Post on 09-May-2022
BUPATI SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 – 2021
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016
BUPATI SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 – 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah tahun 2016 – 2021;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat
II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 –
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang –
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 5
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun
2013–2018 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014–2034 (Lembaran
Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat
Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kalimantan Barat
Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Propinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005–2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sambas Tahun 2015–2035 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2015 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun
2016 Nomor 4).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 - 2021.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Perangkat Daerah, selanjutnya disebut PD adalah Instansi/ Badan/
Dinas/ Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan
tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra
PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,
atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
1 (satu) tahun.
12. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang
dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi
masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap
rencana dan standar.
BAB II
SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 2
(1) Sistematika RPJMD memuat:
BAB I. PENDAHULUAN.
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.
BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN.
BAB IV. ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS.
BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.
BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.
BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN.
BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.
BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.
(2) Uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
BAB III
KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 3
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah 5 (lima)
tahunan yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Strategi, Analisis
Lingkungan Strategis, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas mulai tahun 2017 hingga
tahun 2021 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Sambas.
Pasal 4
RPJMD berfungsi sebagai :
a. pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD dan Renja PD; dan
b. tolok ukur dalam menilai pencapaian hasil pembangunan dan kinerja
Pemerintah Daerah.
BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD
Pasal 5
(1) Bupati melakukan pengendalian pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Bappeda.
(3) Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pelaksanaan RPJMD.
Pasal 6
(1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda
(3) Evaluasi oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
untuk :
- menilai keberhasilan pelaksanaan program berdasarkan indikator
dan sasaran kinerja yang tercantum di dalam RPJMD; dan
- menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan
program.
(4) Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dilaksanakan secara
sistematis, objektif dan trasparan, serta dilakukan 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun.
(5) Berdasarkan hasil evaluasi Bupati bersama dengan DPRD dapat
menyempurnakan RPJMD.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sambas.
Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 Desember 2016
BUPATI SAMBAS,
TTD
ATBAH ROMIN SUHAILI
Diundang di Sambas
pada tanggal 22 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
TTD
JAMIAT AKADOL
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 8
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,
MARIANIS, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19640112 200003 1 003
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
PROPINSI KALIMANTAN BARAT : 10/2016
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016-2021
I. UMUM
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pikiran, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah di amanahkan bahwa setiap pemerintah
Daerah menyusun dokumen RPJMD.
RPJMD adalah merupakan penjabaran dari Visi dan Misi, serta
Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada RPJPD dengan
memperhatikan RPJMN.
Perda ini mencakup landasan hukum dibidang perencanaan
pembangunan jangka menengah Daerah oleh Pemerintah Daerah.
Dalam Perda ini ditetapkan bahwa RPJMD merupakan dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun dan setiap tahunnya akan
diadakan evaluasi, serta dijadikan salah satu acuan untuk menyusun
Renstra PD lingkungan Perda. Proses penyusunan RPJMD meliputi
beberapa tahap dalam rangka penjaringan aspirasi dan saran-saran oleh
para pemangku kepentingan, agar dokumen RPJMD ini dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik. Adapun tahapan tersebut
adalah :
1. Pembahasan pada tingkat Tim Pengarah dan Teknis Kabupaten
2. Konsultasi Publik tingkat Kecamatan
3. Masukan dan saran dari DPRD
4. Forum Perangkat Daerah
5. Musrenbang RPJMD tingkat Kabupaten
Perda ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Ketentuan
Umum, sistematika RPJMD, kedudukan dan fungsi, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan RPJMD dan ketentuan penutup.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJMD untuk
menilai Efisiensi, Efektivitas, Manfaat, Dampak dan
keberlanjutan program.
- Efisiensi adalah : merupakan perbandingan antara Input
dan Output, semakin besar Output dibanding Input, maka
semakin efisien pelaksanaan RPJMD.
- Efektivitas adalah : apabila pelaksanaan RPJMD mencapai
tujuan dan sasaran yang diinginkan.
- Manfaat adalah : apabila segala sesuatu yang sudah
direncanakan yang tertuang dalam RPJMD dapat digunakan
dan dijadikan acuan untuk melaksanakan suatu program
- Dampak adalah : rencana program yang sudah
direncanakan akan dapat memberikan nilai tambah kepada
kelompok sasaran.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 31
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .......................................................................................................................... i
DAFTAR TABEL .......................................................................................................................... viii
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN ……………………..………………………………………………………………................... Bab I - 1
I.1 Latar Belakang ..................................................................................................... Bab I - 1
I.2 Dasar Hukum Penyusunan ..................................................................................... Bab I - 2
I.3 Hubungan Antara Dokumen .................................................................................. Bab I - 5
I.3.1 RPJMD Kabupaten Sambas dan RPJMD Nasional ........................................ Bab I - 5
I.3.2 RPJMD Kabupaten Sambas dan RPJMD Provonsi Kalimantan Barat .............. Bab I - 6
I.3.3 RPJMD Kabupaten Sambas dan RPJPD Kabupaten Sambas ......................... Bab I - 7
I.3.4 RPJMD Kabupaten Sambas dan RTRW Nasional, RTRW Propinsi Kalimantan
Barat dan RTRW Kabupaten Sambas …………………………............................ Bab I - 8
I.3.5 RPJMD Kabupaten Sambas dan Rencana Strategis Perangkat Daerah .......... Bab I - 9
I.3.6 RPJMD Kabupaten Sambas dan RKPD Kabupaten Sambas ........................... Bab I - 9
I.4 Sistematika Penulisan ........................................................................................... Bab I - 11
I.5 Maksud dan Tujuan ............................................................................................... Bab I - 12
I.5.1 Maksud ................................................................................................... Bab I - 12
I.5.2 Tujuan .................................................................................................... Bab I - 12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .…………………...........…………….…………………….…. Bab II - 1
II.1 Aspek Geografi dan Demografi .............................................................................. Bab II - 1
II.1.1 Kondisi Fisik Dasar ................................................................................... Bab II - 1
A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi ................................................ Bab II - 1
B. Topografi ........................................................................................ Bab II - 5
C. Jenis Tanah .................................................................................... Bab II - 6
D. Hidrologi ......................................................................................... Bab II - 6
E. Klimatologi ...................................................................................... Bab II - 6
F. Penggunaan Lahan .......................................................................... Bab II - 7
G. Kawasan Perbatasan ........................................................................ Bab II - 8
II.1.2 Rencana Struktur Ruang ........................................................................... Bab II - 9
A. Rencana Pusat Kegiatan ................................................................... Bab II - 10
II.1.3 Rencana Pola Ruang ................................................................................ Bab II - 14
A. Kawasan Lindung ............................................................................ Bab II - 14
B. Kawasan Budidaya .......................................................................... Bab II - 15
II.1.4 Kawasan Rawan Bencana ......................................................................... Bab II - 16
II.1.5 Demografi ............................................................................................... Bab II - 17
ii
II.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .......................................................................... Bab II - 23
II.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ................................................... Bab II - 23
A. Pertumbuhan Perekonomian ............................................................ Bab II - 23
B. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ........................................... Bab II - 26
C. PDRB Perkapita ............................................................................... Bab II - 35
D. Indeks Pembangunan Manusia ......................................................... Bab II - 35
F. Indeks Pembangunan Desa .............................................................. Bab II - 38
G. Penduduk Miskin ............................................................................. Bab II - 39
II.2.2 Kesejahteraan Sosial ................................................................................ Bab II - 40
A. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) ................................................. Bab II - 40
B. Rata-Rata Lama Sekolah .................................................................. Bab II - 41
C. Angka Kematian Bayi ....................................................................... Bab II - 43
D. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) ............................................ Bab II - 47
II.2.3 Budaya, Pemuda dan Olah Raga ............................................................... Bab II – 48
II.3 Aspek Pelayanan Umum ....................................................................................... Bab II - 49
II.3.1 Layanan Urusan Wajib ............................................................................. Bab II - 49
II.3.1.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar .......................................... Bab II - 49
Bab II - 49
A. Urusan Pendidikan ........................................................................... Bab II - 49
B. Urusan Kesehatan ........................................................................... Bab II – 52
C. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ........................................ Bab II – 66
D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ....................... Bab II - 68
E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat ….................................................................................. Bab II - 68
F. Urusan Sosial .................................................................................. Bab II - 71
II.3.1.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar …………………….............. Bab II - 74
A. Urusan Tenaga Kerja ....................................................................... Bab II - 74
B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ................. Bab II - 77
C. Urusan Ketahanan Pangan ............................................................... Bab II - 78
D. Urusan Pertanahan .......................................................................... Bab II - 80
E. Urusan Lingkungan Hidup ................................................................ Bab II - 81
F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ................... Bab II - 82
G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..................................... Bab II - 85
H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ................... Bab II - 87
I. Urusan Perhubungan ....................................................................... Bab II - 89
J. Urusan Komunikasi dan Informatika .................................................. Bab II - 90
K. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ..................................... Bab II - 92
L. Urusan Penanaman Modal ................................................................ Bab II - 96
M. Urusan Kepemudaan dan Olahraga ................................................... Bab II - 97
N. Urusan Statistik ............................................................................... Bab II - 98
iii
O. Urusan Persandian .......................................................................... Bab II - 98
P. Urusan Kebudayaan ......................................................................... Bab II - 99
Q. Urusan Perpustakaan ....................................................................... Bab II - 105
R. Urusan Kearsipan ............................................................................ Bab II - 106
II.3.2 Layanan Urusan Pilihan ............................................................................ Bab II - 107
A. Urusan Kelautan dan Perikanan ........................................................ Bab II - 107
B. Urusan Pariwisata ............................................................................ Bab II - 110
C. Urusan Pertanian ............................................................................. Bab II - 112
D. Urusan Kehutanan ........................................................................... Bab II - 117
E Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ........................................... Bab II - 120
F. Urusan Perdagangan ....................................................................... Bab II - 123
G. Urusan Perindustrian ....................................................................... Bab II - 126
H. Urusan Transmigrasi ........................................................................ Bab II - 128
II.4 Aspek Daya Saing Daerah ...................................................................................... Bab II - 129
II.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah .................................................................. Bab II - 129
A. Pendapatan Per Kapita Penduduk ..................................................... Bab II - 129
B. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan ................................................. Bab II - 130
C. Pengeluaran Konsumsi …………………………………….............................. Bab II - 131
II.4.2 Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah ............................................................ Bab II - 133
A. Jaringan Jalan ................................................................................. Bab II - 133
B. Pengelolaan Sampah ....................................................................... Bab II - 136
C. Jaringan Drainase ............................................................................ Bab II - 137
D. Rumah Layak Huni .......................................................................... Bab II - 138
E. Air Bersih ........................................................................................ Bab II - 138
F. Sanitasi Lingkungan ......................................................................... Bab II - 142
G. Jaringan Listrik ................................................................................ Bab II - 143
II.4.3 Iklim Investasi ........................................................................................ Bab II - 144
A. Perkembangan Investasi .................................................................. Bab II - 144
B. Angka Kriminalitas ........................................................................... Bab II - 145
C. Jumlah dan Lama Perijinan .............................................................. Bab II - 147
D. Pajak dan Retribusi Daerah .............................................................. Bab II - 147
II.4.4 Sumber Daya Manusia .............................................................................. Bab II - 150
A. Kualitas Tenaga Kerja ...................................................................... Bab II - 150
B. Tingkat Ketergantungan (Dependency Ratio) ..................................... Bab II - 150
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN.. Bab III - 1
III.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu .................................................................................. Bab III - 1
iv
III.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD ........................................................................ Bab III - 2
A. Pendapatan Daerah ......................................................................... Bab III - 2
B. Belanja Daerah ................................................................................ Bab III - 4
C. Pembiayaan Daerah ......................................................................... Bab III - 6
III.1.2 Neraca Daerah ......................................................................................... Bab III - 8
A. Aset ............................................................................................... Bab III - 8
B. Kewajiban ....................................................................................... Bab III - 8
C. Ekuitas Dana ................................................................................... Bab III - 8
III.1.3 Rasio Likuiditas ........................................................................................ Bab III - 10
A. Rasio Lancar ................................................................................... Bab III - 10
B. Rasio Quick ..................................................................................... Bab III - 10
III.1.4 Rasio Solvabilitas ..................................................................................... Bab III - 11
1 Rasio Hutang Terhadap Total Aset .................................................... Bab III - 11
2 Rasio Hutang Terhadap Modal .......................................................... Bab III - 12
III.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ........................................................... Bab III - 12
III.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran ................................................................ Bab III - 12
III.2.2 Analisis Pembiayaan ................................................................................. Bab III - 13
III.3 Kerangka Pendanaan ............................................................................................. Bab III - 15
III.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat ...................................... Bab III - 15
III.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu ........................................................................... Bab III - 17
III.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan ............................................................. Bab III - 20
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ……………………………………………….............…………………… Bab IV - 1
IV.1 Permasalahan Pembangunan ………………….............................................................. Bab IV - 1
IV.1.1 Daya Dukung Lahan dan Lingkungan Hidup ............................................... Bab IV - 1
IV.1.2 Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah ....................................................... Bab IV - 2
IV.1.3 Demografi dan Tenaga Kerja .................................................................... Bab IV - 5
A. Demografi ...................................................................................... Bab IV - 5
B. Tenaga Kerja .................................................................................. Bab IV - 6
IV.1.4 Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat .................................................... Bab IV - 7
A. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ................................................. Bab IV - 7
B. Penanaman Modal ........................................................................... Bab IV - 7
C. Ketahanan Pangan .......................................................................... Bab IV - 8
D. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ................................................ Bab IV - 9
E. Pertanian ........................................................................................ Bab IV - 9
F. Kehutanan ...................................................................................... Bab IV – 9
G. Perikanan ....................................................................................... Bab IV - 10
v
H. Perdagangan ................................................................................... Bab IV - 11
I. Industri .......................................................................................... Bab IV - 11
J. Energi dan Sumber Daya Mineral ...................................................... Bab IV - 12
K. Ketransmigrasian ............................................................................. Bab IV - 12
IV.1.5 Sosial dan Budaya .................................................................................... Bab IV - 12
A. Sosial ............................................................................................. Bab IV - 12
B. Pendidikan ...................................................................................... Bab IV - 13
C. Kesehatan ....................................................................................... Bab IV - 13
D. Kebudayaan .................................................................................... Bab IV - 14
E. Pemberdayaan Perempuan dan Anak ................................................ Bab IV - 14
F. Pembinaan Pemuda dan Olahraga .................................................... Bab IV - 15
G. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi ...................................... Bab IV - 15
IV.1.6 Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan ................................................... Bab IV - 15
A. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian Pembanguan dan
Pemerintahan .................................................................................. Bab IV - 15
B. Sumber Daya Aparatur .................................................................... Bab IV - 16
C. Hukum ........................................................................................... Bab IV - 16
D. Kerjasama ...................................................................................... Bab IV - 16
E. Pengelolaan Keuangan .................................................................... Bab IV - 17
F. Pelayanan Publik ............................................................................. Bab IV - 17
IV.2 Isu - Isu Strategis …………...................................................................................... Bab IV - 17
IV.2.1 Analisis Eksternal ..................................................................................... Bab IV - 17
A. Peluang .......................................................................................... Bab IV - 19
B. Tantangan ...................................................................................... Bab IV - 20
IV.2.2 Analisis Internal ....................................................................................... Bab IV - 20
A. Kekuatan ........................................................................................ Bab IV - 21
B. Kelemahan ...................................................................................... Bab IV - 21
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ………….............…………………………………………………. Bab V - 1
V.1 Visi ...................................................................................................................... Bab V - 1
V.2 Misi ...................................................................................................................... Bab V - 3
V.3 Tujuan ................................................................................................................. Bab V - 3
V.4 Sasaran ................................................................................................................ Bab V - 4
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN …………………….............…………………………………………. Bab VI - 1
VI.1 Strategi ................................................................................................................ Bab VI - 1
VI.1.1 Strategi untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Penyediaan infrastruktur Dasar di semua Aspek Kehidupan Masyarakat ............................................
Bab VI - 1
vi
VI.1.2 Strategi untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembinaan Mental, Spritual berlandaskan Sendi-sendi Keagamaan,
Budaya, dan bewawasan Kebangsaan …....................................................
Bab VI - 2
VI.1.3 Strategi untuk mewujudkan Misi : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Sinergis antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat untuk mendorong
percepatan Pembangunan Perekonomian di segala Sektor .….......................
Bab VI - 2
VI.1.4 Strategi untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk menuju Pembangunan yang Berkeadilan ……………………….….
Bab VI - 2
VI.1.5 Strategi untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Aparatur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis,
transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien ……………..……...........................
Bab VI - 3
VI.1.6 Strategi untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Keterlibatan dan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan
Pembangunan ….......................................................................................
Bab VI - 3
VI.1.7 Strategi untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Penegakan Hukum tanpa Diskriminasi ...............................
Bab VI - 4
VI.1.8 Strategi untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Stabilitas Keamanan dan Perlindungan Masyarakat …………………………….......
Bab VI - 4
VI.2 Arah Kebijakan ..................................................................................................... Bab VI - 4
VI.2.1 Kebijakan untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Dasar di semua Aspek Kehidupan Masyarakat ............................................
Bab VI - 4
VI.2.2 Kebijakan untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembinaan Mental, Spritual berlandaskan Sendi-sendi
Keagamaan, Budaya dan Berwawasan Kebangsaan ....................................
Bab VI - 4
VI.2.3 Kebijakan untuk mewujudkan Misi : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Sinergis antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat untuk mendorong
Percepatan Pembangunan Perekonomian di segala Sektor ..........................
Bab VI - 5
VI.2.4 Kebijakan untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk menuju Pembangunan yang Berkeadilan ……………………….….
Bab VI - 5
VI.2.5 Kebijakan untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Aparatur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis,
transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien ……………..……...........................
Bab VI - 6
VI.2.6 Kebijakan untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Keterlibatan dan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan
Pembangunan ….......................................................................................
Bab VI - 7
VI.2.7 Kebijakan untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Kesadaran Hukum
Masyarakat dan Penegakan Hukum tanpa Diskriminasi ...............................
Bab VI - 7
VI.2.8 Kebijakan untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Stabilitas Keamanan dan Perlindungan Masyarakat ………….......
Bab VI - 7
vii
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ………..……………………… Bab VII - 1
VII.1 Kebijakan Umum Pembangunan ............................................................................. Bab VII - 1
VII. 2 Program Pembangunan Daerah .............................................................................. Bab VII - 2
A. Mewujudkan Misi Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Dasar di semua Aspek Kehidupan Masyarakat ....................................................................................
Bab VII - 2
B. Mewujudkan Misi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembinaan Mental, Spritual berlandaskan Sendi-sendi Keagamaan, Budaya dan Berwawasan
Kebangsaan ….................................................................................................
Bab VII - 3
C. Mewujudkan Misi Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Sinergis antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat untuk mendorong Percepatan Pembangunan Perekonomian di segala Sektor ...................................................
Bab VII - 4
D. Mewujudkan Misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk menuju Pembangunan yang Berkeadilan ……………………….……..……………………………………
Bab VII - 6
E. Mewujudkan Misi Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Aparatur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis, transparan, Akuntabel,
Efektif dan Efisien ...........................................................................................
Bab VII - 11
F. Mewujudkan Misi Meningkatkan Keterlibatan dan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan Pembangunan ….......................
Bab VII - 14
G. Mewujudkan Misi Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Penegakan Hukum tanpa Diskriminasi ..............................................................................
Bab VII - 15
H. Mewujudkan Misi Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Stabilitas Keamanan dan Perlindungan Masyarakat …………….............................................................
Bab VII - 15
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN ……….. Bab VIII - 1
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ............................................................... Bab IX - 1
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ……………......……………………………… Bab X - 1
X.1 Pedoman Transisi .................................................................................................. Bab X - 1
X.2 Kaidah Pelaksanaan .............................................................................................. Bab X - 1
viii
DAFTAR TABEL
Tabel II.1 Luas Wilayah Kabupaten Sambas Menurut Kecamatan .................................................... Bab II - 3
Tabel II.2 Pulau - Pulau di Wilayah Kabupaten Sambas .................................................................. Bab II - 5
Tabel II.3 Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2015 (Ha) ..........................................................................................................
Bab II - 7
Tabel II.4 Batas Administrasi Kecamatan Perbatasan di Kabupaten Sambas ..................................... Bab II - 9
Tabel II.5 Sistem Jaringan Prsarana Utama di Kabupaten Sambas ................................................... Bab II - 12
Tabel II.6 Kawasan Lindung Nasional di Kabupaten Sambas ........................................................... Bab II - 15
Tabel II.7 Peruntukan Lahan di Kabupaten Sambas ........................................................................ Bab II - 16
Tabel II.8 Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015 ................................ Bab II - 20
Tabel II.9 Jumlah Penduduk Kabupaten Sambas Tahun 2011 – 2015 .............................................. Bab II - 20
Tabel II.10 Penduduk Kabupaten Sambas berumur 15 tahun ke atas Berdasarkan Jenis Kegiatan
Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2015 ……………………………………......................................
Bab II - 21
Tabel II.11 Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Sambas Tahun 2014-2015 .................................... Bab II - 22
Tabel II.12 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sambas Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan ..............................................................................................................
Bab II - 22
Tabel II.13 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sambas menurut Sektor ADHK 2010 (%) ………………………. Bab II - 24
Tabel II.14 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas Atas Dasar Harga Konstan 2011-2015 Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) .....................................................................
Bab II - 27
Tabel II.15 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas Atas Dasar Harga Konstan 2011-2015 Menurut Lapangan Usaha (%) ...............................................
Bab II - 29
Tabel II.16 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas Atas Dasar Harga Berlaku 2011-2015
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) .........................................................................
Bab II - 31
Tabel II.17 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas Atas Dasar Harga Berlaku 2011-2015 Menurut Lapangan Usaha (%) ................................................
Bab II - 33
Tabel II.18 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sambas Tahun 2011 – 2015 ......................... Bab II - 35
ix
Tabel II.19 Klasifikasi Desa Per Kecamatan di Kabupaten Sambas ..................................................... Bab II - 39
Tabel II.20 Tingkat Kemiskinan di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 – 2015 .............................. Bab II - 40
Tabel II.21 Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dan Pariwisata ....................................................... Bab II - 48
Tabel II.22 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Sambas Tahun 2015 dan 2014 ...................... Bab II - 49
Tabel II.23 Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Sambas Tahun 2015 dan 2014 ….................. Bab II - 50
Tabel II.24 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Sambas Tahun 2015 dan 2014 ............................ Bab II - 50
Tabel II.25 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Kabupaten Sambas Tahun 2014 .....................................................................................................
Bab II - 51
Tabel II.26 Kasus kematian bayi, ibu dan Angka Harapan Hidup ....................................................... Bab II - 52
Tabel II.27 Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Sambas tahun 2012 – 2015 ……................................... Bab II - 53
Tabel II.28 Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Sambas tahun 2012 – 2015 ....................................... Bab II - 55
Tabel II.29 Prevalensi Gizi di Kabupaten Sambas tahun 2012 - 2015 ................................................. Bab II - 56
Tabel II.30 Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Sambas tahun 2012 - 2015 .….......................................... Bab II - 56
Tabel II.31 Gizi Buruk yang di Rawat di Kabupaten Sambas tahun 2012 - 2015 ................................ Bab II - 57
Tabel II.32 Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat di Kabupaten Sambas tahun 2012 – 2015 ..................... Bab II - 58
Tabel II.33 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan tahun 2012 – 2015 ............. Bab II - 59
Tabel II.34 Cakupan Akses Fasilitas Kesehatan tahun 2012 – 2015 .................................................. Bab II - 61
Tabel II.35 Kondisi Fasilitas Kesehatan tahun 2012 – 2015 ……........................................................ Bab II - 62
Tabel II.36 Jumlah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Tahun 2012 – 2015 ...................... Bab II - 64
Tabel II.37 Perkembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Tahun 2012 – 2015 .......... Bab II - 64
Tabel II.38 Rasio Posyandu tahun 2012 – 2015 ............................................................................... Bab II - 65
Tabel II.39 Rasio Tenaga Kesehatan tahun 2012 – 2015 .................................................................. Bab II - 66
x
Tabel II.40 Capaian Pada Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2011 – 2015 .................... Bab II - 67
Tabel II.41 Capaian Pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2011 – 2015 ... Bab II - 68
Tabel II.42 Capaian Pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2011 – 2015 ......................................................................................................
Bab II - 70
Tabel II.43 Banyaknya Fakir Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang Terdata oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kab.Sambas Tahun 2015 ............................................
Bab II - 71
Tabel II.44 Banyaknya Penyandang Cacat, Tuna Susila, Bekas Narapidana dan Anak Nakal yang Terdata oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kab. Sambas Tahun 2015 ....
Bab II - 72
Tabel II.45 Capaian Pada Urusan Sosial Tahun 2011 – 2015 ............................................................. Bab II - 73
Tabel II.46 Jumlah Tenaga Kerja Yang Dipekerjakan Pada Perusahaan Menurut Lapangan Usaha ....... Bab II - 74
Tabel II.47 Banyaknya Tenaga Kerja di Kabupaten Sambas ……………………………................................ Bab II - 75
Tabel II.48 Ketenagakerjaan di Kabupaten Sambas .......................................................................... Bab II - 76
Tabel II.49 Capaian pada Urusan Tenaga Kerja Tahun 2011 – 2015 .................................................. Bab II - 77
Tabel II.50 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.......................................................... Bab II - 77
Tabel II.51 Capaian pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011 –
2015 ...........................................................................................................................
Bab II - 78
Tabel II.52 Luas Tanam dan Produksi Padi Sawah ………………………................................................... Bab II - 78
Tabel II.53 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Bahan Makanan ............... Bab II - 79
Tabel II.54 Capaian pada Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2011 – 2015........................................... Bab II - 79
Tabel II.55 Pertanahan di Kabupaten Sambas ................................................................................. Bab II - 80
Tabel II.56 Jumlah Kawasan Lindung, Kasus Pencemaran dan Plasma Nutfah .................................... Bab II - 82
Tabel II.57 Insidensial Kebakaran Hutan ......................................................................................... Bab II - 82
Tabel II.58 Capaian pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2011 –
2015 ...........................................................................................................................
Bab II - 83
Tabel II.59 Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas....................................................... Bab II - 84
Tabel II.60 Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Orang) .................... Bab II - 86
Tabel II.61 Capaian Jumlah LSM, PKK Aktif dan Posyandu Aktif Tahun 2011 – 2015 ........................... Bab II - 87
Tabel II.62 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .................................................................. Bab II - 88
xi
Tabel II.63 Capaian Pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2011 – 2015 ...........................................................................................................................
Bab II - 89
Tabel II.64 Capaian Jumlah Terminal, Dermaga dan Pemasangan Rambu di Kab. Sambas Tahun
2011–2015 ..................................................................................................................
Bab II - 89
Tabel II.65 Sarana dan Prasarana Transportasi di Kabupaten Sambas ............................................... Bab II - 90
Tabel II.66 Sarana Telekomunikasi di Kabupaten Sambas ................................................................. Bab II - 91
Tabel II.67 Capaian Pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kab. Sambas ..................... Bab II - 92
Tabel II.68 Rekapitulasi Usaha Kecil Berdasarkan Sektor Ekonomi di Kabupaten Sambas Tahun 2015 .. Bab II - 93
Tabel II.69 Rekapitulasi Usaha Mikro Berdasarkan Sektor Ekonomi di Kabupaten Sambas Tahun 2015. Bab II - 94
Tabel II.70 Rekapitulasi Usaha Menengah Berdasarkan Sektor Ekonomi di Kabupaten Sambas Tahun
2015 ...........................................................................................................................
Bab II - 94
Tabel II.71 Perkembangan Usaha Koperasi di Kabupaten Sambas ..................................................... Bab II - 95
Tabel II.72 Koperasi Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas Tahun 2015 ......................................... Bab II - 95
Tabel II.73 Capaian Pada Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Sambas ....................................... Bab II - 96
Tabel II.74 Jumlah Informasi Lahan, Izin Lokasi dan HGU Di Kabupaten Sambas Tahun 2015 ............. Bab II - 96
Tabel II.75 Jumlah Izin yang Dikeluarkan Berdasarkan Jenis Izin ...................................................... Bab II - 97
Tabel II.76 Capaian Pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kab. Sambas .................................. Bab II - 98
Tabel II.77 Inventaris Persandian di Kab. Sambas ............................................................................ Bab II - 99
Tabel II.78 Capaian Pada Urusan Kebudayaan di Kab. Sambas ......................................................... Bab II - 100
Tabel II.79 Potensi Budaya di Kab. Sambas ..................................................................................... Bab II - 101
Tabel II.80 Capaian Pada Urusan Perpustakaan Kab. Sambas ........................................................... Bab II - 106
Tabel II.81 Capaian Pada Urusan Kearsipan Kab. Sambas ................................................................ Bab II - 106
Tabel II.82 Capaian Pada Urusan Kelautan dan Perikanan Kab. Sambas ............................................ Bab II - 108
Tabel II.83 Informasi Kelautan dan Perikanan Kab. Sambas ............................................................. Bab II - 108
Tabel II.84 Jumlah Fasilitas Pariwisata Kab. Sambas ........................................................................ Bab II - 111
Tabel II.85 Capaian Pada Urusan Pertanian Kab. Sambas ................................................................. Bab II - 113
Tabel II.86 Jenis Tanaman, Luas Areal Tanaman, Luas Panen, Jumlah Produksi, Total Jumlah Pohon Produktivitas per Luas dan Produktivitas per Tanaman Buah-Buahan Tahun 2015 - 2016 ..
Bab II - 114
xii
Tabel II.87 Jenis Tanaman, Luas Areal Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Panen Tanaman Sayur-Sayuran Tahun 2015 – 2016 ……………..................................................................
Bab II - 114
Tabel II.88 Peternakan di Kabupaten Sambas .................................................................................. Bab II - 115
Tabel II.89 Luas Areal, Jumlah Produksi, Jumlah Petani Dan Jumlah Industri Pengolahan Hasil Perkebunan .................................................................................................................
Bab II - 116
Tabel II.90 Capaian Urusan Kehutanan Kab. Sambas ………………………............................................... Bab II - 118
Tabel II.91 Luas Lahan di Kab. Sambas Menurut Penggunaannya ..................................................... Bab II - 118
Tabel II.92 Luas Kawasan Hutan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2015 (Ha)............ Bab II - 119
Tabel II.93 Potensi Energi Air di Kabupaten Sambas......................................................................... Bab II - 120
Tabel II.94 Sumber Energi di Kabupaten Sambas ............................................................................. Bab II - 122
Tabel II.95 Potensi Pertambangan dan Penggalian, Mineral dan Batu Bara Di Kabupaten Sambas ...... Bab II - 122
Tabel II.96 Banyaknya Pengeluaran Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Sambas Tahun
2015 ….........................................................................................................................
Bab II - 124
Tabel II.97 Banyaknya Pengeluaran Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kabupaten Sambas .................. Bab II - 125
Tabel II.98 Capaian Urusan Perindustrian di Kab. Sambas ................................................................ Bab II - 126
Tabel II.99 Banyaknya Unit Usaha Formal, Informal dan Tenaga Kerja di Kabupaten Sambas ............. Bab II - 127
Tabel II.100 Jumlah Transmigrasi Yang Ditempatkan di Kabupaten Sambas Berdasarkan Lokasi dan Asal Daerah Transmigran ..............................................................................................
Bab II - 129
Tabel II.101 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sambas, 2011 – 2015 ................................... Bab II - 129
Tabel II.102 Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Untuk Makanan Kabupaten Sambas Tahun 2014 .....................................................................................................
Bab II - 131
Tabel II.103 Persentase Rata-rata pengeluaran Per Kapita Per Bulan Untuk Non Makanan Kabupaten Sambas Tahun 2014 .....................................................................................................
Bab II - 132
Tabel II.104 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan (Km) berdasarkan Keputusan Bupati No. 685/PUBMPESDM/2015 tanggal 23 September 2015 .................................................
Bab II - 134
Tabel II.105 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan (Km) berdasarkan Keputusan Bupati No. 685/PUBMPESDM/2015 tanggal 23 September 2015 .......................................................
Bab II - 135
xiii
Tabel II.106 Panjang Jalan Menurut Status Pengawasan dan Jenis Permukaan Tahun 2015 (Kilometer). Bab II - 135
Tabel II.107 Panjang Jalan Menurut Status Pengawasan dan Kondisi Jalan Tahun 2015 (Kilometer) ….. Bab II - 135
Tabel II.108 Persampahan di Kab. Sambas ………............................................................................... Bab II - 136
Tabel II.109 Produksi Sampah di Kabupaten Sambas ......................................................................... Bab II - 137
Tabel II.110 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Sambas ….............................................. Bab II - 137
Tabel II.111 Jaringan Drainase IKK di Kabupaten Sambas .................................................................. Bab II - 138
Tabel II.112 Rumah Layak Huni di Kabupaten Sambas ....................................................................... Bab II - 138
Tabel II.113 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Berdasarkan Klasifikasi Desa di Kabupaten Sambas Tahun 2014 ....................................................................................
Bab II - 139
Tabel II.114 Cakupan Pelayanan Air minum dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Sambas Tahun 2014 .....................................................................................................
Bab II - 140
Tabel II.115 Cakupan Pelayanan Air minum dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Sambas Tahun 2015 .....................................................................................................
Bab II - 141
Tabel II.116 Besarnya Kapasitas dan Produksi Listrik PLN Menurut Lokasi Pembangkit Tahun 2015 ....... Bab II - 143
Tabel II.117 Banyaknya Pelanggan Listrik PLN Menurut Golongan Pelanggan Tahun 2015..................... Bab II - 143
Tabel II.118 Nilai Investasi PMDN dan PMA Di Kabupaten Sambas Tahun 2012 – 2015 ………................ Bab II - 145
Tabel II.119 Banyaknya kejahatan / Pelanggaran Yang Dilaporkan Dan Diselesaikan POLRES Sambas
Tahun 2014 -2015 ........................................................................................................
Bab II - 145
Tabel II.120 Capaian Jumlah dan Lama Perizinan di Kabupaten Sambas .............................................. Bab II - 147
Tabel II.121 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Pajak dan Retribusi) Kab. Sambas ............................... Bab II - 149
Tabel II.122 Penduduk Kabupaten Sambas Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan ..............................................
Bab II - 150
Tabel II.123 Hasil Analisi Gambaran Umum Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Kabupaten Sambas ..................................................................................
Bab II - 152
Tabel III.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 s/d
Tahun 2015 .................................................................................................................
Bab III - 3
Tabel III.2 Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011-2015 (%) ........................ Bab III - 4
Tabel III.3 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 – 2015 ...........................................................................................................................
Bab III - 5
Tabel III.4 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Sambas Tahun 2011 - 2015 (%) .....................................................................................................................
Bab III - 6
xiv
Tabel III.5 Pembiayaan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 - 2015 (dalam Rupiah) .................... Bab III - 7
Tabel III.6 Neraca Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 - 2015 (dalam rupiah) ............................ Bab III - 9
Tabel III.7 Rasio Likuiditas Neraca Keuangan Kabupaten Sambas Tahun 2011 – 2015 ....................... Bab III - 11
Tabel III.8 Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan Kabupaten Sambas Tahun 2011 – 2015 .................... Bab III - 12
Tabel III.9 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sambas .................. Bab III - 13
Tabel III.10 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sambas 2011 - 2015 (dalam rupiah) .................. Bab III - 14
Tabel III.11 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sambas Tahun 2011 – 2015 ...........................................................................................................................
Bab III - 16
Tabel III.12 Proyeksi dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas, 2012 - 2016 (Milyar Rp) ... Bab III - 17
Tabel III.13 Proyeksi dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sambas, 2012 - 2016 (Milyar Rp) ...................................................................................................................
Bab III - 18
Tabel III.14 Proyeksi dan Realisasi Dana Perimbangan, 2012 - 2016 (Milyar Rp) ….............................. Bab III - 18
Tabel III.15 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas 2017 - 2021 (dalam rupiah) ........................................................................................................................
Bab III - 22
Tabel III.16 Realisasi Dan Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017 - 2021
Kabupaten Sambas .......................................................................................................
Bab III - 23
Tabel III.17 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2017 - 2021 Kabupaten Sambas ….....................................................................................................................
Bab III - 23
Tabel III.18 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Th. 2017 - 2021 Kabupaten Sambas .......................................................................................................
Bab III - 24
Tabel III.19 Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Th. 2017 - 2021 Kabupaten Sambas .......................................................................................................
Bab III - 27
Tabel III.20 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Th. 2017 - 2021 Kabupaten Sambas .......................................................................................................
Bab III - 28
Tabel III.21 Prediksi Ekonomi Makro Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 ..................................... Bab III - 30
Tabel V.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran …................................................................... Bab V - 5
Tabel VI.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .................................................. Bab VI - 8
Tabel VII.1 Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas …......................................... Bab VII - 16
Tabel VIII.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Pendanaan Tahun 2017 – 2021 ............. Bab VIII - 11
Tabel IX.1 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 ….................................. Bab IX - 3
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar I.1 Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya................................................ Bab I – 10
Gambar II.1 Peta Kabupaten Sambas ........................................................................................... Bab II - 2
Gambar II.2 Banyaknya Desa dan Dusun di Kabupaten Sambas ..................................................... Bab II - 4
Gambar II.3 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sambas ...................................................... Bab II - 10
Gambar II.4 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Sambas ............................................................ Bab II - 14
Gambar II.5 Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015. Bab II - 18
Gambar II.6 Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2015 ....... Bab II - 19
Gambar II.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat (%) Tahun 2010 – 2015 ................................................................................................. Bab II - 25
Gambar II.8 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2011 – 2015 ............................................................................................................ Bab II - 26
Gambar II.9 IPM Indonesia Tahun 2011 – 2015 ............................................................................ Bab II – 36
Gambar II.10 IPM Kalimantan Barat Tahun 2011 – 2015 ................................................................. Bab II – 37
Gambar II.11 IPM Kabupaten Sambas Tahun 2011 – 2015 .............................................................. Bab II – 37
Gambar II.12 IPM dan Kategori Kabupaten / Kota di Provinsi Kalbar Tahun 2015 .............................. Bab II – 38
Gambar II.13 HLS Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Kalbar Tahun 2015 .................................... Bab II – 41
Gambar II.14 HLS Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalbar Tahun 2011 – 2015 ................................. Bab II – 41
Gambar II.15 RLS Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Kalbar Tahun 2015 .................................... Bab II – 42
Gambar II.16 RLS Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalbar Tahun 2015 ............................................ Bab II – 43
Gambar II.17 Angka Kematian Bayi di Kab. Sambas ........................................................................ Bab II – 44
Gambar II.18 Jumlah Kasus Kematian Neonatal Yang Terlaporkan di Prov. Kalbar sd. Desember
Tahun 2014 ............................................................................................................. Bab II – 45
Gambar II.19 Jumlah Kematian Bayi (29 hari-11 Bln) yang Terlaporkan di Prov. Kalbar sd. Desember 2014 ....................................................................................................................... Bab II - 45
Gambar II.20 Kasus Kematian Anak Balita (12-59 Bln) Yang Terlaporkan di Prov Kalbar sd. Desember 2014 ....................................................................................................................... Bab II – 46
Gambar II.21 Perkembangan Status Gizi Balita di Kabupaten Sambas 2011 – 2015 ........................... Bab II – 46
Gambar II.22 AHH (Tahun) Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Kalbar Tahun 2015 .................... Bab II – 47
Gambar II.23 AHH (Tahun) Kab. Sambas dan Prov Kalbar Tahun 2011– 2015 .................................. Bab II – 48
xvi
Gambar II.24 Angka Kematian Ibu di Kab. Sambas ......................................................................... Bab II – 52
Gambar II.25 Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan tahun 2012-2015 ................ Bab II – 63
Gambar II.26 Jumlah TKI Kabupaten Sambas di Luar Negeri ........................................................... Bab II – 76
Gambar II.27 Banyaknya Bongkar Muat Melalui Pelabuhan di Kabupaten Sambas (Ton) .................... Bab II - 124
Gambar II.28 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP) Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Kalbar
Tahun 2015 ............................................................................................................. Bab II - 130
Gambar II.29 Persentase Rumah Tangga Di Kabupaten Sambas Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Per Bulan Tahun 2015 ............................................................................... Bab II - 133
Gambar II.30 Proporsi Rumah Tangga di Kab. Sambas dengan Sanitasi Layak .................................. Bab II – 142
Gambar II.31 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Sambas Tahun 2011 – 2015 .................... Bab II - 151
Gambar III.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011-2015 (Rp Milyar) ........... Bab III - 2
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab I | 1
BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka pengintegrasian perencanaan
pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional, seluruh
Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah
berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan. Daerah sesuai dengan
kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional. Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan
daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, dilaksanakan berdasarkan kondisi
dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah
dan nasional.
Masyarakat Kabupaten Sambas beberapa waktu lalu telah melaksanakan
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang berjalan secara langsung,
demokratis, aman dan lancar. Hasil Pemilukada tanggal 9 Desember 2015 ini
dimenangkan oleh pasangan H. Atbah Romin Suhaili, Lc dan Hj. Hairiah, SH, MH. Sesuai
peraturan yang berlaku maka Kepala daerah terpilih berkewajiban menyusun visi, misi
dan program prioritas yang telah dijanjikan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021.
RPJMD adalah dokumen perencanaan utuk periode 5 (lima) tahun, merupakan
penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. RPJMD memuat arah
kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan
program pembangunan daerah dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas berpedoman pada RPJPD
Kabupaten Sambas Tahun 2005 – 2025 serta memperhatikan RPJM Nasional 2015 –
2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 adalah pelaksanaan periode lima
tahunan ketiga dari RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2005 – 2025 yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab I | 2
Selanjutnya RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 dijadikan sebagai acuan
untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Perangkat Daerah Tahun 2016 –
2021 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dan acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan tahun 2021. Dalam
penyusunannya RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh serta
mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif melalui mekanisme
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan mempertimbangkan
dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.
I.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas
Tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut :
1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah tangkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia)
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4410);
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab I | 3
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab I | 4
14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
17) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 994);
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);
22) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 -
2018 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
23) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab I | 5
(Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
24) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun
2005 - 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
25) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008
Nomor 4);
26) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
27) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19);
28) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016
Nomor 4).
I.3. Hubungan Antara Dokumen
Sebagai satu kesatuan yang utuh dan bagian dari sistem perencanaan
pembangunan nasional, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergis
antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan RPJMD
Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 mempunyai hubungan dan konsisten dengan
dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen
perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :
I.3.1. RPJMD Kabupaten Sambas dan RPJM Nasional
Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional. Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional
dan daerah, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas memperhatikan prioritas
dan sasaran 9 (sembilan) agenda prioritas Nawa Cita Jokowi – JK yang telah ditetapkan
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab I | 6
dalam RPJMN 2015 – 2019, sesuai dengan kewenangan daerah. Prioritas dan sasaran
agenda prioritas RPJMN tersebut adalah :
1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan;
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum
yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis
ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh ke Bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
I.3.2. RPJMD Kabupaten Sambas dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat
RPJMD Kabupaten Sambas disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi
Kalimantan Barat melalui sinkronisasi atau penyelarasan dalam pencapaian visi, misi,
tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah
daerah. Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 5 Tahun 2014 tentang
RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018, maka Visi yang ingin dicapai
adalah “Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman,
Berbudaya dan Sejahtera”. Dalam rangka pencapaian Visi tersebut, ada 10 (sepuluh)
Misi yang ditetapkan sebagai berikut :
1. Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan,
pendidikan, agama, keamanan dan ketertiban melalui sistem kelembagaan
manajemen yang efisien dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui peningkatan kualitas tenaga
kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan
pendidikan;
3. Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan
untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek
ekologi dalam pemanfaatan SDA;
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab I | 7
4. Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat
melalui sistem pengelolaan yang professional, efektif dan efisien serta akuntabel
dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data
potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi;
5. Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak
swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional maupun internasional melalui
penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta sumber daya manusia yang
memadai;
6. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah
guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang
profesional dan berakhlak sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang
berlaku;
7. Menegakkan supremasi hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi
manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman
dan damai;
8. Memperluas lapangan kerja dan usaha berbasis ekonomi kerakyatan, melalui
pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil,
menengah dan koperasi dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan
pasar untuk meningkatkan daya saig serta menggali, mengembangkan
danmelestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan ekaligus
mempertahankan ketahanan budaya;
9. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar
mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di wilayah
pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi;
10. Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruag dan tata guna wilayah
sesuai dengan peruntukan dan regulasi guna menghindari kesenjangan wilayah dan
terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
I.3.3. RPJMD Kabupaten Sambas dan RPJPD Kabupaten Sambas
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 merupakan RPJMD ketiga dari
tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sambas tahun 2005 – 2025. Oleh sebab itu
penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil
Bupati Sambas masa bhakti 2016 – 2021 , juga berpedoman pada visi, misi dan arah
kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2005 – 2025 dengan
Visi “Sambas Terunggul di Kalimantan Barat Tahun 2025”, yang ditandai dengan
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab I | 8
masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera, yakni terwujudnya Sumber Daya
Manusia yang berkualitas, meningkatnya perekonomian daerah, infrastruktur semakin
memadai yang mendukung perekonomian daerah dan seluruh aktifitas masyarakat,
lingkungan hidup terkendali, berkembangnya kawasan-kawasan strategis,
meningkatnya kerjasama pembangunan dan terciptanya kepemerintahan yang baik.
I.3.4. RPJMD Kabupaten Sambas dan RTRW Nasional, RTRW Propinsi
Kalimantan Barat dan RTRW Kabupaten Sambas
Penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas memperhatikan dan mempertimbangkan
berbagai pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Propinsi Kalimantan Barat dan RTRW
Kabupaten Sambas.
Sebagai garis besar tinjauan tata ruang makro sebagai payung dan acuan dalam
penyusunan RTRW Kabupaten Sambas sudah sesuai produk Rencana Tata Ruang yang
hirarkinya berada pada tingkatan diatasnya yaitu RTRW Nasional dan RTRW Propinsi
Kalimantan Barat.
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Lampiran II :
Penetapan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Sambas sebagai Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW), dengan keterangan Tahapan Pengembangan II, Revitalisasi dan
Percepatan Pengembangan Kota – Kota Pusat Pertumbuhan Nasional, dengan
pengembangan/ peningkatan fungsi. Kemudian Paloh – Aruk sebagai Pusat Kegiatan
Strategis Nasional (PKSN), dengan keterangan Tahapan Pengembangan I, Percepatan
Pengembangan Kota – Kota Utama Kawasan Perbatasan, dengan pengembangan baru.
Berdasarkan Lampiran VIII Penetapan Kawasan Lindung Nasional, Taman Wisata Alam
Belimbing, Taman Wisata Alam Asuansang dan Taman Wisata Alam Gunung Melintang,
dengan keterangan Tahapan Pengembangan II dan I, Taman Wisata Alam dan Taman
Wisata Alam Laut.
Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10
Tahun 2014 tentang RTRW Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 Lampiran II.1 :
Rencana Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik di Propinsi Kalimantan Barat,
ditetapkan Pembangkit Listrik di PLTMH Sajingan dengan kapasitas 300 kw.
Pada Lampiran II.2 : Daerah Irigasi Rawa Nasional ditetapkan di DIR. Sebubus
Komplek, DIR. Pimpinan Komplek, DIR. Sarang Burung Komplek, DIR. Sebawi, DIR.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab I | 9
Pemangkat Komplek, DIR. Sebangkau, DIR. Selakau Komplek dan DIR. Semelagi
Komplek. Untuk Daerah Irigasi Rawa Propinsi ditetapkan di DIR. Simpang Empat, DIR.
Malek Nibung, DIR. Lela, DIR. Jawai, DIR. Segarau, DIR. Tebas Komplek, DIR.
Tekarang Komplek, DIR. Seburing, DIR. Seranggam Komplek dan DIR. Serunai
Komplek. Untuk Daerah Irigasi Tambak Propinsi ditetapkan di DIT. Sambas.
Pada Lampiran II.3 : Kawasan Lindung Nasional di Propinsi Kalimantan Barat di
tetapkan di Suaka Alam Laut Sambas, Taman Wisata Alam Tanjung Belimbing, Taman
Wisata Alam Sungai Liku, Taman Wisata Alam Gunung Asuansang, Taman Wisata Alam
Gunung Dungun dan Taman Wisata Alam Gunung Melintang. Untuk Kawasan Lindung
Propinsi (Kawasan Hutan Lindung) di tetapkan di Kabupaten Sambas seluas 26.433,51
ha dari total Luas Kawasan Lindung Propinsi 2.306.447,58 ha atau sebesar 1,15%.
Dokumen RTRW Kabupaten Sambas yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor
17 Tahun 2015 Tanggal 31 Desember 2015, menjadi dasar dalam penentuan lokasi
program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di
Kabupaten Sambas.
Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi : rencana pusat kegiatan;
rencana sistem jaringan prasarana utama;dan rencana sistem jaringan prasarana
lainnya. Rencana pusat kegiatan terdiri atas: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); Pusat Kegiatan Lokal (PKL); Pusat Pelayanan Kawasan
(PPK) ;dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan
budidaya. Kawasan lindung sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas: kawasan
yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan perlindungan
setempat; kawasan suaka alam dan pelestarian alam; kawasan cagar budaya;dan
kawasan rawan bencana alam.
I.3.5. RPJMD Kabupaten Sambas dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
RPJMD Kabupaten Sambas menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan periode 5 (lima) tahunan. Renstra PD
merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan
teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan
kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5
(lima) tahunan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab I | 10
I.3.6. RPJMD Kabupaten Sambas dan RKPD Kabupaten Sambas
Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 dijabarkan ke dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan
tahunan Pemerintah Kabupaten Sambas yang memuat prioritas program dan kegiatan
dari Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. RKPD merupakan pokok bahasan utama
dalam Musrenbang Daerah Kabupaten Sambas yang dilaksanakan secara berjenjang
mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.
Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya
sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar I.1.
Gambar I.1
Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab I | 11
I.4. Sistematika Penulisan
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Sistematika Penulisan
1.5. Maksud dan Tujuan
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.4. Aspek Daya Saing Daerah
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN
3.1. Kinerja Masa Lalu
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
3.1.2. Neraca Daerah
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
3.2.2. Analisis Pembiayaan
3.3. Kerangka Pendanaan
3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat
serta Prioritas Utama
3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu
3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan
4.2. Isu Strategis
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
5.1. Visi
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab I | 12
5.2. Misi
5.3. Tujuan dan Sasaran
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
10.1. Pedoman Transisi
10.2. Kaidah Pelaksanaan
I.5. Maksud dan Tujuan
I.5.1. Maksud
Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2016 – 2021 adalah
untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang
terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi dan
program pembangunan yang ditetapkan oleh Bupati/ Wakil Bupati Sambas dengan
memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2005 – 2025 serta
memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan di kabupaten Sambas.
Selain itu RPJMD Kabupaten Sambas juga dimaksudkan untuk menjadi acuan
dan pedoman resmi bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta menjadi
acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) daerah secara berjenjang.
I.5.2. Tujuan
Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 adalah :
1) Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan
permasalahan dan isu-isu strategis daerah, sebagai dasar perioritas penanganan
pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan.
2) Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan
sebagai dasar penentuan kapasitas kemampuan pendanaan 5 (lima) tahun
kedepan.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab I | 13
3) Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran
pembangunan daerah tahun 2016 - 2021.
4) Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan pagu indikatif yang
akan dilaksanakan pada tahun 2016 – 2021.
5) Menetapkan Indikator Kinerja Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan
pemerintah daerah periode 2016 – 2021.
6) Memberikan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan,
pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan jangka menengah dan
tahunan daerah.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 1
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
II.1. Aspek Geografi dan Demografi
II.1.1 Kondisi Fisik Dasar
A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Kabupaten Sambas merupakan daerah bagian paling utara Provinsi
Kalimantan Barat atau diantara 2°08' Lintang Utara serta 0°33' Lintang Utara dan
108°39' Bujur Timur serta 110°04' Bujur Timur. Secara administratif, letak geografis
Kabupaten Sambas adalah :
Utara : Serawak (Malaysia Timur) dan Laut Natuna
Selatan : Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang
Timur : Kab. Bengkayang dan Serawak.
Barat : Laut Natuna
Kabupaten Sambas terdiri dari 19 Kecamatan, 193 Desa, 594 Dusun,
1.147 Rukun Warga dan 2.929 Rukun Tetangga. Luas wilayah Kabupaten Sambas
adalah 6.395,70 Km² atau sekitar 4,36 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan
Barat, memiliki panjang pantai ± 198,76 km; perbatasan negara ± 97 km; dan
perairan laut seluas 1.467,84 Km². Kecamatan terluas di Kabupaten ini adalah
Kecamatan Sajingan Besar dengan luas 1.391,20 Km² atau 21,75 persen, sedangkan
yang terkecil adalah Kecamatan Salatiga dengan luas sebesar 82,75 Km² atau 1,29
persen dari luas wilayah Kabupaten Sambas.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 2
Sumber : Perda Kab. Sambas No. 17 tahun 2015 tentang RTRW Kab. Sambas Tahun 2015 – 2035
Gambar II.1 Peta Kabupaten Sambas
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 3
Tabel II.1 Luas Wilayah Kabupaten Sambas Menurut Kecamatan (Km2)
No. Kecamatan Ibukota Luas
(Km2)
Persentase terhadap
Luas Kabupaten (%)
[1] [2] [3] [4] [5]
1. Selakau Selakau 129,51 2,02
2. SelakauTimur SelakauTua 162,99 2,55
3. Pemangkat Pemangkat 111,00 1,74
4. Semparuk Semparuk 90,15 1,41
5. Salatiga Salatiga 82,75 1,29
6. Tebas Tebas 395,64 6,19
7. Tekarang Tekarang 83,16 1,30
8. Sambas Sambas 246,66 3,86
9. Subah BalaiGemuruh 644,55 10,08
10. Sebawi Sebawi 161,45 2,52
11. Sajad Tengguli 94,94 1,48
12. Jawai Sentebang 193,99 3,03
13. Jawai Selatan MatangTerap 93,51 1,46
14. TelukKeramat Sekura 554,43 8,67
15. Galing Galing 333,00 5,21
16. Tangaran SimpangEmpat 186,67 2,92
17. Sejangkung Sejangkung 291,26 4,55
18. SajinganBesar Kaliau’ 1.391,20 21,75
19. Paloh Liku 1.148,84 17,96
Kabupaten Sambas 6.394,70 100,00
Sumber : Buku Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2016
Catatan : Terdapat selisih 1 Km² untuk jumlah luas area per kecamatan
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 4
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sambas, Tahun 2016
Gambar II.2
Banyaknya Desa dan Dusun di Kabupaten Sambas
Selain itu, Kabupaten Sambas sebanyak memiliki 6 pulau yang tersebar pada
3 kecamatan yaitu Kecamatan Jawai Selatan, Paloh dan Sambas. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 5
Tabel II.2 Pulau-Pulau Di Wilayah Kabupaten Sambas
No Kecamatan / Nama Pulau
Koordinat Geografis Keterangan
Lintang Bujur
1 Jawai Selatan :
A. Pulau Belacan 01°11'43"
LU
108°58'06" BT TBP, Batuan Cadas, Pohon,
terdapat mercusuar dibangun 2008, luas 900 m².
B. Pulau Pikah 01°12'22"
LU
108°57'22" BT TBP, Batuan Cadas, Pohon Bakau dan Kelapa. Keliling sekitar 200 m
dimiliki oleh masyarakat, potensi pariwisata.
C. Pulau Pontianak
01°16'10"
LU
108°58'59" BT TBP, Batuan Cadas, Pohon Mangga dan Kelapa. Keliling sekitar 5.200 m
dimiliki oleh masyarakat. Dibawah laut terdapat kerang langka
namanya kerang putting beliung (di Indonesia hanya terdapat di Sambas dan Bali), potensi
pariwisata.
2 Paloh :
A. Pulau Tua 01°43'29"
LU
109°15'24" BT TBP, Pohon Kelapa dan Cemara, pada bula tertentu tempat penyu
bertelur (april-juni), potensi pariwisata.
B. Pulau Selimpai
01°49'19"
LU
109°20'6" BT Pohon Kelapa dan Cemara, penghuni sekitar 20 KK, tempat
pengkaran penyu, sebagai obyek pariwisata, luas 10 ha.
3 Sambas :
A. Pulau Bungin 01°23'24" LU
109°14'36" BT TBP, pantai Bakau terdapat daratan ditengahnya.
Keterangan : TBP = Tidak berpenghuni. Sumber : Buku Profil Kabupaten Sambas Tahun 2016 (Bappeda Kab. Sambas)
B. Topografi Sebagian besar wilayah Kabupaten Sambas merupakan wilayah relatif datar
(kelerengan 0 % - 15 %) dengan luas 468.196 hektar atau 67,59 %, dan luas wilayah
dengan kelerengan 15 % - 40 % adalah 160.396 hektar atau 25,08 %, sedangkan kelas
lereng > 40 % seluas 46.832 hektar atau 7,3 %. Ketinggian wilayah berbeda
berdasarkan kecamatan. Ketinggian 0 - 7m dpl terdapat: Kecamatan Sejangkung,
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 6
Sambas, Tebas, Selakau, Jawai, Paloh dan Teluk Keramat. Ketinggian 8-25 m dpl
terdapat : Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Pemangkat dan Teluk
Keramat. Ketinggian 26-100m dpl Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau,
Pemangkat, Teluk Keramat dan Paloh.
C. Jenis Tanah
Dilihat dari tekstur tanahnya, maka sebagian besar daerah Kabupaten Sambas
terdiri dari tanah aluvial yang meliputi areal sebesar 230,63 ribu hektar atau sekitar
36,06 persen dari luas daerah yang 0,64 juta hektar dan selanjutnya tanah podsolid
merah kuning sekitar 157,32 ribu hektar atau 24,60 persen yang terhampar hampir di
seluruh kecamatan.
D. Hidrologi
Wilayah Kabupaten Sambas terdapat 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan
luas hamparan mencapai 516.200 ha atau 80,71% dari luas wilayah kabupaten yang
terdiri dari DAS Paloh (64,375 ha), DAS Sambas (245.700 ha) yang meliputi Sungai
Sambas, Sambas Kecil, Sungai Kumba Sajingan Besar serta DAS Sebangkau (193,125
ha) yang meliputi Sungai Sebangkau dan Selakau.
E. Klimatologi
Keadaan Cuaca Kabupaten Sambas Pada tahun 2015 berdasarkan data dari
stasiun meteorologi Paloh Kabupaten Sambas, suhu udara rata-rata berkisar antara
22,70C sampai 33,60C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar
33,60C, sedangkan suhu minimum terjadi pada bulan Maret sebesar 22,70C.
Jumlah hari hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Sambas mencapai 177 hari
hujan atau rata-rata 16 hari hujan per bulan. Rata-rata bulanan hari hujan tertinggi
terjadi pada bulan Desember di Kecamatan Salatiga, Sambas, Teluk Keramat dan Galing
yaitu mencapai 17, 16, 16, dan 16 hari hujan.
Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim,
keadaan topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah
hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Jumlah curah hujan
tertinggi pada tahun 2015 di Kabupaten Sambas mencapai 3.266,90 milimeter atau
rata-rata 272,24 milimeter per bulan yang terjadi di Kecamatan Sambas, sedangkan
curah hujan terendah terjadi di Kecamatan Teluk Keramat dengan rata-rata 100,64
milimeter per bulan.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 7
F. Penggunaan Lahan
Pola penggunaan lahan dapat menggambarkan pola keruangan suatu wilayah
yang menjadi salah satu aspek dalam perencanaan pembangunan suatu daerah atau
wilayah. Hal itu karena jenis-jenis pemanfaatan lahan pada suatu wilayah memberikan
gambaran bagi aktivitas penduduk dan perekonomiannya.
Lahan Pertanian terdiri dari 2 yaitu lahan pertanian sawah dan lahan
pertanian bukan sawah. Dari sisi penggunaan lahan, sampai dengan tahun 2014,
lahan pertanian di Kabupaten Sambas seluas 564.998 ha terdiri dari lahan sawah
seluas 68.644 ha dan lahan bukan sawah seluas 496.354 ha. Sedangkan lahan bukan
pertanian seluas 74.572 ha.
Lahan pertanian sawah terluas berada di Kecamatan Teluk Keramat yaitu
6.911 ha, diikuti Kecamatan Tebas 6.110 ha, Kecamatan Jawai 5.524 ha, Kecamatan
Selakau 4.643 ha, dan terkecil di Kecamatan Sajad seluas 1.454 ha, sedangkan lahan
pertanian bukan sawah terluas berada di Kecamatan Sajingan Besar yaitu 135.899
Ha, diikuti Kecamatan Paloh seluas 107.802 ha, Kecamatan Subah seluas 47.506
Ha, Kecamatan Teluk Keramat seluas 38.802 Ha dan terkecil Kecamatan Semparuk
yaitu 2.051 ha.
Tabel II.3 Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian Menurut Kecamatan
di Kabupaten Sambas Tahun 2015 (Ha)
Kecamatan Luas Lahan Pertanian Luas Lahan
Bukan Pertanian Jumlah
Sawah Bukan Sawah
(1) (2) (3) (4) (5)
Selakau 4.693 5.333 2.925 12.951
Selakau Timur 2.835 10.438 3.026 16.299
Pemangkat 2.067 5.526 3.507 11.100
Semparuk
4.180 1.791 3.044 9.015
Salatiga 3.244 2.280 2.751 8.275
Tebas 6.730 30.224 2.610 39.564
Tekarang 2.180 5.068 1.068 8.316
Sambas 2.315 19.081 3.270 24.666
Subah 1.775 48.156 14.524 64.455
Sebawi 1.840 12.606 1.699 16.145
Sajad 1.454 7.797 243 9.494
Jawai 5.524 13.415 460 19.399
Jawai Selatan 3.980 5.150 221 9.351
Teluk Keramat 7.245 38.575 9.623 55.443
Galing 3.656 17.959 11.685 33.300
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 8
Kecamatan Luas Lahan Pertanian Luas Lahan
Bukan Pertanian Jumlah
Sawah Bukan Sawah
(1) (2) (3) (4) (5)
Tangaran 4.395 10.274 3.998 18.667
Sejangkung 4.256 21.348 3.522 29.126
Sajingan Besar 1.579 135.899 1.642 139.120
Paloh 4.397 107.802 2.685 114.884
Kabupaten Sambas 68.345 498.722 72.503 639.570
Sumber : Buku Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2016
G. Kawasan Perbatasan
Kawasan perbatasan negara adalah kecamatan - Kecamatan terluar yang
berbatasan langsung dengan negara lain.
Berdasarkan Buku III Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2015 - 2019, Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan di
Wilayah Pulau Kalimantan difokuskan untuk meningkatkan peran sebagai halaman
depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara Malaysia di perbatasan darat
dan laut. Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Pulau Kalimantan
diarahkan pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Wilayah Pulau
Kalimantan.
Cakupan kawasan perbatasan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 31
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan,
bahwa Kawasan perbatasan di darat dan di laut Kabupaten Sambas Provinsi
Kalimantan Barat terdiri atas dua kecamatan yaitu Kecamatan Sajingan Besar dan
Kecamatan Paloh, dengan Pusat Kegiatan Strategis Nasional pada PKSN Aruk dan PKSN
Paloh.
Tabel II.4 Batas Administrasi Kecamatan Perbatasan di Kabupaten Sambas
No. Kecamatan Utara Selatan Barat Timur
1. Sajingan Besar
Serawak (MalaysiaTimur)
Kec. Galing Kec. Paloh Serawak (MalaysiaTimur)
2. Paloh Serawak
(MalaysiaTimur)
Kec. Teluk
Keramat
Laut Natuna Kec. Sajingan Besar &
Serawak (MalaysiaTimur)
Sumber : Buku Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2016
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 9
II.1.2 Rencana Struktur Ruang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 Rencana
Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Sambas meliputi :
a. rencana pusat kegiatan;
b. rencana sistem jaringan prasarana utama; dan
c. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.
Sumber : Perda Kab. Sambas No. 17 tahun 2015 tentang RTRW Kab. Sambas Tahun 2015 – 2035
Gambar II.3
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sambas
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 10
A. Rencana Pusat Kegiatan
Rencana pusat kegiatan terdiri atas:
a. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);dan
e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
Dengan uraian :
(1) PKSN yaitu Perkotaan Temajuk (Kecamatan Paloh) dan PerkotaanAruk (Kecamatan
Sajingan Besar);
(2) PKW yaitu Perkotaan Sambas (ibukota Kabupaten Sambas);
(3) PKL yaitu Perkotaan Liku, Sekura,Sentebang, Tebas,Pemangkat, dan Selakau;
(4) PPK yaitu, Selakau Tua, Salatiga, Balai Gemuruh, Tekarang, Galing, Sebawi,
Tengguli, Simpang Empat, Parit Raja, Matang Terap, Semparuk;dan
(5) PPL yaitu Seranggam, Sungai Toman, Sempadian, Pancur, Tanah Hitam, Pipit Teja,
Sungai Kelambu, Sepinggan, Sabung, Sarilaba A, dan Sijang.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 11
Tabel II.5
Sistem Jaringan Prasarana Utama di Kabupaten Sambas
No Sistem Jaringan
Prasarana Utama Uraian Keterangan
1. Sistem jaringan transportasi darat
a. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
a. Jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jaringan jalan kolektor primer 1, meliputi: 1. ruas jalan Bts. Kota Singkawang - Pemangkat – Tebas; 2. ruas jalan Tebas - Sambas;
3. ruas jalan Sambas - Tanjung Harapan; 4. ruas jalan Tanjung Harapan - Galing; 5. ruas jalan Galing - Simpang Tanjung;
6. ruas jalan Simpang Tanjung - Aruk - Batas Serawak; dan 7. ruas jalan Temajuk - Merbau.
b. Jaringan jalan kolektor primer meliputi:
1. ruas jalan Tebas -Sungai Sambas Besar; 2. rencana jembatan Sungai Sambas Besar di Tebas; 3. ruas jalan Sungai Sambas Besar - Sentebang;
4. ruas jalan Sentebang – Pinang Merah; 5. ruas jalan Pinang Merah - Simpang Empat; 6. ruas jalan Simpang Empat - Tanah Hitam;
7. ruas jalan Tanah Hitam - Merbau; 8. ruas jalan Simpang Empat - Sekura; 9. ruas jalan Sekura - Simpang Bantanan II;
10. ruas jalan Simpang Bantanan II - Tanah Hitam;
11. ruas jalan Simpang Bantanan I - Simpang Bantanan II; 12. ruas jalan lingkar barat Perkotaan Sambas; 13. ruas jalan Simpang Camar Bulan – Sungai Tengah – Simpang Gunung Kukud;
14. ruas jalan Simpang Gunung Kukud – Simpang Sungai Bening – Simpang Tanjung; 15. ruas jalan Aruk – Batas Kabupaten Bengkayang (ke Simpang Take); 16. ruas jalan lingkar timur Perkotaan Sambas (ke ruas jalan Sambas – Ledo);
17. ruas jalan Sambas - Subah; 18. ruas jalan Subah - Batas Kabupaten Bengkayang (Kecamatan Ledo); dan 19. ruas jalan Simpang Liku (Setingga) - Simpang Asuansang.
b. Jaringan angkutan
sungai dan penyebrangan
Jaringan prasarana transportasi sungai kabupaten dikembangkan di jalur pelayaran sungai besar yang meliputi
Sungai Selakau, Sungai Sebangkau, Sungai Sambas Besar, Sungai Sambas Kecil, Sungai Kumba, Sungai Bantanan, Sungai Paloh, Sungai Sekuyu, dan Sungai Bemban.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 12
No Sistem Jaringan Prasarana Utama
Uraian Keterangan
1. Jaringan lintas penyebrangan terdiri atas: a. Lintas penyebrangan antar provinsi: b. Sintete – Natuna (rencana); dan
c. Sintete – Tambelan (rencana). 2. Lintas penyebrangan dalam kabupaten yaitu:
a. Tanjung Harapan – Teluk Kalong;
b. Kuala Tebas – Perigi Piai; c. Sumpit – Ceremai; d. Sejangkung – Kenanai (rencana);dan e. Penjajab –Jawai (Sungai Batang).
2. Sistem jaringan
transportasi perkeretaapian
Koridor Singkawang -
Pemangkat - Sambas –Aruk
3. Sistem jaringan transportasi laut
a. Tatanan kepelabuhanan
a. Pelabuhan pengumpul yang merupakan pelabuhan nasional terdiri atas: 1. Pelabuhan Sintete di Kecamatan Semparuk; dan 2. Pelabuhan Merbau di Kecamatan Paloh.
b. Pelabuhan pengumpan yang merupakan pelabuhan regional dan lokal terdiri atas: 1. Pelabuhan Pemangkat di Kecamatan Pemangkat; 2. Pelabuhan Temajuk di Kecamatan Paloh; dan
3. Rencana Pembangunan Pelabuhan Tanjung Gunung di Kecamatan Salatiga.
b. Alur pelayaran a. Alur pelayaran nasional terdiri atas:
1. alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Sintete – Muara Sungai Sambas Besar – Laut Natuna; 2. alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Merbau Paloh – Muara Sungai Paloh – Laut Natuna; 3. alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Api – Laut Natuna; dan
4. alur pelayaran yang menghubungkan Terminal Khusus (rencana) di Kecamatan Tebas– Muara Sungai Sambas Besar – Laut Natuna.
b. Alur pelayaran regional/lokal terdiri atas:
1. alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Gunung – Laut Natuna; 2. alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Pemangkat – Laut Natuna; dan 3. alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Kuala Temajuk Paloh – Laut Natuna.
4. Sistem jaringan transportasi udara
a. Tatanan kebandarudaraan; dan
b. Ruang udara untuk penerbangan.
Tatanan kebandarudaraan di daerah terdiri atas: a. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier, yaitu Bandar Udara Paloh;dan
b. Heliport yang dikembangkan di Perkotaan Sambas, Temajuk dan Aruk.
Sumber : Perda Kab. Sambas No. 17 tahun 2015 tentang RTRW Kab. Sambas Tahun 2015 – 2035 (data diolah)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 13
II.1.3 RENCANA POLA RUANG
Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan
budidaya.
Sumber : Perda Kab. Sambas No. 17 tahun 2015 tentang RTRW Kab. Sambas Tahun 2015 – 2035
Gambar II.4
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Sambas
A. Kawasan Lindung
Kawasan lindung terdiri atas:
a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. Kawasan perlindungan setempat;
c. Kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
d. Kawasan cagar budaya; dan
e. Kawasan rawan bencana alam.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 14
B. Kawasan Budidaya
Kawasan budidaya terdiri atas:
a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. Kawasan peruntukan pertanian;
d. Kawasan peruntukan perikanan, kelautan dan pulau kecil;
e. Kawasan peruntukan pertambangan;
f. Kawasan peruntukan industri;
g. Kawasan peruntukan pariwisata;
h. Kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukan lainnya.
Tabel II.6
Kawasan Lindung Nasional di Kabupaten Sambas
NO.
