BUPATI SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN …

BUPATI SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 – 2021

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016

BUPATI SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah tahun 2016 – 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat

II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27

Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 –

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang –

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 3);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 517);

10. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 5

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun

2013–2018 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat



Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014–2034 (Lembaran

Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat

Nomor 8);


Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kalimantan Barat

Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Propinsi

Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005–2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);


2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Sambas Tahun 2015–2035 (Lembaran Daerah Kabupaten

Sambas Tahun 2015 Nomor 19);


2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun

2016 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 - 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Sambas.

5. Perangkat Daerah, selanjutnya disebut PD adalah Instansi/ Badan/

Dinas/ Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut

Bappeda adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan

tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah

untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah

untuk periode 5 (lima) tahun;

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra

PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5

(lima) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD

adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,

atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode

1 (satu) tahun.

12. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang

dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi

masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap

rencana dan standar.

BAB II

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 2

(1) Sistematika RPJMD memuat:

BAB I. PENDAHULUAN.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

KERANGKA PENDANAAN.

BAB IV. ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN.

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.

(2) Uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah 5 (lima)

tahunan yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Strategi, Analisis

Lingkungan Strategis, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas mulai tahun 2017 hingga

tahun 2021 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Sambas.

Pasal 4

RPJMD berfungsi sebagai :

a. pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD dan Renja PD; dan

b. tolok ukur dalam menilai pencapaian hasil pembangunan dan kinerja

Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Bappeda.

(3) Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pelaksanaan RPJMD.

Pasal 6

(1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda

(3) Evaluasi oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

untuk :

- menilai keberhasilan pelaksanaan program berdasarkan indikator

dan sasaran kinerja yang tercantum di dalam RPJMD; dan

- menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan

program.

(4) Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dilaksanakan secara

sistematis, objektif dan trasparan, serta dilakukan 1 (satu) kali dalam

1 (satu) tahun.

(5) Berdasarkan hasil evaluasi Bupati bersama dengan DPRD dapat

menyempurnakan RPJMD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas

pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundang di Sambas

pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

PERUNDANG-UNDANGAN,

MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

PROPINSI KALIMANTAN BARAT : 10/2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat, melalui urutan pikiran, dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah di amanahkan bahwa setiap pemerintah

Daerah menyusun dokumen RPJMD.

RPJMD adalah merupakan penjabaran dari Visi dan Misi, serta

Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada RPJPD dengan

memperhatikan RPJMN.

Perda ini mencakup landasan hukum dibidang perencanaan

pembangunan jangka menengah Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Perda ini ditetapkan bahwa RPJMD merupakan dokumen

perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun dan setiap tahunnya akan

diadakan evaluasi, serta dijadikan salah satu acuan untuk menyusun

Renstra PD lingkungan Perda. Proses penyusunan RPJMD meliputi

beberapa tahap dalam rangka penjaringan aspirasi dan saran-saran oleh

para pemangku kepentingan, agar dokumen RPJMD ini dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik. Adapun tahapan tersebut

adalah :

1. Pembahasan pada tingkat Tim Pengarah dan Teknis Kabupaten

2. Konsultasi Publik tingkat Kecamatan

3. Masukan dan saran dari DPRD

4. Forum Perangkat Daerah

5. Musrenbang RPJMD tingkat Kabupaten

Perda ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Ketentuan

Umum, sistematika RPJMD, kedudukan dan fungsi, pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan RPJMD dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJMD untuk

menilai Efisiensi, Efektivitas, Manfaat, Dampak dan

keberlanjutan program.

- Efisiensi adalah : merupakan perbandingan antara Input

dan Output, semakin besar Output dibanding Input, maka

semakin efisien pelaksanaan RPJMD.

- Efektivitas adalah : apabila pelaksanaan RPJMD mencapai

tujuan dan sasaran yang diinginkan.

- Manfaat adalah : apabila segala sesuatu yang sudah

direncanakan yang tertuang dalam RPJMD dapat digunakan

dan dijadikan acuan untuk melaksanakan suatu program

- Dampak adalah : rencana program yang sudah

direncanakan akan dapat memberikan nilai tambah kepada

kelompok sasaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 31

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .......................................................................................................................... i

DAFTAR TABEL .......................................................................................................................... viii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN ……………………..………………………………………………………………................... Bab I - 1

I.1 Latar Belakang ..................................................................................................... Bab I - 1

I.2 Dasar Hukum Penyusunan ..................................................................................... Bab I - 2

I.3 Hubungan Antara Dokumen .................................................................................. Bab I - 5

I.3.1 RPJMD Kabupaten Sambas dan RPJMD Nasional ........................................ Bab I - 5

I.3.2 RPJMD Kabupaten Sambas dan RPJMD Provonsi Kalimantan Barat .............. Bab I - 6

I.3.3 RPJMD Kabupaten Sambas dan RPJPD Kabupaten Sambas ......................... Bab I - 7

I.3.4 RPJMD Kabupaten Sambas dan RTRW Nasional, RTRW Propinsi Kalimantan

Barat dan RTRW Kabupaten Sambas …………………………............................ Bab I - 8

I.3.5 RPJMD Kabupaten Sambas dan Rencana Strategis Perangkat Daerah .......... Bab I - 9

I.3.6 RPJMD Kabupaten Sambas dan RKPD Kabupaten Sambas ........................... Bab I - 9

I.4 Sistematika Penulisan ........................................................................................... Bab I - 11

I.5 Maksud dan Tujuan ............................................................................................... Bab I - 12

I.5.1 Maksud ................................................................................................... Bab I - 12

I.5.2 Tujuan .................................................................................................... Bab I - 12

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .…………………...........…………….…………………….…. Bab II - 1

II.1 Aspek Geografi dan Demografi .............................................................................. Bab II - 1

II.1.1 Kondisi Fisik Dasar ................................................................................... Bab II - 1

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi ................................................ Bab II - 1

B. Topografi ........................................................................................ Bab II - 5

C. Jenis Tanah .................................................................................... Bab II - 6

D. Hidrologi ......................................................................................... Bab II - 6

E. Klimatologi ...................................................................................... Bab II - 6

F. Penggunaan Lahan .......................................................................... Bab II - 7

G. Kawasan Perbatasan ........................................................................ Bab II - 8

II.1.2 Rencana Struktur Ruang ........................................................................... Bab II - 9

A. Rencana Pusat Kegiatan ................................................................... Bab II - 10

II.1.3 Rencana Pola Ruang ................................................................................ Bab II - 14

A. Kawasan Lindung ............................................................................ Bab II - 14

B. Kawasan Budidaya .......................................................................... Bab II - 15

II.1.4 Kawasan Rawan Bencana ......................................................................... Bab II - 16

II.1.5 Demografi ............................................................................................... Bab II - 17

ii

II.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .......................................................................... Bab II - 23

II.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ................................................... Bab II - 23

A. Pertumbuhan Perekonomian ............................................................ Bab II - 23

B. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ........................................... Bab II - 26

C. PDRB Perkapita ............................................................................... Bab II - 35

D. Indeks Pembangunan Manusia ......................................................... Bab II - 35

F. Indeks Pembangunan Desa .............................................................. Bab II - 38

G. Penduduk Miskin ............................................................................. Bab II - 39

II.2.2 Kesejahteraan Sosial ................................................................................ Bab II - 40

A. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) ................................................. Bab II - 40

B. Rata-Rata Lama Sekolah .................................................................. Bab II - 41

C. Angka Kematian Bayi ....................................................................... Bab II - 43

D. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) ............................................ Bab II - 47

II.2.3 Budaya, Pemuda dan Olah Raga ............................................................... Bab II – 48

II.3 Aspek Pelayanan Umum ....................................................................................... Bab II - 49

II.3.1 Layanan Urusan Wajib ............................................................................. Bab II - 49

II.3.1.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar .......................................... Bab II - 49

Bab II - 49

A. Urusan Pendidikan ........................................................................... Bab II - 49

B. Urusan Kesehatan ........................................................................... Bab II – 52

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ........................................ Bab II – 66

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ....................... Bab II - 68

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat ….................................................................................. Bab II - 68

F. Urusan Sosial .................................................................................. Bab II - 71

II.3.1.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar …………………….............. Bab II - 74

A. Urusan Tenaga Kerja ....................................................................... Bab II - 74

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ................. Bab II - 77

C. Urusan Ketahanan Pangan ............................................................... Bab II - 78

D. Urusan Pertanahan .......................................................................... Bab II - 80

E. Urusan Lingkungan Hidup ................................................................ Bab II - 81

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ................... Bab II - 82

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..................................... Bab II - 85

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ................... Bab II - 87

I. Urusan Perhubungan ....................................................................... Bab II - 89

J. Urusan Komunikasi dan Informatika .................................................. Bab II - 90

K. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ..................................... Bab II - 92

L. Urusan Penanaman Modal ................................................................ Bab II - 96

M. Urusan Kepemudaan dan Olahraga ................................................... Bab II - 97

N. Urusan Statistik ............................................................................... Bab II - 98

iii

O. Urusan Persandian .......................................................................... Bab II - 98

P. Urusan Kebudayaan ......................................................................... Bab II - 99

Q. Urusan Perpustakaan ....................................................................... Bab II - 105

R. Urusan Kearsipan ............................................................................ Bab II - 106

II.3.2 Layanan Urusan Pilihan ............................................................................ Bab II - 107

A. Urusan Kelautan dan Perikanan ........................................................ Bab II - 107

B. Urusan Pariwisata ............................................................................ Bab II - 110

C. Urusan Pertanian ............................................................................. Bab II - 112

D. Urusan Kehutanan ........................................................................... Bab II - 117

E Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ........................................... Bab II - 120

F. Urusan Perdagangan ....................................................................... Bab II - 123

G. Urusan Perindustrian ....................................................................... Bab II - 126

H. Urusan Transmigrasi ........................................................................ Bab II - 128

II.4 Aspek Daya Saing Daerah ...................................................................................... Bab II - 129

II.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah .................................................................. Bab II - 129

A. Pendapatan Per Kapita Penduduk ..................................................... Bab II - 129

B. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan ................................................. Bab II - 130

C. Pengeluaran Konsumsi …………………………………….............................. Bab II - 131

II.4.2 Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah ............................................................ Bab II - 133

A. Jaringan Jalan ................................................................................. Bab II - 133

B. Pengelolaan Sampah ....................................................................... Bab II - 136

C. Jaringan Drainase ............................................................................ Bab II - 137

D. Rumah Layak Huni .......................................................................... Bab II - 138

E. Air Bersih ........................................................................................ Bab II - 138

F. Sanitasi Lingkungan ......................................................................... Bab II - 142

G. Jaringan Listrik ................................................................................ Bab II - 143

II.4.3 Iklim Investasi ........................................................................................ Bab II - 144

A. Perkembangan Investasi .................................................................. Bab II - 144

B. Angka Kriminalitas ........................................................................... Bab II - 145

C. Jumlah dan Lama Perijinan .............................................................. Bab II - 147

D. Pajak dan Retribusi Daerah .............................................................. Bab II - 147

II.4.4 Sumber Daya Manusia .............................................................................. Bab II - 150

A. Kualitas Tenaga Kerja ...................................................................... Bab II - 150

B. Tingkat Ketergantungan (Dependency Ratio) ..................................... Bab II - 150

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN.. Bab III - 1

III.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu .................................................................................. Bab III - 1

iv

III.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD ........................................................................ Bab III - 2

A. Pendapatan Daerah ......................................................................... Bab III - 2

B. Belanja Daerah ................................................................................ Bab III - 4

C. Pembiayaan Daerah ......................................................................... Bab III - 6

III.1.2 Neraca Daerah ......................................................................................... Bab III - 8

A. Aset ............................................................................................... Bab III - 8

B. Kewajiban ....................................................................................... Bab III - 8

C. Ekuitas Dana ................................................................................... Bab III - 8

III.1.3 Rasio Likuiditas ........................................................................................ Bab III - 10

A. Rasio Lancar ................................................................................... Bab III - 10

B. Rasio Quick ..................................................................................... Bab III - 10

III.1.4 Rasio Solvabilitas ..................................................................................... Bab III - 11

1 Rasio Hutang Terhadap Total Aset .................................................... Bab III - 11

2 Rasio Hutang Terhadap Modal .......................................................... Bab III - 12

III.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ........................................................... Bab III - 12

III.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran ................................................................ Bab III - 12

III.2.2 Analisis Pembiayaan ................................................................................. Bab III - 13

III.3 Kerangka Pendanaan ............................................................................................. Bab III - 15

III.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat ...................................... Bab III - 15

III.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu ........................................................................... Bab III - 17

III.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan ............................................................. Bab III - 20

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ……………………………………………….............…………………… Bab IV - 1

IV.1 Permasalahan Pembangunan ………………….............................................................. Bab IV - 1

IV.1.1 Daya Dukung Lahan dan Lingkungan Hidup ............................................... Bab IV - 1

IV.1.2 Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah ....................................................... Bab IV - 2

IV.1.3 Demografi dan Tenaga Kerja .................................................................... Bab IV - 5

A. Demografi ...................................................................................... Bab IV - 5

B. Tenaga Kerja .................................................................................. Bab IV - 6

IV.1.4 Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat .................................................... Bab IV - 7

A. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ................................................. Bab IV - 7

B. Penanaman Modal ........................................................................... Bab IV - 7

C. Ketahanan Pangan .......................................................................... Bab IV - 8

D. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ................................................ Bab IV - 9

E. Pertanian ........................................................................................ Bab IV - 9

F. Kehutanan ...................................................................................... Bab IV – 9

G. Perikanan ....................................................................................... Bab IV - 10

v

H. Perdagangan ................................................................................... Bab IV - 11

I. Industri .......................................................................................... Bab IV - 11

J. Energi dan Sumber Daya Mineral ...................................................... Bab IV - 12

K. Ketransmigrasian ............................................................................. Bab IV - 12

IV.1.5 Sosial dan Budaya .................................................................................... Bab IV - 12

A. Sosial ............................................................................................. Bab IV - 12

B. Pendidikan ...................................................................................... Bab IV - 13

C. Kesehatan ....................................................................................... Bab IV - 13

D. Kebudayaan .................................................................................... Bab IV - 14

E. Pemberdayaan Perempuan dan Anak ................................................ Bab IV - 14

F. Pembinaan Pemuda dan Olahraga .................................................... Bab IV - 15

G. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi ...................................... Bab IV - 15

IV.1.6 Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan ................................................... Bab IV - 15

A. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian Pembanguan dan

Pemerintahan .................................................................................. Bab IV - 15

B. Sumber Daya Aparatur .................................................................... Bab IV - 16

C. Hukum ........................................................................................... Bab IV - 16

D. Kerjasama ...................................................................................... Bab IV - 16

E. Pengelolaan Keuangan .................................................................... Bab IV - 17

F. Pelayanan Publik ............................................................................. Bab IV - 17

IV.2 Isu - Isu Strategis …………...................................................................................... Bab IV - 17

IV.2.1 Analisis Eksternal ..................................................................................... Bab IV - 17

A. Peluang .......................................................................................... Bab IV - 19

B. Tantangan ...................................................................................... Bab IV - 20

IV.2.2 Analisis Internal ....................................................................................... Bab IV - 20

A. Kekuatan ........................................................................................ Bab IV - 21

B. Kelemahan ...................................................................................... Bab IV - 21

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ………….............…………………………………………………. Bab V - 1

V.1 Visi ...................................................................................................................... Bab V - 1

V.2 Misi ...................................................................................................................... Bab V - 3

V.3 Tujuan ................................................................................................................. Bab V - 3

V.4 Sasaran ................................................................................................................ Bab V - 4

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN …………………….............…………………………………………. Bab VI - 1

VI.1 Strategi ................................................................................................................ Bab VI - 1

VI.1.1 Strategi untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Penyediaan infrastruktur Dasar di semua Aspek Kehidupan Masyarakat ............................................

Bab VI - 1

vi

VI.1.2 Strategi untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembinaan Mental, Spritual berlandaskan Sendi-sendi Keagamaan,

Budaya, dan bewawasan Kebangsaan …....................................................

Bab VI - 2

VI.1.3 Strategi untuk mewujudkan Misi : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Sinergis antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat untuk mendorong

percepatan Pembangunan Perekonomian di segala Sektor .….......................

Bab VI - 2

VI.1.4 Strategi untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk menuju Pembangunan yang Berkeadilan ……………………….….

Bab VI - 2

VI.1.5 Strategi untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Aparatur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis,

transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien ……………..……...........................

Bab VI - 3

VI.1.6 Strategi untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Keterlibatan dan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan

Pembangunan ….......................................................................................

Bab VI - 3

VI.1.7 Strategi untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Penegakan Hukum tanpa Diskriminasi ...............................

Bab VI - 4

VI.1.8 Strategi untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Stabilitas Keamanan dan Perlindungan Masyarakat …………………………….......

Bab VI - 4

VI.2 Arah Kebijakan ..................................................................................................... Bab VI - 4

VI.2.1 Kebijakan untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Dasar di semua Aspek Kehidupan Masyarakat ............................................

Bab VI - 4

VI.2.2 Kebijakan untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembinaan Mental, Spritual berlandaskan Sendi-sendi

Keagamaan, Budaya dan Berwawasan Kebangsaan ....................................

Bab VI - 4

VI.2.3 Kebijakan untuk mewujudkan Misi : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Sinergis antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat untuk mendorong

Percepatan Pembangunan Perekonomian di segala Sektor ..........................

Bab VI - 5

VI.2.4 Kebijakan untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk menuju Pembangunan yang Berkeadilan ……………………….….

Bab VI - 5

VI.2.5 Kebijakan untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Aparatur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis,

transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien ……………..……...........................

Bab VI - 6

VI.2.6 Kebijakan untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Keterlibatan dan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan

Pembangunan ….......................................................................................

Bab VI - 7

VI.2.7 Kebijakan untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Kesadaran Hukum

Masyarakat dan Penegakan Hukum tanpa Diskriminasi ...............................

Bab VI - 7

VI.2.8 Kebijakan untuk mewujudkan Misi : Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Stabilitas Keamanan dan Perlindungan Masyarakat ………….......

Bab VI - 7

vii

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ………..……………………… Bab VII - 1

VII.1 Kebijakan Umum Pembangunan ............................................................................. Bab VII - 1

VII. 2 Program Pembangunan Daerah .............................................................................. Bab VII - 2

A. Mewujudkan Misi Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Dasar di semua Aspek Kehidupan Masyarakat ....................................................................................

Bab VII - 2

B. Mewujudkan Misi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembinaan Mental, Spritual berlandaskan Sendi-sendi Keagamaan, Budaya dan Berwawasan

Kebangsaan ….................................................................................................

Bab VII - 3

C. Mewujudkan Misi Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Sinergis antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat untuk mendorong Percepatan Pembangunan Perekonomian di segala Sektor ...................................................

Bab VII - 4

D. Mewujudkan Misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk menuju Pembangunan yang Berkeadilan ……………………….……..……………………………………

Bab VII - 6

E. Mewujudkan Misi Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Aparatur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis, transparan, Akuntabel,

Efektif dan Efisien ...........................................................................................

Bab VII - 11

F. Mewujudkan Misi Meningkatkan Keterlibatan dan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan Pembangunan ….......................

Bab VII - 14

G. Mewujudkan Misi Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Penegakan Hukum tanpa Diskriminasi ..............................................................................

Bab VII - 15

H. Mewujudkan Misi Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Stabilitas Keamanan dan Perlindungan Masyarakat …………….............................................................

Bab VII - 15

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN ……….. Bab VIII - 1

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ............................................................... Bab IX - 1

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ……………......……………………………… Bab X - 1

X.1 Pedoman Transisi .................................................................................................. Bab X - 1

X.2 Kaidah Pelaksanaan .............................................................................................. Bab X - 1

viii

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Luas Wilayah Kabupaten Sambas Menurut Kecamatan .................................................... Bab II - 3

Tabel II.2 Pulau - Pulau di Wilayah Kabupaten Sambas .................................................................. Bab II - 5

Tabel II.3 Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2015 (Ha) ..........................................................................................................

Bab II - 7

Tabel II.4 Batas Administrasi Kecamatan Perbatasan di Kabupaten Sambas ..................................... Bab II - 9

Tabel II.5 Sistem Jaringan Prsarana Utama di Kabupaten Sambas ................................................... Bab II - 12

Tabel II.6 Kawasan Lindung Nasional di Kabupaten Sambas ........................................................... Bab II - 15

Tabel II.7 Peruntukan Lahan di Kabupaten Sambas ........................................................................ Bab II - 16

Tabel II.8 Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015 ................................ Bab II - 20

Tabel II.9 Jumlah Penduduk Kabupaten Sambas Tahun 2011 – 2015 .............................................. Bab II - 20

Tabel II.10 Penduduk Kabupaten Sambas berumur 15 tahun ke atas Berdasarkan Jenis Kegiatan

Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2015 ……………………………………......................................

Bab II - 21

Tabel II.11 Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Sambas Tahun 2014-2015 .................................... Bab II - 22

Tabel II.12 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sambas Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan ..............................................................................................................

Bab II - 22

Tabel II.13 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sambas menurut Sektor ADHK 2010 (%) ………………………. Bab II - 24

Tabel II.14 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas Atas Dasar Harga Konstan 2011-2015 Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) .....................................................................

Bab II - 27

Tabel II.15 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas Atas Dasar Harga Konstan 2011-2015 Menurut Lapangan Usaha (%) ...............................................

Bab II - 29

Tabel II.16 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas Atas Dasar Harga Berlaku 2011-2015

Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) .........................................................................

Bab II - 31

Tabel II.17 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas Atas Dasar Harga Berlaku 2011-2015 Menurut Lapangan Usaha (%) ................................................

Bab II - 33

Tabel II.18 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sambas Tahun 2011 – 2015 ......................... Bab II - 35

ix

Tabel II.19 Klasifikasi Desa Per Kecamatan di Kabupaten Sambas ..................................................... Bab II - 39

Tabel II.20 Tingkat Kemiskinan di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 – 2015 .............................. Bab II - 40

Tabel II.21 Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dan Pariwisata ....................................................... Bab II - 48

Tabel II.22 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Sambas Tahun 2015 dan 2014 ...................... Bab II - 49

Tabel II.23 Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Sambas Tahun 2015 dan 2014 ….................. Bab II - 50

Tabel II.24 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Sambas Tahun 2015 dan 2014 ............................ Bab II - 50

Tabel II.25 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Kabupaten Sambas Tahun 2014 .....................................................................................................

Bab II - 51

Tabel II.26 Kasus kematian bayi, ibu dan Angka Harapan Hidup ....................................................... Bab II - 52

Tabel II.27 Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Sambas tahun 2012 – 2015 ……................................... Bab II - 53

Tabel II.28 Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Sambas tahun 2012 – 2015 ....................................... Bab II - 55

Tabel II.29 Prevalensi Gizi di Kabupaten Sambas tahun 2012 - 2015 ................................................. Bab II - 56

Tabel II.30 Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Sambas tahun 2012 - 2015 .….......................................... Bab II - 56

Tabel II.31 Gizi Buruk yang di Rawat di Kabupaten Sambas tahun 2012 - 2015 ................................ Bab II - 57

Tabel II.32 Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat di Kabupaten Sambas tahun 2012 – 2015 ..................... Bab II - 58

Tabel II.33 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan tahun 2012 – 2015 ............. Bab II - 59

Tabel II.34 Cakupan Akses Fasilitas Kesehatan tahun 2012 – 2015 .................................................. Bab II - 61

Tabel II.35 Kondisi Fasilitas Kesehatan tahun 2012 – 2015 ……........................................................ Bab II - 62

Tabel II.36 Jumlah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Tahun 2012 – 2015 ...................... Bab II - 64

Tabel II.37 Perkembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Tahun 2012 – 2015 .......... Bab II - 64

Tabel II.38 Rasio Posyandu tahun 2012 – 2015 ............................................................................... Bab II - 65

Tabel II.39 Rasio Tenaga Kesehatan tahun 2012 – 2015 .................................................................. Bab II - 66

x

Tabel II.40 Capaian Pada Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2011 – 2015 .................... Bab II - 67

Tabel II.41 Capaian Pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2011 – 2015 ... Bab II - 68

Tabel II.42 Capaian Pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2011 – 2015 ......................................................................................................

Bab II - 70

Tabel II.43 Banyaknya Fakir Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang Terdata oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kab.Sambas Tahun 2015 ............................................

Bab II - 71

Tabel II.44 Banyaknya Penyandang Cacat, Tuna Susila, Bekas Narapidana dan Anak Nakal yang Terdata oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kab. Sambas Tahun 2015 ....

