20 Mei 2011
Ibnu Ubaedillah
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................... i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ........................................ ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQASYAH ........................ iii
LEMBAR PERNYATAAN ...................................................................................... iv
ABSTRAK .................................................................................................................. v
KATA PENGANTAR .............................................................................................. vi
DAFTAR ISI ............................................................................................................. ix
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................. xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ............................................ 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................................................... 8
D. Riview Studi Terdahulu ................................................................. 9
E. Kerangka Teori ............................................................................ 10
F. Metode Penelitian ........................................................................ 12
G. Teknik Penulisan ......................................................................... 14
H. Sistematika Penulisan .................................................................. 15
BAB II LANDASAN TEORITIS
A. Pengertian Efektivitas .................................................................. 17
B. Kriteria Penilaian Efektivitas ....................................................... 19
x
C. Perencanaan yang Efektif ............................................................ 21
D. Pengertian Pembiayaan ................................................................ 23
E. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan ................................................... 30
BAB III GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT
A. Sejarah dan Perkembangan Bank ................................................ 36
B. Visi dan Misi ................................................................................ 40
C. Struktur Organisasi ...................................................................... 40
D. Jenis Produk dan Jasa .................................................................. 42
BAB IV ANALISIS EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN AGRIBISNIS BANK
SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI
A. Aplikasi dan Prosedur Pembiayaan di Bank Syariah ................... 59
B. Analisis Efektivitas Pembiayaan Bank Syariah Terhadap
Pemberdayaan Petani ................................................................... 65
C. Analisa Penulis Tentang Efektivitas Pembiayaan Bank Syariah
Terhadap Pemberdayaan Petani ................................................... 67
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .................................................................................. 71
B. Saran ............................................................................................ 73
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 74
LAMPIRAN ............................................................................................................. 78
xi
DAFTAR LAMPIRAN
1. Biodata Penulis
2. Surat Keterangan Riset
3. Surat Keterangan Wawancara
4. Hasil Wawancara
5. Data Produksi Kelapa Sawit menurut Badan Pusat Statistik
6. Contoh Memorandum Pembiayaan Istishna
7. Tahapan Proses Pembiayaan.
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 : Pola Intiflasma
Tabel 4.2 : Variabel Efektifitas Pembiayaan
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dewasa ini semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin
meningkat pula kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek
pembangunan. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat
terbatas untuk menutup kebutuhan dana di atas, karenanya pemerintah
menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut berperan serta membiayai
pembangunan potensi ekonomi bangsa. Pihak swastapun, secara individual
maupun kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk memenuhi
operasional dan pengembangan usahanya. Untuk itu perbankan nasional
memegang peranan penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan permodalan
pengembangan sektor-sektor produktif.
Perananan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu
negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh
karena itu kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran
kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin
besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya
keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat.
Dalam dunia moden saat ini, peranan perbankan dalam memanjukan
perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang
2
berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh
karena itu saat ini dan masa yang akan datang semua faktor yang berkaitan
dengan finansial tidak akan lepas dari dunia perbankan.
Sistem bank yang terbebas dari praktik bunga merupakan kehadiran
sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial
namun juga tuntutan moralitasnya. Disinilah bank syariah sebagai lembaga
perantara jasa keuangan (financial intermediary), yang tugas pokonya adalah
menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat
memenuhi kebutuhan dana yang tidak disediakan oleh pihak negara dan swasta
serta sebagai alternatif bagi masyarakat untuk melakukan simpan pinjam dengan
pola usaha yang disediakan.1
Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk
pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan
tujuan penggunaannya yaitu:2
1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang
dilakukan dengan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa
dilakukan dengan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna
mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.
1 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari‟ah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
2005) h. 15 2 Bank Indonesia, Perbankan Syariah, (Jakarta: Bank Indonesia, 2007) h.37
3
Indonesia sebagai negara agraris, namun pada kenyataannya argibisnis di
Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Padahal sektor agribisnis
memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan pesat. Sektor ini juga perlu
menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah
untuk mengentaskan kemiskinan.
Di masa lampau, agribisnis di Indonesia telah mencapai hasil yang baik
dan telah memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia,
termasuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan angka kemiskinan
secara drastis. Hal ini dicapai dengan memusatkan perhatian pada bahan-bahan
pokok seperti beras, jagung, gula, dan kacang kedelai. Akan tetapi, dengan
adanya penurunan tajam dalam hasil produktifitas panen dari hampir seluruh jenis
bahan pokok, ditambah mayoritas petani yang bekerja di sawah kurang dari
setengah hektar, aktifitas pertanian kehilangan potensi untuk menciptakan
tambahan lapangan pekerjaan dan peningkatan penghasilan. Walaupun telah ada
pergeseran menuju bentuk agribisnis dengan nilai tambah yang tinggi, pengaruh
diversifikasi tetap terbatas hanya pada daerah dan komoditas tertentu di dalam
sub-sektor.3
Sektor agribisnis merupakan sektor yang sangat strategis, setidaknya ada
lima alasan mengapa sektor pertanian menjadi strategis. Pertama, pertanian
merupakan sektor yang menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Kedua,
3PrioritasMasalahPertaniandiIndonesia,http://siteresources.wordbank.org/INTINDONESIA/R
esourse/Publication/280016-1106130305439//agriculture.pdf, diakses pada tanggal 15 November 2010
4
merupakan penyedia bahan baku bagi sektor industri (agroindustri). Ketiga,
memberikan kontribusi bagi devisa negara melalui komoditas yang diekspor.
Keempat, menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja pedesaan. Dan
kelima, perlu dipertahankan untuk keseimbangan ekosistem (lingkungan).
Ironisnya, meski pertanian dianggap strategis, tetapi kondisi petaninya
kian tahun termarginalkan. Dari data sensus pertanian Badan Pusat Statistik tahun
2005, luas tanaman perkebunan kelapa sawit 2991,3 Ha meningkat 66,17% pada
tahun 2009 yang jumlahnya 4520,6 Ha. Dengan melihat lahan yang semakin
meningkat, produksi akan kelapa sawit pun kian meningkat, produksi perkebunan
kelapa sawit pada tahun 2009 mencapai 12.954.662 ton meningkat 39,33% dari
tahun 2005 silam dengan produksi 5.094.885 ton. Sayangnya petani gurem ini
mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan. Dari 16,6% rakyat Indonesia yang
termasuk kelompok miskin, 60%-nya adalah kalangan petani sawit.4 Hal tersebut
tentunya tidak terlepas dari kebijakan nasional dalam mengembangkan sektor
pertanian (politik pertanian).
Jika mencermati dengan seksama, ada satu kesamaan pada sistem
pertanian dan bank syariah. Sektor perbankan dengan sistem syariah merupakan
sektor terpenting dalam pergerakan ekonomi. Begitu juga sektor pertanian dengan
4 Ukay Karyadi,Politik Pertanian Untuk Kesejahteraan Petani, kamis, 09 februari 2006,
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0602/09/opi02.html, diunduh pada tanggal 13 Januari 2011
5
sistem agribisnis. Dalam menghadapi badai krisis ekonomi, ternyata keduanya
mampu bertahan dan terbukti memiliki pertumbuhan positif.5
Dengan satu kesamaan ini, sekarang bagaimana cara menyatukan sektor
argibisnis yang penuh dengan resiko dan sektor perbankan syariah yang
menetapkan sistem bagi hasil menjadi sebuah kekuatan membangun
perekonomian bangsa yang bebas bunga.6
Di satu sisi memang si pelaku usaha di sektor agribisnis sebagian besar
adalah petani kecil dengan skala usaha mikro, kepemilikan lahan kecil dan selalu
menghadapi kendala kurangnya permodalan. Dengan kondisi seperti itu petani
mengalami keterbatasan kemampuan untuk mengakses perbankan, karena
kesulitan memenuhi persyaratan yang telah diatur lembaga keuangan, seperti
agunan sertifikat tanah, dan lain-lain. Di sisi lain usaha agribisnis dapat lebih
berkembang, karena keuntungan dan kerugian ditanggung bersama antara pemilik
modal dan pelaku usaha. Karena itu, dengan sistem bagi hasil yang diterapkan
bank syariah sangat piawan dengan usaha agribisnis yang memiliki resiko tinggi,
karena sangat bergantung pada iklim dan kondisi alam setempat.
Prinsip dalam pembiayaan syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan
hukum Islam antara bank dengan nasabah. Secara garis besar ada empat model
pembiayaan syariah yang dapat diterapkan dalam pembiayaan pertanian yaitu;
5 Pusat Pembiayaan Pertanian, Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Mendukung
Revitalisasi Pertanian, (Jakarta: Departemen Pertanian, 2007) h. 38 6 Pusat Pembiayaan Pertanian, Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Mendukung
Revitalisasi Pertanian, h. 39
6
prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip
jual beli barang (murabahah), dan pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip
sewa tanpa jaminan (ijarah).7
Melihat realita yang ada, maka perlulah untuk membenahi segala macam
permasalahan-permasalahan agribisnis. Dalam hal ini kesejahteraan petani, dan
peningkatan hasil pangan sangatlah memprihatinkan, butuh banyak pendekatan-
pendekatan emosional dalam membenahai hal ini. Padahal merekalah penduduk
miskin di pedesaan yang membutuhkan perhatian dan pemihakan para pakar
terutama ahli-ahli pertanian dan ekonomi pertanian. Diantaranya yaitu pemberian
pembiayaan-pembiayaan pada bidang pertanian oleh lembaga keuangan syariah
dan tentunya andil pemerintah dalam kebijakan pembiayaan perbankan untuk
Usaha Kecil Menengah (UKM), hal ini dimaksudkan untuk memberikan modal
terhadap petani-petani miskin yang hanya memiliki kurang dari setengah hektar
lahan garapan. Dan metode-metode strategi pemasaran pembiayaan yang baik
pada lembaga keuangan mikro syariah akan sangat membantu dalam masalah-
masalah yang banyak dihadapi oleh petani, dimana banyak petani-petani miskin
masih takut, tidak mengetahui, dan ragu terhadap pengajuan pembiayaan kepada
lembaga keuangan syariah. Sehingga masalah demi masalah kian menumpuk
dalam hal peningkatan hasil pangan dan kesejahteraan petani miskin.
7 Pusat Pembiayaan Pertanian, Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Mendukung
Revitalisasi Pertanian, h.39
7
Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui efektifitas pembiayaan
agribisnis yang digunakan oleh bank syariah kepada petani, dimana pembiayaan-
pembiayaan tersebut diharapakan dapat memberi manfaat terhadap kesejahteraan
petani dan peningkatan hasil pangan untuk pasokan yang cukup terhadap
kebutuhan pangan masyarakat Indonesia serta perbaikan ekonomi yang
berkesinambungan untuk negara Indonesia.
Dari penjelasan-penjelasan di atas, hal inilah yang menjadi motivasi bagi
penulis untuk mencoba membahas dan mengangkat masalah tersebut dalam
skripsi yang berjudul “EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN AGRIBISNIS BANK
SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Kasus pada PT.
BANK MUAMALAT Tbk Pusat)”.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan di atas dan melihat luasnya ruang
lingkup sektor agribisnis, untuk membatasi ruang penelitian, maka penulis
memfokuskan penelitian pada aspek efektifitas pembiayaan dalam
perberdayaan petani dalam hal ini PT. Bank Muamalat sebagai lembaga
keuangan syariah yang memberikan pembiayaan pada petani. Penulis akan
mencoba memaparkan apakah pembiayaan pertanian tersebut telah relevan
dalam penggunaan pembiayaan tersebut guna peningkatan hasil agribisnis dan
kesejahteraan petani.
8
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan
penulis dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:
a. Bagaimana prosedur pembiayaan yang digunakan oleh PT. Bank Muamalat
dalam pembiayaan agribisnis?
b. Bagaimana peluang dan tantangan dalam pembiayaan pertanian pada PT
Bank Muamalat?
c. Apakah pembiayaan bank syariah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk,
Pusat efektif dalam pemberdayaan petani?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:
a. Memahami efektifitas pembiayaan agribisnis yang dilakukan oleh pihak
lembaga keuangan terhadap sektor perkebunan.
b. Tercapainya salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi Syariah (SE.Sy) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Manfaat Penelitian
Secara spesifik manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:
a. Bagi Penulis
9
Menambah literatur keilmuan tentang pembiayaan pada sektor pertanian,
serta tercapainya salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
b. Bagi Bank Syariah
Hasil penelitin ini dapat memberi masukan yang bermanfaat dalam
menentukan langkah selanjutnya berkaitan dengan pengembangan dan
program pemberdayaan penelitian (research and development).
c. Bagi Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan yang
berguna dalam memperkaya koleksi dalam ruang lingkup karya-karya
penelitian lapangan.