KAWASAN LINDUNG
KABUPATEN
LUAS (Ha)
1. Suaka Alam Laut Sambas Sambas - 2. Taman Wisata Alam
Sungai Liku Sambas 753,79
3. Taman Wisata Alam Tanjung Belimbing
Sambas 1.023,31
4. Taman Wisata Alam Asuansang
Sambas 4.845,01
5. Taman Wisata Alam
Dungan
Sambas 1.676,11
6. Taman Wisata Alam Gunung Melintang
Sambas 22.171,62
Total 30.469,84
Sumber : Perda Kab. Sambas No. 17 tahun 2015 tentang RTRW Kab. Sambas Tahun 2015 – 2035
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 15
Tabel II.7
Peruntukan Lahan di Kabupaten Sambas
NO JENIS LUAS (Ha) %
1 Pertanian & Holtikultura 75.759,41 11,79
2 Perkebunan 269.657,55 41,98
3 Kawasan Perkotaan 82.417,48 12,83
4 Pulau 2.876,00 0,45
5 Kawasan Strategis 20.053,41 3,12
6 Hutan (TWA,HL,HPT,HP,HPK)
167.893,61 26,14
7 lain-lain 23.660,00 3,68
Luas Total Kabupaten 642.317,46 100,00
Sumber : Perda Kab. Sambas No. 17 tahun 2015 tentang RTRW Kab. Sambas Tahun 2015 – 2035
II.1.4 Kawasan Rawan Bencana
Kawasan Rawan Bencana terdiri dari :
(1) Kawasan rawan bencana alam :
a. Kawasan rawan tanah longsor;
b. Kawasan rawan bencana abrasi; dan
c. Kawasan rawan bencana banjir.
(2) Kawasan rawan tanah longsor tersebar di wilayah kecamatan pada daerah yang
kondisi topografinya berupa perbukitan/ pegunungan dengan kemiringan lereng di
atas 40% (empat puluh perseratus).
(3) Kawasan rawan bencana abrasi tersebar di wilayah pesisir di Kecamatan Paloh,
Tangaran, Jawai, Jawai Selatan, Pemangkat, Salatiga, dan Selakau.
(4) Kawasan rawan banjir tersebar pada daerah disekitar aliran sungai besar.
(5) Kawasan Lahan Gambut (rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan)
a. Kecamatan Sambas
b. Kecamatan Sebawi
c. Kecamatan Sejangkung
d. Kecamatan Teluk Keramat
e. Kecamatan Galing
f. Kecamatan Subah
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 16
g. Kecamatan Tebas
h. Kecamatan Semparuk
i. Kecamatan Selakau Timur
II.1.5 Demografi
Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Sementara Provinsi Kalimantan Barat,
penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2015 berjumlah sekitar 523.115 jiwa dengan
kepadatan penduduk sekitar 82 jiwa per kilometer persegi atau 2.710 jiwa per desa.
Penyebaran penduduk di Kabupaten Sambas tidak merata antar kecamatan yang satu
dengan yang lainnya. Kecamatan Pemangkat merupakan kecamatan dengan tingkat
kepadatan penduduk tertinggi yaitu 417 jiwa/km². Sebaliknya Sajingan Besar dengan
kepadatan penduduk terkecil hanya dihuni 8 jiwa/km². Penduduk laki-laki diperkirakan
berjumlah 258.475 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sekitar 264.640 jiwa.
Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dengan rincian
kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 60.326 orang (urutan pertama terbesar), kelompok
umur 5-9 tahun sebanyak 53.387 orang (urutan kedua terbesar), kelompok umur 10-14
sebanyak 49.296 orang (urutan ketiga terbesar).
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 17
Sumber : Buku Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2016
Gambar II.5
Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 18
Sumber : Buku Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2016
Gambar II.6
Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2015
Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2015 sebesar 1,05
persen. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Sajingan Besar adalah yang tertinggi
dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Sambas yakni sebesar 2,41
persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang terendah adalah Kecamatan Jawai
Selatan yaitu sebesar 0,28 persen.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 19
Tabel II.8 Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015
Kecamatan
Jumlah Penduduk
Luas Wilayah
Kepadatan Penduduk Laju
Pertumbuhan Penduduk
(Jiwa) (Km²) Per Km2 Per Desa (%)
Selakau 31.751 129,51 245 2.886 1,07
Selakau Timur 11.109 162,99 68 2.777 1,69
Pemangkat 46.265 111,00 417 5.783 0,73
Semparuk 25.085 90,15 278 5.017 1,07
Salatiga 15.262 82,75 184 3.052 0,78
Tebas 66.872 395,64 169 2.907 0,99
Tekarang 14.291 83,16 172 2.042 1,43
Sambas 49.127 246,66 199 2.729 1,75
Subah 17.968 644,55 28 1.633 0,49
Sebawi 16.627 161,45 103 2.375 1,26
Sajad 10.301 94,94 109 2.575 0,71
Jawai 35.979 193,99 185 2.768 0,52
Jawai Selatan 17.912 93,51 192 1.990 0,28
Teluk Keramat 60.169 554,43 109 2.407 0,50
Galing 20.252 333,00 61 2.025 0,59
Tangaran 23.457 186,67 126 2.932 2,40
Sejangkung 24.426 291,26 84 2.036 1,79
Sajingan Besar 11.114 1.391,20 8 2.223 2,41
Paloh 25.148 1.148,84 22 3.144 1,01
Jumlah 523.115 6.394,70 82 2.710 1,05
Sumber : Buku Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2016 Catatan : Jumlah luas area Kecamatan selisih 1 Km² dengan luas area Kab. Sambas
Jumlah Penduduk Kabupaten Sambas menurut data dari Dinas Kependudukan
dan Cacatan Sipil Kabupaten Sambas (data hasil konsolidasi Kementerian Dalam Negeri)
pada tahun 2015 sebesar 627.837 jiwa, dengan rincian lengkap dapat dilihat pada Tabel
II.9 sebagai berikut :
Tabel II.9
Jumlah Penduduk Kabupaten Sambas Tahun 2011 - 2015
NO KODE
WILAYAH KECAMATAN
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
1 61.01.01 SAMBAS 48.239 50.990 52.696 53.815 56.787
2 61.01.02 TELUK KERAMAT 63.952 69.822 72.403 73.637 76.869
3 61.01.03 JAWAI 43.451 46.723 48.201 49.184 51.173
4 61.01.04 TEBAS 74.243 79.425 81.863 83.434 82.597
5 61.01.05 PEMANGKAT 51.378 54.659 56.350 57.545 53.703
6 61.01.06 SEJANGKUNG 23.670 24.964 25.650 26.213 26.071
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 20
NO KODE
WILAYAH KECAMATAN
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
7 61.01.07 SELAKAU 32.984 35.733 37.088 37.930 37.214
8 61.01.08 PALOH 24.219 26.909 27.816 28.286 28.324
9 61.01.09 SAJINGAN BESAR 9.515 10.101 10.442 10.701 10.587
10 61.01.10 SUBAH 19.634 21.170 21.893 22.324 22.726
11 61.01.11 GALING 20.614 21.855 22.490 22.914 23.038
12 61.01.12 TEKARANG 15.309 16.351 16.885 17.213 17.238
13 61.01.13 SEMPARUK 26.684 29.006 29.947 30.474 29.582
14 61.01.14 SAJAD 12.186 12.908 13.268 13.521 13.504
15 61.01.15 SEBAWI 17.804 18.921 19.456 19.861 19.716
16 61.01.16 JAWAI SELATAN 20.625 21.877 22.402 22.766 22.049
17 61.01.17 TANGARAN 22.334 24.451 25.385 26.001 25.646
18 61.01.18 SALATIGA 16.185 17.930 18.526 18.944 18.418
19 61.01.19 SELAKAU TIMUR 10.461 11.400 11.909 12.229 12.595
JUMLAH 553.487 595.195 614.670 626.992 627.837
Sumber : Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Sambas (data hasil konsolidasi Kementerian Dalam Negeri), Tahun 2016
Kemudian menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, Angkatan
Kerja penduduk yang berumur 15 tahun keatas berjumlah 265.304 orang, terdiri dari
yang bekerja berjumlah 252.439 orang dan pengangguran terbuka berjumlah 12.865
orang sedangkan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bukan angkatan kerja
berjumlah 95.440 orang.
Tabel II.10 Penduduk Kabupaten Sambas Berumur 15 tahun Keatas
Berdasarkan Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2015
Jenis Kegiatan Laki-laki (orang)
Perempuan (orang)
Total
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas 175.147 185.597 360.744
Angkatan Kerja 147.976 117.328 265.304
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 84,4867 63,2165 73,5436
Bekerja 138.114 114.325 252.439
Pengangguran Terbuka 9.862 3.003 12.865
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,6646 2,5595 4,8492
Bukan Angkatan Kerja 27.171 68.269 95.440
Sekolah 14.653 12.407 27.060
Mengurus Rumah Tangga 1.561 50.129 51.690
Lainnya 10.957 5.733 16.690
Sumber : BPS Kab. Sambas Tahun 2016
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 21
Mayoritas penduduk Kabupaten Sambas beragama Islam. Di tahun 2015
pemeluk agama Islam sebanyak 549.100 orang (87,46%), sedangkan penduduk yang
beragama Kristen sebanyak 11.284 orang (1,80%), yang beragam Khatolik sebanyak
17.429 orang (2,78%), Hindu sebanyak 272 orang (0,04%), Budha sebanyak 46.928
orang (7,47%) dan lainnya sebanyak 2.824 orang (0,45%).
Tabel II.11 Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Sambas Tahun 2014-2015
Agama
2014 2015
Jumlah Penduduk (jiwa)
% Jumlah Penduduk
(jiwa) %
Islam 543.287 86,65 549.100 87,46
Kristen 11.512 1,84 11.284 1,80
Khatolik 17.779 2,84 17.429 2,78
Hindu 272 0,04 272 0,04
Budha 51.330 8,19 46.928 7,47
Lainnya 2.815 0,45 2.824 0,45
TOTAL 626.992 100 627.837 100
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas (Konsolidasi Kemendagri Semester 2 Tahun 2015)
Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur pemerintah yang bertugas
sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan tugas-tugas negara atau pemerintahan
dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan yang baik. Keberadaan PNS sebagai modal
pokok dalam suatu pemerintahan karena berhasil tidaknya suatu pemerintahan
tergantung dari kinerja pegawai yang berkualitas.
Tabel II.12 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sambas
Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan
Golongan Ruang/ Tingkat Pendidikan
Tahun
2015 2016
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
Golongan Ruang
Golongan I 43 7 36 7
Golongan II 771 587 701 490
Golongan III 1.983 1.842 1.811 1.752
Golongan IV 1.310 983 1.454 1.137
Jumlah 4.107 3.419 4.002 3.386
Tingkat Pendidikan
SD 65 6 62 6
SLTP 84 11 71 8
SLTA 1.470 990 1.379 934
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 22
Golongan Ruang/
Tingkat Pendidikan
Tahun
2015 2016
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
D1 64 98 63 84
D2 685 521 660 484
D3 318 400 309 419
D4 50 25 51 24
S1 1.254 1.339 1.270 1.383
S2 117 29 136 44
S3 0 0 1 0
Jumlah 4.107 3.419 4.002 3.386
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Sambas Tahun 2016 (sd. Bulan September)
II.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
II.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
A. Pertumbuhan Ekonomi
1. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari penyajian angka PDRB baik atas dasar
harga konstan maupun harga berlaku. Biasanya di dalam menganalisis digunakan PDRB
atas dasar harga konstan. Hal ini disebabkan pengaruh naik turunnya harga telah
dihilangkan atau dengan kata lain pengaruh inflasi telah ditiadakan. Semakin tinggi
kenaikan angka PDRB maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya
demikian pula sebaliknya.
Perekonomian Kabupaten Sambas pada tahun 2015 mengalami perlambatan
dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten
Sambas tahun 2015 mencapai 4,78 persen sedangkan di tahun 2014 sebesar 5,40
persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2015 dicapai oleh lapangan usaha
informasi dan komunikasi sebesar 10,75 persen. Diikuti dengan lapangan usaha
Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,79 persen dan lapangan usaha jasa keuangan
dan asuransi sebesar 7,75 persen, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah,
limbah dan daur ulang yang mengalami pertumbuhan -0,61 persen.
Sedangkan seluruh lapangan usaha ekonomi lainnya mencatat pertumbuhan yang
positif meskipun pertumbuhannya masih dibawah 10 persen.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 23
Tabel II.13 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sambas Menurut Sektor ADHK 2010 (%)
Sumber : BPS Kab. Sambas Tahun 2016 Keterangan : *) angka sementara **)angka sangat sementara
Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014* 2015**
A. Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 5,12 4,21 6,31 3,27 2,99
B. Pertambangan dan Penggalian
15,78 13,24 10,55 14,09 8,79
C. Industri Pengolahan 4,61 4,71 4,64 4,60 4,03
D. Pengadaan Listrik dan Gas 4,33 6,45 3,01 10,10 1,57
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
9,47 2,85 0,37 5,69 -0,61
F. Konstruksi 11,37 12,01 13,06 13,12 6,24
G.
Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8,74 4,90 6,51 4,17 5,25
H. Transportasi dan Pergudangan
6,50 6,64 4,52 5,14 6,45
I. Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 4,83 8,09 4,60 6,13 5,97
J. Informasi dan Komunikasi 8,48 10,75 8,47 9,30 10,75
K. Jasa Keuangan dan
Asuransi 5,05 17,87 14,53 14,04 7,75
L. Real Estat 7,20 7,56 5,41 6,66 3,86
M,N Jasa Perusahaan 6,61 6,02 5,98 4,72 7,12
O.
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
-10,02 5,95 -4,28 6,84 7,09
P. Jasa Pendidikan 6,64 5,32 5,27 5,56 5,50
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
4,43 7,66 3,09 4,99 3,41
R,S,T,U Jasa lainnya 4,90 2,70 1,42 4,09 4,75
Produk Domestik Regional Bruto 5,69 5,90 6,18 5,40 4,78
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 24
Sumber : BPS Kab. Sambas Buku Kalimantan Barat Dalam Angka 2016 (BPS Prov. Kalbar)
Gambar II.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat (%)
Tahun 2010 – 2015
2. Laju Inflasi
Inflasi menjadi salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah,
karena dapat menggambarkan naik turunnya harga. Keadaan ekonomi yang makin stabil
ditunjukkan oleh perkembangan laju inflasi yang kecil. Suatu daerah dikatakan memiliki
stabilitas ekonomi yang lebih stabil jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan
daerah lain dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi berarti terjadinya
pelonjakan harga yang tajam. Hal ini bisa menunjukkan penurunan daya beli masyarakat.
Laju inflasi yang menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi pada produsen
dapat ditunjukkan oleh indeks harga implisit PDRB. Laju inflasi Kabupaten Sambas tahun
2014 sebesar 6,10 persen, naik dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 5,10
persen. Sedangkan laju inflasi Kalbar pada tahun 2014 yaitu 5,90 persen.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 25
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas Keterangan : *) angka sementara **)angka sangat sementara
Gambar II.8 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Sambas Dan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2011 -2015
B. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010
Pada tahun 2015 nilai PDRB Kabupaten Sambas ADHK mengalami peningkatan
dibanding tahun 2014. Pada tahun 2014 nilai PDRB Kabupaten Sambas ADHK tercatat
10.716.620,4 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 11.228.791,5
juta rupiah.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 26
Tabel II.14 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas
Atas Dasar Harga Konstan 2011-2015 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014* 2015**
(1) (2) (3) (4) (5) (6) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.260.544,6 3.397.711,9 3.612.102,5 3.730.082,5 3.841.770,4
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian
2.769.643,5 2.873.449,8 3.070.083,0 3.149.223,1 3.248.368,0
a. Tanaman Pangan 581.841 582.603,8 666.130,4 634.345,0 598.574,6
b. Tanaman Hortikultura 702.044,7 729.151,9 740.095,3 791.948,0 864.422,3
c. Tanaman Perkebunan 1.253.916,4 1.319.825,2 1.407.929,2 1.447.294,6 1.496.244,5
d. Peternakan 209.449,1 222.678,5 228.559,4 246.328,9 258.152,9
e. Jasa Pertanian dan Perburuan 22.392,3 24.190,4 27.368,8 29.306,6 30.973,8
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu 76.927,2 77.884,4 75.450,1 68.787,8 68.481,4
3. Perikanan 413.973,9 446.377,7 466.569,4 512.071,5 524.921,0
B Pertambangan dan Penggalian 78.331,8 88.701,1 98.059,8 111.872,1 121.702,5
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi
- - 0,0 0,0 0,0
2. Pertambangan Batubara dan Lignit - - 0,0 0,0 0,0
3. Pertambangan Bijih Logam 1.249,3 1.278,1 1.290,8 1.212,0 993,3
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya 77.082,4 87.423 96.769,0 110.660,1 120.709,2
C Industri Pengolahan 1.200.123,9 1.256.693,1 1.314.963,3 1.375.420,6 1.430.903,1
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas
- - 0,0 0,0 0,0
2. Industri Makanan dan Minuman 879.428,6 930.684,7 984.877,9 1.052.866,2 1.108.728,0
3. Industri Pengolahan Tembakau - - 0,0 0,0 0,0
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 9.565,8 10.216,8 10.818,9 11.730,2 12.742,5
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
- - 0,0 0,0 0,0
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
46.745,1 45.616,3 43.987,5 40.580,1 38.212,8
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
562,8 602,8 617,6 619,8 661,2
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
124,3 119,7 124,9 141,4 181,7
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
170.134,5 172.388,5 172.017,9 163.485,5 161.150,4
10. Industri Barang Galian bukan Logam 10.053,2 9.661,8 9.843,0 10.002,5 10.797,8
11. Industri Logam Dasar 265,5 272,7 277,3 260,0 257,4
12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik
24.763 26.272,9 28.336,3 29.476,4 31.059,3
13. Industri Mesin dan Perlengkapan 2.908,8 2.843,5 2.922,8 3.076,1 3.134,8
14. Industri Alat Angkutan 9.936,5 10.381,5 11.535,0 12.779,3 12.519,6
15. Industri Furnitur 40.208,7 41.958,9 43.908,4 44.610,0 45.402,6
16. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan
5.427,1 5.673,1 5.695,7 5.793,0 6.055,1
D Pengadaan Listrik dan Gas 4.008 4.266,4 4.392,4 4.835,8 4.911,8
1 Ketenagalistrikan 1.566,1 1.713,6 1.697,7 1.991,0 2.000,7
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es 2.441,9 2.552,9 2.694,7 2.844,8 2.911,1
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6.032,8 6.204,9 6.227,9 6.581,9 6.541,5
F Konstruksi 557.256,8 624.190,1 705.698,0 798.274,3 848.066,5
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
1.644.468,3 1.725.099,3 1.837.321,0 1.913.849,7 2.014.383,6
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya
414.394,5 426.263,8 472.419,6 490.376,7 513.332,8
2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
1.230.073,9 1.298.835,5 1.364.901,3 1.423.473,0 1.501.050,8
H Transportasi dan Pergudangan 229.179,1 244.397,4 255.453,8 268.593,3 285.928,0
1 Angkutan Rel - - 0,0 0,0 0,0
2 Angkutan Darat 149.567,9 159.407,9 168.142,5 177.210,4 192.651,9
3 Angkutan Laut 20.029,7 21.116,3 21.589,2 22.194,9 21.296,1
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 27
Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014* 2015**
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
38.262,9 41.441,6 42.379,4 45.094,7 46.876,0
5 Angkutan Udara - - 0,0 0,0 0,0
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir
21.318,5 22.432,1 23.342,7 24.093,4 25.103,9
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
177.109,1 191.437 200.242,7 212.526,4 225.216,4
1 Penyediaan Akomodasi 20.563,2 22.216,7 23.639,3 25.126,9 26.228,3
2 Penyediaan Makan Minum 156.545,9 169.220,3 176.603,3 187.399.5 198.988,0
J Informasi dan Komunikasi 359.544,9 398.184,3 431.912,8 472.073,3 522.837,0
K Jasa Keuangan dan Asuransi 179.941,7 212.089,4 242.207,2 276.219,4 297.622,7
1 Jasa Perantara Keuangan 87.222,2 112.153,8 136.482,0 161.993,9 178.563,7
2 Asuransi dan Dana Pensiun 42.249 46.128,9 49.931,0 54.049,2 56.005,8
3 Jasa Keuangan Lainnya 35.919,8 38.059,9 39.250,6 42.658,4 44.740,1
4 Jasa Penunjang Keuangan 14.550,7 15.746,8 16.543,5 17.518,0 18.313,2
L Real Estat 308.978,1 332.340,1 350.316,6 373.636,8 388.059,2
M,N Jasa Perusahaan 36.106,5 38.280,8 40.568,8 42.848,1 45.508,0
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
379.287,8 401.865,7 384.679,8 411.004,3 440.129,8
P Jasa Pendidikan 417.229,4 439.444,7 462.612,7 488.348,1 515.210,1
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 113.579,6 122.282,6 126.065,2 132.357,8 136.868,2
R,S,T,U Jasa lainnya 90.818,1 93.267,6 94.592,2 98.459,8 103.132,7
Produk Domestik Regional Bruto 9.042.540,6 9.576.456,3 10.167.416,4 10.716.620,4 11.228.791,5
Sumber : BPS Kab. Sambas Tahun 2016 Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara
Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Sambas masih didominasi
lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 34,21%. Meskipun
peranannya cukup besar, namun selama lima tahun terakhir terus mengalami
penurunan. Selain lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sumbangan
terbesar PDRB atas dasar harga konstan tahun 2015 dihasilkan oleh lapangan usaha
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,94%,
kemudian diikuti dengan usaha Industri Pengolahan sebesar 12,74%. Sementara peranan
lapangan usaha lainnya masih dibawah 10 %.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 28
Tabel II.15 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas
Atas Dasar Harga Konstan 2011-2015 Menurut Lapangan Usaha (%)
LAPANGAN USAHA 2011 2012 2013 2014*) 2015**)
(1) (3) (4) (5) (6) (7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 36,06 35,48 35,53 34,81 34,21
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian
30,63 30,01 30,20 29,39 28,93
a. Tanaman Pangan 6,43 6,08 6,55 5,92 5,33
b. Tanaman Hortikultura 7,76 7,56 7,28 7,39 7,70
c. Tanaman Perkebunan 13,87 13,78 13,85 13,51 13,33
d. Peternakan 2,32 2,33 2,25 2,30 2,30
e. Jasa Pertanian dan Perburuan 0,25 0,25 0,27 0,27 0,28
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 0,85 0,81 0,74 0,64 0,61
3 Perikanan 4,58 4,66 4,59 4,78 4,67
B Pertambangan dan Penggalian 0,87 0,93 0,96 1,04 1,08
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/
- - - - -
2 Pertambangan Batubara dan Lignit - - - - -
3 Pertambangan Bijih Logam 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya 0,85 0,91 0,95 1,03 1,07
C Industri Pengolahan 13,27 13,12 12,93 12,83 12,74
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas - - - - -
2 Industri Makanan dan Minuman 9,73 9,72 9,69 9,82 9,87
3 Industri Pengolahan Tembakau - - - - -
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
- - - - -
6
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan SejenisnyaStraw and Plaiting Materials
0,52 0,48 0,43 0,38 0,34
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
- - - - -
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
1,88 1,80 1,69 1,53 1,44
10 Industri Barang Galian bukan Logam 0,11 0,10 0,10 0,09 0,10
11 Industri Logam Dasar - - - - -
12 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik
0,27 0,27 0,28 0,28 0,28
13 Industri Mesin dan Perlengkapan 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
14 Industri Alat Angkutan 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 29
LAPANGAN USAHA 2011 2012 2013 2014*) 2015**)
15 Industri Furnitur 0,44 0,44 0,43 0,42 0,40
16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan
0,06 0,06 0,06 0,05 0,05
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04
1 Ketenagalistrikan 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
0,07 0,06 0,06 0,06 0,06
F Konstruksi 6,16 6,52 6,94 7,45 7,55
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
18,19 18,01 18,07 17,86 17,94
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya
4,58 4,45 4,65 4,58 4,57
2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
13,60 13,56 13,42 13,28 13,37
H Transportasi dan Pergudangan 2,53 2,55 2,51 2,51 2,55
1 Angkutan Rel - - - - -
2 Angkutan Darat 1,65 1,66 1,65 1,65 1,72
3 Angkutan Laut 0,22 0,22 0,21 0,21 0,19
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
0,42 0,43 0,42 0,42 0,42
5 Angkutan Udara - - - - -
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir
0,24 0,23 0,23 0,22 0,22
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,96 2,00 1,97 1,98 2,01
1 Penyediaan Akomodasi 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
2 Penyediaan Makan Minum 1,73 1,77 1,74 1,75 1,77
J Informasi dan Komunikasi 3,98 4,16 4,25 4,41 4,66
K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,99 2,21 2,38 2,58 2,65
1 Jasa Perantara Keuangan 0,96 1,17 1,34 1,51 1,59
2 Asuransi dan Dana Pensiun 0,47 0,48 0,49 0,50 0,50
3 Jasa Keuangan Lainnya 0,40 0,40 0,39 0,40 0,40
4 Jasa Penunjang Keuangan 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
L Real Estat 3,42 3,47 3,45 3,49 3,46
M,N Jasa Perusahaan 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
4,19 4,20 3,78 3,84 3,92
P Jasa Pendidikan 4,61 4,59 4,55 4,56 4,59
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,26 1,28 1,24 1,24 1,22
R,S,T,U Jasa lainnya 1,00 0,97 0,93 0,92 0,92
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Sumber : BPS Kab. Sambas Tahun 2016 Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 30
2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Pada tahun 2015 nilai PDRB Kabupaten Sambas Atas Dasar Harga Berlaku
mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mencapai
14.667.866,38 juta rupiah.
Tabel II.16 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas
Atas Dasar Harga Berlaku 2011-2015 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
LAPANGAN USAHA 2011 2012 2013 2014* 2015**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.483.254,7 3.717.338,4 4.069.988,0 4.410.059,8 4.832.103,1
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 2.960.630,3 3.143.524,5 3.471.150,8 3.732.183.8 4.092.723,2
a. Tanaman Pangan 638.016,3 703.526,8 814.632 860.891,2 934.480,2
b. Tanaman Hortikultura 740.612,9 778.665,4 857.703.9 969.237 1.125.693,3
c. Tanaman Perkebunan 1.334.954 1.394.206,4 1.510.552,8 1.574.041,4 1.676.628,9
d. Peternakan 224.057,6 241.567,5 259.310,4 295.922 320.767,2
e. Jasa Pertanian dan Perburuan 22.989,4 25.558,4 28.951,7 32.092,3 35.153,5
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu 81.917,8 87.527,5 89.260,8 84.940,7 88.948,7
3. Perikanan 440.706,6 486.286,3 509.576,4 592.935,2 650.431,1
B Pertambangan dan Penggalian 82.921,6 105.815,7 126.347,1 157.405,5 187.371,1
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi - - - - -
2. Pertambangan Batubara dan Lignit - - - - -
3. Pertambangan Bijih Logam 1.353,1 1.490,4 1.623,4 1.600 1.377,7
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya 81.568,5 104.325,2 124.723,8 155.805,6 185.993,3
C Industri Pengolahan 1.264.429,6 1.374.360,8 1.510.687,2 1.675.887,9 1.824.319,9
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas - - - - -
2. Industri Makanan dan Minuman 936.991,6 1.035.273,4 1.160.080,5 1.326.286,4 1.464.849,9
3. Industri Pengolahan Tembakau - - - - -
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 10.114,4 11.116,4 12.205,7 13.794,7 15.780,9
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki - - - - -
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
48.658,2 49.344,9 48.395,8 45.770,6 45.805,7
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
586,1 642,7 687,2 724,9 817,7
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 123,8 125,4 133,6 167,2 239,7
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 177.552,4 180.903,4 182.113,6 173.790,1 173.003,1
10. Industri Barang Galian bukan Logam 10.717,7 10.493,4 10.832 11.197,4 13.305,5
11. Industri Logam Dasar 312,3 297,5 272,7 253,3 252,6
12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik
24.002,7 27.310,3 30.917,8 34.441,1 37.297,4
13. Industri Mesin dan Perlengkapan 2.869,5 3.194,1 3.552,1 3.993,7 4.152,6
14. Industri Alat Angkutan 10.355,9 10.487,4 12.251,4 14.264,3 14.206,7
15. Industri Furnitur 36.537,6 39.098,3 43.043,4 44.798,4 47.616,2
16. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan
5.607,3 6.073,7 6.201,5 6.406 6.991,9
D Pengadaan Listrik dan Gas 3.863,3 4.200,7 4.476,4 5.166 5.536,9
1. Ketenagalistrikan 1.297,6 1.317,3 1.262,9 1.580,7 1.896,7
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es 2.565,7 2.883,5 3.213,4 3.585,2 3.640,2
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6.239,4 6.592 6.648,2 7.269,5 7.735,5
F Konstruksi 599.860,8 714.603,1 868.977,5 1.057.570,1 1.196.098,2
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
1.759.036,3 1.881.347 2.073.779,8 2.305.491,2 2.565.011,6
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 31
LAPANGAN USAHA 2011 2012 2013 2014* 2015**
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya 443.066,9 482.258 561.622,9 616.502,6 678.871
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
1.315.969,5 1.399.089 1.512.156,9 1.688.988,6 1.886.140,6
H Transportasi dan Pergudangan 240.818,6 269.379,8 304.392,9 340.263 375.611,9
1. Angkutan Rel - - - - -
2. Angkutan Darat 157.862 176.069,1 200.485,1 224.360,2 250.795,1
3. Angkutan Laut 20.637 23.793,7 26.258,7 28.725 29.700,9
4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 39.857,9 44.239,4 49.257,6 55.766,5 59.941,3
5. Angkutan Udara - - - - -
6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir
22.461,7 25.277,5 28.391,5 31.411,3 35.174,5
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 187.001,4 211.874 236.393,4 265.764,1 302.472,7
1. Penyediaan Akomodasi 21.492,1 23.893,3 26.345,7 28.606,6 32.367,5
2. Penyediaan Makan Minum 165.509,3 187.980,7 210.047,7 237.157,4 270.105,2
J Informasi dan Komunikasi 364.861,5 395.143 422.955 468.269,5 528.240,6
K Jasa Keuangan dan Asuransi 190.605,9 233.020,8 282.224,6 333.144,9 367.245,7
1. Jasa Perantara Keuangan 92.810,3 124.183,8 160.524,1 196.552,9 221.338
2. Asuransi dan Dana Pensiun 44.259,8 49.178,5 54.499,4 60.440 64.989
3. Jasa Keuangan Lainnya 37.684,7 41.698,8 47.279,9 54.251,2 57.444,6
4. Jasa Penunjang Keuangan 15.851 17.959,6 19.921,2 21.900,8 23.474,2
L Real Estat 321.960,1 367.099,2 414.231,5 459.870,3 503.928,5
M,N Jasa Perusahaan 38.523,4 42.860,8 47.615,8 52.084,2 58.631,7
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
403.437 524.829,5 611.432,3 730.936,8 858.741,5
P Jasa Pendidikan 446.051,5 502.271,6 572.689,2 650.497,7 725.063,5
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 124.291,9 139.341,3 155.260,7 174.422,6 193.739,4
R,S,T,U Jasa lainnya 96.582,5 101.543,5 111.011,6 123.713,6 136.014,5
Produk Domestik Regional Bruto 9.613.739,4 10.591.621,2 11.819.111,4 13.217.816,8 14.667.866,4
Sumber : BPS Kab. Sambas Tahun 2016 Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara
Sebagai daerah agraris dengan jumlah penduduk bermata pencaharian pokok
pertanian sudah sewajarnya dalam struktur perekonomian Kabupaten Sambas didominasi
oleh sektor pertanian. Struktur perekonomian Kabupaten Sambas masih didominasi oleh
lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan nilai kontribusi sebesar
32,94%, diikuti dengan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor sebesar 17,49% dan usaha Industri Pengolahan sebesar 12,44%.
Sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang paling besar
memberikan sumbangan bagi pertumbuhan PDRB Kab Sambas dan selama tahun 2011
sampai dengan tahun 2015 peranannya perlahan-lahan terus berkurang.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 32
Tabel. II.17 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas
Atas Dasar Harga Berlaku 2011-2015 Menurut Lapangan Usaha (%)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRY 2011 2012 2013 2014*) 2015**)
(1) (3) (4) (5) (6) (7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 36,23 35,10 34,44 33,36 32,94
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian
30,80 29,68 29,37 28,24 27,90
a. Tanaman Pangan 6,64 6,64 6,89 6,51 6,37
b. Tanaman Hortikultura 7,70 7,35 7,26 7,33 7,67
c. Tanaman Perkebunan 13,89 13,16 12,78 11,91 11,43
d. Peternakan 2,33 2,28 2,19 2,24 2,19
e. Jasa Pertanian dan Perburuan 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 0,85 0,83 0,76 0,64 0,61
3 Perikanan 4,58 4,59 4,31 4,49 4,43
B Pertambangan dan Penggalian 0,86 1,00 1,07 1,19 1,28
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/
- - - - -
2 Pertambangan Batubara dan Lignit - - - - -
3 Pertambangan Bijih Logam 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya
0,85 0,98 1,06 1,18 1,27
C Industri Pengolahan 13,15 12,98 12,78 12,68 12,44
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas
- - - - -
2 Industri Makanan dan Minuman 9,75 9,77 9,82 10,03 9,99
3 Industri Pengolahan Tembakau - - - - -
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
- - - - -
6
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan SejenisnyaStraw and Plaiting Materials
0,51 0,47 0,41 0,35 0,31
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
- - - - -
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
1,85 1,71 1,54 1,31 1,18
10 Industri Barang Galian bukan Logam 0,11 0,10 0,09 0,08 0,09
11 Industri Logam Dasar - - - - -
12 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik
0,25 0,26 0,26 0,26 0,25
13 Industri Mesin dan Perlengkapan 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
14 Industri Alat Angkutan 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10
15 Industri Furnitur 0,38 0,37 0,36 0,34 0,32
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 33
LAPANGAN USAHA/INDUSTRY 2011 2012 2013 2014*) 2015**)
16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan
0,06 0,06 0,05 0,05 0,05
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1 Ketenagalistrikan 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
0,06 0,06 0,06 0,05 0,05
F Konstruksi 6,24 6,75 7,35 8,00 8,15
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
18,30 17,76 17,55 17,44 17,49
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya
4,61 4,55 4,75 4,66 4,63
2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
13,69 13,21 12,79 12,78 12,86
H Transportasi dan Pergudangan 2,50 2,54 2,58 2,57 2,56
1 Angkutan Rel - - - - -
2 Angkutan Darat 1,64 1,66 1,70 1,70 1,71
3 Angkutan Laut 0,21 0,22 0,22 0,22 0,20
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
0,41 0,42 0,42 0,42 0,41
5 Angkutan Udara - - - - -
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir
0,23 0,24 0,24 0,24 0,24
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
1,95 2,00 2,00 2,01 2,06
1 Penyediaan Akomodasi 0,22 0,23 0,22 0,22 0,22
2 Penyediaan Makan Minum 1,72 1,77 1,78 1,79 1,84
J Informasi dan Komunikasi 3,80 3,73 3,58 3,54 3,60
K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,98 2,20 2,39 2,52 2,50
1 Jasa Perantara Keuangan 0,97 1,17 1,36 1,49 1,51
2 Asuransi dan Dana Pensiun 0,46 0,46 0,46 0,46 0,44
3 Jasa Keuangan Lainnya 0,39 0,39 0,40 0,41 0,39
4 Jasa Penunjang Keuangan 0,16 0,17 0,17 0,17 0,16
L Real Estat 3,35 3,47 3,50 3,48 3,44
M,N Jasa Perusahaan 0,40 0,40 0,40 0,39 0,40
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
4,20 4,96 5,17 5,53 5,85
P Jasa Pendidikan 4,64 4,74 4,85 4,92 4,94
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,29 1,32 1,31 1,32 1,32
R,S,T,U Jasa lainnya 1,00 0,96 0,94 0,94 0,93
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Sumber : BPS Kab. Sambas Tahun 2016 Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara
C. PDRB Perkapita
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 34
Tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah dapat diukur salah satunya
dengan pendapatan regional per kapita dalam hal ini PDRB per kapita. PDRB per kapita
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 28.039.468.14 juta rupiah dengan
pertumbuhan sebesar 10,29 persen. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga
konstan di tahun 2015 sebesar 21.465.244,68 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar
4,13 persen.
Secara keseluruhan perkembangan PDRB per kapita ADHB dan ADHK dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.
Tabel II.18
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sambas Tahun 2011 – 2015
Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2016 Keterangan :*) angka sementara**) angka sangat sementara
D. Indeks Pembangunan Manusia
Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia
menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari
pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang
memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan
yang produktif (United Nation Development Programme-UNDP). Pembangunan manusia
didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat
mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan
dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan
secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk
oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu : a) umur panjang dan hidup sehat; b) pengetahuan dan
c) standar hidup layak.
TAHUN
PDRB PER KAPITA
HARGA BERLAKU
PDRB PER KAPITA
HARGA KONSTAN 2010
NILAI (Juta Rp.)
PERTUMBUHAN (%)
NILAI (Jutaan RP)
PERTUMBUHAN (%)
2011 19.131.971,99 11,27 17.995.248,92 4,65
2012 20.804.680,53 8,74 18.810.634,23 4,53
2013 22.924.313,81 10,19 19.720.691,13 4,85
2014* 25.424.403,34 10,91 20.613.364,89 4,54
2015** 28.039.468.14 10,29 21.465.244,68 4,13
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 35
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya
membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan
peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan
data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan
sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).
Berdasarkan penghitungan IPM di tahun 2015 IPM tertinggi adalah Provinsi DKI
Jakarta sebesar 78,99 diikuti posisi kedua Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar
77,59 dan Kalimantan Timur sebesar 74,17 di posisi ketiga. Sementara IPM Provinsi
Kalimantan Barat sebesar 65,59 yang secara nasional peringkatnya berada pada posisi 29
dari 34 provinsi di Indonesia. Secara umum perkembangan IPM di Kabupaten Sambas
terus mengalami peningkatan dalam komponen IPM.
Di Provinsi Kalimantan Barat, IPM tertinggi adalah Kota Pontianak sebesar 77,52,
diikuti Kota Singkawang sebesar 70,03 dan Kabupaten Kubu Raya sebesar 65,02.
Sementara Kabupaten Sambas peringkatnya tidak berubah yaitu berada pada peringkat 6
dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.
Sumber : Buku Kalbar Dalam Angka Tahun 2016
Gambar II.9
IPM Indonesia Tahun 2011 – 2015
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 36
Sumber : Buku Kalbar Dalam Angka Tahun 2016
Gambar II.10
IPM Kalimantan Barat Tahun 2011 – 2015
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas Tahun 2016
Gambar II.11
IPM Kabupaten Sambas Tahun 2011 – 2015
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 37
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas Tahun 2016
Kategori IPM :
Rendah : IPM < 60
Sedang : 60 ≤IPM ≥ 70
Tinggi : 70 ≤IPM ≥ 80
Sangat Tinggi : IPM ≥ 80
Gambar II.12
IPM dan Kategori Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalbar Tahun 2015
F. Indeks Pembangunan Desa
Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan suatu ukuran yang disusun untuk
menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia dengan unit analisisnya
“Desa”.
IPD dimaksudkan untuk menjadi suatu instrumen yang memberikan informasi bagi pelaku
pembangunan desa baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa agar dapat melakukan
intervensi kebijakan yang tepat sebagai upaya pengungkit perkembangan desa.
Berdasarkan IPD, desa diklasifikasikan menjadi:
a. Desa mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap
pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai,
aksesibiitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan publik yang bagus, dan
penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. (desa dengan nilai IPD lebih
dari 75).
b. Desa berkembang adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap
pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibiitas/transportasi, pelayanan publik, dan
penyelenggaraan pemerintahan yang cukup memadai. (desa dengan nilai IPD lebih
dari 50 namun kurang dari sama dengan 75).
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 38
c. Desa tertinggal adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap
pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibiitas/transportasi, pelayanan publik, dan
penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. (desa dengan nilai IPD kurang dari
sama dengan 50).
Tabel II.19
Klasifikasi Desa Per Kecamatan di Kabupaten Sambas
Sumber : Bappenas, tahun 2014
G. Penduduk Miskin
Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sambas, pada tahun 2014 tercatat jumlah
penduduk miskin 49.260 orang (9,46%), jumlah ini berkurang jika dibandingkan
dengan tahun 2013 sebanyak 51.200 orang, namun masih tinggi jika dibandingkan
dengan jumlah penduduk miskin di tahun 2012 sebanyak 44.500 orang. Garis
kemiskinan di Kabupaten Sambas sebesar Rp. 314.144 per kapita per bulan.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 39
Tabel II.20 Tingkat Kemiskinan di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2011–2015
Kab/Kota Kemiskinan (%)
2011 2012 2013 2014 2015
Kalimantan Barat 8,48 7,96 8,74 8,07 8,03
Sambas 9,38 8,88 9,90 9,46 9,42
Bengkayang 7,25 6,74 8,01 7,2 6,94
Landak 13,13 12,41 14,18 13,71 13,51
Mempawah 5,97 5,64 6,3 6 5,52
Sanggau 4,67 4,4 4,71 4,47 4,57
Ketapang 12,75 11,91 12,85 11,6 11,72
Sintang 9,07 8,55 10,09 9,11 9,33
Kapuas Hulu 10,61 9,95 11,11 10,03 9,66
Sekadau 6,3 5,93 6,93 6,31 6,5
Melawi 12,93 12,1 13,7 12,4 12,57
Kayong Utara 10,91 10,16 10,87 9,55 9,84
Kubu Raya 6,67 6,27 6,04 5,45 5,22
Kota Pontianak 6,15 5,77 5,56 5,15 5,22
Kota Singkawang 5,69 5,32 6,5 5,88 5,76
Sumber : BPS Prov. Kalbar Tahun 2016
II.2.2 Kesejahteraan Sosial
A. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang
diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang.
Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur
berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk
umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia
7 tahun keatas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem
pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan
(dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.
Angka Harapan Lama Sekolah Kab. Sambas tahun 2015 yaitu 11,70 tahun, angka ini
masih rendah jika dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalbar
yaitu 12,25 tahun. Namun Angka Harapan Lama Sekolah Kab. Sambas lebih tinggi jika
dibandingkan dengan Kab. Bengkayang, Kab. Sanggau, Kab. Ketapang, Kab. Sintang,
Kab. Sekadau, dan Kab. Melawi.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 40
Sumber : BPS Prov. Kalbar Tahun 2016
Gambar II.13 HLS Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar Tahun 2015
Sumber : BPS Prov. Kalbar Tahun 2016
Gambar II.14 HLS Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalbar Tahun 2011 – 2015
B. Rata-rata Lama Sekolah
Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh
penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal,
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 41
rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung
dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun keatas.
Di tahun 2015, rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Kota Pontianak yaitu
9,77 tahun; diikuti Kota Singkawang 7,28 tahun; Kabupaten Landak 7,06 tahun dan
Kabupaten Kapuas Hulu 7,00 tahun. Sementara angka terendah berada di Kabupaten
Kayong Utara yaitu 5,37 tahun. Kabupaten Sambas menduduki urutan ke 12 dari 14
kab/kota di Provinsi Kalimantan Barat untuk rata-rata lama sekolah, hanya 6,13 tahun.
Sumber : BPS Prov. Kalbar Tahun 2016
Gambar II.15
RLS Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalbar Tahun 2015
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 42
Sumber : BPS Prov. Kalbar Tahun 2016
Gambar II.16
RLS Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalbar Tahun 2015
Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, rata-rata lama sekolah penduduk
Kabupaten Sambas maupun penduduk Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan
relatif lambat. Rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2015 sebesar
6,93 tahun naik dari tahun 2014 yang hanya 6,83 tahun. Begitu pula rata-rata lama
sekolah untuk Kabupaten Sambas naik dari 5,80 tahun pada tahun 2014 menjadi 6,13
tahun di tahun 2015.
C. Angka Kematian Bayi
Tingkat mortalitas bayi disamping dipengaruhi oleh faktor intern seperti kondisi ibu
hamil dan menyusui serta bayi, juga faktor ekstern. Penyebab faktor intern antara lain
kekurangan gizi waktu ibu hamil akan cenderung melahirkan bayi yang malnutrisi,
kelainan fisik, dan gangguan mental pada bayi. Persoalannya cenderung bertambah rumit
apabila si-ibu juga menderita suatu penyakit kronis saat hamil misalnya beban mental
akibat depresi berkepanjangan. Dampak buruk lain pada bayi juga ditentukan oleh faktor
usia ibu yang terkadang mempengaruhi keselamatan bayi saat dilahirkan.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 43
Mengenai faktor ekstern utamanya disebabkan oleh pertolongan saat proses
persalinan yaitu mengenai cara, oleh siapa, proses persalinan ditangani. Masyarakat
tradisional cenderung masih menggunakan peralatan sederhana, sehingga
memungkinkan terjadinya infeksi (tetanus) pada bayi. Tetanus biasa terjadi pada saat
pemotongan tali pusar (placenta), dan relatif banyak ditemukan di negara-negara
berkembang. Guna menekan angka kematian bayi (AKB) akibat infeksi, maka pemerintah
mensosialisasikan program pelatihan para dukun bayi tentang cara penanganan proses
persalinan yang sesuai kaidah/ standar medis.
Sumber : Buku Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 (Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Barat)
Gambar II.17
Angka Kematian Bayi di Kab. Sambas
Target MDG’s 11 per 1.000 KH
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 44
Sumber : Buku Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014
(Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat)
Gambar II.18
Jumlah Kasus Kematian Neonatal Yang Terlaporkan di Prov. Kalbar sd. Desember Tahun 2014
Sumber : Buku Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014
(Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat)
Gambar II.19
Jumlah Kematian Bayi (29 hari-11 Bln) yang Terlaporkan
di Prov. Kalbar sd. Desember 2014
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 45
Sumber : Buku Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014
(Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat)
Gambar II.20
Kasus Kematian Anak Balita (12-59 Bln) Yang Terlaporkan di Prov Kalbar sd. Desember 2014
Sumber : Buku Profil Kesehatan Kab. Sambas Tahun 2015 (Dinas Kesehatan Kab. Sambas)
Gambar II.21
Perkembangan Status Gizi Balita di Kabupaten Sambas 2011 – 2015
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 46
D. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)
Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak
tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat
kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.
Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Sambas tahun 2015 yaitu 67,94
tahun, meningkat di banding tahun sebelumnya yaitu 67,74 tahun. AHH tertinggi
berada di Kabupaten Bengkayang yaitu 72,99 tahun dan AHH terendah berada di
Kabupaten Kayong Utara yaitu 67,33 tahun.
Sumber : Buku Profil Kab. Sambas Tahun 2016
Gambar II.22
AHH (Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar Tahun 2015
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 47
Sumber : Buku Profil Kab. Sambas Tahun 2016
Gambar II.23
AHH (Tahun) Kab. Sambas dan Prov Kalbar Tahun 2011– 2015
II.2.3 Budaya, Pemuda dan Olah Raga
Jumlah suku etnis dominan di Kabupaten Sambas tahun 2015 sebanyak
3 etnis. Jumlah situs bersejarah ada 26 buah. Jumlah organisasi kepemudaan sebanyak
192 organisasi, jumlah obyek wisata tahun 2015 sebanyak 47 buah.
Tabel II.21
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dan Pariwisata
JENIS 2014 2015 Satuan
Kebudayaan :
- Jumlah suku etnis dominan 3 3 Etnis
- Jumlah bahasa daerah dominasi 3 3 Bahasa
- Jumlah situs bersejarah 26 26 Situs
- Jumlah tokoh/ pemangku adat 10 10 Orang
Pemuda dan Olahraga :
- Organisasi Kepemudaan 192 192 Buah
- Jumlah Organisasi Olahraga 28 29 Buah
- Jumlah gelanggang olahraga 357 357 Buah
Pariwisata :
- Jumlah obyek wisata 47 47 Buah
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 48
Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sambas Tahun 2016
II.3 Aspek Pelayanan Umum
II.3.1 Layanan Urusan Wajib
II.3.1.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
A. Urusan Pendidikan
1. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Salah satu indikator di bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar
(APK) dimana indikator ini mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang
pendidikan tertentu dalam kelompok umur yabg sesuai dengan jenjang pendidikan
tersebut. APK memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang
sedang/telah menerima pendidikan pada jenjang tertentu. APK biasanya diterapkan
untuk jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA. Dengan kata lain APK memberikan
gambaran daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.
Tabel II.22
Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Sambas Tahun 2015 dan 2014
Jenjang Pendidikan
Kelompok Umur
Penduduk (2015)
Sekolah
XX (2015)
Sekolah XX
Umur XX (2015)
APK (2015)
APK (2014)
SD 7-12 69.854 78.250 68.002 112,02 113,65
SMP 13-15 28.928 22.405 18.036 77,45 67,06
SMA 16-18 23.877 21.626 13.169 90,57 71,10
Sumber : BPS Kab. Sambas Tahun 2016, data diolah
- Jumlah hotel non bintang 29 29 Buah
- Jumlah kamar hotel/penginapan 550 550 Unit
Tempat hiburan / rekreasi :
- Bahari 22 22 Unit
- Non Bahari 20 20 Unit
- Budaya 5 5 Unit
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 49
2. Angka Partisipasi Murni (APM)
APM menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang
bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM selalu lebih rendah
dibanding APK karena pembilangnya lebih kecil (sementara penyebutnya sama). APM
membatasi usia murid sesuai dengan jenjang pendidikan sehingga angkanya lebih kecil
karena beberapa factor diantaranya menunda saat mulai bersekolah, murid tidak naik kelas,
berhenti/keluar dari sekolah untuk sementara waktu, dan lulus lebih awal.
Indikator ini juga menggambarkan kekonsistenan antara umur penduduk dengan
pendidikan yang disarankan untuk usia yang bersangkutan.
Tabel II.23 Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Sambas Tahun 2015 dan 2014
Sumber : BPS Kab. Sambas Tahun 2016, data diolah
3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
APS mengukur proporsi anak yang bersekolah pada suatu kelompok umur
sekolah jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini memberikan gambaran secara umum
tentang banyaknya anak kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah tanpa
memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti.
Tabel II.24 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Sambas Tahun 2015 dan 2014
Jenjang Pendidikan
Kelompok Umur
Penduduk (2015)
Sekolah
XX (2015)
Sekolah XX
Umur XX (2015)
APS (2015)
APS (2014)
SD 7-12 69.854 78.250 68.002 99,27 98,66
SMP 13-15 28.928 22.405 18.036 89,89 85,47
SMA 16-18 23.877 21.626 13.169 71,40 68,91
Sumber : BPS Kab. Sambas Tahun 2016, data diolah
Jenjang Pendidikan
Kelompok Umur
Penduduk (2015)
Sekolah XX
(2015)
Sekolah XX Umur XX (2015)
APM (2015)
APM (2014)
SD 7-12 69.854 78.250 68.002 97,35 96,87
SMP 13-15 28.928 22.405 18.036 62,35 57,13
SMA 16-18 23.877 21.626 13.169 55,15 58,08
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 50
4. Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan (Ijazah Yang Dimiliki)
Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2014 menunjukkan sekitar
36,71 persen penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Sambas yang tidak memiliki
ijazah SD dan sekitar 27,82 persen memiliki ijazah SD/SDLB/MI. Penduduk perempuan
usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Sambas yang tidak memiliki ijazah SD yaitu sekitar
37,02 persen sedangkan penduduk laki-laki sekitar 36,43 persen yang tidak memiliki
ijazah SD.
Hasil Susenas 2014 juga menunjukkan sekitar 18,52 persen penduduk usia 10
tahun ke atas di Kabupaten Sambas yang memiliki ijazah SMP/SMPLB/MTs. Sekitar 13,18
persen telah menamatkan atau memiliki ijazah SMA/SMALB/MA/SMK. Sedangkan
penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Sambas yang memiliki ijazah
DI/II/III/S1/S2/S3 sebanyak 3,24 persen. Kesadaran masyarakat untuk mengikuti
program paket A/B/C tampaknya masih sangat rendah sehingga jumlah penduduk yang
memiliki ijazah paket A/B/C hanya dibawah 1 persen. Hal yang kiranya perlu mendapat
perhatian adalah semakin tinggi jenjang atau tingkat pendidikan ternyata juga semakin
sedikit jumlah penduduk yang mampu menamatkannya.
Tabel II.25
Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Kabupaten
Sambas Tahun 2014
Sumber : Buku Analisis Kependudukan Kab. Sambas 2014 (BPS, 2014)
Jenis Kelamin
Tdk
Punya Ijazah
SD
SD/SD LB/MI
Paket A
SMP/S
MPLB/MTs
Paket B
SMA/SM
ALB/MA/SMK
Paket C
DI/II/I
II/S1/S2/S3
Jumlah
Laki-laki 36,43 27,99 0,23 18,64 0,00 13,47 0,00 3,24 100,00
Perempuan 37,02 27,63 0,16 18,42 0,32 12,87 0,35 3,23 100,00
Total 36,71 27,82 0,20 18,52 0,16 13,18 0,17 3,24 100,00
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 51
B. Urusan Kesehatan
1. Indikator Derajat Kesehatan
Tabel II.26
Kasus kematian bayi, ibu dan Angka Harapan Hidup
Indikator Target
2015
Realisasi
2012 2013 2014 2015
Jumlah kasus kematian bayi
(berumur < 1 tahun) 102 98 108 111 138
Jumlah kasus kematian ibu pada
1 tahun tertentu 13 17 15 13 22
Angka Harapan Hidup 70 67,5 67,6 67,7 67,94
Sumber: Buku Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. Sambas 2015
Dari tabel tersebut tergambar terjadi penurunan kasus kematian ibu sebesar
11,7% dari 17 kasus di tahun 2012 menjadi 15 kasus ditahun 2013, dan pada tahun 2014
terjadi penurunan kasus sebesar 15,4% yaitu menjadi 13 kasus. Akan Tetapi pada tahun
2015 terjadi kenaikan kasus sebesar 40,9% dengan penyebab kematian diantaranya
perdarahan sebanyak 7 kasus, eklamsi 4 kasus, infeksi sebanyak 1 kasus, dan lainnya
sebanyak 10 kasus. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas bahwa usia
kematian ibu 20-29 tahun sebanyak 11 kasus dan 30-40 tahun sebanyak 11 kasus.
Sumber: Buku Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. Sambas 2015
Gambar II.24
Angka Kematian Ibu di Kab. Sambas
Target MDG’s 102 per 100.000 KH
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 52
Bila dilihat trend lokasi terjadinya kematian ibu di 19 kecamatan, dimana
dikecamatan yang dulu tidak pernah terjadi kasus kematian ibu, ditahun 2015 mulai
terjadi kasus kematian ibu sebanyak 3 kasus seperti kecamatan Pemangkat dan Selakau
Timur, dan dibeberapa kecamatan terjadi peningkatan kasus kematian ibu seperti
kecamatan Selakau tahun 2014 sebanayak 2 kasus pada tahun 2015 menjadi sebanyak 3
kasus. Kecamatan Sebawi pada tahun 2014 tidak terjadi kasus, maka pada tahun 2015
terjadi kasus kematian ibu sebanyak 1 kasus. Demikian juga Kecamatan Tekarang tahun
2014 kasus kematian ibu hanya 1 kasus namun ditahun 2015 menjadi 2 kasus. Tahun
keempat pelaksanakan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, tergambar bahwa
kecamatan Paloh dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 tidak terjadi kasus
kematian ibu.
Trend kasus yang terjadi di 19 kecamatan di Kabupaten Sambas tahun 2012-2015
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel II.27
Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Sambas tahun 2012-2015
No Kecamatan Jumlah Kasus
2012 2013 2014 2015
1 Selakau 0 0 2 3
2 Selakau Timur 0 0 0 3
3 Salatiga 1 1 0 0
4 Pemangkat 0 0 0 3
5 Semparuk 1 1 2 2
6 Tebas 2 1 1 1
7 Sebawi 0 1 0 1
8 Sambas 5 2 1 2
9 Sejangkung 1 3 1 1
10 Sajad 0 2 0 0
11 Subah 1 1 0 0
12 Jawai Selatan 1 0 0 0
13 Jawai 0 1 0 0
14 Tekarang 0 0 1 2
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 53
No Kecamatan Jumlah Kasus
2012 2013 2014 2015
15 Teluk Keramat 1 0 3 3
16 Tanggaran 1 0 2 2
17 Galing 3 1 0 0
18 Paloh 0 0 0 0
19 Sajingan Besar 0 1 0 0
TOTAL 17 15 13 22
Sumber: Buku Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. Sambas 2015
Kemudian pada kasus kematian bayi (kematian 0-11 bayi) terjadi peningkatan
kasus sebesar 24,32% dari 111 kasus yang terjadi ditahun 2014 menjadi 138 kasus
ditahun 2015 atau terjadi penambahan sebanyak 27 kasus. Dengan penyebab kematian
bayi seperti Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 25 kasus, Asfiksia sebanyak 46
kasus, Sepsis sebanyak 4 bayi, kelainan congenital sebanyak 6 bayi, pneumonia sebanyak
2 kasus, diare sebanyak 1 kasus, kelainan salauran cerna sebanyak 1 kasus, dan kasus
penyebab lainnya sebanyak 53 kasus.
Bila dilihat trend lokasi terjadinya kematian bayi di 19 kecamatan, disemua
kecamatan terjadi kasus kematian bayi, bahkan terjadi peningkatan kasus kematian bayi
cukup tinggi, seperti kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Tekarang, Selakau,
Pemangkat, Teluk Keramat, Tangaran, Sajingan Besar, Galing dan Subah. Tidak
demikian yang terjadi didua kecamatan yaitu kecamatan Selakau Timur dan Paloh, yang
tahun sebelum tidak terjadi kasus, akan tetapi tahun 2015 terjadi kasus kematian bayi.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 54
Tabel II.28
Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Sambas tahun 2012-2015
No Kecamatan Jumlah Kasus
2012 2013 2014 2015
1 Sejangkung 6 5 5 11
2 Sambas 8 7 20 12
3 Sajad 2 11 7 2
4 Sebawi 8 7 10 6
5 Tebas 8 9 6 8
6 Tekarang 1 0 1 3
7 Selakau 5 4 1 2
8 Selakau Timur 0 0 0 2
9 Pemangkat 2 6 3 9
10 Salatiga 2 6 4 4
11 Semparuk 5 7 5 3
12 Jawai 4 3 6 3
13 Jawai Selatan 2 4 3 4
14 Teluk keramat 11 12 14 19
15 Tangaran 9 3 10 13
16 Paloh 0 1 0 8
17 Sajingan Besar 8 9 4 6
18 Galing 14 9 10 11
19 Subah 3 4 2 4
Total 98 108 111 138
Sumber: Buku Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. Sambas 2015
Bahwa berdasarkan hasil Pematauan Status Gizi (Pemantauan Status Gizi) balita,
terjadi peningkatan prevalensi gizi buruk dari tahun 2014 yaitu 2,47% menjadi 3,05%
pada tahun 2015.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 55
Tabel II.29
Prevalensi Gizi di Kabupaten Sambas tahun 2012-2015
Status Gizi Target Capaian (%)
2015 2012 2013 2014 2015
% Kurang <16% 14,98 15,67 13,09 14,00
% Buruk <2% 3,85 2,77 2,47 3,05
Total <15% 18,82 18,44 15,56 17,05
Sumber: Buku Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. Sambas 2015
Prevalensi gizi buruk di Kabupaten Sambas dilihat melalui Pemantauan Status Gizi
(PSG) dengan mengukur berat badan balita per umur, dimana pada tahun 2015 balita
yang diukur sebanyak 28.430 balita, dan ditemukan 866 kasus balita gizi buruk yang
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel II.30
Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Sambas tahun 2012-2015
NO KECAMATAN
KASUS GIZI (PSG)
2012 2013 2014 2015
1 Sejangkung 18 61 87 59
2 Sambas 25 83 85 79
3 Sajad 12 25 25 21
4 Sebawi 24 38 36 26
5 Tebas 38 43 49 121
6 Tekarang 5 46 39 29
7 Selakau 20 44 81 76
8 Selakau Timur 14 21 23 29
9 Pemangkat 13 50 44 71
10 Salatiga 5 9 4 5
11 Semparuk 1 16 7 30
12 Jawai 5 23 26 58
13 Jawai Selatan 6 12 6 30
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 56
NO KECAMATAN
KASUS GIZI (PSG)
2012 2013 2014 2015
14 Teluk keramat 40 83 64 102
15 Tangaran 43 21 16 22
16 Paloh 6 14 0 4
17 Sajingan Besar 20 24 14 37
18 Galing 7 57 12 54
19 Subah 2 4 21 13
Total 847 674 639 866
Sumber: Buku Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. Sambas 2015
Dari hasil prevalensi gizi buruk dilakukan penyaringan pengukuran berat badan di
bagi tinggi badan dengan Z-score <-3 dan atau dengan penyakit penyerta ditemukan
sebanyak 17 balita dan dilakukan perawatan di Pusat Pemulihan Gizi (PPG), dimana dari
17 kasus gizi buruk yang dirawat di Pusat Pemulihan Gizi (PPG), 10 balita berubah status
gizinya menjadi baik. Berikut ini trend lokasi balita gizi buruk yang dirawat yaitu :
Tabel II.31
Gizi Buruk yang di Rawat di Kabupaten Sambas tahun 2012-2015
NO KECAMATAN Kasus Balita Gizi Buruk Dirawat
2012 2013 2014 2015
1 Sejangkung 8 1 1 0
2 Sambas 11 2 3 0
3 Sajad 2 1 5 1
4 Sebawi 3 4 5 0
5 Tebas 10 2 5 1
6 Tekarang 0 0 1 2
7 Selakau 0 0 0 0
8 Selakau Timur 0 1 1 2
9 Pemangkat 8 0 0 0
10 Salatiga 4 0 0 0
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 57
NO KECAMATAN Kasus Balita Gizi Buruk Dirawat
2012 2013 2014 2015
11 Semparuk 7 0 0 2
12 Jawai 5 3 0 0
13 Jawai Selatan 6 0 0 2
14 Teluk keramat 9 7 2 4
15 Tangaran 4 1 3 1
16 Paloh 0 0 0 0
17 Sajingan Besar 0 0 0 0
18 Galing 5 1 1 2
19 Subah 12 0 0 0
Total 304 94 27 17
Sumber: Buku Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. Sambas 2015
Selain itu, upaya yang dilakukan dalam memperbaiki gizi masyarakat di Kabupaten
Sambas dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel II.32
Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat di Kabupaten Sambas tahun 2012-2015
No. Indikator
CAPAIAN (%)
2012 2013 2014 2015
1 Balita yang ditimbang berat badannya 48.7 49.4 56,07 57,9
2 Balita yang naik berat badannya 67.0 65.3 75,78 74,53
3 Balita bawah garis Merah di kartu KMS 2.3 1.9 2,98 3,19
4 Cakupan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 73.3 80.5 28,13 47,18
5 Bayi yang mendapat Asi - Eksklusif 8.45 51.9 64,2 66,0
6 Cakupan balita mendapat kapsul Vitamin A
(2 kali) 82.9 84.3
67,87 78,83
7 Kecamatan bebas rawan gizi 36.8 26.3 36,84 36,84
8 Cakupan buml mendapat 90 tablet Fe 80.8 91.4 88,19 83,52
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 58
No. Indikator CAPAIAN (%)
2012 2013 2014 2015
9 Cakupan ibu nifas mendapat Vitamin A 80.8 96.5 80,94 76,72
10 Cakupan bumil menderita Anemia 0 1.86 3,81 4,10
11 Cakupan ibu hamil kekurangan energi kronis 0 5.5 5,22 5,86
12 Cakupan desa dengan garam beryodium
baik 88.1 100 100 100
13 Cakupan WUS yang mendapat kapsul
yodium 0 0 0 0
Sumber: Buku Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. Sambas 2015
Cakupan pelayanan kesehatan tahun 2015 dapat dilihat dari pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Adapun capaian SPM sebagai berikut:
Tabel II.33
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2012 - 2015
No. INDIKATOR KINERJA SPM BIDANG KESEHATAN
Target 2015
CAPAIAN (%)
2012 2013 2014 2015
PELAYANAN KESEHATAN DASAR
1 Cakupan Kunjungan Bumil K4 95 91 95,97 90,98 84,42
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani 100 70,72 76,02 76,11 100
3 Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
90 92,2 91,46 86,33 81,02
4 Cakupan pelayanan nifas 90 86 86,88 83,12 81,77
5 Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani
100 58 56,01 51,55 81,05
6 Cakupan kunjungan bayi 95 63 80,52 84,41 90,67
7 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal
Child Immunization (UCI) 100 88 89 100 83,00
8 Cakupan pelayanan anak balita 95 32 44,68 43,38 69,22
9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
100 0 81,22 0 100
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 59
No. INDIKATOR KINERJA SPM BIDANG KESEHATAN
Target 2015
CAPAIAN (%)
2012 2013 2014 2015
10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
100 100 100 100 100
11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
100 100 100 90 100
13 Cakupan penemuan penderita penyakit:
a.AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2
b.Penemuan penderita pneumonia balita
80 0,43 0,39 0,20 61,17
c.Penemuan pasien baru TB BTA positif 95 53 53,67 38,60 53,00
d.Penderita DBD yang ditangani 100 100 100 100 100
e.Penemuan penderita diare 95 51 92,94 94,13 91,63
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
95 87 198 15,07 42,82
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masayarakat miskin
80 8,09 17,46 3,59 2,95
16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan
(RS) di Kab/kota
84,62 35,48 46,88 80,64 100
PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)
17 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
100 100 100 0 0
PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
18 Cakupan desa siaga aktif 80,90 94 96,67 51,57 88,88
Sumber: Buku Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. Sambas 2015
Dilihat dari tabel tersebut, untuk pelayanan kesehatan dasar hanya 6 (enam) yang
mencapai target yaitu cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pemberian
makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin, cakupan balita
gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penjaringan kesehatan siswa SD setingkat, AFP
rate per 100.000 penduduk <15 tahun, dan cakupan penderita DBD yang ditangani.
Untuk pelayanan kesehatan rujukan dari 2 (dua) indikator SPM, hanya 1 (satu) yang
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 60
mencapai target yaitu cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan
sarana kesehatan (RS) Kabupaten/Kota. Kemudian untuk pelayanan penyelidikan
epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa, desa/kelurahan mengalami KLB
yang dilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam tidak terjadi kasus. Pelayanan
promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan indikator cakupan desa siaga
aktif sudah mencapaian target.
Capaian akses dan mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari indikator rasio
fasilitas kesehatan dan sumber daya kesehatan yang ada di Kabupaten Sambas. Berikut
ini cakupan akses fasilitas kesehatan yaitu :
Tabel II.34
Cakupan Akses Fasilitas Kesehatan Tahun 2012 - 2015
Sumber: Buku Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. Sambas 2015
Dari tabel tersebut, pencapaian rasio rumah sakit sudah mencapai target, tetapi
pencapaian rasio fasilitas kesehatan (puskesmas dan puskesmas pembantu) belum
mencapai target.
Ditahun 2015, kondisi puskesmas yang sudah baik sebesar 77,78% (21 buah),
bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 51,85% (14 buah). Jika dilihat pada
kondisi puskesmas pembantu pada tahun 2015 kondisi puskesmas pembantu yang baik
38,04% (35 buah) dibandingkantahun dengan tahun 2014 sebesar 34,78% (32 buah).
Hal serupa terjadi pada kondisi polindes/poskesdes, pada tahun 2015 kondisi
polindes/poskedes yang baik sebesar 54,40% (105 buah) dibandingkan dengan tahun
2014 sebesar 52,60% (101 buah).
Adapun kondisi fasilitas kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
No Indikator Target 2015
CAPAIAN
2012 2013 2014 2015
1 Rasio rumah sakit per satuan penduduk (dikali
1.000)
0,006 0,006 0,006 0,006 0,006
2 Rasio failitas kesehatan
(puskesmas & pustu) persatuan penduduk (dikali 1.000)
0,259 0,24 0,384 0,23 0,23
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 61
Tabel II.35
Kondisi Fasilitas Kesehatan Tahun 2012 - 2015
No. Jenis Fasilitas
Kesehatan
Kondisi Fasilitas kesehatan Tahun 2015
Jumlah Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
1 Puskesmas 21 3 1 2 27
2 Puskesmas Pembantu 35 27 9 21 92
3 Polindes/Poskesdes 105 44 27 17 193
No. Jenis Fasilitas
Kesehatan
Kondisi Fasilitas kesehatan Tahun 2014
Jumlah Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
1 Puskesmas 14 4 3 6 27
2 Puskesmas Pembantu 32 28 9 23 92
3 Polindes/Poskesdes 101 44 27 20 192
No. Jenis Fasilitas
Kesehatan
Kondisi Fasilitas kesehatan Tahun 2013
Jumlah Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
1 Puskesmas 8 7 11 1 27
2 Puskesmas Pembantu 39 25 14 14 92
3 Polindes/Poskesdes 115 38 28 10 191
No. Jenis Fasilitas
Kesehatan
Kondisi Fasilitas kesehatan Tahun 2012
Jumlah Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
1 Puskesmas 8 5 13 1 27
2 Puskesmas Pembantu 29 28 11 24 92
3 Polindes/Poskesdes 103 40 28 20 191
Sumber: Buku Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. Sambas 2015
Dari semua fasilitas kesehatan, baik puskesmas, puskesmas pembantu,
polindes/poskesdes dan rumah sakit yang di manfaatkan oleh masyarakat dalam mencari
pelayanan kesehatan terjadi peningkatan sebesar 10% dari tahun 2013 sebanyak
284.390 jiwa menjadi 316.803 jiwa ditahun 2014 dan pada tahun 2015 sebanyak 695.097
jiwa.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 62
Kelompok umur yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan
dari tahun 2012 - 2015 dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Sumber: Buku Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. Sambas 2015
Gambar II.25
Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan tahun 2012-2015
Dari grafik tersebut, pada tahun 2015 kelompok umur kurang dari 1 tahun yang
memanfaatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan terjadi kenaikan sebesar
6.95% (19.509 jiwa) dari tahun 2014 (18.241 jiwa). Pada tahun 2015, kelompok umur 1-
4 tahun pada tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 12,78% (44.526 jiwa) dari tahun
2014 (39.482 jiwa).
Selain memanfaatkan fasilitas kesehatan, untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan dibentuk suatu Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dalam bentuk
pememberdayaan masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Saka Bhakti
Husada (SBH), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), dan Pengobatan Tradisonal
(Battra) Ditahun kedua pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas 2012-
2015. Adapun Jumlah dan perkembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
(UKBM) Tahun 2012 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 63
Tabel II.36 Jumlah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Tahun 2012 - 2015
Sumber: Buku Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. Sambas 2015
Tabel II.37 Perkembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Tahun 2012 - 2015
Sumber: Buku Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. Sambas 2015
No Jenis UKBM Jumlah UKBM
2012 2013 2014 2015
1 Posyandu Balita 531 534 536 546
2 Saka Bhakti Husada (SBH) 6 6 9 14
3 Pos Kesehatan Pesantren 3 3 3 3
4. Polindes/Poskesdes 191 191 192 193
5. Posyandu lansia 89 89 89 89
6. Posbindu 2 2 12 30
7. Yankestrad 18 18 996 1381
8. Posmaldes 0 0 16 21
No
Jenis UKBM
STRATA UKBM
2012 2013 2014 2015
Mandiri Purnama Mandiri Purnama Mandiri Purnama Mandiri Purnama
1 Posyandu Balita 00 11 9 14 13 16 28 148
2 Saka Bhakti Husada
(SBH) 4 2 4 2 4 5 6 0
3 Pos Kesehatan Pesantren
0 0 0 0 0 0 0 0
4. Polindes/Poskesdes 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Posyandu lansia 0 0 0 66 0 58 0 58
6. Posbindu 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Yankestrad 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Posmaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 64
Pada tabel tersebut, dari 8 jenis UKBM yang masih aktif terdiri dari Pos Pelayanan
Terpadu (posyandu) balita, Saka Bhakti Husada (SBH), Pos Kesehatan Pesantren,
polindes/poskesdes, posyandu lansia, Pos Pembinaan Terpadu (posbindu), pelayanan
kesahatan tradisional (yankestrad), dan Pos Malaria Desa (posmaldes). Pada tahun 2015,
dari 546 posyandu balita dan yang mengalami peningkatan perubahan strata purnama
dan mandiri sebanyak 176 buah posyandu balita atau sebesar 32,23%. Untuk strata SBH
yang mengalami perubahan strata purnama dan mandiri sebanyak 6 SBH atau sebesar
42,86%. Untuk UKBM yang lainnya belum ada peningkatan strata.
