Post on 19-Jan-2016
Ibkk/12/8/05
1
LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING KINERJA KELEMBAGAAN
INSPEKTORAT BIDANG KINERJA KELEMBAGAAN
I. Latar Belakang
Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi
di Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan (IBKK) yang dilakukan secara terus menerus atau
secara berkala. Data dan informasi yang dikumpulkan dari kegiatan monitoring selanjutnya
diolah untuk kemudian digunakan sebagai dasar evaluasi. Karena itu, kegiatan monitoring dan
evaluasi di IBKK merupakan rangkaian dua kegiatan yang tidak terpisahkan. Pelaksanaan
kegiatan monitoring dan evaluasi, antara lain dilakukan melalui kegiatan atau pertemuan-
pertemuan yang bersifat koordinatif dengan unit-unit kerja/instansi-instansi terkait. Dalam
tahun 2005, ketiga kegiatan (koordinasi, monitoring, dan evaluasi) dilakukan dalam satu
payung kegiatan monitoring, dikarenakan kesulitan untuk membedakan ketiga kegiatan
tesebut dalam pelaksanaan Tupoksi IBKK.
Agar kegiatan monitoring dapat dilaksanakan dengan efisien dan obyektif maka harus
didukung oleh data dan informasi yang relevan, lengkap dan akurat (penyusunan data base,
disusun dalam kegiatan tersendiri sejalan dengan kegiatan pengembangan konsep Sistem
Manajemen Akuntabilitas Kinerja/SMAK).
Adapun kegiatan monitoring yang dilakukan oleh IBKK adalah sebagai berikut:
1. Monitoring kinerja atas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) unit kerja, berdasarkan
indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan.
2. Monitoring pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit-unit kerja di lingkungan Kantor
Meneg PPN/Bappenas.
3. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut temuan pengawasan/pengaduan yang terkait
dengan pengawasan kinerja.
4. Monitoring pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kementerian PPN/Bappenas yang berada di
daerah.
Ibkk/12/8/05
2
5. Analisis dan evaluasi kinerja, antara lain berdasarkan hasil monitoring di atas.
6. Monitoring pelaksanaan Penyusunan Pedoman Manajemen Kinerja dan Pengukurannya
untuk peningkatan kinerja Bappenas secara keseluruhan.
7. Monitoring pelaksanaan Penyusunan Pedoman Audit Kinerja untuk kepentingan audit
kinerja di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas.
8. Monitoring atas pelaksanaan kegiatan Audit Kajian dari Unit Kerja Eselon II di
lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas.
9. Monitoring pelaksanaan kegiatan Seminar Hasil Evaluasi Audit Kajian dan Persiapan
Tahun Anggaran 2006.
II. Tujuan Kegiatan
Tujuan dilakukannya kegiatan monitoring sebagai berikut:
1. Agar diketahui perkembangan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) lembaga/unit kerja
berdasarkan indikator kinerja yang telah disepakati.
2. Agar dapat diketahui secara dini hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Renja
tersebut dan mencari solusinya.
3. Agar dapat diperoleh feedback dari hasil evaluasi untuk penyempurnaan Renja tahun
selanjutnya (hasil/manfaat).
4. Untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut temuan pengawasan kinerja.
5. Agar terdapat kesamaan pandangan terhadap permasalahan antara inspektorat dengan
unit kerja yang dievaluasi (melalui koordinasi)
6. Agar tersedia data dan informasi sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan.
7. Mendiskusikan kegiatan IBKK khususnya penerapan SMAK dengan instansi-instansi
terkait atau narasumber untuk memperoleh tanggapan/pandangan guna penyempurnaan
di masa mendatang.
Ibkk/12/8/05
3
8. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Penyusunan Pedoman Manajemen
Kinerja dan Pengukurannya.
9. Agar dapat diketahui perkembangan pelaksanaan Penyusunan Manual Audit Kinerja.
10. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan Audit Kajian Tahun Anggaran 2005 oleh
Unit Kerja Eselon II.
11. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan Seminar Hasil Evaluasi Audit Kajian
serta Persiapan Tahun Anggaran 2006.
12. Untuk memperoleh feedback dari hasil evaluasi kegiatan-kegiatan Inspektorat Bidang
Kinerja Kelembagaan sebagai bagian dari langkah-langkah penyempurnaan kegiatan di
Tahun Anggaran 2006.
13. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rekomendasi hasil Audit Kajian yang
telah dilakukan.
14. Menyusun perencanaan tindak lanjut/follow up dari hasil monitoring yang telah
dilaksanakan sebagai bagian dari proses penerapan sistem audit kinerja yang dirancang
untuk lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
III. Tahapan Kegiatan
Tahapan kegiatan monitoring (di dalamnya inheren/termasuk evaluasi dan koordinasi)
meliputi:
1. Mengadakan pertemuan-pertemuan pembahasan pelaksanaan kegiatan monitoring.
2. Mengolah data dan informasi hasil monitoring.
3. Menganalisis hasil pelaksanaan monitoring sehingga dapat dijadikan bahan masukan
untuk evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra/Renja lembaga dan Renja unit-unit
kerja; dan penyempurnaannya di masa mendatang.
4. Melakukan penilaian/evaluasi kinerja pelaksanaan tupoksi/Renja dengan
mempertimbangkan antara lain hasil-hasil monitoring.
Ibkk/12/8/05
4
5. Melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi dengan unit-unit pengawasan/ instansi
lain dalam rangka pengembangan sistem pengawasan/evaluasi kinerja.
6. Mengadakan pertemuan-pertemuan pembahasan rencana pelaksanaan kegiatan-
kegiatan TA 2006 beserta format pelaksanaan kegiatan monitoring terkait.