D. Review Studi Terdahulu
1. Penelitian yang dilakukan oleh Wira Noer Riadho mahasiswa jurusan
Muamalah Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Pada Tahun 2009 yang berjudul “ Strategi Pemasaran Pembiayaan
Pertanian (Studi Kasus Pada LKM Talang Emas di Desa Selopamioro
Dusun Nogosari Kec. Imogiri Kab. Bantul Yogyakarta)”. Skripsi ini
membahas tentang strategi pemasaran pembiayaan pertanian dilihat dari segi
aplikasi strategi pemasaran di LKM Talang Emas.
10
2. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Evi Yulianti mahasiswi jurusan
Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Pada Tahun 2009 yang berjudul “ Efektivitas Strategi Penanganan
Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Tbk”. Skripsi ini
membahas tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah ditinjau dari
segi efektivitas strategi pembiayaan bermasalah.
E. Kerangka Teori
Pentingnya kegiatan ekonomi, Islam mengatur berbagai macam hal yang
tentunya kegiatan ekonomi tersebut berkaitan erat dengan hubungan manusia
dengan manusia (muamalah). Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada
prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (prinsip tabbaru’). Mereka harus
mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa
dicurigai/ditipu karena ada sesuatu yang unknow to one party (keadaan dimana
salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut
juga assymetric information), atau dalam bahasa fiqhnya disebut tadlis.8 Menurut
Adiwarman Karim dalam buku Bank Islam bahwa ada juga prinsip yang tidak
boleh dilanggar ialah prinsip la tazhlimuna wa la tuzhlamun, yakni jangan
mendzalimi dan jangan didzalimi.”9
8 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi Kedua, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2004) h.29 9 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, h.30
11
Konsep bermuamalah tersebut di atas dapat dibandingkan dengan praktik-
praktik dalam kegiatan agribisnis di Indonesia. Banyak praktik-praktik yang
sangat menyengsarakan petani, seperti pembelian secara sistem ijon, kegiatan
ikhtiar oleh tengkulak, peminjaman modal dengan sistem riba. Kegiatan-kegiatan
tersebut mengakibatkan makin beratnya kehidupan para petani karena mereka
terjerat dalam sistem-sistem yang sangat merugikan. Untuk itu lembaga keuangan
syariah selaku tonggak penerapan cara bermuamalah secara syariah berperan
penting dan sebagai solusi dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, dimana
dari lembaga keuangan syariah tersebut mempunyai sistem saling menguntungkan
antara petani dalam memecahkan masalah-masalah pembiayaan.10
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak
lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan dan bagi hasil.
Prospek pembiayaan syariah secara umum sangat baik. Banyak faktor
yang mendukung argumentasi ini, antara lain: (1) prospek pertumbuhan ekonomi
makro Indonesia semakin membaik di masa-masa yang akan datang, (2) potensi
perbankan syariah menjadi semakin sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap
sektor UMKM, (3) semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk
10
Pusat Pembiayaan Pertanian, Buku Saku Skim Pola Pembiayaan Bagi Hasil/Syariah Untuk
Usaha Sektor Pertanian, (Jakarta: Departemen Pertanian, 2007) h. 1
12
bertransaksi secara syariah, (4) keyakinan semakin tinggi bahwa sistem ekonomi
syariah lebih memberikan nafas segar keadilan.
Strategi dapat ditempuh guna memperbesar peranan lembaga keuangan
syariah yaitu mendorong fungsi intermediasi lembaga keuangan syariah melalui
dua aspek yaitu kelembagaan keuangan syariah dan petani. Dari aspek lembaga
keuangan syariah antara lain: penyediaan portofolio penyaluran kredit untuk
sektor agribisnis terutama untuk usaha mikro dan kecil, menyediakan berbagai
macam alternatif pola pendanaan syariah berdasarkan subsektor (tanaman pangan,
perkebunan, dan perternakan). Dari aspek petani, dapat diberikan pembinaan
petani sebagai nasabah, pengkajian bentuk-bentuk skim pembiayaan syariah yang
dapat melayani sektor perkebunan serta sosialisasi pola pembiayaan syariah untuk
sektor perkebunan kepada para petani dan pelaku agribisnis yang lain.11
F. Metodologi Penelitian
Metode penelitian ini berdasarkan analisis pendekatan Artifical Neuron
Network (ANN) yang digunakan oleh Dr. Ir. H. Murasa Sarkaniputra dalam
bukunya “ Ruqyah Syar‟iyyah Teori, Model, dan Sistem Ekonomi” dan penelitian
yang dilakukan Dr. Euis Amalia, M.Ag dalam disestasinya dengan judul
“Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro dan
Usaha Kecil Mikro di Indonesia (Analisis Keadilan Distributif dalam Ekonomi
Islam)”.
11
Pusat Pembiayaan Pertanian, Buku Saku Skim Pola Pembiayaan Bagi Hasil/Syariah Untuk
Usaha Sektor Pertanian, (Jakarta: Departemen Pertanian, 2007) h.4
13
Penelitian merupakan sebuah upaya untuk menemukan kebenaran
berdasarkan data dan tidak melalui sebuah pemikiran kritis (critical thinking).
Penelitian meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah,
memformulasikan hipotesis atas jawaban sementara, membuat kesimpulan dan
sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan
untuk menentukan apakah cocok dengan hipotesis.12
Kajian pada skripsi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Kualitatif
yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.13
Analisa ini menggunakan metode sebagai berikut:
1. Sumber Data
Dalam penyusunan ini penulis menggunakan dua jenis sumber data
yaitu:
a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari Lembaga
Keuangan Syariah. PT. Bank Muamalat Tbk Pusat sebagai subyek
penelitian.
b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku/data, karya
ilmiah, dokumen, situs internet yang terkait, dan sumber lain yang
relevan dengan skripsi ini.
12
Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) cet. Ke-5, h.13 13
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
2002) h.3
14
2. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini penulis lakukan
dengan dua macam metode, yaitu:
a. Studi dokumentasi, yaitu dengan melihat dokumen serta arsip yang
dijadikan objek penelitian yang bersumber dari PT Bank
Muamalat.
b. Wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan dengan ahli yang
berkompeten dari PT Bank Muamalat.
3. Analisis Data
Berdasarkan metode penelitian di atas, penulisan skripsi ini
bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan masalah untuk
memberikan pemecahan masalah dengan mengumpulkan data,
menyusun atau mengklarifikasi, menganalisis dan
menginterprestasikan dengan tujuan memberikan gambaran yang
sistematis, faktual, aktual, akurat mengenai fakta-fakta dan kegiatan
yang berkaitan dengan pembiayaan pada sektor agribisnis.
G. Teknik Penulisan
Penulisan skripsi ini mengacu pada “Buku Pedoman Skripsi Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007” yang diterbitkan oleh
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
15
H. Sistematika Penulisan
Untuk lebih terarah dan memudahkan penulisan serta memperoleh
gambaran secara utuh. Penulis membuat sistematika sesuai dengan pokok-pokok
permasalahan yang dibagi ke dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari
beberapa sub bab, diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan
serta saran-saran yang dianggap perlu. Adapun penyusunan skripsi ini adalah
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisikan tentang latar belakang, pembatasan dan perumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka
teori, metode penelitian, teknik penulisan, dan sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Mengemukakan penjelasan mengenai pengertian efektivitas, kriteria
penilaian efektivitas, perencanaan yang efektif, pengertian
pembiayaan, serta tujuan dan fungsi pembiayaan.
BAB III GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT
Membahas tentang sejarah singkat, visi dan misi, produk-produk yang
dikeluarkan, dan struktur organisasi Bank Muamalat.
16
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN
Menjelaskan tentang aplikasi dan analisis efisiensi pembiayaan bank
syariah dalam perberdayaan petani yang dilaksanakan Bank
Muamalat.
BAB V PENUTUP
Menjelaskan tentang intisari (kesimpulan) dari hasil pembahasan pada
bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan
bahan pertimbangan dan kontribusi pemikiran dalam penulisan skripsi
ini.
17
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pengertian Efektivitas
Dua konsep utama untuk mengukur potensi kerja (performance)
manajemen adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Sedangkan efektivitas merupakan
kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk
pecapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, seorang manajer efektif
dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat
untuk mencapai tujuan.14
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas adalah: 1) keadaan
berpengaruh, hal berkesan: 2) kemanjuran, kemujaraban; dan 3) keberhasilan
(tentang usaha, tindakan). Efisien adalah besaran atau angka.15
Dalam Kamus Istilah Ekonomi, efektivitas adalah suatu besaran atau
angka untuk menunjukkan sampai seberapa jauh sasaran (target) tercapai.16
Sondang P. Siagian (2001 : 24) memberikan definisi sebagai berikut :
“Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah
tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah
barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan
14
T.Hani Handoko,Manajemen, (Yogyakarta:BPFE Yogyakarta,2003), edisi 2, h. 7 15
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai
Pustaka, 2005) edisi ketiga, h. 284 16
Ety Rochaety, dan Ratih Tresnati, Kamus Istilah Ekonomi, (Jakarta:Bumi Aksara,2003)
h.71
18
keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil
kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.17
Sementara itu Abdurahmat (2003:92) “Efektivitas adalah pemanpaatan
sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar
ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada
waktunya.
Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu
pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan
tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan.
Menurut ahli manajemen Peter Drucker, efektivitas adalah melakukan
pekerjaan yang benar (doing the right things), sedang efisiensi adalah melakukan
pekerjaan dengan benar (doing things right). 18
Menurut Amin Widjaja, efektivitas adalah berhubungan dengan penentuan
apakah tujuan perusahaan yang telah ditetapkan tercapai.19
Sementara itu, Tjukir
P. Tawat mengatakan bahwa efektifitas adalah kemampuan suatu unit kerja untuk
mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Hasan Sadili, efektivitas
bermakna menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan
17
http://othenk.blogspot.com/2008/11/pengertian-tentang-efektivitas.html di unduh pada
tanggal 09 me1 2011 18
T.Hani Handoko,Manajemen, h. 7 19
Hasan Sadili, Ensiklopedia Bahasa Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve,1980), Jilid
II, h. 134
19
efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Secara ideal efektivitas dapat
dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti.20
Untuk itu efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam
mencapai sasaran-sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara tepat.
Pencapaian hasil akhir yang sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan
ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut
telah memperhatikan efektivitas operasionalnya.21
B. Kriteria Penilaian Efektivitas
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah 1) ilmu dan seni
menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan
tertentu dalam perang dan damai. 2) rencana yang cermat mengenai kegiatan
untuk mencapai sasaran khusus.22
Oleh karena itu, strategi dapat diartikan sebagai
perencanaan yang cermat untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai bahwa suatu
strategi/perencanaan tersebut berjalan secara efektif, yaitu mencakup:
a. Berhasil guna, untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan
dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang
ditetapkan.
20
Hasan Sadili, Ensiklopedia Bahasa Indonesia, h. 371 21
Amirullah, dan Haris Budiyono, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004),
h. 8 22
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1092.
20
b. Ekonomis, ialah untuk menyebutkan bahwa di dalam usaha
pencapaian efektif itu, maka biaya, tenaga kerja material, peralatan,
waktu, ruangan dan lain-lain telah dipergunakan dengan setepat-
tepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan
tidak adanya pemborosan serta penyelewengan.
c. Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, yakni untuk membuktikan
bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan
dengan setepat-tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggung
jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
d. Pembagian kerja yang nyata, yakni pelaksanaan kerja dibagi
berdasarkan beban kerja, dan waktu yang tersedia.
e. Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab, artinya wewenang harus
seimbang dengan tanggunng jawab. Dan harus dihindari adanya
dominasi oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.
f. Prosedur kerja yang praktis, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan
kerja adalah kegiatan yang praktis, maka target efektif dan ekonomis.
Pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan serta pelayanan
kerja yang memuaskan tersebut haruslah kegiatan operasional yang
dapat dilaksanakan dengan lancar.23
23
Sujadi F.X, O & M Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen, (Jakarta: CV. Masagung,
1990), cet ke-3, h. 36-39
21
Adapun menurut T. Hani Handoko, beberapa kriteria dapat digunakan
untuk menilai efektifitas perencanaan, yaitu mencakup :
a. Kegunaan; agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-
fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil,
berkesinambungan, dan sederhana.
b. Ketepatan dan objektivitas; rencana-rencana harus dievaluasi untuk
mengetahui apakah jenis, ringkas, nyata, dan akurat. Berbagai
keputusan dan kegiatan manajemen lainnya hanya efektif bila
didasarkan atas informasi yang tepat.
c. Ruang lingkup; perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip
kelengkapan (comprehensiveness), kepaduan (unity) dan konsistensi.
d. Efektivitas biaya; efektivitas biaya perencanaan dalam perencanaan
dalam hal ini adalah menyangkut waktu, usaha, dan aliran emosional.
e. Akuntabilitas; ada dua aspek perencanaan: 1) tanggung jawab atas
pelaksanaan perencanaan dan 2) tanggung jawab atas implementasi
rencana. Suatu perencanaan harus mencakup keduanya.
f. Ketepatan waktu; berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat akan
dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai
perbedaan waktu.24
24
T. Handoko, Manajemen, h. 103-105
22
C. Perencanaan yang Efektif
Untuk membuat strategi/perencanaan yang baik, pada dasarnya melalui
empat tahap berikut ini :
a. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tanpa rumusan tujuan
yang jelas, suatu perusahaan akan menggunakan sumber daya- sumber
dayanya secara tidak efektif.
b. Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan
sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya-sumber
daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan, adalah sangat penting,
karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang.
Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini di analisa, rencana dapat
dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut.
c. Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Segala
kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu
diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan
dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor
lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi
mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah.
d. Mengenbangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian
tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi
pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan,
23
penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik
(paling memuaskan) di antara berbagai alternatif yang ada.25
Sebuah strategi/perencanaan dikatakan baik, jika memenuhi persyaratan
berikut ini :
a. Didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah
baik. Standar baik dalam agama Islam adalah yang sesuai dengan
ajaran Islam.
b. Dipastikan betul bahwa sesuatu yang dilakukan memiliki banyak
manfaat. Manfaat ini bukan sekedar untuk orang yang melakukan
perencanaan, tetapi juga untuk orang lain.
c. Didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang
akan dilakukan.
d. Dilakukan studi banding (benchmark). Benchmark adalah melakukan
studi terhadap praktik terbaik dari perusahaan sejenis yang telah
sukses menjalankan bisnisnya.
e. Dipikirkan proses perencanaan agar berjalan maksimal.26
D. Pengertian Pembiayaan
Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting,
namun di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan,
25
T. Handoko, Manajemen, h. 79 26
Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik, (Jakarta: Gema
Insani Press, 2003) h. 90
24
ketidakjujuran dan “penghisapan” dari satu pihak ke ihak lain (bank dengan
nasabahnya). Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan para nasabah
adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam bank pada umumnya,
hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur.
Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam
menjalankan pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai teknik dan
metode investasi. Kontrak hubungan investasi antara bank syariah dengan
nasabah ini disebut pembiayaan. Dalam aktivitas pembiayaan bank syariah akan
menjalankan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada
tujuan dan aktivitas, seperti kontrak Mudharabah, Musyarakah dan yang lainnya.
Di samping itu bank syariah juga terlibat dalam kontrak murabahah. Mekanisme
perbankan syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha adalah bebas bunga.
Oleh karena itu, soal membayarkan bunga kepada para deposan atau pembebanan
suatu bunga dari arah nasabah tidak muncul.
Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek
syar’I dan aspek ekonomi.27
Aspek syar’i artinya setiap realisasi pembiayaan
kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam
(antara lain tidak mengandung unsure maisir, gharar dan riba serta bidang
usahanya harus halal), sedangkan aspek ekonomi, berarti di samping
27
Muhammad Mujahidin “ Manajemen Pembiayaan Syariah” artikel diakses pada tanggal
23Januari2011 dari http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-
syariah
25
mempertimbangkan hal-hal syariah bank syariah tetap mempertimbangkan
perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.
Pembiayaan dan aktivitas bisnis selalu berkaitan. Bisnis merupakan
aktivitas yang menjuru pada peningkatan nilai lebih melalui proses penyerahan
jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Pelaku bisnis dalam
menjalankan roda bisnisnya pastinya memerlukan modal ataupun dana tambahan.
Hal itu disebabkan pelaku bisnis tidak memiliki modal hanya keahlian saja atau
pelaku bisnis tidak memiliki modal yang cukup, sehingga pelaku bisnis akan
berhubungan dengan pihak lain, misal bank, untuk mendapatkan dana segar
sebagai suntikan untuk menjalankan bisnisnya, dengan melakukan pembiayaan.
Untuk mengetahui lebih jauh tentang dua hal yang saling berkaitan, maka
perlu dibahas secara singkat, guna lebih dimengerti.
Bisnis adalah suatu aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai
tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang
(produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan
aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan dan industri guna menilai
keuntungan seoptimal mungkin.28
Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu
pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik
dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah
28
Antonius, Pedoman Pengelolahan Bank Syariah, (Jakarta : LPPBS, 1993) h.35
26
pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan.29
Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syari’ah atau istilah
teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut Ketentuan Bank Indonesia,
aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syari’ah baik dalam rupiah
maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, gadai, surat berharga
syari’ah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi
pada rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (Peraturan
Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).
Untuk dapat merincikan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga
keuangan dibagi berdasarkan jenisnya, yaitu:
1. Berdasarkan Tujuan Penggunaannya, dibedakan dalam :
a. Pembiayaan modal kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk
memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau
barang yang akan diperdagangkan.
b. Pembiayaan investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal
usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal
berupa aktiva tetap / investaris.
29
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
2005), h. 17
27
c. Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk
pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan (
pribadi ).
2. Berdasarkan Cara Pembayaran / Angsuran Bagi Hasil, dibedakan dalam:
a. Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil periodik, yakni
angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik
yang telah ditentukan misalnya bulanan.
b. Pembiayaan dengan bagi hasil angsuran pokok periodik dan akhir, yakni
untuk bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar
sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran
c. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Akhir, yakni untuk
pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran,
dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.
3. Metode Hitung Angsuran yang akan digunakan. Ada tiga metode yang
ditawarkan yaitu :
a. Efektif, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran. Tipe ini
adalah angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun
dengan total sama dalam periode angsuran.
b. Flat, yakni angsuran pokok dan margin merata untuk setiap periode.
c. Sliding, yakni angsuran pokok pembiyaan tetap dan bagi hasilnya
menurun mengikuti sisa pembiayaan ( outstanding ).
28
4. Berdasarkan Jangka Waktu Pemberiannya, dibedakan dalam :
a. Pembiayaan dengan jangka waktu pendek umumnya dibawah 1 tahun
b. Pembiayaan dengan jangka waktu menengah umumnya sama dengan 1
tahun
c. Pembiayaan dengan jangka waktu panjang, umumnya diatas 1 tahun
sampai dengan 3 tahun.
d. Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang
tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau
penyelamatan pembiayaan
5. Berdasarkan Sektor Usaha yang dibiayai :
a. Pembiayaan sektor perdagangan (contoh : pasar, toko kelontong, warung
sembako dll.)
b. Pembiayaan sektor industri (contoh : home industri; konfeksi, sepatu)
c. Pembiyaan konsumtif, kepemilikan kendaraan bermotor (contoh : motor ,
mobil dll.)30
6. Pembiayaan Berdasarkan Syariah Islam
Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 25 mengenai kegiatan usaha
yang dapat dilakukan oleh suatu perbankan syariah disebutkan bahwa
30
BPRS PNM Al-Ma’soem, Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. (Bandung :
BPRS PNM Al-Ma’some,2004), hal. 3
29
penyaluran dana (pembiayaan) yang dapat dilakukan oleh bank syariahsyariah
adalah melalui :
a. Transaksi berdasarkan prinsip jual beli:
Murabahah;adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana
shahibul maal menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lainnya
menjadi pengelolah. Istishna; adalah kontrak penjualan antara pembeli
dan pembuat barang. Salam;adalah pembelian barang yang diserahkan di
kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka, dan jual beli
lainnya.
b. Transaksi berdasarkan prinsip sewa menyewa:
Ijarah; adalah akad pemindahan hak guna atas barang/jasa, melalui
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.
Ijarah muntahiya bittamlik; adalah akad sewa yang diakhiri dengan
kepemilikan di tangan penyewa.
b. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil:
Mudharabah;adalah ,Musyarakah;adalah ,bagi hasil lainnya.
c. Pembiayaan dengan berdasarkan prinsip jasa:
Rahn; adalah menahan salah satu harta si milik peminjam sebagai
jaminan atas pinjaman yang diterima. Harta tersebut memiliki nilai
ekonomis. Qardh; adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa
mengharap imbalan. Hiwalah; adalah pengalihan utang dari orang yang
berutang kepada oranng lain yang wajib menanggungnya. Kafalah;adalah
30
jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk
memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di tanggung.
Melakukan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan bank syariah sepanjang
disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.31
E. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan
Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan
yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.
Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan
yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik
dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.32
Menurut M. Syafi’I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan
salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi
kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.33
Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan:
Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau
tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
31
Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2004) hal 87 32
Muhammad, Manajemen Bank Syariah,( Yogyakarta : UPP AMP YKPN,2005) hal. 304. 33
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani
Press, 2001), hal. 160
31
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka
waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.34
Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk
meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-
nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya
pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk
menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-
barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun
ekspor.35
Secara umum tujuan pembiayaan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan
pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.
Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:
a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses
secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan
akses ekonomi. Dengan demikian dapat mengingkatkan taraf
ekonominya.
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk
pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan
34
UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12. 35
Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, Manajemen operasional Bank Syariah, (Cirebon :
STAIN Press, 2009) h. 68
32
ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak surlus dana
menyalurkan keada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
c. Meningkatkan produktivitas, artinya pembiayaan memberikan peluang
bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.
Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dibukanya sektor-sektor usaha
melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut
akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka
lapangan kerja baru.
e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif
mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh
pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari
pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi
pendapatan.
Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka upaya
memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi,
yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu
mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka
mereka perlu dukungan dana yang cukup.
Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu
menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan
33
risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh
melalui tindakan pembiayaan.
Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat
dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan
sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan
sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka
dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya
dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada
pihak yang memiliki kelebihan dana sementara ada pihak yang kekurangan.
Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat
menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan enyaluran kelebihan dana dari
pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.
Dua fungsi utama dari perbankan adalah pengumpulan dana dan
penyaluran dana. Penyaluran dana yang terdapat di bank konvensional dengan
yang terdapat di bank syariah mempunyai perbedaan yang esensial, baik dalam
hal nama, akad, maupun transaksinya. Dalam perbankan konvensional
penyaluran dana ini dikenal dengan nama kredit sedangkan diperbankan syariah
adalah pembiayaan.
Berbeda dengan pengertian kredit yang mengharuskan debitur
mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, maka
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman dengan bagi
34
hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan debitur. Misalnya, pembiayaan
dengan prinsip jual beli ditujukan untuk membeli barang, sedangkan yang
menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapat jasa. Prinsip bagi hasil
digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan
jasa sekaligus.
Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan
pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang
kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan
menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank.
Oleh Karena itu diperlukan adanya suatu manajemen pembiayaan syariah
yang baik sehingga penyaluran dan atau dalam hal ini pembiayaan kepada
nasabah bisa efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari perusahaan maupun
syariat Islam itu sendiri.
Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis
perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang
aman, diantaranya :
a. Sistem yang dijalankan Bank Syariah sesuai dengan sistem syariah
dengan tidak memasukkan unsur-unsur gharar dan ribawi.
b. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan
sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
35
c. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional
karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank
konvensional.
d. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh
rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang
dilakukan.36
36
Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, Manajemen Operasional Bank Syariah, h.168
36
BAB III
GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT
A. Sejarah dan Perkembangan Bank
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada 24 Rabiu Tsani 1412 H
(1 Nopember 1991) dan mulai beroperasi pada 27 Syawal 1412 H (1 Mei 1992).