Bab II - 72

Tabel II.45 Capaian Pada Urusan Sosial Tahun 2011 – 2015 ............................................................. Bab II - 73

Tabel II.46 Jumlah Tenaga Kerja Yang Dipekerjakan Pada Perusahaan Menurut Lapangan Usaha ....... Bab II - 74

Tabel II.47 Banyaknya Tenaga Kerja di Kabupaten Sambas ……………………………................................ Bab II - 75

Tabel II.48 Ketenagakerjaan di Kabupaten Sambas .......................................................................... Bab II - 76

Tabel II.49 Capaian pada Urusan Tenaga Kerja Tahun 2011 – 2015 .................................................. Bab II - 77

Tabel II.50 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.......................................................... Bab II - 77

Tabel II.51 Capaian pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011 –

2015 ...........................................................................................................................

Bab II - 78

Tabel II.52 Luas Tanam dan Produksi Padi Sawah ………………………................................................... Bab II - 78

Tabel II.53 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Bahan Makanan ............... Bab II - 79

Tabel II.54 Capaian pada Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2011 – 2015........................................... Bab II - 79

Tabel II.55 Pertanahan di Kabupaten Sambas ................................................................................. Bab II - 80

Tabel II.56 Jumlah Kawasan Lindung, Kasus Pencemaran dan Plasma Nutfah .................................... Bab II - 82

Tabel II.57 Insidensial Kebakaran Hutan ......................................................................................... Bab II - 82

Tabel II.58 Capaian pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2011 –

2015 ...........................................................................................................................

Bab II - 83

Tabel II.59 Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas....................................................... Bab II - 84

Tabel II.60 Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Orang) .................... Bab II - 86

Tabel II.61 Capaian Jumlah LSM, PKK Aktif dan Posyandu Aktif Tahun 2011 – 2015 ........................... Bab II - 87

Tabel II.62 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .................................................................. Bab II - 88

xi

Tabel II.63 Capaian Pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2011 – 2015 ...........................................................................................................................

Bab II - 89

Tabel II.64 Capaian Jumlah Terminal, Dermaga dan Pemasangan Rambu di Kab. Sambas Tahun

2011–2015 ..................................................................................................................

Bab II - 89

Tabel II.65 Sarana dan Prasarana Transportasi di Kabupaten Sambas ............................................... Bab II - 90

Tabel II.66 Sarana Telekomunikasi di Kabupaten Sambas ................................................................. Bab II - 91

Tabel II.67 Capaian Pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kab. Sambas ..................... Bab II - 92

Tabel II.68 Rekapitulasi Usaha Kecil Berdasarkan Sektor Ekonomi di Kabupaten Sambas Tahun 2015 .. Bab II - 93

Tabel II.69 Rekapitulasi Usaha Mikro Berdasarkan Sektor Ekonomi di Kabupaten Sambas Tahun 2015. Bab II - 94

Tabel II.70 Rekapitulasi Usaha Menengah Berdasarkan Sektor Ekonomi di Kabupaten Sambas Tahun

2015 ...........................................................................................................................

Bab II - 94

Tabel II.71 Perkembangan Usaha Koperasi di Kabupaten Sambas ..................................................... Bab II - 95

Tabel II.72 Koperasi Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas Tahun 2015 ......................................... Bab II - 95

Tabel II.73 Capaian Pada Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Sambas ....................................... Bab II - 96

Tabel II.74 Jumlah Informasi Lahan, Izin Lokasi dan HGU Di Kabupaten Sambas Tahun 2015 ............. Bab II - 96

Tabel II.75 Jumlah Izin yang Dikeluarkan Berdasarkan Jenis Izin ...................................................... Bab II - 97

Tabel II.76 Capaian Pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kab. Sambas .................................. Bab II - 98

Tabel II.77 Inventaris Persandian di Kab. Sambas ............................................................................ Bab II - 99

Tabel II.78 Capaian Pada Urusan Kebudayaan di Kab. Sambas ......................................................... Bab II - 100

Tabel II.79 Potensi Budaya di Kab. Sambas ..................................................................................... Bab II - 101

Tabel II.80 Capaian Pada Urusan Perpustakaan Kab. Sambas ........................................................... Bab II - 106

Tabel II.81 Capaian Pada Urusan Kearsipan Kab. Sambas ................................................................ Bab II - 106

Tabel II.82 Capaian Pada Urusan Kelautan dan Perikanan Kab. Sambas ............................................ Bab II - 108

Tabel II.83 Informasi Kelautan dan Perikanan Kab. Sambas ............................................................. Bab II - 108

Tabel II.84 Jumlah Fasilitas Pariwisata Kab. Sambas ........................................................................ Bab II - 111

Tabel II.85 Capaian Pada Urusan Pertanian Kab. Sambas ................................................................. Bab II - 113

Tabel II.86 Jenis Tanaman, Luas Areal Tanaman, Luas Panen, Jumlah Produksi, Total Jumlah Pohon Produktivitas per Luas dan Produktivitas per Tanaman Buah-Buahan Tahun 2015 - 2016 ..

Bab II - 114

xii

Tabel II.87 Jenis Tanaman, Luas Areal Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Panen Tanaman Sayur-Sayuran Tahun 2015 – 2016 ……………..................................................................

Bab II - 114

Tabel II.88 Peternakan di Kabupaten Sambas .................................................................................. Bab II - 115

Tabel II.89 Luas Areal, Jumlah Produksi, Jumlah Petani Dan Jumlah Industri Pengolahan Hasil Perkebunan .................................................................................................................

Bab II - 116

Tabel II.90 Capaian Urusan Kehutanan Kab. Sambas ………………………............................................... Bab II - 118

Tabel II.91 Luas Lahan di Kab. Sambas Menurut Penggunaannya ..................................................... Bab II - 118

Tabel II.92 Luas Kawasan Hutan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2015 (Ha)............ Bab II - 119

Tabel II.93 Potensi Energi Air di Kabupaten Sambas......................................................................... Bab II - 120

Tabel II.94 Sumber Energi di Kabupaten Sambas ............................................................................. Bab II - 122

Tabel II.95 Potensi Pertambangan dan Penggalian, Mineral dan Batu Bara Di Kabupaten Sambas ...... Bab II - 122

Tabel II.96 Banyaknya Pengeluaran Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Sambas Tahun

2015 ….........................................................................................................................

Bab II - 124

Tabel II.97 Banyaknya Pengeluaran Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kabupaten Sambas .................. Bab II - 125

Tabel II.98 Capaian Urusan Perindustrian di Kab. Sambas ................................................................ Bab II - 126

Tabel II.99 Banyaknya Unit Usaha Formal, Informal dan Tenaga Kerja di Kabupaten Sambas ............. Bab II - 127

Tabel II.100 Jumlah Transmigrasi Yang Ditempatkan di Kabupaten Sambas Berdasarkan Lokasi dan Asal Daerah Transmigran ..............................................................................................

Bab II - 129

Tabel II.101 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sambas, 2011 – 2015 ................................... Bab II - 129

Tabel II.102 Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Untuk Makanan Kabupaten Sambas Tahun 2014 .....................................................................................................

Bab II - 131

Tabel II.103 Persentase Rata-rata pengeluaran Per Kapita Per Bulan Untuk Non Makanan Kabupaten Sambas Tahun 2014 .....................................................................................................

Bab II - 132

Tabel II.104 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan (Km) berdasarkan Keputusan Bupati No. 685/PUBMPESDM/2015 tanggal 23 September 2015 .................................................

Bab II - 134

Tabel II.105 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan (Km) berdasarkan Keputusan Bupati No. 685/PUBMPESDM/2015 tanggal 23 September 2015 .......................................................

Bab II - 135

xiii

Tabel II.106 Panjang Jalan Menurut Status Pengawasan dan Jenis Permukaan Tahun 2015 (Kilometer). Bab II - 135

Tabel II.107 Panjang Jalan Menurut Status Pengawasan dan Kondisi Jalan Tahun 2015 (Kilometer) ….. Bab II - 135

Tabel II.108 Persampahan di Kab. Sambas ………............................................................................... Bab II - 136

Tabel II.109 Produksi Sampah di Kabupaten Sambas ......................................................................... Bab II - 137

Tabel II.110 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Sambas ….............................................. Bab II - 137

Tabel II.111 Jaringan Drainase IKK di Kabupaten Sambas .................................................................. Bab II - 138

Tabel II.112 Rumah Layak Huni di Kabupaten Sambas ....................................................................... Bab II - 138

Tabel II.113 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Berdasarkan Klasifikasi Desa di Kabupaten Sambas Tahun 2014 ....................................................................................

Bab II - 139

Tabel II.114 Cakupan Pelayanan Air minum dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Sambas Tahun 2014 .....................................................................................................

Bab II - 140

Tabel II.115 Cakupan Pelayanan Air minum dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Sambas Tahun 2015 .....................................................................................................

Bab II - 141

Tabel II.116 Besarnya Kapasitas dan Produksi Listrik PLN Menurut Lokasi Pembangkit Tahun 2015 ....... Bab II - 143

Tabel II.117 Banyaknya Pelanggan Listrik PLN Menurut Golongan Pelanggan Tahun 2015..................... Bab II - 143

Tabel II.118 Nilai Investasi PMDN dan PMA Di Kabupaten Sambas Tahun 2012 – 2015 ………................ Bab II - 145

Tabel II.119 Banyaknya kejahatan / Pelanggaran Yang Dilaporkan Dan Diselesaikan POLRES Sambas

Tahun 2014 -2015 ........................................................................................................

Bab II - 145

Tabel II.120 Capaian Jumlah dan Lama Perizinan di Kabupaten Sambas .............................................. Bab II - 147

Tabel II.121 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Pajak dan Retribusi) Kab. Sambas ............................... Bab II - 149

Tabel II.122 Penduduk Kabupaten Sambas Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan ..............................................

Bab II - 150

Tabel II.123 Hasil Analisi Gambaran Umum Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Kabupaten Sambas ..................................................................................

Bab II - 152

Tabel III.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 s/d

Tahun 2015 .................................................................................................................

Bab III - 3

Tabel III.2 Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011-2015 (%) ........................ Bab III - 4

Tabel III.3 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 – 2015 ...........................................................................................................................

Bab III - 5

Tabel III.4 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Sambas Tahun 2011 - 2015 (%) .....................................................................................................................

Bab III - 6

xiv

Tabel III.5 Pembiayaan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 - 2015 (dalam Rupiah) .................... Bab III - 7

Tabel III.6 Neraca Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 - 2015 (dalam rupiah) ............................ Bab III - 9

Tabel III.7 Rasio Likuiditas Neraca Keuangan Kabupaten Sambas Tahun 2011 – 2015 ....................... Bab III - 11

Tabel III.8 Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan Kabupaten Sambas Tahun 2011 – 2015 .................... Bab III - 12

Tabel III.9 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sambas .................. Bab III - 13

Tabel III.10 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sambas 2011 - 2015 (dalam rupiah) .................. Bab III - 14

Tabel III.11 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sambas Tahun 2011 – 2015 ...........................................................................................................................

Bab III - 16

Tabel III.12 Proyeksi dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas, 2012 - 2016 (Milyar Rp) ... Bab III - 17

Tabel III.13 Proyeksi dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sambas, 2012 - 2016 (Milyar Rp) ...................................................................................................................

Bab III - 18

Tabel III.14 Proyeksi dan Realisasi Dana Perimbangan, 2012 - 2016 (Milyar Rp) ….............................. Bab III - 18

Tabel III.15 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas 2017 - 2021 (dalam rupiah) ........................................................................................................................

Bab III - 22

Tabel III.16 Realisasi Dan Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017 - 2021

Kabupaten Sambas .......................................................................................................

Bab III - 23

Tabel III.17 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2017 - 2021 Kabupaten Sambas ….....................................................................................................................

Bab III - 23

Tabel III.18 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Th. 2017 - 2021 Kabupaten Sambas .......................................................................................................

Bab III - 24

Tabel III.19 Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Th. 2017 - 2021 Kabupaten Sambas .......................................................................................................

Bab III - 27

Tabel III.20 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Th. 2017 - 2021 Kabupaten Sambas .......................................................................................................

Bab III - 28

Tabel III.21 Prediksi Ekonomi Makro Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 ..................................... Bab III - 30

Tabel V.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran …................................................................... Bab V - 5

Tabel VI.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .................................................. Bab VI - 8

Tabel VII.1 Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas …......................................... Bab VII - 16

Tabel VIII.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Pendanaan Tahun 2017 – 2021 ............. Bab VIII - 11

Tabel IX.1 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 ….................................. Bab IX - 3

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya................................................ Bab I – 10

Gambar II.1 Peta Kabupaten Sambas ........................................................................................... Bab II - 2

Gambar II.2 Banyaknya Desa dan Dusun di Kabupaten Sambas ..................................................... Bab II - 4

Gambar II.3 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sambas ...................................................... Bab II - 10

Gambar II.4 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Sambas ............................................................ Bab II - 14

Gambar II.5 Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015. Bab II - 18

Gambar II.6 Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2015 ....... Bab II - 19

Gambar II.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat (%) Tahun 2010 – 2015 ................................................................................................. Bab II - 25

Gambar II.8 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2011 – 2015 ............................................................................................................ Bab II - 26

Gambar II.9 IPM Indonesia Tahun 2011 – 2015 ............................................................................ Bab II – 36

Gambar II.10 IPM Kalimantan Barat Tahun 2011 – 2015 ................................................................. Bab II – 37

Gambar II.11 IPM Kabupaten Sambas Tahun 2011 – 2015 .............................................................. Bab II – 37

Gambar II.12 IPM dan Kategori Kabupaten / Kota di Provinsi Kalbar Tahun 2015 .............................. Bab II – 38

Gambar II.13 HLS Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Kalbar Tahun 2015 .................................... Bab II – 41

Gambar II.14 HLS Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalbar Tahun 2011 – 2015 ................................. Bab II – 41

Gambar II.15 RLS Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Kalbar Tahun 2015 .................................... Bab II – 42

Gambar II.16 RLS Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalbar Tahun 2015 ............................................ Bab II – 43

Gambar II.17 Angka Kematian Bayi di Kab. Sambas ........................................................................ Bab II – 44

Gambar II.18 Jumlah Kasus Kematian Neonatal Yang Terlaporkan di Prov. Kalbar sd. Desember

Tahun 2014 ............................................................................................................. Bab II – 45

Gambar II.19 Jumlah Kematian Bayi (29 hari-11 Bln) yang Terlaporkan di Prov. Kalbar sd. Desember 2014 ....................................................................................................................... Bab II - 45

Gambar II.20 Kasus Kematian Anak Balita (12-59 Bln) Yang Terlaporkan di Prov Kalbar sd. Desember 2014 ....................................................................................................................... Bab II – 46

Gambar II.21 Perkembangan Status Gizi Balita di Kabupaten Sambas 2011 – 2015 ........................... Bab II – 46

Gambar II.22 AHH (Tahun) Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Kalbar Tahun 2015 .................... Bab II – 47

Gambar II.23 AHH (Tahun) Kab. Sambas dan Prov Kalbar Tahun 2011– 2015 .................................. Bab II – 48

xvi

Gambar II.24 Angka Kematian Ibu di Kab. Sambas ......................................................................... Bab II – 52

Gambar II.25 Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan tahun 2012-2015 ................ Bab II – 63

Gambar II.26 Jumlah TKI Kabupaten Sambas di Luar Negeri ........................................................... Bab II – 76

Gambar II.27 Banyaknya Bongkar Muat Melalui Pelabuhan di Kabupaten Sambas (Ton) .................... Bab II - 124

Gambar II.28 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP) Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Kalbar

Tahun 2015 ............................................................................................................. Bab II - 130

Gambar II.29 Persentase Rumah Tangga Di Kabupaten Sambas Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Per Bulan Tahun 2015 ............................................................................... Bab II - 133

Gambar II.30 Proporsi Rumah Tangga di Kab. Sambas dengan Sanitasi Layak .................................. Bab II – 142

Gambar II.31 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Sambas Tahun 2011 – 2015 .................... Bab II - 151

Gambar III.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011-2015 (Rp Milyar) ........... Bab III - 2

RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab I | 1

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka pengintegrasian perencanaan

pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional, seluruh

Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah

berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan. Daerah sesuai dengan

kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam

sistem perencanaan pembangunan nasional. Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan

daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan

berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, dilaksanakan berdasarkan kondisi

dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah

dan nasional.

Masyarakat Kabupaten Sambas beberapa waktu lalu telah melaksanakan

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang berjalan secara langsung,

demokratis, aman dan lancar. Hasil Pemilukada tanggal 9 Desember 2015 ini

dimenangkan oleh pasangan H. Atbah Romin Suhaili, Lc dan Hj. Hairiah, SH, MH. Sesuai

peraturan yang berlaku maka Kepala daerah terpilih berkewajiban menyusun visi, misi

dan program prioritas yang telah dijanjikan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021.

RPJMD adalah dokumen perencanaan utuk periode 5 (lima) tahun, merupakan

penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. RPJMD memuat arah

kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan

program pembangunan daerah dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang

bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas berpedoman pada RPJPD

Kabupaten Sambas Tahun 2005 – 2025 serta memperhatikan RPJM Nasional 2015 –

2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018.

RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 adalah pelaksanaan periode lima

tahunan ketiga dari RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2005 – 2025 yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010.


Selanjutnya RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 dijadikan sebagai acuan

untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Perangkat Daerah Tahun 2016 –

2021 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dan acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan tahun 2021. Dalam

penyusunannya RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh serta

mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif melalui mekanisme

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan mempertimbangkan

dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

I.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas

Tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat

II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah tangkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II

Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2756);

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran



4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia)

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4410);


5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan


6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


4438);

7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran



8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran


9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);

10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir

dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan


12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan


13) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia


4585);


14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan


15) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan


16) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran



17) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 3);

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia


19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi

Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 994);

21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036);

22) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 -

2018 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);

23) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034


(Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);

24) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun

2005 - 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

25) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008

Nomor 4);

26) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005 - 2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);

27) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah

Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19);

28) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016

Nomor 4).

I.3. Hubungan Antara Dokumen

Sebagai satu kesatuan yang utuh dan bagian dari sistem perencanaan

pembangunan nasional, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergis

antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan RPJMD

Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 mempunyai hubungan dan konsisten dengan

dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen

perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

I.3.1. RPJMD Kabupaten Sambas dan RPJM Nasional

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari

pembangunan nasional. Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional

dan daerah, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas memperhatikan prioritas

dan sasaran 9 (sembilan) agenda prioritas Nawa Cita Jokowi – JK yang telah ditetapkan


dalam RPJMN 2015 – 2019, sesuai dengan kewenangan daerah. Prioritas dan sasaran

agenda prioritas RPJMN tersebut adalah :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman pada seluruh warga Negara;

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan;

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum

yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis

ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh ke Bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

I.3.2. RPJMD Kabupaten Sambas dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat

RPJMD Kabupaten Sambas disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi

Kalimantan Barat melalui sinkronisasi atau penyelarasan dalam pencapaian visi, misi,

tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah

daerah. Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 5 Tahun 2014 tentang

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018, maka Visi yang ingin dicapai

adalah “Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman,

Berbudaya dan Sejahtera”. Dalam rangka pencapaian Visi tersebut, ada 10 (sepuluh)

Misi yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan,

pendidikan, agama, keamanan dan ketertiban melalui sistem kelembagaan

manajemen yang efisien dan transparan;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui peningkatan kualitas tenaga

kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan

pendidikan;

3. Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan

untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek

ekologi dalam pemanfaatan SDA;


4. Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat

melalui sistem pengelolaan yang professional, efektif dan efisien serta akuntabel

dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data

potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi;

5. Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak

swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional maupun internasional melalui

penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta sumber daya manusia yang

memadai;

6. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah

guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang

profesional dan berakhlak sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang

berlaku;

7. Menegakkan supremasi hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi

manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman

dan damai;

8. Memperluas lapangan kerja dan usaha berbasis ekonomi kerakyatan, melalui

pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil,

menengah dan koperasi dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan

pasar untuk meningkatkan daya saig serta menggali, mengembangkan

danmelestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan ekaligus

mempertahankan ketahanan budaya;

9. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar

mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di wilayah

pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi;

10. Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruag dan tata guna wilayah

sesuai dengan peruntukan dan regulasi guna menghindari kesenjangan wilayah dan

terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

I.3.3. RPJMD Kabupaten Sambas dan RPJPD Kabupaten Sambas

RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 merupakan RPJMD ketiga dari

tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sambas tahun 2005 – 2025. Oleh sebab itu

penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil

Bupati Sambas masa bhakti 2016 – 2021 , juga berpedoman pada visi, misi dan arah

kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2005 – 2025 dengan

Visi “Sambas Terunggul di Kalimantan Barat Tahun 2025”, yang ditandai dengan


masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera, yakni terwujudnya Sumber Daya

Manusia yang berkualitas, meningkatnya perekonomian daerah, infrastruktur semakin

memadai yang mendukung perekonomian daerah dan seluruh aktifitas masyarakat,

lingkungan hidup terkendali, berkembangnya kawasan-kawasan strategis,

meningkatnya kerjasama pembangunan dan terciptanya kepemerintahan yang baik.

I.3.4. RPJMD Kabupaten Sambas dan RTRW Nasional, RTRW Propinsi

Kalimantan Barat dan RTRW Kabupaten Sambas

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas memperhatikan dan mempertimbangkan

berbagai pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Propinsi Kalimantan Barat dan RTRW

Kabupaten Sambas.

Sebagai garis besar tinjauan tata ruang makro sebagai payung dan acuan dalam

penyusunan RTRW Kabupaten Sambas sudah sesuai produk Rencana Tata Ruang yang

hirarkinya berada pada tingkatan diatasnya yaitu RTRW Nasional dan RTRW Propinsi

Kalimantan Barat.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Lampiran II :

Penetapan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Sambas sebagai Pusat Kegiatan

Wilayah (PKW), dengan keterangan Tahapan Pengembangan II, Revitalisasi dan

Percepatan Pengembangan Kota – Kota Pusat Pertumbuhan Nasional, dengan

pengembangan/ peningkatan fungsi. Kemudian Paloh – Aruk sebagai Pusat Kegiatan

Strategis Nasional (PKSN), dengan keterangan Tahapan Pengembangan I, Percepatan

Pengembangan Kota – Kota Utama Kawasan Perbatasan, dengan pengembangan baru.

Berdasarkan Lampiran VIII Penetapan Kawasan Lindung Nasional, Taman Wisata Alam

Belimbing, Taman Wisata Alam Asuansang dan Taman Wisata Alam Gunung Melintang,

dengan keterangan Tahapan Pengembangan II dan I, Taman Wisata Alam dan Taman

Wisata Alam Laut.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10

Tahun 2014 tentang RTRW Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 Lampiran II.1 :

Rencana Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik di Propinsi Kalimantan Barat,

ditetapkan Pembangkit Listrik di PLTMH Sajingan dengan kapasitas 300 kw.

Pada Lampiran II.2 : Daerah Irigasi Rawa Nasional ditetapkan di DIR. Sebubus

Komplek, DIR. Pimpinan Komplek, DIR. Sarang Burung Komplek, DIR. Sebawi, DIR.


Pemangkat Komplek, DIR. Sebangkau, DIR. Selakau Komplek dan DIR. Semelagi

Komplek. Untuk Daerah Irigasi Rawa Propinsi ditetapkan di DIR. Simpang Empat, DIR.

Malek Nibung, DIR. Lela, DIR. Jawai, DIR. Segarau, DIR. Tebas Komplek, DIR.

Tekarang Komplek, DIR. Seburing, DIR. Seranggam Komplek dan DIR. Serunai

Komplek. Untuk Daerah Irigasi Tambak Propinsi ditetapkan di DIT. Sambas.

Pada Lampiran II.3 : Kawasan Lindung Nasional di Propinsi Kalimantan Barat di

tetapkan di Suaka Alam Laut Sambas, Taman Wisata Alam Tanjung Belimbing, Taman

Wisata Alam Sungai Liku, Taman Wisata Alam Gunung Asuansang, Taman Wisata Alam

Gunung Dungun dan Taman Wisata Alam Gunung Melintang. Untuk Kawasan Lindung

Propinsi (Kawasan Hutan Lindung) di tetapkan di Kabupaten Sambas seluas 26.433,51

ha dari total Luas Kawasan Lindung Propinsi 2.306.447,58 ha atau sebesar 1,15%.