7. Mengadakan pembahasan internal (organisasi/unit kerja) untuk menganalisa lebih
lanjut hal-hal yang memerlukan perbaikan dalam pelaksanaan program atau kegiatan
TA 2007 antara lain penyempurnaan Penyusunan Pedoman Manajemen Kinerja dan
Pengukurannya serta Pedoman Audit Kinerja
8. Melakukan penilaian/evaluasi kinerja pelaksanaan tupoksi/Renja dengan
mempertimbangkan antara lain hasil-hasil monitoring dari kegiatan Audit Kajian TA
2005.
9. Melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi dengan unit-unit kerja eselon II internal
Bappenas untuk membahas hasil evaluasi melalui kegiatan Seminar atau Diskusi
Terfokus.
IV. Keluaran/Hasil (Output/Outcome) Pelaksanaan Monitoring Kinerja
1. Uji Coba Penerapan Sistem Manajemen Akuntabilitas Kinerja (SMAK) di beberapa
instansi (melalui kuesioner dan wawancara)
a Pelaksanaan: Pelaksanaan monitoring dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu:
1). mencari data/informasi yang sangat erat kaitannya dengan pengembangan sistem
pengawasan kinerja yang akan dikembangkan melalui payung Sistem Manajemen
Akuntabilitas Kinerja (SMAK) yang sudah mencapai tahap uji coba baik secara internal
maupun eksternal. Secara Internal dilakukan dalam lingkup Kementerian PPN/Bappenas
dengan melakukan pre test kepada beberapa responden yang diambil dari beberapa unit
kerja eselon (UKE) II secara acak sebanyak 7 orang. Secara eksternal dengan melakukan
peninjauan ke lapangan (survey) dengan sasaran beberapa Kantor Bappeda dan Kantor
Dinas di 8 Propinsi yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan erat dengan penyusunan
rencana kerja, program, dan anggaran, serta terkait dengan pelaksanaan proyek Bappenas
yang dilakukan di beberapa propinsi tersebut;
Ibkk/12/8/05
5
2). Melakukan monitoring dan koordinasi pengawasan kinerja kelembagaan yang terkait
dengan pengembangan sistem kinerja dalam lingkup Kementerian PPN/Bappenas melalui
kegiatan rapat koordinasi lintas unit kerja terkait, menindaklanjuti laporan pengawasan
kinerja dari unit kerja terkait.
Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan sasaran monitoring, maka setelah pengisisan
kuesioner dilanjutkan dengan wawancara terhadap responden mengenai hasil isian kuesioner,
kondisi manajemen organisasi, pelaksanaan koordinasi yang dilakukan selama ini yang ada
hubungannya dengan kegiatan keproyekan di Bappenas, dan mengumpulkan data/informasi
model monitoring dan pengawasan kinerja dalam organisasi tersebut.
b. Analisis hasil pelaksanaan
1) Dari hasil analisis pelaksanaan uji coba Sistem Manajemen Akuntabilitas Kinerja
(survey) tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:
a) Terjadi inskonsistensi dalam pengisian sehingga terjadi perbedaan yang
mempengaruhi hasil penilaian, seperti antara hasil kerja dikaitkan dengan proses
yang ada dalam organisasi (hasil kerja rata-rata baik, namun jika dilihat dari
proses ada yang tidak menunjang)
b) Diindikasikan sistem manajemen organisasi berjalan hanya dikarenakan faktor
kepemimpinan yang baik saja. Hal ini terlihat dari tingginya penilaian terhadap
kepemimpinan namun dalam proses dan hasil kerja ada beberapa yang tidak
mengeluarkan hasil yang baik. Dengan demikian kategori perbaikan
berkelanjutan dan kategori yang lainnya perlu juga disempurnakan.
c) Rata-rata penilaian yang dilakukan terhadap pengembangan sumber daya
manusia masih menunjukkan penilaian yang rendah/sangat rendah dan ini harus
dicari pemcahannya/dibuat kebijakan manajemen SDM yang terstrategi.
d) Masih belum jelasnya pengertian Nilai Inti Budaya Organisasi (NIBO) dengan
budaya kerja,. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa responden mengisi bahwa
NIBO sudah ada di organisasi. NIBO lebih ditekankan kepada gambaran
organisasi dalam merespon dan mensosialisasikan kebutuhan stakeholder ke
dalam program-program yang disusun dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat (keinginan/keikutsertaan dari masyarakat dalam pelaksanaan
Ibkk/12/8/05
6
pembangunan diaspirasikan). Manajemen kinerja sudah ada dibeberapa
organisasi dan apakah hal itu benar-benar sudah berjalan/ada perlu menjadi
pertanyaan/klarifikasi
2) Hasil dari pelaksanaan monitoring dan koordinasi pengawasan kinerja dapat
disimpulkan sebagai berikut:
a) Pelaksanaan dilakukan tetap dengan mengacu pada konsep-konsep yang
terdapat dalam Sistem Manajemen Akuntabilitas Kinerja dihubungkan dengan
pelaksanaan monitoing dan koordinasi yang dilakukan melalui rapat-rapat
koordinasi dengan unit kerja terkait, membantu dalam penyusunan sistem
prosedur yang berkaitan dengan pelaksanaan manajemen organisasi di
Kementerian PPN/Bappenas dengan tetap mengacu kepada Renstra dan Renja
yang ada. Penyusunan SOP dilakukan dalam rangka pengembangan sistem
manajemen internal untuk memudahkan unit kerja eselon II menterjemahkan
undang-undang no. 17 tahun 2001 mengenai Keuangan Negara dan Undang-
Undang no 25 tahun 2003 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
b) Melakukan kerja sama dengan beberapa organisasi di luar Kementerian
PPN/Bappenas dalam mengembangkan Sistem Manajemen Akuntabilitas
Kinerja kedepan melalui pelaksanaan pre test pelaksanaan SMAK.
c) Melakukan koordinasi dalam penyusunan tugas pokok dan fungsi unit kerja
eselon II dengan biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata laksana. Koordinasi
dilakukan berdasarkan kesamaan kepentingan bersama untuk memudahkan
masing-masing UKE II menterjemahkan tugas pokok dan fungsinya kedalam
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, disamping itu juga untuk
memudahkan Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata laksana dan Inspektorat
Bidang Kinerja Kelembagaan dalam melakukan penyusunan rencana kerja
dan evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana kerja UKE II tersebut.