Jumlah posyandu balita bila dibandingkan dengan jumlah balita maka diperoleh
maka rasio posyandu belum mencapai target. Adapun rasio posyandu, dan proporsi
posyandu purnama dan mandiri sebagai berikut ini:
Tabel II.38
Rasio Posyandu Tahun 2012 - 2015
No Indikator Target 2015
Cakupan 2015 Ket.
abs %
1 Rasio posyandu per satuan
balita (dikali 1.000) 9,512
546 9,051 Tdk tercapai
2 % posyandu purnama & mandiri (posyandu aktif)
40 176 32,23 Tdk tercapai
No Indikator Target 2014
Cakupan 2014 Ket.
abs %
1 Rasio posyandu per satuan
balita (dikali 1.000)
9,474 536 9,024 Tdk tercapai
2 % posyandu purnama &
mandiri (posyandu aktif)
38 63 11,75 Tdk tercapai
No Indikator Target 2013
Cakupan 2013 Ket.
abs %
1 Rasio posyandu per satuan
balita (dikali 1.000)
9,436 534 8,991 Tdk tercapai
2 % posyandu purnama &
mandiri
36 23 4,31 Tdk tercapai
No Indikator Target 2012
Cakupan 2012 Ket.
abs %
1 Rasio posyandu per satuan balita (dikali 1.000)
9,398 531 9,612 tercapai
2 % posyandu purnama &
mandiri
35 20 3,77 Tdk tercapai
Sumber: Buku Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. Sambas 2015
Dari tabel tersebut rasio posyandu per satuan balita pada tahun 2015 sebesar
9,051 per 1.000 balita dan belum mencapai target (9,512 per 1.000 balita).
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 65
2. Sumber Daya Manusia (SDM)
Capaian Sumber daya kesehatan dapat dilihat dari rasio ketenagaan kesehatan
yang ada dilihat dari tenaga yang berkerja di bidang kesehatan. Berikut ini rasio tenaga
kesehatan yaitu:
Tabel II.39
Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2012 - 2015
No Indikator Target
2015
Cakupan
2012 2013 2014 2015
1 Rasio dokter umum per 100.000 penduduk
32,64 5,92 10,79 9,25 12,00
2 Rasio bidan per 100.000 penduduk
88,36 43,04 59,36 127,02 64,00
3 Rasio perawat per 100.000 penduduk
106,27 64,17 64,17 75,35 79,00
4 Rasio ahli gizi per 100.000 penduduk
19,1 7,31 7,51 7,32 8,00
5 Rasio ahli sanitasi per 100.000 penduduk.
33,04 7,11 9,06 8,06 8,80
Sumber: Buku Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. Sambas 2015
C. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Aspek pelayanan umum untuk urusan pekerjaan umum yaitu pada beberapa
indikator seperti : proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik serta
proporsi panjang jaringan jalan desa dalam kondisi baik dapat dilihat peningkatannya.
Pada tahun 2015 proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai
46,64% (Realisasi 324,914 KM) meningkat 3,88% dari tahun 2014 sebesar 42,76%.
Untuk proporsi panjang jaringan jalan desa dalam kondisi baik tahun 2015 sebesar
43,95% (Realisasi 342,608 KM), meningkat sebesar 3,48% dari tahun 2014 yang sebesar
43,95%.
Untuk bidang pengairan indikator kinerja yang diukur adalah : rasio jaringan irigasi
rawa; panjang jaringan irigasi rawa dalam kondisi baik (primer, sekunder, tersier); jumlah
bangunan air dalam kondisi baik; dan panjang tanggul dalam kondisi baik. Pada tahun
2015 rasio jaringan irigasi rawa sebesar 38,71% meningkat 3,12% dari tahun 2014 yang
sebesar 35,59%. Panjang jaringan irigasi rawa dalam kondisi baik (primer, sekunder,
tersier) tahun 2015 sebesar 77,51%, angka ini meningkat 14,9% dari tahun 2014 sebesar
62,61%. Jumlah bangunan air dalam kondisi baik tahun 2015 sebesar 72,21% meningkat
jumlahnya sebesar 15,60% dari tahun 2014 sebesar 55,61%. Panjang tanggul dalam
kondisi baik pada tahun 2015 sebesar 71,60% meningkat sebesar 47,75% dari tahun
2014 sebesar 23,85%.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 66
Jumlah jembatan di Kabupaten Sambas pada tahun 2016 sebanyak 895 buah dengan
total panjang yaitu 4.607,72 m.
Tabel II.40
Capaian Pada Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2011 - 2015
NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
1. Proporsi Panjang
Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi baik
% 33,16 37,23 39,75 42,76 46,64
2. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Desa
dalam kondisi baik
% 33,37 34,9 39,40 43,95 47,43
3. Rasio Jaringan Irigasi Rawa (m/ha)
26,82 27,89 27,3 35,59 38,71
4. Panjang Jaringan Irigasi Rawa dalam
Kondisi Baik (Primer, Sekunder, Tersier)
% 42,60 58,26 63,72 62,61 77,51
5. Jumlah Bangunan Air dalam Kondisi
Baik
% 57,34 58,59 52,86 55,61 72,21
6. Panjang Tanggul
dalam Kondisi Baik
% 40,60 41,62 37,28 23,85 71,6
7. Jumlah RTDR
Perkotaan (sesuai
UU No 26 Tahun
2007)
Dokumen 5 6 7 8 8
8. Penyusunan
Peraturan Zonasi
untuk Sistem Pusat
Kegiatan
Dokumen - - - 1 2
Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016)
D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Aspek Pelayanan umum untuk perumahan rakyat dan permukiman dapat diwakili
oleh indikator rumah tangga bersanitasi, lingkungan pemukiman kumuh dan rumah layak
huni. Rumah tangga bersanitasi tahun 2015 sebesar 46,97% menurun 0,04% dari tahun
2014 sebesar 47,01%. Tahun 2015 lingkungan pemukiman kumuh sebesar 12,90%
menurun 1,95% dari tahun 2014 sebesar 14,85%. Untuk rumah layak huni pada tahun
2015 sebesar 72,45%, angka ini naik sebesar 0,28% dari tahun 2014 sebesar 72,17%
rumah yang layak huni.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 67
Tabel II.41
Capaian Pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2011 - 2015
NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
1. Rumah Tangga Bersanitasi
% 36,80 56,83 57,01 47,01 46,97
2. Lingkungan Pemukiman
Kumuh
% 50,00 33,01 15,00 14,85 12,90
3. Rumah Layak Huni % 85,00 85,25 86,00 72,17 72,45
Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016)
E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Polisi Pamong Praja bertugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman
dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara
dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan
Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja
maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja sumber daya manusia yang
dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Dari hasil perhitungan diperoleh rasio jumlah polisi pamong praja
per 10.000 penduduk di Kabupaten Sambas menurun dari tahun 2011 sebesar 0,91
menjadi 0,67 pada tahun 2015.
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan untuk
menciptakan kesadaran masyarakat untuk mentaati undang-undang serta untuk
memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Penegakan peraturan yang dilaksanakan
meliputi operasi yang bersifat pembinaan (non Yustisi) dan Operasi Yustisi (diselesaikan
secara hukum). Penegakan Perda dan Perbub untuk menciptakan kondisi yang aman,
tertib dan sadar hukum di masyarakat sehingga mendukung akselerasi pelaksanaan
pembangunan.
Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah yang ada
merupakan faktor utama terjadi pelanggaran pelanggaran. Untuk mengurangi jumlah
pelanggaran dengan melaksanakan pembinaan dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi
kepada masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati secara terpadu,
sehingga pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah meningkat dan
menurunnya pelanggaran.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 68
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki
tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rasio jumlah
linmas menggambarkan upaya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
dalam menciptakan mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga
tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.
Rasio petugas Linmas dihitung dari jumlah petugas linmas per 10.000 penduduk
pada tahun 2011 sebesar 55 menjadi 49 pada tahun 2015. Pada tahun 2015 dilaksanakan
perekrutan petugas Linmas sebanyak 95 orang, perekrutan tersebut untuk mengganti
anggota Linmas lama yang sudah tidak aktif akibat pindah lokasi, TKI, dan lanjut usia.
Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan merupakan perbandingan jumlah
pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan. Rasio jumlah pos
siskamling menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan.
Semakin besar rasio jumlah pos siskamling akan semakin besar pemberdayaan
masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
masyarakat serta keamanan lingkungan. Rasio jumlah pos siskamling tahun 2011-2015
meningkat sebesar 0,6. Jumlah Pos Siskamling dari 183 menjadi 301 meningkat 118 pos
pada tahun 2015 atau 160%. Peningkatan Pos Siskamling dikarenakan kesadaran
masyarakat peduli terhadap lingkungan dan pencapaian tersebut berkaitan erat dengan
adanya kegiatan Pembinaan Satlinmas.
Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Keputusan
Menteri PU No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran
Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Jumlah
minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu
WMK. Manajemen Penanggulangan Kebakaran dilakukan melalui upaya proteksi
terhadap bahaya kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi
kebakaran sebagai suatu public service dalam suatu WMK.
Respon time (waktu tanggap) merupakan waktu minimal yang diperlukan dimulai
saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta
langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK).
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 69
Tabel II.42
Capaian Pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2011 - 2015
NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk
0,91 0,86 0,86 0,69 0,67
2. Penegakan PERDA % 50,60 42,66 45,34 72,24 81,33
3. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran
K3(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten
% 69,88 61,95 73,64 81,65 85,02
4. Peningkatan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat
% 80 85 87 90 102,576
5. Meningkatnya budaya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.
% 65 53,99 63,51 73,78 82,21
6. Meningkatnya kesadaran swakarsa masyarakat untuk
menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban.
% 65 52,5 75 80 86,98
7. Meningkatnya kerjasama dan koordinasi antara pemda dan
Kepolisian dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban.
% 80 85 87 112,5 213,75
8. Jumlah Linmas per jumlah 10.000
Penduduk
Orang 55 55 11 55 49
9. Rasio Pos Siskamling per jumlah
Desa/Kelurahan
1 1 1 1 1,6
10. Petugas Linmas di Kabupaten Orang 2.767 2.905 563 3.066 3.065
11. Cakupan Pelayanan Bencana
Kebakaran Kabupaten
% 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
12. Tingkat Waktu Tanggap
(Response Time Rate) Daerah
Layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK)
% 70 70 72 77,78 75
Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 70
F. Urusan Sosial
Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan
sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak
terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, korban bencana, lansia, dan anak
sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi,
pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban
bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial.
Tabel II.43
Banyaknya Fakir Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang Terdata oleh
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kab. Sambas Tahun 2015
No. Kecamatan Fakir Miskin Wanita Rawan Sosial Ekonomi
1. Selakau 2.964 -
2. Selakau Timur 994 -
3. Pemangkat 2.205 2
4. Semparuk 1.137 141
5. Salatiga 1.591 -
6. Tebas 3.406 15
7. Tekarang 1.076 71
8. Sambas 2.017 9
9. Subah 889 128
10. Sebawi 801 23
11. Sajad 748 140
12. Jawai 2.006 -
13. Jawai Selatan 1.154 -
14. Teluk Keramat 1.170 116
15. Galing 840 17
16. Tangaran 987 -
17. Sejangkung 1.354 116
18. Sajingan Besar 387 45
19. Paloh 1.237 1
Jumlah pada tahun 2015 27.563 824
Sumber : Buku Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2016
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 71
Tabel II.44
Banyaknya Penyandang Cacat, Tuna Susila, Bekas Narapidana dan
Anak Nakal yang Terdata oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kab. Sambas
Tahun 2015
No. Kecamatan Penyandang
Cacat Tuna Susila
Waria
Bekas Narapidana
Anak Nakal
1. Selakau 44 - - - -
2. Selakau Timur 44 - - - -
3. Pemangkat 7 - - - -
4. Semparuk - - - - -
5. Salatiga 66 - - - -
6. Tebas 36 - - - -
7. Tekarang 69 - - - -
8. Sambas 46 - - - -
9. Subah 28 - - - -
10. Sebawi 80 - - - -
11. Sajad 46 - - - -
12. Jawai 1 - - - -
13. Jawai Selatan 18 - - - -
14. Teluk Keramat 347 - - - -
15. Galing 22 - - - -
16. Tangaran 70 - - - -
17. Sejangkung 12 - - - -
18. Sajingan Besar 16 - - - -
19. Paloh 5 - - - -
2015 957 - - - -
2014 690 - - 1 -
2013 2.096 33 95 128 60
2012 2.096 33 95 128 60
2011 1.746 - - 128 60
Catatan : *)Tahun 2010 dan 2011 data Tuna Susila ditiadakan karena dilakukan verifikasi dan perbaikan data
Sumber : Buku Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2016
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 72
Tabel II.45
Capaian Pada Urusan Sosial Tahun 2011 - 2015
NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
1. Sarana Sosial seperti
Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi
Unit 6 6 6 7 5
2. PMKS yang memperoleh
bantuan sosial
Jiwa 209 17.830 140 301 1.112
3. Penanganan
penyandang masalah kesejahteraan sosial
Jiwa 10 60 34 35 67
Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016)
II.3.1.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
A. Urusan Tenaga Kerja
Salah satu Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tergambarkan dari laju
pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya
angkatan kerja pada suatu daerah secara langsung dapat menggerakan perekonomian
daerah tersebut. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial.
Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK),
prosentase kesempatan kerja, prosentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi
lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah.
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang
melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk
yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan
penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan
kemampuan daya beli).
Untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut dilaksanakan
melalui program pembangunan dibidang tenaga kerja yaitu dengan telah melaksanakan
program kerja yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,
Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Program Perlindungan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan.
Setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikannya berusaha untuk mencari
nafkah dengan mencari pekerjaan pada instansi pemerintah maupun swasta. Dinas
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 73
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas mencatat bahwa di tahun 2016
jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan sebanyak 13.409 orang dengan rincian
sebagai berikut.
Tabel II.46
Jumlah Tenaga Kerja Yang Dipekerjakan Pada Perusahaan Menurut Lapangan Usaha
No. Lapangan Usaha
2015 2016
Jumlah
Perusahaan
Jumlah Tenaga
Kerja
Jumlah
Perusahaan
Jumlah
Tenaga Kerja
1 Pertanian/Perkebunan 26 10.232 26 10.232
2 Pertambangan 1 41 1 41
3 Industri 48 694 48 694
4 Listrik 2 74 2 74
5 Bangunan 34 1.333 34 1.333
6 Perdagangan 62 486 62 486
7 Angkutan 1 3 1 3
8 Jasa Perusahaan 17 375 17 375
9 Jasa Sosial Perorangan 31 171 31 171
JUMLAH 222 13.409 222 13.409
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas (Juli 2016)
Permasalahan ketenagakerjaan disebabkan oleh banyak faktor. Faktor utama yang
menjadi penyebabnya adalah adanya kesenjangan antara ketersediaan kesempatan atau
lapangan pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Dengan kata lain lapangan
kerja yang ada tidak mampu menampung (mempekerjakan) tenaga kerja yang ada,
apalagi tenaga kerja yang tidak terampil atau berpendidikan. Masalah ini akan
menyebabkan semakin meningkatnya tingkat pengangguran sehingga jumlah penduduk
miskin juga semakin besar.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 74
Tabel II.47
Banyaknya Tenaga Kerja di Kabupaten Sambas
Tenaga Kerja Dalam Negeri (orang) Tahun
2014 2015 2016
Jenis Kelamin
- Laki-laki 7.961 10.094 10.094
- Perempuan 2.53 3.315 3.315
Latar Belakang Pendidikan Pencari Kerja
- SD/Sederajat 1.238 1.032 533
- SLTP/Sederajat 268 217 73
- SLTA/Sederajat 346 331 122
- Akademi 155 84 41
- S1 212 101 33
- S2 2 0 0
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas (Juli 2016)
Tabel II.48 Ketenagakerjaan di Kabupaten Sambas
Jenis Data satuan 2014 2015 2016
1. - Rata- rata upah minimum Regional Rp 1.450.000 1.650.000 1.839.750
- Rata-rata kebutuhan hidup minimum Rp 1.659.000 1.876.941 -
2. PHK
- Kasus PHK Kasus 8 8 9
- Orang Terkena PHK Orang 8 8 19
3. Rasio Rata-rata Penghasilan Pekerja Terhadap UMR
Rp 1.550.000 1.750.000 1.850.000
4. Angka Rata-rata Jam Kerja Jam 7 7 7
5. Angka Partisipasi Pekerja Peserta Astek % 75 75 75
6. Angka Partisipasi Perusahaan Peserta Astek % 65 65 65
7. Angka Partisipasi Jamsostek % 75 75 75
8. Angka Partisipasi Perusahaan Peserta Jamsostek % 30 30 30
9. Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Unit 1 1 1
10. Pusat Informasi Ketenagakerjaan unit 2 3 3
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas (Juli 2016)
Minimnya lapangan kerja di dalam daerah membuat sebagian masyarakat
Kabupaten Sambas memilih untuk bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia
di Luar Negeri.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 75
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas (Juli 2016)
Gambar II.26
Jumlah TKI Kabupaten Sambas di Luar Negeri
Tabel II.49
Capaian pada Urusan Tenaga Kerja Tahun 2011 – 2015
NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja
% 78,38 75,73 73,93 76,56 73,54
2. Angka sengketa
Pengusaha-Pekerja Per Tahun
% 8,44 0 0,6 3,48 4,5
3. Pencari Kerja yang ditempatkan
% 89,16 81,36 69,74 80,23 94,6
4. Tingkat Pengangguran
Terbuka
% 1,3 2.99 3,03 3,7 4,85
Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016)
B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan
yang mendapat perhatian khusus guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pentingnya aspek gender dalam pembangunan mendorong pemerintah untuk menyusun
suatu strategi yang disebut dengan pengarusutamaan gender. Pada tahun 2000
pemerintah mengeluarkan INPRES No.9 tentang Pengarusutamaan Gender yang
bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia
dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 76
dan mengontrol proses pembangunan. Penerapan pengarusutamaan gender akan
menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang
adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.
Tabel II.50 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jenis Data 2014 2015 2016 Satuan
Pemberdayaan Perempuan :
1. Kasus kekerasan terhadap perempuan
- KDRT 34 35 11 Kasus
- Tracfiking 39 19 2 Kasus
- Pelecehan seksual 49 76 26 Kasus
- Hukum 51 56 12 Kasus
2. Jumlah organisasi perempuan 47 30 33 Buah
3. Kelompok ekonomi perempuan produktif 87 87 84 kelompok
4. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di
DPRD 6 6 6 Orang
Perlindungan Anak :
1. Pelatihan Pendidikan Anak Remaja - 2 4 Kecamatan
2. Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Anak - 2 4 Kecamatan
3. Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam
membangun keluarga sejahtera
4 6 Kecamatan
4. Penanganan Terpadu Masalah Anak dan Remaja
- - 4 Kecamatan
5. Pencegahan/penanggulangan Kenakalan Remaja
- 7 4 Kecamatan
6. Keterpaduan Program Perlindungan Anak dengan program Posyandu
3 3 Kecamatan
7. Penanggulangan Kenakalan Remaja Terpadu - 9 - Kegiatan
8. Hari Anak Nasional 1 Kab 1 Kab. 3 Kec. Kegiatan
Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (Mei, 2016)
Tabel II.51
Capaian pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011 – 2015
NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
1. Persentase Partisipasi
Perempuan di Lembaga Pemerintah
% 27,17 66,26 64,65 45,20 45,49
2. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
% 15,92 16,78 23,65 97,16 97,68
3. Ratio KDRT % 0,03 0,13 0,043 0,020 0,020
4. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan
Anak dari Tindakan Kekerasan
% 32 33,00 100,00 47,98 59,14
Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 77
C. Urusan Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan erat kaitannya dengan pertanian. Ketahan pangan dapat
terjadi apabila ditunjang oleh pengembangan pertanian yang baik.
Tabel II.52 Luas Tanam dan Produksi Padi Sawah
No Jenis
Tanaman
Luas Tanam
(Ha)
Luas Panen
(Ton)
Produksi Gabah
(Ton)
Produksi Beras (Ton)
Produktivitas (Kw/Ha)
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1. Padi Sawah 99.222 105.879 105.322 66.358 286.158 264.315 - - 28,26 28,20
Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Sambas Catatan : - Data Luas Tanam dan Luas Panen Padi Sawah sampai dengan bulan November 2016
- Data luas panen, produksi gabah dan produktivitas merupakan angka ramalan luas panen, produksi gabah dan produktivitas Januari – Desember berdasarkan angka ramalan I BPS Kab. Sambas
Tabel II.53
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Bahan Makanan
No Jenis Tanaman
Luas Tanam (Ha)
Luas Panen (Ton)
Produksi (Ton)
Produktivitas Kw/Ha
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 Jagung 183 280 37 175 67 318 18,17 18,19
2 Kacang Kedelai 1.286 886 1.029 1.219 1.901 2.218 18,48 18,20
3 Kacang Hijau 1.427 2.705 1.376 1.294 1.043 990 7,58 7,65
4 Kacang Tanah 25 16 14 29 14 29 10,09 10
5 Ubi Kayu 291 118 540 423 6.154 4.832 113,97 114,23
6 Ubi Jalar 147 67 150 144 1.174 1.143 78,25 79,38
Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Sambas (Juni, 2016) Catatan : - Data Luas Tanam Tahun 2016 sesuai dengan realisasi tanam sampai dengan bulan Juni 2016
- Data Luas Panen, produksi dan produktivitas berdasarkan Angka Ramalan I
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 78
Tabel II.54
Capaian pada Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2011 – 2015
NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
1. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita
% 53 52,4 65,36 74 77
2. Penguatan Cadangan Pangan
% 20 48,13 48,13 25 54,2
3. Ketersediaan Informasi Pasokan Pangan dan
Akses Pangan Daerah
% 5 26 47 68 79
4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
% 68,2 68,20 70,80 73,90 96,10
5. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
% 5 32 57 68 74
6. Penanganan Daerah
Rawan Pangan
% 28 39 50 56 61
Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016)
D. Urusan Pertanahan
Tanah merupakan sumber daya yang penting dan strategis karena menyangkut
hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia yang sangat mendasar. Pengelolaan
pertanahan diperlukan untuk mendukung keseluruhan elemen pelaksanaan
pembangunan wilayah yang berkelanjutan.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA) disebutkan bahwa negara menjamin hak-hak masyarakat atas tanahnya
dan memberikan pengakuan atas hak-hak atas tanah yang ada.
Tabel II.55
Pertanahan di Kabupaten Sambas
PERTANAHAN 2013 2014 2015 2016
A. Jumlah Tanah Yang Bersertipikat
1. Hak Milik (Buah) 1.558 1.322 40.727 175
2. Hak Guna Bangunan (Buah) 11 25 313 2
3. Hak Guna Usaha (Buah) 16 1 55 1
4. Hak Pakai (Buah) - 50 221 7
5. Hak Milik Wakaf (Buah) - 5 16 -
B. Luas Tanah Yang Bersertifikat
1. Hak Milik - 269,85 (Ha) 185.979.423 (M2) 1.506.312 (M2)
2. Hak Guna Bangunan - 40,83 (Ha) 1.120.622 (M2) 76 (M2)
3. Hak Guna Usaha - 6.425.398 (Ha) 249.174,02 (Ha) 81,1 (Ha)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 79
PERTANAHAN 2013 2014 2015 2016
4. Hak Pakai - 28,44 (Ha) 1.715.661 (M2) 100.117 (M2)
5. Hak Milik Wakaf - 0,33 (Ha) 17.067 (M2) -
C. Bangunan/Gedung Bersertifikat
1. Hak Milik
Jumlah (Bidang) 1.558 660 - -
Luas (Ha) 4.245.000 1.218.911 - -
2. Hak Guna Bangunan
Jumlah (Bidang) 11 18 - -
Luas (Ha) 16.953 397.205 - -
3. Hak Pakai
Jumlah (Bidang) 16 38 - -
Luas (Ha) 198.596 384.209 - -
Sumber : Buku Profil Kab. Sambas (Bappeda Kab. Sambas 2016)
E. Urusan Lingkungan Hidup
Dampak kegiatan manusia dan gejala alam mempengaruhi kondisi lingkungan
hidup di Kabupaten Sambas. Dampak tersebut dapat mengganggu kualitas dan
kelestarian lingkungan hidup. Adanya kebakaran hutan, indikasi pencemaran air,
gangguan Daerah Aliran Sungai (DAS), konversi lahan dapat mengancam keseimbangan
ekosistem secara luas yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.
Pencemaran disebabkan tingginya nilai konsentrasi parameter-parameter kualitas
air, seperti bioxemical oxigen demand, chemical oxigen demand dan ammonia sedangkan
sedimentasi sungai disebabkan adanya kegiatan pembukaan lahan (perkebunan,
pertanian, pertambangan di daerah hulu sungai, dan erosi air limpasan permukaan
(surface run off).
Genangan dan Banjir diakibatkan oleh berkurangnya daya tampung sungai
terhadap limpahan air yang disebabkan karena kurangnya kemampuan lahan mengikat
air, pendangkalan sungai dan geomorfologi. Abrasi pantai disebabkan karena rusaknya
vegetasi sepanjang pantai (eksploitasi yang kurang terkendali) yang mengakibatkan
gangguan kuantitas, kualitas dan keragaman fauna akuatis di wilayah tersebut. Selain itu
abrasi pantai juga disebabkan oleh dinamika ombak dan arus laut.
Kebakaran hutan dan lahan diakibatkan oleh aktivitas pembakaran hutan dan
lahan oleh perusahaan ataupun sebagian masyarakat yang menyebabkan berkurangnya
keanekaragaman hayati flora dan fauna. Dampak dari kebakaran hutan adalah
pencemaran udara yang pada ambang batas tertentu sehingga menimbulkan penyakit
ISPA.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 80
Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan
kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua
pemangku kepentingan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka perlu upaya
pengelolaan yang sungguh-sungguh.
Tabel II.56 Jumlah Kawasan Lindung, Kasus Pencemaran dan Plasma Nutfah
LINGKUNGAN HIDUP 2013 2014 2015 2016 Satuan
1. Jumlah Kawasan Lindung (Buah)
- Cagar Alam 1 1 1 1 Buah
- Hutan Suaka Alam 1 1 1 1 Buah
- Hutan Lindung 5 5 5 5 Buah
- Cagar Budaya 6 6 6 6 Buah
2. Jumlah Kasus Pencemaran (Kasus)
- Tanah 0 0 0 0 Ha
- Air 1 1 34 11 Sampel
- Udara 0 0 18 9 Sampel
- Laut 0 0 0 0 Ha
3. Plasma Nutfah di Lindungi (Jenis)
Hewan 11 11 11 11 Jenis
Tumbuhan 10 10 10 10 Jenis
4. Plasma Nutfah Terancam Punah (Jenis)
Hewan 11 11 11 11 Jenis
Tumbuhan 10 10 10 10 Jenis
5. Plasma Nutfah Endemik (Jenis)
Hewan 2 2 2 2 Jenis
Tumbuhan 1 1 1 1 Jenis
Sumber : Buku Profil Kab. Sambas (Bappeda Kab. Sambas 2016)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 81
Tabel II.57 Insidensial Kebakaran Hutan
KEJADIAN 2012 2013 2014 2015 2016
Kebakaran Hutan
- Lokasi Kebakaran Hutan 8 4 5 2 2
- Luas Areal yang Terbakar (Ha) 770,50 1.301 5.304,80 51 112
Sumber : Buku Profil Kab. Sambas (Bappeda Kab. Sambas 2016)
F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara pada dasarnya dapat
dikelaskan sebagai suatu modal atau beban pembangunan. Pernyataan ini didasarkan
atas kenyataan bahwa jumlah penduduk yang banyak jika disertai dengan kualitas yang
memadai baik tingkat kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan beradaptasi dengan
perkembangan teknologi sangat mendukung terhadap proses pembangunan negara.
Namun, jika kondisi yang terjadi sebaliknya maka akan menjadi beban bagi
pembangunan dan menjadi suatu hambatan bagi lajunya roda pertumbuhan ekonomi
negara yang bersangkutan.
Untuk terwujudnya tertib administrasi kependudukan, maka setiap penduduk yang
berusia di atas 17 tahun atau telah menikah wajib memiliki KTP. Untuk meningkatkan
akurasi data, maka dilaksanakan pemutakhiran data kependudukan dan dilakukan
perekaman data kependudukan dengan program eKTP. Hal ini untuk mencegah
terjadinya kepemilikan KTP ganda dan pengadministrasian yang lebih akurat penduduk
yag telah meninggal dunia.
Rasio Penduduk ber KTP Per satuan penduduk, pada tahun 2015 penduduk yang
telah membuat KTP elektronik adalah sebanyak 369.396 sedangkan wajib KTP elektronik
sampai dengan 31 desember 2015 adalah 434.555 sehingga persentase penduduk wajib
KTP yang telah mempunyai KTP adalah 85 %, sedangkan rasio penduduk berKTP per
satuan penduduk adalah jumlah penduduk usia >17 tahun / jumlah penduduk usia>17
atau telah menikah sehingga rasionya adalah 0.85.
Rasio Bayi Berakta Kelahiran, jumlah kelahiran yang terdaftar didinas dukcapil
pada tahun 2015 adalah sebanyak 6402 Bayi, sedangkan yang membuat akta kelahiran
adalah 5714 bayi. Jadi rasio bayi berakta kelahiran adalah 5714/6402 = 0.89.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 82
Pasangan Berakta Nikah adalah pencatatan perkawinan khusus penduduk non
muslim yang melaporkan dan mencatatkan pernikahannya di disdukcapil kab sambas,
penduduk yang melaporkan perkawinnya pada tahun 2015 sebanyak 431 pasang jadi
secara keseluruhan pasangan nikah yang mengurus akta perkawinan di disdukcapil
sampai tahun 2015 adalah 2039 pasang.
Tabel II.58
Capaian pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2011 – 2015
NO INDIKATOR SATUAN
CAPAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
1. Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk
0,62 0,66 0,76 0,77 0,85
2. Rasio Bayi Berakta Kelahiran
0,47 0,208 0,69 0,6 0,89
3. Pasangan Berakta Nikah 510 856 1261 1608 2039
4. Kepemilikan KTP % 62,4 65,84 74,7 77,72 85
5. Kepemilikan Akta
Kelahiran per 1.000 Penduduk
% 40,85 40,5 40,99 48,41 52,4
6. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten
Ada/ Tidak Ada
Ada Ada Ada Ada Ada
7. Penerapan KTP Nasional
Berbasis NIK
Sudah/
Belum
Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah
Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016)
Tabel II.59
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas
No. Kependudukan dan Catatan Sipil 2014 2015 2016 Satuan
1. Jumlah Penduduk Wajib KTP 440.848 434.292 438.711 Orang
2. Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP Berdasarkan Jenis Kelamin
338.499 337.754 349.654 Orang
a. Laki-laki 170.523 170.419 179.263 Orang
b. Perempuan 167.976 167.335 170.391 Orang
3. Jumlah Penduduk > 17 tahun yang ber KTP
berdasarkan Jenis Kelamin 337.332 349.151 Orang
a. Laki-laki 170.209 179.224 Orang
b. Perempuan 167.123 169.927 Orang
4. Jumlah penduduk > 17 tahun yang telah menikah 290.298 351.460 Orang
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 83
No. Kependudukan dan Catatan Sipil 2014 2015 2016 Satuan
5. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin 627.432 627.837 Orang
a. Laki-laki 321.900 322.295 Orang
b. Perempuan 305.532 305.542 Orang
6. Jumlah Pasangan Nikah Berakta Nikah - - 5.032 Pasang
7. Jumlah keseluruhan pasangan nikah 145.130 150.283 Pasang
8. Jumlah Penduduk yang telah memiliki KK 163.968 171.227 171.715 Orang
9. Jumlah Penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran 125.594 128.361 160.474 Orang
10. Jumlah Keluarga - - 178.333 KK
11. Jumlah Anak - - 203.971 Anak
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas (Juli 2016) Ket: Data yang digunakan pada bulan Juli 2016 adalah database pelayanan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Sambas (Data pada aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Data yang digunakan pada bulan Desember 2015 adalah database hasil konsolidasi yang diterbitkan
oleh Ditjen Adminduk Kemendagri Semester I Tahun 2015 (sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013) Data yang digunakan pada Tahun 2016 adalah Database Hasil Konsolidasi yang diterbitkan oleh Ditjen
Adminduk Kemendagri Semester II Tahun 2015 (sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013)
G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemberdayaan masyarakat dilakukan agar masyarakat berdaya dalam bidang
ekonomi, sosial dan politik dalam rangka upaya menurunkan penduduk miskin yang
masih tinggi. Berbagai upaya pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan
menggali keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, meliputi: TNI Manunggal
Membangun Desa (TMMD), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri
Perdesaan (PNPM-MP), Sarjana Pendamping untuk Percepatan Peningkatan IPM.
Selain itu untuk meningkatkan pendapatan ekonomi penduduk dilaksanakan
pembangunan infrastruktur lingkungan dengan program padat karya dengan tenaga kerja
lokal di sekitar lokasi pembangunan.
Untuk pemberdayaan masyarakat juga dilakukan pembinaan lembaga ekonomi
desa/ kelurahan meliputi : Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Lumbung Desa dan Pasar
Desa.
Penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk peningkatan kapasitas
pemerintahan desa, meningkatkan pelayanan dan pembangunan desa yang baik dan
optimal. Berbagai tantangan dan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa
antara lain: keterbatasan kemampuan sebagian SDM Pemerintah Desa, keterbatasan
kemampuan keuangan dan sarana prasarana sebagian besar perkantoran serta masih
kurang tertibnya administrasi dan pengelolaan kekayaan pemerintah desa. Untuk
peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa juga juga dilakukan Lembaga
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 84
Kemasyarakatan Desa (LKD) yang antara lain: BPD, PKK, Karang taruna, pelaksanaan
pembangunan desa dan peningkatan kualitas kehidupan demokrasi di desa.
Upaya memperkuat pelaksanaan otonomi desa dilakukan pembinaan pembuatan
regulasi, arahan dan pedoman, pemberian fasilitasi, pemberian bimbingan serta
monitoring dan evaluasi. Bimbingan teknis yang dilaksanakan mengenai administrasi
keuangan Desa kepada aparat pemerintah desa, fasilitasi pengelolaan kekayaan atau aset
desa, penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa, fasilitasi
pemilihan Kepala Desa dan fasilitasi pemilihan dan pengisian perangkat Desa.
Untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa terutama dalam
peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa serta peningkatan kesejahteraan
perangkat desa diberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
Tabel II.60 Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Orang)
Aparat Pemerintahan Desa 2013 2014 2015 2016
1. Jumlah kades berdasarkan tingkat pendidikan
- Tidak sekolah/belum tamat SD - - - -
- Tamat SD atau sederajat - 7 8 -
- SLTP dan sederajat 17 15 16 16
- SMA dan sederajat 150 146 153 149
- Sarjana Muda (D1 - D3) 2 6 7 2
- Sarjana (D4/S1) 14 9 9 14
2. Jumlah sekretaris desa berdasarkan tingkat pendidikan
- Tidak sekolah/belum tamat SD - - - -
- Tamat SD atau sederajat 25 19 21 4
- SLTP dan sederajat 28 21 23 5
- SMA dan sederajat 110 81 84 105
- Sarjana Muda (D1 - D3) 1 5 7 9
- Sarjana (D4/S1) 7 9 10 17
3. Jumlah Staf desa berdasarkan tingkat pendidikan
- Tidak sekolah/belum tamat SD - - - -
- Tamat SD atau sederajat 209 215 221 59
- SLTP dan sederajat 334 316 345 105
- SMA dan sederajat 528 527 551 799
- Sarjana Muda (D1 - D3) 15 22 22 92
- Sarjana (D4/S1) 34 35 35 191
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sambas (Juli, 2016)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 85
Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) di Kabupaten Sambas dari tahun
ke tahun selalu bertambah. Berdasarkan data dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas jumlah Organisasi Kemasyarakatan
( ORMAS ) yang terdaftar sejak tahun 2009 sampai dengan Desember 2015 sebanyak 96
lembaga. Organisasi Kemasyarakat an ( ORMAS ) yang terdaftar tersebut meliputi ;
a. Organisasi Kemasyarakatan ( ORMAS ) sebanyak 49 lembaga
b. Lembaga Swadaya masyarakat ( LSM ) sebanyak 28 lembaga
c. Organisasi Profesi sebanyak 8 lembaga
d. Yayasan sebanyak 8 lembaga
e. Sanggar 3 lembaga
Jumlah PKK aktif yang dijadikan indikator adalah Jumlah Tim PKK Desa, sesuai
jumlah desa yang ada kabupaten Sambas maka jumlah Tim Penggerak PKK Desa
sebanyak 193. Sementara itu ditingkat Kabupaten dan Kecamatan masing-masing
terdapat 1(satu) Tim Penggerak PKK, disamping itu di masing-masing desa juga terdapat
kelompok PKK yang berada di bawah TP PKK Desa yaitu ; Kelompok PKK Dusun,
Kelompok PKK RW/RT dan Dasa Wisma.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten dapat dikatakan
bahwa 193 Tim Penggerak PKK Desa yang ada di masing-masing desa semua aktif.
Jumlah Posyandu terdaftar sampai dengan Desember 2014 sebanyak 531
Posyandu, berdasarkan data sebanyak 511 aktif melaksanakan kegiatan pelayanan
sebanyak 12 kali ( 1 kali dalam 1 bulan ) Dari jumlah Posyandu yang dikatagorikan tidak
aktif didalamnya terdapat Posyandu yang baru dibentuk, sehingga belum penuh
melaksanakan kegiatan selama 12 bulan atau 12 kali.
Dari data tahun 2014, strata Posyandu dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Mandiri sebanyak 7 Posyandu
b. Purnama sebanyak 11 Posyandu
c. Madya sebanyak 449 Posyandu
d. Pratama sebanyak 62 Posyandu
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 86
Tabel II.61 Capaian Jumlah LSM, PKK Aktif dan Posyandu Aktif Tahun 2011 – 2015
NO CAPAIAN SATUAN CAPAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah LSM 44 56 56 96 96
2 PKK Aktif % 100 100 100 100 100
3 Posyandu Aktif % 100 100 100 96,23 100
Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016)
H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Keluarga Berencana (KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat
dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah
keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat
kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.
Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua. Gerakan ini mulai
dicanangkan pada tahun akhir 1970-an.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan pengendalian
angka kelahiran melalui program Keluarga Berencana. Pengaturan jumlah dan jarak
kelahiran akan mendorong perencanaan ekonomi dan kesehatan keluarga yang lebih
baik. Upaya peningkatan tahapan keluarga sejahtera dapat pula dilakukan melalui
pemberdayaan ekonomi keluarga.
Tabel II.62
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
JENIS DATA 2014 2015 2016 SATUAN
Keluarga Berencana :
1. Jumlah PUS 104.137 111.176 111.743 PUS
2. Jumlah peserta KB aktif 68.491 77.109 77.493 PA
- IUD 2.611 2.944 3.004 pcs
- MOW / KW 970 1.171 1.182 akseptor
- MOP / KP 423 450 438 akseptor
- Kondom 1.432 1.688 1.723 Lusin
- Implan 3.564 4.067 4.240 pcs
- Suntik 26.995 32.571 33.548 nial
- Pil 32.496 34.218 33.358 strip
3. Jumlah peserta KB baru 13.074 16.444 6.260 PB
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 87
JENIS DATA 2014 2015 2016 SATUAN
4. Sarana pelayanan KB
- Klinik KB 50 50 50 klinik
- PPKBD 184 184 184 PPKBD
5. Jumlah kelompok reproduksi remaja 25 14 14 kelompok
Keluarga Sejahtera :
1. Jumlah kelompok bina keluarga balita 17 81 81 Kelompok
2. Jumlah kelompok bina keluarga remaja 9 14 14 Kelompok
3. Jumlah kelompok bina keluarga lansia 72 76 76 Kelompok
4. Jumlah keluarga sejahtera
- Pra KS 6.741 KK
- KS I 29.123 KK
- KS II 62.123 KK
- KS III 47.265 KK
- KS III + 12.046 KK
5. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina
keluarga balita - - - Kegiatan
6. Fasilitasi dukungan institusi dan partisipasi masyarakat
2 14 14 Kelompok
7. Sosialisasi pada Kelompok KB - 4 Kelompok
8. Sosialisasi Fasilitasi Dukungan Institusi dan Partisipasi Masyarakat
- 4 Kelompok
9. Pelatihan Kader Posyandu 1 1 Kegiatan
10. Sosialisasi Terpadu Posyandu Terintegrasi - 4 Kegiatan
Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (Mei, 2016)
Tabel II.63
Capaian Pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2011 – 2015
NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
1. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga
% 2,73 2,75 3,41 3,16 3,16
2. Rasio Akseptor KB % 65,11 65,3 66,51 65,77 69,36
3. Cakupan peserta KB
Aktif
% 65,11 65,3 66,51 65,77 69,36
4. Keluarga Pra Sejahtera
dan Keluarga Sejahtera I
% 25 24,59 24,04 22,8 22,8
Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 88
I. Urusan Perhubungan
Urusan Perhubungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan,
pembangunan, pengelolaan, pengendalian dan pengkoordinasian. Salah satu urusan
perhubungan berkaiatan dengan sektor transportasi yang memiliki peranan cukup penting
dalam peningkatan mobilitas warga, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan
perdagangan barang dan jasa. Pada saat ini aktivitas masyarakat sedang mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengakibatkan peningkatan intensitas mobilitas
perjalanan orang dari dan ke tujuan kegiatan.
Tabel II.64
Capaian Jumlah Terminal, Dermaga dan Pemasangan Rambu di Kab. Sambas
Tahun 2011 – 2015
NO INDIKATOR SATUAN
CAPAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah Terminal unit 6 6 6 6 6
2. Jumlah Dermaga/
Steigher
unit 101 145 169 196 209
3. Jumlah Pemasangan
Rambu-rambu/RPPJ
unit 111 175 237 291 371
Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016)
Alat angkutan pedalaman/transport air di Kabupaten Sambas mengalami peningkatan
jumlah khususnya pada alat angkut long boat sebanyak 25 unit dari 102 buah ditahun
2014 menjadi 127 buah di tahun 2015.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 89
Tabel II.65
Sarana dan Prasarana Transportasi di Kabupaten Sambas
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sambas Tahun 2016
J. Urusan Komunikasi dan Informatika
Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) di lingkungan pemerintahan telah dituangkan di dalam Inpres Nomor 3 Tahun
2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-government).
Melalui pengembangan e-government, pemerintah mengharapkan dapat melakukan
penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah secara efektif
dan efisien.
Pembangunan infrastruktur jaringan komputer (LAN, WAN dan internet/global
area network) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas hingga saat ini terus
diupayakan pengembangannya. Pembangunan jaringan komputer tersebut
memungkinkan terkoneksinya tiap-tiap Perangkat Daerah dalam jaringan internet/
intranet, sehingga tranformasi data dan informasi antara masing-masing unit kerja dapat
berjalan semakin lancar.
JENIS 2014 2015 Satuan
1. Alat Angkutan Pedalaman /Transport Air
a. Kapal Motor 66 66 Unit
b. Long Boat 102 127 Unit
c. Kapal Penyeberang 2 2 Unit
2. Transportasi Darat
a. Angkutan Jalan
- Terminal ( Kelas C) 7 6 Unit
- Jumlah pemasangan rambu-rambu. 306 1.044 Unit
- Jembatan timbang - - Unit
b. Angkutan Penyeberangan
- Dermaga
Komersil 10 10 Unit
Perintis 4 4 Unit
- Kapal fery 2 2 Unit
3. Transportasi laut
a. Pelabuhan 2 2 Unit
b. Jlh menara mercusuar 2 4 Unit
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 90
Layanan-layanan publik juga sudah mulai diarahkan untuk memanfaatan teknologi
informasi, seperti yang telah dilakukan LPSE, Pelaksanaan Ujian Akhir berbasis komputer
pada beberapa sekolah, layanan informasi perijinan, serta layanan portal
www.sambas.go.id. Selanjutnya dengan konsep e-gov, kedepan tersebut, peran dan
keterlibatan masyarakat dalam berinteraktif melalui jaringan elektronik akan lebih
terberdayakan. Masyarakat dapat ikut terliat dan berperan aktif dalam mendukung dan
memberikan partisipasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu informasi dan layanan
kepada masyarakat dapat lebih mudah diakses dan digunakan.
Tabel II.66
Sarana Telekomunikasi di Kabupaten Sambas
JENIS DATA 2011 2012 2013 2014 2015 Satuan
1. Penyedia jaringan internet
Buah
2. Telekomunikasi
a. Kapasitas sentral 3.000 6.000 6.000 - - SST
b. Kapasitas terpakai 2.716 2.215 2.409 - - SST
c. Kapasitas terpasang 2.716 2.528 2.528 - - SST
d. Pelanggan Telpon 2.176 2.215 2.409 - - SST
e. Wartel - - - unit
f. Warnet 13 37 49 SSL
g. Jumlah rumah tangga yang
berlangganan telepon 1.429 2.210 2.172
Unit
h. Jaringan Telpon - 1 1 Unit
i. Stasiun Relay 9 9 9 9 9 Unit
j. Website Daerah 1 1 1 1 1 Unit
k. Jenis Surat Kabar Yang Masuk Daerah
- Lokal 9 15 15 15 15 Buah
- Nasional 4 7 7 7 7 Buah
l. Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk Daerah
- TV 2 2 2 2 1 Channel
- Radio 13 14 5 5 5 Channel
Sumber : Buku Profil Kabupaten Sambas 2015, (Bappeda Kab. Sambas)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 91
K. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pengembangan perekonomian Kabupaten Sambas tidak terlepas dari peranan
koperasi yang diharapkan menjadi soko guru perekonomian, mengingat lebih mudah
pengelolaannya dan usahanya dari anggota untuk anggota sehingga lebih mudah untuk
berhubungan. Dengan kenyataan tersebut maka komitmen Kabupaten Sambas untuk
mengembangkan koperasi akan ditingkatkan pada masa mendatang. Berikut kinerja
urusan koperasi dan UKM.
Tabel II.67
Capaian Pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kab. Sambas
NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
1 Persentase Koperasi
Aktif
% 56,08 62,33 64,98 65,52 67,64
2 Jumlah UKM Non BPR/LKM
Buah 4.242 7.917 7.955 8.984 13.373
3 Jumlah BPR/LKM Buah 6 6 6,00 6,00 6,00
4 Usaha Mikro dan Kecil % 99,20 98,80 98,91 98,85 98,88
Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016)
Capaian Persentase Koperasi Aktif Tahun 2015 sebesar 67,63% (160 unit). Hal ini
terkait iklim usaha yang tidak kondusif bagi perkembangan usaha koperasi dan rumitnya
aturan dalam pembubaran koperasi yang tidak aktif.
Jumlah UKM Tahun 2015 sebanyak 13,373 unit. Hal ini terkait dengan Kegiatan
Fasilitasi Pengembangan UKM dengan memberikan Bantuan Mesin Olahan Sabut Kelapa,
Batuan Peralatan Bandeng Presto dan Bantuan Mesin Jahit. Kegiatan Memfasilitasi
Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM dengan Memberikan Bantuan Modal bagai
UMKM. Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar lembaga dengan memberikan
sertifikat tanah murah kepada UMKM sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman modal
dari pihak perbankan. Dan adanya bantuan peratalatan pengolahan Ikan, Pupuk Kompos,
Kerajinan rotan, Tenun dan batu akik dari kementerian Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.
Jumlah BPR/ LKM sebanyak 6 Unit, terkait dengan Pembinaan Badan usaha
tersebut bukan kewenangan Dinas Kumindag (Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2013
tentang Lembaga Keuangan Mikro), akantetapi BPR merupakan kewenangan Bank
Indonesia.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 92
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2015 dengan capaian sebesar 98,88% . Hal
ini terkait dengan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan UKM dengan memberikan Bantuan
Mesin Olahan Sabut Kelapa, Batuan Peralatan Bandeng Presto dan Bantuan Mesin Jahit.
Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM dengan Memberikan
Bantuan Modal bagai UMKM. Kegioatan Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga
dengan memberikan sertifikat tanah murah kepada UMKM sebagai agunan untuk
mendapatkan pinjaman modal dari pihak perbankan. Dan adanya bantuan peratalatan
pengolahan Ikan, Pupuk Kompos, Kerajinan rotan, Tenun dan batu akik dari kementerian
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Tabel II.68
Rekapitulasi Usaha Kecil Berdasarkan Sektor Ekonomi di Kabupaten Sambas Tahun 2015
Jenis Usaha Jumlah
Unit Usaha
Jumlah Tenaga
Kerja
Jumlah Tenaga Kerja
Jumlah Aset Jumlah Omset
L P
Pertanian,Peternakan, Kehutanan
dan Perikanan 141 552 6 558 28.730.280.000 132.489.000.000
Pertambangan dan Penggalian 1 4 - 4 150.000.000 180.000.000
Industri Pengolahan 116 384 66 450 15.298.460.000 30.987.850.000
Bangunan 3 30 - 30 575.000.000 862.500.000
Perdagangan Hotel dan Restoran 959 1.600 221 1.821 112.114.259.000 169.838.890.000
Pengangkutan dan Komunikasi 17 40 13 53 3.765.000.000 4.790.000.000
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
521 751 157 908 87.887.965.000 145.276.197.000
Jasa-Jasa 3 3 2 5 600.000.000 900.000.000
JUMLAH 1.761 3.364 465 3.829 249.120.964.000 485.324.437.500
Sumber : Buku Profil Kabupaten Sambas 2016, (Bappeda Kab. Sambas)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 93
Tabel II.69
Rekapitulasi Usaha Mikro Berdasarkan Sektor Ekonomi
di Kabupaten Sambas Tahun 2015
Jenis Usaha Jumlah
Unit
Usaha
Jumlah Tenaga Kerja
Jumlah Tenaga
Kerja
Jumlah Aset Jumlah Omset
L P
Pertanian,Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
5.195 4.119 1.939 6.058 210.946.333.000 44.970.827.000
Pertambangan dan Penggalian 1 1 - 1 36.000.000 5.000.000
Industri Pengolahan 2.105 2.970 81 3.051 62.254.840.100 17.206.490.300
Bangunan 4 18 - 18 300.000.000 150.000.000
Perdagangan Hotel dan Restoran 4.093 4.189 64 4.253 347.249.275.100 92.962.024.000
Pengangkutan dan Komunikasi 16 18 - 18 1.527.500.000 402.000.000
Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan 42 50 15 65 4.530.000.000 1.402.000.000
Jasa-Jasa 20 28 1 29 1.326.500.000 402.800.000
JUMLAH 11.476 11.393 2.100 13.493 628.170.448.200 157.501.141.300
Sumber : Buku Profil Kabupaten Sambas 2016, (Bappeda Kab. Sambas)
Tabel II.70
Rekapitulasi Usaha Menengah Berdasarkan Sektor Ekonomi di Kabupaten Sambas Tahun 2015
Jenis Usaha Jumlah
Unit Usaha
Jumlah Tenaga Kerja
Jumlah Tenaga Kerja
Jumlah Aset Jumlah Omset
L P
Pertanian,Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
42 726 182 908 172.900.000.000 148.245.000.000
Pertambangan dan Penggalian - - - - - -
Industri Pengolahan 18 327 82 409 42.463.315.000 11.728.317.500
Bangunan - - - - - -
Perdagangan Hotel dan Restoran 37 144 36 180 33.600.000.000 354.611.500.000
Pengangkutan dan Komunikasi 4 332 83 415 25.200.000.000 14.500.000.000
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
48 295 74 369 1.092.086.000.000 70.307.603.000.000
Jasa-Jasa - - - - - -
JUMLAH 149 1.824 457 2.281 1.366.249.315.000 70.836.687.817.500
Sumber : Buku Profil Kabupaten Sambas 2016, (Bappeda Kab. Sambas)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 94
Tabel II.71
Perkembangan Usaha Koperasi di Kabupaten Sambas
No Uraian Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah Koperasi 273 299 317 322 343
2. Jumlah Koperasi Aktif 160 180 206 211 232
3. Jumlah Koperasi Kurang Aktif
113 112 111 111 111
4. Jumlah Anggota 47.084 33.021 33.450 34.311 34.704
5. Jumlah Pengurus 1.054 1.138 1.270 1.290 1.353
6. Jumlah Pengawas 819 897 951 1.029
7. Jumlah Manager 35 37 37 41 41
8. Jumlah Tenaga Kerja 110 112 115 122 122
9. Jumlah Modal Sendiri 8.506.260.000 600.861.350.000 601.300.649.000 38.161.859.000 3.530.650.000
10. Jumlah Modal Luar 17.489.030.000 1.716.799.530 17.156.795.700 31.034.520.000 3.103.452.000
11. Volume Usaha (Rp.) 107.002.140.000 30.279.600.000 28.867.990.000 22.622.430.000 22.622.430.000
12. Sisa Hasil Usaha (Rp.) 1.063.960.000 2.219.090.000 1.292.613.000 2.078.803.000 2.078.800.000
Sumber : Buku Profil Kabupaten Sambas 2016, (Bappeda Kab. Sambas)
Tabel II.72
Koperasi Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas Tahun 2015
No. Kecamatan KUD KPN KOP. BUN KOP. TAN KOP. NEL KOP.KAR KSU KOP.
1. Selakau 3 1 1 1 1 0 0 0
2. Selakau Timur 1 0 0 1 0 0 0 5
3. Pemangkat 3 3 0 0 0 3 6 3
4. Semparuk 3 0 0 1 0 1 0 20
5. Salatiga 1 0 0 0 0 0 1 3
6. Tebas 6 1 3 3 0 2 4 2
7. Tekarang 0 0 0 2 0 0 1 18
8. Sambas 1 26 3 1 0 4 7 1
9. Subah 4 0 6 1 0 0 2 22
10. Sebawi 1 0 0 0 0 0 1 7
11. Sajad 0 0 1 0 0 0 0 1
12. Jawai 1 2 0 0 1 1 2 4
13. Jawai Selatan 3 0 0 0 0 1 1 0
14. Teluk Keramat 3 2 0 1 0 0 0 6
15. Galing 2 0 0 0 0 0 4 2
16. Tangaran 1 0 0 1 0 0 1 5
17. Sejangkung 2 1 3 1 0 2 1 4
18. Sajingan Besar 2 0 2 0 0 0 0 2
19. Paloh 1 1 3 1 0 0 4 6
JUMLAH 38 37 22 14 2 14 35 111
Sumber : Buku Profil Kabupaten Sambas 2016, (Bappeda Kab. Sambas)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 95
L. Urusan Penanaman Modal
Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, Kabupaten Sambas
masih memerlukan dukungan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Untuk menjalankan urusan ini, BPMPPT
bertindak sebagai fasilitator dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan
prinsip-prinsip pelayanan yang sederhana, jelas, pasti, aman, terbuka, efisien dan
ekonomis, adil serta tepat waktu. Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat mendorong
terciptanya suasana yang kondusif dikalangan masyarakat, sehingga dapat
menumbuhkan simpati masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan
pembangunan Kabupaten Sambas.
Tabel II.73 Capaian Pada Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Sambas
NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
1. Nilai Investasi PMDN Rp.Miliar 707,73 1.793,81 1.180,52 3.175,63
2. Nilai Investasi PMA Ribu US$ 98.277,64 78.170,00 79.267,18 279.499,80
3. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Investor - 36 37 34 48
4. Rata-rata Lama
Proses Perizinan
Hari 10 14 10 7 7
5. Jumlah Izin Izin 1.851 1.783 1.441,00 1.695,00 2.547,00
6. Jumlah Pelimpahan Kewenangan Perizinan pada PTSP
Izin 6 14 14 24 34
Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016)
Tabel II.74 Jumlah Informasi Lahan, Izin Lokasi dan HGU
Di Kabupaten Sambas Tahun 2015
No KLASIFIKASI JUMLAH Satuan
1. Jumlah Informasi Lahan yang diterbitkan
46 Buah
2. Total Luas Lahan berdasarkan Informasi Lahan
319.542,36 Ha
3. Jumlah Izin lokasi yang diterbitkan 38 Izin
4. Total Luas lahan berdasarkan Izin Lokasi
257.284,23 Ha
5. Jumlah IUP yang diterbitkan 36 Izin
6. Total luas lahan berdasarkan IUP yang diterbitkan
170.799 Ha
7. Jumlah HGU perusahaan Perkebunan yang sudah HGU
14 Perusahaan
8. Total Luas berdasarkan HGU 63.186 Ha
Sumber : Buku Profil Kabupaten Sambas 2015, (Bappeda Kab. Sambas)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 96
Tabel II.75
Jumlah Izin yang Dikeluarkan Berdasarkan Jenis Izin
NAMA IZIN 2011 2012 2013 2014 2015
1. Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)
641 592 528 531 466
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 260 119 61 49 43
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
709 927 702 622 505
4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
91 74 108 47 78
5. Izin Usaha Perikanan (IUP) 81 9 42 22 2
6. Izin Pemungutan Hasil Hutan
Bukan Kayu (IPHHBK) 106 17 4 5 -
7. Surat Izin Penangkapan Ikan
(SIPI) - 14 - 20 11
TOTAL 1.888 1.752 1.445 1.296 1.105
Sumber : Buku Profil Kabupaten Sambas 2015, (Bappeda Kab. Sambas)
M. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan merupakan bagian dari
pembangunan nasional dalam mewujudkan tujuan nasional. Dalam membangun
kepemudaan dan keolahragaan diperlukan data dan informasi baik yang sudah berjalan
maupun sedang berjalan untuk perencanaan kepemudaan dan keolahragaan ke depan.
Untuk Lapangan Olahraga se Kabupaten Sambas berjumlah 253 Unit terdiri dari
Lapangan Sepak Bola 101 Unit; Volley Ball 65 unit ; Bulu Tangkis 69 Unit; Bola Basket
4 unit; Tenis Lapangan 4 unit; Bilyard 5 unit; Balap Motor 3 unit; Pencak Silat 1 unit dan
Panjat Tebing 1 unit.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 97
Tabel II.76
Capaian Pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kab. Sambas
NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah Klub Olahraga Klub 456 459 462 207 207
2. Jumlah Gedung Olahraga
Unit 14 16 17 22 22
3. Jumlah Organisasi Pemuda
organisasi 192 192 192 192 192
4. Jumlah Organisasi Olahraga
organisasi 24 26 28 28 28
5. Jumlah Kegiatan
Kepemudaan
Kegiatan 5 9 11 14 12
6. Jumlah Kegiatan Olahraga
Kegiatan 7 13 18 12 8
7. Lapangan Olahraga Unit 179 249 250 251 253
Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016)
N. Urusan Statistik
Untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan sebagai dasar
analisa capaian-capaian pembangunan daerah diperlukan ketersediaan data statistik
sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja daerah. Dokumen data statistik
yang diterbitkan secara rutin oleh Bappeda Kabupaten Sambas bekerjasama dengan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas adalah :
1. Tabel Pokok Kabupaten Sambas
2. Neraca Wilayah Kabupaten Sambas
3. Analisis Kependudukan Kabupaten Sambas
4. Indikator Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sambas
5. Profil Kabupaten Sambas
6. Profil Kecamatan (19 Kecamatan di Kabupaten Sambas)
O. Urusan Persandian
Kewenangan pemerintah kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan persandian
dilakukan untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola
hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. Implementasi kewenangan tersebut
diwujudkan melalui layanan dasar diantaranya pelaksanaan tata kelola jaminan keamanan
informasi menggunakan persandian, pelaksanaan dukungan kegiatan pengamanan
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 98
informasi serta melaksanakan penetapan pola hubungan komunikasi sandi.
Urusan persandian di Kabupaten Sambas yang telah dilaksanakan adalah
pengamanan informasi di tingkat kabupaten yang wajib diamankan dengan persandian
sesuai dengan peraturan perundangan. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi
Negara Nomor 17 Tahun 2010 tentang tingkat Kualifikasi Sandi, baru terdapat 1 (satu)
orang Aparatur Sipil Negara yang memenuhi Standar Ahli Sandi Tingkat I (lulus diklat
sandiman dasar).
Tabel II.77
Inventaris Persandian di Kab. Sambas
No Jenis Jumlah Keterangan
1 Laptop Khusus Persandian 1 unit Kondisi baik
2 Mesin Sandi type C-52 1 unit Kondisi baik
Sumber : Bagian Humas, Pengolahan Data Elektronik dan Sandi, Setda Kab. Sambas, 2016
P. Urusan Kebudayaan
Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sambas tidak hanya bertujuan untuk
melestarikan dan mengembangkan kebudayaan untuk mencapai standar tertentu, namun
juga untuk memanfaatkan kekayaan khasanah seni dan budaya dalam bidang ekonomi
khususnya pendukung pariwisata daerah. Kekayaan budaya merupakan potensi ekonomi
kreatif yang apabila dikelola dapat menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan
kemiskinan.
Gelombang ekonomi keempat (fourth wave economic) yang kini tengah memasuki
peradaban dunia di mana kesejahteraan manusia tidak lagi ditopang oleh sektor
pertanian ataupun manufaktur, tetapi lebih ditopang dari karya kreativitas, keahlian, dan
bakat individu yang berakar dari karya budaya. Dalam rangka pengembangan nilai
budaya, Pemerintah Kabupaten Sambas mendorong berdirinya berbagai macam sanggar
seni budaya di masyarakat.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 99
Tabel II.78
Capaian Pada Urusan Kebudayaan di Kab. Sambas
NO INDIKATOR SATUAN
CAPAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah Grup Kesenian Grup 56 60 60 62 62
2. Penyelenggaraan Festival
Seni dan Budaya
Kegiatan 7 12 7 7 6
3. Sarana Penyelenggaraan
Seni dan Budaya
buah 2 3 4 4 4
4. Benda, Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan
% 36 40,015 40,01 30 37
Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016)
Tahun 2015 jumlah Grup Kesenian yang ada di Kab. Sambas masih sama dengan
tahun 2014 yaitu berjumlah 62 yang terdiri dari : 57 Grup Etnis Melayu ; 2 Grup Etnis
Dayak ; 2 Grup Etnis Jawa ; 1 Grup Etnis Cina, kebanyakan bergerak di bidang seni Tari.
Festival yang dilaksanakan tahun 2015 sebanyak 6 Kegiatan yaitu :
1. Festiival Budaya Bumi Khatulistiwa
2. Festiival Budaya Daerah
3. Festival Lagu Khataman Al-Quran
4. Festival Budaya Nusantara Kawasan Perbatasan
5. Pementasan Seni dan Budaya
6. Lomba Sampan Tradisional
Selain itu masih ada festival yang dilaksanakan oleh masyarakat seperti Festival drum
band dan lain – lain.
Jumlah Sarana Penyelenggaran Seni dan Budaya ada 5 yaitu :
- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
- Dewan Kesenian
- Seniman 1 orang
- Pamong Budaya 1 Orang
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 100
Tabel II.79
Potensi Budaya di Kab. Sambas
Kecamatan
Potensi Budaya
Peninggalan Bersejarah
Kesenian Tradisional
Legenda/ Cerita Rakyat
Makanan/ Minuman
Tradisional
Album Lagu Daerah
Permainan Anak/
Tradisional
Kerajinan Tradisional
Sambas Makam Sultan M.Tsafioeddin I (Murhum Sulaiman)
Tanda' Sambas
Asal usul bubur pedas
Bubur padas Lagu-Lagu daerah Melyu Sambas Terigas - 1
Pang pang sinabbu
Makam sultan M.Tajidin (muhrum bima)
Musik Tanjidor
Raje Tan Unggal
Asam padas The Terigas Of Sambas Pemda Sambas dan Pesisir
Pong pong alok
Makam sultan umar aqamaddin (muhrum adil)
Muare ulakan
Bingke berandam
THE BEST OF SAMBAS KARAOKE
Cik cik periuk
Makam sultan abubakar kamaludin (muhrum bungsu)
Asal usus kampung tangga emas
Bubur ambo' Tumpahan Salo Lagu daerah Sambas Vol. 1
Lem lem tak
Makam sultan umar aqamaddin II (muhrum jama')
Semangka emas
Laksamana mengamuk
Mini Album Lagu daerah Sambas Negeriku Tampatku
Ti'ti' sinambung
Makam muda sultan ahmad (muhrum gayung)
Ae sorbat Album Lagu Daerah Sambas persembahan Tan Herlina Saleh
Sikopon
Makam sultan abu bakar tajuddin I (muhrum janggut)
Cucor Cang kelelet
Makam sultan muhammad ali tsyafiuddin (Muhrum anum)
Kerabu galli Injit injit samut
Makam sultan usman kamaludin (Muhrum usman)
Pacri nanas Engrang
Makam sultan umar aqamaddin (Muhrum tengah)
Botok ikan Tarik uppeh
Makam sultan abu bakar tajuddin (muhrum cianjur)
Pindang nanas
gedong/ main ajong/ papan congkak
Makam sultan umar kamaluddin (muhrum tanjung)
Juadah mukun ubi
Hom pim pah (osom)
Makam sultan muhammad tsafiuddin II (Datuk tua / raden afifuddin)
Juadah mukun karibang
Ju ju binyak
Makam sultan muhammad ali tsyafiuddin II(Raden muhammad)
Serabi
Reng reng bare
Makam sultan muhammad mulia ibrohim tsafiddin (Raden muhammad mulia)
Kue talem belauk
Wak wak ampek
Makam ratu sabar (permaisuri sultan abu bakar tajuddin II)
Kue sarifah meninjau
Gerattak asam Lappat
Makam opu daeng kemase
Srikaye labu
Gerattak ilek
Srikaye
kembille'
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 101
Kecamatan
Potensi Budaya
Peninggalan Bersejarah
Kesenian Tradisional
Legenda/ Cerita Rakyat
Makanan/ Minuman
Tradisional
Album Lagu Daerah
Permainan Anak/
Tradisional
Kerajinan Tradisional
Keramat lumbang (Makam syech ABD.jalil AL-fatani)
Bubur sumsum
Kompleks museum Negeri Sambas
Ukal pulut
Rumah maha raja imam
Madu lebah
makam kerabat lubuk madung & makam keturunan raja brunai
Ne' ba' kuning
Rumah H. Siradj so'od (Markas pejuang /to'kaye)
Putri sallat
Makam maha raja imam
Putu iris
Istana alwatzikho ebillah
Dadar gulung
Mesjid jami' Sari mukke
Sambal
ganggang
Taek lalla'
Gulai rias
Ulam singkel
Puttu tattak
Rateh
Gunong
melatus
Dodol
tingkarok
Dodol sirang
Sayur asam
keladi
Gulai asam
Putu cangkir
Putu mayang
Lapis perancis
Kue sabun
lapis susu
Lapis belacan
Selakau Makam keturunan kesulthanan Sambas Pangeran Timba' bayi (Dusun Baron Desa Bentunai)
Orkes keroncong Sinar Purnama Desa Parit Baru
Batu Perahu Wangkang Cina
Sama dengan Kec. Sambas
Gasimg Anyaman Tikar, dll
Makam Ratu Anom Kusuma Yudha Dusun Maya Sopa Ulu (Sungai Selakau)
Musik Tanjidor
Pemangkat Makam F.J.Sorj (1850)
Tanjidor Batu Mak Buang
Sama dengan Kec. Sambas
Album lagu melayu Kalbar-Melayu Sambas Vol. 1 Terigas Record Versi Karaoke dan Non Karaoke
Banteng&Sumur Tua Seni Permainan Naga dan Seni Barongsai
Lorong putus (desa pemangkat kota)
Album pop melayu sambas karya bulyan musthafa
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 102
Kecamatan
Potensi Budaya
Peninggalan Bersejarah
Kesenian Tradisional
Legenda/ Cerita Rakyat
Makanan/ Minuman
Tradisional
Album Lagu Daerah
Permainan Anak/
Tradisional
Kerajinan Tradisional
Markas Polisi Belanda
Batu balah (desa tjng. batu)
Album warisan Rumah Budaya Pusaka PMK
Rumah Tahanan
Tugu Peringatan Korban Perang Jepang Indonesia-Tionghoa (No. 1 s/d 5 di Desa Tanjung Batu)
Kelenteng Dewa Ular Putih (Sebangkau)
Vihara Dewi Kwan In (Singkawang)
Kelenteng Cina Tertua Tekarang Rumah tua petinggi
Tekarang Jepin lembut (Desa Sempadian)
Sama dengan Kec. Sambas
Makam petinggi Tekarang (Desa Sempadian)
Musik Tanjidor
Galing Makam ratu sepudak Seni otar-otar Buku watas Sama dengan
Kec. Sambas
Batu betarup Musik
tanjidor Batu betarup
Keramat datok sanggup
Musik tanjidor suling bambu
Goa huruf paku
Sajad Keramat Bantilan Sama dengan Kec. Sambas + Botok Paddak
Jawai selatan Benteng belanda Seni permainan naga dan barongsai
Putri serayi
Sama dengan Kec. Sambas
Bukit raya
Batu canggar
Batu lappak
pulau pontianak
Jawai Rumah/markas pejuang
Seni permainan naga dan barongsai tanjidor
Sama dengan Kec. Sambas
Lagu- lagu karya M. Djohan (Alm) Sanggar Mayang Sari Jawai
Makam dato' buntar Jawai
Ibu
Azan
memanggil mars sekolah
Hymne ibu dan bapak
Menuai padi
Sanggar ria
Remaja
Selamat datang
Penyesalanku
Ku tak tahu
Bergembira
Tenanglah
Gembira dipantai
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 103
Kecamatan
Potensi Budaya
Peninggalan Bersejarah
Kesenian Tradisional
Legenda/ Cerita Rakyat
Makanan/ Minuman
Tradisional
Album Lagu Daerah
Permainan Anak/
Tradisional
Kerajinan Tradisional
Tangaran Budaya antar ajong
Asal usul desa semata
Sama dengan Kec. Sambas
Gasing
Kesenian kuntaw
Tari jepin lembut
Timang bubu'
Timang mayang
Sejangkung Monumen bulloh tajar
Musik tanjidor
Dato' kullub
Sama dengan Kec. Sambas
Anyaman Bambu dan Rotan
Rumah markas pejuang
Radat koko Batu layar
Makam keramat dato' kullub
Ratib saman Batu sawa'
Bedande' Sajingan besar Goa Maria Tari Totokng Tumpiek(
bahan tepung dan gula merah hampir sama dengan cucor)
Tari koncong
Bontong (Beras dibungkus dengan daun minyak)
Lamang = lemang
Paloh Situs pemandian batu bejamban
Alo' gambang Asal usul batu bejamban dan batu layang
Sama dengan Kec. Sambas
Antar ajong Raden
sandhi
Tanjidor Teluk Keramat Japin lembut Kalan
maram (lampar) dusun Teluk Durian Desa Sepadu.