Dokumen RTRW Kabupaten Sambas yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor

17 Tahun 2015 Tanggal 31 Desember 2015, menjadi dasar dalam penentuan lokasi

program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di

Kabupaten Sambas.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi : rencana pusat kegiatan;

rencana sistem jaringan prasarana utama;dan rencana sistem jaringan prasarana

lainnya. Rencana pusat kegiatan terdiri atas: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); Pusat Kegiatan Lokal (PKL); Pusat Pelayanan Kawasan

(PPK) ;dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan

budidaya. Kawasan lindung sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas: kawasan

yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan perlindungan

setempat; kawasan suaka alam dan pelestarian alam; kawasan cagar budaya;dan

kawasan rawan bencana alam.

I.3.5. RPJMD Kabupaten Sambas dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Sambas menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana

Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan periode 5 (lima) tahunan. Renstra PD

merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan

teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan

kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5

(lima) tahunan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.


I.3.6. RPJMD Kabupaten Sambas dan RKPD Kabupaten Sambas

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 dijabarkan ke dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan

tahunan Pemerintah Kabupaten Sambas yang memuat prioritas program dan kegiatan

dari Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. RKPD merupakan pokok bahasan utama

dalam Musrenbang Daerah Kabupaten Sambas yang dilaksanakan secara berjenjang

mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya

sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah

sebagaimana ditunjukkan pada Gambar I.1.

Gambar I.1

Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya


I.4. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Sistematika Penulisan

1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.2. Neraca Daerah

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.2. Analisis Pembiayaan

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat

serta Prioritas Utama

3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi


5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

10.2. Kaidah Pelaksanaan

I.5. Maksud dan Tujuan

I.5.1. Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2016 – 2021 adalah

untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang

terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi dan

program pembangunan yang ditetapkan oleh Bupati/ Wakil Bupati Sambas dengan

memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2005 – 2025 serta

memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan di kabupaten Sambas.

Selain itu RPJMD Kabupaten Sambas juga dimaksudkan untuk menjadi acuan

dan pedoman resmi bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Strategis

(Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta menjadi

acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) daerah secara berjenjang.

I.5.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 adalah :

1) Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan

permasalahan dan isu-isu strategis daerah, sebagai dasar perioritas penanganan

pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan.

2) Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan

sebagai dasar penentuan kapasitas kemampuan pendanaan 5 (lima) tahun

kedepan.


3) Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran

pembangunan daerah tahun 2016 - 2021.

4) Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan pagu indikatif yang

akan dilaksanakan pada tahun 2016 – 2021.

5) Menetapkan Indikator Kinerja Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan

pemerintah daerah periode 2016 – 2021.

6) Memberikan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan,

pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan jangka menengah dan

tahunan daerah.

RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab II | 1

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II.1. Aspek Geografi dan Demografi

II.1.1 Kondisi Fisik Dasar

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Sambas merupakan daerah bagian paling utara Provinsi

Kalimantan Barat atau diantara 2°08' Lintang Utara serta 0°33' Lintang Utara dan

108°39' Bujur Timur serta 110°04' Bujur Timur. Secara administratif, letak geografis

Kabupaten Sambas adalah :

Utara : Serawak (Malaysia Timur) dan Laut Natuna

Selatan : Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang

Timur : Kab. Bengkayang dan Serawak.

Barat : Laut Natuna

Kabupaten Sambas terdiri dari 19 Kecamatan, 193 Desa, 594 Dusun,

1.147 Rukun Warga dan 2.929 Rukun Tetangga. Luas wilayah Kabupaten Sambas

adalah 6.395,70 Km² atau sekitar 4,36 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan

Barat, memiliki panjang pantai ± 198,76 km; perbatasan negara ± 97 km; dan

perairan laut seluas 1.467,84 Km². Kecamatan terluas di Kabupaten ini adalah

Kecamatan Sajingan Besar dengan luas 1.391,20 Km² atau 21,75 persen, sedangkan

yang terkecil adalah Kecamatan Salatiga dengan luas sebesar 82,75 Km² atau 1,29

persen dari luas wilayah Kabupaten Sambas.


Sumber : Perda Kab. Sambas No. 17 tahun 2015 tentang RTRW Kab. Sambas Tahun 2015 – 2035

Gambar II.1 Peta Kabupaten Sambas


Tabel II.1 Luas Wilayah Kabupaten Sambas Menurut Kecamatan (Km2)

No. Kecamatan Ibukota Luas

(Km2)

Persentase terhadap

Luas Kabupaten (%)

[1] [2] [3] [4] [5]

1. Selakau Selakau 129,51 2,02

2. SelakauTimur SelakauTua 162,99 2,55

3. Pemangkat Pemangkat 111,00 1,74

4. Semparuk Semparuk 90,15 1,41

5. Salatiga Salatiga 82,75 1,29

6. Tebas Tebas 395,64 6,19

7. Tekarang Tekarang 83,16 1,30

8. Sambas Sambas 246,66 3,86

9. Subah BalaiGemuruh 644,55 10,08

10. Sebawi Sebawi 161,45 2,52

11. Sajad Tengguli 94,94 1,48

12. Jawai Sentebang 193,99 3,03

13. Jawai Selatan MatangTerap 93,51 1,46

14. TelukKeramat Sekura 554,43 8,67

15. Galing Galing 333,00 5,21

16. Tangaran SimpangEmpat 186,67 2,92

17. Sejangkung Sejangkung 291,26 4,55

18. SajinganBesar Kaliau’ 1.391,20 21,75

19. Paloh Liku 1.148,84 17,96

Kabupaten Sambas 6.394,70 100,00

Sumber : Buku Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2016

Catatan : Terdapat selisih 1 Km² untuk jumlah luas area per kecamatan


Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sambas, Tahun 2016

Gambar II.2

Banyaknya Desa dan Dusun di Kabupaten Sambas

Selain itu, Kabupaten Sambas sebanyak memiliki 6 pulau yang tersebar pada

3 kecamatan yaitu Kecamatan Jawai Selatan, Paloh dan Sambas. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel II.2 Pulau-Pulau Di Wilayah Kabupaten Sambas

No Kecamatan / Nama Pulau

Koordinat Geografis Keterangan

Lintang Bujur

1 Jawai Selatan :

A. Pulau Belacan 01°11'43"

LU

108°58'06" BT TBP, Batuan Cadas, Pohon,

terdapat mercusuar dibangun 2008, luas 900 m².

B. Pulau Pikah 01°12'22"

LU

108°57'22" BT TBP, Batuan Cadas, Pohon Bakau dan Kelapa. Keliling sekitar 200 m

dimiliki oleh masyarakat, potensi pariwisata.

C. Pulau Pontianak

01°16'10"

LU

108°58'59" BT TBP, Batuan Cadas, Pohon Mangga dan Kelapa. Keliling sekitar 5.200 m

dimiliki oleh masyarakat. Dibawah laut terdapat kerang langka

namanya kerang putting beliung (di Indonesia hanya terdapat di Sambas dan Bali), potensi

pariwisata.

2 Paloh :

A. Pulau Tua 01°43'29"

LU

109°15'24" BT TBP, Pohon Kelapa dan Cemara, pada bula tertentu tempat penyu

bertelur (april-juni), potensi pariwisata.

B. Pulau Selimpai

01°49'19"

LU

109°20'6" BT Pohon Kelapa dan Cemara, penghuni sekitar 20 KK, tempat

pengkaran penyu, sebagai obyek pariwisata, luas 10 ha.

3 Sambas :

A. Pulau Bungin 01°23'24" LU

109°14'36" BT TBP, pantai Bakau terdapat daratan ditengahnya.

Keterangan : TBP = Tidak berpenghuni. Sumber : Buku Profil Kabupaten Sambas Tahun 2016 (Bappeda Kab. Sambas)

B. Topografi Sebagian besar wilayah Kabupaten Sambas merupakan wilayah relatif datar

(kelerengan 0 % - 15 %) dengan luas 468.196 hektar atau 67,59 %, dan luas wilayah

dengan kelerengan 15 % - 40 % adalah 160.396 hektar atau 25,08 %, sedangkan kelas

lereng > 40 % seluas 46.832 hektar atau 7,3 %. Ketinggian wilayah berbeda

berdasarkan kecamatan. Ketinggian 0 - 7m dpl terdapat: Kecamatan Sejangkung,


Sambas, Tebas, Selakau, Jawai, Paloh dan Teluk Keramat. Ketinggian 8-25 m dpl

terdapat : Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Pemangkat dan Teluk

Keramat. Ketinggian 26-100m dpl Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau,

Pemangkat, Teluk Keramat dan Paloh.

C. Jenis Tanah

Dilihat dari tekstur tanahnya, maka sebagian besar daerah Kabupaten Sambas

terdiri dari tanah aluvial yang meliputi areal sebesar 230,63 ribu hektar atau sekitar

36,06 persen dari luas daerah yang 0,64 juta hektar dan selanjutnya tanah podsolid

merah kuning sekitar 157,32 ribu hektar atau 24,60 persen yang terhampar hampir di

seluruh kecamatan.

D. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Sambas terdapat 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan

luas hamparan mencapai 516.200 ha atau 80,71% dari luas wilayah kabupaten yang

terdiri dari DAS Paloh (64,375 ha), DAS Sambas (245.700 ha) yang meliputi Sungai

Sambas, Sambas Kecil, Sungai Kumba Sajingan Besar serta DAS Sebangkau (193,125

ha) yang meliputi Sungai Sebangkau dan Selakau.

E. Klimatologi

Keadaan Cuaca Kabupaten Sambas Pada tahun 2015 berdasarkan data dari

stasiun meteorologi Paloh Kabupaten Sambas, suhu udara rata-rata berkisar antara

22,70C sampai 33,60C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar

33,60C, sedangkan suhu minimum terjadi pada bulan Maret sebesar 22,70C.

Jumlah hari hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Sambas mencapai 177 hari

hujan atau rata-rata 16 hari hujan per bulan. Rata-rata bulanan hari hujan tertinggi

terjadi pada bulan Desember di Kecamatan Salatiga, Sambas, Teluk Keramat dan Galing

yaitu mencapai 17, 16, 16, dan 16 hari hujan.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim,

keadaan topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah

hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Jumlah curah hujan

tertinggi pada tahun 2015 di Kabupaten Sambas mencapai 3.266,90 milimeter atau

rata-rata 272,24 milimeter per bulan yang terjadi di Kecamatan Sambas, sedangkan

curah hujan terendah terjadi di Kecamatan Teluk Keramat dengan rata-rata 100,64

milimeter per bulan.


F. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan dapat menggambarkan pola keruangan suatu wilayah

yang menjadi salah satu aspek dalam perencanaan pembangunan suatu daerah atau

wilayah. Hal itu karena jenis-jenis pemanfaatan lahan pada suatu wilayah memberikan

gambaran bagi aktivitas penduduk dan perekonomiannya.

Lahan Pertanian terdiri dari 2 yaitu lahan pertanian sawah dan lahan

pertanian bukan sawah. Dari sisi penggunaan lahan, sampai dengan tahun 2014,

lahan pertanian di Kabupaten Sambas seluas 564.998 ha terdiri dari lahan sawah

seluas 68.644 ha dan lahan bukan sawah seluas 496.354 ha. Sedangkan lahan bukan

pertanian seluas 74.572 ha.

Lahan pertanian sawah terluas berada di Kecamatan Teluk Keramat yaitu

6.911 ha, diikuti Kecamatan Tebas 6.110 ha, Kecamatan Jawai 5.524 ha, Kecamatan

Selakau 4.643 ha, dan terkecil di Kecamatan Sajad seluas 1.454 ha, sedangkan lahan

pertanian bukan sawah terluas berada di Kecamatan Sajingan Besar yaitu 135.899

Ha, diikuti Kecamatan Paloh seluas 107.802 ha, Kecamatan Subah seluas 47.506

Ha, Kecamatan Teluk Keramat seluas 38.802 Ha dan terkecil Kecamatan Semparuk

yaitu 2.051 ha.

Tabel II.3 Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian Menurut Kecamatan

di Kabupaten Sambas Tahun 2015 (Ha)

Kecamatan Luas Lahan Pertanian Luas Lahan

Bukan Pertanian Jumlah

Sawah Bukan Sawah

(1) (2) (3) (4) (5)

Selakau 4.693 5.333 2.925 12.951

Selakau Timur 2.835 10.438 3.026 16.299

Pemangkat 2.067 5.526 3.507 11.100

Semparuk

4.180 1.791 3.044 9.015

Salatiga 3.244 2.280 2.751 8.275

Tebas 6.730 30.224 2.610 39.564

Tekarang 2.180 5.068 1.068 8.316

Sambas 2.315 19.081 3.270 24.666

Subah 1.775 48.156 14.524 64.455

Sebawi 1.840 12.606 1.699 16.145

Sajad 1.454 7.797 243 9.494

Jawai 5.524 13.415 460 19.399

Jawai Selatan 3.980 5.150 221 9.351

Teluk Keramat 7.245 38.575 9.623 55.443

Galing 3.656 17.959 11.685 33.300


Kecamatan Luas Lahan Pertanian Luas Lahan

Bukan Pertanian Jumlah

Sawah Bukan Sawah

(1) (2) (3) (4) (5)

Tangaran 4.395 10.274 3.998 18.667

Sejangkung 4.256 21.348 3.522 29.126

Sajingan Besar 1.579 135.899 1.642 139.120

Paloh 4.397 107.802 2.685 114.884

Kabupaten Sambas 68.345 498.722 72.503 639.570


G. Kawasan Perbatasan

Kawasan perbatasan negara adalah kecamatan - Kecamatan terluar yang

berbatasan langsung dengan negara lain.

Berdasarkan Buku III Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2015 - 2019, Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan di

Wilayah Pulau Kalimantan difokuskan untuk meningkatkan peran sebagai halaman

depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara Malaysia di perbatasan darat

dan laut. Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Pulau Kalimantan

diarahkan pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Wilayah Pulau

Kalimantan.

Cakupan kawasan perbatasan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 31

Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan,

bahwa Kawasan perbatasan di darat dan di laut Kabupaten Sambas Provinsi

Kalimantan Barat terdiri atas dua kecamatan yaitu Kecamatan Sajingan Besar dan

Kecamatan Paloh, dengan Pusat Kegiatan Strategis Nasional pada PKSN Aruk dan PKSN

Paloh.

Tabel II.4 Batas Administrasi Kecamatan Perbatasan di Kabupaten Sambas

No. Kecamatan Utara Selatan Barat Timur

1. Sajingan Besar

Serawak (MalaysiaTimur)

Kec. Galing Kec. Paloh Serawak (MalaysiaTimur)

2. Paloh Serawak

(MalaysiaTimur)

Kec. Teluk

Keramat

Laut Natuna Kec. Sajingan Besar &

Serawak (MalaysiaTimur)



II.1.2 Rencana Struktur Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 Rencana

Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Sambas meliputi :

a. rencana pusat kegiatan;

b. rencana sistem jaringan prasarana utama; dan

c. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.


Gambar II.3

Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sambas


A. Rencana Pusat Kegiatan

Rencana pusat kegiatan terdiri atas:

a. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);

b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);

c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);dan

e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Dengan uraian :

(1) PKSN yaitu Perkotaan Temajuk (Kecamatan Paloh) dan PerkotaanAruk (Kecamatan

Sajingan Besar);

(2) PKW yaitu Perkotaan Sambas (ibukota Kabupaten Sambas);

(3) PKL yaitu Perkotaan Liku, Sekura,Sentebang, Tebas,Pemangkat, dan Selakau;

(4) PPK yaitu, Selakau Tua, Salatiga, Balai Gemuruh, Tekarang, Galing, Sebawi,

Tengguli, Simpang Empat, Parit Raja, Matang Terap, Semparuk;dan

(5) PPL yaitu Seranggam, Sungai Toman, Sempadian, Pancur, Tanah Hitam, Pipit Teja,

Sungai Kelambu, Sepinggan, Sabung, Sarilaba A, dan Sijang.


Tabel II.5

Sistem Jaringan Prasarana Utama di Kabupaten Sambas

No Sistem Jaringan

Prasarana Utama Uraian Keterangan

1. Sistem jaringan transportasi darat

a. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan

a. Jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jaringan jalan kolektor primer 1, meliputi: 1. ruas jalan Bts. Kota Singkawang - Pemangkat – Tebas; 2. ruas jalan Tebas - Sambas;

3. ruas jalan Sambas - Tanjung Harapan; 4. ruas jalan Tanjung Harapan - Galing; 5. ruas jalan Galing - Simpang Tanjung;

6. ruas jalan Simpang Tanjung - Aruk - Batas Serawak; dan 7. ruas jalan Temajuk - Merbau.

b. Jaringan jalan kolektor primer meliputi:

1. ruas jalan Tebas -Sungai Sambas Besar; 2. rencana jembatan Sungai Sambas Besar di Tebas; 3. ruas jalan Sungai Sambas Besar - Sentebang;

4. ruas jalan Sentebang – Pinang Merah; 5. ruas jalan Pinang Merah - Simpang Empat; 6. ruas jalan Simpang Empat - Tanah Hitam;

7. ruas jalan Tanah Hitam - Merbau; 8. ruas jalan Simpang Empat - Sekura; 9. ruas jalan Sekura - Simpang Bantanan II;

10. ruas jalan Simpang Bantanan II - Tanah Hitam;

11. ruas jalan Simpang Bantanan I - Simpang Bantanan II; 12. ruas jalan lingkar barat Perkotaan Sambas; 13. ruas jalan Simpang Camar Bulan – Sungai Tengah – Simpang Gunung Kukud;

14. ruas jalan Simpang Gunung Kukud – Simpang Sungai Bening – Simpang Tanjung; 15. ruas jalan Aruk – Batas Kabupaten Bengkayang (ke Simpang Take); 16. ruas jalan lingkar timur Perkotaan Sambas (ke ruas jalan Sambas – Ledo);

17. ruas jalan Sambas - Subah; 18. ruas jalan Subah - Batas Kabupaten Bengkayang (Kecamatan Ledo); dan 19. ruas jalan Simpang Liku (Setingga) - Simpang Asuansang.

b. Jaringan angkutan

sungai dan penyebrangan

Jaringan prasarana transportasi sungai kabupaten dikembangkan di jalur pelayaran sungai besar yang meliputi

Sungai Selakau, Sungai Sebangkau, Sungai Sambas Besar, Sungai Sambas Kecil, Sungai Kumba, Sungai Bantanan, Sungai Paloh, Sungai Sekuyu, dan Sungai Bemban.


No Sistem Jaringan Prasarana Utama

Uraian Keterangan

1. Jaringan lintas penyebrangan terdiri atas: a. Lintas penyebrangan antar provinsi: b. Sintete – Natuna (rencana); dan

c. Sintete – Tambelan (rencana). 2. Lintas penyebrangan dalam kabupaten yaitu:

a. Tanjung Harapan – Teluk Kalong;

b. Kuala Tebas – Perigi Piai; c. Sumpit – Ceremai; d. Sejangkung – Kenanai (rencana);dan e. Penjajab –Jawai (Sungai Batang).

2. Sistem jaringan

transportasi perkeretaapian

Koridor Singkawang -

Pemangkat - Sambas –Aruk

3. Sistem jaringan transportasi laut

a. Tatanan kepelabuhanan

a. Pelabuhan pengumpul yang merupakan pelabuhan nasional terdiri atas: 1. Pelabuhan Sintete di Kecamatan Semparuk; dan 2. Pelabuhan Merbau di Kecamatan Paloh.

b. Pelabuhan pengumpan yang merupakan pelabuhan regional dan lokal terdiri atas: 1. Pelabuhan Pemangkat di Kecamatan Pemangkat; 2. Pelabuhan Temajuk di Kecamatan Paloh; dan

3. Rencana Pembangunan Pelabuhan Tanjung Gunung di Kecamatan Salatiga.

b. Alur pelayaran a. Alur pelayaran nasional terdiri atas:

1. alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Sintete – Muara Sungai Sambas Besar – Laut Natuna; 2. alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Merbau Paloh – Muara Sungai Paloh – Laut Natuna; 3. alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Api – Laut Natuna; dan

4. alur pelayaran yang menghubungkan Terminal Khusus (rencana) di Kecamatan Tebas– Muara Sungai Sambas Besar – Laut Natuna.

b. Alur pelayaran regional/lokal terdiri atas:

1. alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Gunung – Laut Natuna; 2. alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Pemangkat – Laut Natuna; dan 3. alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Kuala Temajuk Paloh – Laut Natuna.

4. Sistem jaringan transportasi udara

a. Tatanan kebandarudaraan; dan

b. Ruang udara untuk penerbangan.

Tatanan kebandarudaraan di daerah terdiri atas: a. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier, yaitu Bandar Udara Paloh;dan

b. Heliport yang dikembangkan di Perkotaan Sambas, Temajuk dan Aruk.

Sumber : Perda Kab. Sambas No. 17 tahun 2015 tentang RTRW Kab. Sambas Tahun 2015 – 2035 (data diolah)


II.1.3 RENCANA POLA RUANG

Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan

budidaya.


Gambar II.4

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Sambas

A. Kawasan Lindung

Kawasan lindung terdiri atas:

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

b. Kawasan perlindungan setempat;

c. Kawasan suaka alam dan pelestarian alam;

d. Kawasan cagar budaya; dan

e. Kawasan rawan bencana alam.


B. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan hutan produksi;

b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;

c. Kawasan peruntukan pertanian;

d. Kawasan peruntukan perikanan, kelautan dan pulau kecil;

e. Kawasan peruntukan pertambangan;

f. Kawasan peruntukan industri;

g. Kawasan peruntukan pariwisata;

h. Kawasan peruntukan permukiman; dan

i. kawasan peruntukan lainnya.

Tabel II.6

Kawasan Lindung Nasional di Kabupaten Sambas

NO.

KAWASAN LINDUNG

KABUPATEN

LUAS (Ha)

1. Suaka Alam Laut Sambas Sambas - 2. Taman Wisata Alam

Sungai Liku Sambas 753,79

3. Taman Wisata Alam Tanjung Belimbing

Sambas 1.023,31

4. Taman Wisata Alam Asuansang

Sambas 4.845,01

5. Taman Wisata Alam

Dungan

Sambas 1.676,11

6. Taman Wisata Alam Gunung Melintang

Sambas 22.171,62

Total 30.469,84



Tabel II.7

Peruntukan Lahan di Kabupaten Sambas

NO JENIS LUAS (Ha) %

1 Pertanian & Holtikultura 75.759,41 11,79

2 Perkebunan 269.657,55 41,98

3 Kawasan Perkotaan 82.417,48 12,83

4 Pulau 2.876,00 0,45

5 Kawasan Strategis 20.053,41 3,12

6 Hutan (TWA,HL,HPT,HP,HPK)

167.893,61 26,14

7 lain-lain 23.660,00 3,68

Luas Total Kabupaten 642.317,46 100,00


II.1.4 Kawasan Rawan Bencana

Kawasan Rawan Bencana terdiri dari :

(1) Kawasan rawan bencana alam :

a. Kawasan rawan tanah longsor;

b. Kawasan rawan bencana abrasi; dan

c. Kawasan rawan bencana banjir.

(2) Kawasan rawan tanah longsor tersebar di wilayah kecamatan pada daerah yang

kondisi topografinya berupa perbukitan/ pegunungan dengan kemiringan lereng di

atas 40% (empat puluh perseratus).

(3) Kawasan rawan bencana abrasi tersebar di wilayah pesisir di Kecamatan Paloh,

Tangaran, Jawai, Jawai Selatan, Pemangkat, Salatiga, dan Selakau.

(4) Kawasan rawan banjir tersebar pada daerah disekitar aliran sungai besar.

(5) Kawasan Lahan Gambut (rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan)

a. Kecamatan Sambas

b. Kecamatan Sebawi

c. Kecamatan Sejangkung

d. Kecamatan Teluk Keramat

e. Kecamatan Galing

f. Kecamatan Subah


g. Kecamatan Tebas

h. Kecamatan Semparuk

i. Kecamatan Selakau Timur

II.1.5 Demografi

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Sementara Provinsi Kalimantan Barat,

penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2015 berjumlah sekitar 523.115 jiwa dengan

kepadatan penduduk sekitar 82 jiwa per kilometer persegi atau 2.710 jiwa per desa.

Penyebaran penduduk di Kabupaten Sambas tidak merata antar kecamatan yang satu

dengan yang lainnya. Kecamatan Pemangkat merupakan kecamatan dengan tingkat

kepadatan penduduk tertinggi yaitu 417 jiwa/km². Sebaliknya Sajingan Besar dengan

kepadatan penduduk terkecil hanya dihuni 8 jiwa/km². Penduduk laki-laki diperkirakan

berjumlah 258.475 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sekitar 264.640 jiwa.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dengan rincian

kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 60.326 orang (urutan pertama terbesar), kelompok

umur 5-9 tahun sebanyak 53.387 orang (urutan kedua terbesar), kelompok umur 10-14

sebanyak 49.296 orang (urutan ketiga terbesar).