Ibkk/12/8/05
7
c. Rekomendasi
1) Perlu dibuat suatu sistem yang terkoordinasi dalam pelaksanaan monitoring dan
kordinasi pengawasan kinerja di Kementerian PPN/Bappenas dengan mengikut
sertakan unit-unit kerja terkait dalam rangka perbaikan sistem manajemen
akuntabilitas kinerja kelembagaan yang arahnya ditujukan pada penerapan nilai-nilai
budaya yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan demikian perlu
dirumuskan kembali langkah-langkah yang sesuai dengan kondisi organisasi
Kementerian PPN/Bappenas khususnya yang berkaitan dengan pola pelaksanaan
monitoring dan evaluasi yang terjadwal dan mempunyai maknya yang penting dalam
menindaklanjuti penyusunan rencana kerja Unit Kerja Eselon II yang didasari atas
hasil analisis pelaksanaan monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh unit
kerja itu sendiri atau unit kerja yang bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan
kegiatan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas (Sekretariat Utama/Biro
Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Inspektorat Utama).
2) Sistem Manajemen Akuntabilitas Kinerja dapat dijadikan dasar dalam
pengembangan/perbaikan sistem manajemen organisasi di lingkungan Kementerian
PPN/Bappenas dalam rangka membantu menjalankan sistem/prosedur operasional
yang sudah ada khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi organisasi
sebagai Think Tank, koordinator dan administrator, dan membantu dalam
pengambilan keputusan bagi pimpinan.
2. Monitoring terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2005
a. Pelaksanaan. Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang
terkait dengan pelaksanaan rencana kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas. Dalam hal ini
data-data yang digunakan terutama bersumber dari Buku Rencana Kerja dan Anggaran Tahun
2005 yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana (Renortala)
Agustus 2005, dan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBN Tahun 2005
(data per September 2005 ) yang dikeluarkan oleh Biro Renortala, Oktober 2005.
Dari Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBN Tahun 2005 tersebut
diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:
Ibkk/12/8/05
8
1). Secara keseluruhan realisasi penyerapan dana Kementerian Negara PPN/ Bappenas
sampai dengan akhir September 2005 baru mencapai 50,94% atau sebesar Rp.
133.814.271.494,- yang terdiri dari dana RM 51,55% dan dana PHLN 49,59%;
2). Program dengan realisasi penyerapan dana terendah untuk Anggaran Bagian 55 terdapat
pada program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yaitu hanya sebesar 25,59%.
Sedangkan realisasi penyerapan dana terendah untuk Anggaran Bagian 69 terdapat pada
program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara yaitu masih 0%;
3). PPA dengan realisasi penyerapan dana terendah untuk anggaran bagian 55 terdapat pada
PPA Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan yaitu hanya sebesar 8,95%, sedangkan
realisasi penyerapan dana terendah untuk anggaran bagian 69 terdapat pada PPA
Pengembangan Sistem Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu masih 0%.
Hambatan yang dikemukakan untuk kegiiatan ini adalah karena usulan-usulan kegiatan
masih dalam tahap proses pelelangan, sedangkan untuk pendidikan dan pelatihan belum
dilaksanakan.
b. Analisis Hasil Pelaksanaan.
Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Biro Renortala disebutkan bahwa
penyebab rendah dan lambatnya pencapaian target realisasi penyerapan dana secara umum
adalah sebagai berikut:
1). Lambatnya proses penyelesaian dokumen DIPA tahun 2005 yang baru terbit pada April
2005, sehingga kegiatan proyek secara efektif baru dapat dimulai pada sekitar Mei 2005;
2). SDM pengelola keuangan dengan sistem baru belum dapat menyesuaikan;
3). Jumlah uang persediaan (JUP) terbatas, sehingga pembayaran hanya dapat dibayar dengan
jumlah terbatas (kecil/sedikit);
4). Kesulitan dalam pengajuan tambahan uang persediaan (TUP) yang terkait dengan PPA
lain, dan;
5). Tidak adanya juklak dan juknis mengenai proses pengelolaan keuangan dengan sistem
baru sehingga proses pencairan anggaran yang memerlukan waktu cukup lama yang
Ibkk/12/8/05
9
umumnya masih dihadapi oleh para PPA sampai saat ini juga menyebabkan rendahnya
pencapaian target realisasi.
Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan,
terdapat beberapa permasalahan utama dalam pelaksanaan dan pelaporan Renja tahun 2005
sebagai berikut:
1). Buku Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Renortala hanya
memuat kegiatan-kegiatan yang didukung oleh anggaran. Sedangkan kegiatan-kegiatan
penting lain yang tidak memerlukan anggaran atau didukung oleh dana pinjaman/hibah
tidak tercantum dalam buku Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2005.
2). Kerangka Acuan Kerja Kajian/Studi yang terdapat dalam buku Rencana Kerja dan
Anggaran Tahun 2005 belum memasukkan indikator output/outcome yang akan
dihasilkan oleh kajian/studi yang akan dilaksanakan. Hal ini tentunya menyulitkan bagi
pengawas/pemantau untuk mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan
secara akurat.
3). Laporan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan APBN Th 2005 (September 2005)
yang dikeluarkan oleh Renortala hanya melaporkan dari sisi penyerapan dana, dan belum
melaporkan mengenai perkembangan penyelesaian substansi kajian/studi.