Pendirian Bank yang diprakarsai oleh beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia
(MUI) dan beberapa cendekiawan muslim yang tergabung dalam Ikatan
Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta pemerintah ini mendapat dukungan
dari tokoh-tokoh dan pemimpin muslim terkemuka, beberapa pengusaha muslim,
serta masyarakat. Bentuk dukungan dari masyarakat yaitu berupa komitmen
pembelian saham senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan Akta Pendirian
Perseroan. Selanjutnya, dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor,
diperoleh tambahan modal dari masyarakat Jawa Barat sebesar Rp 22 miliar
sehingga menjadi Rp 106 miliar sebagai wujud dukungannya. PT Bank Muamalat
Indonesia Tbk (d/h PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk) ("Bank”)
didirikan berdasarkan akta No. 1 tanggal 1 Nopember 1991 dari Yudo Paripurno,
S.H.,notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri
Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-
2413.HT.01.01.Th.92 tanggal 21 Maret 1992 dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992, Tambahan No. 1919A.
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (formerly PT Bank Syariah Muamalat
37
Indonesia Tbk) (the “Bank) was established based on notarial deed No. 1 dated
November 1, 1991 of Yudo Paripurno, S.H., notary in Jakarta. The deed of
establishment was approved by the Minister of Justice in his Decision Letter No.
C2- 2413.HT.01.01. Th.92 dated March 21, 1992 and was published in State
Gazette No. 34 dated April 28, 1992, Supplement No. 1919A. Bank telah
mengalami perubahan nama yang semula PT Bank Syariah Muamalat Indonesia
Tbk menjadi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dengan akta No. 104
tanggal 12 Nopember 2008 dari notaris Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta.
Akta pernyataan keputusan rapat itu telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-
98507.AH.01.02.TH.08 tanggal 22 Desember 2008 dan telah dicatat dalam tata
usaha pengawasan Bank Indonesia sejak 4 September 2009.
Setelah 2 tahun didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat
Bank Devisa pada 27 Oktober 1994. Pengakuan ini semakin memperkokoh
posisinya sebagai bank syariah pertama di Indonesia dengan beragam jasa dan
produk yang terus dikembangkan.
Sistem syariah menjadikan Bank Muamalat terjaga dari negative spread
pada saat krisis moneter terjadi tahun 1997-1998, sehingga Bank Muamalat tetap
dapat bertahan dalam kategori A yang tidak membutuhkan pengawasan BPPN
(Badan Penyehatan Perbankan Nasional) maupun rekapitalisasi modal dari
pemerintah.
38
Bank Muamalat berupaya mencari pemodal potensial guna memperkuat
permodalannya. mendapat tanggapan positif dari Islamic Development Bank
(IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Saudi Arabia. Pada Rapat Umum Pemegang
Saham 21 Juni 1999, IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank
Muamalat.
Kurun waktu antara tahun 1998 dan 2008 merupakan masa yang penuh
tantangan dan keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam periode tersebut, Bank
Muamalat berhasil membalikkan keadaan dari kondisi rugi menjadi laba berkat
upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang
kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap
pelaksanaan perbankan syariah secara murni. Bank Muamalat berhasil melalui
masa sulit dan bangkit dari keterpurukan yang diawali dengan pengangkatan
direksi baru dari internal. Kemudian menggelar rencana kerja lima tahun yang
berhasil mengembalikan Bank Muamalat ke kondisi keuangan dan pertumbuhan
yang berkesinambungan.
Di tahun 2004, sebuah inovasi lahir untuk mengawal fatwa MUI tentang
haramnya bunga bank, yaitu dengan diluncurkannya produk Shar-E. Shar-E lahir
untuk memberi pelayanan di wilayah yang sebelumnya tak terlayani (unserved
area) dan serta merta menggugurkan unsur ketidaktersediaan jaringan layanan
perbankan syariah yang memperoleh pengecualian fatwa MUI tersebut di atas.
Berkat terobosan ini, Shar-E meraih predikat The Most Innovative Product untuk
kategori “Customer Modes of Entry” dari Kementerian Negara Riset dan
39
Teknologi/Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Sejak kehadiran
Shar-E, Bank Muamalat berhasil mengembangkan jaringan pelayanannya secara
pesat dan signifikan.
Ditunjang oleh inovasi Shar-E, Bank Muamalat kemudian
mengembangkan strategi WAR, yaitu singkatan dari Wholesale, Alliance dan
Remote, yang .memungkinkan Bank Muamalat menjangkau pelosok-pelosok
Indonesia yang sebelumnya tidak terlayani oleh perbankan syariah. Strategi WAR
berhasil mengembangkan jaringan pelayanan Bank Muamalat hingga menjadi
ribuan jumlahnya, selain juga memperkokoh basis nasabah Muamalat hingga
mencapai jutaan nasabah. Melanjuti keberhasilan strategi WAR yang luar biasa,
Bank Muamalat menggulirkan program Service Transformation dalam rangka
menggairahkan pelayanannya untuk juga melayani kebutuhan nasabah di kota-
kota besar akan suatu layanan perbankan syariah yang prima.
Memasuki tahun 2009 ini, dunia dihadapkan oleh krisis ekonomi yang
terburuk sejak Era Depresi 1929 yang saat itu juga dipicu oleh runtuhnya sektor
keuangan dan pasar modal Amerika Serikat. Dengan perkembangan ini, maka
dapat dikatakan bahwa Manajemen Bank Muamalat periode 1998-2003, yang
berlanjut dengan periode lima tahun berikutnya hingga akhir tahun 2008, berhasil
membawa perjalanan 10 tahun Bank Muamalat, dari krisis ke krisis, untuk
menjadi juara diantara para juara perbankan dari segi pertumbuhan usaha.
Dari tahun 1998 hingga 2008, total aktiva Bank Muamalat meningkat
sebesar 25,3 kali lipat menjadi Rp 12,60 triliun, jumlah ekuitas tumbuh sebesar
40
23,6 kali lipat menjadi Rp 966 milyar, sedangkan jumlah nasabah berkembang
hingga menjadi 2,9 juta nasabah. Bank Muamalat berhasil menutup tahun krisis
finansial global 2008 dengan peningkatan laba bersih 43% menjadi Rp 207 miliar,
di kala laba sektor perbankan konvensional nasional secara agregat menurun
sebesar 13%, dan laba agregat perbankan syariah pun turun 20%. Bank Muamalat
juga berhasil memaksimalkan nilai kepada pemegang saham dengan ROE sebesar
33%. Hasil-hasil tersebut mengukuhkan keunggulan serta nilai spiritual yang
dianut oleh Bank Mumalat sebagai bank Pertama Murni Syariah di Indonesia.37
B. Visi dan Misi
Visi
Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual,
dikagumi di pasar rasional.
Misi
Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan
penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi
investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada stakeholder.
C. Struktur Organisasi
Berikut ini adalah struktur organisasi yang ada di Bank Muamalat Indonesia :
a. Dewan Pengawas Syariah (Sharia Supervisory Board)
37
“Sekilas Bank Muamalat”, Laporan Tahunan Bank Muamalat 2008 Annual Report, hal. 4-
7.
41
Ketua : K.H. Ma’ruf Amin
Anggota : Prof. Dr. H. Muardi Chatib
Anggota : Prof. Dr. H. Umar Shihab
b. Dewan Komisaris (Board of Commissioners)
Komisaris Utama : Dr. Widigdo Sukarman
Komisaris : Emirsyah Satar, S.E.
Komisaris : Abdulla Saud Abdul Azis Al-Mulaifi, M.B.A.
Komisaris : Ir. Andre Mirza Hartawan, M.B.A.
Komisaris : Irfan Ahmed Akhtar, CFA.
Komisaris : Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf, M.A. &
FI.
c. Direksi (Board of Directors)
Direktur Utama : Ir. H. Arviyan Arifin
Direktur :
Compliance and
Corporate Planing : Ir. H. Andi Buchari, M.M.
Treasury and
Intenational Banking : Farouk Abdullah Alwyni, M.A, MBA
Retail Banking : Adrian Asharyanto Gunadi, MBA
Corporate Banking : Ir. Hj. Luluk Mahfudah
42
D. Jenis Produk dan Jasa
Ada 4 jenis produk yang ditawarkan Bank Muamalat Indonesia, yaitu :
a. Produk Penghimpunan Dana –Funding Products
Produk ini merupakan bentuk penghimpunan dana oleh bank dari
nasabah. Ada 9 jenis produk penghimpunan dana di Bank Muamalat, yaitu
sebagai berikut :
1) Shar-E
Shar-E adalah tabungan instan investasi syariah yang memadukan
kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu
dan dapat dibeli di kantor layanan Bank Muamalat juga di Kantor Pos
Online di seluruh Indonesia. Shar-e memiliki beberapa pengembangan
produk yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asuransi di
Indonesia, yaitu :
• Shar-e fulPROTEK merupakan kartu multiguna yang berfungsi sebagai
kartu asuransi, ATM dan debit yang berkerja sama dengan PT
Asuransi Takaful Keluarga.
• Shar-e Sharia Mega Covers merupakan kartu tabungan multiguna yang
bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Mega Life.
• Shar-e Taawun Card adalah sebuah kartu tabungan dengan berbagai
macam fungsi yang bekerja sama dengan PT Asuransi Bintang Syariah
dan Panin Life Syariah.
43
• Shar-e Fitrah Card merupakan kartu tabungan yang bekerja sama
dengan PT Asuransi Jiwa Sinarmas.
2) TabunganKu
Merupakan tabungan bebas biaya administrasi bulanan yang dapat
diakses dengan mudah dan murah. Nasabah cukup menyediakan dana
Rp 20.000 untuk dapat memiliki rekening TabunganKu dan dapat
menyetor di seluruh kantor cabang dan menarik di kantor cabang Bank
Muamalat secara bebas biaya.
3) Tabungan Ummat
Merupakan investasi tabungan dengan aqad Mudharabah di Counter
Bank Muamalat di seluruh Indonesia.
4) Tabungan Haji Arafah dan Arafah Plus
Tabungan Haji Arafah merupakan tabungan haji yang dilengkapi
fasilitas asuransi jiwa yang dimaksudkan untuk membantu nasabah
untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan
dan waktu pelaksanaan yang diinginkan.
Tabungan Haji Arafah Plus diperuntukkan bagi nasabah premium
yang memiliki perencanaan haji singkat. Dengan menjadi nasabah
Tabungan Haji Arafah Plus, nasabah juga akan mendapat
perlindungan cacat, rawat inap dan layanan darurat medis.
44
5) Deposito Mudharabah
Merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hokum
yang tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.
6) Deposito Fulinves
Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan,
dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan dengan nilai nominal minimal Rp
2.000.000,- atau senilai USD 500 dengan fasilitas asuransi jiwa.
7) Giro Wadi‟ah
Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang
diperuntukkan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan.
8) Kas Kilat
Layanan pengiriman uang yang cepat, mudah, murah dan aman dari
Malaysia ke Indonesia melalui rekening tabungan Shar-E, bekerja
sama dengan Bank Muamalat Malaysia Berhad.
9) Dana Pensiun Muamalat
Dana Pensiun Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia
minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45 -
65 tahun dengan iuran minimal Rp 20.000 per bulan.
b. Produk Pembiayaan dan Jasa
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara
Bank Muamalat dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai
45
dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah
jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
Pembiayaan yang diberikan dapat digunakan untuk kebutuhan
Modal Kerja, Investasi atau Konsumtif. Penyalurannya dapat dilakukan
secara bilateral yaitu oleh satu bank syariah kepada satu pihak maupun
secara multilateral/sindikasi yaitu oleh lebih dari satu bank syariah/unit
usaha syariah/lembaga keuangan kepada satu pihak.
c. Produk Penyaluran Dana (pembiayaan)
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berupa :
1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam
bentuk ijarah muntahinya bittamlik;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan
istishna‟;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh;
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi
multijasa.
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah
dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai
dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah
46
jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi
hasil.
d. Produk Pelayanan Jasa
Produk pelayanan jasa meliputi Letter of Credit (L/C) Impor
Syariah berdasarkan Akad Wakalah bil Ujroh dan Kafalah, Bank Garansi
Syariah berdasarkan Akad Kafalah, dan Penukaran Valuta Asing
berdasarkan Akad Sharf.
Produk-produk pembiayaan seluruhnya dibuat berdasarkan Prinsip Syariah
dan prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan Akad yang merupakan kesepakatan
tertulis antara Bank Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan
kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
Dari berbagai jenis transaksi pembiayaan syariah didasarkan kepada;
prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip pinjam meminjam, prinsip sewa
menyewa, dan prinsip sewa menyewa jasa (multijasa).
Prinsip Jual Beli
Jenis produk pembiayaan sesuai prinsip jual beli dibagi berdasarkan Akad
murabahah, salam, dan istishna’.
Murabahah adalah transaksi jual-beli suatu barang sebesar harga perolehan
barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual
menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.