Gambar II.5

Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015



Gambar II.6

Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2015

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2015 sebesar 1,05

persen. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Sajingan Besar adalah yang tertinggi

dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Sambas yakni sebesar 2,41

persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang terendah adalah Kecamatan Jawai

Selatan yaitu sebesar 0,28 persen.


Tabel II.8 Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Luas Wilayah

Kepadatan Penduduk Laju

Pertumbuhan Penduduk

(Jiwa) (Km²) Per Km2 Per Desa (%)

Selakau 31.751 129,51 245 2.886 1,07

Selakau Timur 11.109 162,99 68 2.777 1,69

Pemangkat 46.265 111,00 417 5.783 0,73

Semparuk 25.085 90,15 278 5.017 1,07

Salatiga 15.262 82,75 184 3.052 0,78

Tebas 66.872 395,64 169 2.907 0,99

Tekarang 14.291 83,16 172 2.042 1,43

Sambas 49.127 246,66 199 2.729 1,75

Subah 17.968 644,55 28 1.633 0,49

Sebawi 16.627 161,45 103 2.375 1,26

Sajad 10.301 94,94 109 2.575 0,71

Jawai 35.979 193,99 185 2.768 0,52

Jawai Selatan 17.912 93,51 192 1.990 0,28

Teluk Keramat 60.169 554,43 109 2.407 0,50

Galing 20.252 333,00 61 2.025 0,59

Tangaran 23.457 186,67 126 2.932 2,40

Sejangkung 24.426 291,26 84 2.036 1,79

Sajingan Besar 11.114 1.391,20 8 2.223 2,41

Paloh 25.148 1.148,84 22 3.144 1,01

Jumlah 523.115 6.394,70 82 2.710 1,05

Sumber : Buku Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2016 Catatan : Jumlah luas area Kecamatan selisih 1 Km² dengan luas area Kab. Sambas

Jumlah Penduduk Kabupaten Sambas menurut data dari Dinas Kependudukan

dan Cacatan Sipil Kabupaten Sambas (data hasil konsolidasi Kementerian Dalam Negeri)

pada tahun 2015 sebesar 627.837 jiwa, dengan rincian lengkap dapat dilihat pada Tabel

II.9 sebagai berikut :

Tabel II.9

Jumlah Penduduk Kabupaten Sambas Tahun 2011 - 2015

NO KODE

WILAYAH KECAMATAN

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

1 61.01.01 SAMBAS 48.239 50.990 52.696 53.815 56.787

2 61.01.02 TELUK KERAMAT 63.952 69.822 72.403 73.637 76.869

3 61.01.03 JAWAI 43.451 46.723 48.201 49.184 51.173

4 61.01.04 TEBAS 74.243 79.425 81.863 83.434 82.597

5 61.01.05 PEMANGKAT 51.378 54.659 56.350 57.545 53.703

6 61.01.06 SEJANGKUNG 23.670 24.964 25.650 26.213 26.071


NO KODE

WILAYAH KECAMATAN

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

7 61.01.07 SELAKAU 32.984 35.733 37.088 37.930 37.214

8 61.01.08 PALOH 24.219 26.909 27.816 28.286 28.324

9 61.01.09 SAJINGAN BESAR 9.515 10.101 10.442 10.701 10.587

10 61.01.10 SUBAH 19.634 21.170 21.893 22.324 22.726

11 61.01.11 GALING 20.614 21.855 22.490 22.914 23.038

12 61.01.12 TEKARANG 15.309 16.351 16.885 17.213 17.238

13 61.01.13 SEMPARUK 26.684 29.006 29.947 30.474 29.582

14 61.01.14 SAJAD 12.186 12.908 13.268 13.521 13.504

15 61.01.15 SEBAWI 17.804 18.921 19.456 19.861 19.716

16 61.01.16 JAWAI SELATAN 20.625 21.877 22.402 22.766 22.049

17 61.01.17 TANGARAN 22.334 24.451 25.385 26.001 25.646

18 61.01.18 SALATIGA 16.185 17.930 18.526 18.944 18.418

19 61.01.19 SELAKAU TIMUR 10.461 11.400 11.909 12.229 12.595

JUMLAH 553.487 595.195 614.670 626.992 627.837

Sumber : Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Sambas (data hasil konsolidasi Kementerian Dalam Negeri), Tahun 2016

Kemudian menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, Angkatan

Kerja penduduk yang berumur 15 tahun keatas berjumlah 265.304 orang, terdiri dari

yang bekerja berjumlah 252.439 orang dan pengangguran terbuka berjumlah 12.865

orang sedangkan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bukan angkatan kerja

berjumlah 95.440 orang.

Tabel II.10 Penduduk Kabupaten Sambas Berumur 15 tahun Keatas

Berdasarkan Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2015

Jenis Kegiatan Laki-laki (orang)

Perempuan (orang)

Total

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas 175.147 185.597 360.744

Angkatan Kerja 147.976 117.328 265.304

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 84,4867 63,2165 73,5436

Bekerja 138.114 114.325 252.439

Pengangguran Terbuka 9.862 3.003 12.865

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,6646 2,5595 4,8492

Bukan Angkatan Kerja 27.171 68.269 95.440

Sekolah 14.653 12.407 27.060

Mengurus Rumah Tangga 1.561 50.129 51.690

Lainnya 10.957 5.733 16.690

Sumber : BPS Kab. Sambas Tahun 2016


Mayoritas penduduk Kabupaten Sambas beragama Islam. Di tahun 2015

pemeluk agama Islam sebanyak 549.100 orang (87,46%), sedangkan penduduk yang

beragama Kristen sebanyak 11.284 orang (1,80%), yang beragam Khatolik sebanyak

17.429 orang (2,78%), Hindu sebanyak 272 orang (0,04%), Budha sebanyak 46.928

orang (7,47%) dan lainnya sebanyak 2.824 orang (0,45%).

Tabel II.11 Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Sambas Tahun 2014-2015

Agama

2014 2015

Jumlah Penduduk (jiwa)

% Jumlah Penduduk

(jiwa) %

Islam 543.287 86,65 549.100 87,46

Kristen 11.512 1,84 11.284 1,80

Khatolik 17.779 2,84 17.429 2,78

Hindu 272 0,04 272 0,04

Budha 51.330 8,19 46.928 7,47

Lainnya 2.815 0,45 2.824 0,45

TOTAL 626.992 100 627.837 100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas (Konsolidasi Kemendagri Semester 2 Tahun 2015)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur pemerintah yang bertugas

sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan tugas-tugas negara atau pemerintahan

dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan yang baik. Keberadaan PNS sebagai modal

pokok dalam suatu pemerintahan karena berhasil tidaknya suatu pemerintahan

tergantung dari kinerja pegawai yang berkualitas.

Tabel II.12 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sambas

Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan

Golongan Ruang/ Tingkat Pendidikan

Tahun

2015 2016

Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan

Golongan Ruang

Golongan I 43 7 36 7

Golongan II 771 587 701 490

Golongan III 1.983 1.842 1.811 1.752

Golongan IV 1.310 983 1.454 1.137

Jumlah 4.107 3.419 4.002 3.386

Tingkat Pendidikan

SD 65 6 62 6

SLTP 84 11 71 8

SLTA 1.470 990 1.379 934


Golongan Ruang/

Tingkat Pendidikan

Tahun

2015 2016

Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan

D1 64 98 63 84

D2 685 521 660 484

D3 318 400 309 419

D4 50 25 51 24

S1 1.254 1.339 1.270 1.383

S2 117 29 136 44

S3 0 0 1 0

Jumlah 4.107 3.419 4.002 3.386

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Sambas Tahun 2016 (sd. Bulan September)

II.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

II.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari penyajian angka PDRB baik atas dasar

harga konstan maupun harga berlaku. Biasanya di dalam menganalisis digunakan PDRB

atas dasar harga konstan. Hal ini disebabkan pengaruh naik turunnya harga telah

dihilangkan atau dengan kata lain pengaruh inflasi telah ditiadakan. Semakin tinggi

kenaikan angka PDRB maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya

demikian pula sebaliknya.

Perekonomian Kabupaten Sambas pada tahun 2015 mengalami perlambatan

dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten

Sambas tahun 2015 mencapai 4,78 persen sedangkan di tahun 2014 sebesar 5,40

persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2015 dicapai oleh lapangan usaha

informasi dan komunikasi sebesar 10,75 persen. Diikuti dengan lapangan usaha

Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,79 persen dan lapangan usaha jasa keuangan

dan asuransi sebesar 7,75 persen, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah,

limbah dan daur ulang yang mengalami pertumbuhan -0,61 persen.

Sedangkan seluruh lapangan usaha ekonomi lainnya mencatat pertumbuhan yang

positif meskipun pertumbuhannya masih dibawah 10 persen.


Tabel II.13 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sambas Menurut Sektor ADHK 2010 (%)

Sumber : BPS Kab. Sambas Tahun 2016 Keterangan : *) angka sementara **)angka sangat sementara

Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014* 2015**

A. Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan 5,12 4,21 6,31 3,27 2,99

B. Pertambangan dan Penggalian

15,78 13,24 10,55 14,09 8,79

C. Industri Pengolahan 4,61 4,71 4,64 4,60 4,03

D. Pengadaan Listrik dan Gas 4,33 6,45 3,01 10,10 1,57

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur

Ulang

9,47 2,85 0,37 5,69 -0,61

F. Konstruksi 11,37 12,01 13,06 13,12 6,24

G.

Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

8,74 4,90 6,51 4,17 5,25

H. Transportasi dan Pergudangan

6,50 6,64 4,52 5,14 6,45

I. Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum 4,83 8,09 4,60 6,13 5,97

J. Informasi dan Komunikasi 8,48 10,75 8,47 9,30 10,75

K. Jasa Keuangan dan

Asuransi 5,05 17,87 14,53 14,04 7,75

L. Real Estat 7,20 7,56 5,41 6,66 3,86

M,N Jasa Perusahaan 6,61 6,02 5,98 4,72 7,12

O.

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

-10,02 5,95 -4,28 6,84 7,09

P. Jasa Pendidikan 6,64 5,32 5,27 5,56 5,50

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

4,43 7,66 3,09 4,99 3,41

R,S,T,U Jasa lainnya 4,90 2,70 1,42 4,09 4,75

Produk Domestik Regional Bruto 5,69 5,90 6,18 5,40 4,78


Sumber : BPS Kab. Sambas Buku Kalimantan Barat Dalam Angka 2016 (BPS Prov. Kalbar)

Gambar II.7

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat (%)

Tahun 2010 – 2015

2. Laju Inflasi

Inflasi menjadi salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah,

karena dapat menggambarkan naik turunnya harga. Keadaan ekonomi yang makin stabil

ditunjukkan oleh perkembangan laju inflasi yang kecil. Suatu daerah dikatakan memiliki

stabilitas ekonomi yang lebih stabil jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan

daerah lain dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi berarti terjadinya

pelonjakan harga yang tajam. Hal ini bisa menunjukkan penurunan daya beli masyarakat.

Laju inflasi yang menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi pada produsen

dapat ditunjukkan oleh indeks harga implisit PDRB. Laju inflasi Kabupaten Sambas tahun

2014 sebesar 6,10 persen, naik dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 5,10

persen. Sedangkan laju inflasi Kalbar pada tahun 2014 yaitu 5,90 persen.


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas Keterangan : *) angka sementara **)angka sangat sementara

Gambar II.8 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Sambas Dan Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2011 -2015

B. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010

Pada tahun 2015 nilai PDRB Kabupaten Sambas ADHK mengalami peningkatan

dibanding tahun 2014. Pada tahun 2014 nilai PDRB Kabupaten Sambas ADHK tercatat

10.716.620,4 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 11.228.791,5

juta rupiah.


Tabel II.14 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas

Atas Dasar Harga Konstan 2011-2015 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014* 2015**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.260.544,6 3.397.711,9 3.612.102,5 3.730.082,5 3.841.770,4

1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

2.769.643,5 2.873.449,8 3.070.083,0 3.149.223,1 3.248.368,0

a. Tanaman Pangan 581.841 582.603,8 666.130,4 634.345,0 598.574,6

b. Tanaman Hortikultura 702.044,7 729.151,9 740.095,3 791.948,0 864.422,3

c. Tanaman Perkebunan 1.253.916,4 1.319.825,2 1.407.929,2 1.447.294,6 1.496.244,5

d. Peternakan 209.449,1 222.678,5 228.559,4 246.328,9 258.152,9

e. Jasa Pertanian dan Perburuan 22.392,3 24.190,4 27.368,8 29.306,6 30.973,8

2. Kehutanan dan Penebangan Kayu 76.927,2 77.884,4 75.450,1 68.787,8 68.481,4

3. Perikanan 413.973,9 446.377,7 466.569,4 512.071,5 524.921,0

B Pertambangan dan Penggalian 78.331,8 88.701,1 98.059,8 111.872,1 121.702,5

1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

- - 0,0 0,0 0,0

2. Pertambangan Batubara dan Lignit - - 0,0 0,0 0,0

3. Pertambangan Bijih Logam 1.249,3 1.278,1 1.290,8 1.212,0 993,3

4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya 77.082,4 87.423 96.769,0 110.660,1 120.709,2

C Industri Pengolahan 1.200.123,9 1.256.693,1 1.314.963,3 1.375.420,6 1.430.903,1

1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas

- - 0,0 0,0 0,0

2. Industri Makanan dan Minuman 879.428,6 930.684,7 984.877,9 1.052.866,2 1.108.728,0

3. Industri Pengolahan Tembakau - - 0,0 0,0 0,0

4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 9.565,8 10.216,8 10.818,9 11.730,2 12.742,5

5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

- - 0,0 0,0 0,0

6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya

46.745,1 45.616,3 43.987,5 40.580,1 38.212,8

7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman

562,8 602,8 617,6 619,8 661,2

8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional

124,3 119,7 124,9 141,4 181,7

9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik

170.134,5 172.388,5 172.017,9 163.485,5 161.150,4

10. Industri Barang Galian bukan Logam 10.053,2 9.661,8 9.843,0 10.002,5 10.797,8

11. Industri Logam Dasar 265,5 272,7 277,3 260,0 257,4

12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik

24.763 26.272,9 28.336,3 29.476,4 31.059,3

13. Industri Mesin dan Perlengkapan 2.908,8 2.843,5 2.922,8 3.076,1 3.134,8

14. Industri Alat Angkutan 9.936,5 10.381,5 11.535,0 12.779,3 12.519,6

15. Industri Furnitur 40.208,7 41.958,9 43.908,4 44.610,0 45.402,6

16. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

5.427,1 5.673,1 5.695,7 5.793,0 6.055,1

D Pengadaan Listrik dan Gas 4.008 4.266,4 4.392,4 4.835,8 4.911,8

1 Ketenagalistrikan 1.566,1 1.713,6 1.697,7 1.991,0 2.000,7

2 Pengadaan Gas dan Produksi Es 2.441,9 2.552,9 2.694,7 2.844,8 2.911,1

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

6.032,8 6.204,9 6.227,9 6.581,9 6.541,5

F Konstruksi 557.256,8 624.190,1 705.698,0 798.274,3 848.066,5

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

1.644.468,3 1.725.099,3 1.837.321,0 1.913.849,7 2.014.383,6

1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya

414.394,5 426.263,8 472.419,6 490.376,7 513.332,8

2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

1.230.073,9 1.298.835,5 1.364.901,3 1.423.473,0 1.501.050,8

H Transportasi dan Pergudangan 229.179,1 244.397,4 255.453,8 268.593,3 285.928,0

1 Angkutan Rel - - 0,0 0,0 0,0

2 Angkutan Darat 149.567,9 159.407,9 168.142,5 177.210,4 192.651,9

3 Angkutan Laut 20.029,7 21.116,3 21.589,2 22.194,9 21.296,1


Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014* 2015**

4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

38.262,9 41.441,6 42.379,4 45.094,7 46.876,0

5 Angkutan Udara - - 0,0 0,0 0,0

6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir

21.318,5 22.432,1 23.342,7 24.093,4 25.103,9

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

177.109,1 191.437 200.242,7 212.526,4 225.216,4

1 Penyediaan Akomodasi 20.563,2 22.216,7 23.639,3 25.126,9 26.228,3

2 Penyediaan Makan Minum 156.545,9 169.220,3 176.603,3 187.399.5 198.988,0

J Informasi dan Komunikasi 359.544,9 398.184,3 431.912,8 472.073,3 522.837,0

K Jasa Keuangan dan Asuransi 179.941,7 212.089,4 242.207,2 276.219,4 297.622,7

1 Jasa Perantara Keuangan 87.222,2 112.153,8 136.482,0 161.993,9 178.563,7

2 Asuransi dan Dana Pensiun 42.249 46.128,9 49.931,0 54.049,2 56.005,8

3 Jasa Keuangan Lainnya 35.919,8 38.059,9 39.250,6 42.658,4 44.740,1

4 Jasa Penunjang Keuangan 14.550,7 15.746,8 16.543,5 17.518,0 18.313,2

L Real Estat 308.978,1 332.340,1 350.316,6 373.636,8 388.059,2

M,N Jasa Perusahaan 36.106,5 38.280,8 40.568,8 42.848,1 45.508,0

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

379.287,8 401.865,7 384.679,8 411.004,3 440.129,8

P Jasa Pendidikan 417.229,4 439.444,7 462.612,7 488.348,1 515.210,1

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 113.579,6 122.282,6 126.065,2 132.357,8 136.868,2

R,S,T,U Jasa lainnya 90.818,1 93.267,6 94.592,2 98.459,8 103.132,7

Produk Domestik Regional Bruto 9.042.540,6 9.576.456,3 10.167.416,4 10.716.620,4 11.228.791,5

Sumber : BPS Kab. Sambas Tahun 2016 Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Sambas masih didominasi

lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 34,21%. Meskipun

peranannya cukup besar, namun selama lima tahun terakhir terus mengalami

penurunan. Selain lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sumbangan

terbesar PDRB atas dasar harga konstan tahun 2015 dihasilkan oleh lapangan usaha

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,94%,

kemudian diikuti dengan usaha Industri Pengolahan sebesar 12,74%. Sementara peranan

lapangan usaha lainnya masih dibawah 10 %.


Tabel II.15 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas

Atas Dasar Harga Konstan 2011-2015 Menurut Lapangan Usaha (%)

LAPANGAN USAHA 2011 2012 2013 2014*) 2015**)

(1) (3) (4) (5) (6) (7)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 36,06 35,48 35,53 34,81 34,21

1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

30,63 30,01 30,20 29,39 28,93

a. Tanaman Pangan 6,43 6,08 6,55 5,92 5,33

b. Tanaman Hortikultura 7,76 7,56 7,28 7,39 7,70

c. Tanaman Perkebunan 13,87 13,78 13,85 13,51 13,33

d. Peternakan 2,32 2,33 2,25 2,30 2,30

e. Jasa Pertanian dan Perburuan 0,25 0,25 0,27 0,27 0,28

2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 0,85 0,81 0,74 0,64 0,61

3 Perikanan 4,58 4,66 4,59 4,78 4,67

B Pertambangan dan Penggalian 0,87 0,93 0,96 1,04 1,08

1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/

- - - - -

2 Pertambangan Batubara dan Lignit - - - - -

3 Pertambangan Bijih Logam 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya 0,85 0,91 0,95 1,03 1,07

C Industri Pengolahan 13,27 13,12 12,93 12,83 12,74

1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas - - - - -

2 Industri Makanan dan Minuman 9,73 9,72 9,69 9,82 9,87

3 Industri Pengolahan Tembakau - - - - -

4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

- - - - -

6

Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan SejenisnyaStraw and Plaiting Materials

0,52 0,48 0,43 0,38 0,34

7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional

- - - - -

9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik

1,88 1,80 1,69 1,53 1,44

10 Industri Barang Galian bukan Logam 0,11 0,10 0,10 0,09 0,10

11 Industri Logam Dasar - - - - -

12 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik

0,27 0,27 0,28 0,28 0,28

13 Industri Mesin dan Perlengkapan 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

14 Industri Alat Angkutan 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11


LAPANGAN USAHA 2011 2012 2013 2014*) 2015**)

15 Industri Furnitur 0,44 0,44 0,43 0,42 0,40

16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

0,06 0,06 0,06 0,05 0,05

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04

1 Ketenagalistrikan 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

2 Pengadaan Gas dan Produksi Es 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03


0,07 0,06 0,06 0,06 0,06

F Konstruksi 6,16 6,52 6,94 7,45 7,55


18,19 18,01 18,07 17,86 17,94


4,58 4,45 4,65 4,58 4,57


13,60 13,56 13,42 13,28 13,37

H Transportasi dan Pergudangan 2,53 2,55 2,51 2,51 2,55

1 Angkutan Rel - - - - -

2 Angkutan Darat 1,65 1,66 1,65 1,65 1,72

3 Angkutan Laut 0,22 0,22 0,21 0,21 0,19


0,42 0,43 0,42 0,42 0,42

5 Angkutan Udara - - - - -


0,24 0,23 0,23 0,22 0,22

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,96 2,00 1,97 1,98 2,01

1 Penyediaan Akomodasi 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

2 Penyediaan Makan Minum 1,73 1,77 1,74 1,75 1,77

J Informasi dan Komunikasi 3,98 4,16 4,25 4,41 4,66

K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,99 2,21 2,38 2,58 2,65

1 Jasa Perantara Keuangan 0,96 1,17 1,34 1,51 1,59

2 Asuransi dan Dana Pensiun 0,47 0,48 0,49 0,50 0,50

3 Jasa Keuangan Lainnya 0,40 0,40 0,39 0,40 0,40

4 Jasa Penunjang Keuangan 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

L Real Estat 3,42 3,47 3,45 3,49 3,46



4,19 4,20 3,78 3,84 3,92

P Jasa Pendidikan 4,61 4,59 4,55 4,56 4,59

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,26 1,28 1,24 1,24 1,22


Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00



2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Pada tahun 2015 nilai PDRB Kabupaten Sambas Atas Dasar Harga Berlaku

mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mencapai

14.667.866,38 juta rupiah.