Sama dengan Kec. Sambas + Kue Ratteh
Ratib saman Asal mula terjadinya burung ruai
Raddat
Timmang bubbu
Timang mayang
Timang karra'
Budaya mbuar wanyet
Alo' galing
Tebas Japin lembut seni barongsai
Batu mak jage
Sama dengan Kec. Sambas
Album KMB 1 lagu pop Daerah Sambas 2013
Gasing
Tanjidor
Album KMB 2 Senandung Idul Fitri Sambas
Sebawi Surau peninggalan Raden Sulaiman
Kesah bkt. luwing
Sama dgn Kec. Sambas
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 104
Kecamatan
Potensi Budaya
Peninggalan Bersejarah
Kesenian Tradisional
Legenda/ Cerita Rakyat
Makanan/ Minuman
Tradisional
Album Lagu Daerah
Permainan Anak/
Tradisional
Kerajinan Tradisional
Peninggalan kapal Inggris "sari borneo"
Bujang nadi dare nandung
Makam bujang nadi dare nandung
Duplikat tempat peristirahatan kel.raja
Selakau Timur Sama dengan Kec. Sambas
Subah Batu ajok Sama dengan Kec. Sambas
Batu dide
Riam baya
Ramin jadi
Batu masipa
Semparuk Radat Sama dengan Kec. Sambas
Seni barongsai
Tanjidor
Salatiga Sama dengan Kec. Sambas
Sumber : Buku Profil Kabupaten Sambas 2016, (Bappeda Kab. Sambas)
Q. Urusan Perpustakaan
Pada tahun 2015 jumlah kunjungan perpustakaan berjumlah 8.969 orang. Hal ini
berarti terjadi peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Sambas
sebanyak 550 orang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 8.419 orang. Bertambahnya
kunjungan atas usaha yang dilakukan seperti dengan melakukan promosi perpustakaan
melalui sosialisasi perpustakaan ke sekolah, penyebaran leaflet dan media promosi lainnya.
Jumlah koleksi buku yang tersedia mencapai 20.536 buku, hal ini terjadi
peningkatan jumlah buku dari tahun sebelumnya sebanyak 268 buku. Penambahan jumlah
koleksi ini berasal dari sumbangan masyarakat, lembaga pemerintahan maupun sosial.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 105
Tabel II.80
Capaian Pada Urusan Perpustakaan Kab. Sambas
NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah
Perpustakaan
unit 1 1 1 1 1
2. Jumlah Pengunjung
Perpustakaan Pertahun
orang 3.527 3.754 3.919 8.419 8.969
3. Koleksi Buku yang Tersedia di
Perpustakaan Daerah
buku 10.051 15.722 16.147 20.268 20.536
Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016)
R. Urusan Kearsipan
Pengelolaan arsip secara baku dapat terealisasi melalui kegiatan penyusunan
Peraturan Bupati tentang Tata Kearsipan diLingkungan Pemerintah Kab.Sambas dan
kegiatan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Kepegawaian.
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan dapat terealisasi melalui kegiatan seperti :
Bimtek Perpustakaan bagi pengelola perpustakaan kecamatan dan desa dan serta Penilaian
kinerja PNS terhadap pengelolaan persuratan.
Tabel II.81
Capaian Pada Urusan Kearsipan Kab. Sambas
NO INDIKATOR SATUAN
CAPAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
1. Pengelolaan Arsip secara
Baku
% 15,21 6 6 93 99,72
2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
Kegiatan 2 2 2 2 2
Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 106
II.3.2 Layanan Urusan Pilihan
A. Urusan Kelautan dan Perikanan
Tujuan penyelenggaraan urusan perikanan adalah mengoptimalkan penyediaan
dan penggunaan sarana dan prasarana dan meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya perikanan untuk meningkatkan luas kolam/ keramba, produksi dan
produktivitas produk-produk perikanan budidaya seperti ikan Nila, Lele, Mas dan lainnya
maupun perikanan tangkap dengan kualitas dan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Sambas sangat memperhatikan kebutuhan konsumsi ikan
masyarakatnya mulai dari penyediaan bibit di Balai Benih Ikan (BBI), penyediaan pakan,
pemberian penyuluhan sampai dengan pemasaran untuk perikanan budidaya serta
memberikan layanan bagi perikanan tangkap dengan membangun tempat
pendaratan ikan (TPI), cold storage dan memberikan bantuan mesin motor kapal dan
peralatan lainnya bagi nelayan.
Produksi Perikanan Laut adalah 41.711,66 ton/ tahun, hal ini menggambarkan
bahwa jumlah produksi Perikanan Laut dan Perairan Umum mengalami kenaikan walaupun
belum maksimal namun kenaikan tersebut juga dipengaruhi oleh satu upaya yang diberikan
oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dalam bentuk Sarana dan Prasarana yang tersebar di
kabupaten Sambas pada tahun 2015, diantaranya pengadaan sarana dan prasarana
perikanan laut (pengadaan mesin, alat tangkap gillnet millenium, tramel net, rawai, dan
pukat 70/80), pengadaan alat tangkap nelayan (pukat) dan pengadaan pukat.
Produksi Ikan Budidaya adalah 6.369,48 ton/ tahun, faktor yang paling
mempengaruhi dari produksi ini adalah di produksi tambak, karena pada tahun 2015 ini
banyak petambak gagal panen yang dikarenakan serangan penyakit pada udang windu dan
tingginya curah hujan.
Tabel II.82
Capaian Pada Urusan Kelautan dan Perikanan Kab. Sambas
NO INDIKATOR SATUAN
CAPAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
1. Produksi perikanan laut
Ton 25.810,00 31.249,00 35.705,83 37.849,00 41.711,66
2. Produksi ikan budidaya
Ton 2.257,98 4.997,95 3.926,83 5.375,48 6.369,58
Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 107
Tabel II.83
Informasi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas
JENIS DATA 2013 2014 2015 SATUAN
Zona Ekonomi Ekslusif 1.467,84 1.467,84 1.467,84 km²
Laut 12 mil 1.467,84 1.467,84 1.467,84 km²
Pantai
1. Perikanan darat
a. Karamba
- Karamba 169 181 181 petak
- Jumlah Produksi 24,21 17,02 21,29 Ton
- Nilai Produksi 435,24 303,90 495,65 Juta Rupiah
- Luas Areal 5.138 5.317 5.138 M²
b. Kolam Air Tenang
- Jumlah Produksi 357,91 115,12 132,33 Ton
- Nilai Produksi 5.560,78 1.818.490 3.147,35 Juta Rupiah
- Luas Areal 91.438 91.438 2,29 Ha
c. Perikanan umum
- Produksi (rawa, danau dan sungai) 585 276 683,66 Ton
- Nilai Produksi (rawa, danau & sungai) 7.153,46 3.134,44 19.259,34 Juta Rupiah
d Tambak
- Luas Areal 2.354 2.706 2.882,5 Ha
- Produksi ikan tambak 3.440,91 1.924,92 6.177,86 Ton
- Nilai Produksi 74.776,11 45.047,86 130.132,97 Juta Rupiah
2. Perikanan laut
- Kapal penangkap ikan
a. Perahu Tanpa Motor 845 845 832 Unit
b. Perahu Motor Tempel 467 467 488 Unit
c. Kapal Motor 1.251 1.251 1.322 Unit
- Rumah tangga perikanan 1.841 1.841 1.841 KK
- Tangkapan 35.705,83 17.605,60 41.028 Ton
- Tempat pelelangan ikan 6 6 7 Unit
3. Perusahaan Pengolahan Perikanan Laut 33 33 303 Unit
4. Balai Benih Ikan (BBI)
a. Jumlah BBI 1 1 1 Unit
b. Produksi Usaha Pembenihan 0,077 0,031 0,031 Juta Rupiah
5. Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
a. Jumlah UPR 3 4 4 Unit
b. Produksi Usaha Pembenihan 0,07 0,03 0,03 Juta Rupiah
6. Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan
a. Jumlah Kelompok 46 54 Kelompok
b. Jumlah Anggota 601 624 Orang
7. Jumlah Kelompok Nelayan
a. Jumlah Kelompok 45 230 Kelompok
b. Jumlah Anggota 549 2.963 Orang
8. Jumlah Kelompok Masy. Pengawas Laut
a. Jumlah Kelompok 8 8 Kelompok
b. Jumlah Anggota 186 186 186 Orang
9. Jumlh Fasilitas Prasarana Penunjang Nelayan
a. Jumlah Usaha Pabrik Es 25 25 25 Unit
b. Kapasitas Produksi/hari Pabrik Es 1.250 1.250 Ton
c. Jumlah Usaha SPDN 2 2 2 Unit
d. Kapasitas untuk Kelompok SPDN 35 35 Kelompok
Sumber : Buku Profil Kabupaten Sambas 2016, (Bappeda Kab. Sambas)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 108
Produksi perikanan di Kabupaten Sambas pada tahun 2015 mengalami peningkatan
sekitar 11,14% dari 43.224,88 ton di tahun 2014 menjadi 48.043,14 ton yang terdiri dari
41.028 ton produksi ikan perikanan laut; 683,66 ton produksi ikan perairan umum dan
6.331,48 ton produksi ikan budidaya :
1. Produksi ikan perikanan laut di Kabupaten Sambas tahun 2015 sebesar 41.028 ton dan
nilai produksi mencapai Rp. 772.084.860.000,- Produksi terbesar adalah pada jenis
Ikan Kembung mencapai 2.703 ton dengan nilai produksi sebesar
Rp. 43.566.000.000,-. Produksi terbesar kedua adalah ikan Tongkol abu-abu sebesar
2.563,80 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 35.265.360.000,-. Sedangkan ikan
Tongkol Hitam dengan produksi sebanyak 2.504,40 ton mampu memberikan nilai
produksi sebesar Rp. 48.123.720.000,-. Ikan Tetengkek dengan produksi sebanyak
2.487,54 Ton dan nilai produksi sebesar 34.631.520.000,- Jenis produksi perikanan
laut lainnya adalah ikan Layang 2.266,14 ton dan ikan Swanggi/Mata Besar 2.076,78
ton dengan nilai produksi nya sebesar Rp. 38.042.100.000,- dan Rp. 28.071.300.000,-.
Ikan dengan produksi terkecil adalah Ikan Parang-parang/Golok-Golok sebesar 27,30
ton dan nilai produksinya Rp. 491.400.000,-.
2. Produksi ikan perairan umum di Kabupaten Sambas tahun 2015 sebesar 683,66 ton
dengan nilai produksi sebesar Rp. 19.259.340.000,-. Jenis ikan perairan umum dengan
produksi terbesar adalah ikan Toman sebanyak 83,64 Ton dengan nilai produksi
Rp.1.863.700.000,- diikuti dengan Ikan Baung 80,91 ton dengan nilai produksi
Rp.1.689.750.000,-. Selanjutnya Udang Galah dengan produksi sebanyak 64,14 ton
memberikan nilai produksi sebesar Rp. 4.944.710.000,- Selanjutnya ikan Patin Jambal
50,41 ton dengan nilai produksi Rp. 1.071.220.000,- Ikan dengan produksi terkecil
adalah Ikan Sepat Rawa sebesar 6,69 ton dan nilai produksi Rp. 109.150.000,-
3. Produksi ikan budidaya di Kabupaten Sambas tahun 2015 sebesar 6.331,48 ton
dengan nilai produksi sebesar Rp. 133.620.222.000,-. Terdiri dari Budidaya Kolam
131,63 ton, budidaya Tambak 6.175,22 Ton Budidaya Keramba Air Tawar 24,63 Ton
dan Budidaya Keramba Air Laut. Produksi terbesar ikan Budidaya Kolam adalah ikan
Lele sebesar 101,12 ton dengan nilai produksi Rp. 2.367.150.000,- produksi terbesar
ikan Budidaya Tambak sebanyak 6.175,22 ton dengan nilai produksi sebesar
Rp. 130.132.972.000,- Produksi terbesar ikan Budidaya Keramba Air Tawar adalah
24,63 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 515.650.000,-.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 109
B. Urusan Pariwisata
Kabupaten Sambas memiliki berbagai keunikan budaya, adat istiadat serta
keunikan geografinya, pariwisata merupakan salah satu urusan yang diharapkan mampu
menggerakkan perekonomian kota selain sektor perdagangan dan jasa. Keterkaitan tiga
sektor tersebut amatlah erat sehingga pengembangan kepariwisataan tidak akan lepas
pengaruhnya dari dua sektor lainnya tersebut.
Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan peran pariwisata
dalam kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja serta kesempatan
berusaha dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan
daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui pengembangan dan
pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan.
Saat ini setidaknya terdapat 95 objek wisata di Kabupaten Sambas, yang terdiri
dari objek wisata alam dan potensi budaya. Potensi yang besar ini sesungguhnya akan
berdampak cukup besar bagi perkembangan ekonomi masyarakat kabupaten Sambas
apabila dikelola dan dikembangkan secara profesional.
Perkembangan pariwisata dapat dilihat dari indikator jumlah kunjungan
wisata. Dalam lima tahun terakhir angkanya berfluktuatif, kondisi ini perlu
ditingkatkannya event pariwisata yang dilaksanakan melalui pelaksanaan Promosi
Pariwisata di dalam dan luar negeri dan juga kurangnya festival yang mampu
meningkatkan kunjungan wisata.
Tabel II.84
Jumlah Fasilitas Pariwisata Kabupaten Sambas
JENIS DATA 2013 2014 2015 2016 SATUAN
1. Jumlah obyek wisata
- alam 48 37 37 37 buah
- buatan 12 10 10 10 buah
2. Jumlah hotel non bintang 13 29 31 31 buah
3. Wisata Tirta
- Jumlah objek wisata 1 1 1 1 buah
- Total wisatawan domestik 14.050 14.150 14.200 6.000 Jiwa
4. Wisata Sejarah
- Jumlah objek wisata 3 3 3 3 buah
- Total wisatawan domestik 19.000 19.050 19.100 7.040 Jiwa
5. Capaian kinerja kunjungan wisatawan 84 68 66,73 26,13 %
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 110
JENIS DATA 2013 2014 2015 2016 SATUAN
6. Persentase penduduk yang melakukan perjalan wisata 59 61 61 21 %
7. Jumlah hotel dan penginapan 13 29 31 31 buah
8. Jumlah kamar hotel/penginapan 550 550 550 550 unit
9. Jumlah rata-rata penggunaan kamar hotel/penginapan 6 3 3 2 hari
10. Jumlah kamar hotel/penginapan yang terisi 540 211 211 210 unit
11. Jumlah dan Tingkat hunian kamar penginapan hotel 30 19 19 18 unit
12. Tempat hiburan/rekreasi
- bahari 21 22 22 22 Unit
- non bahari 12 20 20 20 Unit
- budaya 5 5 5 5 unit
Sumber : Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sambas (Juni 2016)
C. Urusan Pertanian
Pembangunan bidang pertanian telah diupayakan secara maksimal melalui
kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mengoptimalkan penyediaan dan
penggunaan sarana dan prasarana di bidang pertanian guna meningkatkan
produksi dan produktivitas produk-produk pertanian baik itu tanaman pangan, sayuran,
buah-buahan serta tanaman hias maupun penanganan pasca panen dan peningkatan
pemasaran hasil pertanian.
Hasil pembangunan di sektor pertanian, terutama pertanian tanaman pangan,
manfaatnya sudah dirasakan oleh sebagian besar penduduk di Kalimantan Barat
khususnya Kabupaten Sambas. Untuk itu, produksi pangan baik beras maupun non beras
perlu terus ditingkatkan guna lebih memantapkan swasembada pangan. Di samping itu
juga ditujukan untuk memperbaiki mutu gizi masyarakat melalui penganekaragaman
jenis bahan makanan.
Sub sektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu sub sektor pada
sektor pertanian. Sub sektor ini mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang),
jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau. Secara umum
peningkatan produksi tanaman pangan di Kabupaten Sambas masih sangat dipengaruhi
bertambahnya luas panen.
Selain itu, produktivitas juga sangat mempengaruhi produksi. Kondisi demikian
terutama akibat pengaruh faktor alam dan kemampuan petani mengelola usaha
pertaniannya. Pada tahun 2015 luas panen padi sebesar 101.508 ribu hektar. Apabila
dibandingkan dengan luas panen tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 8.565 hektar
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 111
atau naik sekitar 8,44 persen. Produksi padi tahun 2015 mencapai 286.502 ton
gabah kering giling (GKG), apabila dibanding dengan produksi tahun 2014 sebesar
309.417 ton GKG terjadi penurunan produksi sebanyak 22.915 ton GKG atau sebesar 7,41
persen.
Luas panen jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kedelai mengalami penurunan di
tahun 2015, masing-masing sekitar 82,46 persen; 61,48 persen; 10,18 persen dan 42,32
persen. Sedangkan luas panen kacang tanah dan Kacang Hijau mengalami peningkatan
sekitar 100 persen dan 27,76 persen. Produksi jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan kedelai
tahun 2015 mengalami penurunan masing-masing sekitar 82,46 persen; 61,39 persen;
15,53 persen dan 33,92 persen. Sedangkan produksi kacang tanah dan kacang hijau
mengalami kenaikan sekitar 100 persen dan 28,77.
Peningkatan produksi ternak, unggas dan hasil-hasilnya untuk mencukupi
permintaan dalam negeri perlu terus dikembangkan guna menuju swasembada protein,
peningkatan penyediaan konsumsi protein hewani dan sekaligus sebagai komoditas
ekspor.
Pada tahun 2015, secara umum populasi ternak di Kabupaten Sambas mengalami
peningkatan. Populasi ternak sapi meningkat sekitar 0,64 persen, yaitu dari 10,02 ribu
ekor menjadi 11,09 ribu ekor. Namun, ternak kambing mengalami penurunan sekitar 2,29
persen, sedangkan ternak babi mengalami peningkatan sekitar 2,47 persen.
Tabel II.85
Capaian Pada Urusan Pertanian Kabupaten Sambas
NO INDIKATOR SATUAN
CAPAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
1. Produksi Padi Ton 277,778 261,717 322.718,00 309.417,00 286.502,00
2. Produksi Kedelai Ton 1.534 816 1.502,00 2.877,00 1.901,00
3. Produksi Jagung Ton 489 595 247,00 382,00 67,00
4. Produktiviitas Padi kw/Ha 31,84 32,36 34,54 33,29 28,22
5. Produktivitas Kedelai kw/Ha 11,72 14,59 14,66 16,12 18,47
6. Produktivitas Jagung kw/Ha 16,31 18,03 18,04 18,11 18,17
7. Jumlah Kambing Ekor 17.599 25397 25.691,00 25.537,00 24.953,00
8. Jumlah sapi Ekor 10.914,00 12583 10.807,00 11.023,00 11.096,00
9. Jumlah ayam pedaging Ekor 387.570,00 234300 228.950,00 222.383,00 416.129,00
10. Jumlah itik Ekor 175.700,00 302711 297.922,00 273.738,00 266.131,00
Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 112
Tabel II.86 Jenis Tanaman, Luas Areal Tanaman, Luas Panen, Jumlah Produksi,
Total Jumlah Pohon Produktivitas per Luas dan Produktivitas per Tanaman Buah-Buahan Tahun 2015 -2016
No Jenis
Tanaman
Luas Areal Tanaman (Ha)
Luas Panen (Ha) Jumlah Produksi
(Ton) Total Jumlah Pohon
(Buah) Produktivitas per
Luas (Kw/Ha)
Produktivitas per Pohon
(Kw/pohon)
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1. Mangga 318,84 318,69 75,75 20,65 675,40 87,40 31.884 31.869 89,16 42,32 0,89 0,42
2. Jeruk Siam 8.886,40 8.889,30 5.596,19 3.969,59 93.211,53 15.017,37 3.554.561 3.555.970 166,56 37,83 0,42 0,09
3. Pepaya 23,93 23,43 8,66 6,99 86,80 34 23.934 23.433 100,21 48,65 0,10 0,05
4. Pisang 394,24 389,86 145,89 111,25 5.644,32 1.909,80 394.237 389.970 386,89 171,66 0,39 0,17
5. Nenas 4,67 4,54 2,06 1,93 291,59 104,60 116.858 113.579 1.416,17 540,77 0,06 0,02
6. Durian 1.028,06 1.020,23 435,43 2,25 10.712,80 85,60 102.806 102.033 246,03 380,44 2,46 3,80
7. Manggis 45,84 38,96 3,87 0,04 6,60 0,20 4.584 3.896 17,05 50 0,17 0,50
8. Melon 12 4 10 0 79,9 0 - - 0 - 0 0
9. Alpukat 0,27 0,32 0 0,05 0 0,10 27 32 0 20 0 0,20
10. Belimbing 11,76 11,73 5,87 4,78 38,52 7,52 3.527 3.518 65,58 15,72 0,22 0,05
11. Dukuh/ Langsat
135,95 132,87 57,57 7,50 288,73 7,50 13.595 13.362 50,15 10 0,50 0,10
12. Jambu biji 16,49 16,01 7,04 5,96 47,90 16,50 4.948 4.803 68,04 27,70 0,23 0,09
13. Jambu air 63,40 63,29 33,07 23,14 89,50 50,14 6.340 6.329 27,06 21,67 0,27 0,22
14. Nangka/ Cempedak
338,18 319,94 128,85 24,87 208,60 30,40 33.818 31.994 16,19 12,22 0,16 0,12
15. Salak 112,21 112,20 6,09 10,01 65,10 65,10 224.424 224.392 106,94 96,72 0,05 0,05
16. Rambutan 792,63 791,05 181,21 13 43.904 43.904 79.263 79.105 2.422,82 28,46 24,23 0,28
17. Sawo 341,57 341,17 191,37 137,58 622,40 622,40 34.157 34.117 32,52 5,49 0,33 0,05
18. Sirsak 9,46 11,26 2,20 2,57 30,16 30,16 2.839 3.379 136,88 22,36 0,46 0,07
19. Sukun 24,62 22,80 7,11 5,15 50 50 2.462 2.280 70,32 110,29 0,70 1,10
20. Melinjo 5,54 5,49 1,68 0,18 6 6 1.541 1.525 35,79 33,36 0,13 0,12
21. Semangka 465 249 339 310 4.375,7 4.375,70 - - 129.08 78,67 - -
Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Sambas Data sampai dengan Triwulan I (Data Semangka sampai dengan Bulan Mei 2016)
Tabel II.87 Jenis Tanaman, Luas Areal Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Panen
Tanaman Sayur-Sayuran Tahun 2015 - 2016
No. Jenis Tanaman Luas Areal Tanam
(Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (Ton)
Rata-Rata Panen Per Ha (Ton)
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1. Cabe besar 64 18 74 28 340,5 62,3 4,6 2,23
2. Cabe rawit 75 20 97 45 288,2 109,1 2,97 2,42
3. Petsai/Sawi 78 32 75 32 297,9 103,2 3,97 3,23
4. Lobak 9 0 8 1 30,6 0,4 3,83 0,40
5. Kacang panjang 190 67 204 76 690,7 253,9 3,39 3,34
6. Tomat 12 1 14 3 58,2 12,1 4,16 4,03
7. Terung 65 19 63 30 305,7 110,2 4,85 3,67
8. Ketimun 152 49 159 62 777,5 325,6 4,89 5,25
9. Labu Siam 10 2 10 4 39,2 4,3 3,92 1,08
10. Kangkung 97 26 106 35 162,5 104 1,53 2,97
11. Bayam 51 19 51 24 106,5 45,2 2,09 1,88
12. Buncis 3 2 1 4,5 8,9 2,25 8,90
Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Sambas (Mei, 2016)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 113
Tabel II.88 Peternakan di Kabupaten Sambas
Jenis Data 2013 2014 2015 2016 Satuan
1. Ternak Besar
- Jumlah populasi sapi 10.807 11.025 11.096 11.431 ekor
- Jumlah pemotongan per tahun 5.277 5.693 6.068 1.596 ekor
- Laju pertumbuhan populasi per tahun - 1,95 %
- Rata-rata kepemilikan 3 3 3 3 ekor
2. Ternak kecil
- Jumlah populasi kambing 25.691 25.537 24.953 24.956 ekor
- Jumlah pemotongan per tahun 5.126 5.503 5.814 ekor
- Jumlah populasi babi 6.873 6.797 6.965 6.930 ekor
- Jumlah pemotongan per tahun 3.227 3.433 3.292 ekor
3. Unggas
Ayam Buras :
- Jumlah 239.424 428.989 437.584 437.516 ekor
- Jumlah pemotongan 465.681 473.207 491.113 ekor/th
Ayam Petelur :
- Jumlah 27.7 28.558 27.200 26.190 ekor/th
- Jumlah pemotongan 145.027 146.352 157.552 ekor/th
- Jumlah peternak 27 8 8 peternak
- Jumlah produksi telur 126,17 118 1.080,33 36,011 ton/th
- Rata-rata kepemilikan peternak 1.5 1.1 3.400 3.274 ekor/kk
Ayam Pedaging :
- Jumlah 228.95 222.383 2.812.890 983.254 ekor
- Jumlah pemotongan 2.078.814 2.160.681 2.122.846 ekor/th
- Jumlah peternak 627 185 96 96 peternak
- Jumlah produksi 1.808,57 1.879,79 1.846,88 ton/th
- Rata-rata kepemilikan peternak 374 1.2 2.500 2.500 ekor/kk
Itik :
- Jumlah 297.922 273.738 266.131 265.748 ekor
- Jumlah pemotongan 76.673 42.536 40.231 Ekor/th
- Jumlah peternak Itik 228 4.436 4.397 Peternak
- Jumlah produksi Telur 69,00 38,28 112,46 35,61 ton/th
- Rata-rata kepemilikan peternak 1.2 60 60 ekor/pet
Jumlah Produksi Daging 3.120,11 3.251,84 3.274,50 3.274,60 Ton
Jumlah Produksi Telur 1.511,78 1.395,39 1.385,99 1.385,99 Ton
Jumlah Koperasi Peternakan 3 - buah
Jumlah Tempat Potong Hewan (TPH) 33 17 buah
Kelompok Usaha Ternak - 253
Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Sambas (Juni, 2016)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 114
Tabel II.89 Luas Areal, Jumlah Produksi, Jumlah Petani Dan
Jumlah Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
JENIS DATA 2014 2015 2016 SATUAN
1. Karet
- Luas areal 53.793 53.843 54.193 Ha
- Jumlah produksi 17.529 17.620 17.750 Ton
- Jumlah Petani 39.746 39.746 39.966 Orang
2. Kopi
- Luas areal 2.070 2.070 2.070 Ha
- Jumlah produksi 562 571 571 Ton
- Jumlah Petani 3.795 3.795 3.795 Orang
3. Kelapa Sawit
- Luas areal 74.616 74.616 85.406 Ha
- Jumlah produksi 49.165 50.335 105.934 Ton
- Jumlah Petani 7.751 7.751 9.687 Orang
4. Kakao
- Luas areal 421 421 421 Ha
- Jumlah produksi 138 140 140 Ton
- Jumlah Petani 1.359 1.359 1.359 Orang
5. Lada
- Luas areal 983 1.268 1.468 Ha
- Jumlah produksi 325 397 450 Ton
- Jumlah Petani 4.402 4.402 4.902 Orang
6. Tebu
- Luas areal 325 327 327 Ha
- Jumlah produksi 399 402 402 Ton
- Jumlah Petani 1.157 1.157 1.157 Orang
7. Kelapa
- Luas areal 22.483 22.483 22.483 Ha
- Jumlah produksi 13.575 13.520 13.520 Ton
- Jumlah Petani 12.234 12.234 12.234 Orang
8. Kelapa Hybrida
- Luas areal 123 123 123 Ha
- Jumlah produksi 47 42 42 Ton
- Jumlah Petani 469 469 469 Orang
9. Cengkeh
- Luas areal 4 2 6 Ha
- Jumlah produksi - - 2 Ton
- Jumlah Petani 25 25 25 Orang
10. Kemiri
- Luas areal 4 4 5 Ha
- Jumlah produksi 1 1 1 Ton
- Jumlah Petani 12 12 12 Orang
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 115
JENIS DATA 2014 2015 2016 SATUAN
11. Sagu
- Luas areal 992 752 992 Ha
- Jumlah produksi 172 176 172 Ton
- Jumlah Petani 2.32 2.32 2.320 Orang
12. Pinang
- Luas areal 56 56 56 Ha
- Jumlah produksi 7 8 8 Ton
- Jumlah Petani 363 363 363 Orang
Jumlah industri pengolahan hasil perkebunan
1 1 1 Buah
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sambas (Agustus, 2016)
D. Urusan Kehutanan
Status kawasan hutan di Kabupaten Sambas mempunyai luas 167.322,03 ha,
dengan berbagai fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan
melalui SK Nomor 936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013, bahwa status
kawasan meliputi kawasan taman wisata alam seluas 30.436,59 ha, hutan lindung
20.077,77 ha, hutan lindung bakau 6.214,20 ha, hutan produksi terbatas 11.180,02 ha,
hutan produksi 94.419,65 ha dan hutan produksi konservasi seluas 4.993,80 ha.
Hutan memiliki sumberdaya yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan
ekonomi masyarakat, diantaranya sebagian penduduk menyandarkan kehidupannya
sebagai sumber mata pencaharian dari hasil hutan ataupun industri turunannya,
disamping itu hutan memiliki kedudukan yang khusus dari sisi penataan lingkungan.
Hutan juga memiliki fungsi sebagai sumber plasma nuftah dan sebagai
penyangga lingkungan, hutan sangatlah dibutuhkan oleh manusia untuk mendukung
aktivitas usaha ekonomi seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan lainnya, karena
peranan hutan sebagai kawasan penyimpan/ tangkapan air.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 116
Tabel II.90
Capaian Urusan Kehutanan Kab. Sambas
NO INDIKATOR SATUAN
CAPAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Ha 9.409,00 9.719,00 9.719,00 11.492,50 12.158,00
2. Rehabilitasi hutan dan lahan
kritis
% 3,00 3,10 3,10 3,84 2,34
3. Kerusakan kawasan hutan
Ha 70.272,00 80.242,00 80.242,00 80.242,00 80.242,00
4. Kerusakan kawasan hutan
% 36,34 40,54 40,54 40,54 47,14
Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016)
Tabel II.91
Luas Lahan di Kabupaten Sambas Menurut Penggunaannya
LUAS PENGGUNAAN LAHAN 2013 2014 2015
1 Jumlah Kawasan Hutan (Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : SK.936/Menhut-II/2013)
- Taman Wisata Alam (Ha) 30.436,59 30.436,59 30.436,59
- Hutan Lindung 20.077,77 20.077,77 20.077,77
- Hutan Lindung Bakau 6.214,20 6.214,20 6.214,20
- Hutan Produksi Terbatas 11.180,02 11.180,02 11.180,02
- Hutan Produksi 94.419,65 94.419,65 94.419,65
- Hutan Produksi Konservasi 4.993,80 4.993,80 4.993,80
2 Jumlah Lahan Kering
- Ladang/tegalan/ kebun/padang rumput 57.219 - 47.728
- Perkebunan 147.857 155.87 155.965
3 Luas Lahan kritis 317.817 317.817 317.817
4 Luas Lahan Reboisasi 14.116 -
- Lahan yang dibangun oleh Dinas Hutbun - 830 225
5 Luas Lahan Penghijauan 7. 928 -
- Lahan yang dibangun oleh Dinas Hutbun - -
6 Luas Areal yang terbakar 1.242,50 5.304,80
7 Lahan Pertanian Sawah 68.473 68.644 68.345
- Irigasi 1.429 160 160
- Tadah Hujan 49.01 46.037 51.09
- Pasang Surut 17.75 22.188 16.961
- Rawa lebak 284 259 134
8 Lahan Pertanian Bukan Sawah 318.484 496.354 498.722
- Ladang/huma 7.062 5.562 2.681
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 117
LUAS PENGGUNAAN LAHAN 2013 2014 2015
- Tegal/kebun 50.157 50.115 44.773
- Perkebunan 125.849 98.032 110.123
- Hutan Rakyat 9.295 9.221 5.123
- Padang rumput 643 294 274
- Hutan Negara 190.431
- Sementara tidak diusahakan 32.311 35.576 55.189
- Lainnya 93.167 197.554 90.128
9 Lahan Bukan Pertanian … 74.572 72.503
Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Sambas & Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sambas Catatan : - Mulai tahun 2013 hutan Negara masuk ke Lahan Pertanian Bukan Sawah
- Tahun 2013&2014 Hutan Negara masih tergabung ke dalam jenis Penggunaan Lainnya - Data Lahan Bukan Pertanian Tahun 2013 dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Sambas tidak tersedia.
Tabel II.92 Luas Kawasan Hutan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2015 (Ha)
No Kecamatan TWA HL HLB/
Mangrove HPT HP HPK Jumlah
1. Selakau - 327,26 - - - - 327,26
2. Selakau Timur - - - - 13.000,00 - 13.000,00
3. Pemangkat - 236,66 229,44 - - - 466,10
4. Salatiga - 100,00 - - - - 100,00
5. Semparuk - - - - 1.295,81 - 1.295,81
6. Tebas - 3.567,86 - - 10.085,00 - 13.652,86
7. Tekarang - - - - - - -
8. Sambas - - - - - - -
9. Subah - 3.192,27 - - 5.202,28 - 8.394,55
10. Sebawi - 242,00 - - - - 242,00
11. Sajad - - - - - - -
12. Jawai - - 305,53 - 3.500,00 - 3.805,53
13. Jawai Selatan - - - - - - -
14. Teluk Keramat - - - - 6.800,70 - 6.800,70
15. Tangaran - - - - 2.099,65 - 2.099,65
16. Galing 670,00 - - - 10.331,00 - 11.001,00
17. Sejangkung - 575,47 - - 2.267,32 - 2.842,79
18. Sajingan B 19.698,48 10.642,83 1.292,00 11.180,02 16.171,71 4.993,80 63.978,84
19. Paloh 10.068,11 1.193,42 4.387,23 - 23.666,18 - 41.818
2015 30.436,59 20.077,77 6.214,20 11.180,02 94.419,65 4.993,80 167.322,03
2014 30.436,59 20.077,77 6.214,20 11.180,02 94.419,65 4.993,80 167.322,03
2013 30.436,59 20.077,77 6.214,20 11.180,02 94.419,65 4.993,80 167.322,03
2012 25.576 22.479 7.872 10.195 112.773 14.480 193.375
2011 25.566 22.479 7.872 10.195 112.773 14.480 193.365
Sumber : Keputusan Menhut Nomor SK. 936/Menhut-II/2013
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 118
E. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Sambas mempunyai potensi energi alternatif yang cukup banyak,
namun belum disentuh dan dikembangkan secara optimal. Jenis energi alternatif yang
dapat dimanfaatkan antara lain adalah: energi air, energi surya, energi angin, biodiesel,
biomassa dan biogas. Diantara jenis energi alternatif yang telah disebut dan telah
dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik adalah energi surya dan energi air, sedangkan
energi angin, biodiesel, biomassa serta biogas saat ini mesih dalam tahap inventarissasi
potensinya.
1) Potensi energi Air; Berdasarkan hasil kegiatan identifikasi dan inventarisasi potensi
sumber-sumber energi air yang dilakukan oleh instansi teknis, perguruan tinggi
maupun lembaga lainnya, laporan-laporan hasil studi serta studi peta tematik, dapat
diinformasikan sejumlah potensi energi air di Kabupaten Sambas seperti ditunjukkan
dalam tabel berikut :
Tabel II.93
Potensi Energi Air di Kabupaten Sambas
No Kec / Desa Nama Lokasi Nama Sungai Debit Air (M³/det)
Head (meter)
Keterangan
1 Paloh / Sei.Bening Riam Bemban* Sei. Bemban 0.71 34 Hasil Pengukuran
2 Paloh / Sei.Bening Riam Betareng* Sei. Betareng 0.66 9.4 Hasil Pengukuran
3 Paloh / Sei Tengah Air Terjun Tinjan* Sei. Tinjan 0.06 30 Hasil Pengukuran
4 Sajingan Besar / Sentaban
Riam Babon* Sei. Bantanan 0.15 20 Hasil Pengukuran
5 Sajingan Besar / Kaliau
Riam Berasap** Sei. Sajingan 0.24 38 Telah dibangun PLTMH
6 Selakau/ Twi Mentibar
Air Terjun Cik Sak Miaung*
Sei. Selindung
0.20 15 Hasil Pengukuran
7 Sajingan Besar / Senatab
Riam Berasak* Sei. Bepantang 0.12 75 Hasil Pengukuran
8 Sajingan Besar / Senatab
Riam Kaimayong* Sei. Sempayang 1.01 30 Hasil Pengukuran
9 Sajingan Besar/Sentaban
Riam Cagat*** Sei. Batang Air 0.32 65 Hasil Pengukuran
10 Tebas / Seberkat Riam Baya*** Sei. Kelingkau 0.02 50 Hasil Pengukuran
11 Sebuah / Tebuah Elok
Riam Senangkek***
Sei. Nangke 0.04 18 Hasil Pengukuran
Keterangan : * ** ***
= = =
Hasil Pengukuran DPE Prop. Kalbar DPE Prop Kalbar dan PLN Hasil Pengukuran dalam kegiatan Identifikasi Potensi Energi Listrik Alternatif di Kabupaten Sambas
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 119
2) Potensi energi surya; untuk Kalimantan Barat yang dilintasi garis Khatulistiwa
mempunyai nilai intensitas energi surya yang cukup tinggi dengan radiasi energi
surya harian rata-rata sebesar 2.768,7 Wh/M² sampai dengan 9.583,9 Wh/M²
sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses
photovoltaic atau dengan menggunakan secara langsung panas matahari tersebut.
3) Potensi energi angin, Berdasarkan data yang diperoleh dari Stasiun Meteorologi
Paloh, secara umum kecepatan angin rata-rata per bulan di wilayah Kabupaten
Sambas adalah berkisar antara 2,2–3,2 knots dan kecepatan maksimum rata-rata per
bulan adalah 4 – 5 knots
4) Potensi energi biodisel; Kabupaten Sambas berpeluang sangat besar untuk
mengembangkan energi biodiesel yaitu dengan menggunakan minyak sawit mentah
sebagai bahan bakar alternatif, terutama untuk mesin diesel. Apalagi dengan hasil
produksi sawit yang cukup besar tiap tahunnya.
5) Potensi biomassa; potensi ini didapat dari hasil pengelolaan limbah pertanian, antara
lain sekam padi yang memiliki potensi setara dengan 57.699.468,8 SLM atau dalam
bentuk energi listrik setara dengan daya : 524.540.625,45 kWh setiap tahunnya,
karet setara dengan 257.071.995 SLM atau dalam bentuk energi setara dengan
2.337.018.136kWh per tahun, kelapa setara dengan 60.585.993 SLM atau
550.781.754 kWh per tahun, kopi setara dengan 8.055.477 SLM atau 73.231.609
kWh per tahun, coklat/kakao setara dengan 5.679.405 SLM atau 51.630.654,55 kWh
per tahun, tandan kelapa sawit setara dengan 62.618.100 SLM atau 569.255.454,54
kWh per tahun.
6) Potensi biogas; energi ini dapat diperoleh dari limbah ternak yaitu sapi, kerbau,
babi maupun unggas. Dari hasil inventarisasi, potensi energi dari pemanfaatan
limbah ternak yang dapat dimanfaatkan untuk biogas ini dapat mencapai
33.712.804,66 SLM yang jika dikonversi menjadi energi listrik setara dengan
306.480.042,4 kWh.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 120
Tabel II.94 Sumber Energi di Kabupaten Sambas
JENIS DATA 2014 2015 2016
1 Sumber Energi Listrik
a. PLTD (Unit) 2 2 2
b. PLTS
- Jumlah (unit) 5 5 5
- Kapasitas (kva/kwh) 98 98 98
c. PLTMH
- Jumlah (unit) 3 3 3
- Kapasitas (kva/kwh) 155 155 155
2. Sarana Pelayanan Bahan Bakar
(Buah)
a. SPBU 9 9 8
b.
SPDN (Solar Packackage Dealer Nelayan)
2 2 2
c. Agen LPG 6 6 6
Sumber : Dinas PU BM, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sambas (Agustus, 2016)
Tabel II.95 Potensi Pertambangan dan Penggalian, Mineral dan Batu Bara
Di Kabupaten Sambas
No Kecamatan Potensi Mineral dan Batubara
1. Selakau Emas, Tembaga, Timah (Komoditi Mineral Logam), Kaolin, Pasir
Kuarsa, Zirkon (Komoditas Mineral Non Logam), Batu dan tanah urug (Komoditas Batuan)
2. Selakau Timur Emas, Perak, Tembaga, Timah (Komoditas Mineral Logam), Kaolin, Pasir Kuarsa, Zirkon (Komoditi Mineral Non Logam), Batu dan tanah urug (Komoditas Batuan)
3. Pemangkat Batu dan Tanah (Komoditas Batuan)
4. Salatiga Batu dan Tanah (Komoditas Batuan), Pasir Kuarsa (Komoditi Mineral
Non Logam)
5. Semparuk -
6. Tebas Emas, Titanium, Besi, (Mineral Logam), Pasir Kuarsa, Zirkon (Mineral
Non Logam), Batu dan tanah urug (Komoditas Batuan).
7 Tekarang -
8. Sambas Pasir Kuarsa, Zirkon, Feldspar (Komoditi Mineral Non Logam) , Pasir sungai, batu dan tanah urug (Komoditas Batuan).
9. Subah Emas, Tembaga, Titanium (Mineral Logam), Feldspar, Zirkon, Kaolin, Pasir Kuarsa (Mineral Non Logam), Batu dan tanah (Komoditas
Batuan)
10. Sebawi Zirkon,Feldspar, Kaolin, Pasir Kuarsa, Clay (Komoditi Mineral Non
Logam) Batu dan tanah (Komoditas Batuan)
11. Sajad Pasir sungai (Komoditas Batuan)
12. Jawai Pasir Kuarsa, Zirkon, timah (Mineral Non Logam)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 121
No Kecamatan Potensi Mineral dan Batubara
13. Jawai Selatan Pasir Kuarsa, Zirkon, timah (Mineral Non Logam)
14. Teluk Keramat -
15. Tangaran Pasir Kuarsa, Zirkon ( Mineral Logam)
16. Galing Kaolin, Pasir Kuarsa, Zirkon (Mineral Non Logam)
17 Sejangkung Pasir Kuarsa, Zirkon (Mineral Non Logam), Batu dan tanah
(Komoditas Batuan)
18 Sajingan Besar Batubara, Emas, Bauksit, Emas (Mineral Logam), Batu dan tanah
(Komoditas Batuan)
19 Paloh Batubara, Emas, Besi, Titanium, Timah ( Mineral Logam) Pasir Kuarsa, Zirkon, ( Mineral Non Logam), Batu , Batu , dan Tanah
(Komoditas Batuan)
Sumber: Dinas PU Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sambas
F. Urusan Perdagangan
Perdagangan sebagai salah satu sektor yang memegang peranan cukup penting
dalam perekonomian Kabupaten Sambas sehingga perlu terus dikembangkan seiring
dengan kemajuan pembangunan guna lebih meningkatkan pendapatan daerah, perluasan
lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha. Apalagi sektor perdagangan
merupakan tumpuan yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor
pertanian terhadap perekonomian daerah.
Usaha Perdagangan Kabupaten Sambas
Pada tahun 2015 diterbitkan 646 surat izin usaha perdagangan di Kabupaten
Sambas, dimana sebagian besar izin usaha tersebut adalah surat izin untuk usaha
perdagangan kecil dan perdagangan mikro yaitu 60,37 persen dan 35,75 persen.
Sedangkan penerbitan surat izin usaha perdagangan menengah sebanyak 3,71 persen
dan perdagangan besar hanya 0,15 persen.
Perdagangan Antar Pulau
Perdagangan antar pulau merupakan salah satu saluran ekspor-impor Kabupaten
Sambas. Untuk menjaga ketersediaan barang maka sarana penghubung antara daerah
penghasil dengan daerah pemasaran barang harus tetap lancar.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 122
Sumber : Buku Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2016
Gambar II.27 Banyaknya Bongkar Muat Melalui Pelabuhan di Kabupaten Sambas (Ton)
Tabel II.96 Banyaknya Pengeluaran Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Sambas
Tahun 2015
No. Kecamatan Perdagangan
Besar Perdagangan Menengah
Perdagangan Kecil
Perdagangan Mikro
Jumlah
1. Selakau -
1
15
12 28
2. Selakau Timur -
-
-
2 2
3. Pemangkat 1
4
113
37 155
4. Semparuk -
2
10
4 16
5. Salatiga -
1
3
8 12
6. Tebas -
3
44
26 73
7. Tekarang -
-
1
6 7
8. Sambas -
8
121
76 205
9. Subah -
-
5
6 11
10. Sebawi -
4
13
6 23
11. Sajad -
-
-
1 1
12. Jawai -
-
15
17 32
13. Jawai Selatan -
-
6
7 13
14. Teluk Keramat -
-
18
11 29
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 123
No. Kecamatan Perdagangan
Besar Perdagangan Menengah
Perdagangan Kecil
Perdagangan Mikro
Jumlah
15. Galing -
1
15
3 19
16. Tangaran -
-
-
- -
17. Sejangkung -
-
1
2 3
18. Sajingan Besar -
-
2
- 2
19. Paloh -
-
8
7 15
2015 1 24 390 231 646
2014 2 12 191 415 620
2013 12 7 682 … 701
2012 3 14 910 … 927
2011 17 24 652 … 693
Sumber : Buku Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2016
Tabel II.97
Banyaknya Pengeluaran Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kabupaten Sambas
Sumber : Buku Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2016
Tahun Perdagangan
Besar Perdagangan
Menengah Perdagangan
Kecil Perdagangan
Mikro
2011 17 24 652 -
2012 3 14 910 -
2013 12 7 682 -
2014 2 12 191 415
2015 1 24 390 231
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 124
G. Urusan Perindustrian
Tabel II.98
Capaian Urusan Perindustrian di Kab. Sambas
NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
1. Pertumbuhan Industri
formal
% 11,05 1.76 0,07 -6,37 9,16
2. Pertumbuhan Industri Non Formal
% -13,73 2.54 1,60 2,56 31,56
3. Pertumbuhan Industri % -4,15 2.19 1,23 -1,49 21,96
4. Cakupan bina kelompok pengrajin
% 22 8.42 6,89 15,29 82,60
Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016)
1. Pertumbuhan Industri Formal
Industri formal merupakan industri resmi yang berdirinya dilaporkan dan
mendapat izin dari pemerintah melalui dinas terkait (Dinas Perindustrian, Perdagangan,
UMKM Kab. Sambas). Perkembangan industri formal tumbuh pesat di Kabupaten Sambas
seiring dengan kemudahan fasilitas dan perizinan.
Pertumbuhan industri formal Kabupaten Sambas tahun 2015 sebesar 9,16%,
meningkat dari target yang ditetapkan yakni 2,13%. Pada tahun 2014, tercatat realisasi
pertumbuhan industri formal sebesar -6,37%, yakni sebesar 475 unit industri formal.
Namun pada tahun 2015, realisasi pertumbuhan industri formal berhasil bertambah
sebanyak 25 unit usaha menjadi 500 unit. Hal positif ini terkait dengan peningkatan
pembinaan industri yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sambas.
2. Pertumbuhan Industri Non Formal
Industri non formal merupakan industri yang tidak resmi yang proses
pendiriannya dilakukan tanpa mengurus izin dari dinas terkait (Dinas Perindustrian). Pada
tahun 2015 pertumbuhan industri non formal Kabupaten Sambas meningkat jauh lebih
besar dari target pencapaian sebesar 3,11% menjadi 31,56%. Besarnya jumlah industri
non formal Kabupaten Sambas tahun 2015 mencapai 789 unit usaha. Apabila
dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat hanya 2,56%, pertumbuhan industri non
formal Kabupaten Sambas meningkat sebesar 29%. Satu-satunya faktor penyebab
peningkatan industri non formal di Kabupaten Sambas berasal dari penambahan
sebanyak 202 unit usaha non formal yang dilakukan oleh pemerintah dan Dinas
Perindustrian. Kebijakan percepatan pembangunan ekonomi melalui penciptaan beberapa
unit industri baik formal dan non formal di Kabupaten Sambas memiliki banyak manfaat,
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 125
antara lain dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mengoptimalkan ekspor sumber daya
unggulan, mendorong investor lain untuk menanamkan modal, serta memenuhi
kebutuhan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya keuntungan yang didapatkan tidak
lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemakmuran daerah Kabupaten
Sambas.
3. Pertumbuhan Industri
Capaian pertumbuhan industri Kabupaten Sambas pada tahun 2015 sebesar
21,96% atau melebihi dari target yang ditetapkan yakni sebesar 2,75%. Pertumbuhan
industri di tahun 2015 tumbuh pesat dibanding tahun 2014 yang bahkan memiliki
persentase negatif atau jumlah industri yang berkurang yakni sebesar -1,49%.
Peningkatan industri di tahun 2015 disebabkan karena capaian pertumbuhan industri
formal serta industri informal di tahun tersebut secara bersamaan mengalami
peningkatan yakni masing-masing sebesar 9,16% dan 31,56%.
Industri besar umumnya berlokasi pada jalan utama sedangkan industri kecil
tersebar di kawasan pemukiman penduduk. Beberapa industri yang sudah cukup terkenal
di Kabupaten Sambas antara lain Industri Sari Buah, Gula Kelapa, dan Pengeringan
Jagung yang terletak di Kecamatan Jawai, Industri Air Mineral dan Air Minum di
Kecamatan Pemangkat, Industri Tepung Ball Clay/Kaolin di Kecamatan Sambas.
Seperti yang telah dikemukakan di bagian awal pada analisis perekonomian dimana peran
sektor industri dan sektor perdagangan dalam perekonomian Kabupaten Sambas cukup
dominan. Maka kedepannya, kebijakan pembangunan ekonomi harus tetap diarahkan
untuk mendorong peningkatan sektor industri dan perdagangan yang dapat
meningkatkan nilai tambah melalui proses pengolahan bahan baku dasar sehingga akan
menambah pendapatan ekspor.
Tabel II.99
Banyaknya Unit Usaha Formal, Informal dan Tenaga Kerja di Kabupaten Sambas
JENIS DATA 2012 2013 2014 2015 SATUAN
Unit Usaha Formal :
1. Kelompok Industri Pangan 103 97 86 91 Unit Usaha
Tenaga Kerja :
Laki-Laki 360 359 323 336 Orang
Perempuan 60 50 60 63 Orang
2. Kelompok Industri Kimia, Agro Non Pangan dan Hasil Hutan
95 92 91 114 Unit Usaha
Tenaga Kerja :
Laki-Laki 742 794 789 804 Orang
Perempuan 63 5 6 13 Orang
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 126
JENIS DATA 2012 2013 2014 2015 SATUAN
3. Kelompok Industri Logam dan
Mesin 198 196 191 217 Unit Usaha
Tenaga Kerja :
Laki-Laki 343 303 336 468 Orang
Perempuan 36 10 10 25 Orang
4. Kelompok Industri Sandang dan
Aneka 113 110 107 107 Unit Usaha
Tenaga Kerja :
Laki-Laki 140 164 130 130 Orang
Perempuan 91 60 78 78
Orang
Unit Usaha Informal
1. Usaha Informal 613 634 774 842 Unit Usaha
Tenaga Kerja :
2.091 Orang
Laki-Laki 974 914 930 Orang
Perempuan 927 1.140 803 Orang
Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sambas 2016
H. Urusan Transmigrasi
Program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat memberikan
pilihan bagi masyarakat yang ingin berusaha mencari penghidupan yang lebih layak di
daerah lain. Begitu juga dengan Kabupaten Sambas, sebagai daerah penerima para
transmigran baik lokal maupun dari luar Kabupaten Sambas dalam upaya mendukung
dari program transmigrasi tersebut. Di Kabupaten Sambas ada 3 lokasi transmigrasi
yaitu UPT SP.1 Serat Ayon, UPT SP.2 Sabung dan UPT Sebunga.
Tabel II.100
Jumlah Transmigrasi Yang Ditempatkan di Kabupaten Sambas Berdasarkan Lokasi dan Asal Daerah Transmigran
Lokasi Transmigran
Jumlah Transmigrasi Jumlah
Luar Daerah Lokal/Sisipan
KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa
UPT SP. 1 Serat Ayon 285 1.074 65 314 350 1.388
UPT SP. 2 Sabung 175 629 75 275 250 904
UPT Sebunga 92 312 108 503 200 815
Tahun 2015 552 2.015 248 1.092 800 3.107
Tahun 2014 552 2.015 248 1.092 800 3.107
Tahun 2013 360 1.310 440 1.750 800 3.060
Tahun 2012 360 1.310 415 1.651 775 2.961
Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas, 2016
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 127
II.4. Aspek Daya Saing Daerah
II.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah
A. Pendapatan Perkapita Penduduk
Besarnya pendapatan regional per kapita dalam hal ini PDRB per kapita
merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan
penduduk. Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di
daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar
harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada
tahun 2014, PDRB per kapita Sambas mencapai Rp25,43 juta dengan pertumbuhan
sebesar 11,27 persen pada tahun 2011 dan berturut-turut sebesar 8,74 persen; 10,19
persen; dan 10,92 persen pada tahun 2012-2014.
Tabel II.101
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sambas, 2011 – 2015
TAHUN PDRB Per Kapita Harga Berlaku PDRB Per Kapita Harga Konstan 2010
Nilai (Rp) Pertumbuhan (%) Nilai (Rp) Pertumbuhan (%)
2 0 1 1 19.131.971,99 11,27 17.995.248,92 4,65
2 0 1 2 20.804.680,53 8,74 18.810.634,23 4,53
2 0 1 3 22.924.313,81 10,19 19.720.691,13 4,85
2 0 1 4*) 25.424.403,34 10,91 20.613.364,89 4,54
2 0 1 5**) 28.039.468.14 10,29 21.465.244,68 4,13
Sumber : BPS Kabupaten Sambas Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara
B. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan
Tahun 2015 pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Sambas sebesar
Rp. 9.195.000, naik jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 9.153.000
Sedangkan pengeluaran riil per kapita Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 sebesar Rp.
8.279.000. Dengan kata lain, pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Sambas
diatas pengeluaran per kapita Provinsi Kalbar.
Kemampuan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan atau sering disebut
daya beli (Purcashing Power Parity-PPP) Kabupaten Sambas menempati urutan ke 3 dari
14 kabupaten/kota. Pengeluaran per kapita tertinggi di tempati oleh Kota Pontianak (Rp.
13.737.000), Urutan kedua ditempati Kota Singkawang (Rp. 10.982.000).
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 128
Angka pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan Kabupaten Sambas semakin
meningkat. Hal ini menunjukan adanya perbaikan kesejahteraan sosial ekonomi
masyarakat Kabupaten Sambas.
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2016
Gambar II.28
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar Tahun 2015
C. Pengeluaran Konsumsi
Pengeluaran konsumsi masyarakat terdiri dari konsumsi makanan dan non
makanan. Komposisi pola pengeluaran penduduk terhadap kebutuhan pokok (makan) dan
kebutuhan non makanan dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat
kesejahteraan masyarakat. Perbandingan pengeluaran penduduk untuk konsumsi makan
yang makin kecil terhadap seluruh pengeluaran menggambarkan tingkat kesejahteraan
yang semakin baik.
Besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk bukan makanan terhadap seluruh
pengeluaran merupakan salah satu cerminan kesejahteraan penduduk. Makin besar
proporsi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.
Sebaliknya, jika proporsi itu mengecil berarti refleksi tingkat kesejahteraan semakin
menurun (Hukum Engle).
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 129
Tabel II.102
Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Untuk Makanan Kabupaten Sambas Tahun 2014
NO. KOMODITI PENGELUARAN PERKAPITA
1 Padi-padian 18,03
2 Umbi-umbian 0,48
3 Ikan 14,80
4 Daging 3,51
5 Telur dan susu 5,50
6 Sayur-sayuran 8,09
7 Kacang-kacangan 1,23
8 Buah-buahan 5,36
9 Minyak dan Lemak 3,43
10 Bahan Minuman 4,90
11 Bumbu-bumbuan 2,95
12 Konsumsi Lainnya 2,42
13 Makanan dan minuman jadi 16,97
14 Minuman mengandung Alkohol 0,07
15 Tembakau dan sirih 12,25
Total Makanan 58,09
Sumber : Susenas 2014 (BPS Kab. Sambas 2015)
Rata-rata pengeluaran perkapita untuk makanan di Kabupaten Sambas tahun
2014 sebesar 58,09%. Pengeluaran terbesar ada pada padi-padian yaitu 18,03%,
diikuti komoditi makanan dan minuman jadi (16,97%); ikan (14,80%)
dan tembakau dan sirih (12,25%). Komoditi lainnya masih memberikan kontribusi
dibawah 10%.
Tabel II.103 Persentase Rata-rata pengeluaran Per Kapita Per Bulan Untuk Non Makanan
Kabupaten Sambas Tahun 2014
NO. KOMODITI PENGELUARAN PERKAPITA
1 Perumahan 42,94
2 Sabun Mandi, Cuci, Kosmetik 24,08
3 Biaya Pendidikan 4,80
4 Biaya Kesehatan 8,30
5 Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala 8,20
6 Barang Tahan Lama 7,16
7 Pajak dan Asuransi 2,61
8 Keperluan Pesta dan Upacara 1,93
Total Non Makanan 41,91
Sumber : Susenas 2014 (BPS Kab. Sambas 2015)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 130
Proporsi rata-rata pengeluaran perkapita untuk non makanan rumah tangga di
Kabupaten Sambas tahun 2014 sebesar 41,91%. Pengeluaran terbesar pada komoditi
perumahan sebesar 42,94%; diikuti dengan keperluan sabun mandi, cuci, kosmetik yaitu
sebesar 24,08%. Komoditi lainnya masih memberikan kontribusi dibawah 10 %.
Di Kabupaten Sambas pengeluaran untuk makanan masih lebih besar dibanding
pengeluaran non makanan. Ketika masyarakat mulai meningkat pendapatannya dan
mulai maju maka pengeluaran terbesar nantinya akan bergeser pada pengeluaran barang
tahan lama, pendidikan, dan kesehatan serta total pengeluaran non makanan akan lebih
besar dari pengeluaran makanan.
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sambas (susenas 2015)
Gambar II.29 Persentase Rumah Tangga Di Kabupaten Sambas
Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Per Bulan Tahun 2015
Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan daerah Kabupaten Sambas
tertinggi untuk makanan yaitu golongan antara Rp. 300.000 – Rp. 499.999, sebesar
44,86% sedangkan pada kategori non makanan tertinggi pada golongan antara Rp.
200.000 – 299.999, sebesar 22,86%.
II.4.2 Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah
A. Jaringan Jalan
Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk
memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha
pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk
memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah
ke daerah lain.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 131
Kondisi jalan yang ada di Kabupaten Sambas secara umum masih perlu perhatian
semua pihak baik pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sendiri agar
kondisi jalan tersebut mampu menjadi sarana transportasi dan penggerak roda ekonomi
dan sosial.
Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pengairan Energi Dan
Sumber Daya Mineral Kabupaten Sambas tahun 2015, total panjang jalan Kabupaten
Sambas berdasarkan status pengawasan yaitu sepanjang 2.207,889 Km, yang terdiri dari
jalan nasional 194,940 Km (8,83%), Jalan Propinsi 91,882 Km (4,16%), Jalan Kabupaten
1.102,206 Km (49,92%), Jalan Desa 722,326 Km (32,72%) dan Jalan Strategis Nasional
96,535 Km (4,37%).
Dari Total panjang jalan Kabupaten yaitu 696,633 Km, dalam kondisi baik
sepanjang 324,914 Km, kondisi sedang sepanjang 85,813 Km, kondisi rusak sepanjang
114,112 Km dan kondisi rusak berat sepanjang 171,794 Km. Panjang Jalan dengan
kondisi baik di tahun 2015 meningkat dari 299,168 Km ditahun 2014 menjadi 324,914 Km
ditahun 2015 (berdasarkan Keputusan Bupati No. 290. A Tahun 2011).
Dari Total panjang jalan Kabupaten yaitu 1.102,206 Km, dalam kondisi baik
sepanjang 462,374 Km, kondisi sedang sepanjang 148,888 Km, kondisi rusak sepanjang
158,586 Km dan kondisi rusak berat sepanjang 332,358 Km. Panjang Jalan dengan
kondisi baik di tahun 2015 meningkat dari 299,168 Km ditahun 2014 menjadi 462,374 Km
ditahun 2015 (berdasarkan Keputusan Bupati No. 685/PUBMPESDM/2015 tanggal 23
September 2015). Hal tersebut dikarenakan menurunnya jumlah jalan dengan kondisi
baik, rusak dan rusak berat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel II.104
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan (Km) berdasarkan Keputusan Bupati No. 685/PUBMPESDM/2015
tanggal 23 September 2015
No. Jenis Permukaan 2011 2012 2013 2014 2015
1. Aspal 315,633 319,279 321,579 321,869 310,440
2. Kerikil 87,638 86,488 89,638 97,543 161,002
3. Tanah 293,362 290,866 285,416 277,221 630,764
4. Lainnya - - - -
Jumlah 842,153 696,633 696,633 696,633 1.102,206
Sumber : Dinas PU BM Pengairan ESDM Kab. Sambas, 2016
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 132
Tabel II.105
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan (Km) berdasarkan
Keputusan Bupati No. 685/PUBMPESDM/2015
tanggal 23 September 2015
No Kondisi Jalan 2011 2012 2013 2014 2015
1. Baik 230.972 251.260 276,918 299,168 462,374
2. Sedang 85.312 76.909 88,348 88,334 148,888
3. Rusak 119.311 124.301 115,780 101,912 158,586
4. Rusak Berat 261,038 244.163 215,587 207,219 332,358
Jumlah 696,633 696,633 696,633 696,633 1.102,206
Sumber : Dinas PU BM Pengairan ESDM Kab. Sambas, 2016
Tabel II.106
Panjang Jalan Menurut Status Pengawasan dan Jenis Permukaan Tahun 2015
(Kilometer)
No Status Pengawasan Jenis Permukaan
Jumlah Aspal Kerikil Tanah Lainnya
1. Nasional 118,610 38,640 37,690 - 194,940
2. Propinsi 91,882 - - - 91,882
3. Kabupaten 310,440 161,002 630,764 - 1.102,206
4. Desa 97,843 299,780 324,704 - 722,326
5. Strategis Nasional 51,497 8,475 36,563 - 96,535
2015
2014
670,272
712,508
507,897 1.029,721
676,062
- 2.207,889
1.807,404
418,834 -
2013 698,508 442,932 665,964 - 1.807,404
2012 696.208 439.782 671.414 - 1.807.404
2011 703,286 204,263 899,855 - 1.807,404
Sumber : Dinas PU BM Pengairan ESDM Kab. Sambas, 2016
Tabel II.107
Panjang Jalan Menurut Status Pengawasan dan Kondisi Jalan Tahun 2015
(Kilometer)
No. Status
Pengawasan
Kondisi Jalan Jumlah
Baik Sedang Rusak Rusak Berat
1. Nasional 148,960 10,640 - 35,340 194,940
2. Propinsi 67,567 22,285 1,380 0,650 91,882
3. Kabupaten 462,374 148,888 158,586 332,358 1.102,206
4. Desa 342,608 180,765 108,717 90,237 722,326
5. Strategis Nasional 37,722 17,628 8,050 33,135 96,535
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 133
2015
2014
1.059,231
758,026
380,205
360,658
276,733
307,822
491,720
380,898
2.207,889
1.807,404
2013 691,865 384,171 332,489 398,879 1.807,404
2012 636,782 372,732 321,907 475,983 1.807,404
2011 570,282 359,406 331,506 546,210 1.807,404
2010 509,292 677,360 387,085 233,667 1.807,404
Sumber : Dinas PU BM Pengairan ESDM Kab. Sambas, 2016
B. Pengelolaan Sampah
Kenyamanan dan kesehatan masyarakat sangat tergantung kepada kondisi
pemukiman yang dihuni. Lingkungan yang bersih akan menghindari penghuninya dari
berbagai macam penyakit. Untuk mendukung lingkungan yang bersih dari sampah,
sarana dan prasarana seperti tong sampah, mobil pengangkut sampah, tempat
pembuangan sementara sampah, tempat pembuangan akhir sampah dan sebagainya
harus tersedia sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, komitmen dan kemauan masyarakat
dalam menjaga kebersihan lingkungannya merupakan faktor penting agar pemukiman
menjadi bersih dan layak dihuni.
Tabel II.108
Persampahan di Kabupaten Sambas
No. Uraian Satuan 2013 2014 2015
1. Jumlah Tempat Pembuangan Sampah Unit 25 25 30
2. Jumlah Daya Tampung TPS M2 75 75 90
3. Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Unit 4 4 4
4. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Unit - 4 4
5. Volume Sampah Yang Ditangani M3 110 416.004 436,30
Sumber: Dinas PU CK, TR dan Perumahan Kab. Sambas, 2016
Tabel II.109
Produksi Sampah di Kabupaten Sambas
No. Uraian Produksi Sampah
2013 (M3) 2014 (M3) 2015 (M3)
1. Jumlah sampah yang ada perhari 379,33 392,88 428,96
2. Sampah yang dapat diangkut per tahun
29.930 36.500 35.770
3. Rata-rata sampah yang terangkut
per hari 82 100 98
Sumber: Dinas PU CK, TR dan Perumahan Kab. Sambas, 2016
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 134
Tabel II.110 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Sambas
No. Nama TPA
Lokasi Luas (Ha)
Pemilik Sistem
Pengolahan Sampah
Perkiraan Waktu
Pemakaian
1. TPA Sorat Kec. Sambas 4 Pemda Controlled landfilll 15 Tahun
2. TPA Salatiga
Kec. Salatiga 4 Pemda Open Dumping 10 Tahun
3. TPA Jelu
Air
Kec. Jawai
Selatan
2,75 Pemda Open Dumping 10 Tahun
4. TPA
Sekura
Kec. Teluk
Keramat
2 Pemda Open Dumping 8 Tahun
Sumber: Dinas PU CK, TR dan Perumahan Kab. Sambas, 2016
C. Jaringan Drainase
Peningkatan pelayanan pengelolaan limbah rumah tangga dan penanggulan daerah
rawan genangan air dilingkungan perkotaan khususnya di Ibu Kota Kecamatan (IKK) serta
penataan permukiman kumuh perkotaan. Jika diukur dalam jumlah jiwa yang terlayani
terhadap jumlah jiwa di kabupaten Sambas saat ini kemampuan layanan hanya 2,57% ini
merupakan persentase Drainase dalam kondisi baik/Pembuangan air tidak tersumbat tahun
2015 dengan kondisi setiap panjang drainase 3 m melayani 1 jiwa penduduk.
Tabel II.111
Jaringan Drainase IKK di Kabupaten Sambas
No. Uraian Panjang Drainase
2014 (M) 2015 (M)
1. Drainase yang dibangun 8.063,00 3.240,30
2. Total drainase yang telah
dibangun 44.981,70 48.222,00
Sumber: Dinas PU CK, TR dan Perumahan Kab. Sambas, 2016
D. Rumah Layak Huni
Dari indikator Rumah Layak Huni tahun 2015 dilaksanakan kegiatan yang berupa
memberikan bantuan material untuk perumahan kepada masyarakat berpenghasilan
rendah di Kecamatan Teluk Keramat, Selakau, Tekarang, Semparuk, Salatiga,
Sejangkung, Tebas dan Jawai Selatan diperoleh data sebagai berikut :
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 135
Tabel II.112
Rumah Layak Huni di Kabupaten Sambas
No Uraian
Rumah layak Huni
2014
(Unit)
2015
(Unit)
1. Kemampuan layanan rumah 45 608
2 Total Rumah Layak Huni 88.225 88.833
3. Total Rumah 122.244 122.610
Sumber: Dinas PU CK, TR dan Perumahan Kab. Sambas, 2016
E. Air Bersih
Sumber utama kehidupan makhluk hidup adalah air. Tidak satupun makhluk
hidup di muka bumi ini akan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya tanpa air.
Bagi manusia, air selain berpengaruh terhadap kesehatan seperti mandi/cuci dan
masak/minum, juga turut mendukung kelestarian alam dan keindahan lingkungan
misalnya pendukung dan pelengkap pertamanan kota.
Kebutuhan air bersih untuk masak/minum bagi penduduk Kabupaten Sambas
sebagian besar bergantung pada sumber air hujan baik penduduk di perkotaan maupun
pedesaan yaitu sekitar 82,52%. Persentase pendudukRumah Tangga berakses air bersih
mencapai 51,98% dari jumlah penduduk di kabupaten Sambas.Selain air hujan, sumber
air minum bagi penduduk Kabupaten Sambas juga berasal dari air sungai yaitu sekitar
4,76%.Masyarakat perkotaan cukup banyak yang mempergunakan air isi ulang (8,49%)
sebagai sumber air minum sedangkan masyarakat pedesaan hanya mempergunakan
sekitar 1,65% air isi ulang sebagai sumber air minum mereka.
Tabel II.113
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Berdasarkan Klasifikasi
Desa di Kabupaten Sambas Tahun 2014
No. Sumber Air Minum Perkotaan Pedesaan Perkotaan + Pedesaan
1 Air kemasan bermerk 5,77 0,81 1,62
2 Air isi ulang 8,49 1,65 2,76
3 Leding meteran 0,42 0,00 0,07
4 Leding eceran 2,74 0,00 0,45
5 Sumur bor/pompa 0,00 0,69 0,58
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 136
No. Sumber Air Minum Perkotaan Pedesaan Perkotaan +
Pedesaan
6 Sumur terlindung 0,00 2,99 2,50
7 Sumur tak terlindung 0,00 1,42 1,19
8 Mata air terlindung 1,21 1,15 1,16
9 Mata air tak terlindung 2,47 2,38 2,39
10 Air sungai 1,97 5,30 4,76
11 Air hujan 76,93 83,61 82,52
12 Lainnya 0,00 0,00 0,00
Sumber : Susenas 2014, BPS Kab. Sambas
Pola konsumsi air yang bergantung pada intensitas turunnya hujan akan dirasakan
kesulitannya pada musim kemarau. Masyarakat terlihat mulai resah terhadap upaya
pemenuhan kebutuhan air bersih. Jika dikaitkan dengan potensi sungai yang terbesar dan
terpanjang di Indonesia, kelangkaan air bersih di Kabupaten Sambas semestinya kurang
patut terjadi. Namun disadari, cukup besarnya biaya investasi dalam pengolahan air
sungai menjadi air bersih karena wilayahnya adalah muara sungai (bukan hulu sungai),
maka dalam hitungan hari tidak turun hujan sungai sudah terinstrusi air laut, sehingga
kadar garam air baku PDAM melebihi batas toleransi pengolahan air yaitu di atas 600
ppm/m3.