4). Pencairan dana tercepat yang diterima oleh PPA adalah Mei 2005. Hal ini mengakibatkan
tertundanya pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan yang dilakukan oleh pihak III
(dikontrakkan). Dengan demikian, pengawas pun mengalami kesulitan untuk melakukan
pemantauan kegiatan semester pertama yang pada umumnya baru mulai berjalan.
5). Penerapan SK Meneg PPN/Kepala Bappenas Nomor:223/M.PPN/12/2004 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya Kajian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan
Pembangunan di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas telah menimbulkan
kecemburuan social dan rasa ketidakadilan diantara sesama staf dikarenakan pendapatan
honorarium yang bisa jauh berbeda untuk staf dengan golongan dan jabatan yang sama.
Ibkk/12/8/05
10
c. Rekomendasi
1). Sehubungan dengan masa akhir kegiatan yang sudah semakin dekat, diusulkan agar setiap
pelaksana kegiatan kajian/studi segera menyelenggarakan seminar/workshop (jika terdapat
alokasi seminar dalam RAB kajian/studi tersebut) dengan mengundang pihak-pihak terkait
serta Inspektorat.
2). Setiap unit kerja agar segera menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan
yang menggunakan anggaran maupun yang tidak menggunakan anggaran.
3). Bappenas, melalui Biro Renortala perlu mengkaji ulang terhadap Pedoman Penyusunan
Anggaran Biaya Kajian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan di
Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas untuk mengantisipasi dampak yang mungkin
muncul akibat penerapan pedoman tersebut.
4). Agar Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBN Tahun 2005 yang dikeluarkan oleh
Biro Renortala tidak hanya memuat laporan penyerapan dana tetapi juga memuat laporan
hasil pelaksanaan kegiatan dari sisi substansi kegiatan.
3. Pelaksanaan Penyusunan Pedoman Manajemen Kinerja
a Pelaksanaan: Monitoring dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu:
Penyusunan Pedoman Manajemen Kinerja dilakukan dengan cara mencari data/informasi
yang sangat erat kaitannya dengan pengembangan sistem audit kinerja yang akan
dikembangkan sejalan dengan penerapan konsep Anggaran Berbasis Kinerja. Langkah
penerapan Penyusunan Pedoman Manajemen Kinerja terdiri dari 3 tahapan. Tahapan awal
adalah proses penelaahan kajian diagnostik untuk melihat analisis kesenjangan yang
menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan guna menyempurnakan praktek
pengukuran kinerja di Bappenas (1), proses pengembangan pedoman (2) dan tahapan
implementasi pada Unit Pilot (3). Pada tahap awal sekumpulan dokumen pendukung yang
berupa produk-produk Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan telah diserahkan kepada
Tenaga Ahli sebagai acuan dalam melakukan mapping keadaan kinerja organisasi
Bappenas secara umum. Dokumen-dokumen pendukung yang telah diserahkan seperti
Tupoksi Bappenas, Renstra tahun 2005-2009, Renja UKE II Bappenas, No. 17 thn 2003
Ibkk/12/8/05
11
tentang Keuangan Negara dan UU.25 thn 2004 tentang SPN, hasil Audit Organisasi thn
2003, hasil Audit Kajian, dokumen SMAK (Sistem Manajemen Akuntabilitas Kinerja),
buku Indikator Kinerja UKE II serta Pedoman Pengawasan Anggaran. Dalam tahap proses
pengembangan pedoman digunakan pertimbangan analisis kesenjangan untuk
mengembangkan pedoman manajemen kinerja. Hasil utama dari tahap ini adalah Pedoman
Manajemen Kinerja dan dalam tahap ini pedoman masih akan bersifat draft, sebelum
tahap implementasi pilot, perbaikan pedoman akan selesai terlaksana. Tahap implementasi
pada Unit Pilot dilakukan untuk memastikan bahwa pedoman yang dikembangkan akan
dapat diterapkan oleh semua tingkat jabatan di Bappenas. Implementasi dilakukan
terhadap 3 UKE II yaitu Direktorat Pemukiman dan Perumahan (1), Direktorat Perkotaan,
Tata Ruang dan Pertanahan (2) serta Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana (3).
Untuk memperdalam penjelasan konsep serta pemahaman implementasi Pedoman
Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas maka telah
dilakukan serangkaian pra workshop dan workshop dengan mengundang perwakilan 3
Unit Pilot terpilih. Dalam pra workshop dibahas mengenai strategic allignment dari
deskripsi tugas pokok dan fungsi UKE II terkait. Penyelarasan strategis merupakan bagian
dari penerapan konsep Balanced Scorecard yang memberikan penjelasan penggunaan
Sasaran dan Inisiatif serta Key Performance Indicator yang dibutuhkan untuk memperoleh
capaian Manajemen Strategis lembaga Kementerian Negara PPN/Bappenas secara
keseluruhan. Konsep ini juga menggunakan model Cascading yang berupa penjabaran
Sasaran dan Inisiatif Strategis Eselon I hingga tingkat Pejabat Fungsional Perencana. Hasil
dari penerapan model Cascading akan menghasilkan indikator-indikator yang dijadikan
acuan pengukuran kinerja berdasarkan Pedoman Manajemen Kinerja. Pendalaman
selanjutnya diadakan melalui kegiatan workshop yang mengagendakan pembahasan hasil
strategic allignment beserta perumusan indikator-indikator UKE II.
b. Analisis hasil pelaksanaan
Dari hasil analisis pelaksanaan Penyusunan Pedoman Manajemen Kinerja tersebut dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1). Terdapat ketidaksesuaian penggunaan data dalam proses pengolahannya menjadi
informasi yang terkait dengan penjabaran Sasaran dan Inisiatif Strategis dari Eselon I
Ibkk/12/8/05
12
hingga tingkat Pejabat Fungsional Perencana. Ketidaksesuaian ini terjadi antara dokumen-
dokumen pendukung yang diserahkan oleh Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan
dengan dokumen yang digunakan oleh Tim Tenaga Ahli. Terdapat beberapa
dokumen/produk-produk IBKK yang belum direvisi tetap digunakan dalam analisis.