47
Landasan Syariah :
... ...
“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” ( QR Al-
Baqarah : 275 )
Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda :“Tiga hal yang
didalamnya terdapat keberkahan : jual-beli secara tangguh, Muqaradhah
(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung Untuk keperluan rumah,
bukan untuk dijual ( HR Ibnu Majah )
Ketentuan Umum :
Bank bertindak sebagai pihak penyedia dan dalam kegiatan transaksi
Murabahah dengan nasabah;
Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang
telah disepakati kualifikasinya;
Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang
yang dipesan nasabah;
Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa
diperjanjikan dimuka.
Salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan
syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
Landasan Syariah :
...
48
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”(QR Al-Baqarah
: 28 )
Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Barangsiapa yang
melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan
timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui” (HR Ibnu Majah)
Ketentuan Umum :
Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi
Salam dengan nasabah;
Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian
tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Salam;
Penyediaan dana oleh Bank kepada nasabah harus dilakukan di muka
secara penuh yaitu pembayaran segera setelah Pembiayaan atas dasar Akad
Salam disepakati atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pembiayaan atas
dasar Akad Salam disepakati;
Pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk
pembebasan utang nasabah kepada Bank atau dalam bentuk piutang Bank.
Istishna‟ adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan
pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan
pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
Landasan Syariah :
...
49
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”(QR Al-Baqarah
: 28 )
Ketentuan Umum :
Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi
Istishna’ dengan nasabah;
Pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk
pembebasan utang nasabah kepada Bank atau dalam bentuk piutang Bank.
Prinsip Bagi Hasil
Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul
maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu
yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak
berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
Jenis produk pembiayaan sesuai prinsip bagi hasil dibagi berdasarkan Akad
mudharabah, mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan Akad
musyarakah :
Landasan Syariah :
...
....
“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia
Allah SWT...” ( QR Al-Muzzammil : 20 )
50
“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan
carilah karunia Allah SWT...”(QR Al-Jumu‟ah :10 )
...
“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...”( QR
Al-Baqarah : 198 )
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika
memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar
danaya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau
membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan
bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut
kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya”( HR Thabrani )
Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda “Tiga hal yang di
dalamnya terdapat keberkatan : jual-beli secara tangguh, muqaradhah
(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah,
bukan untuk dijual” ( HR Ibnu Majah )
Mudharabah Muthlaqah adalah Mudharabah untuk kegiatan usaha yang
cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis
sesuai permintaan pemilik dana.
Mudharabah Muqayyadah adalah Mudharabah untuk kegiatan usaha yang
cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai
permintaan pemilik dana.
Ketentuan Umum :
51
Bank bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan
dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai
pengelola dana (mudharib) dalam kegiatan usahanya;
Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah
walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain
Bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil
usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat
dipertanggungjawabkan;
Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah
yang disepakati;
Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka
waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah, pengembalian
dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank
dan nasabah;
Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk uang
dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam
bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
52
Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam
bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar
(net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
Pengembalian Pembiayaan atas dasar Mudharabah dilakukan dalam dua
cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Akad,
sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah;
Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola
dana (mudharib) dengan disertai bukti pendukung yang dapat
dipertanggungjawabkan; dan
Kerugian usaha nasabah pengelola dana (mudharib) yang dapat ditanggung
oleh Bank selaku pemilik dana (shahibul maal) adalah maksimal sebesar
jumlah pembiayaan yang diberikan (ra‟sul maal).
Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana
dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan
pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang
disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-
masing.
Landasan Syariah :
...
53
“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu. Sebagian
mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, Kecuali orang yang beriman
dan mengerjakan amal saleh...” ( QR Shaad : 24 )
“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang
yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya” (HR Abu
Dawud )
Ketentuan Umum :
Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan
bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu
kegiatan usaha tertentu;
Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha
dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan
wewenang yang disepakati seperti melakukan review, meminta bukti-bukti
dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti
pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk
nisbah yang disepakati;
Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka
waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk uang
dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam
bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
54
Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam
bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar
(net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah, pengembalian
dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan
antara Bank dan nasabah;
Pengembalian Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah dilakukan dalam
dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode
Pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad
Musyarakah;
Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah
berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut
porsi modal masing-masing.
Prinsip Pinjam Meminjam
Jenis produk pembiayaan sesuai prinsip pinjam meminjam berdasarkan
Akad Qard, Qardh adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan
kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau
cicilan dalam jangka waktu tertentu.
Ketentuan Umum :
55
Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman
(Qardh) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan;
Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian
pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai Akad;
Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran
Pembiayaan atas dasar Qardh, kecuali biaya administrasi dalam batas
kewajaran;
Pengembalian jumlah Pembiayaan atas dasar Qardh, harus dilakukan oleh
nasabah pada waktu yang telah disepakati;
Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan
sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati,
maka Bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka
pembinaan nasabah.
Prinsip Sewa Menyewa dan Sewa Beli
Jenis produk pembiayaan sesuai prinsip sewa menyewa dibagi dalam sewa
menyewa berdasarkan Akad Ijarah dan sewa beli berdasarkan Akad Ijarah
muntahiya bittamlik :
Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa
antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa
dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.
Landasan Syariah :
56
...
“Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
Betakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat
apa yang kamu kerjakan...” ( QR Al-Baqarah : 233 )
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda,
“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnyan kepada
tukang bekam itu” ( HR Bukhari dan Muslim )
Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, “Berikanlah upah pekerja
sebelum keringatnya kering” ( HR Ibnu Majah )
Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek
sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang
disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.
Landasan Syari’ah :
...
“Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
Betakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat
apa yang kamu kerjakan...” ( QR Al-Baqarah : 233 )
Ketentuan Umum :
Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah
dengan nasabah;
57
Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek
sewa yang dipesan nasabah;
Pengembalian atas penyediaan dana Bank dapat dilakukan baik dengan
angsuran maupun sekaligus;
Pengembalian atas penyediaan dana Bank tidak dapat dilakukan dalam
bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang; dan
Dalam hal pembiayaan atas dasar Ijarah Muntahiya Bittamlik, selain Bank
sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah,
juga bertindak sebagai pemberi janji (wa’ad) antara lain untuk memberikan
opsi pengalihan hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah sesuai
kesepakatan.
Prinsip Sewa Menyewa Jasa (Multijasa)
Jenis produk pembiayaan sesuai prinsip sewa menyewa jasa dibagi
berdasarkan Akad Ijarah dan berdasarkan Akad Kafalah :
Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa
antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa
dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan
Kafalah adalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung
(kafil) kepada pihak ketiga atau yang tertanggung (makful lahu) untuk memenuhi
kewajiban pihak kedua (makful „anhu/ashil).
Ketentuan Umum :
58
Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah
dengan nasabah;
Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek
sewa yang dipesan nasabah;
Pengembalian atas penyediaan dana Bank dapat dilakukan baik dengan
angsuran maupun sekaligus;
Pengembalian atas penyediaan dana Bank tidak dapat dilakukan dalam
bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
59
BAB IV
ANALISIS EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN BANK SYARIAH
DALAM PEMBERDAYAAN PETANI
A. Aplikasi dan Prosedur Pembiayaan di Bank Syariah
Bank Muamalat Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan syariah
yang bergerak di bidang penghimpunan dana dan jasa yang pembangunannya
bertujuan untuk :
a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat
Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial
ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan
nasional.
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih
cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank
karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.
c. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat
berdasarkan efisien dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi
masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat
antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah-
daerah terpencil.
60
d. Mendidik dan membimbing masyarakat berpikir secara ekonomi,
berprilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.38
Dalam kenyataan, jika dilihat sisi aktiva neraca bank umum dengan
seksama, akan terlihat bahwa sebagian besar dana operational bank umum
diputarkan dalam pembiayaan yang diberikan. Kenyataan ini menggambarkan
bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan maksimal, namun sekaligus
merupakan sumber risiko operasi bisnis perbankan yang terbesar dalam hal
kredit/pembiayaan bermasalah dan dapat mengakibatkan terganggunya
operasional dan likuiditas bank.
Meminimalisir kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah/kredit
macet, harus adanya risk manajement39
dalam pengelolahan dan pengembangan
pembiayaan.40
Salah satu yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah prosedur
analisis pembiayaan, karena dengan prosedur, maka dapat diketahui seberapa
kemungkinan pembiayaan dapat diberikan.
38
Karnaaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’I Antonio, Apa danBagaimana Bank
Islam, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf: 1992), cet ke 1, h. 85-86 39
Risk Manajemen atau Manajemen Risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi
dalam pengelolahan ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia
termasuk ;Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolahnya dan mitigasi risiko dengan
menggunakan pemberdayaan/pengelolahan sumber daya. Strategi yang diambil antara lain adalah
memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko dan
menampung sebagian atau semua konsikuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus
pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran,
kematian, serta tuntutan huku. Manajemen risiko keuangan, disisi lain, terfokus pada risiko yang dapat
dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen. 40
Kamus Komputer dan Teknologi dan Informasi, Risk Manajemen, diakses pada tanggal 21
Mei 2011 dari http://www.total.or.id/info.php?kk=Risk%20Management.
61
Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam prosedur analisis
pembiayaan. Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan perlu dipahami
oleh pengelolah bank syariah.41
Dalam aplikasi pembiayaan di bank syariah terdapat aturan atau prosedur
yang berlaku. Adapun prosedur pembiayaan di bank syariah dalam pemberdayaan
petani adalah sebagai berikut:
Dalam pengajuan pembiayaan ini, Bank Muamalat bekerja sama dengan
Koperasi yang memang di bawah naungan Bank Muamalat.42
Prosedur Analisis
1. Berkas dan pencatatan
2. Data pokok dan analisis pendahuluan
a. Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
b. Rencana pembelian, produksi dan penjualan
c. Jaminan
d. Laporan keuangan
e. Data kualitatif dari calon debitur
3. Penelitian data
4. Penelitian atas realisasi usaha
5. Penelitian dan penilaian barang jaminan
6. Laporan keuangan dan penelitiannya.
41
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta : AMPYKPN, 2005) hal.
61 42
Arsip Data Bank, Institut Muamalat Indonesia, Jakarta, 14 Mei 2011
62
Keputusan Pemohonan Pembiayaan
1. Bahan pertimbangan pengambilan keputusan
2. Wewenang pengambilan keputusan
Dalam hal ini, pembiayaan bank syariah yang diteliti oleh penulis, dimana
Bank Muamalat memberikan pembiayaan pada sektor agribisnis tidak secara
langsung, melainkan berbentuk canneling yang merupakan salah satu dari kredit
program Kredit Koperasi Pada Anggota biasa disebut KKPA pada Bank
Muamalat kantor pusat. Sektor agribisnis ini berupa perkebunan, semisal kelapa
sawit sebagai salah satu contoh yang di rekomendasikan pihak bank kepada
penulis.43
Bank Muamalat sebagai shohibul mall tidak secara langsung memberikan
pembiayaan pada perorangan melainkan pada anggota-anggota koperasi. Dan
koperasi ini di bawah naungan Bank Muamalat. Anggota-anggota dari koperasi
ini bukan pula perorangan, melainkan perusahan-perusahan yang membidangi
usaha-usaha pada sektor perkebunan/pertanian. Diantaranya KUD Pundo 10,
Siantang-Pontianak, KUD Jujur Jaya, Sulawesi Selatan, serta KUD Wulandari.
Tujuan mula dari kredit progam yang dijalankan Bank Muamalat adalah
sebuah investasi, dimana diperlukan dalam kepemilikian lahan sawit,
pengolahan, perawatan, serta pemasaran hasil petani.
Intiflasma adalah prosedur yang digunakan pada pembiayaan ini, yaitu
kerjasama tiga pihak dimana terdapat Bank Muamalat sebagai pemilik dana,
43
Wawancara pribadi dengan Nahduddin, BMI, Jakarta, 22 februari 2011.
63
Bapak angkat/perusahaan sebagai inti, dan KUD sebagai pendamping
dilapangan. Bapak angkat mempunyai fungsi sebagai pembangunan kebun,
memberikan bimbingan, pelatihan tentang pemeliharaan kebun sawit, sampai
menjamin pembelian kelapa sawitnya, dan penjualannya.