Tabel II.114
Cakupan Pelayanan Air Minum dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Kabupaten Sambas Tahun 2014
No Kecamatan Desa Pengguna
(Jiwa) Pengguna
(RT/KK) Jenis
Pembangunan Jumlah Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Paloh 1. Temajok 600 120 HU 1 Unit
KU 3 Unit
2. Nibung 600 120 HU 2 Unit
KU 1 Unit
2. Tebas 3. Seberkat 800 160 HU 3 Unit
KU 2 Unit
3. Pemangkat 5. Pemangkat Kota 800 160 HU 2 Unit
KU 5 Unit
4. Subah 6. Madak 600 120 HU 4 Unit
KU 5 Unit
5. Sebawi 7. Sempalai Sebedang
800 160 HU 3 Unit
KU 2 Unit 6. Sejangkung 8. Perigi Limus 480 96 HU 4 Unit
KU 3 Unit
Jumlah 4.680 936 40
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 137
No Kecamatan Desa Pengguna
(Jiwa) Pengguna
(RT/KK) Jenis
Pembangunan Jumlah Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Tebas 1. Sempalai 2.520 420 PAH ** 21 Unit
2. Galing 2. Tri Kembang 5.870 587 PAH
(Tempayan) 293 Unit
3. Sungai Palah 3.857 406 PAH
(Tempayan) 203 Unit
4. Teluk Pandan 1.425 150 PAH
(Tempayan) 50 Unit
5. Ratu Sepudak 630 70 PAH
(Tempayan) 35 Unit
6. Tempapan Hulu 1.530 171 PAH
(Tempayan) 57 Unit
7. Sijang
2.025 225 PAH
(Tempayan) 75 Unit
8. Galing
882 98 PAH
(Tempayan) 49 Unit
3. Teluk Keramat
3. Sekura 600 100 PAH ** 5
Unit
Jumlah 19.339 2.227 788 Unit
Jumlah Total 24.019 3.163 828 Unit
Sumber: Dinas PU CK, TR dan Perumahan Kab. Sambas, 2016
Tabel II.115
Cakupan Pelayanan Air minum dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Sambas Tahun 2015
No Kecamatan Desa Pengguna
(Jiwa) Pengguna
(RT/KK) Jenis
Pembangunan Jumlah Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Sambas 1. Dalam Kaum 550 100 SR IKK 100 SR
2. Paloh 2. Temajok 250 30 SR Perdesaaan 30 SR
Dsn. Mauludin
3. Nibung 160 29 SR Perdesaaan 29 SR
3. Tebas 4. Seberkat 200 30 SR Perdesaaan 30 SR
Dsn. Kelingkau
4. Sebawi 5. Sepuk Tanjung
300 73 SR Perdesaaan 73 SR
Dsn. Tanjung Putat
5. Tebas 6. Bekut 110 57 SR IKK 57 SR
7. Makrampai 550 110 SR IKK 110 SR
8. Serindang 200 35 SR Perdesaaan 35 SR
6. Teluk Keramat
9. Pedada 480 96 SR IKK 96 SR
Jumlah 2.800 560 560 SR
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 138
No Kecamatan Desa Pengguna
(Jiwa) Pengguna
(RT/KK) Jenis
Pembangunan Jumlah Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Sambas 1. Dalam Kaum 400 80 PAH ** 4 Unit
2. Pemangkat 2. Pemangkat Kota
350 70 PAH ** 7 Unit
3. Teluk Keramat
3. Sungai Kumpai
1.000 200 PAH ** 10 Unit
Jumlah 1.750 350 21 Unit
Jumlah Total 4.550 910
Sumber: Dinas PU CK, TR dan Perumahan Kab. Sambas, 2016
F. Sanitasi Lingkungan
Secara umum kondisi sanitasi di Kabupaten Sambas saat ini belum ideal. Dengan
kondisi saat ini khususnya untuk air limbah belum ada jairngan pemisah antara saluran
air limbah dengan jaringan drainase. Saat ini saluran drainase berfungsi ganda, selain
untuk menampung limpasan air hujan, juga difungsikan sebagai saluran buangan air
limbah baik bagi rumah tangga maupun komersial. Hal ini menjadi pekerjaan rumah
besar bagi Kabupaten Sambas mengingat akan berhubungan dengan kualitas lingkungan
di masa depan.
Persentase perbandingan Rumah Tangga dan Sanitasi Layak di Kabupaten
Sambas Tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada gambar berikut :
Sumber : TNP2K (data diolah)
Gambar II.30
Proporsi Rumah Tangga di Kab. Sambas dengan Sanitasi Layak
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 139
G. Jaringan Listrik
Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat akan tenaga listrik, usaha-usaha tersebut tampak lebih nyata setelah
dilaksanakannya program pembangunan listrik masuk desa.
Berdasarkan laporan Perusahaan Listrik Negara Wilayah V Ranting Sambas pada
tahun 2014 total daya terpasang yang dibangkitkan dari lokasi pembangkit sebanyak
19.629 Kw dengan produksi sebesar 1.262.374 Kwh. Sedangkan jumlah pelanggan
sebanyak 106.403.
Tabel II.116 Besarnya Kapasitas dan Produksi Listrik PLN
Menurut Lokasi Pembangkit Tahun 2015
No. Lokasi Terpasang
(KW)
Daya Mampu
(KW)
Beban Puncak
(KW)
Produksi
(KWH)
1. Pemangkat - - - -
- Tebas - - - -
- Sentebang 1.440 1.135 887 96.202
2. Sambas 18.189 14.330 15.844 1.166.172
- Balai Gemuruh - - - -
- Sejangkung - - - -
- Sajingan Besar ... ... ... ...
3. Sekura - - - -
- Liku ... ... ... ...
Sumber : Buku Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2016
Tabel II.117 Banyaknya Pelanggan Listrik PLN
Menurut Golongan Pelanggan Tahun 2015
No. Lokasi Rumah
Tangga
Industri
/Usaha
Badan
Sosial Pemerintah Jumlah
1. Pemangkat 49.807 2.639 1.034 340 53.820
- Tebas ... ... ... ... ...
- Sentebang ... ... ... ... ...
2. Sambas 29.184 1.556 838 472 32.050
- Balai
Gemuruh ... ... ... ... ...
- Sejangkung ... ... ... ... ...
- Sajingan
Besar ... ... ... ... ...
3. Sekura 18.970 983 464 116 20.533
- Liku ... ... ... ... ...
Sumber : Buku Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2016
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 140
II.4.3 Iklim Investasi
A. Perkembangan Investasi
Investasi sangat dibutuhkan dalam upaya memacu pembangunan daerah. Sumber
pembiayaan investasi umumnya berasal dari pemerintah dan masyarakat/ swasta.
Investasi pemerintah yang dialokasikan dalam bentuk belanja langsung pada umumnya
diorientasikan untuk penanganan permasalahan struktural seperti pendidikan, kesehatan,
pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan infrastruktur dasar.
Menyadari terbatasnya anggaran pemerintah untuk kegiatan pembangunan,
pemerintah berusaha untuk mendorong pihak swasta untuk meningkatkan kegiatan
penanaman modal. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal baik
untuk swasta domestik (PMDN) maupun asing (PMA) adalah untuk mendorong
terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk mendorong
pengembangan ekonomi potensial, meningkatkan lapangan kerja, dan penguatan daya
saing perekonomian.
Upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi riil di dalam negeri direalisasikan
dalam bentuk hadirnya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hadirnya
UU tersebut diharapkan penyelenggaraan penanaman modal semakin efektif untuk
melakukan perencanaan pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama
penanaman modal, serta pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal.
Dalam hal penanaman modal yang dilakukan pihak swasta di Kabupaten Sambas
khususnya terkait dengan investasi PMDN dan PMA, beberapa tahun sebelumnya upaya
peningkatan investasi masih berhadapan dengan berbagai persoalan misalnya
terbatasnya ketersediaan infrastruktur, belum optimalnya informasi penanaman modal
daerah, dan terbatasnya profil investasi komoditi unggulan daerah. Implikasinya adalah
bahwa secara keseluruhan realisasi investasi swasta di Kabupaten Sambas belum optimal
sebagaimana yang diharapkan.
Tabel II.118
Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Sambas Tahun 2012 - 2015
NO URAIAN SATUAN CAPAIAN
2012 2013 2014 2015
1. Nilai Investasi PMDN
Rp.Miliar 707,73 1.793,81 1.180,52 3.175,63
2. Nilai Investasi PMA
Ribu US$ 98.277,64 78.170,00 79.267,18 279.499,80
Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 141
B. Angka Kriminalitas
Data Kepolisian Resor Sambas mencatat bahwa periode 2015 terjadi
peningkatan kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan. Tahun 2015 jumlah kejahatan
yang dilaporkan sebanyak 300 kasus berkurang 68 kasus dari tahun 2014 yaitu 368
kasus. Sedangkan jenis kejahatan yang diselesaikan di tahun 2015 sebanyak 324 kasus.
Tabel II.119
Banyaknya Kejahatan / Pelanggaran Yang dilaporkan dan diselesaikan
POLRES Sambas Tahun 2014 -2015
No. Jenis Kejahatan 2014 2015
Dilaporkan Diselesaikan Dilaporkan Diselesaikan
1 Aniaya Ringan 49 41 46 48
2 Aniaya Berat - - - -
3 Bunuh Diri 4 4 - -
4 Penemuan Mayat 2 1 2 2
5 Pencabulan 37 31 48 54
6 Perzinahan 5 4 3 3
7 Curbis (Pencurian Biasa) 42 24 35 37
8 Curat (Pencurian Berat) 13 10 7 5
9 Curanmor (Pencurian
Kendaraan Bermotor) 48 9
15 8
10 Penipuan 20 21 15 8
11 Penggelapan 27 17 16 17
12 Kebakaran 18 9 2 13
13 Perjudian 14 20 28 43
14 Penyerobotan Tanah 1 1 1 -
15 Pengrusakan 12 10 1 5
16 Mati Tenggelam 1 1 - -
17 Traficking/ People Smugling
6 5 3 5
18 Narkoba - - 15 12
19 Senpi/Sanjam/ Handak 3 4 2 2
20 Illegal Logging 4 3 - -
21 Pemerasan 1 1 - -
22 Pengeroyokan 15 10 11 12
23 Perbuatan Tdk Menyenangkan
1 - 2 2
24 Pemalsuan 3 2 1 3
25 Percobaan Pencurian - - - -
26 Penistaan Agama - - - -
27 Laporan Palsu - - - -
28 Perlindungan Konsumen - - 5 1
29 Laka Air 1 2 - -
30 Laka Kerja 1 1 - -
31 Minyak Bumi/Gas 2 1 2 3
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 142
No. Jenis Kejahatan 2014 2015
Dilaporkan Diselesaikan Dilaporkan Diselesaikan
32 SDA 1 - 1 1
33 Kejahatan Asal Usul Perkawinan
- - - -
33 Kekerasan Dalam RT 14 10 14 12
34 Kesambar Petir - - - -
35 Penghinaan - - 2 1
36 Kecelakaan Kerja - - - -
37 PETI / Illegal Mining 1 1 - 1
38 Pencemaran Nama Baik - - 2 1
39 Pemerkosaan 2 - 3 -
40 Orang Hilang 1 1 - 1
41 Melarikan Anak 3 3 1 1
42 Kekerasan Terhadap Anak
- - - -
43 Pengancaman - - - -
44 Pengrusakan Lahan - - 1 5
45 Bencana Alam - - - -
46 Pembuangan Bayi - - - -
47 Penelantaran Anak - - - -
48 Pembakaran 1 2 4 2
49 Percobaan Pembunuhan - - - -
50 Pembunuhan - - - -
51 Penyeludupan - - - -
52 TP Kehutanan - - - 2
53 Merugikan kekayaan
Negara 1 2
12 14
54 Lain-lain (ITE) 14 10 - -
JUMLAH 368 261 300 324
Sumber : Buku Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2016
C. Jumlah dan Lama Perijinan
Tabel II.120
Capaian Jumlah dan Lama Perizinan di Kabupaten Sambas
NO URAIAN SATUAN CAPAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Investor - 36 37 34 48
2 Rata-rata Lama Proses
Perizinan Hari 10 14 10 7 7
3 Jumlah Izin Izin 1.851 1.783 1.441 1.695 2.547
4
Jumlah Pelimpahan
Kewenangan Perizinan pada PTSP
Izin 6 14 14 24 34
Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 143
D. Pajak dan Retribusi Daerah
Jenis Pajak Daerah Sambas :
1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Parkir;
7. Pajak Sarang Burung Walet; dan
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)
Jenis Retribusi Daerah Kab. Sambas :
A. Retribusi Jasa Umum :
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
3. Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP, KK dan Capil
4. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
5. Retribusi Pelayanan Pasar
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
7. Retribusi Biaya Cetak Peta
8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
B. Retribusi Jasa Usaha :
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokohan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Penyebrangan di Air
7. Retribusi Kepelabuhan
C. Retribusi Perizinan Tertentu :
1. Retribusi Izin Mendirinkan Bangunan (IMB)
2. Retribusi Izin Gangguan
3. Retribusi Izin Trayek
4. Retribusi Izin Usaha Perikanan
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 144
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PAJAK DAERAH
Pajak Hotel 235.000.000,00 124,08 200.000.000,00 160,95 306.117.423,09 119,32 332.000.000,00
Pajak Restoran 750.000.000,00 121,59 950.000.000,00 113,63 1.095.525.924,00 155,17 1.200.000.000,00
Pajak Hiburan 65.000.000,00 107,64 70.000.000,00 44,98 80.000.000,00 76,30 50.000.000,00
Pajak Reklame 225.000.000,00 127,52 200.000.000,00 170,69 300.000.000,00 111,13 321.471.000,00
Pajak Penerangan Jalan 6.000.000.000,00 105,03 6.000.000.000,00 109,37 6.710.983.863,00 109,42 7.055.357.591,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 300.000.000,00 156,4 420.000.000,00 137,99 525.000.000,00 126,53 550.000.000,00
Pajak Parkir 15.000.000,00 95 15.000.000,00 101,67 16.500.000,00 100,00 16.500.000,00
Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang
Burung Walet11.000.000,00 47,27 50.000.000,00 19,20 50.000.000,00 21,90 15.000.000,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)3.900.000.000,00 19,51 27.500.000.000,00 102,31 2.804.000.000,00 57,04 1.700.000.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB - P2 ) 0 0 1.500.000.000,00 128,40 2.200.000.000,00 95,16 2.400.000.000,00
JUMLAH PAJAK DAERAH 11.501.000.000,00 79,22 36.905.000.000,00 105,68 14.088.127.210,09 100,71 13.640.328.591,00
RETRIBUSI DAERAH
RETRIBUSI JASA UMUM 1.871.500.000,00 112,28 1.584.515.000,00 47,98 2.360.658.380,00 119,37 1.930.572.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan 15.000.000,00 68,21 15.000.000,00 100,11 50.000.000,00 34,60 50.000.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan /
Kebersihan470.500.000,00 101,78 541.075.000,00 100,01 557.572.000,00 101,37 577.572.000,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK
dan Capil22.500.000,00 96,76 4.590.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 50.000.000,00 61,9 55.000.000,00 46,50 55.000.000,00 50,91 60.000.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar 160.000.000,00 57,16 160.000.000,00 70,23 128.000.000,00 93,45 178.000.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 50.000.000,00 113 55.000.000,00 112,09 60.000.000,00 108,75 65.000.000,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 3.500.000,00 0 3.850.000,00 0,00 3.850.000,00 0,00 0,00
Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi1.100.000.000,00 128,32 750.000.000,00 0,00 1.506.236.380,00 134,28 1.000.000.000,00
RETRIBUSI JASA USAHA 951.900.000,00 61,74 1.090.875.000,00 71,30 1.040.000.000,00 86,01 1.042.000.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 239.250.000,00 47,96 358.875.000,00 39,48 360.000.000,00 40,68 285.000.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan 36.000.000,00 0 39.600.000,00 30,30 18.000.000,00 108,33 12.000.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan 470.000.000,00 70,32 470.000.000,00 104,70 470.000.000,00 139,32 35.000.000,00
Retribusi Terminal 55.650.000,00 47,8 55.650.000,00 51,08 56.000.000,00 41,04 35.000.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir 14.000.000,00 23,93 14.000.000,00 22,86 15.000.000,00 5,33 15.000.000,00
Retribusi Penyeberangan di Air 32.000.000,00 106,88 32.000.000,00 39,53 0,00 0,00 0,00
Retribusi Kepelabuhanan 105.000.000,00 74,56 120.750.000,00 72,67 121.000.000,00 41,24 145.000.000,00
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 1.249.010.000,00 115,44 1.249.810.000,00 125,35 2.044.533.870,00 91,97 1.561.250.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 885.000.000,00 121,23 885.000.000,00 112,99 1.315.000.000,00 82,32 1.362.500.000,00
Retribusi Izin Gangguan 356.010.000,00 102,83 356.010.000,00 158,20 721.033.870,00 110,17 196.750.000,00
Retribusi Izin Trayek 5.000.000,00 0 5.500.000,00 17,45 5.000.000,00 0,00 2.000.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan 3.000.000,00 94 3.300.000,00 74,55 3.500.000,00 101,57 0,00
JUMLAH RETRIBUSI DAERAH 4.072.410.000,00 101,43 3.925.200.000,00 79,10 5.445.192.250,00 102,71 4.533.822.000,00
TARGET 2014_P
(Rp)
REAlISASI
TH. 2014
(%)
TARGET 2015_P
(Rp)
REAlISASI
TH. 2015
(%) TARGET 2016 (Rp) URAIAN
TARGET 2013_P
(Rp)
REAlISASI
TH. 2013
(%)
Tabel II.121
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Pajak dan Retribusi) Kab. Sambas
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sambas (data diolah)
II.4.4 Sumber Daya Manusia
A. Kualitas Tenaga Kerja
Adapun jumlah penduduk Kabupaten Sambas yang berumur 15 tahun ke atas
menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel
berikut.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 145
Tabel II.122
Penduduk Kabupaten Sambas Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
No Pendidikan Tahun 2015
Jumlah Laki-Laki Perempuan
1 Tidak/ Belum Tamat SD 1.648 - 1.648
2 Sekolah Dasar/ Ibtidaiyah 2.955 918 3.873
3 SMP/ Tsanawiyah 3.180 312 3.492
4 SMA/ Aliyah 1.632 860 2.492
5 SMK 427 215 662
6 Diploma III - - -
7 Diploma IV/ Universitas - 698 698
8 S2/ S3 - - -
Jumlah 9.842 3.003 12.845
Sumber : Buku Kabupaten Sambas dalam Angka Tahun 2016
B. Tingkat Ketergantungan (Dependency Ratio)
Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) merupakan rasio yang menyatakan
perbandingan antara banyaknya penduduk yang belum dan tidak produktif (umur di
bawah 15 tahun dan 65 tahun keatas) dengan banyaknya penduduk yang termasuk
produktif secara ekonomi (15-64 tahun).
Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Sambas tahun 2015 sebesar 59,70
persen berarti setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 60 orang yang
tidak produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya
beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif (15-64 tahun) untuk membiayai
hidup penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan yang sudah tidak produktif lagi
(65 tahun lebih).
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sambas, 2016
Gambar II.31
Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Sambas
Tahun 2011 – 2015
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 146
Tabel II.123 Hasil Analisi Gambaran Umum Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Sambas
NO
Aspek / Fokus / Bidang Urusan
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
SATUAN
CAPAIAN Target
Tahun 2015
% CAPAIAN
TERHADAP TARGET (2015) 2011 2012 2013 2014 2015 **
EKONOMI MAKRO
1 Pertumbuhan Ekonomi % 5,69 5,90 6,18 5,40 4,78 6,81 70,19%
2 Inflasi % 6,32 4,03 5,10 6,10 5,91 7,25 81,52%
3 PDRB per kapita Harga Berlaku Rp (milyar) 19,13 20,80 22,92 25,42 28,04 - -
4 PDRB per kapita Harga Konstan 2010 Rp (milyar) 18,00 18,81 19,72 20,61 21,47 - -
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
FOKUS KESEJAHTERAAN DAN
PEMERATAAN EKONOMI
1 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
% 89,92 91,12 90,1 90,54 90,58 92,89 97,51%
FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1 Pendidikan
1.1. Angka melek huruf (umur 15-44 th) % 97,23 97,85 98,57 98,88 99,59 99,63 99,96%
1.2. Angka rata-rata lama sekolah % 5,94 6,20 6,21 6,30 5,80 7,14 81,23%
1.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) :
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 147
NO Aspek / Fokus / Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan
Daerah SATUAN
CAPAIAN Target Tahun 2015
% CAPAIAN
TERHADAP TARGET
(2015) 2011 2012 2013 2014 2015 **
· SD/MI/Paket A % 124,53 124,65 113,69 114,71 112,08 112,2 99,89%
· SMP/MTs/Paket B % 96,36 97,08 85,79 93,83 97,67 99,26 98,40%
· SMA/MA/SMK/Paket C % 66,50 71,53 63,03 65,63 66,23 86,5 76,57%
1.4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan :
Jenjang SD/MI % 1,84 3,03 5,35 15,20 14,12 7,4 190,81%
Jenjang SMP/MTs % 1,10 2,04 1,63 5,07 6,89 5,1 135,10%
Jenjang SMA/MA/SMK % 0,65 1,25 1,51 3,15 5,48 4,65 117,85%
1.5. Angka Partisipasi Murni :
· SD/MI/Paket A % 99,66 99,71 94,54 95,30 91,36 99,86 91,49%
· SMP/MTs/Paket B % 84,95 87,97 61,61 70,23 72,25 96,95 74,52%
· SMA/MA/SMK/Paket C % 50,47 55,49 45,95 40,99 45,97 70,47 65,23%
2 Kesehatan
2.1 Jumlah Kasus Kematian Bayi
(Berumur kurang 1 Tahun) pada satu tahun tertentu
Jiwa 125 92 108 111 138 100 138,00%
2.2 Jumlah Kasus Kematian Ibu Jiwa 15 17 15 13 22 11 200,00%
2.3 Persentase Balita Gizi Buruk % 4,4 3,85 2,77 2,47 3,05 1 305,00%
ASPEK PELAYANAN UMUM
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 148
NO Aspek / Fokus / Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan
Daerah SATUAN
CAPAIAN Target Tahun 2015
% CAPAIAN
TERHADAP TARGET
(2015) 2011 2012 2013 2014 2015 **
3 Pekerjaan Umum
3.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi baik
% 33,16 37,23 39,75 42,76 46,64 44,64 104,48%
3.2 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Desa
dalam kondisi baik
% 33,37 34,9 39,40 43,95 47,43 44,44 106,73%
4 Pengairan
4.1 Rasio Jaringan Irigasi Rawa (m/ha) 26,82 27,89 27,3 35,59 38,71 31,68 122,19%
4.2 Panjang Jaringan Irigasi Rawa dalam
Kondisi Baik (Primer, Sekunder, Tersier)
% 42,60 58,26 63,72 62,61 77,51 60,33 128,48%
4.3 Jumlah Bangunan Air dalam Kondisi Baik
% 57,34 58,59 52,86 55,61 72,21 67,82 106,47%
4.4 Panjang Tanggul dalam Kondisi Baik % 40,60 41,62 37,28 23,85 71,6 59,61 120,11%
5 Perumahan
5.1 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih % 25,01 54,26 60,80 52,45 51,98 32,40 160,43%
5.2 Rumah Tangga Bersanitasi % 36,80 56,83 57,01 47,01 46,97 40,69 115,43%
5.3 Lingkungan Pemukiman Kumuh % 50,00 33,01 15,00 14,85 12,90 43,60 29,59%
5.4 Rumah Layak Huni % 85,00 85,25 86,00 72,17 72,45 87,89 82,43%
6 Penataan Ruang
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 149
NO Aspek / Fokus / Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan
Daerah SATUAN
CAPAIAN Target Tahun 2015
% CAPAIAN
TERHADAP TARGET
(2015) 2011 2012 2013 2014 2015 **
6.1 Jumlah RTDR Perkotaan (sesuai UU
No 26 Tahun 2007)
Dokumen 5 6 7 8 8 10 80,00%
7 Perhubungan
7.1. Jumlah Terminal Unit 6 6 6 6 6 8 75,00%
7.2. Jumlah Dermaga/Steigher Unit 101 145 169 196 209 181 115,47%
7.3. Jumlah Pemasangan Rambu-
rambu/RPPJ
unit 111 175 237 291 371 311 119,29%
8 Kependudukan dan Catatan Sipil
8.1 Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk
0,62 0,66 0,76 0,77 0,85 0,78 108,97%
8.2 Rasio Bayi Berakta Kelahiran 0,47 0,208 0,69 0,6 0,89 0,82 108,54%
8.3 Pasangan Berakta Nikah 510 856 1261 1608 2039 1.243,00 164,04%
8.4 Kepemilikan KTP % 62,4 65,84 74,7 77,72 85 78,30 108,56%
8.5 Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000
Penduduk
% 40,85 40,5 40,99 48,41 52,4 43,57 120,27%
8.6 Ketersediaan Database
Kependudukan Skala Kabupaten
Ada/Tidak
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada -
8.7 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Sudah/Belum Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah -
9 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 150
NO Aspek / Fokus / Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan
Daerah SATUAN
CAPAIAN Target Tahun 2015
% CAPAIAN
TERHADAP TARGET
(2015) 2011 2012 2013 2014 2015 **
9.1 Persentase Partisipasi Perempuan di
Lembaga Pemerintah
% 27,17 66,26 64,65 45,20 45,49 31,25 145,57%
9.2 Partisipasi Perempuan di Lembaga
Swasta
% 15,92 16,78 23,65 97,16 97,68 32,20 303,35%
9.3 Ratio KDRT % 0,03 0,13 0,043 0,020 0,020 0,018 111,11%
9.4 Persentase Angkatan Kerja Perempuan
% 84,02 63,47 - 97,68 97,68 87,06 112,20%
9.5 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak
dari Tindakan Kekerasan
% 32 33,00 100,00 47,98 59,14 51,72 114,35%
10 Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)
10.1 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga % 2,73 2,75 3,41 3,16 3,16 2,55 123,92%
10.2 Rasio Akseptor KB % 65,11 65,3 66,51 65,77 69,36 65,62 105,70%
10.3 Cakupan peserta KB Aktif % 65,11 65,3 66,51 65,77 69,36 65,62 105,70%
10.4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera I
% 25 24,59 24,04 22,8 22,8 24,20 94,21%
11 Sosial
11.1 Sarana Sosial seperti Panti Asuhan,
Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi
Unit 6 6 6 7 5 7 71,43%
11.3 PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Jiwa 209 17.830 140 301 1.112 220 505,45%
11.4 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Jiwa 10 60 34 35 67 20 335,00%
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 151
NO Aspek / Fokus / Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan
Daerah SATUAN
CAPAIAN Target Tahun 2015
% CAPAIAN
TERHADAP TARGET
(2015) 2011 2012 2013 2014 2015 **
12 Ketenagakerjaan
12.1 Angka Partisipasi Angkatan Kerja % 78,38 75,73 73,93 76,56 73,54 78,7 93,44%
12.2 Angka sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun
% 8,44 0 0,6 3,48 4,5 7,5 60,00%
12.3 Pencari Kerja yang ditempatkan % 89,16 81,36 69,74 80,23 94,6 90,6 104,42%
12.4 Tingkat Pengangguran Terbuka % 1,3 2.99 3,03 3,7 4,85 1,10 440,91%
13 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
13.1 Persentase Koperasi Aktif % 56,08 62,33 64,98 65,52 67,64 91,22 74,15%
13.2 Jumlah UKM Non BPR/LKM Buah 4,242 7,917 7.955,00 8.984,00 13.373,00 8.694,00 153,82%
13.3 Jumlah BPR/LKM Buah 6 6 6,00 6,00 6,00 10,00 60,00%
13.4 Usaha Mikro dan Kecil % 99,20 98,80 98,91 98,85 98,88 98,19 100,70%
14 Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
14.1 Peningkatan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat
% 80 85 87 90 102,576 93 110,30%
14.2 Meningkatnya budaya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.
% 65 53,99 63,51 73,78 82,21 85 96,72%
14.3 Meningkatnya kesadaran swakarsa masyarakat untuk menjaga
keamanan, ketentraman dan ketertiban.
% 65 52,5 75 80 86,98 85 102,33%
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 152
NO Aspek / Fokus / Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan
Daerah SATUAN
CAPAIAN Target Tahun 2015
% CAPAIAN
TERHADAP TARGET
(2015) 2011 2012 2013 2014 2015 **
14.4 Meningkatnya kerjasama dan
koordinasi antara pemda dan Kepolisian dalam menjaga keamanan, ketentraman dan
ketertiban.
% 80 85 87 112,5 213,75 95 225,00%
15 Keagamaan
15.1 Peningkatan bantuan pembangunan
atau perbaikan tempat ibadah
% 65 70 88 98,3 101,7 85 119,65%
15.2 Peningkatan jumlah dan kualitas
penyuluh dan bimbingan keagamaan.
% 25 30 53,14 69,2 86,1 45 191,33%
15.3 Peningkatan bantuan untuk perizinan
dan sertifikasi tanah wakaf.
% 40 40 66,94 77,5 49,6 60 82,67%
15.3 Peningkatan pelayanan ibadah Haji % 80 90 88,35 86,1 96,6 95 101,68%
25.5. Pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga pembina agama.
% 65 70 74,58 43,2 25,7 85 30,24%
FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN
1 Pertanian
1.1 Tanaman Pangan:
1.1.1 Produksi Padi Ton 277,778 261,717 322.718,00 309.417,00 286.502,00 300.000 95,50%
1.1.2 Produksi Kedelai Ton 1.534 816 1.502,00 2.877,00 1.901,00 1.800 105,61%
1.1.3 Produksi Jagung Ton 489 595 247,00 382,00 67,00 700 9,57%
1.1.4 Produktiviitas Padi kw/Ha 31,84 32,36 34,54 33,29 28,22 34,50 81,80%
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 153
NO Aspek / Fokus / Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan
Daerah SATUAN
CAPAIAN Target Tahun 2015
% CAPAIAN
TERHADAP TARGET
(2015) 2011 2012 2013 2014 2015 **
1.1.5 Produktivitas Kedelai kw/Ha 11,72 14,59 14,66 16,12 18,47 12,00 153,92%
1.1.6 Produktivitas Jagung kw/Ha 16,31 18,03 18,04 18,11 18,17 25,00 72,68%
1.2 Peternakan
1.2.1 Jumlah Kambing Ekor 17.599 25397 25.691,00 25.537,00 24.953,00 19.000,00 131,33%
1.2.2 Jumlah sapi Ekor 10.914,00 12583 10.807,00 11.023,00 11.096,00 12.000,00 92,47%
1.2.3 Jumlah ayam pedaging Ekor 387.570,00 234300 228.950,00 222.383,00 416.129,00 410.000,00 101,49%
1.4.4. Jumlah itik Ekor 175.700,00 302711 297.922,00 273.738,00 266.131,00 184.000,00 144,64%
ASPEK DAYA SAING DAERAH
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1,1 Rata-rata Lama Proses Perizinan Hari 10 14 10 7 7 7 100,00%
1,2 Jumlah Izin Izin 1,851 1,783 1.441,00 1.695,00 2.547,00 2.070 123,04%
1,3 Jumlah Pelimpahan Kewenangan Perizinan pada PTSP
Izin 6 14 14 24 34 20 170,00%
Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016), data diolah
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 1
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila
penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan dengan pemberian sumber-
sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan
perundang-undangan.
Gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam
mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dapat diketahui melalui analisis
realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, yang
meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu, analisis juga dilakukan
terhadap perkembangan neraca daerah, yang meliputi: aset dan hutang daerah serta
ekuitas dana.
Analisis proyeksi keuangan daerah, dilakukan untuk memperoleh gambaran
kapasitas keuangan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan dan untuk
penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Gambaran keuangan daerah
dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah dilaksanakan se l ama
5 (lima) tahun ( pelaksanaan RPJMD Tahun 2012-2016) dan proyeksi kedepan tahun
2016-2021 diuraikan pada sub bab berikut.
III.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
Tujuan digambarkannya kinerja keuangan daerah adalah untuk mengetahui
kondisi keuangan yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dalam membiayai
Pembangunan. Hasil evaluasi terhadap kinerja keuangan periode 5 (lima) tahun terakhir
dapat menjadi salah satu informasi bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan
kebijakan keuangan untuk membiayai pembangunan di masa yang akan datang.
Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran
daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kemampuan keuangan daerah
dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 2
III.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD
1. Pendapatan Daerah
Menurut Undang–undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan
daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, penerimaan dari dana perimbangan
pusat dan daerah (pendapatan transfer) serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang
digali dari wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah.
Realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dari 2011 –
2015 (Tabel III.1) menunjukkan bahwa rata–rata pertumbuhan pendapatan daerah
sebesar 14,25 %, yang ditopang oleh dana perimbangan. Hal ini ditunjukkan dengan
rata-rata kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah selama kurun
waktu 5 (lima) tahun mencapai 77,98 % (Tabel III.2). Besarnya kontribusi dana
perimbangan terhadap pendapatan daerah ini dikarenakan besarnya Dana Alokasi
Umum yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dari tahun ke tahun
sebagaimana terlihat pada Gambar III.1 dan Tabel III.1.
Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kab. Sambas 2011-2015.
Gambar III.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011-2015 (Rp Milyar)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 3
Tabel III.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 s/d Tahun 2015
No. Uraian Realisasi (Rp) Rata-rata
Pertumbuhan (%) 2011 2012 2013 2014 2015
I Pendapatan Asli Daerah 31.751.696.209,89 44.198.189.551,42 46.440.743.576,84 119.494.577.985,98 85.577.887.780,47 43.30
1. Pajak daerah 7.250.269.733,00 7.917.879.530,00 9.266.605.270,00 39.002.399.238,58 14.185.509.904,20 70,88
2. Retribusi daerah 17.546.590.737,57 3.118.115.962,00 4.328.038.106,00 3.104.705.657,75 5.592.778.612,33 2,11
3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan
2.499.780.810,81 3.040.164.303,70 2.369.309.821,02 2.016.824.287,03 2.872.113.015,76 6,77
4. Lain-lain PAD yang sah 4.455.054.928,51 30.122.029.755,72 30.476.790.379,82 75.370.648.802,62 62.927.486.248,18 177,03
II Dana Perimbangan 651.388.044.856,00 749.771.758.159,00 857.724.005.467,00 912.723.139.286,00 997.110.436.163,00 11,29
1. Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak
36.177.085.856,00 38.065.682.159,00 38.791.742.467,00 40.577.826.286,00 29.762.976.163,00 -3,73
2. Dana alokasi umum 519.682.659.000,00 622.612.006.000,00 702.231.663.000,00 763.059.843.000,00 793.128.760.000,00 11,30
3. Dana alokasi khusus 95.528.300.000,00 89.094.070.000,00 116.700.600.000,00 109.085.470.000,00 174.218.700.000,00 19,36
III Lain-Lain Pendapatan Daerah
yang Sah
141.024.349.111,01 106.578.044.314,06 158.912.150.443,00 171.919.915.640,91 318.898.792.735,10 29,59
1 Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049.860.800,00 0,00
2 Dana darurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi 16.257.858.431,01 19.812.823.040,56 26.809.928.668,00 25.472.082.000,00 58.332.202.294,00 45,30
4 Dana bagi hasil lainnya dari provinsi 0,00 531.968.273,50 309.727.775,00 291.534.640,91 297.615.641,10 -15,19
5 Dana penyesuaian 103.776.490.680,00 71.939.253.000,00 102.092.094.000,00 114.250.899.000,00 235.468.714.000,00 32,31
6 Bantuan keuangan dari provinsi
atau Pemerintah Daerah lainnya
20.990.000.000,00 14.294.000.000,00 29.700.400.000,00 31.905.400.000,00 24.048.015.641,10 14,44
Jumlah Pendapatan Daerah 824.164.090.176,90 900.547.992.024,48 1.063.076.899.486,84 1.204.137.632.912,89 1.401.587.116.678,57 14,25
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sambas (diolah)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 4
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir bahwa rata-rata Dana Perimbangan
masih mendominasi Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas sebesar 77,98%,
kemudian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 16,18% sedangkan
Pendapatan Asli Daerah masih sangat minim dalam berkontribusi pada Pendapatan
Daerah Kabupaten, yaitu sebesar 5,83% sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel III.2.
Tabel III.2
Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011-2015 (%)
No
Jenis Pendapatan Daerah Tahun
Rata-rata 2011 2012 2013 2014 2015
1 Pendapatan Asli Daerah 3,85 4,91 4,37 9,92 6,11 5,83
2 Dana Perimbangan 79,04 83,26 80,68 75,80 71,14 77,98
3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 17,11 11,83 14,95 14,28 22,75 16,18
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sambas (diolah).
2. Belanja Daerah
Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah
dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa struktur
belanja dalam APBD terdiri dari kelompok belanja tidak langsung dan belanja
langsung.
Keseluruhan belanja daerah Kabupaten Sambas pada tahun 2011-2015 selalu
mengalami peningkatan. Belanja daerah pada tahun 2011 sebesar
Rp 814.295.338.008,04 menjadi Rp 1.421.885.401.357,43 pada tahun 2015 dengan
rata-rata pertumbuhan 15,01% tiap tahun. Realisasi belanja daerah dan rata-rata
pertumbuhan per tahun digambarkan dalam Tabel III.3 berikut.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 5
Tabel III.3 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011-2015
No Uraian Realisasi (Rp)
Rata-rata
Pertumbuhan (%) 2011 2012 2013 2014 2015
A Belanja Tidak Langsung
461.823.663.303,42 520.119.316.780,43 580.896.477.114,77 630.232.401.913,57 801.510.508.035,33 14,99
1 Belanja Pegawai 408.900.254.346,05 476.381.655.694,87 527.224.280.622,93 578.508.953.595,57 630.851.550.600,06 11,49
2 Belanja Bunga 669.185.910,89 1.364.092.070,03 732.235.811,48 831.091.819,90 278.736.370,97 1,14
3 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Hibah 17.484.338.141,00 10.408.146.446,24 10.932.720.000,00 9.870.038.000,00 30.060.193.645,00 39,85
5 Belanja Bantuan
Sosial
7.854.032.271,87 1.530.080.000,00 2.823.846.000,00 3.962.797.650,00 689.578.900,00 -9,56
6 Belanja Bagi Hasil 580.787.100,00 580.787.100,00 1.050.090.600,00 3.791.236.986,00 1.527.174.321,00 70,53
7 Belanja Bantuan
Keuangan
25.408.658.733,61 26.380.550.854,07 37.973.633.661,36 30.482.461.786,10 138.038.094.447,30 95,22
8 Belanja Tidak
Terduga
926.406.800,00 3.474.004.615,22 159.670.419,00 2.785.822.076,00 65.179.751,00 431,67
B Belanja Langsung 352.471.674.704,62 400.783.668.527,47 458.723.025.228,86 543.911.926.511,87 620.374.893.322,10 15,20
1 Belanja Pegawai 21.421.482.856,00 34.942.993.953,16 38.890.226.987,27 46.372.645.973,64 54.200.593.623,07 27,63
2 Belanja Barang dan Jasa
135.338.570.219,62 132.082.683.614,31 154.122.647.861,59 199.462.281.660,23
267.824.980.724,03 19,49
3 Belanja Modal 195.711.621.629,00 233.757.990.960,00 265.710.150.380,00 298.076.998.878,00 298.349.318.975,00 11,35
TOTAL BELANJA DAERAH
814.295.338.008,04 920.902.985.307,90 1.039.619.502.343,63 1.174.144.328.425,44 1.421.885.401.357,43 15,01
Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sambas (diolah)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 6
Struktur belanja daerah pada Tahun 2011-2015 mengalami kontribusi fluktuatif
pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (Tabel III.4). Kontribusi Belanja
Tidak Langsung sebesar 56,48% pada tahun 2012 menurun menjadi sebesar
53,68% pada tahun 2014 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2015 menjadi
sebesar 56,37%. Sebaliknya Belanja Langsung sebesar 43,52% pada tahun 2012 terus
mengalami kenaikan hingga tahun 2014 menjadi sebesar 46,32% dan menurun kembali
pada tahun 2015 menjadi sebesar 43,63%. Peningkatan Belanja Tidak Langsung
disebabkan adanya kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNS setiap tahun, pengangkatan
CPNS, serta kebijakan pemerintah pusat untuk alokasi Tunjangan Profesi Guru dan
tambahan penghasilan guru yang meningkat.
Tabel III.4 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Sambas Tahun 2011-2015 (%)
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
A Belanja Tidak Langsung 56,71 56,48 55,88 53,68 56,37
1 Belanja Pegawai 50,22 51,73 50,71 49,27 44,37
2 Belanja Bunga 0,08 0,15 0,07 0,07 0,02
3 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Hibah 2,15 1,13 1,05 0,84 2,11
5 Belanja Bantuan Sosial 0,96 0,17 0,27 0,34 0,05
6 Belanja Bagi Hasil 0,07 0,06 0,10 0,32 0,11
7 Belanja Bantuan Keuangan 3,12 2,86 3,65 2,60 9,71
8 Belanja Tidak Terduga 0,11 0,38 0,02 0,24 0,00
B Belanja Langsung 43,29 43,52 44,12 46,32 43,63
1 Belanja Pegawai 2,63 3,79 3,74 3,95 3,81
2 Belanja Barang dan Jasa 16,62 14,34 14,82 16,99 18,84
3 Belanja Modal 24,03 25,38 25,56 25,39 20,98
Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Sambas (diolah)
3. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk memanfaatkan
surplus atau untuk menutup defisit. Surplus atau defisit terjadi apabila ada selisih
antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Penutup defisit riil anggaran
Kabupaten Sambas dengan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pinjaman daerah dan penerimaan kembali
pemberian pinjaman. Realisasi pembiayaan daerah SiLPA digambarkan dalam Tabel
III.5 berikut.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 7
Tabel III.5 Pembiayaan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011-2015 (dalam Rupiah)
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
A Realisasi Pendapatan Daerah 824.164.090.176,90 900.547.992.024,48 1.063.076.899.486,84 1.204.137.632.912,89 1.401.587.116.678,57
B Realisasi Belanja Daerah 814.295.338.008,04 920.902.985.307,90 1.039.619.502.343,63 1.174.144.328.425,44 1.421.885.401.357,43
C Pembiayaan Daerah 42.217.8.4.391,54 61.673.318.385,42 49.472.308.051,26 37.532.801.976,47 81.459.331.534,92
1 Penerimaan Pembiayaan 62.217.804.391,54 98.900.314.560,40 96.265.437.051,26 101.526.037.846,47 110.047.164.463,92
a. SiLPA 25.273.369.416,54 52.086.556.560,40 41.318.325.102,26 72.929.586.917,47 67.526.106.463,92
b. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c. Penjualan Kekayaan Daerah yg
dipisahkan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d. Pinjaman Daerah 36.898.730.975,00 46.793.129.000,00 51.746.521.770,00 28.587.832.929,00 42.497.000.000,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman
45.704.000,00 20.629.000,00 3.200.590.179,00 8.618.000,00 24.058.000,00
f. Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000.000,00 37.226.996.174,98 46.793.129.000,00 63.993.235.870,00 28.587.832.929,00
a. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b. Penyertaan Modal 0,00 0,00 0,00 12.246.714.100,00 0,00
c. Pembayaran Pokok Utang 20.000.000.000,00 36.898.730.974,98 46.793.129.000,00 51.746.521.770,00 28.587.832.929,00
d. Pembayaran Pinjaman Daerah 0,00 328.265.200,00 0,00 0,00 0,00
e. Pembayaran kegiatan belanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SILPA TAHUN BERKENAAN 52.086.556.560,40 41.318.325.102,00 72.929.705.194,47 67.526.106.463,92 61.161.046.856,06
Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Sambas
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 8
III.1.2 Neraca Daerah
Neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset,
kewajiban (utang), dan ekuitas dana. Analisis neraca daerah bertujuan untuk
mengetahui kemampuan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio liquiditas,
solvabilitas dan rasio aktvitas, serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan
dana pembangunan daerah. Neraca Daerah digunakan sebagai dasar untuk
pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber- sumber daya
ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.
1. Aset
Aset merupakan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh
pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi
pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter.
Aset Pemerintah Kabupaten Sambas selalu mengalami kenaikan dari tahun
2011-2014. Sedangkan pada tahun 2015 aset Kabupaten Sambas mengalami
penurunan. Pada tahun 2014 aset Kabupaten Sambas sebesar Rp. 2.532.948.290.227,25
menurun menjadi Rp 1.937.504.228.145,94 pada tahun 2015.
2. Kewajiban
Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak
ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat
diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka
Panjang.
Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas
tahun 2011 sebesar Rp 38.561.459.875,00 meningkat menjadi sebesar
Rp 46.373.317.435,09 pada tahun 2015. Kewajiban tertinggi yang harus dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Sambas adalah sebesar Rp. 77.818.220.934,23 pada tahun 2013.
3. Ekuitas dana
Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah
daerah. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi
permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan
jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan
pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di
masa mendatang.
Nilai ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Sambas pada tahun 2011 mencapai
Rp 1.704.715.944.900,34 menjadi Rp 1.891.130.910.710,85 pada tahun 2015.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 9
Tabel III.6 Neraca Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011-2015 (dalam rupiah)
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 ASET
1.1. ASET LANCAR 68.370.192.961,14 57.419.444.258,19 94.472.053.253,94 103.568.716.400,27 85.299.835.618,00
1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG 13.194.000.000,00 13.219.000.000,00 13.219.000.000,00 35.090.017.822,93 33.208.261.504,48
1.3. ASET TETAP 1.660.871.171.991,20 1.791.191.610.880,48 1.992.926.382.966,42 2.362.344.069.025,33 1.780.806.973.596,04
1.4. ASET LAINNYA 842.039.823,00 943.360.675,00 30.094.077.279,14 31.945.486.978,72 38.189.157.427,42
JUMLAH ASET DAERAH 1.743.277.404.775,34 1.862.773.415.813,67 2.143.631.751.932,26 2.532.948.290.227,25 1.937.504.228.145,94
2 KEWAJIBAN
2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 38.561.459.875,00 55.354.202.020,92 77.818.220.934,23 39.707.835.435,60 46.373.317.435,09
JUMLAH KEWAJIBAN 38.561.459.875,00 55.354.202.020,92 77.818.220.934,23 39.707.835.435,60 46.373.317.435,09
3 EKUITAS DANA 1.704.715.944.900,34 1.807.419.213.792,75 2.065.813.530.998,03 2.493.240.454.791,65 1.891.130.910.710,85
JUMLAH EKUITAS DANA 1.704.715.944.900,34 1.807.419.213.792,75 2.065.813.530.998,03 2.493.240.454.791,65 1.891.130.910.710,85
JUMLAH KEWAJIBAN DAN
EKUITAS DANA 1.743.277.404.775,34 1.862.773.415.813,67 2.143.631.751.932,26 2.532.948.290.227,25 1.937.504.228.145,94
Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Sambas (diolah).
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 10
III.1.3 Rasio Likuiditas
Rasio ini menggambarkan kemampuan daerah untuk menyelesaikan kewajiban
jangka pendeknya. Likuiditas dimaksudkan sebagai perbandingan antara jumlah uang
tunai dan aktiva lain yang dapat dipersamakan dengan uang tunai disatu pihak dengan
jumlah hutang dipihak lain, serta pengeluaran untuk menyelenggarakan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan di lain pihak. Rasio likuiditas keuangan daerah dapat
dilihat dengan cara melihat rasio lancar dan rasio quick.
1. Rasio Lancar
Penilaian rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan besaran current
asset dengan current liabilities untuk melihat tingkat kemampuan aktiva lancar daerah
dalam memenuhi hutang jangka pendek secara tepat waktu. Perhitungan rasio ini
dilakukan dengan rumus:
Rasio lancar = Aktiva Lancar : Kewajiban Jangka Pendek
Menurut kriteria yang dibuat oleh Dun dan Bradstreet (D&B), angka rasio yang
mengindikasikan besarnya kemampuan Pemerintah Daerah untuk mencairkan aset
lancarnya untuk melunasi tagihan jangka pendeknya adalah lebih dari 4,0. Bila rasio
yang diperoleh lebih kecil dari 1,5 maka diindikasikan Pemerintah Daerah akan
mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya.
Berdasarkan kriteria tersebut bila dibandingkan dengan rasio hasil perhitungan
maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas tidak mengalami
kesulitan untuk melunasi hutang-hutangya dalam jangka pendek.
2. Rasio Quick
Rasio quick digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam
memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimiliki tanpa memperhitungkan persediaan. Rasio
ini dinilai lebih valid dari rasio lancar karena aset lancar yang nantinya akan dicairkan
untuk menutup tagihan jangka pendek sudah dikurangkan dengan jumlah persediaan,
yang dinilai kurang liquid untuk membayar hutang. Rasio ini sebaiknya tidak kurang dari
1 atau 100% karena apabila kurang dari 1 berarti Pemerintah Daerah tidak mampu
untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan
rumus:
Rasio Quick = (Aktiva Lancar – Persediaan) : Kewajiban Jangka Pendek
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 11
Rasio ini sebaiknya tidak kurang dari 1 atau 100% karena apabila kurang dari 1
berarti Pemerintah Daerah tidak mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.
Dari perhitungan rasio quick Kabupaten Sambas menunjukkan nilai diatas 1 dan setiap
tahunnya kecuali pada tahun 2012. Rasio diatas 1 menunjukkan bahwa aset lancar
Pemerintah Kabupaten Sambas setelah dikurangi persediaan yang dimiliki sangat liquid
untuk menutup semua tagihan jangka pendek yang dimilikinya.
Tabel III.7
Rasio Likuiditas Neraca Keuangan Kabupaten Sambas Tahun 2011-2015
No Rasio Likuiditas 2011 2012 2013 2014 2015
1 Rasio Lancar 1,77
1,04
1,21
2,61
1,84
2 Quick Ratio 1,60
0,88
1,11
2,37
1,58
Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab Sambas
III.1.4 Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah
dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.
Rasio ini juga bermanfaat untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang
ditanggung Pemerintah Daerah dibandingkan dengan aset yang dimiliki atau untuk
mengukur sejauh mana aset Pemerintah Daerah dibiayai dari hutang. Rasio solvabilitas
keuanganb daerah diwakili oleh Rasio Total Hutang terhadap Total Aset dan Rasio Total
Hutang terhadap Modal.
1. Rasio Hutang Terhadap Total Aset
Rasio ini dipakai untuk menunjukkan besarnya bagian dari seluruh aset yang
dibiayai dari hutang. Formulasi yang dipakai adalah:
Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset = Total Hutang : Total Aset
Semakin kecil nilai yang didapat dari perhitungan berarti semakin baik rasio
hutang terhadap total aset. Rasio ini juga dapat mengukur besarnya kemampuan
Pemerintah Daerah dalam membayarkan hutangnya kepada kreditur.
Dari hasil perhitungan didapat rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah
Kabupaten Sambas adalah sebesar 1,58 untuk Tahun 2011, kemudian semakin menurun
pada Tahun 2015 yaitu sebesar 0,02. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 12
Pemerintah Kabupaten Sambas sangat solvabel dan tidak bergantung kepada hutang
untuk memenuhi aset-asetnya.
2. Rasio Hutang Terhadap Modal
Jadi rasio ini merupakan perbandingan antara hutang dan ekuitas dalam
pendanaan Pemerintah Daerah dan menunjukkan kemampuan modal Pemerintah
Daerah untuk memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki. Perhitungan rasio ini dilakukan
dengan rumus:
Rasio Hutang Terhadap Modal = Total Hutang : Total Ekuitas
Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin sehat kondisi keuangan Pemerintah
Daerah. Berdasarkan kriteria tersebut, maka jika dibandingkan dengan hasil perhitungan
terlihat bahwa kecenderungan nilai rasio ini semakin mengecil tiap tahunnya. Kondisi ini
memberikan kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas tidak akan kesulitan
dalam memenuhi kewajibannya jika memutuskan untuk mengajukan pinjaman kepada
kreditur.
Tabel III.8
Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan Kabupaten Sambas Tahun 2011-2015
No Rasio Solvabilitas
2011 2012 2013 2014 2015
1 Rasio Hutang
Terhadap Aset
1,58 0,03 0,04 0,02 0,02
2 Rasio Hutang
Terhadap Modal
0,02 0,03 0,04 0,02 0,02
Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab Sambas
III.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
III.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran
Proporsi penggunaan anggaran Kabupaten Sambas tahun 2011-2015 masih
didominasi untuk belanja pegawai yang merupakan pengeluaran wajib. Proporsi belanja
pegawai yang tinggi tersebut, juga disebabkan adanya kenaikan gaji pokok dan
tunjangan PNS setiap tahun, penerimaan CPNS serta kebijakan pemerintah pusat untuk
alokasi Tunjangan Profesi Guru dan tambahan penghasilan guru yang meningkat.
Secara lengkap belanja aparatur tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel III.9.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 13
Tabel III.9
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sambas
No Tahun
Total Belanja Untuk
Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
(Rp)
Total pengeluaran
(Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)
(Rp)
Prosentase
(a) (b) (a) / (b) x
100%
1 2011 430.321.737.202,05 834.295.338.008,04 51,58
2 2012 511.324.649.648,03 958.129.981.482,88 53,37
3 2013 566.114.507.610,20 1.086.412.631.343,63 52,11
4 2014 624.881.599.569,21 1.238.137.564.295,44 50,47
5 2015 685.052.144.223,13 1.450.473.234.286,43 47,23
Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab Sambas (data diolah)
III.2.2 Analisis Pembiayaan
Defisit riil anggaran dihitung dengan realisasi pendapatan daerah dikurangi
belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Apabila nilainya positif
dikategorikan surplus anggaran, sebaliknya apabila negatif dikategorikan defisit
anggaran. Selama kurun waktu 2011-2015, APBD Kabupaten Sambas mengalami
defisit. Namun defisit tersebut masih dapat ditutup dengan penerimaan pembiayaan
daerah.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 14
Tabel III.10 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sambas 2011-2015 (dalam rupiah)
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Realisasi Pendapatan Daerah 824.164.090.176,90 900.547.992.024,48 1.063.076.899.486,84 1.204.137.632.912,89 1.401.587.116.678,57
Dikurangi realisasi:
2 Belanja Daerah 814.295.338.008,04 920.902.985.307,90 1.039.619.502.343,63 1.174.144.328.425,44 1.421.885.401.357,43
3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 20.000.000.000,00 37.226.996.174,98 46.793.129.000,00 63.993.235.870,00 28.587.832.929,00
Defisit Riil (A) (10.131.247.831) (57.581.989.458,40) (23.335.731.856,79) (30.208.694.396,55) (48.886.117.607,86)
Ditutup oleh:
Realisasi Penerimaan Pembiayaan
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun Anggaran Sebelumnya
25.273.369.416,54 52.086.556.560,40 41.318.325.102,00
72.929.586.917,47 67.526.106.463,92
2 Pencairan Dana Cadangan
3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan
4 Penerimaan Pinjaman Daerah 36.898.730.975,00 46.793.129.000,00 51.746.521.770,00 28.587.832.929,00 42.497.000.000,00
5 Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah
6 Penerimaan Piutang Daerah 45.704.000,00 20.629.000,00 3.200.590.179,00 8.618.000,00 24.058.000,00
7 Transfer dari Pemerintah atasan
Jumlah Realisasi Penerimaan
Pembiayaan Daerah (B)
62.217.804.391,54 98.900.314.560,40 96.265.437.051,26 101.526.037.846,47 110.047.164.463,92
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA) (A-B)
52.086.556.560,40 41.318.325.102,00 72.929.705.194,47 67.526.106.463,92 61.161.046.856,06
Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab Sambas (diolah)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 15
III.3 Kerangka Pendanaan
III.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat
Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk
menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak
dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.
Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib
dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh
Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga,
belanja jasa kantor, belanja bagi hasil untuk pemerintah desa, sewa kantor yang telah
ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenisnya. Belanja periodik prioritas utama
adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam
rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan
pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja
sejenis lainnya.
Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten
Sambas tahun 2011-2015 sebagaimana terlihat pada Tabel III.11, yang menunjukkan
peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, jumlah pengeluaran wajib dan
mengikat sebesar Rp 459.066.553.090,55 meningkat menjadi Rp 800.001.613.668,36 pada
tahun 2015 atau meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 13,31%. Apabila
dilihat komponen belanja wajib dan mengikat yang selalu mengalami kenaikan setiap tahun
diantaranya adalah belanja gaji dan tunjangan, Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa
Lainnya, dan Pembayaran pokok utang.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 16
Tabel III.11 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Sambas Tahun 2011 – 2015
No Uraian 2011
(Rp)
2012
(Rp) 2013
(Rp)
2014
(Rp)
2015
(Rp)
Rata-rata Pertumbuhan
(%)
A Belanja Tidak Langsung
1 Belanja Gaji dan Tunjangan 374.660.495.954,00 441.941.588.055,00 488.186.289.294,00 540.622.937.282,50 592.917.917.663,03 12,47
2 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH
2.811.600.000,00 2.820.000.000,00 2.807.400.000,00 2.835.600.000,00 2.919.600.000,00 0,70
3 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 30.159.810.000,00 30.353.450.000,00 35.768.888.000,00 33.463.567.508,00 33.954.436.750,00 -3,53
4 Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1.268.348.392,05 1.266.617.639,87 461.703.328,93 1.586.848.805,07 1.059.596.187,06 33,79
5 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota Dan
Pemerintahan Desa 580.787.100,00 580.787.100,00 1.050.090.600,00 3.791.236.986,00 1.527.174.321,00 56,43
6 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya 25.408.658.733,61 26.380.550.854,07 37.973.633.661,36 30.482.461.786,10 138.038.094.447,30 76,22
7 Belanja Bunga 669.185.910,89 1.364.092.070,03 732.235.811,48 831.091.819,90 278.736.370,97 -8,57
B Belanja Langsung
1 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 3.507.667.000,00 3.562.999.000,00 2.979.184.000,00 710.650.000,00 718.225.000,00 -18,52
C Pembiayaan Pengeluaran
1 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0 0 0
2 Pembayaran pokok utang 20.000.000.000,00 36.898.730.974,98 46.793.129.000,00 51.746.521.770,00 28.587.832.929,00 13,39
TOTAL (A+B+C) 459.066.553.090,55 545.168.815.693,95 616.752.553.695,77 666.070.915.957,57 800.001.613.668,36 13,31
Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Sambas (diolah).
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 17
III.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu
Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran
adalah pendapatan daerah, karena hal ini akan berkaitan dengan kapasitas pemerintah
daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik.
Proyeksi data masa lalu merupakan hasil proyeksi data pendapatan lima tahun
sebelumnya atau periode RPJMD tahun 2012-2016, yang meliputi proyeksi pendapatan
asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah beserta
realisasi capaianya. Hal ini berguna untuk melihat efektivitas kebijakan-kebijakan yang
sudah dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah (intensifikasi dan
ekstensifikasi) dan faktor-faktor utama yang mempengaruhinya, seperti kebijakan di
bidang keuangan negara di masa lalu yang diharapkan dapat menjadi salah satu
landasan dalam memproyeksikan pertumbuhan pendapatan untuk lima tahun ke depan.
Proyeksi dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sambas periode tahun
2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel III.12
Proyeksi dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas, 2012-2016 (Milyar Rp)
Uraian
2012 2013 2014 2015 2016 Rerata Capaian
(%) Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi Proyeksi Target
PAD 32,07 44,20 35,70 46,44 39,92 119,49 44,16 85,58 49,05 91,78 189,62
Dana
Perimbangan 685,86 749,77 724,48 857,72 796,93 912,72 844,24 997,11 889,64 1.366,51 122,79
Lain-Lain
Pendapatan
Daerah yg
Sah
98,26 106,58 105,14 158,91 110,39 171,92 121,43 318,90 127,50 186,40 164,83
Jumlah 816,19 900,55 865,32 1.063,08 947,24 1.204,14 1.009,83 1.401,59 1.066,18 1.644,69 130,67
Sumber : RPJMD Kab. Sambas 2012-2016 dan Bagian Keuangan Setda Kab. Sambas (diolah).
Proyeksi dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sambas periode tahun
2012-2016 seperti terlihat pada tabel III.12, menunjukkan bahwa selama lima tahun
terakhir rata-rata capaiannya sebesar 130,67 persen, yang terdiri dari capaian rata-rata
PAD sebesar 189,62 persen, Dana Perimbangan sebesar 122,79 persen dan lain-lain
pendapatan daerah rata-rata sebesar 164,83 persen.
Pendapatan Asli Daerah berupa Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, dan
Lain-lain PAD yang Sah. Adapun proyeksi dan realisasi serta capaian per komponen dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel III.13. Data
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 18
tersebut menunjukkan bahwa dari keempat komponen PAD, hanya retribusi daerah
yang tidak mencapai target atau realisasinya jauh lebih kecil dari nilai proyeksinya
selama lima tahun terkahir, dengan rata-rata capaian sebebsar 18,91%. Hal ini
dikarenakan adanya kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan
diberlakukannya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada setiap puskesmas dan
Rumah Sakit Daerah, sehingga retribusi kesehatan yang semula berkonribusi dalam
retribusi daerah, berubah menjadi pendapatan BLUD yang masuk dalam komponen lain-
lain PAD yang sah.
Tabel III.13 Proyeksi dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sambas, 2012-2016
(Milyar Rp)
Uraian
2012 2013 2014 2015 2016 Rerata
Capaian (%) Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi Proyeksi Target
Pajak Daerah 6,61 7,92 8,93 9,27 10,71 39,00 13,39 14,19 16,74 13,64 155,02
Retribusi Daerah 19,14 3,12 20,10 4,33 22,11 3,10 23,21 5,59 24,37 4,53 18,91
Hasil Kekayaan
Daerah 1,70 3,04 1,83 2,37 2,01 2,02 2,21 2,87 2,32 2,87 132,33
Lain-Lain PAD yang
Sah 4,62 30,12 4,85 30,48 5,09 75,37 5,35 62,93 5,61 70,73 1.039,50
Jumlah 32,07 44,20 35,70 46,44 39,92 119,49 44,16 85,58 49,05 91,78 189,62
Sumber : RPJMD Kab. Sambas 2012-2016 dan Bagian Keuangan Setda Kab. Sambas (diolah).
Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi
Umum dan Dana Alokasi Khusus. Adapun proyeksi dan realisasi serta capaian dari
komponen Dana Perimbangan tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel III.14.
Tabel III.14 Proyeksi dan Realisasi Dana Perimbangan, 2012-2016
(Milyar Rp)
Uraian
2012 2013 2014 2015 2016 Rerata
Capaian (%) Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi Proyeksi Target
Bagi Hasil
Pajak/Bukan Pajak 47,89 38,07 52,68 38,79 57,94 40,58 63,74 29,76 70,11 37,42 64,65
Dana Alokasi Umum 560,72 622,61 588,76 702,23 647,63 763,06 680,02 793,13 714,02 882,31 117,67
Dana Alokasi
Khusus 77,25 89,09 83,05 116,70 91,35 109,09 100,49 174,22 105,51 446,78 194,42
Jumlah 685,86 749,77 724,48 857,72 796,93 912,72 844,24 997,11 889,64 1.366,51 122,79
Sumber : RPJMD Kab. Sambas 2012-2016 dan Bagian Keuangan Setda Kab. Sambas (diolah).
Berdasarkan Tabel III.14, komponen dana perimbangan yang tidak mencapai
target atau realisasinya dibawah angka proyeksi adalah bagi hasil pajak/bukan pajak,
dimana rata-rata capaiannya dalam lima tahun terakhir sebesar 64,65%, sedangkan
komponen DAU dan DAK melebihi target atau realisasinya diatas angka proyeksi yaitu
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 19
berturut-turut sebesar 117,67% dan 194,42%. Besarnya capaian DAK tersebut
dikarenakan adanya kebijakan pusat dalam mempercepat upaya pencapaian target
indikator utama pembangunan nasional yang merupakan kewenangan daerah, namun
merupakan prioritas nasional.
Berdasarkan hasil capaian pendapatan daerah tahun 2012-2016 sebagaimana
yang ditunjukkan Tabel III.12, maka kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang
diaksanakan sudah berjalan dengan sangat baik, sehingga kebijakan tersebut dapat
dilanjutkan dan ditingkatkan agar memiliki kinerja yang lebih baik lagi.
Pada periode RPJMD 2012-2016 telah diambil beberapa kebijakan yang dapat
dilaksanakan pada periode RPJMD selanjutnya, mengingat realisasi pendapatan daerah
melebihi atau lebih besar dari proyeksi pendapatan daerah. Ini berarti kinerja
pengelolaan pendapatan daerah melebihi target yang telah ditentukan setiap tahunnya.
Beberapa kebijakan tersebut diantaranya optimalisasi sumber-sumber pendapatan
daerah yang potensial, dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan fiskal yang mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kapasitas keuangan daerah
dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola
dan menggunakannya untuk membiayai tugas-tugas penyelenggaran pemerintahan
daerah. Selain itu, peningkatan PAD juga dilakukan tanpa menciptakan ekonomi biaya
tinggi, menghindari terjadinya tumpang tindih pemungutan, dan mempertimbangkan
beban yang dipikul masyarakat.
Kebijakan peningkatan PAD juga dilakukan dengan intensifikasi PAD dari
berbagai objek pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk pula
meningkatkan penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun
lain-lain PAD yang sah serta melakukan peningkatan perpajakan daerah dengan
melakukan pemutakhiran data objek dan subjek pajak dan retribusi, pembenahan dan
peningkatan sistem administrasi, mengefektifkan penagihan, dan meningkatkan
pelayanan publik. Selain itu, juga dilakukan peningkatan pelayanan publik, memberikan
kemudahan perijinan usaha, dan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan asset
daerah.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 20
III.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan
1. Proyeksi Pendapatan
Pendapatan daerah diperoleh melalui pajak, restribusi atau pungutan lainnya
yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Prinsip yang dianut adalah Keadilan berarti
warga masyarakat dalam posisi yang sama dan harus diperlakukan sama dan
selanjutnya adalah prinsip kewajaran dilandasi pada konsep kemampuan warga
masyarakat, artinya warga masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar
tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan
uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana sebagai hak
pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali.
Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk
menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam
mendanai penyelengggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan
keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD dan laporan keuangan daerah
sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana
pengelolaan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dalam
Peraturan Daerah (Perda). Dalam hubungannya dengan RPJMD, APBD merupakan
komitmen politik penyelengggara pemerintahan daerah untuk mendanai strategi
pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
Melihat dari kondisi keuangan masa lalu, rata – rata peningkatan Pendapatan antara
5% – 10%, dan untuk proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sambas lima tahun
mendatang (2017-2021) dapat dilihat pada tabel III.15.
Untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka arah kebijakan pendapatan
daerah yang ditempuh antara lain :
- Meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar
pajak, retribusi dan pendapatan lainnya.
- Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas
pemungutan pendapatan daerah.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 21
- Memotivasi dinas/instansi terkait yang mengelola pendapatan daerah dalam rangka
meningkatkan penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah.
- Menyempurnakan produk hukum di bidang pendapatan daerah sesuai dengan
perkembangan regulasi dan jalannya pemerintahan.
- Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
Sesuai dengan ruang lingkup Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten
Sambas mengarahkan pada mengupayakan sumber pendapatan desentralisasi fiskal
dalam bentuk Dana Alokasi Umum yang menempati proporsi paling besar, sedangkan
Pendapatan Asli Daerah terus ditingkatkan namun tetap mempertimbangkan
kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha.
Demikian juga dengan sumber pendapatan lainnya terus ditingkatkan yaitu
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bukan
Pajak sehingga terjadi peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah mendatang akan difokuskan
pada langkah - langkah sebagai berikut:
- Penyusunan regulasi yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.
- Menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah sesuai kewenangan
daerah melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- Melakukan pemutakhiran dan akurasi data potensi pajak dan retribusi daerah.
- Peningkatan kualitas SDM di bidang pendapatan daerah.
- Mengintensifkan kegiatan pengawasan internal dan pengawasan di lapangan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara kontinyu terhadap program/kegiatan yang
telah dilaksanakan.
- Melakukan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat tentang pendapatan daerah.
- Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah dengan meningkatkan sinergitas dan
koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan instansi terkait.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 22
Tabel III.15 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Sambas 2017-2021 (dalam rupiah)
URAIAN TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021
PENDAPATAN DAERAH 1.913.703.662.110,00 2.111.202.140.599,46 2.335.900.226.425,00 2.592.265.074.645,11 2.885.759.648.091,80
Pendapatan Asli Daerah 103.569.874.067,30 110.548.215.732,46 118.068.948.135,42 126.184.466.783,61 134.953.727.765,90
Hasil Pajak Daerah 17.572.285.000,00 19.305.854.375,00 21.242.489.878,13 23.411.002.606,48 25.844.975.323,92
Hasil Retribusi Daerah 5.260.350.000,00 5.597.987.500,00 5.966.203.475,00 6.367.931.146,75 6.806.391.723,03
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.215.295.061,48 4.468.212.765,17 4.736.305.531,08 5.020.483.862,94 5.321.712.894,72
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
76.521.944.005,82 81.176.161.092,30 86.123.949.251,22 91.385.049.167,43 96.980.647.824,23
Dana Perimbangan 1.603.220.870.543,60 1.754.766.735.527,73 1.919.674.692.855,61 2.102.431.200.520,37 2.304.990.836.699,81
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
30.034.121.750,00 32.239.109.225,00 34.792.473.331,50 37.760.541.417,71 41.222.684.451,86
Dana Alokasi Umum 987.744.353.435,50 1.097.383.976.666,84 1.219.193.598.076,86 1.354.524.087.463,39 1.504.876.261.171,83
Dana Alokasi Khusus 585.442.395.358,10 625.143.649.635,89 665.688.621.447,26 710.146.571.639,27 758.891.891.076,12
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
206.912.917.499,10 245.887.189.339,27 298.156.585.433,97 363.649.407.341,13 445.815.083.626,09
Pendapatan Hibah 2.800.000.000,00 - - - -
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 49.077.387.158,00 55.250.204.116,35 62.307.240.589,34 70.381.883.616,70 79.628.020.920,88
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
131.835.194.700,00 167.430.697.269,00 212.636.985.531,63 270.048.971.625,17 342.962.193.963,97
Bantuan keuangan dari Provinsi 22.902.720.000,00 22.902.720.000,00 22.902.720.000,00 22.902.720.000,00 22.902.720.000,00
Bagi Hasil Sumbangan Pihak III Propinsi
297.615.641,10 303.567.953,92 309.639.313,00 315.832.099,26 322.148.741,25
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 23
2. Proyeksi SiLPA
Proyeksi SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya)
dalam proyeksi penerimaan pembiayaan Kabupaten Sambas tahun 2017-2021 dapat dilihat
pada Tabel III.16, dimana nilai dan tingkat penurunan SiLPA menurun tiap tahunnya
hingga tahun 2019, dengan harapan tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan
penganggaran akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Tabel III.16
Realisasi Dan Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun 2017-2021 Kabupaten Sambas
Uraian Proyeksi (Rp)
2017 2018 2019 2020 2021
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)
15.000.000.000 13.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000
Sumber: Hasil Analisis.
Berdasarkan data tahun sebelumnya sebagaimana disajikan pada tabel diatas,
maka dapat disimpulkan perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk
mendanai pembangunan Kabupaten Sambas dalam jangka waktu lima tahun yaitu tahun
2017-2021, disajikan pada Tabel III.17 sebagai berikut:
Tabel III.17 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2017-2021
Kabupaten Sambas
Uraian Proyeksi (Rp)
2017 2018 2019 2020 2021
PENDAPATAN 1.913.703.662.110 2.111.202.140.599 2.335.900.226.425 2.592.265.074.645 2.885.759.648.092
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran
15.000.000.000 13.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000
Total Penerimaan 1.928.703.662.110 2.124.202.140.599 2.345.900.226.425 2.602.265.074.645 2.895.759.648.092
Dikurangi:
Belanja dan Pengeluaran
Pembiayaan yang Wajib
dan Mengikat serta
Prioritas Utama
1.112.154.695.838 1.195.697.841.535 1.288.362.230.545 1.378.925.353.668 1.393.224.467.745
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN
KEUANGAN 816.548.966.272 928.504.299.064 1.057.537.995.880 1.223.339.720.977 1.502.535.180.347
Sumber: Hasil Analisis.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 24
3. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat
Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dianalisis berdasarkan rata-rata
tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2013-2015 sebagaimana
ditunjukkan melalui tabel III.11. Adapun hasil proyeksi untuk lima tahun kedepan dengan
periode 2017 sampai dengan periode 2021 dapat dilihat melalui tabel III.18 berikut ini:
Tabel III.18
Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Th. 2017-2021
Kabupaten Sambas
No. Uraian Proyeksi
2017 2018 2019 2020 2021
A Belanja Tidak Langsung
1.000.771.145.033 1.074.305.990.886 1.157.621.985.347 1.233.996.865.184 1.373.332.467.745
1 Belanja Gaji dan Tunjangan
709.217.230.348 736.055.330.348 758.813.290.348 761.362.270.348 806.958.330.348
2 Tambahan Penghasilan PNS
46.656.865.217 48.283.739.598 50.876.461.242 53.100.439.311 58.142.622.628
3
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta
KDH/WKDH
4.195.200.000 4.195.200.000 4.195.200.000 4.195.200.000 4.195.200.000
4
Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1.054.135.750 1.150.771.694 1.258.347.028 1.378.373.671 1.512.608.748
5 Belanja Bagi Hasil Pajak dan retribusi Pemerintahan Desa
2.108.271.500 2.301.543.388 2.516.694.056 2.756.747.341 3.025.217.495
6
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya
235.539.442.219 282.319.405.858 339.961.992.672 411.203.834.513 499.498.488.526
7 Belanja Bunga 2.000.000.000 0 0 0 0
Sumber: Hasil Analisis.
Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi
makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan
ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan
efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.
Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka
yang sistimatis dan terpola.
Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi
pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah
ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut.
Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban
harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus
diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 25
perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja
dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).
Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan
kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai
berikut:
a. Prioritas
Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas
baik pemenuhan pelayanan dasar maupun pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran
pembangunan daerah secara berkelanjutan.
b. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
APBD harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan
pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat
diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah,
terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
c. Tolok ukur dan target kinerja
Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap
indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi serta pencapaian tolok ukur dan target kinerja tersebut dapat
meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran.
d. Akuntabel
Setiap pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku terutama diprioritaskan penerapan pengelolaan keuangan berbasis Akrual.
Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi
menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.
4. Kebijakan Alokasi Anggaran
Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya
ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut
kedalam berbagai kelompok prioritas.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 26
Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II.
Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II
terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut:
Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas
Utama. Beberapa pengeluaran wajib dan mengikat diantaranya belanja dan pengeluaran
pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.
Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta
tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun, seperti gaji dan tunjangan
pegawai serta anggota DPRD, bunga, belanja jasa kantor, atau belanja sejenisnya. Belanja
Periodik Prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh
pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas daerah yaitu
pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis, serta
belanja sejenis lainnya.
Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan:
a. Program prioritas dalam rangka pencapaian visi/ misi Bupati dan Wakil Bupati periode
2017-2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau
program unggulan Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dan
amanat/ kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun
rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Program
tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat
monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi,
memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada
capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas
belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang
paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani
sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan
layanan dasar serta tugas dan fungsi PD.
Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak
langsung seperti:, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga
Berdasarkan uraian di atas, maka alokasi kapasitas keuangan daerah menurut
kelompok prioritas disajikan pada Tabel 3.19 sebagai berikut.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 27
Tabel III.19 Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Th. 2017-2021 Kabupaten Sambas
Uraian
Proyeksi
2017 2018 2019 2020 2021
(%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp)
Prioritas I 61,4 1.183.390.579.294 56,3 1.195.697.841.535 54,9 1.288.362.230.545 53,5 1.378.925.353.668 53,6 1.535.617.869.009
Belanja Tidak Langsung 51,9 1.000.771.145.033 50,6 1.074.305.990.886 49,3 1.157.621.985.347 47,9 1.233.996.865.184 47,9 1.373.332.467.745
Belanja Langsung 5,8 111.383.550.805 5,7 121.391.850.650 5,6 130.740.245.199 5,6 144.928.488.484 5,7 162.285.401.264
Pengeluaran pembiayaan 3,7 71.235.883.456 - 0 - 0 - 0 - 0
Prioritas II 38,1 735.421.082.816 43,2 918.612.299.064 44,4 1.042.645.995.880 44,9 1.156.964.727.124 45,8 1.311.847.076.825
Prioritas III 0,5 9.892.000.000 0,5 9.892.000.000 0,6 14.892.000.000 1,6 40.392.000.000 0,7 19.892.000.000
Total 100 1.928.703.662.110 100 2.124.202.140.599 100 2.345.900.226.425 100 2.576.282.080.792 100 2.867.356.945.834
Sumber: Hasil Analisis.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 28
Secara keseluruhan kerangka pendanaan pembangunan Kab. Sambas Tahun Anggaran 2017-2021 disajikan pada Tabel III.20 berikut ini:
Tabel III.20
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Th. 2017-2021 Kabupaten Sambas
No Uraian Proyeksi (Rp)
2017 2018 2019 2020 2021
A KAPASITAS KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH 1.928.703.662.110 2.124.202.140.599 2.345.900.226.425 2.602.265.074.645 2.895.759.648.092
1 PENDAPATAN DAERAH 1.913.703.662.110 2.111.202.140.599 2.335.900.226.425 2.592.265.074.645 2.885.759.648.092
2 Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran 15.000.000.000 13.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000
B BELANJA 1.857.467.778.654 2.124.202.140.599 2.345.900.226.425 2.576.282.080.792 2.867.356.945.834
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.010.663.145.033 1.084.197.990.886 1.172.513.985.347 1.274.388.865.184 1.393.224.467.745
PRIORITAS I 1.000.771.145.033 1.074.305.990.886 1.157.621.985.347 1.233.996.865.184 1.373.332.467.745
1 Belanja Gaji dan Tunjangan 709.217.230.348 736.055.330.348 758.813.290.348 761.362.270.348 806.958.330.348
2 Tambahan Penghasilan PNS 46.656.865.217 48.283.739.598 50.876.461.242 53.100.439.311 58.142.622.628
3 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
4.195.200.000 4.195.200.000 4.195.200.000 4.195.200.000 4.195.200.000
4 Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1.054.135.750 1.150.771.694 1.258.347.028 1.378.373.671 1.512.608.748
5 Belanja Bagi Hasil Pajak dan retribusi Pemerintahan Desa
2.108.271.500 2.301.543.388 2.516.694.056 2.756.747.341 3.025.217.495
6
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya
235.539.442.219 282.319.405.858 339.961.992.672 411.203.834.513 499.498.488.526
7 Belanja Bunga 2.000.000.000 0 0 0 0
PRIORITAS III 9.892.000.000 9.892.000.000 14.892.000.000 40.392.000.000 19.892.000.000
a Belanja Hibah 6.892.000.000 6.892.000.000 11.892.000.000 37.392.000.000 16.892.000.000
b Belanja Bantuan Sosial 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000
c Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 29
No Uraian Proyeksi (Rp)
2017 2018 2019 2020 2021
2 BELANJA LANGSUNG 846.804.633.621 1.040.004.149.714 1.173.386.241.078 1.301.893.215.608 1.474.132.478.089
PRIORITAS I 111.383.550.805 121.391.850.650 130.740.245.199 144.928.488.484 162.285.401.264
a Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 5.131.884.863 5.721.538.434 6.378.943.200 7.111.883.774 7.929.039.220
b Belanja Operasional/BLUD Rumah
Sakit dan Puskesmas. 68.050.415.653 71.928.434.662 76.028.884.516 80.364.598.549 84.949.154.472
c
Belanja Jasa Kantor/Adminstrasi Perkantoran (tagihan bulanan kantor
seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya).
38.201.250.289 43.741.877.554 48.332.417.483 57.452.006.161 69.407.207.572
PRIORITAS II 735.421.082.816 918.612.299.064 1.042.645.995.880 1.156.964.727.124 1.311.847.076.825
C PENGELUARAN PEMBIAYAAN
DAERAH 71.235.883.456 0 0 0 0
PRIORITAS I 71.235.883.456 0 0 0 0
a Penyertaan Modal (Investasi) Pemda pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
0 0 0 0 0
b Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga
71.235.883.456 0 0 0 0
Sumber: Hasil Analisis.
5. Prediksi Ekonomi Makro
Pelaksanaan APBD tidak lain adalah untuk memberikan stimulus bagi perkembangan perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan
prediksi yang menggambarkan kondisi makro ekonomi Kabupaten Sambas dalam lima tahun mendatang dimana implementasi rencana
belanja akan memberikan pengaruhnya. Prediksi dilakukan dengan menggunakan perpaduan antara pendekatan tren dan target. Pendekatan
tren dilakukan untuk melihat histori dari beberapa indikator ekonomi makro yang kemudian digunakan untuk memprediksi kinerjaa indikator
tersebut lima tahun mendatang. Pendekatan target dilakukan untuk memberikan capaian nilai tertentu sebagai target atau stimulus dalam
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 30
pelaksanaan APBD dalam bentuk program-program pembangunan. Adapun prediksi indikator ekonomi makro tersebut sebagaimana tertuang
dalam tabel III.21. berikut.
Tabel III.21
Prediksi Ekonomi Makro Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021
No. INDIKATOR
Kondisi Kinerja Pada
Periode RPJMD
Kondisi
Kinerja Pada Awal
Periode
RPJMD Tahun-0
Prediksi Target Capaian Kinerja Kondisi Kinerja
Akhir Periode RPJMD
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ASUMSI EKONOMI MAKRO
1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,78 4,90 5,23 5,44 5,60 5,81 6,01 6,01
2 Inflasi (%) 5,91 5,30 5,22 5,08 4,95 4,88 4,83 4,83
3 PDRB Harga Berlaku (Milyar Rupiah) 14.667,87 16.201,76 17.939,18 19.875,75 22.028,28 24.445,10 27.164,39 27.164,39
4 PDRB Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah)
11.228,79 11.779,05 12.394,69 13.069,38 13.801,73 14.603,70 15.480,81 15.480,81
5 Jumlah Penduduk (Jiwa) 523.115 526.367 529.684 532.609 535.725 538.405 541.593 541.593
6 Pendapatan Per Kapita Berlaku (Juta Rp) 28,04 30,78 33,87 37,32 41,12 45,40 50,16 50,16
7 Pendapatan Per Kapita Harga Konstan 2010 (Juta Rp)
21,47 22,38 23,40 24,54 25,76 27,12 28,58 28,58
8 Investasi PMDN (Rp. Milyar ) 3.175,63 3.493,19 3.842,51 4.226,75 4.649,43 5.114,43 5.114,38 5.114,38
9 Investasi PMA (Ribu US$) 279.499,80 307.449,78 338.194,75 372.014,22 409.215,64 450.137,20 495.150,92 495.150,92
10 Pengangguran (%) 4,85 4,55 4,25 3,95 3,65 3,35 3,05 3,05
11 Kemiskinan (%) 9,42 9,13 8,84 8,56 8,27 7,98 7,69 7,69
12 Indeks Gini (Gini Ratio) 0,30 0,29 0,27 0,26 0,24 0,23 0,21 0,21
13 IPM 64,13 65,01 65,85 66,68 67,50 68,30 69,31 69,31
- AHH 67,94 68,00 68,11 68,21 68,31 68,42 68,52 68,52
- AHLS 11,70 11,93 12,16 12,39 12,63 12,86 13,09 13,09
- RLS 6,13 6,27 6,50 6,72 6,95 7,17 7,40 7,40
- PPP 9.195 9.585 9.823 10.062 10.300 10.539 11.016 11.016
Sumber: Hasil Analisis.
Keterangan: - Data Tahun 2016 s.d 2021 merupakan angka proyeksi.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IV | 1
BAB IV
ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS
IV.1. Permasalahan Pembangunan
IV.1.1 Daya Dukung Lahan dan Lingkungan Hidup
Karakteristik demografi fisik lingkungan Kabupaten Sambas terbagi menjadi
tiga kawasan, yaitu: pegunungan, dataran dan pesisir. Keragaman fisik tersebut selain
merupakan modal bagi pembangunan daerah juga menyimpan kerentanan terhadap
kerusakan lingkungan sebagai akibat pengelolaan yang tidak optimal yang akan
berakibat pada penurunan daya dukung lingkungan. Masalah daya dukung fisik
wilayah berupa konflik pemanfaatan ruang sehingga berdampak pada kerusakan
lingkungan.
Permasalahan pemanfaatan ruang terjadi di kawasan pegunungan, kawasan
dataran dan kawasan pesisir. Pada kawasan pegunungan permasalahan pemanfaatan
ruang berupa penggunaan lahan yang kurang memperhatikan fungsi Kawasan Hutan
Lindung, Kawasan Taman Wisata Alam dan Kawasan Resapan Air. Selain itu, pada
kawasan pegunungan juga terjadi kegiatan penambangan yang kurang
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Permasalahan pemanfaatan ruang di
kawasan pegunungan tersebut mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti rawan
longsor dan rawan banjir serta permasalahan lingkungan fisik lainnya.
Pada kawasan dataran permasalahan pemanfaatan ruang terletak pada
pencemaran Sempadan Sungai, Kawasan Sekitar Danau, Kawasan Sekitar Mata Air
serta kurangnya pelestarian pada kawasan cagar budaya sebagai unsur yang wajib
dilindungi oleh pemerintah. Selain itu permasalahan lain pada kawasan dataran ialah
terjadi kecenderungan konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian
(pembangunan fisik bangunan dan perkebunan). Masalah kebakaran hutan timbul
karena konversi lahan oleh perusahaan ataupun sebagian masyarakat yang
mengakibatkan berkurangya lahan produktif pertanian serta rusaknya sumberdaya
alam atau berkurangnya keanekaragaman hayati flora dan fauna.
Pada kawasan pesisir, rencana pemanfaatan ruang mempunyai potensi
kerusakan ekosistem apabila pemanfaatan ruang tidak memperhatikan aspek
kelestarian lingkungan. Permasalahan yang dihadapi ialah kurangnya pelestarian
kawasan sempadan pantai sebagai penanganan bagi kawasan rawan bencana abrasi,
serta belum optimalnya pengelolaan kawasan Suaka Alam Laut Sambas yang terletak
di perairan Pantai Pulau Selimpai Kecamatan Paloh.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IV | 2
IV.1.2 Tata Ruang dan Infrastruktur wilayah
Kondisi Geografis Kabupaten Sambas yang beragam menjadi tantangan
tersendiri dalam pengembangan infrastruktur dasar. Pembangunan infrastruktur dasar
ini berpengaruh terhadap pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh (KSCT)
berjalan lamban diantaranya disebabkan karena belum optimalnya intervensi
dukungan program pada kawasan yang telah ditetapkan, hal ini ditandai oleh
tingginya proporsi desa tertinggal (sebanyak 39 desa tertinggal dari 193 desa di
Kabupaten Sambas).
Infrastruktur memiliki peran yang luas dan mencakup berbagai konteks dalam
pembangunan wilayah, baik dalam konteks fisik lingkungan, ekonomi, sosial, budaya,
dan politik. Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Sambas berkaitan dengan
kualitas pelayanan infrastruktur yang tersedia dan kuantitas ketersediaan pada
aksesibilitas sarana prasarana transportasi, jaringan irigasi, perumahan, air bersih,
sampah, limbah, listrik dan teknologi telekomunikasi.
Pada aspek sarana dan prasarana transportasi dan aksesibilitas, permasalahan
yang dihadapi antara lain minimnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dalam
hal ini jalan dan jembatan, khususnya pada daerah perbatasan. Kondisi tersebut
mengakibatkan belum optimalnya sistem distribusi dan koneksi produksi lokal hasil
pertanian, perikanan dan kelautan sehingga menghambat pengembangan usaha,
pelayanan publik dan investasi. Pada tahun 2015 proporsi panjang jaringan jalan
kabupaten dalam kondisi baik mencapai 46,64% (Realisasi 324,914 KM) meningkat
3,70% dari tahun 2014 sebesar 42,94%. Untuk proporsi panjang jaringan jalan desa
dalam kondisi baik tahun 2015 sebesar 47,43% (Realisasi 342,608 KM), meningkat
sebesar 3,48% dari tahun 2014 yang sebesar 43,95%. Jumlah jembatan di Kabupaten
Sambas pada tahun 2015 sebanyak 651 buah dengan total panjang yaitu 4.812,2 Km.
Alat angkutan pedalaman/ transport air di Kabupaten Sambas mengalami peningkatan
jumlah khususnya pada alat angkut long boat sebanyak 25 unit dari 102 buah ditahun
2014 menjadi 127 buah di tahun 2015.
Ketersediaan infrastruktur di bidang pengairan mengalami peningkatan setiap
tahun, namun kondisi tersebut masih belum optimal untuk mendukung perkembangan
ekonomi pertanian. Pada tahun 2015 rasio jaringan irigasi rawa sebesar 38,71%
meningkat 3,12% dari tahun 2014 yang sebesar 35,59%. Panjang jaringan irigasi
rawa dalam kondisi baik (primer, sekunder, tersier) tahun 2015 sebesar 77,51%,
angka ini meningkat 14,9% dari tahun 2014 sebesar 62,61%. Di tahun 2015, Panjang
Jaringan irigasi primer, Sekunder dan tersier dalam kondisi baik sebesar 2.130.307 M.
Jumlah bangunan air dalam kondisi baik tahun 2015 sebesar 72,21% meningkat
jumlahnya sebesar 15,60% dari tahun 2014 sebesar 55,61%. Panjang tanggul dalam
kondisi baik pada tahun 2015 sebesar 71,60% meningkat sebesar 47,75% dari tahun
2014 sebesar 23,85%.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IV | 3
Rumah yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan
sehingga penghuninya tetap sehat. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu
kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai minimal 10 m2
perkapita. Dengan luasan minimal tersebut, diharapkan penghuninya tidak berdesak-
desakan sehingga dapat menghirup oksigen dengan cukup dan bisa merasa lebih
nyaman. Aspek Pelayanan umum untuk perumahan rakyat dan permukiman dapat
diwakili oleh indikator rumah tangga bersanitasi, lingkungan pemukiman kumuh dan
rumah layak huni. Rumah tangga bersanitasi tahun 2015 sebesar 46,97% menurun
0,04% dari tahun 2014 sebesar 47,01%. Tahun 2015 lingkungan pemukiman kumuh
sebesar 12,90% menurun 1,95% dari tahun 2014 sebesar 14,85%. Untuk rumah layak
huni pada tahun 2015 sebesar 72,45%, angka ini naik sebesar 0,28% dari tahun 2014
sebesar 72,17% rumah yang layak huni.
Keterbatasan penyediaan infrastruktur terjadi pada prasarana jaringan air
bersih dan persampahan. Air minum bersih merupakan kebutuhan yang sangat
penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah
yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari
program penyediaan air minum bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.
Untuk menyediakan air bersih dalam jumlah yang cukup perlu diperhatikan asal
sumber air minumnya. Hal ini dikarenakan sumber air minum sangat mempengaruhi
kualitas air minumnya. Kualitas air yang dikonsumsi tubuh sangat erat kaitannya
dengan kesehatan tubuh penghuninya. Pemenuhan akan kebutuhan air bersih saat ini
dilakukan dengan memanfaatkan air hujan serta sumber air permukaan lain seperti
sungai, danau, dan mata air pegunungan. Kebutuhan air bersih untuk masak/minum
bagi penduduk Kabupaten Sambas sebagian besar masih bergantung pada sumber air
hujan baik penduduk di perkotaan maupun pedesaan yaitu sekitar 82,52%. Persentase
penduduk rumah tangga berakses air bersih mencapai 51,98% dari jumlah penduduk
di Kabupaten Sambas. Pola konsumsi air yang bergantung pada intensitas turunnya
hujan akan dirasakan kesulitannya pada musim kemarau. Masyarakat terlihat mulai
resah terhadap upaya pemenuhan kebutuhan air bersih. Jika dikaitkan dengan potensi
sungai yang terbesar dan terpanjang di Indonesia, kelangkaan air bersih di Kabupaten
Sambas semestinya kurang patut terjadi. Namun disadari, cukup besarnya biaya
investasi dalam pengolahan air sungai menjadi air bersih karena wilayahnya adalah
muara sungai (bukan hulu sungai), maka dalam hitungan hari tidak turun hujan sungai
sudah terinstrusi air laut, sehingga kadar garam air baku PDAM melebihi batas
toleransi pengolahan air yaitu di atas 600 ppm/m3. Untuk menyediakan sarana air
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IV | 4
bersih dan sehat, Perusahaan Daerah Air Minum terus berupaya meningkatkan
peranannya.
Lingkungan yang bersih akan menghindari penghuninya dari berbagai macam
penyakit. Untuk mendukung lingkungan yang bersih dari sampah, sarana dan
prasarana seperti tong sampah, mobil pengangkut sampah, tempat pembuangan
sementara sampah, tempat pembuangan akhir sampah dan sebagainya harus tersedia
sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, komitmen dan kemauan masyarakat dalam
menjaga kebersihan lingkungannya merupakan faktor penting agar pemukiman
menjadi bersih dan layak dihuni. Pada Tahun 2015 Jumlah tempat pembuangan
sampah di Kabupaten Sambas sebanyak 30 Unit dengan daya tampung 96 M2 tiap
unitnya. Kabupaten Sambas saat ini belum memiliki Tempat Pengelolaan Sampah
Terpadu (TPST), dan hanya memiliki empat TPA dengan satu buah TPA Controled
Lanfill dan tiga TPA lainnya masih bersifat Open Dumping. Kurangnya sarana dan
prasarana persampahan di wilayah Kabupaten Sambas menjadi salah satu faktor
penentu tingkat kenyamanan dan kesehatan masyarakat pada umumnya.
Penerangan masyarakat yaitu listrik, petromak, pelita, dan sumber penerangan
lainnya. Listrik dianggap lebih baik disebabkan karena cahaya listrik lebih terang,
praktis dan modern, serta tidak menimbulkan polusi. Berbagai usaha telah dilakukan
pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik, usaha-usaha
tersebut tampak lebih nyata setelah dilaksanakannya program pembangunan listrik
masuk desa. Berdasarkan laporan Perusahaan Listrik Negara Wilayah V Ranting
Sambas pada tahun 2014 jumlah pelanggan sebanyak 106.403 unit. Kondisi tersebut
memperlihatkan belum meratanya pelayanan jaringan listrik PLN di seluruh wilayah
Kab. Sambas khususnya daerah perbatasan.
Untuk infrastruktur telekomunikasi, seiring dengan berkembangannya ilmu
pengetahuan dan teknologi, sarana informasi dan komunikasi juga mengalami
perkembangan yang cukup pesat. Semakin banyaknya masyarakat yang mempunyai
sarana telepon, baik telepon rumah maupun telepon seluler. Pengguna Telepon seluler
meningkat tajam tiap tahun dengan ketersediaan jaringan seluler di wilayah
kecamatan Kabupaten Sambas. Namun dengan luasnya wilayah administrasi
Kabupaten Sambas yang besar, masih terdapat beberapa wilayah atau spot area
tertentu yang tidak didukung oleh jaringan telekomunikasi. Dalam rangka penyediaan
pelayanan infrastruktur perlu ada upaya perbaikan pelayanan infrastruktur secara
bertahap.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IV | 5
IV.1.3. Demografi dan Tenaga Kerja
A. Demografi
Demografi/ Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah,
struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian,
persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik,
ekonomi, sosial dan budaya
Salah satu masalah kependudukan di Kabupaten Sambas adalah persebaran
penduduk yang tidak merata. Ketimpangan persebaran ini mempunyai dampak
terhadap kepadatan penduduk. Di Kabupaten Sambas apabila dilihat dari tingkat
kepadatan penduduknya masih tergolong daerah yang jarang penduduk. Jika
dibandingkan hasil SP 2000 dengan SP 2010, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten
Sambas tidak mengalami perubahan yang cukup berarti yaitu rata-rata 81 jiwa/km2.
Hal ini bukan berarti tidak ada kelahiran atau kematian selama sepuluh tahun
terakhir, akan tetapi perubahan cenderung disebabkan besarnya mobilisasi penduduk
yang keluar masuk dari dan menuju Kabupaten Sambas.
Selanjutnya dilihat antar kecamatan di Kabupaten Sambas, maka dapat dikatakan
bahwa sebagian besar penduduk bermukim di Kecamatan Tebas, yaitu sebanyak 65.908
jiwa (12,78 persen), diikuti Kecamatan Teluk Keramat sebanyak 59.296 jiwa (11,50
persen ), Kecamatan Sambas dengan penduduk sebanyak 48.420 jiwa (9,39 persen)
dan Kecamatan Pemangkat dengan jumlah penduduk mencapai 45.599 jiwa (8,84
persen). Sedangkan Kecamatan Sajingan Besar memberikan share penduduknya paling
sedikit, yaitu sebanyak 10.957 jiwa (2,13 persen).
Dari sisi luas wilayah, keterbandingan antar kecamatan juga terlihat timpang.
Kecamatan Sajingan Besar (21,75 persen), Kecamatan Paloh (17,96 persen), dan
Kecamatan Subah (10,08 persen) merupakan 3 (tiga) kecamatan terluas di Kabupaten
Sambas. Secara keseluruhan menyita sekitar 50 persen dari total luas Kabupaten
Sambas yang sebesar 6.395,70 km2.
Pada sisi lain, ternyata jumlah penduduk untuk ketiga kecamatan tersebut
tergolong sedikit, yaitu hanya sekitar 10,37 persen dari total penduduk Kabupaten
Sambas yang sebanyak 515.571 jiwa pada tahun 2013. Hal ini mempengaruhi rata-rata
tingkat hunian penduduknya yang tergolong jarang, yaitu hanya sekitar 81 jiwa/km2.
Rata-rata tingkat hunian penduduk yang jarang di suatu wilayah cenderung
kurang mendukung percepatan pembangunan karena rata-rata hitung atau rasio biaya
pembangunan per satuan penduduk relatif jauh lebih besar dibanding daerah yang
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IV | 6
padat penduduknya. Sebagai contoh dalam penyediaan jalan, jaringan listrik, air bersih
dan faslilitas lainnya.
Walaupun demikian, hal tersebut justru memberi peluang dalam pengembangan
pertanian, dimana rata-rata kepemilikan lahan pertanian per rumah tangga menjadi
luas. Dengan menggunakan atau mengaplikasikan teknologi tepat guna, proses
pengolahan lahan pertanian akan semakin efesien walaupun cukup luas.
Ketimpangan distribusi penduduk akan semakin memperlebar kesenjangan dalam
pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi,
infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis.
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) 3,15 di Kabupaten Sambas juga lebih
tinggi dari target nasional, dimana rata – rata keluarga di Kabupaten Sambas memiliki
anak 3-4 orang perkeluarga sedangkan target propinsi hanya 2-3 orang (TFR 2,1).
Beberapa studi tentang kependudukan menyatakan bahwa Kabupaten Sambas
akan mendapatkan Bonus Demografi antara tahun 2020-2035 dimana rasio
ketergantungan (dependency ratio) penduduk produktif lebih besar dibandingkan
penduduk non produktif. Kondisi tersebut haruslah dipersiapkan seawal mungkin
sehingga Kabupaten Sambas dapat memanfaatkan semaksimal mungkin kondisi bonus
demografi tersebut.
B. Tenaga Kerja
Bonus demografi yang akan dihadapi Kabupaten Sambas harus dioptimalkan
semaksimal mungkin demi pertumbuhan ekonomi dengan melalui investasi sumber
daya manusia yang modern. Ledakan penduduk usia kerja(umur produktif) akan
memberikan keuntungan ekonomi apabila memenuhi persyaratan : penawaran tenaga
kerja yang besar meningkatkan pendapatan perkapita jika mendapat kesempatan kerja
yang produktif, peranan perempuan dengan jumlah anak yang sedikit memungkinkan
perempuan memasuki pasar kerja dan membantu peningkatan pendapatan, tabungan
masyarakat yang diinvestasikan secara produktif, modal manusia yang berkualitas jika
ada investasi untuk itu.
Beberapa permasalahan dan isue strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Sambas
dibidang Ketenagakerjaan diantaranya :
1. Pendidikan dan keterampilan yang ada saat ini belum dapat sepenuhnya memenuhi
kebutuhan pasar kerja (Kualitas Tenaga Kerja Relatif Rendah)
2. Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan
keterampilan belum maksimal (Kualitas Tenaga Kerja Relatif Rendah)
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IV | 7
3. Belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia
kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru
4. Terbatasnya perluasan lapangan kerja menyebabkan belum maksimalnya
penyerapan tenaga kerja yang ada (Kesempatan Kerja yang Terbatas)
5. Persebaran Tenaga Kerja yang tidak merata
6. Meningkatnya penduduk menganggur.
IV.1.4 Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
A. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi yang besar
dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan koperasi sebagai sokoguru
perekonomian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti lebih
mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Permasalahan yang dihadapi
antara lain :
1. Masih Banyaknya Jumlah Koperasi Tidak Aktif
2. Rendahnya SDM Pengurus dan Pengelolaan manajemen kelembagaan Koperasi dan
UKM
3. Masih Kurangnya Jumlah Koperasi dan UKM Yang Dapat Mengakses Permodalan
Baik Dari Perbankan Maupun Program Pemerintah
4. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Usaha Koperasi dan UKM
5. Masih lemahnya jaringan distribusi pemasaran produk.
B. Penanaman Modal
Keberhasilan investasi/penanaman modal akan memberikan kontribusi pada
kegiatan ekonomi riil dan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi selama ini
sebagian besar ditopang dari besarnya konsumsi dalam negeri atau regional bukan dari
pertumbuhan investasi maupun ekspor. Permasalahan yang dihadapi :
1. Masih terdapat regulasi terkait penanaman modal yang belum disusun
2. Regulasi masih perlu disempurnakan
3. Belum tersusunnya Database Potensi dan Peluang Investasi Daerah
4. Belum optimalnya kerjasama promosi
5. Kurangnya Fasilitas penunjang promosi
6. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM
7. Pelayanan secara elektronik belum optimal
8. Kemampuan operator pelayanan secara elektronik belum memadai.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IV | 8
C. Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu
memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya ketahanan pangan serta mampu mengatasi
kendala dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan suatu
sistem pangan yang terdiri atas tiga sub sistem yaitu ketersediaan pangan dalam
jumlah yang cukup di tingkat rumah tangga, distribusi pangan yang lancar dan
konsumsi pangan yang bermutu dan aman untuk meningkatkan kualitas SDM.
Permasalahan yang dihadapi :
1. Belum optimalnya kerjasama sinergitas diantara Perangkat Daerah terkait dalam
mendukung ketahanan pangan;
2. Masih tingginya desa rawan pangan di Kabupaten Sambas (76 Desa termasuk
prioritas 1 sampai 3)
3. Akses distribusi pangan banyak mengalami kendala pada belum memadainya
infrastruktur
4. masih rendahnya kemampuan sumber daya petani dan peran kelembagaan
penyuluhan kecamatan
5. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani
6. Belum optimalnya pengelolaan kelembagaan penyuluhan kecamatan
7. Belum optimalnya kinerja dan kemampuan penyuluh lapangan
8. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan kecamatan dan
desa
9. Belum terpenuhinya tingkat kecukupan cakupan pelayanan penyuluhan yang
diakibatkan minimnya jumlah penyuluh PNS.
D. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemberdayaan Masyarakat dimaksudkan guna dapat mengembangkan
kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan,
agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara
mandiri. Permasalahan yang dihadapi antara lain :
1. Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum
dimanfaatkan secara optimal
2. Kurangnya pemahaman pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan desa
3. Kondisi sampai dengan tahun 2015, belum terbentuknya lembaga Badan Usaha Milik
Desa.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IV | 9
E. Pertanian
Penduduk Kabupaten Sambas mayoritas bermata pencaharian di sektor
pertanian. Sektor pertanian merupakan penyumbang tertinggi pada PDRB Kabupaten
Sambas dan penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten
Sambas. Pengembangan urusan pertanian yang meliputi pertanian (tanaman pangan
dan hortikultura), perkebunan dan peternakan perlu mendapatkan perhatian khusus
dalam rangka memberdayakan potensi sumberdaya yang dimiliki. Permasalahan yang
dihadapi antara lain :
1. Belum Optimalnya penggunaan teknologi dalam sistem budidaya tanaman
(penggunaan benih unggul bermutu, pupuk, pengaturan jadwal tanam dan
penggunaan jarak tanam)
2. Produktifitas dan Indeks Pertanaman (IP) masih belum optimal
3. Dampak perubahan iklim (kekeringan/banjir)
4. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
5. Belum memadainya ketersediaan alat dan mesin pertanian
6. Produktivitas dan populasi ternak masih rendah
7. Kualitas SDM peternak dan petugas peternakan yang masih belum optimal.
F. Kehutanan
Pembangunan urusan kehutanan di Kabupaten Sambas sesuai dengan
potensinya yaitu konservasi dan produksi hasil hutan. Permasalahan yang dihadapi
antara lain :
1. Rendahnya partisifasi masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan potensi sumber
daya hutan, untuk kegiatan di bidang kehutanan seperti pengembangah hasil hutan
non kayu, masyarakat kurang memiliki minat, hal ini karena kurangnya
pengetahuan mereka tentang prospek masa akan datang. Untuk itu perlu upaya
yang dapat merangsang partisifasi mereka.
2. Luasnya lahan kritis yang perlu direhabilitasi, dengan bertambahnya lahan kritis
setiap tahun, maka perlu upaya yang lebih keras untuk dapat mengembalikan
kondisi kawasan tersebut, sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
3. Tingginya intensitas kejadian kebakaran hutan dan lahan, khususnya di musim
kemarau, kebakaran hutan sudah menjadi langganan setiap musim kemarau. Hal
ini perlu diantisipasi dengan melakukan upaya dari penyuluhan dan sampai dengan
pemadaman terhadap titik api yang ditemui.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IV | 10
4. Kurangnya kepedulian masyarakat/kelompok masyarkat dalam menjaga
kelestarian hutan, menjaga kelestarian hutan merupakan kewajiban semua pihak
untuk itu perlu ditingkatkan kepedulian masyarakat dengan membentuk kelompok
pecinta alam atau kelompok sejenis, sehingga akan terbentuk mental yang baik
dalam menjaga kelestarian hutan.
G. Perikanan
1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya ikan
2. Kurangnya penataan armada tangkap dan analisa pemanfaatan sumberdaya ikan
3. Belum optimalnya Penataan pendapatan dari segi retribusi tempat pelelangan ikan
4. Kurangnya peningkatan inovasi dan promosi pengolahan hasil perikanan
5. Belum optimalnya sistem informasi pasar dan regulasi yang ada
6. Belum terorganisasinya pelaku usaha yang mengambarkan sektor perikanan
tangkap
7. Belum optimalnya pemanfaatan protein ikan dalam kehidupan sehari-hari
8. Kerusakan terumbu karang
9. Belum ada kawasan konservasi sebagai tempat bank ikan dan pelestarian hewan
yang dilindungi
10. Sering terjadinya konflik antar nelayan dikarenakan gejala padat tangkap
(overfishing).
H. Perdagangan
Dalam rangka usaha pengembangan urusan perdagangan, maka harus ada
kesesuaian antara produk, kelancaran distribusi, sarana prasarana, informasi pasar dan
pengembangan perdagangan daerah. Disamping menangani perdagangan antar wilayah
regional maupun internasional, juga dituntut mampu menyediakan pasar tradisional
yang mempunyai daya saing dan berkualitas. Permasalahan yang dihadapi antara lain :
1. Kurangnya jumlah petani yang menyimpan beras di Sistem Resi Gudang.
2. Kondisi sarana prasarana pasar tradisional kurang memadai.
3. Terdapat 3 Kecamatan yang belum memiliki pasar, yaitu Sebawi, Salatiga dan
Tangaran dan terdapat 155 desa yang belum memiliki pasar.
4. Lemahnya Informasi Perdagangan, beberapa Komoditi Pasar yang diperlukan oleh
petani, pedagang dan pemerintah pusat.
5. Lemahnya penanganan pasca panen bagi petani.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IV | 11
6. Lemahnya daya saing dan diversifikasi produk.
7. Tingginya permintaan barang menjelang hari raya khususnya telur dan gula,
sedangkan stok di pasar sedikit akibat dari kurangnya pasokan dari agen.
8. Adanya perubahan peraturan mengenai tanda daftar gudang oleh pemerintah
pusatyang tidak sesuai dengan kondisi gudang di Sambas
9. Kabupaten Sambas adalah Kabupaten perbatasan yang dijadikan pasar bagi
peredaran impor illegal. Selain itu banyak pula pelaku usaha yang melakukan illegal
trading ke Negara Malaysia.
I. Industri
1. Belum Optimalnya pemanfaatan potensi lokaldan pola pikir pelaku IKM yang masih
sederhana.
2. Kurangnya penerapan dan penggunaanteknologi tepat guna.
3. Kurangnya promosi produk daerah.
4. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi program secara bersama antar instansi
terkait dalam hal potensi sumber daya industri daerah yang akan dibina
berkelanjutan.
J. Energi dan Sumberdaya Mineral
1. Masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik PLN.
2. Potensi energi terbarukan seperti energi matahari dan mikrohidro belum
dimanfaatkan secara optimal.
3. Kelangkaan gas LPG kadang masih terjadi.
4. Kegiatan penambangan rakyat tidak berijin masih cukup banyak.
5. Kegiatan penambangan rakyat pada lahan produktif masih cukup banyak.
6. Kegiatan penambangan banyak tidak menggunakan kaidah teknis yang benar.
7. Kerusakan lahan akibat penambangan yang tidak diikuti dengan reklamasi masih
cukup banyak.
K. Ketransmigrasian
1. Program transmigrasi masih sepenuhnya tergantung dari kebijakan pemerintah
pusat.
2. Lokasi tujuan transmigrasi seringkali belum siap, baik sarana dan prasarana dan
administrasi pertanahan.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IV | 12
IV.1.5 Sosial dan Budaya
Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sambas berkaitan dengan sosial dan
budaya adalah sebagai berikut:
A. Sosial
1. Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan
belum mencakup seluruh masyarakat.
2. Masih cukup banyak masyarakat penyandang masalah sosial dan dalam
penanganan dan pemberdayaannya belum terjadi sinergi antara pemerintah,
swasta dan masyarakat.
3. Belum tersedianya panti sosial skala kab yang menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan social.
4. Keberlanjutan penyelengaraan KUBE yang belum signifikan mengangkat
perekonomian masyarakat/ anggota.
5. Belum adanya desa yang melaksanakan sistem pelayanan sosial terpadu melalui
Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).
B. Pendidikan
Untuk mencapai Sambas Terunggul di Kalimantan Barat tahun 2020
sebagaimana cita – cita besar dalam RPJPD kabupaten Sambas, Peranan pendidikan
sangatlah besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sambas.
Permasalahan yang dihadapi juga tidak lah sedikit untuk mencapainya, beberapa
permasalahan dan issue strategis yang dihadapi kabupaten Sambas dalam bidang
pendidikan diantaranya:
1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat
belum terwujud sepenuhnya.
2. Belum optimalnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan (Manajemen
Pengelolaan Sekolah).
3. Keterkaitan sistem dan substansi pendidikan baik pendidikan formal maupun
nonformal belum mampu memenuhi ekspektasi/ kebutuhan pasar tenaga kerja.
4. Masih terdapat tenaga pendidik yang tidak memenuhi kesesuaian bidang
keahliannya.
5. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal yang
berwawasan global masih kurang.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IV | 13
6. Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun
belum berjalan mantap dan sesuai harapan.
7. Pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya
saing pendidikan masih perlu ditingkatkan mutunya.
8. Fasilitas/ sarana penunjang pendidikan di setiap jenjang pendidikan termasuk
pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya
baca belum cukup memadai dan merata.
9. Penyebaran Sumber Daya Manusia baik tenaga edukatif maupun tenaga
administratif masih belum merata.
10. Masih terdapat angka putus sekolah.
C. Kesehatan
Sama seperti Pendidikan, Derajat Kesehatan masyarakat juga menjadi patokan
terhadap kualitas penduduk masyarakat tersebut. Dengan angka harapan hidup/ indeks
kesehatan yang menempati urutan ke 13 dari 14 kabupaten/ kota di Kalimantan Barat,
serta menurunnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sambas
maka beberapa permasalahan kesehatan yang dihadapi guna mencapai Sambas
Terunggul di Kalbar 2025 diantaranya adalah :
1. Masih rendahnya status kesehatan dan gizi masyarakat.
2. Cenderung meningkatnya penyakit menular dan tidak menular.
3. Masih rendahnya mutu pelayanan dan pemerataan kesehatan masyarakat.
4. Belum tersediannya Rumah Sakit Daerah yang terakreditasi serta belum adanya
rumah sakit rujukan antar rumah sakit di dalam daerah.
D. Kebudayaan
Kesenian & kebudayaan merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan.
Kesenian dapat menjadi wajah untuk mempertahankan identitas budaya di Kabupaten
Sambas. Seiring dengan arus globalisasi, identitas budaya di Kabupaten Sambas sudah
mulai memudar, sehingga kondisi yang mengkhawatirkan ini perlu segera diselamatkan.
Permasalahan Kebudayaan yang dihadapi Kabupaten Sambas yaitu :
1. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan
seni.
2. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk
mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IV | 14
3. Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta
pemberdayaan lembaga budaya.
E. Pemberdayaan Perempuan dan Anak
1. Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur
pemerintahan dan organisasi politik belum optimal.
2. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam
kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai.
3. Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan,
kelembagaan dan kebijakan anggaran masih kurang.
4. Masih terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Belum terciptanya Desa/ Kecamatan/ Kabupaten Layak Anak.
F. Pembinaan Pemuda dan Olahraga
1. Peran serta pemuda dan keterlibatan organisasi kepemudaan sebagai mitra kerja
pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dirasakan belum optimal.
2. Belum optimalnya pembinaan pemuda berprestasi dan berbakat.
3. Masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga dan disisi lain sumber
daya penunjang pembinaan olahraga seperti pelatih yang berkualitas masing
sangat kurang sehingga pembentukan keahlian dan keterampilan teknis atlet
kurang maksimal.
G. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi
1. Pemanfaatan teknolologi informasi dan hasil riset/ penelitian sebagai dasar
perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum
berjalan baik.
2. Pemanfaatan Iptek dan TI di masyarakat masih kurang.
3. Akses dan link kerjasama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar
stakeholders masih kurang.
IV.1.6 Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan
Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sambas berkaitan dengan tata kelola
pemerintahan dan keuangan adalah sebagai berikut:
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IV | 15
A. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian Pembangunan dan
Pemerintahan
1. Pengembangan basis data dan up to date sebagai landasan penyusunan rencana
dan kebijakan belum terintegrasi dengan baik.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan.
3. Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai
politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam
kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal.
4. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis
elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov) belum optimal.
5. Masih terkendalanya pelaksanaan pengendalian rencana pembangunan jangka
panjang dan jangka mengengah.
6. Masih kurangnya tenaga sumber daya aparatur pangawasan yang memiliki
kemampuan/ keahlian seperti akuntansi, bidang hukum dan tenaga penyidik.
7. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan belum optimal.
8. Masih terdapatnya temuan dan tindak lanjut dari temuan yang belum terselesaikan.
B. Sumber Daya Aparatur
1. Kuantitas sumber daya aparatur masih belum ideal, terjadi kekurangan SDM
aparatur.
2. Masih terkendalanya pengembangan profesionalisme, keahlian dan keterampilan
SDM aparatur sesuai dengan bidang kerjanya.
3. Belum semua sumber daya aparatur yang ada bekerja sesuai dengan kompetensi
yang dimilikinya.
4. Belum optimalnya pemahaman SDM aparatur terhadap peraturan kepegawaian.
C. Hukum
1. Pemahaman, kesadaran dan budaya hukum dan disiplin belum menjadi kebiasaaan
masyarakat.
2. Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IV | 16
3. Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum
di daerah masih kurang.
4. Penegakan supremasi hukum dan peraturan daerah masih lemah.
D. Kerjasama
1. Kerjasama dan kooordinasi internal antar bidang pembangunan belum maksimal
terlaksana dengan ideal.
2. Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dan koordinasi dengan daerah lain,
swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal.
E. Pengelolaan Keuangan
1. Belum efektif dan efisiennya pengelolaan aset-aset daerah.
2. Masih banyak kendala dalam pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan
belum efektifnya pengelolaan keuangan.
3. Belum optimalnya pengumpulan pendapatan asli daerah akibat belum sepenuhnya
wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya
membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
F. Pelayanan Publik
1. Pelayanan publik yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu memenuhi Standar
Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
2. Belum semua tahapan dalam layanan publik dilengkapi dengan SOP, sehingga
seringkali terjadi keterlambatan dan hambatan.
3. Pada unit-unit pelayanan publik masih terkendala dengan internalisasi budaya kerja
yang profesional sehingga layanan yang diberikan belum prima.
4. Masih terjadi kendala koordinasi antar unit kerja penyelenggara pelayanan perijinan
sehingga pada beberapa proses jenis perizinan masih terjadi tumpang tindih
pekerjaan yang menghambat pelayanan secara optimal.
IV.2 Isu-Isu Strategis
Memetakan posisi dan kondisi saat ini merupakan tahapan krusial dalam
merancang rencana strategis. Hal ini menjadi pijakan dasar untuk menentukan strategi
dan arah kebijakan yang diambil terhadap peluang dan ancaman yang dihadapi,
memaksimal potensi kekuatan yang dimiliki serta mereduksi kelemahan untuk mencapai
pertumbuhan optimal.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IV | 17
Analisis lingkungan strategis meliputi dua area analisis yaitu : eksternal yang
berguna untuk mengidentifikasikan peluang dan tantangan apa yang akan dihadapi
kedepan; internal untuk mengidentfikasikan kekuatan dan kelemahan apa saja yang
dimiliki sebagai modal untuk mencapai mimpi masa depan yang dicita-citakan.
IV.2.1. Analisis Eksternal
Analisis ini bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi
Kabupaten Sambas dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk
meletakkan kerangka pembangunan daerah. Tinjauan eksternal ini tidak dapat
dipisahkan dari posisi Kabupaten Sambas baik dalam lingkup regional, nasional maupun
internasional sebagaimana dijelaskan dalam analisis posisi (positioning analysis) berikut.
Dalam lingkup regional, nasional maupun internasional, sebagaimana dijabarkan
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas
berkedudukan sebagai :
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota meliputi :
Perkotaan Sambas (ibukota Kabupaten Sambas);
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah kawasan perkotaan yang
ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara meliputi
: Perkotaan Temajuk (di Kecamatan Paloh); dan Perkotaan Aruk (di Kecamatan
Sajingan Besar)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan meliputi :
Perkotaan Liku, Sekura, Sentebang, Tebas, Pemangkat, dan Selakau.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Pulau Kalimantan, posisi Kabupaten Sambas sebagai berikut :
- Kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara
yang berbatasan dengan Negara Malaysia dengan memperhatikan keharmonisan
aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat,
dan kelestarian lingkungan hidup meliputi percepatan pengembangan kawasan
perbatasan negara dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara,
kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup
- Percepatan pengembangan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IV | 18
pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian
lingkungan hidup meliputi:
a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKSN sebagai pusat kegiatan
pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, pintu gerbang
internasional, serta simpul transportasi di kawasan perbatasan negara dengan
Negara Malaysia;
b. mengembangkan kawasan sentra produksi di kawasan perbatasan negara
berbasis sumber daya alam yang produktif dengan memperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
c. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan
aksesibilitas di kawasan perbatasan; dan
d. mengintegrasikan pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan dengan
kawasan berfungsi lindung sebagai bagian dari Kawasan Jantung Kalimantan.
- Kabupaten Sambas sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan
peran dan fungsi sebagai berikut :
a. sebagai salah satu pusat industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit
dan karet
b. sebagai salah satu pusat pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil
pertanian tanaman pangan
c. sebagai salah satu pusat pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil
perikanan yang ramah lingkungan
d. sebagai salah satu pusat Pengembangan pusat kegiatan ekonomi yang
berdekatan/menghadap badan air
e. sebagai salah satu pusat Pengembangan jaringan drainase yang terintegrasi
dengan sungai, PKW Sambas yang terintegrasi dengan Sungai Sambas.
f. sebagai salah satu pusat Pengembangan Penataan kawasan perkotaan yang
adaptif terhadap ancaman bencana banjir
Berdasarkan positioning analysis di atas dan kondisi riil yang ada saat ini, dalam
kerangka lingkungan strategis dapat disimpulkan faktor-faktor yang menjadi peluang
dan tantangan bagi Kabupaten Sambas dalam pelaksanaan pembangunan adalah
sebagai berikut :
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IV | 19
A. Peluang
1. Kebijakan nasional yang mendukung pengembangan daerah di luar Jawa
khususnya di kawasan perbatasan negara sebagai PKSN, pusat kegiatan
pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, pintu gerbang
internasional, serta simpul transportasi dengan Negara Malaysia
2. Globalisasi yang tidak mengenal batas wilayah memberikan peluang Kabupaten
Sambas untuk memainkan peran yang lebih luas mengingat memiliki potensi
pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan yang besar.
3. Terbukanya akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah nasional-
internasional sebagai implikasi dari disepakatinya MEA (Masyarakat Ekonomi
ASEAN).
4. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat mereduksi hambatan jarak
dan meningkatkan efisiensi di berbagai bidang pembangunan.
5. Peran dan fungsi Kabupaten Sambas yang prospektif dengan posisi geografis
pada lintasan jalur ekonomi utara Kalimantan Barat
6. Dukungan wilayah hinterland yang kuat dengan kekayaan sumber daya alam dan
sektor jasa akan menopang pertumbuhan daerah apabila dapat disinergikan
dengan baik.
B. Tantangan
1. Kesenjangan sosial ekonomi dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia Timur)
sebagai konsekuensi geografis Kabupaten Sambas yang merupakan daerah
perbatasan
2. Menurunnya daya dukung lingkungan dan maraknya pencemaran merupakan
sebuah tantangan nyata bagi keberlangsungan/kelestarian lingkungan hidup.
3. Ketergantungan yang besar kepada pemerintah pusat, memberikan tantangan
untuk lebih berswadaya khususnya dalam hal pembiayaan pembangunan.
4. Sentra-sentra pertumbuhan kawasan yang belum merata menyebabkan tidak
terbentuknya sistem struktur pelayanan regional/ wilayah yang ideal
5. Koordinasi dan komunikasi antar wilayah dan antar level pemerintahan belum
terjalin dengan baik
6. Era pasar bebas menyebabkan persaingan yang ketat sehingga dapat mengancam
produk lokal yang umumnya memiliki daya saing yang rendah
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IV | 20
IV.2.2. Analisis Internal
Secara garis besar, tinjauan internal bertujuan untuk memahami diri,
memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi
potensi dan modal pembangunan. Kesadaran akan potensi diri serta kelemahan yang
dimiliki akan memberikan arah yang jelas terhadap perbaikan dan eksploitasi apa yang
harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki
Berdasarkan deskripsi kondisi dan isu-isu strategis yang telah diuraikan pada bagain
sebelumnya, maka dapat diindentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki
Kabupaten Sambas sebagai berikut :
A. Kekuatan
1. Regulasi (diantaranya berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas
Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sambas Tahun 2015 - 2035).
2. Komitmen yang tinggi dari pucuk pimpinan daerah untuk menyelenggarakan
pemerintahan yang baik, bersih dan berdisiplin.
3. Budaya dan sejarah sebagai kesultanan, ciri khas kain tenun sambas serta kawasan
pantai yang indah dan alami merupakan modal untuk menjadi daya tarik
pengembangan pariwisata
4. Kabupaten Sambas dengan lokasinya yang strategis sebagai daerah perbatasan
menjadi pintu masuk dan keluar orang dan barang dapat memberikan potensi
besar berkembangnya sektor-sektor perdagangan dan jasa.
5. Potensi sebagai daerah pertanian, perkebunan perikanan dan kelautan yang besar
6. Penduduk yang relatif homogen sehingga potensial menjadi basis pembangunan
sosial ekonomi masyarakat
7. Kewenangan otonomi yang dimiliki pemerintah daerah memberikan potensi untuk
melakukan berbagai inovasi untuk menunjang kemandirian
8. Mempunyai tiga perguruan tinggi (Politeknik Negeri Sambas, Institut Agama Islam
Swasta Sultah Muh. Syafiuddin Sambas dan Lembaga Pendidikan Dakwah Islam
Sambas)
B. Kelemahan
1. Kondisi geografis Kabupaten Sambas yang berada di kawasan pantai, daerah aliran
sungai (DAS Sebangkau dan DAS Sungai Sambas), alih fungsi lahan yang besar dan
sebagian topografi wilayah yang datar menyebabkannya sangat rentan terhadap
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IV | 21
bencana banjir dan intrusi air laut.
2. Kapasitas keuangan daerah yang terbatas dan masih sangat tergantung pada
pemerintah pusat.
3. Sarana dan prasaranan daerah belum ideal dan belum mampu menopang
kebutuhan/ perkembangan yang terjadi.
4. Jumlah penduduk miskin masih relative tinggi.
5. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi.
6. Relative rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup dalam
komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bila dibandingkan dengan
Kabupaten/ Kota lainnya di Kalimantan Barat.
7. Belum optimalnya kinerja aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik dan
tata kelola pemerintahan.
Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan
bagi entitas (daerah/ masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi
isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka
panjang.
Adapun Isu - Isu Strategis Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :
1. Ketersediaan infrastruktur dasar yang belum memadai (terutama dari aspek
pemerataan dan keadilan pembangunan termasuk kawasan strategis/ daerah
perbatasan) serta mengutamakan faktor pengungkit perekonomian rakyat.
2. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih memerlukan peningkatan
akses masyarakat dan pelayanan berkualitas terhadap pendidikan, kesehatan serta
ekonomi dan investasi.
3. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan pembinaan masyarakat
4. Persoalan kemiskinan dan ketenaga kerjaan.
5. Kecenderungan menurunnya daya dukung lingkungan dalam pemanfaatan lahan.
6. Reformasi Birokrasi pelayanan publik.
7. Intensifikasi dan Ekstensifikasi potensi pendapatan daerah.
8. Pemantapan kondisi/ kewaspadaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
9. Kesiapan menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab V | 1
BAB V VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN
V.1 Visi
Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 merupakan
penjabaran lima tahunan ketiga dari visi dan misi RPJPD Kabupaten Sambas Tahun
2005 – 2025. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran
pokok pembangunan daerah untuk jangka wakyu 20 (dua puluh) yang disusun dengan
mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJP Nasional. Sehingga RPJPD
Kabupaten Sambas Tahun 2005 – 2025 berfungsi pedoman berwawasan kedepan
dalam menentukan arah pembangunan daerah serta sebagai acuan resmi bagi seluruh
jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan
kegiatan yang akan dituangkan dalam RPJMD.
Secara Nasional pemerintahan presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf
Kalla telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 dengan
Visi :
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”.
Sementara itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah
(RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 – 2018 telah menetapkan visi :
“ Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman,
Berbudaya dan Sejahtera”.
Untuk menetapkan visi Kabupaten Sambas lima tahun kedepan, Motto yang
diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye adalah “ Sambas Hebat”,
yang dapat dimaknai sebagai :
- Sambas Religius, adalah suatu kondisi masyarakat Kabupaten Sambas yang
bersendikan nilai-nilai ke-Tuhanan dan kemanusiaan universal dalam mewujudkan
suatu tatanan masyarakat yang baldatun toyyibun ghofur.
- Sambas Berprestasi, adalah suatu kondisi insani yang memiliki nilai daya saing,
kreatif, inovatif dan cinta terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab V | 2
- Sambas Berbudaya, adalah masyarakat Kabupaten Sambas tidak tercerabut dari
akar kebudayaannya yang memiliki nilai-nilai gotong royong, etos kerja, santun dan
ramah.
- Sambas Sejahtera, adalah ikhtiar mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang
dapat mengolah dan menikmati anugerah dan potensi sumber daya alam dan
sumber daya potensial yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa secara berkeadilan
dan berkelanjutan.
Atas dasar pertimbangan Motto “Sambas Hebat” serta visi RPJPD Kabupaten
Sambas dan pencapaian RPJMD lima tahun pertama (tahun 2006 – 2011) dan lima
tahun kedua (tahun 2012 – 2016) serta memperhatikan perkembangan lingkungan
strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka visi pembangunan daerah
Tahun 2016- 2021 adalah :
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas yang Berakhlakul Karimah,
Unggul dan Sejahtera”.
Visi pembangunan daerah Kabupaten Sambas yang dirumuskan itu diharapkan
mampu memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.
Perumusan visi tersebut memilik pemahaman sebagai berikut :
1. Masyarakat Kabupaten Sambas yang Berakhlakul Karimah, adalah suatu kondisi
seluruh lapisan masyarakat dan aparatur yang memiliki sikap dan nurani
bersendikan nilai-nilai agama dan Ketuhanan, kemanusiaan universal, taat pada
aturan serta norma etika yang berlaku di masyarakat sebagai pedoman dan
tuntunan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Unggul, adalah suatu kondisi kualitas moral, sosial dan intelektual insani yang
berkembang dengan baik, memiliki daya saing, kreatif, inovatif, cinta terhadap
pengetahuan dan teknologi sehingga tercapai pembangunan Sumber Daya Manusia
seutuhnya.
3. Sejahtera, adalah suatu kondisi terpenuhinya hak-hak dasar dan sekunder
masyarakat dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman dan damai.
V.2 Misi
Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sambas Tahun 2016
– 2021 tersebut, maka dirumuskan 8 Misi pembangunan Kabupaten Sambas sebagai
berikut :
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab V | 3
1. Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Dasar di semua aspek Kehidupan
Masyarakat.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan mental, spiritual
berlandaskan sendi-sendi keagamaan, budaya dan berwawasan kebangsaan.
3. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Sinergis antara Pemerintah, Swasta
dan Masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian di
segala sektor.
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk menuju pembangunan yang
berkeadilan.
5. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Aparatur serta Tata Kelola Pemerintahan yang
baik, bersih, demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
6. Meningkatkan Keterlibatan dan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan,
Pelaksanaan, Pengawasan Pembangunan.
7. Meningkatkan Kesadaran Hukum masyarakat dan Penegakan Hukum tanpa
diskriminasi.
8. Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Stabilitas Keamanan dan Perlindungan
Masyarakat.
V.3 Tujuan
Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas
Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek
pembangunan yang berkelanjutan
2. Meningkatkan jati diri dan kepribadian masyarakat yang religius, berbudaya dan
berwawasan kebangsaan.
3. Meningkatkan kegiatan ekonomi dan investasi.
4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan bidang
pendidikan, kesehatan, pariwisata, pemuda, olah raga dan pemberdayaan
perempuan, keluarga berencana dan anak untuk menunjang program-program
unggulan daerah.
6. Meningkatkan upaya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab V | 4
7. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah melalui peningkatan partisipasi
masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam tahapan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
8. Menegakkan supremasi hukum secara adil dan bertanggungjawab.
9. Memantapkan stabilitas kemanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.
10. Meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.
V.4 Sasaran
Adapun sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek
pembangunan yang berkelanjutan
2. Meningkatnya jati diri dan kepribadian masyarakat yang berbudaya sesuai dengan
nilai-nilai luhur di Kabupaten Sambas.
3. Meningkatnya jati diri dan kepribadian masyarakat yang berwawasan kebangsaan.
4. Meningkatnya jati diri dan kepribadian masyarakat yang berkesesuaian dengan nilai
– nilai agama
5. Berkembangnya perekonomian daerah.
6. Terciptanya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
7. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
8. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
9. Meningkatnya pengembangan pariwisata.
10. Meningkatnya pembinaan terhadap pemuda, olah raga dan seni.
11. Meningkatnya kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, keberdayaan
masyarakat, perlindungan sosial, dan perlindungan anak.
12. Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur, kualitas reformasi birokrasi dan
terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatnya kualitas
pelayanan kepada masyarakat.
13. Meningkatnya kualitas pembangunan daerah melalui peningkatan partisipasi
masyarakat proses pembangunan baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan pembangunan.
14. Meningkatnya kapasitas, fungsi kontrol, dan hubungan kemitraan antar lembaga
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
15. Meningkatnya kesadaran hukum.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab V | 5
16. Meningkatnya upaya penegakan hukum.
17. Terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
18. Terwujudnya perlindungan terhadap masyarakat.
Keterkaitan antara visi, misi yang ditetapkan dengan tujuan dan sasaran yang akan
dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel V.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas yang Berakhlakul Karimah, Unggul
dan Sejahtera
MISI TUJUAN SASARAN
1. Meningkatkan Penyediaan
Infrastruktur Dasar di semua aspek Kehidupan Masyarakat
1. Meningkatkan penyediaan
infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pembangunan yang
berkelanjutan
1. Meningkatnya ketersediaan
infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pembangunan yang
berkelanjutan
2. Meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui
pembinaan mental, spiritual berlandaskan sendi-sendi keagamaan,
budaya dan berwawasan kebangsaan.
1. Meningkatkan jati diri dan
kepribadian masyarakat yang religius, berbudaya
dan berwawasan kebangsaan
1. Meningkatnya jati diri dan
kepribadian masyarakat yang berbudaya sesuai
dengan nilai-nilai luhur di Kabupaten Sambas
2. Meningkatnya jati diri dan
kepribadian masyarakat yang berwawasan kebangsaan
3. Meningkatnya jati diri dan kepribadian masyarakat yang berkesesuaian
dengan nilai-nilai agama
3. Mengembangkan
Ekonomi Kerakyatan yang Sinergis antara
Pemerintah, Swasta dan Masyarakat untuk mendorong percepatan
pembangunan perekonomian di segala sektor
1. Meningkatkan kegiatan
ekonomi dan investasi.
1. Berrkembangnya
perekonomian daerah.
2. Meningkatkan pengelolaan
dan Pengawasan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
hidup.
2. Terciptanya pengelolaan
dan Pengawasan SDA yang berwawasan lingkungan.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab V | 6
MISI TUJUAN SASARAN
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
untuk menuju pembangunan yang berkeadilan
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan,
pariwisata, pemuda, olah raga dan pemberdayaan perempuan, keluarga
berencana dan anak untuk menunjang program-
program unggulan daerah.
1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya pengembangan pariwisata
4. Meningkatnya pembinaan terhadap pemuda, olah raga, seni dan budaya
5. Meningkatnya kualitas hidup perempuan, kualitas
keluarga, keberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, dan perlindungan
anak
5. Meningkatkan Kapasitas
dan Kualitas Aparatur serta Tata Kelola Pemerintahan yang baik,
bersih, demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien
1. Meningkatkan upaya
reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
1. Meningkatnya Kapasitas
dan Kualitas Aparatur, kualitas reformasi birokrasi dan terselenggaranya tata
kelola pemerintahan yang baik serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada
masyarakat
6. Meningkatkan
Keterlibatan dan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan,
Pelaksanaan, Pengawasan Pembangunan
1. Meningkatkan kualitas
pembangunan daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat
dalam proses pembangunan baik dalam tahapan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
1. Meningkatnya kualitas
pembangunan daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat
proses pembangunan baik dalam tahapan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
2. Meningkatnya kapasitas,
fungsi kontrol, dan hubungan kemitraan antar lembaga dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah
7. Meningkatkan Kesadaran Hukum masyarakat dan
Penegakan Hukum tanpa diskriminasi
1. Menegakkan supremasi hukum secara adil dan
bertanggungjawab
1. Meningkatnya kesadaran hukum
2. Meningkatnya upaya penegakan hukum
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab V | 7
MISI TUJUAN SASARAN
8. Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban,
Stabilitas Keamanan dan Perlindungan Masyarakat
1. Memantapkan stabilitas kemanan dan ketertiban
serta perlindungan masyarakat
1. Terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban
masyarakat.
2. Meningkatnya
Perlindungan terhadap Masyarakat
2. Terwujudnya Perlindungan
terhadap Masyarakat
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VI | 1
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Untuk mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang diinginkan dalam visi
daerah, penyusunan Rencana Jangka Menengah Kabupaten Sambas Tahun 2016 –
2021 tidak terlepas dari tahapan lima tahunan Rencana Jangka Panjang Kabupaten
Sambas Tahun 2005 – 2025. Tahapan dan Strategi Tahun 2016 – 2021 juga merupakan
bagian atau kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJMD Tahun 2012 – 2016.
Menilik tahapan lima tahunan dalam RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2005 – 2025,
maka tahapan dan strategi Tahun 2016 – 2021 tidak terlepas dari skenario Tahap
Ketiga dari RPJPD tersebut.
Strategi dan arah kebijakan jangka menengah dalam kerangka kebijakan
pembangunan jangka panjang tersebut haruslah sejalan dan konsisten. Sehingga setiap
pencapaian dalam tahapan pembangunan jangka menengah adalah sebenarnya
merupakan sebuah proses langkah untuk menggapai tujuan jangka panjang.
Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam misi
yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan
sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.
VI.1 Strategi
Strategi adalah upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari
misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan
dan program pembangunan sebagai upaya - upaya operasional yang bertujuan pada
tercapainya visi dalam pembangunan.
VI.1.1 Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Penyediaan
Infrastruktur Dasar di semua aspek Kehidupan Masyarakat.
1. Meningkatkan Aksessibilitas Masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas layanan air minum bagi masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) masyarakat.
4. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berkelanjutan melalui Penataan Ruang.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VI | 2
VI.1.2 Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui pembinaan mental, spiritual berlandaskan sendi-
sendi keagamaan, budaya dan berwawasan kebangsaan.
1. Pelestarian dan pengembangan budaya daerah.
2. Pembinaan terhadap generasi muda.
3. Peningkatan pengetahuan dan wawasan kebangsaan serta semangat
patriotisme.
4. Peningkatan kualitas hidup beragama.
5. Peningkatan kualitas pembinaan terhadap organisasi keagamaan.
6. Peningkatan upaya penumbuhan budi pekerti yang baik bagi siswa dan guru.
VI.1.3 Strategi untuk mewujudkan Misi Mengembangkan Ekonomi
Kerakyatan yang Sinergis antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat
untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian di segala
sektor.
1. Peningkatan Iklim Investasi Daerah.
2. Peningkatan Produktifitas pertanian, peternakan dan pengembangan sentra-sentra
komoditas unggulan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan untuk
mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.
3. Peningkatan Produktifitas Industri dan Perdagangan, Pemberdayaan UKM dan
Koperasi serta peningkatan daya Saing Produk.
4. Peningkatan pengelolaan dan pengawasan Sumber Daya Alam yang berwawasan
Lingkungan.
VI.1.4. Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya
Manusia untuk menuju pembangunan yang berkeadilan.
1. Peningkatan akses pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah,
mutu pendidikan, serta keterampilan masyarakat untuk menunjang pembangunan
daerah.
2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan,
promosi kesehatan, pengembangan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat
(UKBM), serta peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan yang
memadai.
3. Peningkatan pengembangan pariwisata.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VI | 3
4. Peningkatan terhadap upaya pembinaan pemuda, olah raga, kebudayaan dan
kesenian.
5. Peningkatan pemberdayaan perempuan, pembinaan keluarga, peningkatan
kepesertaan Keluarga Berencana, upaya pengendalian penduduk, serta
perlindungan anak.
6. Peningkatan perlindungan sosial.
7. Peningkatan keberdayaan masyarakat.
8. Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja.
VI.1.5 Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Kapasitas dan
Kualitas Aparatur serta Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih,
demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
1. Peningkatan upaya reformasi birokrasi.
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong terwujudnya
pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan transparan.
5. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur.
6. Peningkatan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan dan aset desa.
7.
VI.1.6 Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Keterlibatan dan
Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan,
Pengawasan Pembangunan.
1. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
2. Peningkatan kapasitas dan fungsi kontrol lembaga perwakilan rakyat (DPRD).
VI.1.7 Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Kesadaran Hukum
masyarakat dan Penegakan Hukum tanpa diskriminasi.
1. Peningkatan upaya kesadaran hukum masyarakat.
2. Peningkatan upaya penegakan hukum.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VI | 4
VI.1.8 Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Ketentraman,
Ketertiban, Stabilitas Keamanan dan Perlindungan Masyarakat.
1. Peningkatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Peningkatan perlindungan terhadap masyarakat.
VI.2 Arah Kebijakan
VI.2.1 Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Penyediaan
Infrastruktur Dasar di semua aspek Kehidupan Masyarakat.
1. Meningkatkan persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik.
2. Meningkatkan persentase jalan Poros Desa dalam kondisi baik.
3. Meningkatkan penanganan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Meningkatkan persentase sarana dan prasarana angkutan sungai untuk melayani
aksebilitas orang dan barang.
5. Meningkatkan persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman.
6. Meningkatkan persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang
memadai.
7. Meningkatkan persentase pengurangan dan pengangkutan sampah serta
pengoperasian TPA.
8. Meningkatkan persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase
sehingga tidak terjadi genangan.
9. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berkelanjutan melalui Penataan Ruang.
VI.2.2 Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui pembinaan mental, spiritual berlandaskan sendi-
sendi keagamaan, budaya dan berwawasan kebangsaan.
1. Melestarikan budaya daerah.
2. Meningkatkan upaya pembinaan terhadap generasi muda agar menjadi generasi
penerus yang unggul dan terhindar dari perilaku negatif.
3. Meningkatakan pengetahuan dan wawasan kebangsaan serta semangat
patriotisme.
4. Meningkatkan pembinaan kualitas kehidupan beragama.
5. Membina dan meningkatkan kualitas pembinaan terhadap organisasi keagamaan.
6. Meningkatkan upaya penumbuhan budi pekerti yang baik bagi siswa dan Guru.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VI | 5
VI.2.3 Kebijakan untuk mewujudkan Misi Mengembangkan Ekonomi
Kerakyatan yang Sinergis antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat
untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian di segala
sektor.
1. Implementasi sistem pelayanan satu atap, dengan tetap mempertimbangkan
prinsip-prinsip layanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Meningatkan produktivitas pertanian, peternakan dan pengembangan sentra –
sentra komoditas unggulan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan.
3. Membangun kemitraan strategis antara koperasi serta usaha mikro, kecil dan
menengah (UKMK) dengan usaha besar.
4. Mengembangkan industri hilir berbasis pertanian, perkebunan, perikanan dan
kelautan.
5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan, Perlindungan Konsumen serta
Pengamanan Perdagangan.
6. Menurunkan tingkat degradasi lingkungan melalui pendekatan keterpaduan
dalam pengelolaan lahan, perencanaan pengelolaan sumberdaya alam yang
berkelanjutan.
7. Meningkatkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
VI.2.4 Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Kualitas Sumber
Daya Manusia untuk menuju pembangunan yang berkeadilan.
1. Meningkatkan akses pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama
Sekolah (HLS).
2. Meningkatkan mutu pendidikan.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
4. Meningkatkan angka harapan hidup (AHH), menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)
dan Angka Kematian Bayi (AKB), serta Penigkatan Status Gizi Masyarakat.
5. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pengembangan Usaha Kesehatan
Berbasis Masyarakat (UKBM).
6. Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya
Cakupan Kesehatan Lingkungan.
7. Meningkatkan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
yang bermutu melalui peningkatan jaminan kesehatan.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VI | 6
8. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan.
9. Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan.
10. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan rumah sakit.
11. Meningkatkan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.
12. Meningkatkan pembinaan terhadap pemuda.
13. Meningkatkan pembinaan di bidang olah raga.
14. Meningkatkan pembinaan di bidang kesenian.
15. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak.
16. Meningkatkan upaya pembinaan keluarga, kepesertaan keluarga berencana dan
pengendalian penduduk.
17. Meningkatkan upaya pembinaan dan perlindungan sosial terhadap penyandang
cacat, fakir miskin, panti asuhan/ panti jompo dan lembaga kesejahteraan social.
18. Meningkatkan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat di perdesaan.
19. Meningkatkan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat di kawasan transmigrasi.
20. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam penyediaan Rumah Layak Huni.
21. Meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja.
VI.2.5 Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Kapasitas dan
Kualitas Aparatur serta Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih,
demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
1. Meningkatkan dan mendorong upaya untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang
professional.
2. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penataan
kelembagaan dan penataan regulasi.
3. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pemerintahan.
4. Meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi.
5. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan.
6. Meningkatkan efektifitas koordinasi kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
7. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
8. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Aparatur.
10. Meningatkan Pembinaan oleh Camat terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset
Desa.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VI | 7
VI.2.6 Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Keterlibatan dan
Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan,
Pengawasan Pembangunan.
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan keterpaduan
perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.
2. Menyediakan dan menyebarluaskan data dan informasi pembangunan serta
informasi publik lainnya.
3. Meningkatkan pelayanan pengaduan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan
Pembangunan di Kecamatan.
5. Meningkatkan kapasitas dan pelayanan kedinasan bagi lembaga DPRD.
VI.2.7 Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Kesadaran Hukum
masyarakat dan Penegakan Hukum tanpa diskriminasi.
1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2. Meningkatkan upaya penegakan hukum terutama yang terkait dengan penegakan
peraturan daerah.
VI.2.8 Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Ketentraman,
Ketertiban, Stabilitas Keamanan dan Perlindungan Masyarakat.
1. Meningkatkan pembinaan terhadap organisasi masyarakat dan partai politik.
2. Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat untuk bersama-sama menjaga
kemanan, ketentraman, dan ketertiban.
3. Meninkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum, Penerapan dan Penegakan Perda di Kecamatan.
4. Meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap potensi bencana dan akibat
bencana
5. Meningkatkan Perlindungan Masyarakat terhadap bencana Kebakaran.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VI | 8
Tabel VI.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas yang Berakhlakul Karimah, Unggul dan Sejahtera
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Penyediaan
Infrastruktur Dasar di semua aspek Kehidupan
Masyarakat
1. Meningkatkan penyediaan
infrastruktur dasar dengan memperhatikan
aspek pembangunan yang
berkelanjutan
1. Meningkatnya ketersediaan
infrastruktur dasar dengan memperhatikan
aspek pembangunan yang berkelanjutan
1. Peningkatan Aksessibilitas
Masyarakat.
1. Meningkatkan persentase jalan
Kabupaten dalam kondisi baik
2. Meningkatkan persentase jalan
Poros Desa dalam kondisi baik
3. Meningatkan
Penanganan Infrastruktur
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4. Meningkatkan persentase sarana dan prasarana
angkutan sungai untuk melayani aksebilitas orang
dan barang
2. Meningkatnya
kualitas layanan air minum bagi masyarakat
5. Meningkatkan
persentase penduduk yang mendapatkan air
minum yang aman
3. Meningkatnya
kualitas sanitasi (air limbah,
persampahan dan drainase) masyarakat
6. Meningkatkan
persentase penduduk yang
terlayani sistem air limbah yang memadai
7. Meningkatkan
persentase pengurangan dan pengangkutan
sampah serta pengoperasian TPA
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VI | 9
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN
8. Meningkatkan
persentase penduduk yang terlayani sistem
jaringan drainase sehingga tidak terjadi genangan
4. Meningkatnya
Kualitas Pembangunan Berkelanjutan
melalui Penataan Ruang
9. Meningkatkan
Kualitas Pembangunan Berkelanjutan
melalui Penataan Ruang
2. Meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui
pembinaan mental, spiritual berlandaskan
sendi-sendi keagamaan, budaya dan
berwawasan kebangsaan.
1. Meningkatkan
jati diri dan kepribadian masyarakat yang
religius, berbudaya dan berwawasan
kebangsaan
1. Meningkatnya
jati diri dan kepribadian masyarakat yang
berbudaya sesuai dengan nilai-nilai luhur di Kabupaten
Sambas
1. Pelestarian dan
pengembangan budaya daerah
1. Melestarikan
budaya daerah
2. Pembinaan terhadap generasi muda
2. Meningkatkan upaya pembinaan terhadap generasi
muda agar menjadi generasi penerus
yang unggul dan terhindar dari perilaku negatif
2. Meningkatnya jati diri dan kepribadian
masyarakat yang berwawasan
kebangsaan
3. Peningkatan pengetahuan dan wawasan
kebangsaan serta semangat
patriotisme
3. Meningkatakan pengetahuan dan wawasan
kebangsaan serta semangat
patriotisme
3. Meningkatnya
jati diri dan kepribadian masyarakat yang
berkesesuaian dengan nilai-nilai agama
4. Peningkatan
kualitas hidup beragama
4. Meningkatkan
pembinaan kualitas kehidupan beragama
5. Peningkatan kualitas pembinaan
terhadap organisasi
keagamaan
5. Membina dan meningkatkan kualitas pembinaan
terhadap organisasi keagamaan
6. Peningkatan
Upaya Penumbuhan Budi Pekerti yang baik
bagi Siswa dan Guru
6. Meningkatkan
upaya penumbuhan budi pekerti yang baik bagi siswa dan
Guru
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VI | 10
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN
3. Mengembang-
kan Ekonomi Kerakyatan yang Sinergis antara
Pemerintah, Swasta dan Masyarakat
untuk mendorong percepatan
pembangunan perekonomian di segala sektor.
1. Meningkatkan
kegiatan ekonomi dan investasi.
1. Berrkembangny
a perekonomian daerah.
1. Peningkatan
Iklim Investasi Daerah
1. Implementasi
sistem pelayanan satu atap, dengan tetap
mempertimbangkan prinsip-prinsip layanan yang
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
2. Peningkatan
Produktifitas pertanian, peternakan dan
pengembangan sentra-sentra komoditas
unggulan sektor pertanian, perkebunan,
perikanan dan kelautan untuk mengurangi
angka pengangguran
dan kemiskinan
2. Meningkatan
produktivitas pertanian, peternakan dan
pengembangan sentra-sentra komoditas
unggulan sektor pertanian, perkebunan,
perikanan, dan kelautan.
3. Peningkatan
Produktifitas Industri dan Perdagangan,
Pemberdayaan UKM dan Koperasi serta peningkatan
daya Saing Produk
3. Membangun
kemitraan strategis antara koperasi, serta usaha mikro,
kecil, dan menengah (UKMK) dengan usaha
besar
4. Mengembangkan
industri hilir berbasis pertanian, perkebunan,
perikanan, dan kelautan
5. Meningkatkan Sarana dan
Prasarana Perdagangan,
perlindungan konsumen serta Pengamanan
Perdagangan
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VI | 11
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN
2. Meningkatkan
pengelolaan dan Pengawasan sumber daya alam
yang berwawasan lingkungan hidup.
2. Terciptanya
pengelolaan dan Pengawasan SDA yang berwawasan
lingkungan.
4. Peningkatan
pengelolaan dan Pengawasan SDA yang berwawasan
lingkungan.
6. Menurunkan
tingkat degradasi lingkungan melalui pendekatan
keterpaduan dalam pengelolaan lahan, perencanaan
pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan
7. Meningkatkan
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
4. Meningkatkan
Kualitas Sumber Daya Manusia untuk menuju
pembangunan yang berkeadilan.
1. Meningkatkan
kualitas sumber daya manusia melalui
pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan, kebudayaan, pariwisata,
pemuda, olah raga dan pemberdayaan
perempuan, keluarga berencana dan
anak untuk menunjang program-program
unggulan daerah.
1. Meningkatnya
derajat pendidikan masyarakat
1. Peningkatan
akses pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan
Lama Sekolah, mutu pendidikan, serta
keterampilan masyarakat untuk menunjang
pembangunan daerah
1. Meningkatkan
akses pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan
Harapan Lama Sekolah (HLS)
2. Meningkatkan
mutu pendidikan
3. Meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan masyarakat
2. Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat
2. Peningkatan kualitas
kesehatan masyarakat melalui
peningkatan akses terhadap
pelayanan kesehatan, promosi
kesehatan, pengembangan Usaha
Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM), serta peningkatan
kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan
yang memadai
4. Meningkatkan angka harapan
hidup, menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan
Angka Kematian Bayi (AKB), serta Peningkatan Status
Gizi Masyarakat
5. Meningkatkan upaya promosi
kesehatan dan pengembangan UKBM
6. Menurunnya Prevalensi Penyakit
Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya
Cakupan Kesehatan Lingkungan.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VI | 12
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN
7. Meningkatkan
akses bagi masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan yang bermutu melalui
peningkatan jaminan kesehatan
8. Meningkatkan
kualitas dan ketersediaan
tenaga kesehatan
9. Meningkatkan
kualitas kesehatan perorangan
10. Meningkatkan
kualitas dan ketersediaan
tenaga kesehatan rumah sakit
3. Meningkatnya pengembangan pariwisata
3. Peningkatan pengembangan pariwisata
11. Meningkatkan pengembangan destinasi dan
pemasaran pariwisata
4. Meningkatnya
pembinaan terhadap pemuda,
olah raga dan seni
4. Peningkatan
terhadap upaya pembinaan
pemuda, olah raga dan kesenian
12. Meningkatkan
pembinaan terhadap pemuda
13. Meningkatkan
pembinaan di bidang olah raga
14. Meningkatkan
pembinaan di bidang kesenian
5. Meningkatnya kualitas hidup
perempuan, kualitas keluarga, keberdayaan
masyarakat,
5. Peningkatan pemberdayaan
perempuan, pembinaan keluarga,
peningkatan
15. Meningkatkan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan terhadap anak
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VI | 13
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN
perlindungan
sosial, dan perlindungan anak
kepesertaan
Keluarga Berencana, upaya pengendalian
penduduk, serta perlindungan anak
16. Meningkatkan
upaya pembinaan keluarga, kepesertaan
keluarga berencana dan pengendalian
penduduk
6. Penigkatan
perlindungan sosial
17. Meningkatkan
upaya pembinaan dan perlindungan
sosial terhadap penyandang cacat, fakir miskin, panti
asuhan/panti jompo, dan lembaga
kesejahteraan sosial
7. Peningkatan keberdayaan
masyarakat
18. Meningkatkan upaya
pemberdayaan terhadap masyarakat di
perdesaan
19. Meningkatkan
upaya pemberdayaan
terhadap masyarakat di kawasan
transmigrasi
20. Meningkatkan
Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan Rumah
Layak Huni
8. Peningkatan kualitas dan keterampilan
tenaga kerja
21. Meningkatkan kualitas dan keterampilan
tenaga kerja
5. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Aparatur
serta Tata Kelola Pemerintahan yang baik,
bersih, demokratis,
1. Meningkatkan upaya reformasi birokrasi dan tata
kelola pemerintahan yang baik.
1. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur,
kualitas reformasi birokrasi dan terselenggaranya
tata kelola pemerintahan yang
1. Peningkatan upaya reformasi birokrasi
1. Meningkatkan dan mendorong upaya untuk
mewujudkan aparatur pemerintah yang
profesional
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VI | 14
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN
transparan,
akuntabel, efektif dan efisien.
baik serta
meningkatnya kualitas pelayanan kepada
masyarakat
2. Peningkatan
tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan
efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
melalui penataan kelembagaan dan
penataan regulasi
3. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan
pemerintahan
4. Meningkatkan pelayanan informasi dan
dokumentasi
5. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan
pemerintahan umum di Kecamatan
6. Meningkatkan efektifitas
koordinasi kebijakan dan pelaksanaan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan
3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada
masyarakat
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
4. Peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong
terwujudnya pelaksanaan pembangunan
yang efektif, efisien, dan transparansi
8. Meningkatkan kualitas
pengelolaan keuangan daerah
5. Peningkatan
kapasitas dan kualitas aparatur
9. Meningkatkan
kapasitas dan kualitas aparatur
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VI | 15
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN
6. Peningkatan
pembinaan terhadap pengelolaan
keuangan dan aset desa
10. Meningkatkan
pembinaan oleh Camat terhadap pengelolaan
keuangan dan aset desa
6. Meningkatkan
Keterlibatan dan Peran Serta Masyarakat
dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan,
Pengawasan Pembangunan.
1. Meningkatkan
kualitas pembangunan daerah melalui
peningkatan partisipasi masyarakat dalam
proses pembangunan baik dalam
tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan pembangunan
1. Meningkatnya
kualitas pembangunan daerah melalui
peningkatan partisipasi masyarakat proses
pembangunan baik dalam tahapan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
1. Peningkatan
kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan pembangunan daerah dengan
melibatkan partisipasi masyarakat
1. Meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan
daerah dan keterpaduan perencanaan
pembangunan daerah dengan pembangunan desa
2. Menyediakan dan menyebarluaskan
data dan informasi pembangunan serta informasi publik
lainnya
3. Meningkatkan pelayanan pengaduan kepada
masyarakat
4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di
kecamatan
2. Meningkatnya kapasitas, fungsi
kontrol, dan hubungan kemitraan antar
lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah
2. Peningkatan kapasitas dan
fungsi kontrol lembaga perwakilan rakyat
(DPRD)
5. Meningkatkan kapasitas dan
pelayanan kedinasan bagi lembaga DPRD
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VI | 16
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN
7. Meningkatkan
Kesadaran Hukum masyarakat dan
Penegakan Hukum tanpa diskriminasi.
1. Menegakkan
supremasi hukum secara adil dan bertanggungjawab
1. Meningkatnya
kesadaran hukum
1. Peningkatan
upaya kesadaran hukum masyarakat
1. Meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat
2. Meningkatnya upaya penegakan hukum
2. Peningkatan upaya penegakan hukum
2. Meningkatkan upaya penegakan hukum terutama
yang terkait dengan penegakan peraturan daerah
8. Meningkatkan
Ketentraman, Ketertiban, Stabilitas
Keamanan dan Perlindungan Masyarakat.
1. Memantapkan
stabilitas kemanan dan ketertiban serta
perlindungan masyarakat
1. Terciptanya
stabilitas keamanan dan ketertiban
masyarakat.
1. Peningkatan
pembinaan keamanan dan ketertiban
masyarakat
1. Meningkatkan
pembinaan terhadap organisasi masyarakat dan
partai politik
2. Meningkatkan
pembinaan terhadap masyarakat untuk
bersama-sama menjaga kemanan, ketentraman, dan
ketertiban
3. Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan
penegakan perda di Kecamatan
2. Meningkatnya Perlindungan terhadap
Masyarakat
2. Terwujudnya Perlindungan terhadap
Masyarakat
2. Peningkatan perlindungan terhadap
masyarakat
4.Meningkatkan perlindungan masyarakat
terhadap potensi bencana dan
akibat bencana
5.Meningkatkan perlindungan
masyarakat terhadap bencana kebakaran
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VII | 1
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan arah kebijakan pembangunan
yang mengarahkan secara umum hal-hal penting yang akan menjadi pegangan dalam
pelaksanaan pembangunan yang kemudian dijabarkan dengan target kinerja daerah
beserta program menurut urusan. Dengan demikian, kebijakan umum dan program
yang disampaikan dalam RPJMD ini hanya yang bersifat prioritas, sementara untuk
kebijakan umum dan program yang terkait penyelenggaraan Standar Pelayanan
Minimum (SPM) maupun operasional pemerintahan dapat dituangkan lebih detil dan
lengkap dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah.
Selanjutnya untuk memantapkan landasan pelaksanaannya agar terjalin
sinkronisasi yang baik antara RPJMD ini dengan Renstra Perangkat Daerah, maka
program yang terkait dengan operasional pemerintahan dituangkan dalam Bab VIII
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan.
VII. 1 Kebijakan Umum Pembangunan
Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Sambas 2016-2021 diarahkan untuk:
a. Melaksanakan Program Prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 tahun
dalam rangka penyelesaian berbagai permasalahan yang ada.
b. Melaksanakan program-program daerah lainnya sesuai dengan urusan
pemerintahan yang harus dilaksanakan.
c. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan
operasional pada masing-masing urusan pemerintahan dan pembangunan.
d. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui
aspirasi masyarakat dalam Musrenbang.
e. Mengedepankan program-program peningkatan infrastruktur dasar untuk
mendukung daya saing, menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan
penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, upaya
pengentasan kemiskinan.
f. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan
pencapaian target pembangunan nasional, pemenuhan ketentuan perundang-
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VII | 2
undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat.
g. Meningkatkan pelayanan masyarakat disetiap lini pelayanan mulai dari tingkat
desa, kecamatan hingga kabupaten.
VII.2 Program Pembangunan Daerah
Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten
Sambas menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan
Pilihan yang dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sambas. Penetapan rangkaian program ini digunakan sebagai penunjang pencapaian
visi dan misi daerah. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan
pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai
berikut.
A. Program Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Misi Meningkatkan
Penyediaan Infrastruktur Dasar di semua aspek Kehidupan Masyarakat.
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku
Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau Dan
Sumber Daya Air Lainnya
Program Pengamanan Pantai
Program Pengendalian Banjir
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program Pengembangan Perumahan
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VII | 3
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
PERHUBUNGAN
Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
B. Program Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Misi Meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan mental, spiritual
berlandaskan sendi-sendi keagamaan, budaya dan berwawasan
kebangsaan.
KEBUDAYAAN
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Program Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
PENUNJANG
Program Pembinaan Kualitas Kehidupan Beragama
Program Pembinaan Organisasi Keagamaan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VII | 4
PENDIDIKAN
Program Peningkatan Penumbuhan Budi Pekerti yang baik bagi Guru dan Peserta
didik.
C. Program Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Misi Mengembangkan
Ekonomi Kerakyatan yang Sinergis antara Pemerintah, Swasta dan
Masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian
di segala sektor.
PENANAMAN MODAL
Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa
Program Publikasi Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Informasi Penanaman Modal
Program Penataan Kebijakan Penanaman Modal
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan dan Pengembangan Penanaman Modal
Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Revitalisasi Pelayanan Penanaman Modal
Program Peningkatan Pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
KETAHANAN PANGAN
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
PERTANIAN
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Pemberdayaan Kelompok Tani
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Produktifitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VII | 5
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Tanaman Pangan)
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Hortikultura)
Program Pengembangan Dan Penyebaran Informasi Teknologi Pertanian
Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Program Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan
Program Pengembangan Perikanan Budidaya
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut,Air Payau dan Air Tawar
Program Minapolitan
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Program Penciptaan Iklim Usaha Menengah yang kondusif
Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil
menengah
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Manajemen Usaha koperasi
INDUSTRI
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program Penataan Struktur Industri
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VII | 6
PERDAGANGAN
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Peningkatan kerjasama perdagangan internasional
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Program Peningkatan Efisiensi Perdagagan Dalam Negeri
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Kebakaran Hutan
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
D. Program Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Misi Meningkatkan
Kualitas Sumber Daya Manusia untuk menuju pembangunan yang
berkeadilan.
PENDIDIKAN
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Penyediaan Jasa Guru Dan Tenaga Kependidikan
Program Peningkatan Kreativitas Dan Prestasi Siswa Di Bidang Akademik Dan Non
Akademik
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Layanan Akses Pendidikan Dan Beasiswa Bagi Peserta Didik
Program Pendidikan Menengah
Program Peningkatan Penumbuhan Budi Pekerti Yang Baik Bagi Guru Dan Peserta
Didik
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun
Program Pendidikan Non Formal
Program Pendidikan Kesetaraan
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VII | 7
Program Pendidikan Keaksaraan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
PERPUSTAKAAN
Program Pengembangan Perpustakaan
Program Pengembangan Kualitas Sumber Daya Perpustakaan Dan Kearsipan
Program Pelaksanaan Pelestarian Bahan Pustaka
Program Pengembangan Budaya Gemar Membaca
KESEHATAN
Program Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif Dan Usila
Program Penanggulangan Dan Pencegahan Masalah Gizi Ibu Dan Anak
Program Pencegahan Stunting Dan Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Kesehatan Kerja Dan Olahraga
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Pengawasan Obat Dan Makanan
Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Dan Data
Program Kefarmasian Dan Alat Kesehatan
Program Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Pencegahan, Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Tb Paru
Program Survelance Dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)
Program Penguatan Pembiayaan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan
Program Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial
Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Program Pembinaan Kesehatan Tradisional Dan Komplementer
Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
Program Manajemen, Pemenuhan Dan Peningkatan Mutu, Sarana Dan Prasarana
Fasilitas Kesehatan
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VII | 8
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum
Daerah
Program Pengembangan, Pemantapan, Pemantauan Dan Evaluasi Urusan Kesehatan
Program Operasional Rumah Sakit
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit
Program Peningkatan Kualitas Pelayan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum
Daerah
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit
Program Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Manajemen Kesehatan
Program Penyediaan Tenaga Teknis Kesehatan
Program Pengadaan, Pemeliharaan,Operasional Dan Pembinaan Kesehatan
Puskesmas (Blud)
Program Upaya Pelayanan Manajemen Di Puskesmas (Dau)
Program Perencanaan Dan Penyusunan Regulasi Kesehatan
Program Pengadaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit
PARIWISATA
Program Pengembangan Pemasaran Wisata
Program Pengembangan Kemitraan
Program Pengembangan Destinasi Wisata
Program Pengembangan Atraksi Daya Tarik Wisata
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup
Pemuda
Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga
Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga
Program Pembinaan Prestasi Olahraga
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VII | 9
KEBUDAYAAN
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan
Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Program Perlindungan Anak
Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender
Program Pengembangan Data Informasi
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di
Masyarakat
Program Peningkatan Keluarga Berencana
Program Pelayanan Kontrasepsi
Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Program Pembinaan Ketahanan Remaja
Program Pengendalian Kependudukan
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Program Pembinaan Keluarga, Balita Dan Anak
Program Kerjasama Dan Lintas Sektor
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Program Advokasi Dan Kie Pengendalian Penduduk Dan KB
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
SOSIAL
Program Dukungan Terhadap Implementasi Reformasi Birokrasi (Rb)
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VII | 10
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
Program Pemberdayaan Kelembagaan Dan Kesejahteraan Sosial
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Program Pembinaan Panti Asuhan / Jompo
Program Peningkatan Penanggulangan Bencana
Program Penanggulangan Bencana
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, Psk, Narkoba Dan
Penyakit Sosial Lainnya)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Pedesaan
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan
Program Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Dan
Teknologi Tepat Guna (TTG)
KETRANSMIGRASIAN
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
Program Penataan Penempatan Penduduk Di Kawasan Transmigrasi
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Program Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program Pengembangan Perumahan
KETENAGAKERJAAN
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Balai Latihan Kerja
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VII | 11
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kompetensi Dan Daya Saing Tenaga Kerja
PERTANAHAN
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
PENUNJANG LAINNYA
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program penyusunan rencana kerja skpd
Program legeslasi rancangan peraturan perundang - undangan
Program publikasi kegiatan pembangunan daerah
E. Program Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Misi Meningkatkan
Kapasitas dan Kualitas Aparatur serta Tata Kelola Pemerintahan yang
baik, bersih, demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
PENUNJANG
Program Pemuktahiran Data Dan Informasi Kepegawaian
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Program Perencanaan Dan Rekrutmen Asn
Program Dan Pengembangan Aparatur Dalam Jabatan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Melalui Tugas Dan Izin Belajar
Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
Program Peningkatan Kesejahteraan Dan Penghargaan Aparatur
Program Fasilitasi Layanan Profesi Asn
Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Asn
Program Penilaian Kinerja Dalam Jabatan
Program Koordinasi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Pada Batas Negara
Program Koordinasi Pengelolaan Potensi Kewilayahan Perbatasan
Program Koordinasi Pengadaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan
Program Reformasi Birokrasi
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VII | 12
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Kdh
Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur
Pengawasan
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Program Sosialisasi Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Pembangunan
Program Pembinaan Dan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Trantibum
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Pembangunan
Program Pembinaan Kualitas Kehidupan Beragama
Program Koordinasi Dan Monitoring Evaluasi Kebijakan Bidang Ekonomi Dan
Sumber Daya Alam
Program Koordinasi Dan Monitoring Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan
Rakyat
Program Pelaporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah
Prorgram Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen Arsip
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa
Program Koordinasi Penyelenggaraan Kebijakan Bidang Administrasi Kewilayahan
Dan Pemerintahan Desa
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Kdh
Program Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja
Program Peningkatan Profesionalime Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur
Pengawasan
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VII | 13
Program Peningkatan Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah
Daerah
Program Evaluasi Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Program Reformasi Birokrasi Dibidang Pengawasan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Koordinasi Pembinaan Ketentraman , Ketertiban Umum Dan Penerapan
Serta Penegakan Perda Di Kecamatan
Program Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilakukan
Oleh Perangkat Daerah Di Kecamatan
Program Lomba Desa Tingkat Kecamatan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Di Kecamatan
Program Pembinaan Dan Pelestarian Budaya
Program Pembinaan Kualitas Kehidupan Beragama
Program Pembinaan Terhadap Pengelolaan Aset Desa
Program Pembinaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan
Program Peningkatan Perlindungan Terhadap Masyarakat
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunan Narkoba Dan Perilaku Negatif
Lainnya
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PBB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Program Pelayanan Pencatatan Sipil
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VII | 14
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Program Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan
KEARSIPAN
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
F. Program Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Misi Meningkatkan
Keterlibatan dan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan,
Pelaksanaan, Pengawasan Pembangunan.
PENUNJANG
Program Pengembangan Data/Informasi
Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Sippd)
Program Penelitian, Pengembangan, Dan Rekayasa
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, Sumber Daya Alam,
Infrastruktur Dan Kewilayahan
Program Pengelolaan Kebun Raya Sambas
Program Koordinasi Pengendalian Perencanaan Dan Implementasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pemerintaahan Dan Pembangunan Manusia
Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
Dan Pembangunan Manusia
Program Kerjasama Antar Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota Dprd
Program Peningkatan Koordinasi Dan Pengawasan Pelaksanaan
Pemerintahan,Pembangunan Pembinaan Kemasyarakatan
Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd Lainnya
Program Penyerapan Aspirasi Masyarakat
Program Publikasi Pembangunan Daerah
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VII | 15
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika
STATISTIK
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
G. Program Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Misi Meningkatkan
Kesadaran Hukum masyarakat dan Penegakan Hukum tanpa
diskriminasi.
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Program Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Program Penyusunan Produk Hukum Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sat Pol
Pp/Satlinmas/Damkar/Ppns
H. Program Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Misi Meningkatkan
Ketentraman, Ketertiban, Stabilitas Keamanan dan Perlindungan
Masyarakat.
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Program Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebakaran
Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VII | 16
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Program Penyusunan Produk Hukum Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sat Pol
Pp/Satlinmas/Damkar/Ppns
PENUNJANG
Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Program Kewaspadaan Dini Masyarakat
Program Ketahanan Bangsa Dan Nasionalisme
Program Bina Manunggal Tni Dan Rakyat
MISI 1
1. Meningkatkan
persentase jalan
Kabupaten dalam
kondisi baik
1. Panjang jaringan jalan
kabupaten dalam kondisi baik
% 44,16% (486,730
Km)
dari P= 1.102,206
Km
Peningkatan/
Pemeliharaan
PEKERJAAN
UMUM DAN
TATA RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab.
Sambas
2. Meningkatkan
persentase jalan Poros
Desa dalam kondisi baik
2. Panjang jaringan jalan
poros desa dalam kondisi baik
% 52,81% (381,46
Km) dari P=
722,326 Km
71,00%
(Penambahan
25,94 Km)
PEKERJAAN
UMUM DAN
TATA RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab.
Sambas
3. Meningatkan
Penanganan
Infrastruktur Perumahan
dan Kawasan
Pemukiman
3. Panjang Jalan Perumahan
dan Kawasan Pemukiman
(tahun berkenaan)
km 21,4 42,41 PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kab.
Sambas
4. Tersedianya
dermaga/steigher untuk
melayani aksesibilitas orang
dan barang
% 78 99 PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan Kab.
Sambas
2. Meningkatnya
kualitas layanan air
minum bagi
masyarakat
5. Meningkatkan
persentase penduduk
yang mendapatkan air
minum yang aman
5. Rumah Tangga Pengguna
Air Bersih
% 53,00 75,00 PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kab.
Sambas
6. Meningkatkan
persentase penduduk
yang terlayani sistem
air limbah yang
memadai
6. Rumah Tangga Bersanitasi % 47,20 61,50 PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kab.
Sambas
TABEL VII.1
KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2016 - 2021
SASARAN STRATEGI
1. Meningkatnya
ketersediaan
infrastruktur dasar
dengan
memperhatikan
aspek
pembangunan
yang berkelanjutan
1. Peningkatan
Aksessibilitas
Masyarakat.
4. Meningkatkan
persentase sarana dan
prasarana angkutan
sungai untuk melayani
aksebilitas orang dan
barang
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPDARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN Satuan
Capaian Thn 0
(2016)*
3. Meningkatnya
kualitas sanitasi (air
limbah, persampahan
dan drainase)
masyarakat
SASARAN STRATEGIKondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPDARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN Satuan
Capaian Thn 0
(2016)*
7. Meningkatkan
persentase
pengurangan dan
pengangkutan sampah
serta pengoperasian
TPA
7. Penanganan Sampah
Perkotaan
% 44,20 72,07 PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kab.
Sambas
8. Meningkatkan
persentase penduduk
yang terlayani sistem
jaringan drainase
sehingga tidak terjadi
genangan
8. Drainase dalam kondisi
baik
% 2,7 14,54 PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kab.
Sambas
4. Meningkatnya
Kualitas Pembangunan
Berkelanjutan melalui
Penataan Ruang
9. Meningkatkan
Kualitas Pembangunan
Berkelanjutan melalui
Penataan Ruang
9. Tersedianya Dokumen
Penyusunan Rencana Detail
Tata Ruang
dokumen 3 8 PEKERJAAN
UMUM DAN
TATA RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab.
Sambas
MISI 2
1. Melestarikan budaya
daerah
1. Benda, Situs dan Cagar
Budaya yang dilestarikan
jenis 37 41 KEBUDAYAAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
2. Pembinaan
terhadap generasi
muda
2. Meningkatkan upaya
pembinaan terhadap
generasi muda agar
menjadi
generasi penerus yang
unggul dan terhindar
dari perilaku negatif
2. Jumlah Peserta yang
mengikuti Kegiatan
Pembinaan bagi generasi
muda
orang 50 50 KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA
Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
Kab. Sambas
2. Meningkatnya
jati diri dan
kepribadian
masyarakat yang
berwawasan
kebangsaan
3. Peningkatan
pengetahuan dan
wawasan kebangsaan
serta semangat
patriotisme
3. Meningkatakan
pengetahuan dan
wawasan kebangsaan
serta semangat
patriotisme
3. Jumlah Peserta yang
mengikuti kegiatan wawasan
kebangsaan pada tahun
berkenaan
orang 50 100 KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA
Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
Kab. Sambas
1. Meningkatnya
ketersediaan
infrastruktur dasar
dengan
memperhatikan
aspek
pembangunan
yang berkelanjutan
3. Meningkatnya
kualitas sanitasi (air
limbah, persampahan
dan drainase)
masyarakat
1. Meningkatnya
jati diri dan
kepribadian
masyarakat yang
berbudaya sesuai
dengan nilai-nilai
luhur di Kabupaten
Sambas
1. Pelestarian dan
pengembangan
budaya daerah
SASARAN STRATEGIKondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPDARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN Satuan
Capaian Thn 0
(2016)*
4. Peningkatan kualitas
hidup beragama
4. Meningkatkan
pembinaan kualitas
kehidupan beragama
4. Peningkatan jumlah dan
kualitas penyuluh dan
bimbingan keagamaan
% 88 98 PENUNJANG Sekretariat Daerah Kab.
Sambas
5. Peningkatan kualitas
pembinaan terhadap
organisasi keagamaan
5. Membina dan
meningkatkan kualitas
pembinaan terhadap
organisasi
keagamaan
5. Pembinaan dan
pengembangan lembaga-
lembaga pembina agama
% 35 85 PENUNJANG Sekretariat Daerah Kab.
Sambas
6. Jumlah kegiatan
penumbuhan budi pekerti
bagi siswa
kegiatan 10 10 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
MISI 3
1. Pertumbuhan Ekonomi % 4,90 6,01 PENUNJANG lintas sektor
2. Pendapatan Perkapita
Berlaku 2010
Rp juta 30,78 50,16 PENUNJANG lintas sektor
3. Pendapatan Perkapita
Konstan 2010
Rp juta 22,38 28,58 PENUNJANG lintas sektor
4. Nilai Investasi PMDN Rp Milyar 3.493,19 5.625,82 PENANAMAN
MODAL
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kab. Sambas
5. Nilai Investasi PMA Ribu US$ 307.449,78 495.150,92 PENANAMAN
MODAL
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kab. Sambas
6. Pola Pangan Harapan skor 72,80 92,20 KETAHANAN
PANGAN
Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kab.
Sambas
Jumlah produksi :
7. padi ton 304.622 330.000
8. jeruk ton 93.472 103.472
3. Meningkatnya
jati diri dan
kepribadian
masyarakat yang
berkesesuaian
dengan nilai-nilai
agama
PERTANIAN/
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kab.
Sambas dan Dinas
Perikanan, Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kab.
Sambas
6. Peningkatan Upaya
Penumbuhan Budi
Pekerti yang baik bagi
Siswa dan Guru
6. Meningkatkan upaya
penumbuhan budi
pekerti yang baik bagi
siswa dan Guru
1. Berrkembangny
a perekonomian
daerah.
1. Peningkatan Iklim
Investasi Daerah
1. Implementasi sistem
pelayanan satu atap,
dengan tetap
mempertimbangkan
prinsip-prinsip layanan
yang efektif, efisien,
transparan, dan
akuntabel
2. Peningkatan
Produktifitas
pertanian, peternakan
dan pengembangan
sentra-sentra
komoditas unggulan
sektor pertanian,
perkebunan, perikanan
dan kelautan untuk
mengurangi angka
pengangguran dan
kemiskinan
2. Meningkatan
produktivitas pertanian,
peternakan dan
pengembangan sentra-
sentra komoditas
unggulan sektor
pertanian, perkebunan,
perikanan, dan
kelautan.
SASARAN STRATEGIKondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPDARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN Satuan
Capaian Thn 0
(2016)*
9. karet ton 125 18.750
10. kelapa dalam ton 381 14.020
11. Perikanan tangkap ton 45.723,99 58.246
12. Perikanan Budidaya ton 7.878,13 8.611
13. Daging sapi ton 610,00 660
3. Peningkatan
Produktifitas Industri
dan Perdagangan,
Pemberdayaan UKM
dan Koperasi serta
peningkatan daya
Saing Produk
3. Membangun
kemitraan strategis
antara koperasi, serta
usaha mikro, kecil, dan
menengah (UKMK)
dengan usaha besar
14. Pertumbuhan Koperasi % 5,83 2,99 KOPERASI,
USAHA KECIL
DAN MENENGAH
Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan Kab.
Sambas
4. Mengembangkan
industri hilir berbasis
pertanian, perkebunan,
perikanan, dan kelautan
15. Pertumbuhan Industri % 1,46 0,87 INDUSTRI Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan Kab.
Sambas
5. Meningkatkan
Sarana dan Prasarana
Perdagangan,
perlindungan konsumen
serta Pengamanan
Perdagangan
16. Jumlah pasar yang
dibangun dan direvitalisasi
pemda
unit 58 73 PERDAGANGAN Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan Kab.
Sambas
2. Terciptanya
pengelolaan dan
Pengawasan SDA
yang berwawasan
lingkungan.
4. Peningkatan
pengelolaan dan
Pengawasan SDA yang
berwawasan
lingkungan.
6. Menurunkan tingkat
degradasi lingkungan
melalui pendekatan
keterpaduan dalam
pengelolaan lahan,
perencanaan
pengelolaan
sumberdaya alam yang
berkelanjutan
17. Jumlah Pengawasan
Terhadap Pelaksanaan
AMDAL/UKL/UPL/DPLH (buah)
buah 18 70 LINGKUNGAN
HIDUP
Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kab.
Sambas
PERTANIAN/
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kab.
Sambas dan Dinas
Perikanan, Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kab.
Sambas
2. Peningkatan
Produktifitas
pertanian, peternakan
dan pengembangan
sentra-sentra
komoditas unggulan
sektor pertanian,
perkebunan, perikanan
dan kelautan untuk
mengurangi angka
pengangguran dan
kemiskinan
2. Meningkatan
produktivitas pertanian,
peternakan dan
pengembangan sentra-
sentra komoditas
unggulan sektor
pertanian, perkebunan,
perikanan, dan
kelautan.
SASARAN STRATEGIKondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPDARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN Satuan
Capaian Thn 0
(2016)*
7. Meningkatkan
Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
18. Ruang Terbuka Hijau
(RTH) yang di kelola
% 2,35 3,07 LINGKUNGAN
HIDUP
Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kab.
Sambas
MISI 4
1. Angka Harapan Lama
Sekolah (AHLS)
% 11,81 12,71 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
2. Angka rata-rata lama
sekolah
% 6,2 7,3 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
3. Angka partisipasi sekolah
SD
% 91,5 96,99 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
4. Angka partisipasi sekolah
SMP
% 87,5 94,87 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
5. Rasio Guru/murid
pendidikan dasar
% 74 86,00 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
6. APK Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) 4 - 6 Tahun
% 47 60,21 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
7. APK SD/MI/Paket A % 111 105,30 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
8. APK SMP/MTs/Paket B % 97,8 99,50 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
9. APM SD/MI/Paket A % 91,38 91,67 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
10. APM SMP/MTs/Paket B % 73 88,75 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
11. Sekolah Pendidikan SD/MI
kondisi bangunan baik
% 58 81,78 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
12. Sekolah Pendidikan
SMP/MTs kondisi bangunan
baik
% 79 92,91 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
13. Angka Putus Sekolah
(APS) SD/MI
% 0,38 0,34 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
14. Angka Putus Sekolah
(APS) SMP/MTs
% 0,76 0,62 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
1. Meningkatnya
derajat pendidikan
masyarakat
1. Peningkatan akses
pendidikan, Rata-rata
Lama Sekolah,
Harapan Lama
Sekolah, mutu
pendidikan, serta
keterampilan
masyarakat untuk
menunjang
pembangunan daerah
1. Meningkatkan akses
pendidikan, Rata-rata
Lama Sekolah (RLS),
dan
Harapan Lama Sekolah
(HLS)
SASARAN STRATEGIKondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPDARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN Satuan
Capaian Thn 0
(2016)*
15. Persentase SD/SDLB yang
memenuhi Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
% 63 74,70 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
16. Persentase SMP/SMPLB
yang memenuhi Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
% 59 72,90 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
17. Angka Melanjutkan (AM)
dari SD/MI ke SMP/Mts
% 95,5 98,85 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
18. Angka Melanjutkan (AM)
dari SMP/Mts ke SMA/SMK/MA
% 84 90,53 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
2. Meningkatkan mutu
pendidikan
19.Angka Kelulusan (AL)
SD/MI
% 99,3 99,82 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
20. Angka Kelulusan (AL)
SMP/MTs
% 99,3 99,82 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
21. Guru yang memenuhi
Kualifikasi S1/D-IV
% 80 94.75 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
23. Jumlah Perpustakaan Buah 50 105 PERPUSTAKAAN Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Kab.
Sambas
24. Jumlah Pengunjung
Perpustakaan Daerah Per
Tahun
Orang 9.969 18.669 PERPUSTAKAAN Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Kab.
Sambas
25. Koleksi Buku yang
Tersedia di Perpustakaan
Daerah
Buah 21.138 26.578 PERPUSTAKAAN Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Kab.
Sambas
2. Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
2. Peningkatan kualitas
kesehatan masyarakat
melalui peningkatan
akses
terhadap pelayanan
kesehatan, promosi
kesehatan,
pengembangan Usaha
Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM),
serta peningkatan
kualitas dan
ketersediaan tenaga
kesehatan yang
memadai
4. Meningkatkan angka
harapan hidup,
menurunkan Angka
Kematian Ibu (AKI) dan
Angka Kematian Bayi
(AKB), serta
Peningkatan Status Gizi
Masyarakat
75 PENDIDIKAN Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Kab.
Sambas
5022. Jumlah Desa yang
Membentuk Taman Bacaan
Masyarakat Desa (TBM)
Desa
26. Angka Harapan Hidup tahun
1. Peningkatan akses
pendidikan, Rata-rata
Lama Sekolah,
Harapan Lama
Sekolah, mutu
pendidikan, serta
keterampilan
masyarakat untuk
menunjang
pembangunan daerah
3. Meningkatkan
pengetahuan dan
keterampilan
masyarakat
Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
68,1 70,82 KESEHATAN
SASARAN STRATEGIKondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPDARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN Satuan
Capaian Thn 0
(2016)*
27. Angka kematian IBU per
100.000 Kelahiran Hidup
orang 190/100.000 156/100.000 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
28. Angka kematian Bayi per
1000 Kelahiran Hidup
orang 12,45/ 1000 12,32/ 1000 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
29.Wilayah Bebas Rawan Gizi Desa 35 60 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
30. Prevalensi Kekurangan
Gizi ( Underweight pada anak
balita )
% 17,00 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
31. Prevalensi Stunting
(Pendek & Sangat) Pendek
pada anak batuta ( < 2 tahun
)
% 32 29,55 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
33. Keberhasilan Pengobatan
BTA Positif ( Succes Rate )
% 96,25 98,5 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
34. Prevalensi HIV per
100.000 penduduk
% 5 0,5 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
35. Prevalensi Malaria per
1000 Pddk
% 0,07 0,02 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
36. Cakupan Penduduk > 2
Tahun minum Obat Filaria
% 66 80 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
37. Insiciden Rate DBD per
100.000
orang 53 49 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
38. Jumlah Institusi yang
melaksanakan Kawasan
Tanpa Rokok
Institusi 5 25 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
39. Cakupan Desa Uci desa 84,00 88,00 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
40. Jumlah Desa Berbasis
STMB
desa 2,00 10,00 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
2. Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
2. Peningkatan kualitas
kesehatan masyarakat
melalui peningkatan
akses
terhadap pelayanan
kesehatan, promosi
kesehatan,
pengembangan Usaha
Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM),
serta peningkatan
kualitas dan
ketersediaan tenaga
kesehatan yang
memadai
4. Meningkatkan angka
harapan hidup,
menurunkan Angka
Kematian Ibu (AKI) dan
Angka Kematian Bayi
(AKB), serta
Peningkatan Status Gizi
Masyarakat
6. Menurunnya
Prevalensi Penyakit
Menular dan Tidak
Menular serta
Meningkatnya Cakupan
Kesehatan Lingkungan.
5. Meningkatkan upaya
promosi kesehatan dan
pengembangan UKBM
32. Cakupan Desa Siaga aktif % 85 90
SASARAN STRATEGIKondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPDARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN Satuan
Capaian Thn 0
(2016)*
41. Cakupan Pelayanan
kesehatan lingkungan
% 17,00 60,00 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
42. Cakupan puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi
nasional
% 0,00 100,00 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
43. Cakupan penderita
ganguan jiwa berat (ODGJ)
yg diobati
% - 70,00 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
44. Cakupan fasiltas
kesehatan primer kondisi
baik.
% - 80,00 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
45. Cakupan Penduduk yang
menjadi Anggota
Kepesertaan Jaminan
Kesehatan
% 32 100 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
46. Cakupan ketersediaan
obat dan vaksin di fasilitas
kesehatan
% 80 95 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
47. Cakupan ketersediaan
dokumen manajemen
kesehatan yang berkualitas
% 100 100 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
48. Cakupan puskesmas yang
minimal memiliki 5 jenis
tenaga kesehatan
% - 100 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
50. Prosentase Indikator SPM
yang mencapai target
% 60 85 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
10. Meningkatkan
kualitas dan
ketersediaan tenaga
kesehatan rumah sakit
52. Persentase terpenuhinya
standar ketenagaan di RS
% 90 100 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
3. Meningkatnya
pengembangan
pariwisata
3. Peningkatan
pengembangan
pariwisata
11. Meningkatkan
pengembangan
destinasi dan
pemasaran pariwisata
53. Jumlah Fasilitas Umum
yang dibangun di lokasi
destinasi wisata
unit 1 6 PARIWISATA Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
Kab. Sambas
2. Peningkatan kualitas
kesehatan masyarakat
melalui peningkatan
akses
terhadap pelayanan
kesehatan, promosi
kesehatan,
pengembangan Usaha
Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM),
serta peningkatan
kualitas dan
ketersediaan tenaga
kesehatan yang
memadai
6. Menurunnya
Prevalensi Penyakit
Menular dan Tidak
Menular serta
Meningkatnya Cakupan
Kesehatan Lingkungan.
7. Meningkatkan akses
bagi masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan
kesehatan yang
bermutu melalui
peningkatan jaminan
kesehatan
8. Meningkatkan kualitas
dan ketersediaan tenaga
kesehatan
5549. Cakupan peningkatan
kompentensi SDM kesehatan
% 10
86
9. Meningkatkan kualitas
kesehatan perorangan
51. Rata Rata Indeks
kepuasan Masyarakat
% 76
SASARAN STRATEGIKondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPDARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN Satuan
Capaian Thn 0
(2016)*
12. Meningkatkan
pembinaan terhadap
pemuda
54. Jumlah Pemuda Pelopor orang 4 6 KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA
Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
Kab. Sambas
13. Meningkatkan
pembinaan di bidang
olah raga
55. Jumlah Cabang Olah Raga
prestasi yang dibina
cabang 7 12 KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA
Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
Kab. Sambas
14. Meningkatkan
pembinaan di bidang
kesenian
56. Jumlah Penampilan Seni
Budaya Daerah
kali 10 15 KEBUDAYAAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
15. Meningkatkan
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan terhadap
anak
57. Rasio Anak yang
memerlukan Perlindungan
1 1 PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kab. Sambas
58. Rasio Penanganan Kasus
KDRT
0,015 0,02 PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kab. Sambas
16. Meningkatkan upaya
pembinaan keluarga,
kepesertaan keluarga
berencana dan
pengendalian penduduk
59. Jumlah Ketersedian Data
dan Informasi Keluarga yang
Akurat
dokumen 1 1 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kab. Sambas
60. Menurunnya Angka
Kelahiran Total (Total Fertility
Rate)-TFR
jiwa 2,9 2,8 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kab. Sambas
61. Meningkatkan Persentase
Peserta KB Aktif (CPR/
Contraceptive Prevalane Rate)
% 61,8 63,8 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kab. Sambas
4. Meningkatnya
pembinaan
terhadap pemuda,
olah raga, seni dan
budaya
4. Peningkatan
terhadap upaya
pembinaan pemuda,
olah raga,
dan kesenian
5. Meningkatnya
kualitas hidup
perempuan,
kualitas keluarga,
keberdayaan
masyarakat,
perlindungan
sosial, dan
perlindungan anak
5. Peningkatan
pemberdayaan
perempuan,
pembinaan keluarga,
peningkatan
kepesertaan Keluarga
Berencana, upaya
pengendalian
penduduk, serta
perlindungan anak
SASARAN STRATEGIKondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPDARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN Satuan
Capaian Thn 0
(2016)*
62. Menurunnya rata - rata
jumlah jiwa dalam keluarga
jiwa 5,3 4,3 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kab. Sambas
6. Penigkatan
perlindungan sosial
17. Meningkatkan upaya
pembinaan dan
perlindungan sosial
terhadap
penyandang cacat, fakir
miskin, panti
asuhan/panti jompo,
dan lembaga
kesejahteraan sosial
63. PMKS yang di fasilitasi
untuk memperoleh bantuan
Sosial
orang 1.189 1.574 SOSIAL Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab.
Sambas
64. Penanganan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
orang 70 120 SOSIAL Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab.
Sambas
7. Peningkatan
keberdayaan
masyarakat
18. Meningkatkan upaya
pemberdayaan terhadap
masyarakat di
perdesaan
65. Persentase Posyandu Aktif % 100 100 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DESA
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab.
Sambas
66. Rata - Rata Jumlah
Kelompok Binaan PKK
30 35 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DESA
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab.
Sambas
19. Meningkatkan upaya
pemberdayaan terhadap
masyarakat di kawasan
transmigrasi
67. Jumlah Kelompok
Masyarakat di Kawasan
Transmigrasi yang dibina/
diberdayakan
KK 255 280 TRANSMIGRASI Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Sambas
20. Meningkatkan
Partisipasi Masyarakat
dalam Penyediaan
Rumah Layak Huni
68. Rumah Layak Huni % 72,45 85 PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kab.
Sambas
SASARAN STRATEGIKondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPDARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN Satuan
Capaian Thn 0
(2016)*
8. Peningkatan kualitas
dan keterampilan
tenaga kerja
21. Meningkatkan
kualitas dan
keterampilan tenaga
kerja
69. Persentase Tenaga Kerja
yang mendapatkan Pelatihan
berbasis Kompotensi terhadap
Jumlah Pengangguran
Terbuka
% 0,4 0,6 KETENAGAKERJ
AAN
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Sambas
70. Rasio Penduduk yang
Bekerja
0,95 0,97 KETENAGAKERJ
AAN
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Sambas
MISI 5
1. Peningkatan Kompetensi
Pejabat Struktural melalui
Diklat Kepemimpinan
% 48,5 86,35 PENUNJANG Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Aparatur
Daerah Kab. Sambas
2. Peningkatan tata
kelola pemerintahan
yang baik
2. Meningkatkan
efektifitas
penyelenggaraan
pemerintahan melalui
penataan kelembagaan
dan penataan regulasi
2. Tingkat Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
CC B PENUNJANG Sekretariat Daerah Kab.
Sambas
3. Opini BPK terhadap laporan
Keuangan Pemda
WDP WTP PENUNJANG Badan Keuangan Daerah
Kab. Sambas
4. Persentase OPD yang
menggunakan aplikasi untuk
pelayanan kepada
masyarakat
% 20 65 KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Sambas
5. Meningkatkan
efektifitas
penyelenggaraan
pemerintahan umum di
Kecamatan
5. Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik dan Kinerja
Pelayanan di Kecamatan
% 80 90 PENUNJANG Kecamatan
1. Meningkatnya
Kapasitas dan
Kualitas Aparatur,
kualitas reformasi
birokrasi dan
terselenggaranya
tata kelola
pemerintahan
yang baik serta
meningkatnya
kualitas pelayanan
kepada
masyarakat
1. Peningkatan upaya
reformasi birokrasi
1. Meningkatkan dan
mendorong upaya untuk
mewujudkan aparatur
pemerintah yang
profesional
3. Meningkatkan
pengawasan
pelaksanaan
pemerintahan
4. Meningkatkan
pelayanan informasi dan
dokumentasi
SASARAN STRATEGIKondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPDARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN Satuan
Capaian Thn 0
(2016)*
6. Meningkatkan
efektifitas koordinasi
kebijakan dan
pelaksanaan
pemerintahan,
pembangunan dan
pembinaan
kemasyarakatan
6. Efektifitas koordinasi
kebijakan dan pelaksanaan
pemerintahan, pembangunan
dan pembinaan
kemasyarakatan di
Kecamatan
% 96,25 97,5 PENUNJANG Kecamatan
3. Peningkatan kualitas
pelayanan kepada
masyarakat
7. Meningkatkan kualitas
pelayanan kepada
masyarakat
7. Persentase Jumlah desa
yang dilayani dalam program
PATEN
% 100 100 PENUNJANG Kecamatan
8. Kepemilikan KTP % 86 91 ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN
SIPIL
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.
Sambas
9. Kepemilikan Akta Kelahiran
per 1.000 Penduduk
% 52,6 53,6 ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN
SIPIL
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.
Sambas
10. Ketersediaan Database
Kependudukan Skala
Kabupaten
Ada/ Tidak
Ada
Ada Ada ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN
SIPIL
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.
Sambas
11. Penerapan KTP Nasional
Berbasis NIK
Sudah/
Belum
sudah sudah ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN
SIPIL
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.
Sambas
12. Penetapan APBD tepat
waktu
tepat/tidak tepat waktu tepat waktu PENUNJANG Badan Keuangan Daerah
Kab. Sambas
13. Penyampaian Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) tepat waktu
tepat/tidak tepat waktu tepat waktu PENUNJANG Badan Keuangan Daerah
Kab. Sambas
14. Penyelesaian Kasus -
kasus pelanggaran disipin
Kepegawaian
% 75 90 PENUNJANG Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
Aparatur Daerah Kab.
Sambas
15. Persentase Ketepatan
Waktu Penyelesaian Usulan
Kenaikan Pangkat PNS
% 100 100 PENUNJANG Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
Aparatur Daerah Kab.
Sambas
4. Peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan
daerah untuk
mendorong
terwujudnya
pelaksanaan
pembangunan yang
efektif, efisien, dan
transparansi
8. Meningkatkan kualitas
pengelolaan keuangan
daerah
5. Peningkatan
kapasitas dan kualitas
aparatur
9. Meningkatkan
kapasitas dan kualitas
aparatur
SASARAN STRATEGIKondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPDARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN Satuan
Capaian Thn 0
(2016)*
16. Persentase Ketepatan
Waktu Penyelesaian Proses
Pensiun PNS
% 100 100 PENUNJANG Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
Aparatur Daerah Kab.
Sambas
6. Peningkatan
pembinaan terhadap
pengelolaan keuangan
dan aset desa
10. Meningkatkan
pembinaan oleh Camat
terhadap pengelolaan
keuangan
dan aset desa
17. Prosentase desa yang
dibina dalam pengelolaan
keuangan
% 100 100 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DESA
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab.
Sambas
MISI 6
1. Persentase Konsistensi
Penjabaran Program RPJMD
kedalam RKPD
% 100 100 PENUNJANG Bappeda Kab. Sambas
2. Persentase Konsistensi
Pelaksanaan Tahapan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
% 100 100 PENUNJANG Bappeda Kab. Sambas
2. Menyediakan dan
menyebarluaskan data
dan informasi
pembangunan serta
informasi publik lainnya
3. Pelaksanaan diseminasi
dan pendistribusian informasi
pembangunan daerah melalui
Sosialisasi/ Media massa/
radio/ majalah / Televisi/
Media Online
% 12 24 KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Sambas
3. Meningkatkan
pelayanan pengaduan
kepada masyarakat
4. Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
% 95 100 KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Sambas
4. Meningkatkan
partisipasi dan
pemberdayaan
masyarakat dalam
pelaksanaan
pembangunan di
kecamatan
5. Jumlah BUM Desa buah 9 105 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DESA
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab.
Sambas
1. Meningkatkan
kualitas perencanaan
pembangunan daerah
dan keterpaduan
perencanaan
pembangunan daerah
dengan pembangunan
desa
1. Meningkatnya
kualitas
pembangunan
daerah melalui
peningkatan
partisipasi
masyarakat proses
pembangunan baik
dalam tahapan
perencanaan,
pelaksanaan, dan
pengawasan
pembangunan.
1. Peningkatan
kualitas perencanaan,
pelaksanaan, dan
pengawasan
pembangunan daerah
dengan melibatkan
partisipasi masyarakat
SASARAN STRATEGIKondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPDARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN Satuan
Capaian Thn 0
(2016)*
2. Meningkatnya
kapasitas, fungsi
kontrol, dan
hubungan
kemitraan antar
lembaga dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
2. Peningkatan
kapasitas dan fungsi
kontrol lembaga
perwakilan rakyat
(DPRD)
5. Meningkatkan
kapasitas dan pelayanan
kedinasan bagi lembaga
DPRD
6. Cakupan Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
% 95 99 PENUNJANG Sekretariat DPRD Kab.
Sambas
MISI 7
1. Meningkatnya
kesadaran hukum
1. Peningkatan upaya
kesadaran hukum
masyarakat
1. Meningkatkan
kesadaran hukum
masyarakat
1. Meningkatnya budaya
kesadaran dan ketaatan
hukum masyarakat
% 87,33 88,08 KETENTRAMAN,
KETERTIBAN
UMUM DAN
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Sambas
2. Meningkatnya
upaya penegakan
hukum
2. Peningkatan upaya
penegakan hukum
2. Meningkatkan upaya
penegakan hukum
terutama yang terkait
dengan
penegakan peraturan
daerah
2. Penegakan PERDA % 86,22 88,12 KETENTRAMAN,
KETERTIBAN
UMUM DAN
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Sambas
MISI 8
1. Terciptanya
stabilitas
keamanan dan
ketertiban
masyarakat.
1. Peningkatan
pembinaan keamanan
dan ketertiban
masyarakat
1. Meningkatkan
pembinaan terhadap
organisasi masyarakat
dan partai politik
1. Kegiatan Pembinaan
terhadap LSM, ORMAS dan
OKP.
keg 3 3 KETENTRAMAN,
KETERTIBAN
UMUM DAN
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
KesbangPol
2. Meningkatkan Peran
Siskamling
% 80,5 83 KETENTRAMAN,
KETERTIBAN
UMUM DAN
Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Sambas
3. Meningkatnya Kesadaran
Swakarsa Masyarakat untuk
Menjaga Keamanan,
Ketenteraman dan Ketertiban
% 90 90,75 KETENTRAMAN,
KETERTIBAN
UMUM DAN
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Sambas
2. Meningkatkan
pembinaan terhadap
masyarakat untuk
bersama-sama
menjaga kemanan,
ketentraman, dan
ketertiban
SASARAN STRATEGIKondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPDARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN Satuan
Capaian Thn 0
(2016)*
4. Meningkatnya Kerjasama
dan Koordinasi antara Pemda
dan Kepolisian dalam
menjaga
Keamanan,Ketenteraman dan
Ketertiban
% 97 97,75 KETENTRAMAN,
KETERTIBAN
UMUM DAN
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Sambas
2. Terwujudnya
Perlindungan
terhadap
Masyarakat
2. Peningkatan
perlindungan terhadap
masyarakat
5. Jumlah Linmas per jumlah
10.000 Penduduk
orang 55 56 KETENTRAMAN,
KETERTIBAN
UMUM DAN
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Sambas
6. Rasio Pos Siskamling per
jumlah Desa/Kelurahan
1 2 KETENTRAMAN,
KETERTIBAN
UMUM DAN
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Sambas
7. Cakupan Pelayanan
Bencana Kebakaran
Kabupaten
% 0,002 0,002 PENUNJANG Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Sambas
8. Layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran
(WMK)
% 76 81 PENUNJANG Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Sambas
5.Meningkatkan
perlindungan
masyarakat terhadap
bencana kebakaran
3. Meningkatkan
koordinasi upaya
penyelenggaraan
ketentraman dan
ketertiban umum,
penerapan dan
penegakan perda di
Kecamatan
4.Meningkatkan
perlindungan
masyarakat terhadap
potensi bencana dan
akibat bencana
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VIII | 1
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN
KEBUTUHAN PENDANAAN
Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Sambas berisi program-
program untuk mencapai visi dan misi jangka menengah dan pemenuhan layanan
Perangkat Daerah dalam menjalankan Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan
Penunjang Lainnya yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Rincian
kebutuhan pendanaan dirinci dengan pagu indikatif yang dibutuhkan dalam
pencapaian indikator kinerja daerahqq yang telah ditetapkan.
Program-program telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif
selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat
Daerah, termasuk dalam menjabarkan kegiatan prioritas beserta kebutuhan
pendanaan.
Pencapaian kinerja kepala daerah yang bersifat dampak (impacts) merupakan
agregasi program yang dilaksanakan juga didukung program/ kegiatan yang
bersumber dari APBD Propinsi Kalimantan Barat, APBN dan sumber dana lainnya
yang tidak mengikat. Untuk penganggaran keuangan yang tercantum dalam Bab
VIII ini, bersumber dari APBD Kabupaten Sambas sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Bab III.