Tabel II.16 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas

Atas Dasar Harga Berlaku 2011-2015 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA 2011 2012 2013 2014* 2015**

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.483.254,7 3.717.338,4 4.069.988,0 4.410.059,8 4.832.103,1

1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 2.960.630,3 3.143.524,5 3.471.150,8 3.732.183.8 4.092.723,2

a. Tanaman Pangan 638.016,3 703.526,8 814.632 860.891,2 934.480,2

b. Tanaman Hortikultura 740.612,9 778.665,4 857.703.9 969.237 1.125.693,3

c. Tanaman Perkebunan 1.334.954 1.394.206,4 1.510.552,8 1.574.041,4 1.676.628,9

d. Peternakan 224.057,6 241.567,5 259.310,4 295.922 320.767,2

e. Jasa Pertanian dan Perburuan 22.989,4 25.558,4 28.951,7 32.092,3 35.153,5

2. Kehutanan dan Penebangan Kayu 81.917,8 87.527,5 89.260,8 84.940,7 88.948,7

3. Perikanan 440.706,6 486.286,3 509.576,4 592.935,2 650.431,1

B Pertambangan dan Penggalian 82.921,6 105.815,7 126.347,1 157.405,5 187.371,1

1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi - - - - -

2. Pertambangan Batubara dan Lignit - - - - -

3. Pertambangan Bijih Logam 1.353,1 1.490,4 1.623,4 1.600 1.377,7

4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya 81.568,5 104.325,2 124.723,8 155.805,6 185.993,3

C Industri Pengolahan 1.264.429,6 1.374.360,8 1.510.687,2 1.675.887,9 1.824.319,9

1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas - - - - -

2. Industri Makanan dan Minuman 936.991,6 1.035.273,4 1.160.080,5 1.326.286,4 1.464.849,9

3. Industri Pengolahan Tembakau - - - - -

4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 10.114,4 11.116,4 12.205,7 13.794,7 15.780,9

5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki - - - - -

6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya

48.658,2 49.344,9 48.395,8 45.770,6 45.805,7

7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman

586,1 642,7 687,2 724,9 817,7

8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 123,8 125,4 133,6 167,2 239,7

9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 177.552,4 180.903,4 182.113,6 173.790,1 173.003,1

10. Industri Barang Galian bukan Logam 10.717,7 10.493,4 10.832 11.197,4 13.305,5

11. Industri Logam Dasar 312,3 297,5 272,7 253,3 252,6

12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik

24.002,7 27.310,3 30.917,8 34.441,1 37.297,4

13. Industri Mesin dan Perlengkapan 2.869,5 3.194,1 3.552,1 3.993,7 4.152,6

14. Industri Alat Angkutan 10.355,9 10.487,4 12.251,4 14.264,3 14.206,7

15. Industri Furnitur 36.537,6 39.098,3 43.043,4 44.798,4 47.616,2

16. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

5.607,3 6.073,7 6.201,5 6.406 6.991,9

D Pengadaan Listrik dan Gas 3.863,3 4.200,7 4.476,4 5.166 5.536,9

1. Ketenagalistrikan 1.297,6 1.317,3 1.262,9 1.580,7 1.896,7

2. Pengadaan Gas dan Produksi Es 2.565,7 2.883,5 3.213,4 3.585,2 3.640,2


6.239,4 6.592 6.648,2 7.269,5 7.735,5

F Konstruksi 599.860,8 714.603,1 868.977,5 1.057.570,1 1.196.098,2


1.759.036,3 1.881.347 2.073.779,8 2.305.491,2 2.565.011,6


LAPANGAN USAHA 2011 2012 2013 2014* 2015**

1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya 443.066,9 482.258 561.622,9 616.502,6 678.871

2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

1.315.969,5 1.399.089 1.512.156,9 1.688.988,6 1.886.140,6

H Transportasi dan Pergudangan 240.818,6 269.379,8 304.392,9 340.263 375.611,9

1. Angkutan Rel - - - - -

2. Angkutan Darat 157.862 176.069,1 200.485,1 224.360,2 250.795,1

3. Angkutan Laut 20.637 23.793,7 26.258,7 28.725 29.700,9

4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 39.857,9 44.239,4 49.257,6 55.766,5 59.941,3

5. Angkutan Udara - - - - -

6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir

22.461,7 25.277,5 28.391,5 31.411,3 35.174,5

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 187.001,4 211.874 236.393,4 265.764,1 302.472,7

1. Penyediaan Akomodasi 21.492,1 23.893,3 26.345,7 28.606,6 32.367,5

2. Penyediaan Makan Minum 165.509,3 187.980,7 210.047,7 237.157,4 270.105,2

J Informasi dan Komunikasi 364.861,5 395.143 422.955 468.269,5 528.240,6

K Jasa Keuangan dan Asuransi 190.605,9 233.020,8 282.224,6 333.144,9 367.245,7

1. Jasa Perantara Keuangan 92.810,3 124.183,8 160.524,1 196.552,9 221.338

2. Asuransi dan Dana Pensiun 44.259,8 49.178,5 54.499,4 60.440 64.989

3. Jasa Keuangan Lainnya 37.684,7 41.698,8 47.279,9 54.251,2 57.444,6

4. Jasa Penunjang Keuangan 15.851 17.959,6 19.921,2 21.900,8 23.474,2

L Real Estat 321.960,1 367.099,2 414.231,5 459.870,3 503.928,5

M,N Jasa Perusahaan 38.523,4 42.860,8 47.615,8 52.084,2 58.631,7


403.437 524.829,5 611.432,3 730.936,8 858.741,5

P Jasa Pendidikan 446.051,5 502.271,6 572.689,2 650.497,7 725.063,5

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 124.291,9 139.341,3 155.260,7 174.422,6 193.739,4

R,S,T,U Jasa lainnya 96.582,5 101.543,5 111.011,6 123.713,6 136.014,5

Produk Domestik Regional Bruto 9.613.739,4 10.591.621,2 11.819.111,4 13.217.816,8 14.667.866,4


Sebagai daerah agraris dengan jumlah penduduk bermata pencaharian pokok

pertanian sudah sewajarnya dalam struktur perekonomian Kabupaten Sambas didominasi

oleh sektor pertanian. Struktur perekonomian Kabupaten Sambas masih didominasi oleh

lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan nilai kontribusi sebesar

32,94%, diikuti dengan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor sebesar 17,49% dan usaha Industri Pengolahan sebesar 12,44%.

Sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang paling besar

memberikan sumbangan bagi pertumbuhan PDRB Kab Sambas dan selama tahun 2011

sampai dengan tahun 2015 peranannya perlahan-lahan terus berkurang.


Tabel. II.17 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas

Atas Dasar Harga Berlaku 2011-2015 Menurut Lapangan Usaha (%)

LAPANGAN USAHA/INDUSTRY 2011 2012 2013 2014*) 2015**)

(1) (3) (4) (5) (6) (7)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 36,23 35,10 34,44 33,36 32,94

1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

30,80 29,68 29,37 28,24 27,90

a. Tanaman Pangan 6,64 6,64 6,89 6,51 6,37

b. Tanaman Hortikultura 7,70 7,35 7,26 7,33 7,67

c. Tanaman Perkebunan 13,89 13,16 12,78 11,91 11,43

d. Peternakan 2,33 2,28 2,19 2,24 2,19

e. Jasa Pertanian dan Perburuan 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 0,85 0,83 0,76 0,64 0,61

3 Perikanan 4,58 4,59 4,31 4,49 4,43

B Pertambangan dan Penggalian 0,86 1,00 1,07 1,19 1,28

1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/

- - - - -

2 Pertambangan Batubara dan Lignit - - - - -

3 Pertambangan Bijih Logam 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya

0,85 0,98 1,06 1,18 1,27

C Industri Pengolahan 13,15 12,98 12,78 12,68 12,44

1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas

- - - - -

2 Industri Makanan dan Minuman 9,75 9,77 9,82 10,03 9,99

3 Industri Pengolahan Tembakau - - - - -

4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11

5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

- - - - -

6

Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan SejenisnyaStraw and Plaiting Materials

0,51 0,47 0,41 0,35 0,31

7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional

- - - - -

9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik

1,85 1,71 1,54 1,31 1,18

10 Industri Barang Galian bukan Logam 0,11 0,10 0,09 0,08 0,09

11 Industri Logam Dasar - - - - -

12 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik

0,25 0,26 0,26 0,26 0,25

13 Industri Mesin dan Perlengkapan 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

14 Industri Alat Angkutan 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10

15 Industri Furnitur 0,38 0,37 0,36 0,34 0,32


LAPANGAN USAHA/INDUSTRY 2011 2012 2013 2014*) 2015**)

16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

0,06 0,06 0,05 0,05 0,05

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

1 Ketenagalistrikan 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

2 Pengadaan Gas dan Produksi Es 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02


0,06 0,06 0,06 0,05 0,05

F Konstruksi 6,24 6,75 7,35 8,00 8,15


18,30 17,76 17,55 17,44 17,49


4,61 4,55 4,75 4,66 4,63


13,69 13,21 12,79 12,78 12,86

H Transportasi dan Pergudangan 2,50 2,54 2,58 2,57 2,56

1 Angkutan Rel - - - - -

2 Angkutan Darat 1,64 1,66 1,70 1,70 1,71

3 Angkutan Laut 0,21 0,22 0,22 0,22 0,20


0,41 0,42 0,42 0,42 0,41

5 Angkutan Udara - - - - -


0,23 0,24 0,24 0,24 0,24

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

1,95 2,00 2,00 2,01 2,06

1 Penyediaan Akomodasi 0,22 0,23 0,22 0,22 0,22

2 Penyediaan Makan Minum 1,72 1,77 1,78 1,79 1,84

J Informasi dan Komunikasi 3,80 3,73 3,58 3,54 3,60

K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,98 2,20 2,39 2,52 2,50

1 Jasa Perantara Keuangan 0,97 1,17 1,36 1,49 1,51

2 Asuransi dan Dana Pensiun 0,46 0,46 0,46 0,46 0,44

3 Jasa Keuangan Lainnya 0,39 0,39 0,40 0,41 0,39

4 Jasa Penunjang Keuangan 0,16 0,17 0,17 0,17 0,16

L Real Estat 3,35 3,47 3,50 3,48 3,44



4,20 4,96 5,17 5,53 5,85

P Jasa Pendidikan 4,64 4,74 4,85 4,92 4,94

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,29 1,32 1,31 1,32 1,32


Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


C. PDRB Perkapita


Tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah dapat diukur salah satunya

dengan pendapatan regional per kapita dalam hal ini PDRB per kapita. PDRB per kapita

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 28.039.468.14 juta rupiah dengan

pertumbuhan sebesar 10,29 persen. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga

konstan di tahun 2015 sebesar 21.465.244,68 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar

4,13 persen.

Secara keseluruhan perkembangan PDRB per kapita ADHB dan ADHK dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.

Tabel II.18

Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sambas Tahun 2011 – 2015

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2016 Keterangan :*) angka sementara**) angka sangat sementara

D. Indeks Pembangunan Manusia

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia

menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari

pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang

memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan

yang produktif (United Nation Development Programme-UNDP). Pembangunan manusia

didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat

mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan

dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan

secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk

oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu : a) umur panjang dan hidup sehat; b) pengetahuan dan

c) standar hidup layak.

TAHUN

PDRB PER KAPITA

HARGA BERLAKU

PDRB PER KAPITA

HARGA KONSTAN 2010

NILAI (Juta Rp.)

PERTUMBUHAN (%)

NILAI (Jutaan RP)

PERTUMBUHAN (%)

2011 19.131.971,99 11,27 17.995.248,92 4,65

2012 20.804.680,53 8,74 18.810.634,23 4,53

2013 22.924.313,81 10,19 19.720.691,13 4,85

2014* 25.424.403,34 10,91 20.613.364,89 4,54

2015** 28.039.468.14 10,29 21.465.244,68 4,13


IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya

membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan

peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan

data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan

sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan penghitungan IPM di tahun 2015 IPM tertinggi adalah Provinsi DKI

Jakarta sebesar 78,99 diikuti posisi kedua Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar

77,59 dan Kalimantan Timur sebesar 74,17 di posisi ketiga. Sementara IPM Provinsi

Kalimantan Barat sebesar 65,59 yang secara nasional peringkatnya berada pada posisi 29

dari 34 provinsi di Indonesia. Secara umum perkembangan IPM di Kabupaten Sambas

terus mengalami peningkatan dalam komponen IPM.

Di Provinsi Kalimantan Barat, IPM tertinggi adalah Kota Pontianak sebesar 77,52,

diikuti Kota Singkawang sebesar 70,03 dan Kabupaten Kubu Raya sebesar 65,02.

Sementara Kabupaten Sambas peringkatnya tidak berubah yaitu berada pada peringkat 6

dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Sumber : Buku Kalbar Dalam Angka Tahun 2016

Gambar II.9

IPM Indonesia Tahun 2011 – 2015


Sumber : Buku Kalbar Dalam Angka Tahun 2016

Gambar II.10

IPM Kalimantan Barat Tahun 2011 – 2015

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas Tahun 2016

Gambar II.11

IPM Kabupaten Sambas Tahun 2011 – 2015


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas Tahun 2016

Kategori IPM :

Rendah : IPM < 60

Sedang : 60 ≤IPM ≥ 70

Tinggi : 70 ≤IPM ≥ 80

Sangat Tinggi : IPM ≥ 80

Gambar II.12

IPM dan Kategori Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalbar Tahun 2015

F. Indeks Pembangunan Desa

Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan suatu ukuran yang disusun untuk

menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia dengan unit analisisnya

“Desa”.

IPD dimaksudkan untuk menjadi suatu instrumen yang memberikan informasi bagi pelaku

pembangunan desa baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa agar dapat melakukan

intervensi kebijakan yang tepat sebagai upaya pengungkit perkembangan desa.

Berdasarkan IPD, desa diklasifikasikan menjadi:

a. Desa mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap

pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai,

aksesibiitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan publik yang bagus, dan

penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. (desa dengan nilai IPD lebih

dari 75).

b. Desa berkembang adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap

pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibiitas/transportasi, pelayanan publik, dan

penyelenggaraan pemerintahan yang cukup memadai. (desa dengan nilai IPD lebih

dari 50 namun kurang dari sama dengan 75).


c. Desa tertinggal adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap

pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibiitas/transportasi, pelayanan publik, dan

penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. (desa dengan nilai IPD kurang dari

sama dengan 50).

Tabel II.19

Klasifikasi Desa Per Kecamatan di Kabupaten Sambas

Sumber : Bappenas, tahun 2014

G. Penduduk Miskin

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sambas, pada tahun 2014 tercatat jumlah

penduduk miskin 49.260 orang (9,46%), jumlah ini berkurang jika dibandingkan

dengan tahun 2013 sebanyak 51.200 orang, namun masih tinggi jika dibandingkan

dengan jumlah penduduk miskin di tahun 2012 sebanyak 44.500 orang. Garis

kemiskinan di Kabupaten Sambas sebesar Rp. 314.144 per kapita per bulan.


Tabel II.20 Tingkat Kemiskinan di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2011–2015

Kab/Kota Kemiskinan (%)

2011 2012 2013 2014 2015

Kalimantan Barat 8,48 7,96 8,74 8,07 8,03

Sambas 9,38 8,88 9,90 9,46 9,42

Bengkayang 7,25 6,74 8,01 7,2 6,94

Landak 13,13 12,41 14,18 13,71 13,51

Mempawah 5,97 5,64 6,3 6 5,52

Sanggau 4,67 4,4 4,71 4,47 4,57

Ketapang 12,75 11,91 12,85 11,6 11,72

Sintang 9,07 8,55 10,09 9,11 9,33

Kapuas Hulu 10,61 9,95 11,11 10,03 9,66

Sekadau 6,3 5,93 6,93 6,31 6,5

Melawi 12,93 12,1 13,7 12,4 12,57

Kayong Utara 10,91 10,16 10,87 9,55 9,84

Kubu Raya 6,67 6,27 6,04 5,45 5,22

Kota Pontianak 6,15 5,77 5,56 5,15 5,22

Kota Singkawang 5,69 5,32 6,5 5,88 5,76

Sumber : BPS Prov. Kalbar Tahun 2016

II.2.2 Kesejahteraan Sosial

A. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang

diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang.

Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur

berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk

umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia

7 tahun keatas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem

pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan

(dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah Kab. Sambas tahun 2015 yaitu 11,70 tahun, angka ini

masih rendah jika dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalbar

yaitu 12,25 tahun. Namun Angka Harapan Lama Sekolah Kab. Sambas lebih tinggi jika

dibandingkan dengan Kab. Bengkayang, Kab. Sanggau, Kab. Ketapang, Kab. Sintang,

Kab. Sekadau, dan Kab. Melawi.



Gambar II.13 HLS Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar Tahun 2015


Gambar II.14 HLS Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalbar Tahun 2011 – 2015

B. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh

penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal,


rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung

dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun keatas.

Di tahun 2015, rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Kota Pontianak yaitu

9,77 tahun; diikuti Kota Singkawang 7,28 tahun; Kabupaten Landak 7,06 tahun dan

Kabupaten Kapuas Hulu 7,00 tahun. Sementara angka terendah berada di Kabupaten

Kayong Utara yaitu 5,37 tahun. Kabupaten Sambas menduduki urutan ke 12 dari 14

kab/kota di Provinsi Kalimantan Barat untuk rata-rata lama sekolah, hanya 6,13 tahun.


Gambar II.15

RLS Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalbar Tahun 2015



Gambar II.16

RLS Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalbar Tahun 2015

Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, rata-rata lama sekolah penduduk

Kabupaten Sambas maupun penduduk Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan

relatif lambat. Rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2015 sebesar

6,93 tahun naik dari tahun 2014 yang hanya 6,83 tahun. Begitu pula rata-rata lama

sekolah untuk Kabupaten Sambas naik dari 5,80 tahun pada tahun 2014 menjadi 6,13

tahun di tahun 2015.

C. Angka Kematian Bayi

Tingkat mortalitas bayi disamping dipengaruhi oleh faktor intern seperti kondisi ibu

hamil dan menyusui serta bayi, juga faktor ekstern. Penyebab faktor intern antara lain

kekurangan gizi waktu ibu hamil akan cenderung melahirkan bayi yang malnutrisi,

kelainan fisik, dan gangguan mental pada bayi. Persoalannya cenderung bertambah rumit

apabila si-ibu juga menderita suatu penyakit kronis saat hamil misalnya beban mental

akibat depresi berkepanjangan. Dampak buruk lain pada bayi juga ditentukan oleh faktor

usia ibu yang terkadang mempengaruhi keselamatan bayi saat dilahirkan.


Mengenai faktor ekstern utamanya disebabkan oleh pertolongan saat proses

persalinan yaitu mengenai cara, oleh siapa, proses persalinan ditangani. Masyarakat

tradisional cenderung masih menggunakan peralatan sederhana, sehingga

memungkinkan terjadinya infeksi (tetanus) pada bayi. Tetanus biasa terjadi pada saat

pemotongan tali pusar (placenta), dan relatif banyak ditemukan di negara-negara

berkembang. Guna menekan angka kematian bayi (AKB) akibat infeksi, maka pemerintah

mensosialisasikan program pelatihan para dukun bayi tentang cara penanganan proses

persalinan yang sesuai kaidah/ standar medis.

Sumber : Buku Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 (Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Barat)

Gambar II.17

Angka Kematian Bayi di Kab. Sambas

Target MDG’s 11 per 1.000 KH


Sumber : Buku Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014

(Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat)

Gambar II.18

Jumlah Kasus Kematian Neonatal Yang Terlaporkan di Prov. Kalbar sd. Desember Tahun 2014



Gambar II.19

Jumlah Kematian Bayi (29 hari-11 Bln) yang Terlaporkan

di Prov. Kalbar sd. Desember 2014




Gambar II.20

Kasus Kematian Anak Balita (12-59 Bln) Yang Terlaporkan di Prov Kalbar sd. Desember 2014

Sumber : Buku Profil Kesehatan Kab. Sambas Tahun 2015 (Dinas Kesehatan Kab. Sambas)

Gambar II.21

Perkembangan Status Gizi Balita di Kabupaten Sambas 2011 – 2015


D. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)

Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak

tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat

kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Sambas tahun 2015 yaitu 67,94

tahun, meningkat di banding tahun sebelumnya yaitu 67,74 tahun. AHH tertinggi

berada di Kabupaten Bengkayang yaitu 72,99 tahun dan AHH terendah berada di

Kabupaten Kayong Utara yaitu 67,33 tahun.

Sumber : Buku Profil Kab. Sambas Tahun 2016

Gambar II.22

AHH (Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar Tahun 2015


Sumber : Buku Profil Kab. Sambas Tahun 2016

Gambar II.23

AHH (Tahun) Kab. Sambas dan Prov Kalbar Tahun 2011– 2015

II.2.3 Budaya, Pemuda dan Olah Raga

Jumlah suku etnis dominan di Kabupaten Sambas tahun 2015 sebanyak

3 etnis. Jumlah situs bersejarah ada 26 buah. Jumlah organisasi kepemudaan sebanyak

192 organisasi, jumlah obyek wisata tahun 2015 sebanyak 47 buah.

Tabel II.21

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dan Pariwisata

JENIS 2014 2015 Satuan

Kebudayaan :

- Jumlah suku etnis dominan 3 3 Etnis

- Jumlah bahasa daerah dominasi 3 3 Bahasa

- Jumlah situs bersejarah 26 26 Situs

- Jumlah tokoh/ pemangku adat 10 10 Orang

Pemuda dan Olahraga :

- Organisasi Kepemudaan 192 192 Buah

- Jumlah Organisasi Olahraga 28 29 Buah

- Jumlah gelanggang olahraga 357 357 Buah

Pariwisata :

- Jumlah obyek wisata 47 47 Buah


Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sambas Tahun 2016

II.3 Aspek Pelayanan Umum

II.3.1 Layanan Urusan Wajib

II.3.1.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Salah satu indikator di bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar

(APK) dimana indikator ini mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang

pendidikan tertentu dalam kelompok umur yabg sesuai dengan jenjang pendidikan

tersebut. APK memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang

sedang/telah menerima pendidikan pada jenjang tertentu. APK biasanya diterapkan

untuk jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA. Dengan kata lain APK memberikan

gambaran daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel II.22

Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Sambas Tahun 2015 dan 2014

Jenjang Pendidikan

Kelompok Umur

Penduduk (2015)

Sekolah

XX (2015)

Sekolah XX

Umur XX (2015)

APK (2015)

APK (2014)

SD 7-12 69.854 78.250 68.002 112,02 113,65

SMP 13-15 28.928 22.405 18.036 77,45 67,06

SMA 16-18 23.877 21.626 13.169 90,57 71,10

Sumber : BPS Kab. Sambas Tahun 2016, data diolah

- Jumlah hotel non bintang 29 29 Buah

- Jumlah kamar hotel/penginapan 550 550 Unit

Tempat hiburan / rekreasi :

- Bahari 22 22 Unit

- Non Bahari 20 20 Unit

- Budaya 5 5 Unit


2. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang

bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM selalu lebih rendah

dibanding APK karena pembilangnya lebih kecil (sementara penyebutnya sama). APM

membatasi usia murid sesuai dengan jenjang pendidikan sehingga angkanya lebih kecil

karena beberapa factor diantaranya menunda saat mulai bersekolah, murid tidak naik kelas,

berhenti/keluar dari sekolah untuk sementara waktu, dan lulus lebih awal.

Indikator ini juga menggambarkan kekonsistenan antara umur penduduk dengan

pendidikan yang disarankan untuk usia yang bersangkutan.

Tabel II.23 Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Sambas Tahun 2015 dan 2014


3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS mengukur proporsi anak yang bersekolah pada suatu kelompok umur

sekolah jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini memberikan gambaran secara umum

tentang banyaknya anak kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah tanpa

memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti.

Tabel II.24 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Sambas Tahun 2015 dan 2014

Jenjang Pendidikan

Kelompok Umur

Penduduk (2015)

Sekolah

XX (2015)

Sekolah XX

Umur XX (2015)

APS (2015)

APS (2014)

SD 7-12 69.854 78.250 68.002 99,27 98,66

SMP 13-15 28.928 22.405 18.036 89,89 85,47

SMA 16-18 23.877 21.626 13.169 71,40 68,91


Jenjang Pendidikan

Kelompok Umur

Penduduk (2015)

Sekolah XX

(2015)

Sekolah XX Umur XX (2015)

APM (2015)

APM (2014)

SD 7-12 69.854 78.250 68.002 97,35 96,87

SMP 13-15 28.928 22.405 18.036 62,35 57,13

SMA 16-18 23.877 21.626 13.169 55,15 58,08


4. Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan (Ijazah Yang Dimiliki)

Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2014 menunjukkan sekitar

36,71 persen penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Sambas yang tidak memiliki

ijazah SD dan sekitar 27,82 persen memiliki ijazah SD/SDLB/MI. Penduduk perempuan

usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Sambas yang tidak memiliki ijazah SD yaitu sekitar

37,02 persen sedangkan penduduk laki-laki sekitar 36,43 persen yang tidak memiliki

ijazah SD.

Hasil Susenas 2014 juga menunjukkan sekitar 18,52 persen penduduk usia 10

tahun ke atas di Kabupaten Sambas yang memiliki ijazah SMP/SMPLB/MTs. Sekitar 13,18

persen telah menamatkan atau memiliki ijazah SMA/SMALB/MA/SMK. Sedangkan

penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Sambas yang memiliki ijazah

DI/II/III/S1/S2/S3 sebanyak 3,24 persen. Kesadaran masyarakat untuk mengikuti

program paket A/B/C tampaknya masih sangat rendah sehingga jumlah penduduk yang

memiliki ijazah paket A/B/C hanya dibawah 1 persen. Hal yang kiranya perlu mendapat

perhatian adalah semakin tinggi jenjang atau tingkat pendidikan ternyata juga semakin

sedikit jumlah penduduk yang mampu menamatkannya.