: pola intiflasma
Dalam skema di atas, dapat dijelaskan bahwa bank sebagai pemilik dana,
bapak angkat yaitu perusahaan-perusahan yang bergerak di bidang bersangkutan,
misalkan PT. Sinar Dinamika Kapuas yang koorp bisnisnya di bidang kelapa
sawit dan salah satu vendor yang bekerja sama dengan PT. Bnak Muamalat
Indonesia, Tbk. Perusahaan ini yang dijadikan jaminan terhadap bank karena
perusahaan inilah yang membuatkan kebun, membuat bimbingan, pelatihan
dalam pengolahannya, sampai penjamin dalam hal pemasaran produk.
Tidak semua sektor pertanian dapat dibiayai, pola yang seharusnya dalam
prosedur dengan melalui bapak angkat terlebih dahulu, karena dia yang
64
menjamin keberlangsungan dari usaha petani, kemudian ada yang mengkoordinir
petani-petani (kelompok petani) diwadahi dalam bentuk badan hukum yaitu
Koperasi Unit Desa (KUD). Jika petani langsung ke bank muamalat, untuk
kantor pusat tidak bisa. Hal ini karenaBank Muamalat Pusat merupakan cabang
koorporasi (pembiayaan besar) bukan cabang ritael.
Pembiayaan agribisnis pada sektor perkebunan yang dijalankan Bank
Muamalat sudah tentu terdapat akad, agar pihak-pihak yang menjalin kerja sama
mengetahui proses sebenarnya dan tak merugikan salah satu pihak. Karena
bangun kebut sifatnya pesan, para petani melalui KUD, memesan ke perusahaan
inti/bapak angkat, karena dia yang mempunyai keahlian di bidang tanah,
pengolahan lahan dan lainnya. Misalkan PT. Sinardinamika Kapuas pesan untuk
dibuatkan lahan sekitar 2000 hektar, dengan kapasitas berapa ratus atau ribu
petani, dan nantinya perusahaan tersebut yang akan membangun lahan kosong
menjadi perkebunan. Karena sifatnya pesan, maka akad yang digunakan adalah
Ishtisna. Setelah kebunnya rampung dan siap untuk dikelolah agar menghasilkan
dan serah terima kepada petani, dibuatkan berita acara, kemudian beralih ke
Murabahah. Dan pembayaran tetap perbulan kepada pihak KUD sebagai
pendamping di lapangan serta badan hukum atas wadah petani-petani sebagai
anggotanya.
65
A. Analisis Efektivitas Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan
Petani
Dicermati dari perkembangan, peluang dari sektor perkebunan itu yang
paling tahan terhadap krisis, khususnya di bidang sawit trendnya sangat bagus,
mungkin sampai beberapa tahun ke depan, dari data Badan Pusat Statistik (BPS)
menunjukkan kenaikan hingga 7.000.000 ton lebih dalam kurun waktu lima
tahun terakhir, mungkin karena komoditas unggulan dunia, dan sisi penjualan
CPOnya baik, apalagi produk-produk turunannya sangat bagus. Permintaan akan
sawit sangat banyak karena merupakan kebutuhan. Indonesia pun saat ini
menjadi eksportir sawit terbesar di dunia mengalahkan malaysia.
Kemudian tantangan yang dihadapi pihak bank dalam standar
operationalnya adalah jika bapak angkatnya bagus, maka akan bagus semuanya
dari petaninya pun bagus dan hasilnya bagus. Begitupula bank syariah serius
dalam terjun di bidang perkebunan ini, harus berani menggandeng bapak angkat
yang memiliki standar operasionalnya bagus, karena bank tidak memiliki
keahlian langsung dalam bidang tersebut, maka kerjasama dengan perusahan-
perusahan yang memang telah mengetahui seluk beluk dari awal hingga hasil
pada bidang perkebunan ini. Dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah
(regulasi)44
pun seharusnya mendukung.
44
Regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau
pembatasan.
66
Namun kenyataannya terhadap pajak misalnya, harusnya pemerintah pro
terhadap sektor ini. Keuntungan bukan hanya pihak-pihak yang bekerjasama,
tetapi pemerintah sebagai penopang utama mendapat keuntungan, walau bukan
berbentuk materi, citra baik pemerintah terhadap negara lain.
Sejak tahun 2000. Perkembangan portofopio pembiayaan bank Muamalat
menurun, seiring pembayaran kewajiban dari para petani. Data Badan Pusat
Statistik menyatakan bahwa perkembangan agribisnis sektor kelapa sawit
meningkat tiap tahunnya mencapai 100% sejak tahun 2000 hingga 2009, serta
lahan yang digunakan petani pun meningkat tajam. Dan harapan di tahun yang
akan datang bank Muamalat akan lebih serius dalam menangani permasalahan
ini. Tetapi dari sisi petani, meningkat dari yang memiliki lahan kosong diolah
menjadi perkebunan sawit.
Strategi yang digunakan bank Muamalat pada sisi pemasaran produk,
untuk sektor perkebunan belum ada satu paket produk khusus, untuk itu pihak
bank belum memasarkan secara spesifik seperti KPR, KTA, dan produk lain
semisalnya yang memang telah dibentuk paket produk khusus. Padahal dari
PERHUTANI pernah mengadakan event (pameran) dalam pemasaran
perkebunan, dan industri- industri lokal/asing dapat ikut andil dalam
pembiayaan/investasi, namun setelah berbagai pertimbangan, pihak bank
muamalat belum dapat ikut serta dalam event tersebut.
Setelah berjalan kurang lebih 10 tahun penyaluran pembiayaan ini, karena
awal prosedur pembiayaan telah dibuat sedemikian rupa dan sesuai dengan
67
prinsip syariah yang dijalankan bank Muamalat agar tidak ada pihak yang
dirugikan, meskipun pembiayaan ini melalui koperasi, tetap harus terdapat
dampak nominatif bagi petani yang dibiayai. Koperasi dalam segi penyaluran
pun telah efektif karena pembayaran terhadap pembiayaan korelasinya cukup
baik, karena dilatarbelakangi oleh sebagian sektor telah lunas.
B. Analisa Penulis Tentang Efektifitas Pembiayaan Bank Syariah dalam
Pemberdayaan Petani
Berbagai latar belakang, sejarah dan penelusuran pembiayaan agribisnis
oleh penulis bahwa pembiayaan sangat dominan di mata masyarakat saat ini.
Berbagai kebutuhan telah membuat produk pembiayaan meningkat pertahunnya.
Hal ini membuat dunia perbankan antusias dalam pengolahan dana pada sektor
pembiayaan.
Bank Muamalat sebagai pelopor perbankan syariah di Indonesia berperan
dalam mengembangkan bisnis syariah. Sektor agribisnis dilirik oleh Bank
Muamalat sebagai suatu usaha yang profit pada penyaluran dana dan salah satu
dari sekian banyaknya pembiayaan yang telah terjalin dengan Bank Muamalat.
Tak lepas dari pihak bank yang diuntungkan, melainkan pihak-pihak lain
yang menjalin kerja sama dalam agribisnis ini, semisal perusahan-perusahan
yang bergerak di bidang perkebunan. Perusahan tersebut selain mendapatkan
suntikan dana, mereka dapat pula merepakkan sayap pendapatan perusahaan
dengan menambah lahan usaha atau pekerja (petani). Dan pihak lain yang di
68
untungkan adalah petani, sumber daya petani sudah tentu meninggkat karena
sebelum mereka mengolah perkebunan, para petani mendapat pengarahan serta
pelatihan dari para ahli dalam mengolah perkebunan agar hasil yang di dapat
lebih baik dan unggul.
Kemudian perusahaan pun tak melepas begitu saja hasil yang telah di
dapat oleh petani. Perusahaan telah menyiapkan pemasaran dari hasil panen
petani. Sirkulasi menguntungkan mulai dari Bank sebagai pemilik dana,
perusahaan selaku penganggung jawab serta petani sebagai pekerja yang
merupakan objek penting. ! ujar Nahduddin selaku Marketing PT. Bank
Muamalat Indonesia, Tbk.
Namun, dalam skripsi ini ada kelemahan penelitian yang dihadapi penulis
yaitu tidak melakukan penelitian secara langsung kepada petani atau perusahaan
yang bersangkutan. Hal ini disebabkan faktor lokasi yang terlampau jauh
sehingga penulis tidak dapat mengakses secara virtual, hanya sebatas penelitian
manajemen bank semata.
Setelah melakukan penelitian, baik secara wawancara ataupun data-data
yang diberikan pihak bank muamalat, penulis memasukkan beberapa variabel
efektifitas pembiayaan yaitu:
Cbjektifitas; evaluasi untuk mengetahui suatu keadaan yang tidak dinilai
dengan nilai-nilai tertentu tetapi didasarkan data dan pengetahuan yang tepat.
Akuntabilitas; kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau
menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan
69
hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihaka yang memiliki hak atau
kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Efektifitas biaya; dengan mengukur potensi menyangkut waktu, usaha,
dan aliran emosional.
Ruang lingkup; memeperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan
(comprehensiveness), kepaduan (unity), dan konsistensi.
Variabel tersebut menggunakan skore untuk proses pembobotan untuk
mengetahui jumlah output, dimana hasil output tersebut sebagai salah satu
rujukan pihak bank dalam penerapan strategi pembiayaan agribisnis ini.
Tabel 4.2 variabel efektifitas pembiayaan.
No Macam Stategi Skor Bobot % Output %
1 Objektifitas 3 0,35 1,05
2 Akuntabilitas 3 0,25 0,75
3 Efektifitas Biaya 2 0,20 0,40
4 Ruang Lingkup 2 0,20 0,40
Total Y 2,60
Y Transformasi =
1
1 +e - y
70
Y Transformasi =
= 0,931
Hasil tesebut adalah perolehan yang di dapat dari berbagai indikator
efektifitas pembiayaan dan berarti nilai YT = 0,931 adalah strategi yang efektif
dalam penyaluran pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Pusat
dalam pembiayaan agribisnis.
Jika pengusaha sangat optimis akan usaha yang akan di gelutinya, artinya
segala sesuatu telah di perhitungkan secara matang dan menyatakan semuanya
dapat terpenuhi secara maksimal.
1 +e -
1
71
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik
beberapa kesimpulan, antara lain:
1. Adapun prosedur pembiayaan di bank Syariah dalam
pemberdayaan petani adalah sebagai berikut:
Berkas dan pencatatan, data pokok dan analisis pendahuluan,
Penelitian data, Penelitian atas realisasi usaha, Penelitian dan
penilaian barang jaminan, Laporan keuangan dan penelitiannya.
Dalam pengajuan pembiayaan ini, Bank Muamalat bekerja sama
dengan Koperasi yang memang di bawah naungan Bank
Muamalat. Bank Muamalat sebagai shohibul mal tidak secara
langsung memberikan pembiayaan pada perorangan melainkan
pada anggota-anggota koperasi. Dan koperasi ini di bawah
naungan Bank Muamalat. Anggota-anggota dari koperasi ini bukan
pula perorangan, melainkan perusahan-perusahan yang
membidangi usaha-usaha pada sektor perkebunan/pertanian.
Kemudian perusahaan tak melepas begitu saja hasil yang telah di
dapat oleh petani. Perusahaan telah menyiapkan pemasaran dari
hasil panen petani. Sirkulasi menguntungkan mulai dari Bank
72
sebagai pemilik dana, perusahaan selaku penanggungjawab serta
petani sebagai pekerja yang merupakan objek penting.
2. Adapun peluang dan tantangan dalam pembiayaan pertanian pada
PT Bank Muamalat. Dari perkembangan, peluang dari sektor
perkebunan itu yang paling tahan terhadap krisis, khususnya di
bidang sawit trendnya sangat bagus, mungkin sampai beberapa
tahun ke depan, mungkin karena komoditas unggulan dunia, dari
penjualan CPOnya, apalagi produk-produk turunannya sangat
bagus. Permintaan akan sawit sangat banyak karena merupakan
kebutuhan. Indonesia pun saat ini menjadi eksportir sawit terbesar
di dunia mengalahkan malaysia. Kemudian tantangan yang
dihadapi standar operationalnya, jika bapak angkatnya bagus,
maka akan bagus semuanya dari petaninya pun bagus dan hasilnya
bagus. Jika bank syariah serius dalam terjun di bidang perkebunan
ini, harus berani menggandeng bapak angkat yang memiliki
standar operasionalnya bagus, karena bank tidak memiliki keahlian
langsung dalam bidang tersebut. Dan juga kebijakan-kebijakan
pemerintah (regulasi) terhadap pajak misalnya, harusnya
pemerintah pro terhadap sektor ini.
3. Berdasarkan parameter transformasi YT
= 0,931 menunjukkan
bahwa strategi yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia
Tbk, Pusat dapat dikatakan efektif.