Meskipun serangkaian dokumen pendukung terbaru juga telah diikutsertakan dalam tahap
awal penyusunan pedoman. Hal ini menyebabkan hasil olahan data atau informasi yang
didapat menjadi kurang sesuai dengan kondisi UKE II yang ada saat ini.
2). Masih belum jelasnya pemahaman terhadap konsep Balanced Scorecard terutama
mengenai model Cascading yang berupa penjabaran Sasaran dan Inisiatif Strategis Eselon
I hinggga tingkat Pejabat Fungsional Perencana. Untuk penjabaran tersebut diperlukan
deskripsi pekerjaan yang spesifik dari masing-masing UKE II Unit Pilot dan tidak cukup
hanya menggunakan penjabaran umum tugas pokok dan fungsi yang tertera dalam
PerMen 01. thn 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara
PPN/Bappenas. Uraian job description dibutuhkan untuk mengetahui lebih lanjut
mengenai deskripsi pekerjaan dari Pejabat Fungsional Perencana dan atau Staff Perencana
sebagai tingkat manajemen terbawah dari strata fungsional yang ada di Bappenas. Selain
itu, penjabaran deskripsi pekerjaan dari Pejabat Fungsional Perencana belum bersifat
tehnis.
3). Masih belum jelasnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari Pejabat
Fungsional Perencana dan Staff Perencana karena dalam kenyataannya tugas sehari-hari
adalah untuk mendukung Eselon I atau dapat juga membantu pelaksanaan tugas dari
Eselon II dan Eselon III. Sehingga, masih diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai
hal tersebut terutama dalam hal perumusan indikator kinerja UKE II yang memungkinkan
adanya penilaian terhadap kinerja individu.
4). Dari hasil pembahasan deskripsi pekerjaan untuk penyelarasan strategis dan perumusan
indikator yang hendak dicapai, disimpulkan bahwa terdapat tugas tambahan dari UKE II
selain tugas pokok dan fungsi dasarnya yang tertera dalam PerMen 01. thn 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas.Tugas tambahan ini diakui
cukup mendominasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dasar dari direktorat.
Ibkk/12/8/05
13
c. Rekomendasi
1).Diperlukannya koordinasi antara Tim Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan dengan Tim
Tenaga Ahli terutama mengenai kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pengolahan
data menjadi informasi yang relevan dan aplikatif untuk UKE II di lingkungan Kementerian
Negara PPN/Bappenas. Hal ini untuk menghindari kesenjangan informasi sehingga tidak
menghasilkan analisa yang kurang sesuai. Untuk itu, tingkat pantauan terhadap kesesuaian
dokumen perlu ditingkatkan melalui proses re-check dengan Tim Tenaga Ahli dan Unit
Pilot. Selain itu, validitas dokumen pendukung dapat dikoordinasikan dengan pihak yang
menerbitkan/mengeluarkan dokumen tersebut seperti Biro Perencanaan Organisasi dan Tata
Laksana.
2).Penjabaran konsep Balanced Scorecard dan model Cascading pada dasarnya telah
mencakup kondisi dan lingkup tugas dari masin-masing UKE II yang menjadi Unit Pilot.
Akan tetapi, masih diperlukan pemahaman lebih lanjut terutama terkait dengan penggunaan
informasi deskripsi pekerjaan dari Eselon I hingga tingkat Pejabat Fungsional Perencana dan
Staff Perencana. Deskripsi pekerjaan yang dimaksud diharapkan dapat lebih bersifat tehnis
sehingga dapat dihasilkan suatu pola atau indikator pengukuran kinerja yang generik apabila
terdapat kesamaan inisiatif strategis antar UKE II.
3) Diperlukan pemisahan analisa pekerjaan atau tugas pokok dan fungsi utama dari direktorat
dengan tugas tambahan yang dilaksanakan direktorat. Salah satu alternatif adalah dengan
memilah dan melaksanakan tugas-tugas tambahan yang hanya mendukung pencapaian
sasaran strategis UKE II atau tugas pokok dan fungsi utama direktorat sehingga tugas
tambahan tersebut dapat memberi nilai tambah (value added) bagi direktorat. Selain itu,
dalam Pedoman Manajemen Kinerja akan diberikan format matriks tersendiri untuk
memudahkan analisa.
4) Diperlukan koordinasi dalam penyusunan tugas pokok dan fungsi unit kerja eselon II
dengan Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata laksana. Koordinasi dilakukan berdasarkan
kesamaan kepentingan bersama untuk memudahkan masing-masing UKE II
menterjemahkan tugas pokok dan fungsinya kedalam kegiatan-kegiatan yang akan
dilakukan (Inisiatif Strategis). Selain itu juga untuk memudahkan Biro Perencanaan,
Organisasi, dan Tata laksana dan Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan dalam
melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan inisiatif strategis UKE II tersebut.
Ibkk/12/8/05
14
4. Monitoring Pelaksanaan Penyusunan Pedoman Audit Kinerja
a. Pelaksanaan: Monitoring dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: Tahapan Kegiatan I : Persiapan dan Survey Diagnostik
-- Penelaahan dokumen umum organisasi.