Rp Rp Rp Rp Rp
846.804.633.620,60 1.040.004.149.713,83 1.173.386.241.078,36 1.301.893.215.608,36 1.474.132.478.088,78
I 607.918.131.872,89 777.356.882.116,58 883.165.501.778,33 946.090.741.094,27 1.040.436.652.988,74
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 553.294.796.429,42 722.573.226.180,93 819.085.231.547,98 865.576.164.796,69 943.638.393.646,50
1.01 PENDIDIKAN 75.759.347.043,00 84.534.050.587,00 94.343.186.287,00 109.486.043.603,50 123.953.310.984,02
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3.785.839.000,00 5.678.000.000,00 5.715.556.669,00 6.301.300.100,00 7.010.512.605,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Sambas
Program Penyediaan Jasa Guru Dan Tenaga Kependidikan 172.000.000,00 3.633.038.000,00 3.851.000.000,00 3.860.500.000,00 4.028.446.000,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Sambas
Program Peningkatan Kreativitas Dan Prestasi Siswa Di Bidang Akademik Dan Non Akademik 959.975.000,00 1.870.000.000,00 1.637.017.033,00 1.703.236.900,00 1.790.183.600,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Sambas
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 2.894.164.883,55 3.069.452.564,00 3.789.628.400,00 4.173.085.690,00 4.480.691.724,17Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Sambas
Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.545.000.000,00 2.332.605.800,00 1.625.537.500,00 2.559.566.250,00 2.702.208.400,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Sambas
Program Layanan Akses Pendidikan Dan Beasiswa Bagi Peserta Didik 4.218.794.700,00 2.027.000.000,00 4.606.024.000,00 7.803.024.000,00 10.112.546.000,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Sambas
Program Pendidikan Menengah 2.105.700.000,00 0,00 265.000.000,00 291.500.000,00 320.650.000,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Sambas
Program Peningkatan Penumbuhan Budi Pekerti Yang Baik Bagi Guru Dan Peserta Didik 886.980.000,00 1.037.229.490,00 1.065.624.400,00 1.219.101.000,00 1.622.374.750,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Sambas
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun 53.996.788.000,00 59.386.466.800,00 65.327.988.480,00 73.131.624.828,00 81.069.787.310,80Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Sambas
Program Pendidikan Non Formal 586.000.000,00 1.407.852.550,00 2.184.637.805,00 2.823.101.585,50 3.780.411.744,05Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Sambas
Program Pendidikan Kesetaraan 465.000.000,00 1.134.247.900,00 653.015.000,00 1.702.873.750,00 2.759.955.900,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Sambas
Program Pendidikan Keaksaraan 150.000.000,00 206.359.450,00 169.050.000,00 177.502.500,00 192.165.750,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Sambas
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.993.105.459,45 2.751.798.033,00 3.453.107.000,00 3.739.627.000,00 4.083.377.200,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Sambas
1.02 KESEHATAN 173.981.818.486,55 199.644.476.024,63 215.942.547.315,63 236.438.753.253,63 258.895.332.616,63
Program Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif Dan Usila 6.842.622.000,00 8.072.067.500,00 8.879.274.250,00 9.767.201.675,00 10.743.921.842,50 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Penanggulangan Dan Pencegahan Masalah Gizi Ibu Dan Anak 45.927.750,00 295.927.750,00 255.927.750,00 265.020.525,00 275.022.577,50 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
TABEL VIII.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI PENDANAAN TAHUN 2017 - 2021
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas Pembangunan
PAGU INDIKATIF
OPD2021
Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5
2017 2018 2019 2020
TOTAL
URUSAN WAJIB
Rp Rp Rp Rp Rp
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas Pembangunan
PAGU INDIKATIF
OPD2021
Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5
2017 2018 2019 2020
Program Pencegahan Stunting Dan Perbaikan Gizi Masyarakat 184.150.000,00 700.000.000,00 770.000.000,00 847.000.000,00 931.700.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Kesehatan Kerja Dan Olahraga 50.000.000,00 525.000.000,00 577.500.000,00 635.250.000,00 698.775.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 153.600.000,00 820.000.000,00 902.000.000,00 992.200.000,00 1.091.420.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 415.000.000,00 582.565.000,00 640.821.500,00 704.903.650,00 775.394.015,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Pengawasan Obat Dan Makanan 168.000.000,00 340.000.000,00 374.000.000,00 411.400.000,00 452.540.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Dan Data 160.000.000,00 370.000.000,00 407.000.000,00 447.700.000,00 492.470.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Kefarmasian Dan Alat Kesehatan 22.149.498.543,00 26.699.498.543,00 29.369.448.397,30 32.306.393.237,03 35.537.032.560,73 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah 30.000.000,00 120.000.000,00 132.000.000,00 145.200.000,00 159.720.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 304.000.000,00 1.165.000.000,00 1.281.500.000,00 1.409.650.000,00 1.550.615.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Pencegahan, Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Tb Paru 0,00 470.000.000,00 517.000.000,00 568.700.000,00 625.570.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Survelance Dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (Ptm) 30.000.000,00 1.390.000.000,00 1.529.000.000,00 1.681.900.000,00 1.850.090.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Penguatan Pembiayaan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan 3.845.000.000,00 3.885.000.000,00 3.885.000.000,00 4.580.000.000,00 6.090.000.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial 18.144.421.000,00 18.144.421.000,00 18.144.421.000,00 19.958.863.100,00 21.954.749.410,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar 1.645.700.000,00 1.788.950.000,00 1.967.845.000,00 2.164.629.500,00 2.381.092.450,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 154.034.800,00 179.034.800,00 154.034.800,00 154.034.800,00 154.034.800,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 80.000.000,00 100.000.000,00 110.000.000,00 121.000.000,00 133.100.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Pembinaan Kesehatan Tradisional Dan Komplementer 364.495.000,00 505.000.000,00 555.500.000,00 611.050.000,00 672.155.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan
Jaringannya30.720.605.624,91 35.924.405.624,91 35.976.796.015,30 38.972.860.013,27 41.393.649.041,23 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Manajemen, Pemenuhan Dan Peningkatan Mutu, Sarana Dan Prasarana Fasilitas Kesehatan 275.000.000,00 290.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah 50.000.000,00 520.000.000,00 520.000.000,00 520.000.000,00 520.000.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Pengembangan, Pemantapan, Pemantauan Dan Evaluasi Urusan Kesehatan 311.824.793,92 678.000.000,00 678.000.000,00 678.000.000,00 663.500.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Operasional Rumah Sakit 1.822.786.114,76 1.822.786.114,76 1.822.786.114,76 2.005.064.726,24 2.205.571.198,86 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Rp Rp Rp Rp Rp
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas Pembangunan
PAGU INDIKATIF
OPD2021
Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5
2017 2018 2019 2020
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit 265.000.000,00 265.000.000,00 265.000.000,00 265.000.000,00 265.000.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Peningkatan Kualitas Pelayan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah 46.750.369.443,70 51.214.231.626,84 61.214.231.626,84 67.335.654.789,52 74.069.220.268,48 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit 184.340.000,00 184.340.000,00 184.340.000,00 184.340.000,00 184.340.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit 7.675.898.000,00 7.675.898.000,00 7.675.898.000,00 8.443.487.800,00 9.287.836.580,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 322.400.000,00 447.400.000,00 447.400.000,00 447.400.000,00 447.400.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Peningkatan Manajemen Kesehatan 1.165.179.000,00 1.215.179.000,00 2.060.179.000,00 2.060.353.190,00 2.115.179.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Penyediaan Tenaga Teknis Kesehatan 2.745.820.000,00 3.337.120.000,00 3.343.120.000,00 3.349.720.000,00 3.356.980.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Pengadaan, Pemeliharaan,Operasional Dan Pembinaan Kesehatan Puskesmas (Blud) 20.500.592.977,26 21.629.897.626,12 22.710.770.422,43 24.981.847.464,67 27.480.032.211,14 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Upaya Pelayanan Manajemen Di Puskesmas (Dau) 443.000.000,00 2.235.200.000,00 2.259.200.000,00 2.485.120.000,00 2.733.632.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Perencanaan Dan Penyusunan Regulasi Kesehatan 60.029.000,00 130.029.000,00 130.029.000,00 143.031.900,00 157.335.090,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Pengadaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit 5.922.524.439,00 5.922.524.439,00 5.922.524.439,00 6.514.776.882,90 7.166.254.571,19 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 248.658.835.000,00 371.356.549.467,25 435.819.159.416,48 429.746.351.744,33 452.030.303.513,87
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 177.560.507.000,00 276.827.865.614,41 327.815.247.397,27 318.827.325.104,36 331.874.532.749,97Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kab. Sambas
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 21.069.993.000,00 33.983.605.500,00 39.697.690.170,64 37.370.974.047,83 38.359.027.992,32Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kab. Sambas
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan 100.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kab. Sambas
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya 31.925.425.000,00 35.477.967.500,00 39.099.210.250,00 42.839.540.250,00 47.230.854.000,00Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kab. Sambas
Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kab. Sambas
Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya 0,00 1.500.000.000,00 1.600.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kab. Sambas
Program Pengamanan Pantai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kab. Sambas
Program Pengendalian Banjir 3.304.550.000,00 5.202.077.852,84 6.714.531.948,57 5.209.545.109,63 5.408.374.692,45Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kab. Sambas
Program Perencanaan Tata Ruang 1.252.400.000,00 1.443.430.000,00 1.663.748.500,00 2.192.875.575,00 2.211.034.671,25Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kab. Sambas
Program Pemanfaatan Ruang 0,00 175.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kab. Sambas
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 226.200.000,00 261.130.000,00 299.799.500,00 342.769.425,00 390.684.838,75Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kab. Sambas
Rp Rp Rp Rp Rp
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas Pembangunan
PAGU INDIKATIF
OPD2021
Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5
2017 2018 2019 2020
Program Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Kantor Pemerintah 12.719.500.000,00 15.810.200.000,00 18.102.395.000,00 20.734.208.750,00 23.697.725.412,50Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kab. Sambas
Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Ke Pu-An 500.260.000,00 525.273.000,00 551.536.650,00 579.113.482,50 608.069.156,63Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kab. Sambas
1.04 50.938.685.056,34 61.751.951.554,53 66.624.783.945,51 81.008.365.562,79 97.094.855.890,91
Program Pengembangan Perumahan 153.836.633,69 185.278.446,89 191.278.446,89 232.573.427,37 278.757.425,33Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kab. Sambas
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 4.055.537.232,27 4.884.425.911,47 5.473.044.632,37 6.654.616.706,65 7.976.078.095,79Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kab. Sambas
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 18.658.184.857,01 22.471.627.396,59 25.179.667.361,67 30.615.689.501,55 36.695.296.090,75Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kab. Sambas
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 15.552.275.681,38 19.133.110.950,70 20.910.627.252,66 25.425.009.077,94 30.473.860.018,00Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kab. Sambas
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8.252.226.146,65 9.938.852.711,62 10.104.936.557,66 12.286.484.791,03 14.726.312.053,12Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kab. Sambas
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 4.266.624.505,35 5.138.656.137,25 4.765.229.694,26 5.793.992.058,25 6.944.552.207,92Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kab. Sambas
1.05 2.057.110.843,53 2.851.198.547,52 3.479.554.583,36 4.368.650.632,44 6.106.090.641,07
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 601.020.000,00 643.000.000,00 700.000.000,00 745.000.000,00 860.000.000,00Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Sambas
Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 125.000.000,00 134.000.000,00 165.187.280,00 195.000.000,00 250.000.000,00Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Sambas
Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah 166.705.000,00 166.705.000,00 210.000.000,00 240.000.000,00 290.000.000,00Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Sambas
Program Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat 178.404.112,50 201.578.500,00 262.000.000,00 295.000.000,00 395.000.000,00Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Sambas
Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebakaran 418.767.754,86 1.130.915.047,52 1.382.367.303,36 1.897.090.796,23 2.824.000.000,00Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Sambas
Program Penyusunan Rencana Strategis Skpd 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Sambas
Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 200.000.000,00 200.000.000,00 240.000.000,00 265.000.000,00 355.000.000,00Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Sambas
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 152.213.976,17 155.000.000,00 260.000.000,00 436.559.836,21 742.090.641,07Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Sambas
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 105.000.000,00 110.000.000,00 145.000.000,00 175.000.000,00 240.000.000,00Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Sambas
Program Penyusunan Produk Hukum Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Sambas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sat Pol Pp/Satlinmas/Damkar/Ppns 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Sambas
1.06 SOSIAL 1.899.000.000,00 2.435.000.000,00 2.876.000.000,00 4.528.000.000,00 5.558.500.000,00
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 93.000.000,00 125.000.000,00 185.000.000,00 250.000.000,00 310.000.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Sambas
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Rp Rp Rp Rp Rp
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas Pembangunan
PAGU INDIKATIF
OPD2021
Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5
2017 2018 2019 2020
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (Pmks) Lainnya801.000.000,00 930.000.000,00 1.092.000.000,00 1.920.000.000,00 2.190.000.000,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Sambas
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma 145.000.000,00 150.000.000,00 179.000.000,00 315.000.000,00 338.500.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Sambas
Program Pemberdayaan Kelembagaan Dan Kesejahteraan Sosial 420.000.000,00 565.000.000,00 735.000.000,00 1.013.000.000,00 1.190.000.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Sambas
Program Pengelolaan Areal Pemakaman 65.000.000,00 135.000.000,00 155.000.000,00 240.000.000,00 380.000.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Sambas
Program Pembinaan Panti Asuhan / Jompo 145.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00 350.000.000,00 490.000.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Sambas
Program Peningkatan Penanggulangan Bencana 80.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 140.000.000,00 170.000.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Sambas
Program Penanggulangan Bencana 90.000.000,00 155.000.000,00 155.000.000,00 180.000.000,00 330.000.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Sambas
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, Psk, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya) 60.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 120.000.000,00 160.000.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Sambas
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 54.623.335.443,47 54.783.655.935,66 64.080.270.230,35 80.514.576.297,58 96.798.259.342,25
1.07 KETENAGAKERJAAN 1.305.178.198,25 1.938.000.000,00 2.471.736.100,00 2.984.400.000,00 3.617.505.031,00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Balai Latihan Kerja 0,00 0,00 40.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kab. Sambas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 35.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kab. Sambas
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 158.000.000,00 340.000.000,00 404.300.000,00 517.000.000,00 841.800.000,00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kab. Sambas
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 129.000.000,00 360.000.000,00 425.000.000,00 525.000.000,00 650.000.000,00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kab. Sambas
Program Peningkatan Kompetensi Dan Daya Saing Tenaga Kerja 1.008.178.198,25 1.203.000.000,00 1.552.436.100,00 1.767.400.000,00 1.875.705.031,00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kab. Sambas
1.08 742.000.000,00 1.187.119.370,35 1.599.890.386,67 2.451.112.983,33 3.275.141.229,16
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan 0,00 40.000.000,00 50.000.000,00 145.000.000,00 179.952.521,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Sambas
Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan 95.000.000,00 175.000.000,00 270.000.000,00 274.237.983,00 509.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Sambas
Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 140.000.000,00 280.869.370,35 330.000.000,67 485.000.000,33 595.094.958,16
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Sambas
Program Perlindungan Anak 232.500.000,00 336.250.000,00 436.500.000,00 751.875.000,00 956.093.750,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Sambas
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Rp Rp Rp Rp Rp
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas Pembangunan
PAGU INDIKATIF
OPD2021
Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5
2017 2018 2019 2020
Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender 254.500.000,00 335.000.000,00 493.390.386,00 775.000.000,00 1.015.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Sambas
Program Pengembangan Data Informasi 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Sambas
1.09 KETAHANAN PANGAN 839.600.000,00 1.218.000.000,00 1.770.330.000,00 1.809.000.000,00 2.586.000.000,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 839.600.000,00 1.218.000.000,00 1.770.330.000,00 1.809.000.000,00 2.586.000.000,00Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kab. Sambas
1.10 PERTANAHAN 14.294.764.558,70 3.214.465.796,06 1.736.800.000,00 2.444.369.354,76 2.552.338.397,83
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 50.000.000,00 60.000.000,00 150.000.000,00 198.000.000,00 245.000.000,00Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kab. Sambas
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 520.000.000,00 520.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Kab. Sambas
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2.400.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kab. Sambas
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 75.000.000,00 90.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 991.764.558,70 1.194.465.796,06 1.000.000.000,00 1.215.889.354,76 1.457.338.397,83Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kab. Sambas
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 4.558.000.000,00 250.000.000,00 436.800.000,00 480.480.000,00 500.000.000,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Sambas
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 5.600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 100.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 350.000.000,00Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Sambas
1.11 LINGKUNGAN HIDUP 3.744.457.737,51 4.107.574.393,76 6.892.533.780,80 8.380.558.451,43 10.044.754.137,10
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2.693.186.074,53 2.841.439.167,64 3.279.125.938,85 3.987.054.321,97 4.778.796.142,00Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kab. Sambas
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 666.660.078,96 802.915.021,45 3.045.683.028,10 3.703.213.571,85 4.438.590.824,47Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kab. Sambas
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 230.766.950,41 277.932.122,81 347.107.795,92 422.044.674,01 505.853.519,18Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kab. Sambas
Program Pengendalian Kebakaran Hutan 153.844.633,61 185.288.081,87 185.617.017,94 225.689.756,18 270.506.807,53Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kab. Sambas
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 0,00 0,00 35.000.000,00 42.556.127,42 51.006.843,92Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kab. Sambas
1.12 1.635.333.812,01 1.906.556.719,35 2.226.099.212,32 3.220.644.264,37 3.002.900.068,85
Program Penataan Administrasi Kependudukan 872.519.099,33 914.482.013,57 1.057.322.684,74 1.868.087.192,53 1.301.912.560,00Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kab. Sambas
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 197.753.747,50 366.022.396,88 511.949.113,74 605.342.105,76 484.782.471,25Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kab. Sambas
Program Pelayanan Pencatatan Sipil 193.309.739,00 212.640.712,90 222.306.199,85 277.138.943,33 463.943.373,60Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kab. Sambas
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 237.192.360,00 259.411.596,00 270.521.213,99 276.076.022,75 548.261.664,00Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kab. Sambas
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Rp Rp Rp Rp Rp
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas Pembangunan
PAGU INDIKATIF
OPD2021
Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5
2017 2018 2019 2020
Program Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan 134.558.866,18 154.000.000,00 164.000.000,00 194.000.000,00 204.000.000,00Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kab. Sambas
1.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.247.900.000,00 2.830.200.000,00 3.660.300.000,00 4.900.800.000,00 6.835.720.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 713.000.000,00 747.000.000,00 862.000.000,00 1.247.600.000,00 1.555.750.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Sambas
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 215.000.000,00 280.000.000,00 361.300.000,00 597.200.000,00 680.000.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Sambas
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 342.900.000,00 545.700.000,00 675.000.000,00 950.000.000,00 1.192.250.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Sambas
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 495.000.000,00 582.500.000,00 970.000.000,00 875.000.000,00 1.746.000.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Sambas
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Pedesaan 175.000.000,00 245.000.000,00 284.000.000,00 451.000.000,00 666.000.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Sambas
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan 100.000.000,00 165.000.000,00 190.000.000,00 285.000.000,00 440.000.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Sambas
Program Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Dan Teknologi Tepat Guna (TTG) 207.000.000,00 265.000.000,00 318.000.000,00 495.000.000,00 555.720.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Sambas
1.14 3.410.900.000,00 4.925.067.750,00 6.268.075.742,00 7.922.300.692,39 9.562.629.453,76
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat 15.000.000,00 19.500.000,00 24.900.000,00 36.400.000,00 50.250.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Sambas
Program Peningkatan Keluarga Berencana 1.521.020.000,00 2.288.107.750,00 3.843.241.742,00 4.203.445.360,00 4.878.093.366,17
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Sambas
Program Pelayanan Kontrasepsi 1.190.280.000,00 1.529.640.000,00 1.056.100.000,00 1.380.374.270,80 1.466.250.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Sambas
Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 15.000.000,00 19.500.000,00 24.900.000,00 36.400.000,00 50.250.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Sambas
Program Pembinaan Ketahanan Remaja 15.000.000,00 19.500.000,00 24.900.000,00 36.400.000,00 50.250.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Sambas
Program Pengendalian Kependudukan 200.000.000,00 265.000.000,00 345.000.000,00 473.600.000,00 746.950.955,59
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Sambas
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 45.000.000,00 58.500.000,00 74.700.000,00 109.200.000,00 150.750.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Sambas
Program Pembinaan Keluarga, Balita Dan Anak 30.000.000,00 39.000.000,00 49.800.000,00 72.800.000,00 100.500.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Sambas
Program Kerjasama Dan Lintas Sektor 115.000.000,00 190.000.000,00 231.050.000,00 390.000.000,00 560.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Sambas
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 55.000.000,00 193.220.000,00 231.484.000,00 475.660.800,00 526.222.960,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Sambas
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Rp Rp Rp Rp Rp
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas Pembangunan
PAGU INDIKATIF
OPD2021
Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5
2017 2018 2019 2020
Program Advokasi Dan Kie Pengendalian Penduduk Dan Kb 145.000.000,00 220.000.000,00 267.700.000,00 579.220.261,59 782.762.172,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Sambas
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri 64.600.000,00 83.100.000,00 94.300.000,00 128.800.000,00 200.350.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Sambas
1.15 PERHUBUNGAN 19.466.364.500,00 21.650.675.000,00 24.994.672.042,56 30.441.262.507,80 36.493.579.532,57
Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan 746.000.000,00 1.302.000.000,00 1.496.000.000,00 746.000.000,00 746.000.000,00 Dinas Perhubungan Kab. Sambas
Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ 560.522.000,00 560.522.000,00 705.000.000,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 Dinas Perhubungan Kab. Sambas
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.704.153.000,00 1.644.153.000,00 1.804.153.000,00 2.033.153.000,00 2.054.153.000,00 Dinas Perhubungan Kab. Sambas
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 6.023.242.000,00 7.774.000.000,00 8.088.300.000,00 11.300.000.000,00 10.885.000.000,00 Dinas Perhubungan Kab. Sambas
Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas 10.432.447.500,00 10.370.000.000,00 12.601.219.042,56 15.312.109.507,80 21.758.426.532,57 Dinas Perhubungan Kab. Sambas
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Kab. Sambas
1.16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.068.991.450,00 1.560.000.000,00 1.880.000.000,00 2.820.000.000,00 3.685.000.000,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.068.991.450,00 1.510.000.000,00 1.825.000.000,00 2.550.000.000,00 3.060.000.000,00Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Sambas
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 0,00 50.000.000,00 55.000.000,00 70.000.000,00 100.000.000,00Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Sambas
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 525.000.000,00Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Sambas
1.17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.335.000.000,00 1.852.000.000,00 2.090.000.000,00 2.610.000.000,00 3.300.000.000,00
Program Penciptaan Iklim Usaha Menengah yang kondusif 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 200.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Sambas
Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah 325.000.000,00 465.000.000,00 510.000.000,00 665.000.000,00 860.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Sambas
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah 110.000.000,00 177.000.000,00 190.000.000,00 280.000.000,00 450.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Sambas
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 290.000.000,00 320.000.000,00 345.000.000,00 440.000.000,00 490.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Sambas
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 50.000.000,00 190.000.000,00 210.000.000,00 240.000.000,00 280.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Sambas
Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro 320.000.000,00 420.000.000,00 455.000.000,00 540.000.000,00 620.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Sambas
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Manajemen Usaha koperasi 240.000.000,00 280.000.000,00 300.000.000,00 365.000.000,00 400.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Sambas
1.18 PENANAMAN MODAL 1.286.849.719,00 1.467.973.292,00 1.572.057.966,00 2.075.348.941,00 2.343.043.093,00
Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Sambas
Program Publikasi Pembangunan Daerah 35.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00 70.000.000,00Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Sambas
Rp Rp Rp Rp Rp
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas Pembangunan
PAGU INDIKATIF
OPD2021
Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5
2017 2018 2019 2020
Program Peningkatan Informasi Penanaman Modal 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Sambas
Program Penataan Kebijakan Penanaman Modal 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Sambas
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Sambas
Program Peningkatan dan Pengembangan Penanaman Modal 181.000.000,00 207.000.000,00 237.000.000,00 295.000.000,00 325.000.000,00Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Sambas
Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 15.000.000,00 22.000.000,00 49.000.000,00 141.000.000,00 141.000.000,00Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Sambas
Program Revitalisasi Pelayanan Penanaman Modal 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Sambas
Program Peningkatan Pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan 152.528.550,00 183.000.000,00 195.000.000,00 256.000.000,00 316.000.000,00Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Sambas
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 858.321.169,00 965.973.292,00 996.057.966,00 1.174.348.941,00 1.336.043.093,00Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Sambas
1.19 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.550.000.000,00 2.409.731.164,14 2.555.000.000,00 3.356.873.873,00 3.762.498.283,00
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 595.000.000,00 710.000.000,00 935.000.000,00 1.046.873.873,00 1.117.498.283,00Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga Kab. Sambas
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda 160.000.000,00 120.000.000,00 225.000.000,00 295.000.000,00 370.000.000,00Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga Kab. Sambas
Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 30.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga Kab. Sambas
Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga Kab. Sambas
Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 105.000.000,00 105.000.000,00 255.000.000,00 380.000.000,00 425.000.000,00Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga Kab. Sambas
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga 165.000.000,00 450.000.000,00 425.000.000,00 550.000.000,00 650.000.000,00Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga Kab. Sambas
Program Pembinaan Prestasi Olahraga 495.000.000,00 994.731.164,14 640.000.000,00 960.000.000,00 1.075.000.000,00Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga Kab. Sambas
1.20 STATISTIK 100.000.000,00 115.000.000,00 130.000.000,00 180.000.000,00 250.000.000,00
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah 100.000.000,00 115.000.000,00 130.000.000,00 180.000.000,00 250.000.000,00Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Sambas
1.21 KEBUDAYAAN 980.000.000,00 3.650.000.000,00 3.482.175.000,00 3.759.305.229,50 3.962.970.115,98
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 440.000.000,00 1.940.000.000,00 1.844.175.000,00 1.943.405.229,50 2.051.475.115,98Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Sambas
Program Pengembangan Nilai Budaya 425.000.000,00 1.320.000.000,00 1.386.000.000,00 1.455.300.000,00 1.528.065.000,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Sambas
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 115.000.000,00 390.000.000,00 252.000.000,00 360.600.000,00 383.430.000,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Sambas
1.22 PERPUSTAKAAN 525.995.468,00 601.100.000,00 598.200.000,00 974.340.000,00 1.292.180.000,00
Program Pengembangan Perpustakaan 97.000.000,00 230.000.000,00 232.100.000,00 384.000.000,00 446.000.000,00Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kab. Sambas
Program Pengembangan Kualitas Sumber Daya Perpustakaan Dan Kearsipan 115.000.000,00 117.800.000,00 167.000.000,00 230.000.000,00 292.500.000,00Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kab. Sambas
Rp Rp Rp Rp Rp
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas Pembangunan
PAGU INDIKATIF
OPD2021
Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5
2017 2018 2019 2020
Program Pelaksanaan Pelestarian Bahan Pustaka 30.000.000,00 75.000.000,00 38.800.000,00 86.840.000,00 137.680.000,00Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kab. Sambas
Program Pengembangan Budaya Gemar Membaca 283.995.468,00 178.300.000,00 160.300.000,00 273.500.000,00 416.000.000,00Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kab. Sambas
1.23 KEARSIPAN 90.000.000,00 150.192.450,00 152.400.000,00 184.260.000,00 232.000.000,00
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 40.000.000,00 58.300.000,00 64.000.000,00 75.000.000,00 88.500.000,00Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kab. Sambas
Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 50.000.000,00 91.892.450,00 88.400.000,00 109.260.000,00 143.500.000,00Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kab. Sambas
II URUSAN PILIHAN 107.831.342.895,73 118.646.115.184,30 130.312.698.007,44 146.731.008.831,84 164.315.618.977,51
2.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 10.658.826.000,00 11.811.814.002,27 12.973.362.002,01 14.598.512.001,95 16.583.639.001,40
Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan 297.700.000,00 350.273.000,82 406.422.000,71 514.368.000,59 668.679.000,16Dinas Perikanan, Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kab. Sambas
Program Pengembangan Perikanan Budidaya 3.777.058.000,00 4.175.986.000,44 4.613.242.000,07 5.137.203.000,16 5.746.664.000,11Dinas Perikanan, Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kab. Sambas
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 4.344.443.000,00 4.789.825.000,23 5.274.188.000,03 5.920.437.000,16 6.718.324.000,57Dinas Perikanan, Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kab. Sambas
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1.085.000.000,00 1.198.862.000,00 1.323.714.000,63 1.471.911.000,59 1.643.292.000,07Dinas Perikanan, Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kab. Sambas
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut,Air Payau dan Air Tawar 944.625.000,00 1.049.782.000,78 1.164.667.000,30 1.312.700.000,26 1.492.219.000,34Dinas Perikanan, Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kab. Sambas
Program Minapolitan 210.000.000,00 247.086.000,00 191.129.000,26 241.893.000,19 314.461.000,14Dinas Perikanan, Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kab. Sambas
2.02 PARIWISATA 16.811.689.628,71 18.285.875.000,00 20.458.362.500,33 22.582.698.750,41 24.925.468.625,44
Program Pengembangan Pemasaran Wisata 180.439.628,71 181.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Sambas
Program Pengembangan Kemitraan 340.000.000,00 290.000.000,00 565.000.000,33 620.000.000,41 700.000.000,44Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Sambas
Program Pengembangan Destinasi Wisata 16.066.250.000,00 17.634.875.000,00 19.493.362.500,00 21.462.698.750,00 23.625.468.625,00Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Sambas
Program Pengembangan Atraksi Daya Tarik Wisata 225.000.000,00 180.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Sambas
2.03 PERTANIAN 29.872.366.893,00 33.437.762.000,60 37.076.691.000,04 44.657.677.000,90 52.478.570.002,23
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 367.000.000,00 475.000.000,00 400.000.000,00 575.000.000,00 751.000.000,00Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kab. Sambas
Program Pemberdayaan Kelompok Tani 125.000.000,00 144.000.000,00 170.000.000,00 204.000.000,00 255.000.000,00Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kab. Sambas
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 2.144.100.000,00 2.567.000.000,00 2.871.000.000,00 3.496.000.000,00 4.181.000.000,00Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kab. Sambas
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 168.272.000,00 225.000.000,00 245.000.000,00 290.000.000,00 320.000.000,00Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kab. Sambas
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 855.850.000,00 935.000.000,00 1.035.000.000,00 1.405.000.000,00 1.585.325.000,00Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kab. Sambas
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1.965.910.693,00 2.225.700.000,00 2.821.500.000,00 3.576.000.000,00 4.882.000.000,00Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kab. Sambas
Rp Rp Rp Rp Rp
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas Pembangunan
PAGU INDIKATIF
OPD2021
Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5
2017 2018 2019 2020
Program Peningkatan Produksi Produktifitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan 230.000.000,00 281.500.000,00 310.000.000,00 353.000.000,00 382.530.000,00Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kab. Sambas
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Tanaman Pangan) 20.911.558.200,00 22.326.000.000,00 24.160.000.000,00 28.693.000.000,00 32.117.645.000,00Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kab. Sambas
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Hortikultura) 1.100.500.000,00 2.027.000.000,00 2.399.000.000,00 2.843.000.000,00 4.021.675.000,00Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kab. Sambas
Program Pengembangan Dan Penyebaran Informasi Teknologi Pertanian 195.000.000,00 244.000.000,00 287.000.000,00 355.650.000,00 516.500.000,00Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kab. Sambas
Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kab. Sambas
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 330.800.000,00 396.960.000,00 476.352.000,00 571.622.000,40 685.946.000,88Dinas Perikanan, Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kab. Sambas
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 550.000.000,00 660.000.000,00 792.000.000,00 950.400.000,00 1.140.480.000,00Dinas Perikanan, Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kab. Sambas
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 595.000.000,00 714.000.000,00 856.800.000,00 1.028.160.000,00 1.233.792.000,00Dinas Perikanan, Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kab. Sambas
Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 36.000.000,00 43.200.000,00 51.840.000,00 62.208.000,00 74.649.000,60Dinas Perikanan, Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kab. Sambas
Program Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah 147.376.000,00 173.402.000,60 201.199.000,04 254.637.000,50 331.028.000,75Dinas Perikanan, Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kab. Sambas
2.04 PERDAGANGAN 46.762.460.374,02 49.610.664.181,43 53.554.282.505,07 57.667.121.078,58 62.107.941.348,44
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 3.690.000.000,00 4.865.000.000,00 5.390.000.000,00 990.000.000,00 6.490.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Sambas
Peningkatan kerjasama perdagangan internasional 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Sambas
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 160.000.000,00 225.000.000,00 370.000.000,00 460.000.000,00 540.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Sambas
Program Peningkatan Efisiensi Perdagagan Dalam Negeri 2.710.000.000,00 3.760.000.000,00 4.305.000.000,00 4.850.000.000,00 5.395.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Sambas
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 150.000.000,00 160.000.000,00 220.000.000,00 280.000.000,00 320.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Sambas
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 40.052.460.374,02 40.600.664.181,43 43.249.282.505,07 51.067.121.078,58 49.342.941.348,44Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Sambas
2.05 INDUSTRI 3.450.000.000,00 4.780.000.000,00 5.400.000.000,00 6.175.000.000,00 6.920.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 100.000.000,00 120.000.000,00 140.000.000,00 150.000.000,00 180.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Sambas
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 350.000.000,00 660.000.000,00 760.000.000,00 1.025.000.000,00 1.240.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Sambas
Program Penataan Struktur Industri 3.000.000.000,00 4.000.000.000,00 4.500.000.000,00 5.000.000.000,00 5.500.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Sambas
2.06 KETRANSMIGRASIAN 276.000.000,00 720.000.000,00 850.000.000,00 1.050.000.000,00 1.300.000.000,00
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi 91.000.000,00 240.000.000,00 212.500.000,00 262.500.000,00 325.000.000,00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kab. Sambas
Program Penataan Penempatan Penduduk Di Kawasan Transmigrasi 47.000.000,00 120.000.000,00 212.500.000,00 262.500.000,00 325.000.000,00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kab. Sambas
Rp Rp Rp Rp Rp
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas Pembangunan
PAGU INDIKATIF
OPD2021
Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5
2017 2018 2019 2020
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 69.000.000,00 180.000.000,00 212.500.000,00 262.500.000,00 325.000.000,00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kab. Sambas
Program Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi 69.000.000,00 180.000.000,00 212.500.000,00 262.500.000,00 325.000.000,00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kab. Sambas
III URUSAN PENUNJANG 131.055.158.851,97 144.001.152.412,94 159.908.041.292,59 209.071.465.682,24 269.380.206.122,53
3.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.302.370.837,82 6.693.183.091,10 7.496.377.152,00 10.349.168.972,00 13.553.838.843,72
Program Pengembangan Data/Informasi 224.000.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00 369.600.000,00 400.000.000,00 Bappeda Kab. Sambas
Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Sippd) 345.000.000,00 545.964.578,00 770.355.646,00 1.093.000.000,00 1.272.223.361,72 Bappeda Kab. Sambas
Program Penelitian, Pengembangan, Dan Rekayasa 763.906.920,82 889.601.565,00 800.000.000,00 1.200.000.000,00 1.775.000.000,00 Bappeda Kab. Sambas
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 880.000.000,00 836.384.951,00 854.861.626,00 1.002.723.212,00 1.753.031.659,00 Bappeda Kab. Sambas
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayahan 907.489.930,00 1.078.101.730,10 1.759.820.539,00 2.435.318.044,00 3.178.981.578,00 Bappeda Kab. Sambas
Program Pengelolaan Kebun Raya Sambas 505.000.000,00 732.130.267,00 732.130.267,00 905.084.891,00 971.552.141,00 Bappeda Kab. Sambas
Program Koordinasi Pengendalian Perencanaan Dan Implementasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 338.940.882,00 521.000.000,00 521.000.000,00 848.953.600,00 950.000.000,00 Bappeda Kab. Sambas
Program Perencanaan Pemerintaahan Dan Pembangunan Manusia 1.131.320.118,00 1.375.000.000,00 1.375.000.000,00 1.724.489.225,00 1.898.050.104,00 Bappeda Kab. Sambas
Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia 151.712.987,00 425.000.000,00 353.209.074,00 650.000.000,00 1.200.000.000,00 Bappeda Kab. Sambas
Program Kerjasama Antar Daerah 55.000.000,00 60.000.000,00 100.000.000,00 120.000.000,00 155.000.000,00 Bappeda Kab. Sambas
3.02 KEPEGAWAIAN 5.510.998.059,00 6.507.702.500,00 8.067.702.500,00 11.810.000.000,00 16.570.000.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 413.119.800,00 530.000.000,00 530.000.000,00 1.030.000.000,00 1.030.000.000,00Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Daerah Kab. Sambas
Program Perencanaan Dan Rekrutmen Asn 35.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Daerah Kab. Sambas
Program Dan Pengembangan Aparatur Dalam Jabatan 117.198.300,00 193.600.000,00 193.600.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Daerah Kab. Sambas
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Melalui Tugas Dan Izin Belajar 1.012.913.700,00 1.017.102.500,00 1.017.102.500,00 3.000.000.000,00 7.510.000.000,00Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Daerah Kab. Sambas
Program Pengembangan Kompetensi Aparatur 1.085.081.000,00 845.000.000,00 820.000.000,00 1.390.000.000,00 1.390.000.000,00Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Daerah Kab. Sambas
Program Peningkatan Kesejahteraan Dan Penghargaan Aparatur 65.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Daerah Kab. Sambas
Rp Rp Rp Rp Rp
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas Pembangunan
PAGU INDIKATIF
OPD2021
Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5
2017 2018 2019 2020
Program Fasilitasi Layanan Profesi Asn 105.417.909,00 127.000.000,00 127.000.000,00 255.000.000,00 255.000.000,00Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Daerah Kab. Sambas
Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Asn 2.677.267.350,00 3.620.000.000,00 5.180.000.000,00 5.430.000.000,00 5.670.000.000,00Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Daerah Kab. Sambas
Program Penilaian Kinerja Dalam Jabatan 0,00 10.000.000,00 35.000.000,00 45.000.000,00 55.000.000,00Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Daerah Kab. Sambas
3.03 INSPEKTORAT 2.286.670.787,34 2.751.741.495,37 3.343.562.057,04 4.925.930.567,02 6.833.345.089,71
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh 1.233.068.364,34 1.346.741.495,00 1.843.562.057,00 2.800.000.000,00 3.000.000.000,00 Inspektorat Kab. Sambas
Program Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 165.000.000,00 170.000.000,00 185.000.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00 Inspektorat Kab. Sambas
Program Peningkatan Profesionalime Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 200.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 550.000.000,00 717.500.000,00 Inspektorat Kab. Sambas
Program Peningkatan Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah 100.000.000,00 120.000.000,00 130.000.000,00 200.000.000,00 350.000.000,00 Inspektorat Kab. Sambas
Program Evaluasi Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 420.000.000,00 560.000.000,00 590.000.000,00 850.000.000,00 1.714.219.887,00 Inspektorat Kab. Sambas
Program Reformasi Birokrasi Dibidang Pengawasan 163.602.423,00 200.000.000,37 240.000.000,04 260.930.567,02 786.625.202,71 Inspektorat Kab. Sambas
3.04 14.090.869.977,00 17.993.104.346,40 20.310.566.146,99 25.627.924.557,13 31.466.481.744,72
Program Koordinasi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Pada Batas Negara 381.607.000,00 419.767.700,00 461.744.470,00 507.918.917,00 558.710.808,70 Setda. Daerah Kab. Sambass
Program Koordinasi Pengelolaan Potensi Kewilayahan Perbatasan 400.121.825,00 440.134.007,50 484.147.408,25 532.562.149,08 585.818.363,98 Setda. Daerah Kab. Sambass
Program Koordinasi Pengadaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan 413.271.175,00 454.598.292,50 500.058.121,75 550.063.933,93 605.070.327,32 Setda. Daerah Kab. Sambass
Program Reformasi Birokrasi 118.397.700,00 100.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 170.000.000,00 Setda. Daerah Kab. Sambass
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh 305.734.000,00 326.307.400,00 371.148.140,00 448.262.954,00 531.191.525,40 Setda. Daerah Kab. Sambass
Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan 325.000.000,00 143.755.304,00 148.915.600,00 180.000.000,00 402.000.000,00 Setda. Daerah Kab. Sambass
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 233.930.380,00 293.823.418,00 329.310.759,80 443.164.945,78 561.481.440,36 Setda. Daerah Kab. Sambass
Program Sosialisasi Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 582.399.240,00 300.639.164,00 342.913.080,40 457.204.388,44 606.924.827,28 Setda. Daerah Kab. Sambass
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Pembangunan 550.000.000,00 735.000.000,00 720.000.000,00 700.000.000,00 760.000.000,00 Setda. Daerah Kab. Sambass
SEKRETARIAT DAERAH
Rp Rp Rp Rp Rp
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas Pembangunan
PAGU INDIKATIF
OPD2021
Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5
2017 2018 2019 2020
Program Pembinaan Dan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa 345.000.000,00 450.000.000,00 491.000.000,00 659.920.590,00 831.499.943,00 Setda. Daerah Kab. Sambass
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Trantibum 175.000.000,00 266.000.000,00 297.920.000,00 387.592.000,00 484.120.000,00 Setda. Daerah Kab. Sambass
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 179.000.000,00 291.079.364,21 321.215.743,46 411.543.172,04 497.744.396,77 Setda. Daerah Kab. Sambass
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1.349.671.000,00 2.213.790.299,91 2.543.139.413,24 3.466.130.807,21 4.630.432.931,63 Setda. Daerah Kab. Sambass
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 176.714.711,00 110.000.000,00 156.640.000,00 190.192.160,00 281.017.711,00 Setda. Daerah Kab. Sambass
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 385.623.686,00 254.462.856,89 279.575.741,74 453.133.795,81 545.330.872,36 Setda. Daerah Kab. Sambass
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 394.500.000,00 327.000.000,00 362.000.000,00 455.500.000,00 415.000.000,00 Setda. Daerah Kab. Sambass
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Pembangunan 395.000.000,00 455.000.000,00 504.987.500,00 630.811.888,00 772.472.820,00 Setda. Daerah Kab. Sambass
Program Pembinaan Kualitas Kehidupan Beragama 2.102.861.580,00 3.149.149.291,00 3.857.435.815,00 5.040.709.323,00 6.405.567.413,60 Setda. Daerah Kab. Sambass
Program Pembinaan Organisasi Keagamaan 100.000.000,00 125.000.000,00 150.000.000,00 175.000.000,00 200.000.000,00 Setda. Daerah Kab. Sambass
Program Koordinasi Dan Monitoring Evaluasi Kebijakan Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam 475.000.000,00 610.000.000,00 765.000.000,00 770.000.000,00 625.000.000,00 Setda. Daerah Kab. Sambass
Program Koordinasi Dan Monitoring Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat 3.384.626.800,00 4.917.650.709,00 5.284.668.625,00 6.789.173.822,00 8.500.085.349,40 Setda. Daerah Kab. Sambass
Program Pelaporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah 107.500.000,00 45.000.000,00 55.000.000,00 127.500.000,00 75.000.000,00 Setda. Daerah Kab. Sambass
Prorgram Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 60.000.000,00 90.431.745,68 102.486.297,38 132.617.268,82 167.097.758,71 Setda. Daerah Kab. Sambass
Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen Arsip 84.051.800,00 126.682.516,70 143.569.296,17 185.778.669,25 234.081.123,25 Setda. Daerah Kab. Sambass
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 186.722.700,00 261.722.700,00 291.722.700,00 441.722.700,00 462.416.647,00 Setda. Daerah Kab. Sambass
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 708.200.000,00 908.879.559,00 994.709.415,00 1.096.914.141,00 1.249.237.738,00 Setda. Daerah Kab. Sambass
Program Koordinasi Penyelenggaraan Kebijakan Bidang Administrasi Kewilayahan Dan Pemerintahan Desa 123.000.000,00 123.000.000,00 133.000.000,00 140.000.000,00 176.222.122,00 Setda. Daerah Kab. Sambass
3.05 KEUANGAN 5.835.858.304,51 7.248.677.556,99 7.442.848.212,69 9.080.875.435,26 13.346.940.023,40
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4.863.476.404,51 5.585.637.256,99 5.750.235.224,29 6.982.562.346,54 10.282.428.616,13 Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 50.000.000,00 375.000.000,00 338.233.913,40 361.395.609,07 941.654.500,00 Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas
Program Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 383.223.500,00 438.223.500,00 460.134.675,00 604.475.077,50 774.792.600,75 Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PBB 539.158.400,00 849.816.800,00 894.244.400,00 1.132.442.402,15 1.348.064.306,53 Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas
Rp Rp Rp Rp Rp
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas Pembangunan
PAGU INDIKATIF
OPD2021
Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5
2017 2018 2019 2020
3.06 SEKRETARIAT DPRD 15.361.419.550,00 17.151.175.478,50 17.463.097.008,50 22.545.258.746,60 27.992.137.424,89
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 240.000.000,00 266.400.000,00 266.400.000,00 354.312.000,00 442.890.000,00 Sekretariat DPRD Kab. Sambas
Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota Dprd 2.510.000.000,00 2.786.100.000,00 2.881.000.000,00 3.831.730.000,00 4.789.662.500,00 Sekretariat DPRD Kab. Sambas
Program Peningkatan Koordinasi Dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan,Pembangunan Pembinaan
Kemasyarakatan6.396.792.000,00 7.200.439.120,00 7.067.460.650,00 9.258.373.451,50 11.480.223.296,89 Sekretariat DPRD Kab. Sambas
Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd Lainnya 3.284.822.600,00 3.646.153.086,00 3.996.153.086,00 4.776.460.542,67 5.875.046.467,46 Sekretariat DPRD Kab. Sambas
Program Penyerapan Aspirasi Masyarakat 2.889.804.950,00 3.207.683.272,50 3.207.683.272,50 4.266.218.752,43 5.332.773.440,54 Sekretariat DPRD Kab. Sambas
Program Publikasi Pembangunan Daerah 40.000.000,00 44.400.000,00 44.400.000,00 58.164.000,00 71.541.720,00 Sekretariat DPRD Kab. Sambas
3.07 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.406.500.000,03 1.200.000.000,00 1.905.000.000,00 3.377.200.000,00 4.470.100.000,00
Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 350.000.000,00 400.000.000,00Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Sambas
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 340.000.000,00 400.000.000,00 440.000.000,00 1.047.200.000,00 1.450.000.000,00Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Sambas
Program Pendidikan Politik Masyarakat 265.000.000,00 300.000.000,00 315.000.000,00 840.000.000,00 970.100.000,00Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Sambas
Program Kewaspadaan Dini Masyarakat 401.500.000,00 150.000.000,00 700.000.000,00 640.000.000,00 1.050.000.000,00Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Sambas
Program Ketahanan Bangsa Dan Nasionalisme 200.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 350.000.000,00 400.000.000,00Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Sambas
Program Bina Manunggal Tni Dan Rakyat 100.000.000,03 0,00 100.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Sambas
3.08 KECAMATAN 4.436.365.135,00 5.394.435.396,08 6.393.933.810,17 8.375.586.427,26 10.618.203.684,98
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum9.000.000,00 10.000.000,00 11.500.000,00 14.250.000,00
Kecamatan
Program Koordinasi Pembinaan Ketentraman , Ketertiban Umum Dan Penerapan Serta Penegakan Perda Di
Kecamatan 89.598.550,00 171.428.726,63 227.952.047,34 329.720.255,27 403.494.112,14Kecamatan
Program Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilakukan Oleh Perangkat Daerah Di
Kecamatan 549.575.325,00 667.371.843,84 797.964.275,98 1.146.431.218,94 1.524.765.559,41Kecamatan
Program Lomba Desa Tingkat Kecamatan15.000.000,00 19.100.000,00 21.022.076,00 24.311.272,78 31.881.370,29
Kecamatan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00
Kecamatan
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Di Kecamatan1.019.770.900,00 1.135.137.488,96 1.309.021.266,64 1.513.959.891,08 1.752.481.846,96
Kecamatan
Program Pembinaan Dan Pelestarian Budaya8.500.000,00 14.000.000,00 19.000.000,00 31.000.000,00 34.000.000,00
Kecamatan
Program Pembinaan Kualitas Kehidupan Beragama168.557.650,00 226.554.989,54 299.827.591,04 428.301.069,69 571.582.989,91
Kecamatan
Program Pembinaan Terhadap Pengelolaan Aset Desa16.262.400,00 28.932.800,00 32.932.800,00 46.932.800,00 53.932.800,00
Kecamatan
Program Pembinaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa403.210.600,00 435.764.135,69 494.559.472,06 602.171.183,81 705.627.071,38
Kecamatan
Rp Rp Rp Rp Rp
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas Pembangunan
PAGU INDIKATIF
OPD2021
Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5
2017 2018 2019 2020
Program Penataan Daerah Otonomi Baru6.000.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00
Kecamatan
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 20.000.000,00
Kecamatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur438.262.400,00 557.702.956,12 656.043.526,42 838.891.076,81 1.086.653.706,63
Kecamatan
Program Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat835.602.200,00 1.071.503.417,12 1.267.323.903,71 1.696.617.812,13 2.165.826.620,05
Kecamatan
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan194.330.500,00 229.034.286,93 259.776.022,88 326.814.128,14 395.085.786,96
Kecamatan
Program Peningkatan Perlindungan Terhadap Masyarakat121.557.500,00 145.521.625,00 171.866.078,22 262.071.821,54 364.418.946,93
Kecamatan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum390.327.410,00 452.816.582,99 540.546.532,45 699.122.707,67 950.408.679,95
Kecamatan
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunan Narkoba Dan Perilaku Negatif Lainnya179.809.700,00 224.566.543,28 260.598.217,42 388.741.189,38 522.794.194,36
Kecamatan
3.09 76.824.106.201,27 79.061.132.548,50 87.484.954.405,19 112.979.520.976,98 144.529.159.311,10
Program pelayanan administrasi perkantoran 40.435.687.319,83 45.233.523.040,08 50.937.153.383,33 61.513.781.593,16 74.121.166.958,18 OPD terkait
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 29.075.666.252,18 25.927.976.153,36 27.423.300.135,99 39.301.016.340,28 55.074.365.965,54 OPD terkait
Program peningkatan disiplin aparatur 823.013.000,00 814.415.261,50 991.769.698,56 1.188.478.581,88 1.666.021.926,08 OPD terkait
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 3.412.359.900,00 3.607.040.021,47 4.167.173.125,72 6.177.494.868,79 7.643.861.023,35 OPD terkait
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.741.319.992,35 1.924.945.621,57 2.217.035.777,67 2.651.923.746,63 3.184.179.617,49 OPD terkait
Program penyusunan rencana kerja skpd 1.098.683.736,91 1.251.329.450,52 1.410.373.283,91 1.745.972.846,24 2.381.326.820,46 OPD terkait
Program legeslasi rancangan peraturan perundang - undangan 25.000.000,00 57.500.000,00 58.750.000,00 59.375.000,00 30.000.000,00 OPD terkait
Program publikasi kegiatan pembangunan daerah 212.376.000,00 244.403.000,00 279.399.000,00 341.478.000,00 428.237.000,00 OPD terkait
TOTAL 846.804.633.620,60 1.040.004.149.713,83 1.173.386.241.078,36 1.301.893.215.608,36 1.474.132.478.088,78
PENUNJANG LAINNYA
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IX | 1
BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan
visi dan misi bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa
jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcomes program
pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap
tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis
pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap
tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Untuk mencapai indikator utama
Bupati tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator
kinerja program yang bersifat outcomes yang dilaksanakan Perangkat Daerah.
Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah
merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja
kegiatan yang bersifat keluaran (outputs) yang dilaksanakan Perangkat Daerah.
Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang
diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas
pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek
akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan
secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan
memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously
improve (SMART-C).
Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari
tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016-2021 yang telah direncanakan.
Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dengan
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom sesuai pembagian
urusan yang dilaksanakan pemerintah daerah, yaitu: urusan wajib dan pilihan. Ukuran
keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IX | 2
menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan
akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah
dan pembinaan kemasyarakatan. Indikator kinerja tersebut, antara lain berupa indikator
kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing
daerah dan daya tarik investasi. Secara komulatif hasil akhir tujuan otonomi daerah
menggunakan ukuran peningkatan kualitas manusia yang digambarkan dari Indeks
Pembangunan Manusia (IPM).
Perumusan indikator kinerja daerah yang menggambarkan tingkat keberhasilan
kinerja daerah diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya yang digunakan
Pemerintah yang diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif
untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada
publik. Rumusan indikator kinerja daerah disesuaikan dengan permasalahan yang
dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan
kinerja daerah.
Perumusan indikator kinerja daerah Kabupaten Sambas ada yang bersifat
dampak (impacts) dan ada yang bersifat hasil (outcomes), adalah merupakan target
kinerja yang direncanakan yang dituangkan dalam tabel berikut :
Kondisi kinerja
awal periode
(2015)
1. Pertumbuhan Ekonomi % 4,78 4,90 5,23 5,44 5,60 5,81 6,01 6,01
PENUNJANG lintas sektor
2. Pendapatan Perkapita
Berlaku 2010Rp juta 28,04 30,78 33,87 37,32 41,12 45,4 50,16 50,16
PENUNJANG lintas sektor
3. Pendapatan Perkapita
Konstan 2010Rp juta 21,47 22,38 23,4 24,54 25,76 27,12 28,58 28,58
PENUNJANG lintas sektor
1. Angka Harapan Lama Sekolah
(AHLS)% 11,70 11,81 11,99 12,17 12,35 12,53 12,71 12,71
PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
2. Angka rata-rata lama sekolah % 6,13 6,2 6,45 6,65 6,9 7,12 7,3 7,3PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
3. Angka partisipasi sekolah SD % 91,33 91,5 91,98 92,91 94,01 95,34 96,99 96,99PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
4. Angka partisipasi sekolah SMP % 87,24 87,5 88,24 89,47 90,92 92,69 94,87 94,87PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
5. Rasio Guru/murid pendidikan
dasar% 73,78 74 75,00 76,00 78,00 82,00 86,00 86,00
PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
6. APK Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) 4 - 6 Tahun% 46,52 47 48,00 50,26 52,94 56,20 60,21 60,21
PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
7. APK SD/MI/Paket A % 112,08 111 111,25 110,15 108,84 107,25 105,30 105,30PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
8. APK SMP/MTs/Paket B % 97,67 97,8 97,91 98,21 98,55 98,98 99,50 99,50PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
9. APM SD/MI/Paket A % 91,36 91,38 91,40 91,45 91,51 91,58 91,67 91,67PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
10. APM SMP/MTs/Paket B % 72,25 73 74,27 76,96 80,13 83,99 88,75 88,75PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PENDIDIKAN
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI
Target
Capaian
Tahun IV
2020
Target Capaian
Tahun V 2021
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPD
INDIKATOR KINERJA
DAERAHSatuan
Capaian Tahun 0
2016*
Target Capaian
Tahun I 2017
Target
Capaian Tahun
II 2018
Target
Capaian
Tahun III
2019
TABEL IX.1
INDIKATOR KINERJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS
Kondisi kinerja
awal periode
(2015)
Target
Capaian
Tahun IV
2020
Target Capaian
Tahun V 2021
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPD
INDIKATOR KINERJA
DAERAHSatuan
Capaian Tahun 0
2016*
Target Capaian
Tahun I 2017
Target
Capaian Tahun
II 2018
Target
Capaian
Tahun III
2019
11. Jumlah Peserta yang
Mengikuti Kegiatan Pembinaan
bagi Generasi Muda
orang - 50 50 50 50 50 50 50
KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGADinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
Kab. Sambas
12. Jumlah Kegiatan
Penumbuhan Budi Pekerti bagi
Siswa
kegiatan - 10 10 10 10 10 10 10
PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
2. Angka kematian IBU per
100.000 Kelahiran Hiduporang 198 190/100.000 190/100.000 182/100.000 173/100.000 164/100.000 156/100.000 156/100.000
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
3. Angka kematian Bayi per
1000 Kelahiran Hiduporang 12,47 12,45/ 1000 12,44/ 1000 12,41/ 1000 12,38/ 1000 12,35/ 1000 12,32/ 1000 12,32/ 1000
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
4.Wilayah Bebas Rawan Gizi Desa - 35 36 40 45 50 60 60KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
5. Prevalensi Kekurangan Gizi
( Underweight pada anak
balita )
% no data 17,05 17,03 17,02 17,01 17,00 17,00
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
6. Prevalensi Stunting
(Pendek & Sangat) Pendek
pada anak batuta ( < 2 tahun
)
% 27,94 32 36,00 34,44 32,81 31,18 29,55 29,55
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
1. Benda, Situs dan Cagar
Budaya yang dilestarikanbuah 37 37 37 37 37 39 41 41
KEBUDAYAAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
89 90 90
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
FOKUS BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
7. Cakupan Desa Siaga aktif % 84 85 86 87 88
68,52 69,1 69,67 70,21 70,82 70,82
KESEHATAN
1. Angka Harapan Hidup tahun 67,94 68,1
Kondisi kinerja
awal periode
(2015)
Target
Capaian
Tahun IV
2020
Target Capaian
Tahun V 2021
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPD
INDIKATOR KINERJA
DAERAHSatuan
Capaian Tahun 0
2016*
Target Capaian
Tahun I 2017
Target
Capaian Tahun
II 2018
Target
Capaian
Tahun III
2019
1. Jumlah Peserta yang
mengikuti kegiatan wawasan
kebangsaan pada tahun
berkenaan
orang 40 50 60 70 80 90 100 100
KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGADinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
Kab. Sambas
1. Sekolah Pendidikan SD/MI
kondisi bangunan baik% 56,82 58 60,24 64,34 69,23 75,04 81,78 81,78
PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
2. Sekolah Pendidikan SMP/MTs
kondisi bangunan baik% 78,53 79 80,50 82,86 85,68 89,02 92,91 92,91
PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
3. Angka Putus Sekolah (APS)
SD/MI% 0,38 0,38 0,37 0,36 0,36 0,35 0,34 0,34
PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
4. Angka Putus Sekolah (APS)
SMP/MTs% 0,77 0,76 0,75 0,73 0,70 0,66 0,62 0,62
PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
5. Persentase SD/SDLB yang
memenuhi Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
% 62,90 63 64,00 66,24 68,71 71,50 74,70 74,70
PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
6. Persentase SMP/SMPLB yang
memenuhi Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
% 58,30 59 60,50 62,99 65,92 69,50 72,90 72,90
PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
7. Angka Melanjutkan (AM) dari
SD/MI ke SMP/Mts% 95,30 95,5 95,80 96,37 97,03 97,85 98,85 98,85
PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
8. Angka Melanjutkan (AM) dari
SMP/Mts ke SMA/SMK/MA% 83,59 84 84,50 85,62 86,94 88,55 90,53 90,53
PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
9.Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100,00 99,3 99,40 99,50 99,60 99,70 99,82 99,82PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
10. Angka Kelulusan (AL)
SMP/MTs% 99,99 99,3 99,30 99,45 99,55 99,67 99,82 99,82
PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
11. Guru yang memenuhi
Kualifikasi S1/D-IV% 79,28 80 82,50 85,75 89,00 91,50 94.75 94.75
PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
ASPEK PELAYANAN UMUM
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
PENDIDIKAN
12. Jumlah Desa yang
Membentuk Taman Bacaan
Masyarakat Desa (TBM)
Desa 49 50 55
Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Kab.
Sambas60 65 70 75 75
PENDIDIKAN
Kondisi kinerja
awal periode
(2015)
Target
Capaian
Tahun IV
2020
Target Capaian
Tahun V 2021
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPD
INDIKATOR KINERJA
DAERAHSatuan
Capaian Tahun 0
2016*
Target Capaian
Tahun I 2017
Target
Capaian Tahun
II 2018
Target
Capaian
Tahun III
2019
1. Keberhasilan Pengobatan
BTA Positif ( Succes Rate )% 96 96,25 96,5 97 97,5 98 98,5 98,5
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
2. Prevalensi HIV per 100.000
penduduk% 5,30 5,0 4,0 3,5 2,5 1,5 0,5 0,5
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
3. Prevalensi Malaria per 1000
Pddk% 0,07 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
4. Cakupan Penduduk > 2
Tahun minum Obat Filaria% 65 66 67,5 70 72,5 75 80 80
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
5. Insiciden Rate DBD per
100.000orang 53 53 52,5 52 51 50 49 49
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
6. Jumlah Institusi yang
melaksanakan Kawasan Tanpa
Rokok
Institusi 0 5 5 10 15 20 25 25
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
7. Cakupan Desa Uci desa 83,00 84,00 84,00 85,00 86,00 87,00 88,00 88,00KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
8. Jumlah Desa Berbasis
STMBdesa 0,00 2,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 10,00
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
9. Cakupan Pelayanan
kesehatan lingkungan% 15,00 17,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 60,00
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
10. Cakupan puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi
nasional
% 0,00 0,00 27,00 53,00 80,00 93,00 100,00 100,00
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
11. Cakupan penderita
ganguan jiwa berat (ODGJ) yg
diobati
% - - 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 70,00
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
12. Cakupan fasiltas
kesehatan primer kondisi baik.% 47,00 - 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 80,00
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
13. Cakupan Penduduk yang
menjadi Anggota Kepesertaan
Jaminan Kesehatan
% - 32 35 50 65 80 100 100
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
14. Cakupan ketersediaan
obat dan vaksin di fasilitas
kesehatan
% - 80 83 86 86 92 95 95
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
KESEHATAN
12. Jumlah Desa yang
Membentuk Taman Bacaan
Masyarakat Desa (TBM)
Desa 49 50 55
Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Kab.
Sambas60 65 70 75 75
PENDIDIKAN
Kondisi kinerja
awal periode
(2015)
Target
Capaian
Tahun IV
2020
Target Capaian
Tahun V 2021
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPD
INDIKATOR KINERJA
DAERAHSatuan
Capaian Tahun 0
2016*
Target Capaian
Tahun I 2017
Target
Capaian Tahun
II 2018
Target
Capaian
Tahun III
2019
15. Cakupan ketersediaan
dokumen manajemen
kesehatan yang berkualitas
% - 100 100 100 100 100 100 100
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
16. Cakupan puskesmas yang
minimal memiliki 5 jenis
tenaga kesehatan
% - - 46 60 75 89 100 100
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
18. Prosentase Indikator SPM
yang mencapai target% - 60 65 70 75 80 85 85
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
-KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
20. Persentase terpenuhinya
standar ketenagaan di RS% - 90 92 94 96 98 100 100
KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.
Sambas
1. Panjang jaringan jalan
kabupaten dalam kondisi baik % 46,64%
44,16% (486,730
Km)
dari P= 1.102,206
Km
62,77%
(Penambahan
205,16 Km)
81,38%
(Penambahan
205,16 Km
100,00 %
(Penambahan
205,16 Km)
Peningkatan/
Pemeliharaan
Peningkatan/
Pemeliharaan
Peningkatan/
Pemeliharaan
PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab.
Sambas
2. Panjang jaringan jalan
poros desa dalam kondisi baik % 47,43%
52,81% (381,46
Km) dari P=
722,326 Km
55,89%
(Penambahan
22,26 Km)
59,72%
(Penambahan
27,67 Km)
63,72%
(Penambahan
28,91 Km)
67,41%
(Penambahan
26,59 Km)
71,00%
(Penambahan
25,94 Km)
71,00%
(Penambahan
25,94 Km)
PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANGDinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab.
Sambas
3. Tersedianya Dokumen
Penyusunan Rencana Detail
Tata Ruang
dokumen 2 3 4 5 6 7 8 8
PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANGDinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab.
Sambas
1. Panjang Jalan Perumahan
dan Kawasan Pemukiman
(tahun berkenaan)
km - 21,4 21,6 26,6 29,1 35,38 42,41 42,41
PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kab.
Sambas
80 82 84 86
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
86
25 35 45 55 55
19. Rata Rata Indeks
kepuasan Masyarakat% 76 78
17. Cakupan peningkatan
kompentensi SDM kesehatan % - 10 15
Kondisi kinerja
awal periode
(2015)
Target
Capaian
Tahun IV
2020
Target Capaian
Tahun V 2021
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPD
INDIKATOR KINERJA
DAERAHSatuan
Capaian Tahun 0
2016*
Target Capaian
Tahun I 2017
Target
Capaian Tahun
II 2018
Target
Capaian
Tahun III
2019
2. Rumah Tangga Pengguna
Air Bersih % 51,98 53,00 57,40 61,80 66,20 70,60 75,00 75,00
PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kab.
Sambas
3. Rumah Tangga Bersanitasi % 46,97 47,20 57,10 58,30 59,50 60,65 61,50 61,50
PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kab.
Sambas
4. Rumah Layak Huni % 71,45 72,45 75 75,5 80 82,5 85 85
PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kab.
Sambas
1. Meningkatnya budaya
kesadaran dan ketaatan
hukum masyarakat
% 82,21 87,33 87,38 87,48 87,63 87,83 88,08 88,08
KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Sambas
2. Penegakan PERDA % 81,33 86,22 86,32 86,62 87,02 87,52 88,12 88,12
KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Sambas
3. Kegiatan Pembinaan
terhadap LSM, ORMAS dan
OKP.
keg 3 3 3 3 3 3 3 3
KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Kantor KesbangPol Kab.
Sambas
4. Meningkatkan Peran
Siskamling% 80,07 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83
KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Sambas
5. Meningkatnya Kesadaran
Swakarsa Masyarakat untuk
Menjaga Keamanan,
Ketenteraman dan Ketertiban
% 86,98 90 90,05 90,15 90,3 90,5 90,75 90,75
KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Sambas
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Kondisi kinerja
awal periode
(2015)
Target
Capaian
Tahun IV
2020
Target Capaian
Tahun V 2021
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPD
INDIKATOR KINERJA
DAERAHSatuan
Capaian Tahun 0
2016*
Target Capaian
Tahun I 2017
Target
Capaian Tahun
II 2018
Target
Capaian
Tahun III
2019
6. Meningkatnya Kerjasama
dan Koordinasi antara Pemda
dan Kepolisian dalam
menjaga
Keamanan,Ketenteraman dan
Ketertiban
% 97 97 97,05 97,15 97,3 97,5 97,75 97,75
KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Sambas
7. Jumlah Linmas per jumlah
10.000 Pendudukorang 49 55 56 56 56 56 56 56
KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Sambas
8. Rasio Pos Siskamling per
jumlah Desa/Kelurahan 1 1 2 2 2 2 2 2
KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Sambas
1. PMKS yang di fasilitasi
untuk memperoleh bantuan
Sosial
orang 1.112 1.189 1.266 1.343 1.420 1.497 1.574 1.574
SOSIAL Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab.
Sambas
2. Penanganan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosialorang 67 70 80 90 100 110 120 120
SOSIAL Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab.
Sambas
1. Persentase Tenaga Kerja
yang mendapatkan Pelatihan
berbasis Kompotensi terhadap
Jumlah Pengangguran
Terbuka
% 0,4 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,6 0,6
KETENAGAKERJAAN Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Sambas
2. Rasio Penduduk yang
Bekerja0,95 0,95 0,958 0,961 0,964 0,967 0,97 0,97
KETENAGAKERJAAN Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Sambas
SOSIAL
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
KETENAGAKERJAAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kondisi kinerja
awal periode
(2015)
Target
Capaian
Tahun IV
2020
Target Capaian
Tahun V 2021
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPD
INDIKATOR KINERJA
DAERAHSatuan
Capaian Tahun 0
2016*
Target Capaian
Tahun I 2017
Target
Capaian Tahun
II 2018
Target
Capaian
Tahun III
2019
1. Rasio Anak yang
memerlukan Perlindungan- 1 1 1 1 1 1 1
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kab. Sambas
2. Rasio Penanganan Kasus
KDRT0,015 0,015 0,016 0,017 0,018 0,019 0,02 0,02
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kab. Sambas
1. Pola Pangan Harapan Skor 96,10 72,80 76,70 80,60 84,50 88,40 92,20 92,20
KETAHANAN
PANGANDinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kab.
Sambas
1. Jumlah Pengawasan
Terhadap Pelaksanaan
AMDAL/UKL/UPL/DPLH (buah)
buah 11 18 30 40 50 60 70 70
LINGKUNGAN HIDUP Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kab.
Sambas
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
yang di kelola% 2,22 2,35 2,44 2,53 2,67 2,85 3,07 3,07
LINGKUNGAN HIDUP Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kab.
Sambas
1. Kepemilikan KTP % 85 86 87 88 89 90 91 91
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.
Sambas
2. Kepemilikan Akta Kelahiran
per 1.000 Penduduk% 52,4 52,6 52,8 53 53,2 53,4 53,6 53,6
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.
Sambas
3. Ketersediaan Database
Kependudukan Skala
Kabupaten
Ada/
Tidak AdaAda Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.
Sambas
4. Penerapan KTP Nasional
Berbasis NIK
Sudah/
Belumsudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.
Sambas
LINGKUNGAN HIDUP
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KETAHANAN PANGAN
Kondisi kinerja
awal periode
(2015)
Target
Capaian
Tahun IV
2020
Target Capaian
Tahun V 2021
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPD
INDIKATOR KINERJA
DAERAHSatuan
Capaian Tahun 0
2016*
Target Capaian
Tahun I 2017
Target
Capaian Tahun
II 2018
Target
Capaian
Tahun III
2019
1. Persentase Posyandu Aktif % 100 100 100 100 100 100 100 100
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESADinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab.
Sambas
2. Rata - Rata Jumlah
Kelompok Binaan PKK30 30 31 32 33 34 35 35
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESADinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab.
Sambas
3. Prosentase desa yang
dibina dalam pengelolaan
keuangan
% 100 100 100 100 100 100 100 100
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESADinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab.
Sambas
4. Jumlah BUM Desa buah - 9 25 45 65 85 105 105
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab.
Sambas
1. Jumlah Ketersedian Data
dan Informasi Keluarga yang
Akurat
dokumen - 1 1 1 1 1 1 1
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kab. Sambas
2. Menurunnya Angka
Kelahiran Total (Total Fertility
Rate)-TFR
jiwa 2,92 2,9 2,88 2,86 2,84 2,82 2,8 2,8
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kab. Sambas
3. Meningkatkan Persentase
Peserta KB Aktif (CPR/
Contraceptive Prevalane Rate)
% 61,4 61,8 62,2 62,6 63 63,4 63,8 63,8
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kab. Sambas
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Kondisi kinerja
awal periode
(2015)
Target
Capaian
Tahun IV
2020
Target Capaian
Tahun V 2021
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPD
INDIKATOR KINERJA
DAERAHSatuan
Capaian Tahun 0
2016*
Target Capaian
Tahun I 2017
Target
Capaian Tahun
II 2018
Target
Capaian
Tahun III
2019
4. Menurunnya rata - rata
jumlah jiwa dalam keluargajiwa 5,3 5,3 5,1 4,9 4,7 4,5 4,3 4,3
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kab. Sambas
1. Tersedianya
dermaga/steigher untuk
melayani aksesibilitas orang
dan barang
% 70 78 82 86 90 94 99 99
PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan Kab.
Sambas
1. Persentase OPD yang
menggunakan aplikasi untuk
pelayanan kepada masyarakat
% 15 20 25 35 45 55 65 65
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKADinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Sambas
2. Pelaksanaan diseminasi dan
pendistribusian informasi
pembangunan daerah melalui
Sosialisasi/ Media massa/
radio/ majalah / Televisi/
Media Online
% 12 12 24 24 24 24 24 24
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKADinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Sambas
3. Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
% 95 95 95 95 95 100 100 100
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKADinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Sambas
1. Pertumbuhan Koperasi % 6,52 5,83 2,20 2,42 2,63 6,82 2,99 2,99
KOPERASI, USAHA
KECIL DAN
MENENGAH
Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan Kab.
Sambas
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PENANAMAN MODAL
PERHUBUNGAN
Kondisi kinerja
awal periode
(2015)
Target
Capaian
Tahun IV
2020
Target Capaian
Tahun V 2021
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPD
INDIKATOR KINERJA
DAERAHSatuan
Capaian Tahun 0
2016*
Target Capaian
Tahun I 2017
Target
Capaian Tahun
II 2018
Target
Capaian
Tahun III
2019
1. Nilai Investasi PMDN Rp Milyar 3.175,63 3.493,19 3.842,51 4.226,75 4.649,43 5.114,38 5.625,82 5.625,82
PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kab. Sambas
2. Nilai Investasi PMA Ribu US$ 279.499,80 307.449,78 338.194,75 372.014,22 409.215,64 450.137,20 495.150,92 495.150,92
PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kab. Sambas
1. Jumlah Pemuda Pelopor orang 3 4 4 5 5 5 6 6
KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA
Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
Kab. Sambas
2. Jumlah Cabang Olah Raga
prestasi yang dibinacabang 7 7 8 9 10 11 12 12
KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGADinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
Kab. Sambas
1. Jumlah Penampilan Seni
Budaya Daerahkali 10 10 11 12 13 14 15 15
KEBUDAYAAN Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sambas
1. Jumlah Perpustakaan Buah 50 50 55 65 75 85 105 105
PERPUSTAKAAN Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Kab.
Sambas
2. Jumlah Pengunjung
Perpustakaan Daerah Per
Tahun
Orang 8.969 9.969 11.169 12.669 14.269 14.149 18.669 18.669
PERPUSTAKAAN Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Kab.
Sambas
3. Koleksi Buku yang Tersedia
di Perpustakaan Daerah Buah 20.536 21.138 22.428 23.878 24.678 25.578 26.578 26.578
PERPUSTAKAAN Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Kab.
Sambas
Jumlah produksi :
1. Perikanan tangkap ton 41.711,66 45.723,99 47.989 50.370 52.869 55.492 58.246 58.246
KEBUDAYAAN
PERPUSTAKAAN
FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KELAUTAN DAN
PERIKANANDinas Perikanan, Peternakan
dan Keswan Kab. Sambas
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Kondisi kinerja
awal periode
(2015)
Target
Capaian
Tahun IV
2020
Target Capaian
Tahun V 2021
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPD
INDIKATOR KINERJA
DAERAHSatuan
Capaian Tahun 0
2016*
Target Capaian
Tahun I 2017
Target
Capaian Tahun
II 2018
Target
Capaian
Tahun III
2019
2. Perikanan Budidaya ton 6.369,58 7.878,13 7.955 8.114 8.277 8.442 8.611 8.611
1. Jumlah Fasilitas Umum
yang dibangun di lokasi
destinasi wisata
unit 1 1 2 3 4 5 6 6
PARIWISATA Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
Kab. Sambas
Jumlah produksi :
1. padi ton 286.501 304.622 310.000 315.000 320.000 325.000 330.000 330.000
2. jeruk ton 93.212 93.472 95.472 97.472 99.472 101.472 103.472 103.472
3. karet ton 140 125 17.950 18.150 18.350 18.550 18.750 18.750
4. kelapa dalam ton 402 381 13.620 13.720 13.820 13.920 14.020 14.020
5. Daging sapi ton 606,80 610,00 620 630 640 650 660 660
1. Jumlah pasar yang
dibangun dan direvitalisasi
pemda
unit 52 58 61 64 67 70 73 73
PERDAGANGAN Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan Kab.
Sambas
1. Pertumbuhan Industri % 21,96 1,46 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87
INDUSTRI Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan Kab.
Sambas
PERDAGANGAN
INDUSTRI
KETRANSMIGRASIAN
PARIWISATA
PERTANIAN
PERTANIAN Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kab.
Sambas dan Dinas
Perikanan, Peternakan dan
Keswan Kab. Sambas
KELAUTAN DAN
PERIKANANDinas Perikanan, Peternakan
dan Keswan Kab. Sambas
Kondisi kinerja
awal periode
(2015)
Target
Capaian
Tahun IV
2020
Target Capaian
Tahun V 2021
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPD
INDIKATOR KINERJA
DAERAHSatuan
Capaian Tahun 0
2016*
Target Capaian
Tahun I 2017
Target
Capaian Tahun
II 2018
Target
Capaian
Tahun III
2019
1. Jumlah Kelompok
Masyarakat di Kawasan
Transmigrasi yang dibina/
diberdayakan
KK 250 255 260 265 270 275 280 280
TRANSMIGRASI Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Sambas
1. Peningkatan jumlah dan
kualitas penyuluh dan
bimbingan keagamaan
% 86,1 88 90 92 94 96 98 98
PENUNJANG Sekretariat Daerah Kab.
Sambas
2. Pembinaan dan
pengembangan lembaga-
lembaga pembina agama
% 25,7 35 45 55 65 75 85 85
PENUNJANG Sekretariat Daerah Kab.
Sambas
3. Peningkatan Kompetensi
Pejabat Struktural melalui
Diklat Kepemimpinan% 38,55 48,5 51,33 55,43 66,55 77,66 86,35 86,35
PENUNJANG Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Aparatur
Daerah Kab. Sambas
4. Penetapan APBD tepat
waktutepat/tidak tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu
PENUNJANG Badan Keuangan Daerah
Kab. Sambas
5. Penyampaian Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) tepat waktu
tepat/tidak tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu
PENUNJANG Badan Keuangan Daerah
Kab. Sambas
7. Penyelesaian Kasus - kasus
pelanggaran disipin
Kepegawaian
% 75 75 80 85 85 90 90 90
PENUNJANG Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
Aparatur Daerah Kab.
Sambas
15. Persentase Ketepatan
Waktu Penyelesaian Usulan
Kenaikan Pangkat PNS
% 100 100 100 100 100 100 100 100
PENUNJANG Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
Aparatur Daerah Kab.
Sambas
16. Persentase Ketepatan
Waktu Penyelesaian Proses
Pensiun PNS
% 100 100 100 100 100 100 100 100
PENUNJANG Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
Aparatur Daerah Kab.
Sambas
FOKUS LAYANAN URUSAN PENUNJANG
Kondisi kinerja
awal periode
(2015)
Target
Capaian
Tahun IV
2020
Target Capaian
Tahun V 2021
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPD
INDIKATOR KINERJA
DAERAHSatuan
Capaian Tahun 0
2016*
Target Capaian
Tahun I 2017
Target
Capaian Tahun
II 2018
Target
Capaian
Tahun III
2019
8. Persentase Konsistensi
Penjabaran Program RPJMD
kedalam RKPD
% 98,66 100 100 100 100 100 100 100
PENUNJANG Bappeda Kab. Sambas
9. Persentase Konsistensi
Pelaksanaan Tahapan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
% 100 100 100 100 100 100 100 100
PENUNJANG Bappeda Kab. Sambas
10. Cakupan Peningkatan
Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
% 95 95 95 96 97 98 99 99
PENUNJANG Sekretariat DPRD Kab.
Sambas
11. Cakupan Pelayanan
Bencana Kebakaran
Kabupaten
% 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
PENUNJANG Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Sambas
12. Layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK)% 75 76 77 78 79 80 81 81
PENUNJANG Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Sambas
1. Penanganan Sampah
Perkotaan% 33,34 44,20 53,53 55,85 71,78 71,93 72,07 72,07
PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kab.
Sambas
2. Drainase dalam kondisi baik % 2,57 2,7 11 11,81 12,54 13,45 14,54 14,54
PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kab.
Sambas
1. Tingkat Akuntabilitas
Kinerja Instansi PemerintahCC CC CC B B B B B
PENUNJANG Sekretariat Daerah Kab.
Sambas
FOKUS FASILITAS WILAYAH
FOKUS IKLIM INVESTASI
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Kondisi kinerja
awal periode
(2015)
Target
Capaian
Tahun IV
2020
Target Capaian
Tahun V 2021
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
BIDANG
URUSANOPD
INDIKATOR KINERJA
DAERAHSatuan
Capaian Tahun 0
2016*
Target Capaian
Tahun I 2017
Target
Capaian Tahun
II 2018
Target
Capaian
Tahun III
2019
2. Opini BPK terhadap laporan
Keuangan PemdaWDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
PENUNJANG Badan Keuangan Daerah
Kab. Sambas
3. Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik dan Kinerja
Pelayanan di Kecamatan
% 75 80 80 80 85 85 90 90
PENUNJANG Kecamatan
4. Efektifitas koordinasi
kebijakan dan pelaksanaan
pemerintahan, pembangunan
dan pembinaan
kemasyarakatan di Kecamatan
% 96,01 96,25 96,5 96,75 97 97,25 97,5 97,5
PENUNJANG Kecamatan
5. Persentase Jumlah desa
yang dilayani dalam program
PATEN
% 100 100 100 100 100 100 100 100
PENUNJANG Kecamatan
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab X | 1
BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 ini merupakan dokumen yang
menjabarkan perencanaan kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai dan
disesuaikan dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas. RPJMD
ini merupakan dokumen strategis yang akan mengarahkan perkembangan dan
pembangunan Kabupaten Sambas beserta target yang hendak dicapai selama kurun
waktu 5 tahun.
X.1 Pedoman Transisi
Untuk menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan
sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen RPJMD ini, serta sebagai upaya
mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa
jabatan Bupati dan wakil Bupati Sambas untuk masa bhakti 2016 – 2021, maka perlu
ditetapkan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Hal ini perlu dilakukan untuk
menjembatani jeda waktu kekosongan sebelum ditetapkannya RPJMD yang baru.
Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2016 – 2021, sebelum
RPJMD yang baru selesai disusun dan ditetapkan, perencanaan pembangunan untuk
tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok yang tertera pada
Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sambas Tahun 2005 – 2025.
Disamping itu agar Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode yang baru tetap
mempunyai ruang gerak dalam menyusun RPJMD, disesuaikan dengan visi dan misi
yang diusungnya selama kampanye dan disesuaikan dengan agenda-agenda pokok,
arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2005 – 2025.
Program transisi tahun 2021 tersebut hendaknya dirumuskan dengan tetap
memperhatikan keberlanjutan terhadap apa yang sudah dilaksanakan dan dicapai pada
tahun-tahun sebelumnya.
X.2 Kaidah Pelaksanaan
RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2016 – 2021 menjadi pedoman penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab X | 2
Sambas dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah
(RKPD) kabupaten Sambas setiap tahunnya.
Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta
pelaksanaan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 –
2021, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 ini harus dilaksanakan secara
konsisten, transparan, professional, partisipatif dan penuh tanggung jawab oleh
seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas,
masyarakat dan seluruh stakeholder pembangunan.
2. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 diarahkan dan
dikendalikan langsung oleh Bupati Sambas dengan pelaksana harian Sekretaris
Daerah Kabupaten Sambas.
3. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Sambas
dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Kabupaten Sambas.
4. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas agar
melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 –
2021 dengan sebaik-baiknya.
5. Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Sambas wajib menyusun
Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021.
6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 untuk
setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas.
7. Seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas memiliki
kewajiban menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD Kabupaten Sambas
Tahun 2016 – 2021 dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
8. Penyusunan RKPD Kabupaten Sambas harus dilakukan melalui proses
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara
berjenjang yaitu mulai dari Musrenbang desa, Musrenbang Kecamatan, Forum
Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten.
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab X | 3
9. RKPD Kabupaten Sambas harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah
dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun dengan
pendekatan berbasis kinerja.
10. Dalam hubungannnya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten
Sambas merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan
dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penyusunan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
11. Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Perangkat Daerah.
12. Dalam implementasi RPJMD Tahun 2016 – 2021, setiap Perangkat Daerah perlu
mengupayakan penguatan peran stakeholders dalam mendukung
pelaksanaannya, dan melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen aparat
Pemerintah Kabupaten Sambas, instansi vertikal di Kabupaten Sambas dan
masyarakat.
13. Dalam rangka meningkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sambas
Tahun 2016 - 2021, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021, pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :
a. Pengendalian palaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-
masing Kepala Perangkat Daerah.
b. Kepala Bappeda Kabupaten menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan
pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah
sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana
pembangunan Perangkat Daerah periode sebelumnya.
d. Kepala Bappeda Kabupaten Sambas menyusun evaluasi rencana
pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf (c).
e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi
penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
14. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali pemerintah
Kabupaten Sambas dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021, maka berbagai strategi, arah kebijakan
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab X | 4
dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus
dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Sambas untuk mendapatkan
pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.
BUPATI SAMBAS,
TTD
ATBAH ROMIN SUHAILI
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,
MARIANIS, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19640112 200003 1 003