Tabel II.25

Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Kabupaten

Sambas Tahun 2014

Sumber : Buku Analisis Kependudukan Kab. Sambas 2014 (BPS, 2014)

Jenis Kelamin

Tdk

Punya Ijazah

SD

SD/SD LB/MI

Paket A

SMP/S

MPLB/MTs

Paket B

SMA/SM

ALB/MA/SMK

Paket C

DI/II/I

II/S1/S2/S3

Jumlah

Laki-laki 36,43 27,99 0,23 18,64 0,00 13,47 0,00 3,24 100,00

Perempuan 37,02 27,63 0,16 18,42 0,32 12,87 0,35 3,23 100,00

Total 36,71 27,82 0,20 18,52 0,16 13,18 0,17 3,24 100,00


B. Urusan Kesehatan

1. Indikator Derajat Kesehatan

Tabel II.26

Kasus kematian bayi, ibu dan Angka Harapan Hidup

Indikator Target

2015

Realisasi

2012 2013 2014 2015

Jumlah kasus kematian bayi

(berumur < 1 tahun) 102 98 108 111 138

Jumlah kasus kematian ibu pada

1 tahun tertentu 13 17 15 13 22

Angka Harapan Hidup 70 67,5 67,6 67,7 67,94

Sumber: Buku Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. Sambas 2015

Dari tabel tersebut tergambar terjadi penurunan kasus kematian ibu sebesar

11,7% dari 17 kasus di tahun 2012 menjadi 15 kasus ditahun 2013, dan pada tahun 2014

terjadi penurunan kasus sebesar 15,4% yaitu menjadi 13 kasus. Akan Tetapi pada tahun

2015 terjadi kenaikan kasus sebesar 40,9% dengan penyebab kematian diantaranya

perdarahan sebanyak 7 kasus, eklamsi 4 kasus, infeksi sebanyak 1 kasus, dan lainnya

sebanyak 10 kasus. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas bahwa usia

kematian ibu 20-29 tahun sebanyak 11 kasus dan 30-40 tahun sebanyak 11 kasus.


Gambar II.24

Angka Kematian Ibu di Kab. Sambas

Target MDG’s 102 per 100.000 KH


Bila dilihat trend lokasi terjadinya kematian ibu di 19 kecamatan, dimana

dikecamatan yang dulu tidak pernah terjadi kasus kematian ibu, ditahun 2015 mulai

terjadi kasus kematian ibu sebanyak 3 kasus seperti kecamatan Pemangkat dan Selakau

Timur, dan dibeberapa kecamatan terjadi peningkatan kasus kematian ibu seperti

kecamatan Selakau tahun 2014 sebanayak 2 kasus pada tahun 2015 menjadi sebanyak 3

kasus. Kecamatan Sebawi pada tahun 2014 tidak terjadi kasus, maka pada tahun 2015

terjadi kasus kematian ibu sebanyak 1 kasus. Demikian juga Kecamatan Tekarang tahun

2014 kasus kematian ibu hanya 1 kasus namun ditahun 2015 menjadi 2 kasus. Tahun

keempat pelaksanakan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, tergambar bahwa

kecamatan Paloh dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 tidak terjadi kasus

kematian ibu.

Trend kasus yang terjadi di 19 kecamatan di Kabupaten Sambas tahun 2012-2015


Tabel II.27

Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Sambas tahun 2012-2015

No Kecamatan Jumlah Kasus

2012 2013 2014 2015

1 Selakau 0 0 2 3

2 Selakau Timur 0 0 0 3

3 Salatiga 1 1 0 0

4 Pemangkat 0 0 0 3

5 Semparuk 1 1 2 2

6 Tebas 2 1 1 1

7 Sebawi 0 1 0 1

8 Sambas 5 2 1 2

9 Sejangkung 1 3 1 1

10 Sajad 0 2 0 0

11 Subah 1 1 0 0

12 Jawai Selatan 1 0 0 0

13 Jawai 0 1 0 0

14 Tekarang 0 0 1 2



2012 2013 2014 2015

15 Teluk Keramat 1 0 3 3

16 Tanggaran 1 0 2 2

17 Galing 3 1 0 0

18 Paloh 0 0 0 0

19 Sajingan Besar 0 1 0 0

TOTAL 17 15 13 22


Kemudian pada kasus kematian bayi (kematian 0-11 bayi) terjadi peningkatan

kasus sebesar 24,32% dari 111 kasus yang terjadi ditahun 2014 menjadi 138 kasus

ditahun 2015 atau terjadi penambahan sebanyak 27 kasus. Dengan penyebab kematian

bayi seperti Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 25 kasus, Asfiksia sebanyak 46

kasus, Sepsis sebanyak 4 bayi, kelainan congenital sebanyak 6 bayi, pneumonia sebanyak

2 kasus, diare sebanyak 1 kasus, kelainan salauran cerna sebanyak 1 kasus, dan kasus

penyebab lainnya sebanyak 53 kasus.

Bila dilihat trend lokasi terjadinya kematian bayi di 19 kecamatan, disemua

kecamatan terjadi kasus kematian bayi, bahkan terjadi peningkatan kasus kematian bayi

cukup tinggi, seperti kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Tekarang, Selakau,

Pemangkat, Teluk Keramat, Tangaran, Sajingan Besar, Galing dan Subah. Tidak

demikian yang terjadi didua kecamatan yaitu kecamatan Selakau Timur dan Paloh, yang

tahun sebelum tidak terjadi kasus, akan tetapi tahun 2015 terjadi kasus kematian bayi.


Tabel II.28

Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Sambas tahun 2012-2015


2012 2013 2014 2015


2 Sambas 8 7 20 12

3 Sajad 2 11 7 2

4 Sebawi 8 7 10 6

5 Tebas 8 9 6 8

6 Tekarang 1 0 1 3

7 Selakau 5 4 1 2


9 Pemangkat 2 6 3 9

10 Salatiga 2 6 4 4

11 Semparuk 5 7 5 3

12 Jawai 4 3 6 3


14 Teluk keramat 11 12 14 19

15 Tangaran 9 3 10 13

16 Paloh 0 1 0 8


18 Galing 14 9 10 11

19 Subah 3 4 2 4

Total 98 108 111 138


Bahwa berdasarkan hasil Pematauan Status Gizi (Pemantauan Status Gizi) balita,

terjadi peningkatan prevalensi gizi buruk dari tahun 2014 yaitu 2,47% menjadi 3,05%

pada tahun 2015.


Tabel II.29

Prevalensi Gizi di Kabupaten Sambas tahun 2012-2015

Status Gizi Target Capaian (%)

2015 2012 2013 2014 2015

% Kurang <16% 14,98 15,67 13,09 14,00

% Buruk <2% 3,85 2,77 2,47 3,05

Total <15% 18,82 18,44 15,56 17,05


Prevalensi gizi buruk di Kabupaten Sambas dilihat melalui Pemantauan Status Gizi

(PSG) dengan mengukur berat badan balita per umur, dimana pada tahun 2015 balita

yang diukur sebanyak 28.430 balita, dan ditemukan 866 kasus balita gizi buruk yang


Tabel II.30

Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Sambas tahun 2012-2015

NO KECAMATAN

KASUS GIZI (PSG)

2012 2013 2014 2015


2 Sambas 25 83 85 79

3 Sajad 12 25 25 21

4 Sebawi 24 38 36 26

5 Tebas 38 43 49 121

6 Tekarang 5 46 39 29

7 Selakau 20 44 81 76


9 Pemangkat 13 50 44 71

10 Salatiga 5 9 4 5

11 Semparuk 1 16 7 30

12 Jawai 5 23 26 58



NO KECAMATAN

KASUS GIZI (PSG)

2012 2013 2014 2015


15 Tangaran 43 21 16 22

16 Paloh 6 14 0 4


18 Galing 7 57 12 54

19 Subah 2 4 21 13

Total 847 674 639 866


Dari hasil prevalensi gizi buruk dilakukan penyaringan pengukuran berat badan di

bagi tinggi badan dengan Z-score <-3 dan atau dengan penyakit penyerta ditemukan

sebanyak 17 balita dan dilakukan perawatan di Pusat Pemulihan Gizi (PPG), dimana dari

17 kasus gizi buruk yang dirawat di Pusat Pemulihan Gizi (PPG), 10 balita berubah status

gizinya menjadi baik. Berikut ini trend lokasi balita gizi buruk yang dirawat yaitu :

Tabel II.31

Gizi Buruk yang di Rawat di Kabupaten Sambas tahun 2012-2015

NO KECAMATAN Kasus Balita Gizi Buruk Dirawat

2012 2013 2014 2015


2 Sambas 11 2 3 0

3 Sajad 2 1 5 1

4 Sebawi 3 4 5 0

5 Tebas 10 2 5 1

6 Tekarang 0 0 1 2

7 Selakau 0 0 0 0


9 Pemangkat 8 0 0 0

10 Salatiga 4 0 0 0


NO KECAMATAN Kasus Balita Gizi Buruk Dirawat

2012 2013 2014 2015

11 Semparuk 7 0 0 2

12 Jawai 5 3 0 0



15 Tangaran 4 1 3 1

16 Paloh 0 0 0 0


18 Galing 5 1 1 2

19 Subah 12 0 0 0

Total 304 94 27 17


Selain itu, upaya yang dilakukan dalam memperbaiki gizi masyarakat di Kabupaten

Sambas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.32

Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat di Kabupaten Sambas tahun 2012-2015

No. Indikator

CAPAIAN (%)

2012 2013 2014 2015

1 Balita yang ditimbang berat badannya 48.7 49.4 56,07 57,9

2 Balita yang naik berat badannya 67.0 65.3 75,78 74,53

3 Balita bawah garis Merah di kartu KMS 2.3 1.9 2,98 3,19

4 Cakupan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 73.3 80.5 28,13 47,18

5 Bayi yang mendapat Asi - Eksklusif 8.45 51.9 64,2 66,0

6 Cakupan balita mendapat kapsul Vitamin A

(2 kali) 82.9 84.3

67,87 78,83

7 Kecamatan bebas rawan gizi 36.8 26.3 36,84 36,84

8 Cakupan buml mendapat 90 tablet Fe 80.8 91.4 88,19 83,52


No. Indikator CAPAIAN (%)

2012 2013 2014 2015

9 Cakupan ibu nifas mendapat Vitamin A 80.8 96.5 80,94 76,72

10 Cakupan bumil menderita Anemia 0 1.86 3,81 4,10

11 Cakupan ibu hamil kekurangan energi kronis 0 5.5 5,22 5,86

12 Cakupan desa dengan garam beryodium

baik 88.1 100 100 100

13 Cakupan WUS yang mendapat kapsul

yodium 0 0 0 0


Cakupan pelayanan kesehatan tahun 2015 dapat dilihat dari pencapaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Adapun capaian SPM sebagai berikut:

Tabel II.33

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2012 - 2015

No. INDIKATOR KINERJA SPM BIDANG KESEHATAN

Target 2015

CAPAIAN (%)

2012 2013 2014 2015

PELAYANAN KESEHATAN DASAR

1 Cakupan Kunjungan Bumil K4 95 91 95,97 90,98 84,42

2 Cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani 100 70,72 76,02 76,11 100

3 Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan

90 92,2 91,46 86,33 81,02

4 Cakupan pelayanan nifas 90 86 86,88 83,12 81,77

5 Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani

100 58 56,01 51,55 81,05

6 Cakupan kunjungan bayi 95 63 80,52 84,41 90,67

7 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal

Child Immunization (UCI) 100 88 89 100 83,00

8 Cakupan pelayanan anak balita 95 32 44,68 43,38 69,22

9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

100 0 81,22 0 100


No. INDIKATOR KINERJA SPM BIDANG KESEHATAN

Target 2015

CAPAIAN (%)

2012 2013 2014 2015

10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100 100 100 100 100

11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100 100 100 90 100

13 Cakupan penemuan penderita penyakit:

a.AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2

b.Penemuan penderita pneumonia balita

80 0,43 0,39 0,20 61,17

c.Penemuan pasien baru TB BTA positif 95 53 53,67 38,60 53,00

d.Penderita DBD yang ditangani 100 100 100 100 100

e.Penemuan penderita diare 95 51 92,94 94,13 91,63

14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

95 87 198 15,07 42,82

PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masayarakat miskin

80 8,09 17,46 3,59 2,95

16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan

(RS) di Kab/kota

84,62 35,48 46,88 80,64 100

PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)

17 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100 100 100 0 0

PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

18 Cakupan desa siaga aktif 80,90 94 96,67 51,57 88,88


Dilihat dari tabel tersebut, untuk pelayanan kesehatan dasar hanya 6 (enam) yang

mencapai target yaitu cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pemberian

makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin, cakupan balita

gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penjaringan kesehatan siswa SD setingkat, AFP

rate per 100.000 penduduk <15 tahun, dan cakupan penderita DBD yang ditangani.

Untuk pelayanan kesehatan rujukan dari 2 (dua) indikator SPM, hanya 1 (satu) yang


mencapai target yaitu cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan

sarana kesehatan (RS) Kabupaten/Kota. Kemudian untuk pelayanan penyelidikan

epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa, desa/kelurahan mengalami KLB

yang dilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam tidak terjadi kasus. Pelayanan

promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan indikator cakupan desa siaga

aktif sudah mencapaian target.

Capaian akses dan mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari indikator rasio

fasilitas kesehatan dan sumber daya kesehatan yang ada di Kabupaten Sambas. Berikut

ini cakupan akses fasilitas kesehatan yaitu :

Tabel II.34

Cakupan Akses Fasilitas Kesehatan Tahun 2012 - 2015


Dari tabel tersebut, pencapaian rasio rumah sakit sudah mencapai target, tetapi

pencapaian rasio fasilitas kesehatan (puskesmas dan puskesmas pembantu) belum

mencapai target.

Ditahun 2015, kondisi puskesmas yang sudah baik sebesar 77,78% (21 buah),

bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 51,85% (14 buah). Jika dilihat pada

kondisi puskesmas pembantu pada tahun 2015 kondisi puskesmas pembantu yang baik

38,04% (35 buah) dibandingkantahun dengan tahun 2014 sebesar 34,78% (32 buah).

Hal serupa terjadi pada kondisi polindes/poskesdes, pada tahun 2015 kondisi

polindes/poskedes yang baik sebesar 54,40% (105 buah) dibandingkan dengan tahun

2014 sebesar 52,60% (101 buah).

Adapun kondisi fasilitas kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No Indikator Target 2015

CAPAIAN

2012 2013 2014 2015

1 Rasio rumah sakit per satuan penduduk (dikali

1.000)

0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

2 Rasio failitas kesehatan

(puskesmas & pustu) persatuan penduduk (dikali 1.000)

0,259 0,24 0,384 0,23 0,23


Tabel II.35

Kondisi Fasilitas Kesehatan Tahun 2012 - 2015

No. Jenis Fasilitas

Kesehatan

Kondisi Fasilitas kesehatan Tahun 2015

Jumlah Baik

Rusak Ringan

Rusak Sedang

Rusak Berat

1 Puskesmas 21 3 1 2 27

2 Puskesmas Pembantu 35 27 9 21 92

3 Polindes/Poskesdes 105 44 27 17 193

No. Jenis Fasilitas

Kesehatan


Jumlah Baik

Rusak Ringan

Rusak Sedang

Rusak Berat

1 Puskesmas 14 4 3 6 27



No. Jenis Fasilitas

Kesehatan


Jumlah Baik

Rusak Ringan

Rusak Sedang

Rusak Berat

1 Puskesmas 8 7 11 1 27



No. Jenis Fasilitas

Kesehatan


Jumlah Baik

Rusak Ringan

Rusak Sedang

Rusak Berat

1 Puskesmas 8 5 13 1 27




Dari semua fasilitas kesehatan, baik puskesmas, puskesmas pembantu,

polindes/poskesdes dan rumah sakit yang di manfaatkan oleh masyarakat dalam mencari

pelayanan kesehatan terjadi peningkatan sebesar 10% dari tahun 2013 sebanyak

284.390 jiwa menjadi 316.803 jiwa ditahun 2014 dan pada tahun 2015 sebanyak 695.097

jiwa.


Kelompok umur yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan

dari tahun 2012 - 2015 dapat dilihat pada gambar berikut ini:


Gambar II.25

Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan tahun 2012-2015

Dari grafik tersebut, pada tahun 2015 kelompok umur kurang dari 1 tahun yang

memanfaatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan terjadi kenaikan sebesar

6.95% (19.509 jiwa) dari tahun 2014 (18.241 jiwa). Pada tahun 2015, kelompok umur 1-

4 tahun pada tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 12,78% (44.526 jiwa) dari tahun

2014 (39.482 jiwa).

Selain memanfaatkan fasilitas kesehatan, untuk meningkatkan pelayanan

kesehatan dibentuk suatu Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dalam bentuk

pememberdayaan masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Saka Bhakti

Husada (SBH), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), dan Pengobatan Tradisonal

(Battra) Ditahun kedua pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas 2012-

2015. Adapun Jumlah dan perkembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat

(UKBM) Tahun 2012 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel II.36 Jumlah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Tahun 2012 - 2015


Tabel II.37 Perkembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Tahun 2012 - 2015


No Jenis UKBM Jumlah UKBM

2012 2013 2014 2015

1 Posyandu Balita 531 534 536 546

2 Saka Bhakti Husada (SBH) 6 6 9 14

3 Pos Kesehatan Pesantren 3 3 3 3

4. Polindes/Poskesdes 191 191 192 193

5. Posyandu lansia 89 89 89 89

6. Posbindu 2 2 12 30

7. Yankestrad 18 18 996 1381

8. Posmaldes 0 0 16 21

No

Jenis UKBM

STRATA UKBM

2012 2013 2014 2015

Mandiri Purnama Mandiri Purnama Mandiri Purnama Mandiri Purnama

1 Posyandu Balita 00 11 9 14 13 16 28 148

2 Saka Bhakti Husada

(SBH) 4 2 4 2 4 5 6 0

3 Pos Kesehatan Pesantren

0 0 0 0 0 0 0 0

4. Polindes/Poskesdes 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Posyandu lansia 0 0 0 66 0 58 0 58

6. Posbindu 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Yankestrad 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Posmaldes 0 0 0 0 0 0 0 0


Pada tabel tersebut, dari 8 jenis UKBM yang masih aktif terdiri dari Pos Pelayanan

Terpadu (posyandu) balita, Saka Bhakti Husada (SBH), Pos Kesehatan Pesantren,

polindes/poskesdes, posyandu lansia, Pos Pembinaan Terpadu (posbindu), pelayanan

kesahatan tradisional (yankestrad), dan Pos Malaria Desa (posmaldes). Pada tahun 2015,

dari 546 posyandu balita dan yang mengalami peningkatan perubahan strata purnama

dan mandiri sebanyak 176 buah posyandu balita atau sebesar 32,23%. Untuk strata SBH

yang mengalami perubahan strata purnama dan mandiri sebanyak 6 SBH atau sebesar

42,86%. Untuk UKBM yang lainnya belum ada peningkatan strata.

Jumlah posyandu balita bila dibandingkan dengan jumlah balita maka diperoleh

maka rasio posyandu belum mencapai target. Adapun rasio posyandu, dan proporsi

posyandu purnama dan mandiri sebagai berikut ini:

Tabel II.38

Rasio Posyandu Tahun 2012 - 2015


Cakupan 2015 Ket.

abs %

1 Rasio posyandu per satuan

balita (dikali 1.000) 9,512

546 9,051 Tdk tercapai

2 % posyandu purnama & mandiri (posyandu aktif)

40 176 32,23 Tdk tercapai


Cakupan 2014 Ket.

abs %


balita (dikali 1.000)

9,474 536 9,024 Tdk tercapai

2 % posyandu purnama &

mandiri (posyandu aktif)



Cakupan 2013 Ket.

abs %


balita (dikali 1.000)

9,436 534 8,991 Tdk tercapai


mandiri



Cakupan 2012 Ket.

abs %

1 Rasio posyandu per satuan balita (dikali 1.000)

9,398 531 9,612 tercapai


mandiri



Dari tabel tersebut rasio posyandu per satuan balita pada tahun 2015 sebesar

9,051 per 1.000 balita dan belum mencapai target (9,512 per 1.000 balita).


2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Capaian Sumber daya kesehatan dapat dilihat dari rasio ketenagaan kesehatan

yang ada dilihat dari tenaga yang berkerja di bidang kesehatan. Berikut ini rasio tenaga

kesehatan yaitu:

Tabel II.39

Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2012 - 2015

No Indikator Target

2015

Cakupan

2012 2013 2014 2015

1 Rasio dokter umum per 100.000 penduduk

32,64 5,92 10,79 9,25 12,00

2 Rasio bidan per 100.000 penduduk

88,36 43,04 59,36 127,02 64,00

3 Rasio perawat per 100.000 penduduk

106,27 64,17 64,17 75,35 79,00

4 Rasio ahli gizi per 100.000 penduduk

19,1 7,31 7,51 7,32 8,00

5 Rasio ahli sanitasi per 100.000 penduduk.

33,04 7,11 9,06 8,06 8,80


C. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Aspek pelayanan umum untuk urusan pekerjaan umum yaitu pada beberapa

indikator seperti : proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik serta

proporsi panjang jaringan jalan desa dalam kondisi baik dapat dilihat peningkatannya.

Pada tahun 2015 proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai

46,64% (Realisasi 324,914 KM) meningkat 3,88% dari tahun 2014 sebesar 42,76%.

Untuk proporsi panjang jaringan jalan desa dalam kondisi baik tahun 2015 sebesar

43,95% (Realisasi 342,608 KM), meningkat sebesar 3,48% dari tahun 2014 yang sebesar

43,95%.

Untuk bidang pengairan indikator kinerja yang diukur adalah : rasio jaringan irigasi

rawa; panjang jaringan irigasi rawa dalam kondisi baik (primer, sekunder, tersier); jumlah

bangunan air dalam kondisi baik; dan panjang tanggul dalam kondisi baik. Pada tahun

2015 rasio jaringan irigasi rawa sebesar 38,71% meningkat 3,12% dari tahun 2014 yang

sebesar 35,59%. Panjang jaringan irigasi rawa dalam kondisi baik (primer, sekunder,

tersier) tahun 2015 sebesar 77,51%, angka ini meningkat 14,9% dari tahun 2014 sebesar

62,61%. Jumlah bangunan air dalam kondisi baik tahun 2015 sebesar 72,21% meningkat

jumlahnya sebesar 15,60% dari tahun 2014 sebesar 55,61%. Panjang tanggul dalam

kondisi baik pada tahun 2015 sebesar 71,60% meningkat sebesar 47,75% dari tahun

2014 sebesar 23,85%.


Jumlah jembatan di Kabupaten Sambas pada tahun 2016 sebanyak 895 buah dengan

total panjang yaitu 4.607,72 m.

Tabel II.40

Capaian Pada Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2011 - 2015

NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN

2011 2012 2013 2014 2015

1. Proporsi Panjang

Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi baik

% 33,16 37,23 39,75 42,76 46,64

2. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Desa

dalam kondisi baik

% 33,37 34,9 39,40 43,95 47,43

3. Rasio Jaringan Irigasi Rawa (m/ha)

26,82 27,89 27,3 35,59 38,71

4. Panjang Jaringan Irigasi Rawa dalam

Kondisi Baik (Primer, Sekunder, Tersier)

% 42,60 58,26 63,72 62,61 77,51

5. Jumlah Bangunan Air dalam Kondisi

Baik

% 57,34 58,59 52,86 55,61 72,21

6. Panjang Tanggul

dalam Kondisi Baik

% 40,60 41,62 37,28 23,85 71,6

7. Jumlah RTDR

Perkotaan (sesuai

UU No 26 Tahun

2007)

Dokumen 5 6 7 8 8

8. Penyusunan

Peraturan Zonasi

untuk Sistem Pusat

Kegiatan

Dokumen - - - 1 2

Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016)

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Aspek Pelayanan umum untuk perumahan rakyat dan permukiman dapat diwakili

oleh indikator rumah tangga bersanitasi, lingkungan pemukiman kumuh dan rumah layak

huni. Rumah tangga bersanitasi tahun 2015 sebesar 46,97% menurun 0,04% dari tahun

2014 sebesar 47,01%. Tahun 2015 lingkungan pemukiman kumuh sebesar 12,90%

menurun 1,95% dari tahun 2014 sebesar 14,85%. Untuk rumah layak huni pada tahun

2015 sebesar 72,45%, angka ini naik sebesar 0,28% dari tahun 2014 sebesar 72,17%

rumah yang layak huni.


Tabel II.41

Capaian Pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2011 - 2015


2011 2012 2013 2014 2015

1. Rumah Tangga Bersanitasi

% 36,80 56,83 57,01 47,01 46,97

2. Lingkungan Pemukiman

Kumuh

% 50,00 33,01 15,00 14,85 12,90

3. Rumah Layak Huni % 85,00 85,25 86,00 72,17 72,45


E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Polisi Pamong Praja bertugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman

dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara

dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan

Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja

maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja sumber daya manusia yang

dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Dari hasil perhitungan diperoleh rasio jumlah polisi pamong praja

per 10.000 penduduk di Kabupaten Sambas menurun dari tahun 2011 sebesar 0,91

menjadi 0,67 pada tahun 2015.