Pada awal hingga pertengahan bulan Mei 2006, sekumpulan dokumen pendukung yang
berupa produk-produk Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan telah diserahkan
kepada Tenaga Ahli sebagai acuan dalam melakukan mapping keadaan kinerja
organisasi Bappenas secara umum. Dokumen-dokumen pendukung yang telah
diserahkan seperti Tupoksi Bappenas, UU No. 17 thn 2003 tentang Keuangan Negara
dan UU.25 thn 2004 tentang SPN, hasil Audit Organisasi thn 2003, hasil Audit Kajian,
dokumen SMAK (Sistem Manajemen Akuntabilitas Kinerja), buku Indikator Kinerja
UKE II serta Pedoman Pengawasan Anggaran.
a. Survey kondisi performance audit dan mapping pada unit pilot (1 atau 2) kegiatan audit
kinerja.
Pada tahap ini direncanakan melakukan survey dengan menggunakan bantuan team
tenaga ahli dan juga berkoordinasi dengan pihak internal unit pilot untuk pelaksanaan
survey. Kegiatan ini direncanakan dilakukan pada minggu ke-empat bulan Mei hingga
minggu ke-empat bulan Juni. Dalam perkembangan selanjutnya, survey baru dapat
dilaksanakan setelah tersusun draft/kerangka Pedoman Audit Kinerja dan akan
didiskusikan terkait dengan pemilihan unit pilot yang akan diberikan bimbingan
implementasi.
Tahapan Kegiatan II : Pengembangan Pedoman Audit Kinerja
-- Kajian, pendalaman konsep dan analisis pengembangan sistem Audit Kinerja yang
relevan.
Kegiatan ini dilakukan pada minggu pertama hingga minggu kedua bulan Juli tahun
2006. Pendalaman konsep dan analisis pengembangan merupakan kelanjutan dari
tahapan sebelumnya yaitu penyusunan draft/kerangka konsep Pedoman Audit Kinerja
untuk pemilihan unit pilot. Pemilihan unit pilot diputuskan tidak hanya mengacu
kepada unit pilot saja, akan tetapi dapat mengacu kepada program kerja atau kegiatan
yang dilakukan oleh unit pilot terkait.
Ibkk/12/8/05
15
b. Penyusunan Draft Manual/Pedoman Audit Kinerja
Kegiatan ini sesuai dengan Jadwal Rencana Kegiatan sedang dilaksanakan pada
minggu ke-empat bulan Juli tahun 2006. Dalam tahap ini Tenaga Ahli beserta team
terkait menyusun draft tersebut dengan upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhi Audit Kinerja secara lebih spesifik di lingkungan unit pilot terpilih.
Tahapan Kegiatan III : Bimbingan Implementasi Konsep
Pada tahap ini terdapat beberapa kegiatan yang meliputi antara lain pelaksanaan
Workshop dan Sosialisasi Pedoman Audit Kinerja kemudian akan direncanakan
bimbingan implementasi pada 1 atau 2 kegiatan Audit Kinerja yang relevan. Setelah itu,
akan dilakukan pemaparan dan evaluasi implementasi pada kegiatan Unit Pilot disertai
dengan penyerahan laporan final.
b.Analisis Hasil Pelaksanaan.
Analisis hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Pedoman Audit Kinerja menunjukkan
beberapa kesimpulan antara lain terutama terkait dengan materi atau substansi dari
Pedoman Audit Kinerja yang masih bersifat draft.
1).Kurang jelasnya kategori audit yang dimaksud dalam Pedoman Audit Kinerja. Masih belum
terdapat pembedaan antara pemeriksaan dan evaluasi audit;
2) Belum adanya penjelasan mengenai batas atau jenis-jenis audit yang tertera dalam Pedoman
sehingga tidak terlihat spesifikasi jenis audit yang akan dilaksanakan. Pembatasan jenis
audit yang dilaksanakan akan berdampak kepada langkah-langkah audit yang digunakan;
3) Faktor perencanaan dan penjadwalan untuk kegiatan audit atau Audit Program belum
terdapat dalam Pedoman Audit Kinerja;
4) Estimasi Akibat yang terdapat dalam Identifikasi Peluang Perbaikan dapat menyebabkan
persepsi tumpang tindih antara audit anggaran dengan audit kinerja sehingga dapat
membingungkan bagi pihak auditee (pihak yang diaudit);
5) Belum jelasnya penentuan objek audit atau belum spesifik merujuk kepada objek
pemeriksanaan tertentu;
Ibkk/12/8/05
16
c. Rekomendasi
1) Sebaiknya dalam Pedoman Audit Kinerja lebih diberikan batasan mengenai lingkup dan
kategori audit yang terdapat dalam pedoman. Sebab patut dipahami pula perbedaan audit
operasional dengan audit kinerja. Audit operasional lebih mengacu kepada audit proses
kegiatan yang sedang dilaksanakan. Sedangkan audit kinerja tidak hanya pada proses saja
akan tetapi juga mengacu kepada audit output yang dihasilkan kegiatan tersebut. Jika
terdapat kesenjangan antara kriteria dengan output yang dihasilkan maka langkah
selanjutnya adalah melihat proses kegiatan yang telah berjalan.
2) Perlu dilakukan upaya pembedaan jenis-jenis audit yang akan dilaksanakan seperti audit
kajian atau audit terhadap Tupoksi UKE II yang ada I lingkungan Kementerian Negara
PPN/Bappenas. Hal ini dibutuhkan untuk menetapkan langkah-langkah audit selanjutnya
dalam kegiatan audit tersebut.
3) Perlu diupayakan penetapan perencanaan dan penjadwalan kegiatan serta objek audit agar
lebih mempermudah proses atau kegiatan audit yang akan dilaksanakan.