73
B. Saran
Adapun beberapa saran yang penulis sampaikan sehubungan dengan
penelitian pada PT Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:
1. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk hendaknya lebih agresif
terhadap agribisnis, tak hanya sector perkebunan yang dirambah
tetapi banyak sector agribisnis lain yang berpotensi besar.
2. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk tidak hanyak memberikan
pembiayaan untuk sektor agribisnis dalam skala besar tetapi juga
harus bisa meberikan pembiayaan agribisnis ini untuk para
pengusaha kecil atau mungkin kepada petani-petani langsung.
Saran penulis bagi akademik sehubungan dengan penelitian adalah
Bagi mereka yang melakukan penelitian diharapkan menggunakan analisis
pendekatan Artifical Neuron Network (ANN) yang digunakan oleh Dr. Ir. H.
Murasa Sarkaniputra dalam bukunya “ Ruqyah Syar‟iyyah Teori, Model, dan
Sistem Ekonomi” dan penelitian yang dilakukan Dr. Euis Amalia, M.Ag dalam
disestasinya dengan judul “Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran Lembaga
Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Mikro di Indonesia (Analisis Keadilan
Distributif dalam Ekonomi Islam)”.
74
DAFTAR PUSTAKA
Al-Ma’soem, BPRS PNM, Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.
(Bandung : BPRS PNM Al-Ma’some,2004).
Amirullah, dan Budiyono, Haris, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2004).
Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema
Insani Press, 2001)
Antonius, Pedoman Pengelolahan Bnak Syariah, (Jakarta : LPPBS, 1993)
Arsip Data Bank, Institut Muamalat Indonesia, Jakarta, 14 Mei 2011
Bank Indonesia, Perbankan Syariah, (Jakarta: Bank Indonesia, 2007).
F.X, Sujadi, O & M Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen, (Jakarta: CV.
Masagung, 1990).
Hafiduddin, Didin dan Tanjung, Hendri, Manajemen Syariah dalam Praktik, (Jakarta:
Gema Insani Press, 2003).
Handoko, T.Hani Handoko,Manajemen, (Yogyakarta:BPFE Yogyakarta,2003).
Karm, Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi Kedua, (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2004).
75
Karyadi,Ukay,PolitikPertanianUntukKesejahteraanPetani,http://www.sinarharapan.co
.id/berita/0602/09/opi02.html, di akses 19 januari 2011.
Mujahidin, Muhammad “ Manajemen Pembiayaan Syariah” RTIKEL diakses pada
tanggal 23 januari 2011 dari
http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-
syariah/diakses tanggal 23 Januari 2011.
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari‟ah, (Yogyakarta: UPP AMP
YKPN, 2005).
Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya, 2002).
Nazir, Mohammad, Metode Penelitian, cet. Ke-5 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
Perwataatmadja, Karnaen A. Dan Antonio, Muhammad Syafi’i, Apa dan Bagaimana
Bank Islam, cet I (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf; 1992).
Planet, Othenk, Pengertian Tentang Efektifitas, artikel diakses pada tanggal 09 mei
2011 dari http;//othenk.blogspot.com/2008/11/pengertian-tentang-
efektifitas.html.
76
PrioritasMasalahPertaniandiIndonesia,http://siteresources.wordbank.org/INTINDON
ESIA/Resourse/Publication/280016-1106130305439//agriculture.pdf, diakses
pada tanggal 15 November 2010.
Pusat Pembiayaan Pertanian, Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Mendukung
Revitalisasi Pertanian, (Jakarta: Departemen Pertanian, 2007).
Rochaety, Ety dan Tresnati, Ratih, Kamus Istilah Ekonomi, (Jakarta:Bumi
Aksara,2003).
Sadili, Hasan, Ensiklopedia Bahasa Indonesia, Jilid II (Jakarta: Ichtiar Baru-van
Hoeve,1980).
Sarkaniputra, Murasa, RuqyahSyar‟iyyah; Teori, Model, dan Sistem Ekonomi,
(Jakarta; Al-Ishlah & STEI, 2009).
Yusuf, Ayus, Ahmad dan Azis, Abdul, Manajemen operasional Bank Syariah,
(Cirebon : STAIN Press, 2009).
Wawancara pribadi dengan Nahdudin, BMI, Jakarta, 22 februari 2011.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka,2005).
UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12.
77
“ Sekilas Bank Muamalat”, Laporan Tahunan Bank Muamalat 2008
Annual Report.
Kamus Kontemporer dan Teknologi Informasi, Risk Managemen,
diakses pada tanggal 21 mei 20011 dari
http://www.total.or.id/info.php?kk=Risk%20Management.
Pusat Pembiayaan Pertanian, Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian
Mendukung Revitalisasi Pertanian, (Jakarta: Departemen Pertanian,
2007).
78
79
BIODATA PENULIS
Nama : Ibnu Ubaedillah
Nim : 106046101633
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta
Prodi/Jurusan : Muamalat/Perbankan Syariah
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 16 Maret 1988
Telp : 021-99010224
Alamat : JL. Kalibata Utara V rt012/002 no.18 Pancoran,
Jakarta Selatan 12740
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Angkatan : 2006
Anak ke : 2 dari 4 bersaudara
Email : ubaed_aha@yahoo.co.id / ubaed_aha@hotmail.com
80
Surat riset
81
Surat Keterangan Wawancara
Yang bertanda tangan di bawah ini;
Nama : Nahduddin
Jabatan : Marketing Staff
Institusi : PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa;
Nama : Ibnu Ubaedillah
NIM : 106046101633
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : jl kalibata utra V rt012/002 no.18 Pancoran, Jakarta Selatan, 12740
Telah mewancarai saya untuk mendapatkan data-data untuk penulisan skripsinya
yang berjudul “EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN AGRIBISNIS BANK SYARIAH
DALAM PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat
Indonesia Tbk, Pusat). Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Jakarta, 22 februari 2011
Yang mewawancarai Yang diwawancarai
(Ibnu Ubaedillah) (Nahduddin)
82
WAWANCARA PADA PT. BANK MUAMALAT KANTOR PUSAT
Nama : Nahduddin
Jabatan : Marketing
Tanggal : 22 Februari 2011
1. Pertanyaan : Bagaimana PT. Bank Muamalat melihat sektor pembiayaan
saat ini?
Jawaban : Untuk saat ini Bank Muamalat sektor pertanian secara langsung
memang belum ada, tetapi untuk sektor perkebunan ada. Bersifat canneling
dan untuk kantor pusat sendiri hanya membiayai pembiayaan perkebunan juga
merupakan dari kredit program berbentuk KKPA, bank dalam melakukan
pembiayaan ini melalui koperasi, dan dari koperasi disalurkan kepada
anggotanya. KUD BUNDO 10, KUD JUJUR JAYA, dan KUD WULAN
DARI adalah salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan bank
Muamalat. Untuk pulau jawa kantor pusat tidak memegang pembiayaan
seperti ini. Dan kemungkinan di cabang ada tetapi kami tidak tahu persis
bagaimana databasenya.
2. Pertanyaan : Bagaimana PT. Bank Muamalat melihat sumber daya petani ?
Jawaban : dahulunya ini digunakan untuk investasi kebun sawit, otomasis
pada saat itu dibutuhkan untuk kepemilikan kebun sawit. Yang dahulu tidak
memiliki kebun sawit menjadi punya, dan memiliki pendapatan dari
pengolahan kebun tersebut.
83
3. Pertanyaan : Bagaimana prosedur pembiayaan yang digunakan oleh PT.
Bank Muamalat dalam pembiayaan ini?
Jawaban : karena bukan bilateral, yang harus digaris bawahi bahwasanya
bank muamalat pusat tidak langsung menyentuh pada petani langsung, tapi
disana ada agen-agen kita berbentuk KUD, selain itu juga ada bapak angkat.
Karena pola yang kami gunakan intiflasma, kerja sama tiga pihak, bank
Muamalat sebagai pemilik dana, bapak angkat sebagai inti dan KUD sebagai
pendamping di lapangan.
4. Pertanyaan : Seperti apa bapak angkat itu ?
Jawaban : sebuah perusahaan yang kita jalin sebagai mitra yang memiliki
kapabilitas, tapi yang memang bergerak dibidang yang dituju. Misalnya PT.
Sinar Dinamika Kapuas yang memiliki korp bisnis di bidang kelapa sawit,
atau PTPN 14 yang merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di
bidang perkebunan. Dia yang membangunkan kebun, memberikan bimbingan,
pelatihan tentang pemeliharaan kebun sawit, sampai menjamin pembelian
kelapa sawitnya, dan penjualannya.
5. Pertanyaan : Bagaimana langkah prosedur pembiayaan perkebunan?
Jawaban : tidak semua sektor pertanian dapat dibiayai, pola yang seharusnya
ada bapak angkat terlebih dahulu, karena dia yang menjamin keberlangsungan
dari usaha petani, kemudian ada yang mengkoordinir petani-petani (kelompok
petani) diwadahi dalam bentuk badan hukum (KUD). Jika petani langsung ke
84
bank muamalat, untuk kantor pusat tidak bisa. Hal ini karena kita cabang
koorporasi (pembiayaan besar) bukan cabang ritael.
6. Pertanyaan : Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan perkebunan ini
dan bagaimana mekanismenya?
Jawaban : Karena bangun kebut sifatnya pesan, para petani melalui KUD,
memesan ke perusahaan inti/bapak angkat, karena dia yang mempunyai
keahlian di bidang tanah, pengolahan lahan dan lainnya. Misalkan PT.
Sinardinamika Kapuas pesan untuk dibuatkan lahan sekitar 2000hektar,
dengan kapasitas berapa ribu petani, dan nantinya dia yang akan
membangunkan. Karena sifatnya pesat, akad yang digunakan adalah ishtisna.
Setelah kebunnya jadi serah teriama dan menghasilkan dan serah terima
kepada petani, dibuatkan berita acara, sertifikat panen, kemudian beralih ke
murabahah. Dan pembayaran tetap perbulan.
7. Pertanyaan : Bagaimana peluang dan tantangan dalam pembiayaan pertanian
pada PT. Bank Muamalat ?
Jawaban : dicermati dari perkembangan, peluang dari sektor perkebunan itu
yang paling tahan terhadap krisis, khususnya di bidang sawit trendnya sangat
bagus, mungkin sampai beberapa tahun ke depan, mungkin karena komoditas
unggulan dunia, dari penjualan CPOnya, apalagi produk-produk turunannya
sangat bagus. Permintaan akan sawit sangat banyak karena merupakan
kebutuhan. Indonesia pun saat ini menjadi eksportir sawit terbesar di dunia
mengalahkan malaysia. Kemudian tantangan yang dihadapi standar
85
operationalnya, jika bapak angkatnya bagus, maka akan bagus semuanya dari
petaninya pun bagus dan hasilnya bagus. Jika bank syariah serius dalam terjun
di bidang perkebunan ini, harus berani menggandeng bapak angkat yang
memiliki standar operasionalnya bagus, karena bank tidak memiliki keahlian
langsung dalam bidang tersebut. Dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah
(regulasi) terhadap pajak misalnya, harusnya pemerintah pro terhadap sektor
ini.
8. Pertanyaan : Sejak tahun berapa pembiayaan ini dijalankan oleh Bank
Muamalat dan bagaimana perkembangannya?
Jawaban : sejak tahun 2000. Perkembangannya dari portofopio pembiayaan
bank menurun, seiring pembayaran kewajiban dari para petani. Dan mungkin
di tahun yang akan datang bank muamalat akan lebih serius. Tetapi dari sisi
petani, meningkat dari yang memiliki lahan kosong diolah menjadi
perkebunan sawit
9. Pertanyaan : Bagaimana strategi yang dilakukan Bank Muamalat dalam
pembiayaan ini dan adakah strategi khusus?
Jawaban : dari sisi pemasaran produk, untuk sektor perkebunan belum ada
satu paket produk khusus, untuk itu kami belum memasarkan secara spesifik
seperti KPR. Padahal dari DEPHUTANI mengadakan even (pameran) dalam
pemasaran perkebunan, namun setelah berbagai pertimbangan, kami belum
dapat ikut serta dalam event tersebut
86
10. Pertanyaan :Bagaimana efektifitas pembiayaan PT. Bank Muamalat setelah
berjalan kurang lebih 10 tahun?