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan untuk

menciptakan kesadaran masyarakat untuk mentaati undang-undang serta untuk

memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Penegakan peraturan yang dilaksanakan

meliputi operasi yang bersifat pembinaan (non Yustisi) dan Operasi Yustisi (diselesaikan

secara hukum). Penegakan Perda dan Perbub untuk menciptakan kondisi yang aman,

tertib dan sadar hukum di masyarakat sehingga mendukung akselerasi pelaksanaan

pembangunan.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah yang ada

merupakan faktor utama terjadi pelanggaran pelanggaran. Untuk mengurangi jumlah

pelanggaran dengan melaksanakan pembinaan dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi

kepada masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati secara terpadu,

sehingga pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah meningkat dan

menurunnya pelanggaran.


Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki

tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rasio jumlah

linmas menggambarkan upaya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

dalam menciptakan mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga

tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.

Rasio petugas Linmas dihitung dari jumlah petugas linmas per 10.000 penduduk

pada tahun 2011 sebesar 55 menjadi 49 pada tahun 2015. Pada tahun 2015 dilaksanakan

perekrutan petugas Linmas sebanyak 95 orang, perekrutan tersebut untuk mengganti

anggota Linmas lama yang sudah tidak aktif akibat pindah lokasi, TKI, dan lanjut usia.

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan merupakan perbandingan jumlah

pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan. Rasio jumlah pos

siskamling menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan.

Semakin besar rasio jumlah pos siskamling akan semakin besar pemberdayaan

masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban

masyarakat serta keamanan lingkungan. Rasio jumlah pos siskamling tahun 2011-2015

meningkat sebesar 0,6. Jumlah Pos Siskamling dari 183 menjadi 301 meningkat 118 pos

pada tahun 2015 atau 160%. Peningkatan Pos Siskamling dikarenakan kesadaran

masyarakat peduli terhadap lingkungan dan pencapaian tersebut berkaitan erat dengan

adanya kegiatan Pembinaan Satlinmas.

Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Keputusan

Menteri PU No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran

Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Jumlah

minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu

WMK. Manajemen Penanggulangan Kebakaran dilakukan melalui upaya proteksi

terhadap bahaya kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi

kebakaran sebagai suatu public service dalam suatu WMK.

Respon time (waktu tanggap) merupakan waktu minimal yang diperlukan dimulai

saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta

langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah

Manajemen Kebakaran (WMK).


Tabel II.42

Capaian Pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2011 - 2015


2011 2012 2013 2014 2015

1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

0,91 0,86 0,86 0,69 0,67

2. Penegakan PERDA % 50,60 42,66 45,34 72,24 81,33

3. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran

K3(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten

% 69,88 61,95 73,64 81,65 85,02

4. Peningkatan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat

% 80 85 87 90 102,576

5. Meningkatnya budaya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.

% 65 53,99 63,51 73,78 82,21

6. Meningkatnya kesadaran swakarsa masyarakat untuk

menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban.

% 65 52,5 75 80 86,98

7. Meningkatnya kerjasama dan koordinasi antara pemda dan

Kepolisian dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban.

% 80 85 87 112,5 213,75

8. Jumlah Linmas per jumlah 10.000

Penduduk

Orang 55 55 11 55 49

9. Rasio Pos Siskamling per jumlah

Desa/Kelurahan

1 1 1 1 1,6

10. Petugas Linmas di Kabupaten Orang 2.767 2.905 563 3.066 3.065

11. Cakupan Pelayanan Bencana

Kebakaran Kabupaten

% 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

12. Tingkat Waktu Tanggap

(Response Time Rate) Daerah

Layanan Wilayah Manajemen

Kebakaran (WMK)

% 70 70 72 77,78 75



F. Urusan Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan

sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak

terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, korban bencana, lansia, dan anak

sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi,

pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban

bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial.

Tabel II.43

Banyaknya Fakir Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang Terdata oleh

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kab. Sambas Tahun 2015

No. Kecamatan Fakir Miskin Wanita Rawan Sosial Ekonomi

1. Selakau 2.964 -

2. Selakau Timur 994 -

3. Pemangkat 2.205 2

4. Semparuk 1.137 141

5. Salatiga 1.591 -

6. Tebas 3.406 15

7. Tekarang 1.076 71

8. Sambas 2.017 9

9. Subah 889 128

10. Sebawi 801 23

11. Sajad 748 140

12. Jawai 2.006 -

13. Jawai Selatan 1.154 -

14. Teluk Keramat 1.170 116

15. Galing 840 17

16. Tangaran 987 -

17. Sejangkung 1.354 116

18. Sajingan Besar 387 45

19. Paloh 1.237 1

Jumlah pada tahun 2015 27.563 824



Tabel II.44

Banyaknya Penyandang Cacat, Tuna Susila, Bekas Narapidana dan

Anak Nakal yang Terdata oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kab. Sambas

Tahun 2015

No. Kecamatan Penyandang

Cacat Tuna Susila

Waria

Bekas Narapidana

Anak Nakal

1. Selakau 44 - - - -

2. Selakau Timur 44 - - - -

3. Pemangkat 7 - - - -

4. Semparuk - - - - -

5. Salatiga 66 - - - -

6. Tebas 36 - - - -

7. Tekarang 69 - - - -

8. Sambas 46 - - - -

9. Subah 28 - - - -

10. Sebawi 80 - - - -

11. Sajad 46 - - - -

12. Jawai 1 - - - -

13. Jawai Selatan 18 - - - -

14. Teluk Keramat 347 - - - -

15. Galing 22 - - - -

16. Tangaran 70 - - - -

17. Sejangkung 12 - - - -

18. Sajingan Besar 16 - - - -

19. Paloh 5 - - - -

2015 957 - - - -

2014 690 - - 1 -

2013 2.096 33 95 128 60

2012 2.096 33 95 128 60

2011 1.746 - - 128 60

Catatan : *)Tahun 2010 dan 2011 data Tuna Susila ditiadakan karena dilakukan verifikasi dan perbaikan data



Tabel II.45

Capaian Pada Urusan Sosial Tahun 2011 - 2015


2011 2012 2013 2014 2015

1. Sarana Sosial seperti

Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Unit 6 6 6 7 5

2. PMKS yang memperoleh

bantuan sosial

Jiwa 209 17.830 140 301 1.112

3. Penanganan

penyandang masalah kesejahteraan sosial

Jiwa 10 60 34 35 67


II.3.1.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

Salah satu Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tergambarkan dari laju

pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya

angkatan kerja pada suatu daerah secara langsung dapat menggerakan perekonomian

daerah tersebut. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial.

Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK),

prosentase kesempatan kerja, prosentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi

lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang

melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk

yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan

penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan

kemampuan daya beli).

Untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut dilaksanakan

melalui program pembangunan dibidang tenaga kerja yaitu dengan telah melaksanakan

program kerja yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,

Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Program Perlindungan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan.

Setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikannya berusaha untuk mencari

nafkah dengan mencari pekerjaan pada instansi pemerintah maupun swasta. Dinas


Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas mencatat bahwa di tahun 2016

jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan sebanyak 13.409 orang dengan rincian

sebagai berikut.

Tabel II.46

Jumlah Tenaga Kerja Yang Dipekerjakan Pada Perusahaan Menurut Lapangan Usaha

No. Lapangan Usaha

2015 2016

Jumlah

Perusahaan

Jumlah Tenaga

Kerja

Jumlah

Perusahaan

Jumlah

Tenaga Kerja

1 Pertanian/Perkebunan 26 10.232 26 10.232

2 Pertambangan 1 41 1 41

3 Industri 48 694 48 694

4 Listrik 2 74 2 74

5 Bangunan 34 1.333 34 1.333

6 Perdagangan 62 486 62 486

7 Angkutan 1 3 1 3

8 Jasa Perusahaan 17 375 17 375

9 Jasa Sosial Perorangan 31 171 31 171

JUMLAH 222 13.409 222 13.409

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas (Juli 2016)

Permasalahan ketenagakerjaan disebabkan oleh banyak faktor. Faktor utama yang

menjadi penyebabnya adalah adanya kesenjangan antara ketersediaan kesempatan atau

lapangan pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Dengan kata lain lapangan

kerja yang ada tidak mampu menampung (mempekerjakan) tenaga kerja yang ada,

apalagi tenaga kerja yang tidak terampil atau berpendidikan. Masalah ini akan

menyebabkan semakin meningkatnya tingkat pengangguran sehingga jumlah penduduk

miskin juga semakin besar.


Tabel II.47

Banyaknya Tenaga Kerja di Kabupaten Sambas

Tenaga Kerja Dalam Negeri (orang) Tahun

2014 2015 2016

Jenis Kelamin

- Laki-laki 7.961 10.094 10.094

- Perempuan 2.53 3.315 3.315

Latar Belakang Pendidikan Pencari Kerja

- SD/Sederajat 1.238 1.032 533

- SLTP/Sederajat 268 217 73

- SLTA/Sederajat 346 331 122

- Akademi 155 84 41

- S1 212 101 33

- S2 2 0 0


Tabel II.48 Ketenagakerjaan di Kabupaten Sambas

Jenis Data satuan 2014 2015 2016

1. - Rata- rata upah minimum Regional Rp 1.450.000 1.650.000 1.839.750

- Rata-rata kebutuhan hidup minimum Rp 1.659.000 1.876.941 -

2. PHK

- Kasus PHK Kasus 8 8 9

- Orang Terkena PHK Orang 8 8 19

3. Rasio Rata-rata Penghasilan Pekerja Terhadap UMR

Rp 1.550.000 1.750.000 1.850.000

4. Angka Rata-rata Jam Kerja Jam 7 7 7

5. Angka Partisipasi Pekerja Peserta Astek % 75 75 75

6. Angka Partisipasi Perusahaan Peserta Astek % 65 65 65

7. Angka Partisipasi Jamsostek % 75 75 75

8. Angka Partisipasi Perusahaan Peserta Jamsostek % 30 30 30

9. Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Unit 1 1 1

10. Pusat Informasi Ketenagakerjaan unit 2 3 3


Minimnya lapangan kerja di dalam daerah membuat sebagian masyarakat

Kabupaten Sambas memilih untuk bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia

di Luar Negeri.



Gambar II.26

Jumlah TKI Kabupaten Sambas di Luar Negeri

Tabel II.49

Capaian pada Urusan Tenaga Kerja Tahun 2011 – 2015


2011 2012 2013 2014 2015

1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

% 78,38 75,73 73,93 76,56 73,54

2. Angka sengketa

Pengusaha-Pekerja Per Tahun

% 8,44 0 0,6 3,48 4,5

3. Pencari Kerja yang ditempatkan

% 89,16 81,36 69,74 80,23 94,6

4. Tingkat Pengangguran

Terbuka

% 1,3 2.99 3,03 3,7 4,85


B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan

yang mendapat perhatian khusus guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya aspek gender dalam pembangunan mendorong pemerintah untuk menyusun

suatu strategi yang disebut dengan pengarusutamaan gender. Pada tahun 2000

pemerintah mengeluarkan INPRES No.9 tentang Pengarusutamaan Gender yang

bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia

dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi


dan mengontrol proses pembangunan. Penerapan pengarusutamaan gender akan

menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang

adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

Tabel II.50 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jenis Data 2014 2015 2016 Satuan

Pemberdayaan Perempuan :

1. Kasus kekerasan terhadap perempuan

- KDRT 34 35 11 Kasus

- Tracfiking 39 19 2 Kasus

- Pelecehan seksual 49 76 26 Kasus

- Hukum 51 56 12 Kasus

2. Jumlah organisasi perempuan 47 30 33 Buah

3. Kelompok ekonomi perempuan produktif 87 87 84 kelompok

4. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di

DPRD 6 6 6 Orang

Perlindungan Anak :

1. Pelatihan Pendidikan Anak Remaja - 2 4 Kecamatan

2. Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Anak - 2 4 Kecamatan

3. Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam

membangun keluarga sejahtera

4 6 Kecamatan

4. Penanganan Terpadu Masalah Anak dan Remaja

- - 4 Kecamatan

5. Pencegahan/penanggulangan Kenakalan Remaja

- 7 4 Kecamatan

6. Keterpaduan Program Perlindungan Anak dengan program Posyandu

3 3 Kecamatan

7. Penanggulangan Kenakalan Remaja Terpadu - 9 - Kegiatan

8. Hari Anak Nasional 1 Kab 1 Kab. 3 Kec. Kegiatan

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (Mei, 2016)

Tabel II.51

Capaian pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011 – 2015


2011 2012 2013 2014 2015

1. Persentase Partisipasi

Perempuan di Lembaga Pemerintah

% 27,17 66,26 64,65 45,20 45,49

2. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

% 15,92 16,78 23,65 97,16 97,68

3. Ratio KDRT % 0,03 0,13 0,043 0,020 0,020

4. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan

Anak dari Tindakan Kekerasan

% 32 33,00 100,00 47,98 59,14



C. Urusan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan erat kaitannya dengan pertanian. Ketahan pangan dapat

terjadi apabila ditunjang oleh pengembangan pertanian yang baik.

Tabel II.52 Luas Tanam dan Produksi Padi Sawah

No Jenis

Tanaman

Luas Tanam

(Ha)

Luas Panen

(Ton)

Produksi Gabah

(Ton)

Produksi Beras (Ton)

Produktivitas (Kw/Ha)

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1. Padi Sawah 99.222 105.879 105.322 66.358 286.158 264.315 - - 28,26 28,20

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Sambas Catatan : - Data Luas Tanam dan Luas Panen Padi Sawah sampai dengan bulan November 2016

- Data luas panen, produksi gabah dan produktivitas merupakan angka ramalan luas panen, produksi gabah dan produktivitas Januari – Desember berdasarkan angka ramalan I BPS Kab. Sambas

Tabel II.53

Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Bahan Makanan

No Jenis Tanaman

Luas Tanam (Ha)

Luas Panen (Ton)

Produksi (Ton)

Produktivitas Kw/Ha

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 Jagung 183 280 37 175 67 318 18,17 18,19

2 Kacang Kedelai 1.286 886 1.029 1.219 1.901 2.218 18,48 18,20

3 Kacang Hijau 1.427 2.705 1.376 1.294 1.043 990 7,58 7,65

4 Kacang Tanah 25 16 14 29 14 29 10,09 10

5 Ubi Kayu 291 118 540 423 6.154 4.832 113,97 114,23

6 Ubi Jalar 147 67 150 144 1.174 1.143 78,25 79,38

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Sambas (Juni, 2016) Catatan : - Data Luas Tanam Tahun 2016 sesuai dengan realisasi tanam sampai dengan bulan Juni 2016

- Data Luas Panen, produksi dan produktivitas berdasarkan Angka Ramalan I


Tabel II.54

Capaian pada Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2011 – 2015


2011 2012 2013 2014 2015

1. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

% 53 52,4 65,36 74 77

2. Penguatan Cadangan Pangan

% 20 48,13 48,13 25 54,2

3. Ketersediaan Informasi Pasokan Pangan dan

Akses Pangan Daerah

% 5 26 47 68 79

4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

% 68,2 68,20 70,80 73,90 96,10

5. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

% 5 32 57 68 74

6. Penanganan Daerah

Rawan Pangan

% 28 39 50 56 61


D. Urusan Pertanahan

Tanah merupakan sumber daya yang penting dan strategis karena menyangkut

hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia yang sangat mendasar. Pengelolaan

pertanahan diperlukan untuk mendukung keseluruhan elemen pelaksanaan

pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria (UUPA) disebutkan bahwa negara menjamin hak-hak masyarakat atas tanahnya

dan memberikan pengakuan atas hak-hak atas tanah yang ada.

Tabel II.55

Pertanahan di Kabupaten Sambas

PERTANAHAN 2013 2014 2015 2016

A. Jumlah Tanah Yang Bersertipikat

1. Hak Milik (Buah) 1.558 1.322 40.727 175

2. Hak Guna Bangunan (Buah) 11 25 313 2

3. Hak Guna Usaha (Buah) 16 1 55 1

4. Hak Pakai (Buah) - 50 221 7

5. Hak Milik Wakaf (Buah) - 5 16 -

B. Luas Tanah Yang Bersertifikat

1. Hak Milik - 269,85 (Ha) 185.979.423 (M2) 1.506.312 (M2)

2. Hak Guna Bangunan - 40,83 (Ha) 1.120.622 (M2) 76 (M2)

3. Hak Guna Usaha - 6.425.398 (Ha) 249.174,02 (Ha) 81,1 (Ha)


PERTANAHAN 2013 2014 2015 2016

4. Hak Pakai - 28,44 (Ha) 1.715.661 (M2) 100.117 (M2)

5. Hak Milik Wakaf - 0,33 (Ha) 17.067 (M2) -

C. Bangunan/Gedung Bersertifikat

1. Hak Milik

Jumlah (Bidang) 1.558 660 - -

Luas (Ha) 4.245.000 1.218.911 - -

2. Hak Guna Bangunan

Jumlah (Bidang) 11 18 - -

Luas (Ha) 16.953 397.205 - -

3. Hak Pakai

Jumlah (Bidang) 16 38 - -

Luas (Ha) 198.596 384.209 - -

Sumber : Buku Profil Kab. Sambas (Bappeda Kab. Sambas 2016)

E. Urusan Lingkungan Hidup

Dampak kegiatan manusia dan gejala alam mempengaruhi kondisi lingkungan

hidup di Kabupaten Sambas. Dampak tersebut dapat mengganggu kualitas dan

kelestarian lingkungan hidup. Adanya kebakaran hutan, indikasi pencemaran air,

gangguan Daerah Aliran Sungai (DAS), konversi lahan dapat mengancam keseimbangan

ekosistem secara luas yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Pencemaran disebabkan tingginya nilai konsentrasi parameter-parameter kualitas

air, seperti bioxemical oxigen demand, chemical oxigen demand dan ammonia sedangkan

sedimentasi sungai disebabkan adanya kegiatan pembukaan lahan (perkebunan,

pertanian, pertambangan di daerah hulu sungai, dan erosi air limpasan permukaan

(surface run off).

Genangan dan Banjir diakibatkan oleh berkurangnya daya tampung sungai

terhadap limpahan air yang disebabkan karena kurangnya kemampuan lahan mengikat

air, pendangkalan sungai dan geomorfologi. Abrasi pantai disebabkan karena rusaknya

vegetasi sepanjang pantai (eksploitasi yang kurang terkendali) yang mengakibatkan

gangguan kuantitas, kualitas dan keragaman fauna akuatis di wilayah tersebut. Selain itu

abrasi pantai juga disebabkan oleh dinamika ombak dan arus laut.

Kebakaran hutan dan lahan diakibatkan oleh aktivitas pembakaran hutan dan

lahan oleh perusahaan ataupun sebagian masyarakat yang menyebabkan berkurangnya

keanekaragaman hayati flora dan fauna. Dampak dari kebakaran hutan adalah

pencemaran udara yang pada ambang batas tertentu sehingga menimbulkan penyakit

ISPA.


Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan

kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua

pemangku kepentingan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka perlu upaya

pengelolaan yang sungguh-sungguh.

Tabel II.56 Jumlah Kawasan Lindung, Kasus Pencemaran dan Plasma Nutfah

LINGKUNGAN HIDUP 2013 2014 2015 2016 Satuan

1. Jumlah Kawasan Lindung (Buah)

- Cagar Alam 1 1 1 1 Buah

- Hutan Suaka Alam 1 1 1 1 Buah

- Hutan Lindung 5 5 5 5 Buah

- Cagar Budaya 6 6 6 6 Buah

2. Jumlah Kasus Pencemaran (Kasus)

- Tanah 0 0 0 0 Ha

- Air 1 1 34 11 Sampel

- Udara 0 0 18 9 Sampel

- Laut 0 0 0 0 Ha

3. Plasma Nutfah di Lindungi (Jenis)

Hewan 11 11 11 11 Jenis

Tumbuhan 10 10 10 10 Jenis

4. Plasma Nutfah Terancam Punah (Jenis)

Hewan 11 11 11 11 Jenis


5. Plasma Nutfah Endemik (Jenis)

Hewan 2 2 2 2 Jenis




Tabel II.57 Insidensial Kebakaran Hutan

KEJADIAN 2012 2013 2014 2015 2016

Kebakaran Hutan

- Lokasi Kebakaran Hutan 8 4 5 2 2

- Luas Areal yang Terbakar (Ha) 770,50 1.301 5.304,80 51 112


F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara pada dasarnya dapat

dikelaskan sebagai suatu modal atau beban pembangunan. Pernyataan ini didasarkan

atas kenyataan bahwa jumlah penduduk yang banyak jika disertai dengan kualitas yang

memadai baik tingkat kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan beradaptasi dengan

perkembangan teknologi sangat mendukung terhadap proses pembangunan negara.

Namun, jika kondisi yang terjadi sebaliknya maka akan menjadi beban bagi

pembangunan dan menjadi suatu hambatan bagi lajunya roda pertumbuhan ekonomi

negara yang bersangkutan.

Untuk terwujudnya tertib administrasi kependudukan, maka setiap penduduk yang

berusia di atas 17 tahun atau telah menikah wajib memiliki KTP. Untuk meningkatkan

akurasi data, maka dilaksanakan pemutakhiran data kependudukan dan dilakukan

perekaman data kependudukan dengan program eKTP. Hal ini untuk mencegah

terjadinya kepemilikan KTP ganda dan pengadministrasian yang lebih akurat penduduk

yag telah meninggal dunia.

Rasio Penduduk ber KTP Per satuan penduduk, pada tahun 2015 penduduk yang

telah membuat KTP elektronik adalah sebanyak 369.396 sedangkan wajib KTP elektronik

sampai dengan 31 desember 2015 adalah 434.555 sehingga persentase penduduk wajib

KTP yang telah mempunyai KTP adalah 85 %, sedangkan rasio penduduk berKTP per

satuan penduduk adalah jumlah penduduk usia >17 tahun / jumlah penduduk usia>17

atau telah menikah sehingga rasionya adalah 0.85.

Rasio Bayi Berakta Kelahiran, jumlah kelahiran yang terdaftar didinas dukcapil

pada tahun 2015 adalah sebanyak 6402 Bayi, sedangkan yang membuat akta kelahiran

adalah 5714 bayi. Jadi rasio bayi berakta kelahiran adalah 5714/6402 = 0.89.


Pasangan Berakta Nikah adalah pencatatan perkawinan khusus penduduk non

muslim yang melaporkan dan mencatatkan pernikahannya di disdukcapil kab sambas,

penduduk yang melaporkan perkawinnya pada tahun 2015 sebanyak 431 pasang jadi

secara keseluruhan pasangan nikah yang mengurus akta perkawinan di disdukcapil

sampai tahun 2015 adalah 2039 pasang.

Tabel II.58

Capaian pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2011 – 2015

NO INDIKATOR SATUAN

CAPAIAN

2011 2012 2013 2014 2015

1. Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk

0,62 0,66 0,76 0,77 0,85

2. Rasio Bayi Berakta Kelahiran

0,47 0,208 0,69 0,6 0,89

3. Pasangan Berakta Nikah 510 856 1261 1608 2039

4. Kepemilikan KTP % 62,4 65,84 74,7 77,72 85

5. Kepemilikan Akta

Kelahiran per 1.000 Penduduk

% 40,85 40,5 40,99 48,41 52,4

6. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten

Ada/ Tidak Ada

Ada Ada Ada Ada Ada

7. Penerapan KTP Nasional

Berbasis NIK

Sudah/

Belum

Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah


Tabel II.59

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas

No. Kependudukan dan Catatan Sipil 2014 2015 2016 Satuan

1. Jumlah Penduduk Wajib KTP 440.848 434.292 438.711 Orang

2. Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP Berdasarkan Jenis Kelamin

338.499 337.754 349.654 Orang

a. Laki-laki 170.523 170.419 179.263 Orang

b. Perempuan 167.976 167.335 170.391 Orang

3. Jumlah Penduduk > 17 tahun yang ber KTP

berdasarkan Jenis Kelamin 337.332 349.151 Orang

a. Laki-laki 170.209 179.224 Orang

b. Perempuan 167.123 169.927 Orang

4. Jumlah penduduk > 17 tahun yang telah menikah 290.298 351.460 Orang


No. Kependudukan dan Catatan Sipil 2014 2015 2016 Satuan

5. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin 627.432 627.837 Orang

a. Laki-laki 321.900 322.295 Orang

b. Perempuan 305.532 305.542 Orang

6. Jumlah Pasangan Nikah Berakta Nikah - - 5.032 Pasang

7. Jumlah keseluruhan pasangan nikah 145.130 150.283 Pasang

8. Jumlah Penduduk yang telah memiliki KK 163.968 171.227 171.715 Orang

9. Jumlah Penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran 125.594 128.361 160.474 Orang

10. Jumlah Keluarga - - 178.333 KK

11. Jumlah Anak - - 203.971 Anak

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas (Juli 2016) Ket: Data yang digunakan pada bulan Juli 2016 adalah database pelayanan di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kab. Sambas (Data pada aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Data yang digunakan pada bulan Desember 2015 adalah database hasil konsolidasi yang diterbitkan

oleh Ditjen Adminduk Kemendagri Semester I Tahun 2015 (sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013) Data yang digunakan pada Tahun 2016 adalah Database Hasil Konsolidasi yang diterbitkan oleh Ditjen

Adminduk Kemendagri Semester II Tahun 2015 (sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013)

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dilakukan agar masyarakat berdaya dalam bidang

ekonomi, sosial dan politik dalam rangka upaya menurunkan penduduk miskin yang

masih tinggi. Berbagai upaya pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan

menggali keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, meliputi: TNI Manunggal

Membangun Desa (TMMD), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri

Perdesaan (PNPM-MP), Sarjana Pendamping untuk Percepatan Peningkatan IPM.