4) Untuk estimasi akibat, diperlukan uraian lebih lanjut agar dapat dibedakan lingkup audit
anggaran dan audit kinerja dan tidak terjadi overlap. Penjelasan dapat lebih diarahkan
seperti estimasi akibat dilihat untuk menilai dampak kerugian pada organisasi sehingga
yang dimaksudkan estimasi akibat finansial adalah bukan pada konsekuensi anggaran. Hal
ini disebabkan ukuran kuantitatif selalu lebih mudah untuk digunakan.
b. Pelaksanaan Audit Kajian Tahun Anggaran 2005
a. Monitoring untuk pelaksanaan Audit Kajian TA 2005 dilakukan melalui beberapa kegiatan
seperti:
1).Pengumpulan data dan informasi dapat menggunakan tata cara diskusi terfokus, seminar, atau
bentuk lainnya untuk membangun pemahaman dan kesepakatan tentang permasalahan audit
kinerja di sektor publik khususnya di Bappenas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2).Studi literatur yang akan menggunakan sarana studi pustaka, dan bentuk pengumpulan
data/informasi lainnya yang relevan.
3) Pada tahap pendalaman dan analisa dapat dilakukan survey atau interview dengan stake
holders di dalam internal lembaga atau nara sumber lain yang dianggap kompeten.
Ibkk/12/8/05
17
4).Melakukan modeling/ uji coba detail konsep yang telah dirumuskan pada sedikitnya satu (1)
buah pelaksanaan audit kinerja.
5).Presentasi hasil kajian/studi oleh penanggung jawab kajian/pimpinan unit kerja
dilanjutkan dengan tanggapan dan analisa terhadap hasil kajian oleh tim
teknis/pembahas dan peserta forum presentasi.
6).Penyelenggaraan loka-karya atau diskusi terfokus internal Bappenas untuk
membangun kesepahaman dan kesepakatan peran Bappenas dalam fungsinya sebagai
lembaga think-tank.
b. Analisis Hasil Pelaksanaan.
Pelaksanaan kegiatan Audit Kajian ini dilakukan dalam beberapa tahap dan diakhiri
dengan penulisan laporan yang berisi kesimpulan (temuan) dan rekomendasi. Lingkup kegiatan
pengukuran kinerja meliputi proses verifikasi dan penilaian terhadap pendekatan pengukuran
kinerja: input (masukan), process (aktivitas), output (hasil), dan outcomes (manfaat). Di dalam
pengukuran kinerja kegiatan pada proses/ aktivitas yang dilakukan dalam mencapai tujuan
kegiatan kajian/studi dan output serta manfaat yang dihasilkan penilaian akan dibantu oleh para
nara sumber.
1) Verifikasi dan Penilaian Awal
Pada tahap awal, auditor melakukan penilaian dan verifikasi secara umum berdasarkan kriteria
pengukuran dan indikator yang telah disepakati bersama auditee (Biro Ortala beserta tim nara
sumber). Penilaian awal lebih difokuskan pada verifikasi dan penilaian pada aspek
pengukuran verifikasi dan penilaian kinerja Input dan Proses.
2) Evaluasi Penilaian Tenaga Ahli dan Presentasi Hasil Kajian
Tim Nara Sumber akan membantu dalam proses penilaian dan evaluasi terhadap kualitas
Kinerja Output dan/ Proses, dan Outcomes atau Manfaat dalam pelaksanaan kajian yang
dilakukan oleh masing-masing UKE. Tim Nara Sumber terdiri dari para ahli dalam bidang
pembangunan masing-masing yang akan memberikan masukan evaluasi terhadap laporan
kajian dan pelaksanaan presentasi. Tim nara sumber dapat berasal dari luar Bappenas dan
dari dalam Bappenas (pejabat fungsional/struktural yang dianggap ahli dan mempunyai
pengalaman yang dapat memberikan opini dalam bidang tertentu).
Ibkk/12/8/05
18
3) Loka karya/ Diskusi Terfokus
Setelah proses presentasi selesai dan tim auditors telah melakukan kompilasi
review/penilaian, selanjutnya akan dilakukan lokakarya/diskusi terfokus yang terbatas (untuk
mengefektifkan proses diskusi) akan dilakukan sebagai bagian dari proses review/penilaian
ini. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengayaan (enrichment) terhadap
rekomendasi yang akan diberikan untuk peningkatan kualitas peran Bappenas sebagai
lembaga pemikir dan pengkaji di dalam memberikan masukan dalam perumusan kebijakan
nasional. Di dalam lokakarya akan dipresentasikan dan dibahas hasil temuan review awal
yang telah dijalankan dan diskusi secara umum peran Bappenas dalam kegiatan
kajian/perumusan kebijakan. Lokakarya dilaksanakan di Bappenas.
4). Penulisan Laporan dan Rekomendasi
Hasil dari kegiatan pengawasan ini adalah laporan hasil audit kajian yang berisi kesimpulan
opini hasil audit (temuan) dan rekomendasi baik secara umum maupun per UKE II.
Berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dianalisa hal-hal sebagai berikut:
1). Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (Terms of refference) belum sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, TOR belum sepenuhnya merinci kualifikasi personil
yang terlibat terutama penggunaan SDM dalam keterlibtannya di FGD. Selain itu, belum
terdapat pemisahan TOR pekerjaan yang diswakelolakan dengan pekerjaan yang
dikontrakkan, kemudian terdapat ketidakjelasan pembagian tugas antara pihak penyelenggara
kegiatan dengan pihak ketiga terutama dalam penyelengaaraan seminar dan survey, belum
tertibnya adminsitrasi data keuangan dan SK pembentukan Tim Kajian belum sepenuhnya
merinci tugas serta tanggung jawab dari pihak personil yang terlibat. Hal ini dapat disebabkan
kurang cermatnya Unit Pelaksana Kajian dalam menyusun TOR serta Tim Perumus SK
internal Bappenas belum melakukan rincian tugas dan tanggung jawab pihak personil yang
terlibat penyusunan Kajian.