Jawaban : sudah efektif yah ! karena awal prosedur pembiayaan telah dibuat
sedemikian rupa, meskipun pembiayaan ini melalui koperasi, tapi kan harus
ada dampak nominatif petani yang harus dibiayai. koperasi dalam segi
penyaluran pun telah efektif karena sebagaian sektor telah lunas.
Jakarta, 22 februari 2011
(Nahduddin)
87
Tahapan proses pembiayaan :
LANGKAH
KEGIATAN
► Inisiasi
► Solisitasi
► Kunjungan setempat. ► Informasi Bank (Bank checking). ► Informasi dari pembeli/pemasok/bowheer/ pesaing
Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) : Analisa Pembiayaan ( Analisa Kualitatif dan
Kuantitatif) ► Analisa Jaminan. ► Analisa Risiko. ► Evaluasi Kebutuhan Dana ► Penetapan Struktur Fasilitas ► Pengajuan MUP ke KPP.
Keputusan Pembiayaan oleh Komite ► Rapat Komite ► Sirkulasi.
Pelaksanaan Keputusan KPP : ► Penyampaian SPP ke Nasabah ► Dokumentasi dan Administrasi ► Penandatanganan Akad Pembiayaan dan Jaminan
Pemantauan Pembiayaan : ► Pemantauan Usaha Nasabah ► Pemantauan Jaminan. ► Pembinaan Nasabah. Pemantauan Pembayaran Nasabah
Pelunasan Pembiayaan :
VERIFIKASI DATA
PENGAJUAN MUP
REALISASI KEPUTUSAN
PEMANTAUAN
PENGUMPULAN DATA
PELUNASAN
KEPUTUSAN PEMBIAYAAN
88
► Bukti Pelunasan.
► Pelepasan jaminan.
LANGKAH
KEGIATAN
► Tahapan : ▪ Penetapan Target Market ▪ Penetapan Sektor Bisnis ► Kriteria Nasabah : Ekstern & Intern
► Penghimpunan Informasi/ Taaruf ► Informasi Umum ► Informasi Kebutuhan Nasabah ► Informasi Kemampuan Membayar Kembali ► Informasi Barang Jaminan ► Informasi hubungan Perbankan ► Verifikasi Data dan Informasi ► Laporan Kunjungan Setempat ► Berita Acara Plotting dan Taksasi Jaminan
INISIASI
SOLISITASI
LAPORAN
KUNJUNGAN
89
TAHAPAN INISIASI :
Tahapan dalam melakukan inisiasi, yaitu :
A. PENETAPAN TARGET MARKET
Dalam menetapkan target market Bank perlu
memperhatikan Sektor Ekonomi yang memiliki prospek
bisnis yang baik sehingga posisi Bank tergolong aman dan
menguntungkan dalam membiayai sektor tersebut.
Kriteria bisnis yang aman dan menguntungkan antara lain :
Bisnis yang sedang tumbuh (sunrise industry)
Bisnis yang tidak terkena resesi
Bisnis yang didukung oleh regulasi pemerintah
Bisnis yang mempunyai pasar yang jelas
Adapun sektor ekonomi yang dapat dibiayai antara lain :
Pertanian, Perburuan & Sarana Pertanian
Pertambangan
Industri Pengolahan
Listrik, Gas & Air
Konstruksi
Perdagangan, Restoran dan Hotel
Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi
Jasa-jasa dunia usaha
Jasa-jasa sosial / masyarakat
Lain-lain
90
PENGHIMPUNAN INFORMASI
Penghimpunan informasi dapat dilakukan dengan ta’aruf dan
wawancara.
Ta’aruf adalah proses awal perkenalan antara A/M dengan
nasabah melalui proses wawancara. Dalam wawancara
tersebut A/M akan memperoleh data-data sementara tentang
kondisi nasabah pemohon pembiayaan dan A/M memeriksa
ulang kembali kelengkapan dan kebenaran data-data tadi.
Dalam proses wawancara tersebut akan terlihat juga sikap
atau komitmen serta konsistensi keabsahan data yang
disampaikan secara tertulis oleh nasabah. Data tertulis
tersebut sebagai acuan bagi A/M, sebab banyak terjadi
perbedaan akurasi data atau pemalsuan antara data tertulis
dengan data hasil wawancara.
Selanjutnya masih dalam proses ta’aruf, diperlukan adanya
data standar nasabah bagi setiap A/M yang ingin melakukan
wawancara.
Dari data standar itu pula para A/M bisa mengambil
kesimpulan secara tepat apakah permohonan pembiayaan
tersebut dapat dilanjutkan atau ditolak.
Secara garis besar dalam wawancara tersebut harus
mencakup hal-hal antara lain:
91
A. Kelengkapan data pemohon.
B. Penjelasan data-data pendukung.
C. Pemeriksaan kembali kebenaran dan konsistensi data
pemohon.
SOLISITASI
Solisitasi adalah kegiatan dalam rangka memperoleh nasabah
melalui proses mengunjungi dan mendapatkan informasi data calon
nasabah. Hasil solisitasi disajikan dalam bentuk laporan kunjungan
(call report).
Dalam menjalankan solisitasi, A/M harus mempunyai nilai standar
tentang informasi yang akan diperoleh, sehingga diperoleh data yang
objektif, tidak bersifat relatif dan tidak spekulatif.
Adapun standar informasi yang dimaksud adalah :
INFORMASI UMUM
A. Informasi yang diperoleh adalah tentang eksistensi
perusahaan itu sendiri, bertujuan untuk mendapatkan
gambaran tentang operasi bisnis secara keseluruhan
termasuk filosofi bisnis perusahaan, sasaran yang ingin
dicapai, rencana kerja, sejarah perusahaan, para pendiri
92
dan pemegang saham, serta prospek masa depan
perusahaan.
B. Jumlah staf atau karyawan, tingkat pendidikan rata-rata,
sistem penggajian, dan jaminan sosial lain.
INFORMASI KEBUTUHAN NASABAH
Bidang usaha yang dijalankan, rekan bisnis perusahaan,
teknologi yang digunakan, franchising management
assistances (waralaba) atau perjanjian bisnis dengan pihak
ketiga yang lain (bila ada), prospek masa depan bidang usaha.
INFORMASI KEMAMPUAN PEMBAYARAN
KEMBALI
A. Informasi mengenai kemampuan membayar kewajiban
(repayment) umumnya tergantung dari kondisi dan hasil
produksi itu sendiri, seperti cara pemasaran, perusahaan
pesaing, kekuatan dan kelemahan perusahaan calon
nasabah dibandingkan dengan perusahaan pesaing,
distribusi produk, strategi penjualan yang diterapkan, hasil
penjualan tertinggi yang pernah dicapai, piutang dagang.
B. Sumber pengadaan bahan baku atau bahan dagangan,
cara pengadaan bahan baku, ciri khusus bahan baku.
93
C. Sistem pelaporan kegiatan usaha dan keuangan yang
telah diaudit oleh kantor akuntan atau sesuai dengan
ketentuan Bank Muamalat.
D. Adanya alternatif sumber pengembalian yang lain.
INFORMASI JAMINAN
Dalam menghimpun informasi jaminan Unit Support
Pembiayaan (USP) wajib memperhatikan hal-hal sebagai
berikut :
A. Jenis jaminan yang diajukan, nilai pasar jaminan, pemilik
jaminan dan marketable.
B. Kemudahan memonitor jaminan, termasuk lokasi jaminan
itu berada serta jenis dan sifat fisika kimianya.
C. Status hukum jaminan tersebut termasuk asuransi.
INFORMASI HUBUNGAN PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA
Dalam menghimpun informasi hubungan perbankan dan
lembaga keuangan lainnya wajib memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
94
A. Hubungan dengan bank lain yang pernah memberikan
pembiayaan (kredit) sebelumnya dan tujuan penggunaan
pembiayaan serta term dan kondisi fasilitas.
B. Dari informasi di atas akan terlihat struktur pendanaan
operasi perusahaan. Bila nasabah telah berhubungan
dengan lembaga keuangan perbankan maka dapat
dilengkapi dengan persyaratan kredit, jangka waktu kredit,
agunan kredit dan kondite calon nasabah pada lembaga
keuangan perbankan yang lama.
C. Hasil informasi dibandingkan dengan posisi di Neraca dan
Rugi Laba serta agar diketahui mengapa nasabah tersebut
ingin berhubungan dengan Bank Muamalat.
LAPORAN KUNJUNGAN
Laporan Kunjungan (Call Report / On The Spot (OTS)) adalah
laporan kunjungan ke lokasi usaha nasabah yang dibuat oleh
Account Manager (AM) dan diketahui atasannya, sebagai dasar
untuk proses pembiayaan selanjutnya.
Garis besar pelaksanaan OTS adalah sebagai berikut :
SUMBER DATA
INFORMASI YANG DIPERLUKAN
→ Kas dan Bank
95
► Kantor Nasabah → Persediaan
→ Harta Tetap
→ Piutang Dagang
→ Hutang Dagang
→ Keadaan Pegawai
► Pabrik / Toko / Lokasi Usaha / Lokasi
Proyek
→ Persediaan
→ Harta Tetap
→ Fasilitas Produksi / Usaha
→ Fasilitas Penyimpanan
→ Keadaan Proyek (konstruksi)
→ Hasil Produksi / Barang Dagangan
→ Keadaan Pegawai
► Kantor / Pabrik / Toko dari Pemasok / Pembeli / Bowheer
→ Piutang/ Hutang Dagang
→ Volume penjualan / pembelian
→ Syarat-syarat penjualan / pembelian
→ Waktu penyerahan barang
→ Waktu dan riwayat pembayaran
→ Tingkat kepuasan
→ SPK / kontrak
→ Tingkat penyelesaian pekerjaan
→ Kuantitas dan kualitas peralatan
► Jaminan
→ Lokasi dan plotting
→ Kondisi
→ Bukti Kepemilikan
→ Ijin
→ Pemanfaatan
→ Penghuni
96
→ Kapasitas (untuk mesin)
→ Umur teknis (untuk mesin)
→ Harga Pasar.
Laporan OTS sekurang-kurangnya harus berisikan :
1. Hari dan Tanggal Kunjungan.
2. Nama Kru pengelola pembiayaan yang melakukan kunjungan.
3. Tempat / lokasi kunjungan.
4. Nama orang (berikut jabatannya) yang dimintakan informasi.
5. Tujuan kunjungan.
6. Hasil dan Kesimpulan Kunjungan.
7. Tanda tangan pejabat / pengelola yang melakukan kunjungan.
PROSES ANALISIS PEMBIAYAAN
Dalam melakukan analisa kelayakan pembiayaan ditentukan oleh
kelayakan usaha nasabah sebagai sumber utama pelunasan
pembiayaan (first way out) dan kelayakan agunan sebagai sumber
pelunasan kedua (second way out) apabila sumber pelunasan yang
utama tidak berjalan.
97
Proses analisa kelayakan usaha dilakukan dengan menggunakan
beberapa tata cara analisa yang meliputi:
A. Analisa Aspek-aspek Perusahaan
B. Analisa Laporan Keuangan
C. Evaluasi Kebutuhan Dana / Pembiayaan
D. Analisa Kesuaian Aspek Syariah
E. Struktur Fasilitas Pembiayaan
98
KEPUTUSAN PERSETUJUAN
CALON
NASABAH
ACCOUNT
MANAGER
SUPPORT
BUSINESS
MANAGER
KOMITE
PEMBIAYAAN
▪ Surat
Pemohonan
▪ Inisiasi
▪ Solisitasi
▪ Trade
checking
▪ Informasi
Pembeli/Penju
al/Bowheer/
Pesaing
▪ Verifikasi
Data /
Informasi
▪ Kunjungan
setempat
(OTS)
▪ Kelengkapan
Data
▪ Bank
checking
▪ Taksasi
▪ Verifikasi
Data /
Informasi
▪ Analisa
Yuridis
▪ Opini Legal
▪ Taksasi
99
nb: FPN yaitu Formulir Pemeringkatan Nasabah, itu adalah alat untuk
mengukur resiko thd pembiayaan kepada suatu nasabah (risk rating
costumer)
▪ Analisa
Kelayakan
Pembiayaan
▪ Pembuatan
Memorandum
Usulan
Pembiayaan
(MUP) & FPN
▪ Review FPN
▪ Review FPN
▪ Pemberian
Keputusan
▪ Penerbitan
Surat
Persetujuan
Pembiayaan
(SPP)
▪ Penanda-
tanganan SPP
▪
Penyampaian
SPP
▪ Penerimaan
SPP
▪ Review SPP
▪ Review FPN
▪ Pemberian
Keputusan di
cabang