2). Proses pelaksanaan kajian yang tertera dalam laporan akhir kajian belum sepenuhnya
menunjukkan pengendalian internal yang memadai. Keterlibatan stakeholders terkait belum
selengkapnya terlihat dalam laporan akhir. Selain itu, dokumentasi proses belum sepenuhnya
lengkap dengan penekanan logical framework. Kekurangan-kekurangan ini dapat dikarenakan
pelaksana kegiatan belum memberikan informasi proses akuntabilitas dalam penyusunan
kajian secara optimal.
Ibkk/12/8/05
19
3). Kualitas output menunjukkan masih diperlukannya peningkatan efisiensi dan efektivitas
dalam pencapaian tujuan. Hal ini juga dapat dilihat dari masih diperlukannya penyesuaian
topik kajian dengan Tupoksi UKE II serta fokus yang diharapkan. Penyesuaian lainnya adalah
penyesuaian ketepatan penentuan pelaksana kajian dari Bappenas agar tidak overlap dengan
departemen tehnis. Penentuan metodologi dan analisa kualitatif dari pihak ketiga belum
mendalam sehubungan dengan rancangan penelitian awal yang belum optimal. Sehingga pada
akhirnya menghasilkan rekomendasi yang bersifat umum dan akibatnya implikasi kebijakan
yang dirumuskan juga menjadi tidak jelas.
4). Dari analisa kegiatan didapati bahwa masih terdapat output yang tidak dapat segera
dimanfaatkan terutama terkait dengan peran Bappenas dan belum disertai rencana tindak
lanjut serta rencana pemanfaatan hasil kajian. Hal ini dapat disebabkan masih terdapat proses
partisipatori stakeholder yang belum dilakukan secara optimal.
c. Rekomendasi
Beberapa rekomendasi terkait dengan monitoring kegiatan Audit Kajian TA 2005 dapat dilihat
sebagai berikut:
1). Perlu diupayakan sosialisasi peraturan-peraturan yang menjadi pedoman pembuatan
Kerangka Acuan Kerja pedoman pelaksanaan kajian. Sosialisasi ini dapat dilakukan oleh
Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana.
2). Tim Anggaran agar dapat lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam penilaian usulan
kegiatan terutama terkait dengan usulan Rencana Anggaran Biaya.
3). Tim Perumus SK internal Bappenas agar sebaiknya merinci tugas dan tanggung jawab
masing-masing pihak/fungsi yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan
kajian.
4). Perlu diupayakan proses partisipatori yang lebih baik dan optimal dengan stakeholder terkait
melalui seminar, diskusi, konsinyasi disertai dukungan pembuktian dokumentasi proses
sehingga terdapat akuntabilitas dan transparansi proses yang terlaksana.
Ibkk/12/8/05
20
5). Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana serta pihak Penanggung Jawab kegiatan agar
berkoordinasi lebih baik untuk mengendalikan kualitas kajian terutama dalam hal pemilihan
topik kajian. Terkait dengan pemilihan topik kajian agar disesuaikan dengan program dam
prioritas yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
6). Pelaksana kegiatan perlu memantau pekerjaan pihak ketiga apabila diperlukan untuk
merancang desain penelitian.
7). Pelaksana kegiatan dapat mengembangkan rekomendasi secara lebih spesifik sehingga hasil
kajian dapat lebih diaplikasikan. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan hasil
pelaksanaan kegiatan sehingga output kegiatan dapat dimanfaatkan.
8). Persiapan pelaksanaan kegiatan agar dapat dilakukan secara memadai sehingga tersusun
rencana tindak lanjut dan rencana pemanfaatan yang mempengaruhi implikasi kebijakan di
sektor terkait
5.Monitoring Pelaksanaan Seminar Hasil Evaluasi Audit Kajian TA 2005 dan Persiapan
TA 2006
Kegiatan Monitoring untuk pelaksanaan Seminar Hasil Evaluasi Audit Kajian TA 2005 dan
Persiapan TA 2006 mencakup beberapa hal seperti:
1). Seminar Hasil Evaluasi Audit Kajian TA 2005 dilaksanakan untuk mensosialisasikan hasil
kajian audit dan juga akan membahas langkah-langkah penyempurnaan kegiatan kajian dari
masing-masing direktorat untuk Tahun Anggaran 2007 mendatang. Hasil evaluasi yang
dimaksudkan berupa evaluasi terhadap proses, keluaran, hasil, dan manfaat dalam kegiatan
kajian yang dilakukan oleh setiap UKE I/II. Selain itu, hasil evaluasi kegiatan kajian
dilaksanakan bertujuan selain untuk memberikan masukan terhadap pengendalian kualitas
hasil kajian, juga sebagai bagian dari upaya penerapan nilai-nilai transparansi, partisipasi,
koordinasi, dan akuntabilitas dari kegiatan yang dilakukan dan dibiayai oleh Anggaran
Pembangunan dan Belanja Negara untuk mendukung terciptanya pelaksanaan
kepemerintahan yang baik di lingkungan kementrian PPN/Bappenas.
2). Pembahasan dalam kegiatan Seminar Hasil Evaluasi Audit Kajian berdasarkan kepada hasil
audit kajian yang telah dikumpulkan dan dipresentasikan pada pertengahan bulan Juni tahun
2006. Hasil Audit Kajian yang akan dibahas merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh
Ibkk/12/8/05
21
staff auditor Inspektorat Utama dengan menggunakan pertimbangan atau masukkan (critical
review) para Nara Sumber yang memiliki kompetensi terkait topik kajian. Langkah-langkah
yang tercakup dalam kegiatan Seminar Hasil Evaluasi Audit Kajian di antaranya adalah:
Pembahasan langkah-langkah penyempurnaan Kegiatan Audit Kajian untuk Tahun
Anggaran 2007.
Pembahasan langkah-langkah penyempurnaan Kegiatan Kajian dari masing-masing Unit
Kerja Eselon II untuk TA 2007 di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas.
Pembahasan penerapan implikasi-implikasi kajian terhadap kebijakan.
---ooo---