Selain itu untuk meningkatkan pendapatan ekonomi penduduk dilaksanakan

pembangunan infrastruktur lingkungan dengan program padat karya dengan tenaga kerja

lokal di sekitar lokasi pembangunan.

Untuk pemberdayaan masyarakat juga dilakukan pembinaan lembaga ekonomi

desa/ kelurahan meliputi : Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Lumbung Desa dan Pasar

Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk peningkatan kapasitas

pemerintahan desa, meningkatkan pelayanan dan pembangunan desa yang baik dan

optimal. Berbagai tantangan dan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa

antara lain: keterbatasan kemampuan sebagian SDM Pemerintah Desa, keterbatasan

kemampuan keuangan dan sarana prasarana sebagian besar perkantoran serta masih

kurang tertibnya administrasi dan pengelolaan kekayaan pemerintah desa. Untuk

peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa juga juga dilakukan Lembaga


Kemasyarakatan Desa (LKD) yang antara lain: BPD, PKK, Karang taruna, pelaksanaan

pembangunan desa dan peningkatan kualitas kehidupan demokrasi di desa.

Upaya memperkuat pelaksanaan otonomi desa dilakukan pembinaan pembuatan

regulasi, arahan dan pedoman, pemberian fasilitasi, pemberian bimbingan serta

monitoring dan evaluasi. Bimbingan teknis yang dilaksanakan mengenai administrasi

keuangan Desa kepada aparat pemerintah desa, fasilitasi pengelolaan kekayaan atau aset

desa, penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa, fasilitasi

pemilihan Kepala Desa dan fasilitasi pemilihan dan pengisian perangkat Desa.

Untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa terutama dalam

peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa serta peningkatan kesejahteraan

perangkat desa diberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

Tabel II.60 Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Orang)

Aparat Pemerintahan Desa 2013 2014 2015 2016

1. Jumlah kades berdasarkan tingkat pendidikan

- Tidak sekolah/belum tamat SD - - - -

- Tamat SD atau sederajat - 7 8 -

- SLTP dan sederajat 17 15 16 16

- SMA dan sederajat 150 146 153 149

- Sarjana Muda (D1 - D3) 2 6 7 2

- Sarjana (D4/S1) 14 9 9 14

2. Jumlah sekretaris desa berdasarkan tingkat pendidikan


- Tamat SD atau sederajat 25 19 21 4



- Sarjana Muda (D1 - D3) 1 5 7 9

- Sarjana (D4/S1) 7 9 10 17

3. Jumlah Staf desa berdasarkan tingkat pendidikan


- Tamat SD atau sederajat 209 215 221 59



- Sarjana Muda (D1 - D3) 15 22 22 92

- Sarjana (D4/S1) 34 35 35 191

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sambas (Juli, 2016)


Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) di Kabupaten Sambas dari tahun

ke tahun selalu bertambah. Berdasarkan data dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas jumlah Organisasi Kemasyarakatan

( ORMAS ) yang terdaftar sejak tahun 2009 sampai dengan Desember 2015 sebanyak 96

lembaga. Organisasi Kemasyarakat an ( ORMAS ) yang terdaftar tersebut meliputi ;

a. Organisasi Kemasyarakatan ( ORMAS ) sebanyak 49 lembaga

b. Lembaga Swadaya masyarakat ( LSM ) sebanyak 28 lembaga

c. Organisasi Profesi sebanyak 8 lembaga

d. Yayasan sebanyak 8 lembaga

e. Sanggar 3 lembaga

Jumlah PKK aktif yang dijadikan indikator adalah Jumlah Tim PKK Desa, sesuai

jumlah desa yang ada kabupaten Sambas maka jumlah Tim Penggerak PKK Desa

sebanyak 193. Sementara itu ditingkat Kabupaten dan Kecamatan masing-masing

terdapat 1(satu) Tim Penggerak PKK, disamping itu di masing-masing desa juga terdapat

kelompok PKK yang berada di bawah TP PKK Desa yaitu ; Kelompok PKK Dusun,

Kelompok PKK RW/RT dan Dasa Wisma.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten dapat dikatakan

bahwa 193 Tim Penggerak PKK Desa yang ada di masing-masing desa semua aktif.

Jumlah Posyandu terdaftar sampai dengan Desember 2014 sebanyak 531

Posyandu, berdasarkan data sebanyak 511 aktif melaksanakan kegiatan pelayanan

sebanyak 12 kali ( 1 kali dalam 1 bulan ) Dari jumlah Posyandu yang dikatagorikan tidak

aktif didalamnya terdapat Posyandu yang baru dibentuk, sehingga belum penuh

melaksanakan kegiatan selama 12 bulan atau 12 kali.

Dari data tahun 2014, strata Posyandu dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Mandiri sebanyak 7 Posyandu

b. Purnama sebanyak 11 Posyandu

c. Madya sebanyak 449 Posyandu

d. Pratama sebanyak 62 Posyandu


Tabel II.61 Capaian Jumlah LSM, PKK Aktif dan Posyandu Aktif Tahun 2011 – 2015

NO CAPAIAN SATUAN CAPAIAN

2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah LSM 44 56 56 96 96

2 PKK Aktif % 100 100 100 100 100

3 Posyandu Aktif % 100 100 100 96,23 100


H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat

dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah

keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat

kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.

Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua. Gerakan ini mulai

dicanangkan pada tahun akhir 1970-an.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan pengendalian

angka kelahiran melalui program Keluarga Berencana. Pengaturan jumlah dan jarak

kelahiran akan mendorong perencanaan ekonomi dan kesehatan keluarga yang lebih

baik. Upaya peningkatan tahapan keluarga sejahtera dapat pula dilakukan melalui

pemberdayaan ekonomi keluarga.

Tabel II.62

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

JENIS DATA 2014 2015 2016 SATUAN

Keluarga Berencana :

1. Jumlah PUS 104.137 111.176 111.743 PUS

2. Jumlah peserta KB aktif 68.491 77.109 77.493 PA

- IUD 2.611 2.944 3.004 pcs

- MOW / KW 970 1.171 1.182 akseptor

- MOP / KP 423 450 438 akseptor

- Kondom 1.432 1.688 1.723 Lusin

- Implan 3.564 4.067 4.240 pcs

- Suntik 26.995 32.571 33.548 nial

- Pil 32.496 34.218 33.358 strip

3. Jumlah peserta KB baru 13.074 16.444 6.260 PB



4. Sarana pelayanan KB

- Klinik KB 50 50 50 klinik

- PPKBD 184 184 184 PPKBD

5. Jumlah kelompok reproduksi remaja 25 14 14 kelompok

Keluarga Sejahtera :

1. Jumlah kelompok bina keluarga balita 17 81 81 Kelompok

2. Jumlah kelompok bina keluarga remaja 9 14 14 Kelompok

3. Jumlah kelompok bina keluarga lansia 72 76 76 Kelompok

4. Jumlah keluarga sejahtera

- Pra KS 6.741 KK

- KS I 29.123 KK

- KS II 62.123 KK

- KS III 47.265 KK

- KS III + 12.046 KK

5. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina

keluarga balita - - - Kegiatan

6. Fasilitasi dukungan institusi dan partisipasi masyarakat

2 14 14 Kelompok

7. Sosialisasi pada Kelompok KB - 4 Kelompok

8. Sosialisasi Fasilitasi Dukungan Institusi dan Partisipasi Masyarakat

- 4 Kelompok

9. Pelatihan Kader Posyandu 1 1 Kegiatan

10. Sosialisasi Terpadu Posyandu Terintegrasi - 4 Kegiatan

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (Mei, 2016)

Tabel II.63

Capaian Pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2011 – 2015


2011 2012 2013 2014 2015

1. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

% 2,73 2,75 3,41 3,16 3,16

2. Rasio Akseptor KB % 65,11 65,3 66,51 65,77 69,36

3. Cakupan peserta KB

Aktif

% 65,11 65,3 66,51 65,77 69,36

4. Keluarga Pra Sejahtera

dan Keluarga Sejahtera I

% 25 24,59 24,04 22,8 22,8



I. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan,

pembangunan, pengelolaan, pengendalian dan pengkoordinasian. Salah satu urusan

perhubungan berkaiatan dengan sektor transportasi yang memiliki peranan cukup penting

dalam peningkatan mobilitas warga, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan

perdagangan barang dan jasa. Pada saat ini aktivitas masyarakat sedang mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengakibatkan peningkatan intensitas mobilitas

perjalanan orang dari dan ke tujuan kegiatan.

Tabel II.64

Capaian Jumlah Terminal, Dermaga dan Pemasangan Rambu di Kab. Sambas

Tahun 2011 – 2015

NO INDIKATOR SATUAN

CAPAIAN

2011 2012 2013 2014 2015

1. Jumlah Terminal unit 6 6 6 6 6

2. Jumlah Dermaga/

Steigher

unit 101 145 169 196 209

3. Jumlah Pemasangan

Rambu-rambu/RPPJ

unit 111 175 237 291 371


Alat angkutan pedalaman/transport air di Kabupaten Sambas mengalami peningkatan

jumlah khususnya pada alat angkut long boat sebanyak 25 unit dari 102 buah ditahun

2014 menjadi 127 buah di tahun 2015.


Tabel II.65

Sarana dan Prasarana Transportasi di Kabupaten Sambas

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sambas Tahun 2016

J. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK) di lingkungan pemerintahan telah dituangkan di dalam Inpres Nomor 3 Tahun

2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-government).

Melalui pengembangan e-government, pemerintah mengharapkan dapat melakukan

penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah secara efektif

dan efisien.

Pembangunan infrastruktur jaringan komputer (LAN, WAN dan internet/global

area network) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas hingga saat ini terus

diupayakan pengembangannya. Pembangunan jaringan komputer tersebut

memungkinkan terkoneksinya tiap-tiap Perangkat Daerah dalam jaringan internet/

intranet, sehingga tranformasi data dan informasi antara masing-masing unit kerja dapat

berjalan semakin lancar.

JENIS 2014 2015 Satuan

1. Alat Angkutan Pedalaman /Transport Air

a. Kapal Motor 66 66 Unit

b. Long Boat 102 127 Unit

c. Kapal Penyeberang 2 2 Unit

2. Transportasi Darat

a. Angkutan Jalan

- Terminal ( Kelas C) 7 6 Unit

- Jumlah pemasangan rambu-rambu. 306 1.044 Unit

- Jembatan timbang - - Unit

b. Angkutan Penyeberangan

- Dermaga

Komersil 10 10 Unit

Perintis 4 4 Unit

- Kapal fery 2 2 Unit

3. Transportasi laut

a. Pelabuhan 2 2 Unit

b. Jlh menara mercusuar 2 4 Unit


Layanan-layanan publik juga sudah mulai diarahkan untuk memanfaatan teknologi

informasi, seperti yang telah dilakukan LPSE, Pelaksanaan Ujian Akhir berbasis komputer

pada beberapa sekolah, layanan informasi perijinan, serta layanan portal

www.sambas.go.id. Selanjutnya dengan konsep e-gov, kedepan tersebut, peran dan

keterlibatan masyarakat dalam berinteraktif melalui jaringan elektronik akan lebih

terberdayakan. Masyarakat dapat ikut terliat dan berperan aktif dalam mendukung dan

memberikan partisipasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu informasi dan layanan

kepada masyarakat dapat lebih mudah diakses dan digunakan.

Tabel II.66

Sarana Telekomunikasi di Kabupaten Sambas

JENIS DATA 2011 2012 2013 2014 2015 Satuan

1. Penyedia jaringan internet

Buah

2. Telekomunikasi

a. Kapasitas sentral 3.000 6.000 6.000 - - SST

b. Kapasitas terpakai 2.716 2.215 2.409 - - SST

c. Kapasitas terpasang 2.716 2.528 2.528 - - SST

d. Pelanggan Telpon 2.176 2.215 2.409 - - SST

e. Wartel - - - unit

f. Warnet 13 37 49 SSL

g. Jumlah rumah tangga yang

berlangganan telepon 1.429 2.210 2.172

Unit

h. Jaringan Telpon - 1 1 Unit

i. Stasiun Relay 9 9 9 9 9 Unit

j. Website Daerah 1 1 1 1 1 Unit

k. Jenis Surat Kabar Yang Masuk Daerah

- Lokal 9 15 15 15 15 Buah

- Nasional 4 7 7 7 7 Buah

l. Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk Daerah

- TV 2 2 2 2 1 Channel

- Radio 13 14 5 5 5 Channel

Sumber : Buku Profil Kabupaten Sambas 2015, (Bappeda Kab. Sambas)

http://www.sambas.go.id/


K. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pengembangan perekonomian Kabupaten Sambas tidak terlepas dari peranan

koperasi yang diharapkan menjadi soko guru perekonomian, mengingat lebih mudah

pengelolaannya dan usahanya dari anggota untuk anggota sehingga lebih mudah untuk

berhubungan. Dengan kenyataan tersebut maka komitmen Kabupaten Sambas untuk

mengembangkan koperasi akan ditingkatkan pada masa mendatang. Berikut kinerja

urusan koperasi dan UKM.

Tabel II.67

Capaian Pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kab. Sambas


2011 2012 2013 2014 2015

1 Persentase Koperasi

Aktif

% 56,08 62,33 64,98 65,52 67,64

2 Jumlah UKM Non BPR/LKM

Buah 4.242 7.917 7.955 8.984 13.373

3 Jumlah BPR/LKM Buah 6 6 6,00 6,00 6,00

4 Usaha Mikro dan Kecil % 99,20 98,80 98,91 98,85 98,88


Capaian Persentase Koperasi Aktif Tahun 2015 sebesar 67,63% (160 unit). Hal ini

terkait iklim usaha yang tidak kondusif bagi perkembangan usaha koperasi dan rumitnya

aturan dalam pembubaran koperasi yang tidak aktif.

Jumlah UKM Tahun 2015 sebanyak 13,373 unit. Hal ini terkait dengan Kegiatan

Fasilitasi Pengembangan UKM dengan memberikan Bantuan Mesin Olahan Sabut Kelapa,

Batuan Peralatan Bandeng Presto dan Bantuan Mesin Jahit. Kegiatan Memfasilitasi

Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM dengan Memberikan Bantuan Modal bagai

UMKM. Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar lembaga dengan memberikan

sertifikat tanah murah kepada UMKM sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman modal

dari pihak perbankan. Dan adanya bantuan peratalatan pengolahan Ikan, Pupuk Kompos,

Kerajinan rotan, Tenun dan batu akik dari kementerian Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi.

Jumlah BPR/ LKM sebanyak 6 Unit, terkait dengan Pembinaan Badan usaha

tersebut bukan kewenangan Dinas Kumindag (Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2013

tentang Lembaga Keuangan Mikro), akantetapi BPR merupakan kewenangan Bank

Indonesia.


Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2015 dengan capaian sebesar 98,88% . Hal

ini terkait dengan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan UKM dengan memberikan Bantuan

Mesin Olahan Sabut Kelapa, Batuan Peralatan Bandeng Presto dan Bantuan Mesin Jahit.

Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM dengan Memberikan

Bantuan Modal bagai UMKM. Kegioatan Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga

dengan memberikan sertifikat tanah murah kepada UMKM sebagai agunan untuk

mendapatkan pinjaman modal dari pihak perbankan. Dan adanya bantuan peratalatan

pengolahan Ikan, Pupuk Kompos, Kerajinan rotan, Tenun dan batu akik dari kementerian

Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Tabel II.68

Rekapitulasi Usaha Kecil Berdasarkan Sektor Ekonomi di Kabupaten Sambas Tahun 2015

Jenis Usaha Jumlah

Unit Usaha

Jumlah Tenaga

Kerja

Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah Aset Jumlah Omset

L P

Pertanian,Peternakan, Kehutanan

dan Perikanan 141 552 6 558 28.730.280.000 132.489.000.000

Pertambangan dan Penggalian 1 4 - 4 150.000.000 180.000.000

Industri Pengolahan 116 384 66 450 15.298.460.000 30.987.850.000

Bangunan 3 30 - 30 575.000.000 862.500.000

Perdagangan Hotel dan Restoran 959 1.600 221 1.821 112.114.259.000 169.838.890.000

Pengangkutan dan Komunikasi 17 40 13 53 3.765.000.000 4.790.000.000

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

521 751 157 908 87.887.965.000 145.276.197.000

Jasa-Jasa 3 3 2 5 600.000.000 900.000.000

JUMLAH 1.761 3.364 465 3.829 249.120.964.000 485.324.437.500



Tabel II.69

Rekapitulasi Usaha Mikro Berdasarkan Sektor Ekonomi

di Kabupaten Sambas Tahun 2015

Jenis Usaha Jumlah

Unit

Usaha

Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga

Kerja


L P

Pertanian,Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

5.195 4.119 1.939 6.058 210.946.333.000 44.970.827.000

Pertambangan dan Penggalian 1 1 - 1 36.000.000 5.000.000

Industri Pengolahan 2.105 2.970 81 3.051 62.254.840.100 17.206.490.300

Bangunan 4 18 - 18 300.000.000 150.000.000

Perdagangan Hotel dan Restoran 4.093 4.189 64 4.253 347.249.275.100 92.962.024.000

Pengangkutan dan Komunikasi 16 18 - 18 1.527.500.000 402.000.000

Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan 42 50 15 65 4.530.000.000 1.402.000.000

Jasa-Jasa 20 28 1 29 1.326.500.000 402.800.000

JUMLAH 11.476 11.393 2.100 13.493 628.170.448.200 157.501.141.300


Tabel II.70

Rekapitulasi Usaha Menengah Berdasarkan Sektor Ekonomi di Kabupaten Sambas Tahun 2015

Jenis Usaha Jumlah

Unit Usaha

Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga Kerja


L P

Pertanian,Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

42 726 182 908 172.900.000.000 148.245.000.000

Pertambangan dan Penggalian - - - - - -

Industri Pengolahan 18 327 82 409 42.463.315.000 11.728.317.500

Bangunan - - - - - -

Perdagangan Hotel dan Restoran 37 144 36 180 33.600.000.000 354.611.500.000

Pengangkutan dan Komunikasi 4 332 83 415 25.200.000.000 14.500.000.000

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

48 295 74 369 1.092.086.000.000 70.307.603.000.000

Jasa-Jasa - - - - - -

JUMLAH 149 1.824 457 2.281 1.366.249.315.000 70.836.687.817.500



Tabel II.71

Perkembangan Usaha Koperasi di Kabupaten Sambas

No Uraian Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

1. Jumlah Koperasi 273 299 317 322 343

2. Jumlah Koperasi Aktif 160 180 206 211 232

3. Jumlah Koperasi Kurang Aktif

113 112 111 111 111

4. Jumlah Anggota 47.084 33.021 33.450 34.311 34.704

5. Jumlah Pengurus 1.054 1.138 1.270 1.290 1.353

6. Jumlah Pengawas 819 897 951 1.029

7. Jumlah Manager 35 37 37 41 41

8. Jumlah Tenaga Kerja 110 112 115 122 122

9. Jumlah Modal Sendiri 8.506.260.000 600.861.350.000 601.300.649.000 38.161.859.000 3.530.650.000

10. Jumlah Modal Luar 17.489.030.000 1.716.799.530 17.156.795.700 31.034.520.000 3.103.452.000

11. Volume Usaha (Rp.) 107.002.140.000 30.279.600.000 28.867.990.000 22.622.430.000 22.622.430.000

12. Sisa Hasil Usaha (Rp.) 1.063.960.000 2.219.090.000 1.292.613.000 2.078.803.000 2.078.800.000


Tabel II.72

Koperasi Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas Tahun 2015

No. Kecamatan KUD KPN KOP. BUN KOP. TAN KOP. NEL KOP.KAR KSU KOP.

1. Selakau 3 1 1 1 1 0 0 0

2. Selakau Timur 1 0 0 1 0 0 0 5

3. Pemangkat 3 3 0 0 0 3 6 3

4. Semparuk 3 0 0 1 0 1 0 20

5. Salatiga 1 0 0 0 0 0 1 3

6. Tebas 6 1 3 3 0 2 4 2

7. Tekarang 0 0 0 2 0 0 1 18

8. Sambas 1 26 3 1 0 4 7 1

9. Subah 4 0 6 1 0 0 2 22

10. Sebawi 1 0 0 0 0 0 1 7

11. Sajad 0 0 1 0 0 0 0 1

12. Jawai 1 2 0 0 1 1 2 4

13. Jawai Selatan 3 0 0 0 0 1 1 0

14. Teluk Keramat 3 2 0 1 0 0 0 6

15. Galing 2 0 0 0 0 0 4 2

16. Tangaran 1 0 0 1 0 0 1 5

17. Sejangkung 2 1 3 1 0 2 1 4

18. Sajingan Besar 2 0 2 0 0 0 0 2

19. Paloh 1 1 3 1 0 0 4 6

JUMLAH 38 37 22 14 2 14 35 111



L. Urusan Penanaman Modal

Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, Kabupaten Sambas

masih memerlukan dukungan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Untuk menjalankan urusan ini, BPMPPT

bertindak sebagai fasilitator dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan

prinsip-prinsip pelayanan yang sederhana, jelas, pasti, aman, terbuka, efisien dan

ekonomis, adil serta tepat waktu. Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat mendorong

terciptanya suasana yang kondusif dikalangan masyarakat, sehingga dapat

menumbuhkan simpati masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan

pembangunan Kabupaten Sambas.

Tabel II.73 Capaian Pada Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Sambas


2011 2012 2013 2014 2015

1. Nilai Investasi PMDN Rp.Miliar 707,73 1.793,81 1.180,52 3.175,63

2. Nilai Investasi PMA Ribu US$ 98.277,64 78.170,00 79.267,18 279.499,80

3. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investor - 36 37 34 48

4. Rata-rata Lama

Proses Perizinan

Hari 10 14 10 7 7

5. Jumlah Izin Izin 1.851 1.783 1.441,00 1.695,00 2.547,00

6. Jumlah Pelimpahan Kewenangan Perizinan pada PTSP

Izin 6 14 14 24 34


Tabel II.74 Jumlah Informasi Lahan, Izin Lokasi dan HGU

Di Kabupaten Sambas Tahun 2015

No KLASIFIKASI JUMLAH Satuan

1. Jumlah Informasi Lahan yang diterbitkan

46 Buah

2. Total Luas Lahan berdasarkan Informasi Lahan

319.542,36 Ha

3. Jumlah Izin lokasi yang diterbitkan 38 Izin

4. Total Luas lahan berdasarkan Izin Lokasi

257.284,23 Ha

5. Jumlah IUP yang diterbitkan 36 Izin

6. Total luas lahan berdasarkan IUP yang diterbitkan

170.799 Ha

7. Jumlah HGU perusahaan Perkebunan yang sudah HGU

14 Perusahaan

8. Total Luas berdasarkan HGU 63.186 Ha



Tabel II.75

Jumlah Izin yang Dikeluarkan Berdasarkan Jenis Izin

NAMA IZIN 2011 2012 2013 2014 2015

1. Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)

641 592 528 531 466

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 260 119 61 49 43

3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

709 927 702 622 505

4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

91 74 108 47 78

5. Izin Usaha Perikanan (IUP) 81 9 42 22 2

6. Izin Pemungutan Hasil Hutan

Bukan Kayu (IPHHBK) 106 17 4 5 -

7. Surat Izin Penangkapan Ikan

(SIPI) - 14 - 20 11

TOTAL 1.888 1.752 1.445 1.296 1.105


M. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan merupakan bagian dari

pembangunan nasional dalam mewujudkan tujuan nasional. Dalam membangun

kepemudaan dan keolahragaan diperlukan data dan informasi baik yang sudah berjalan

maupun sedang berjalan untuk perencanaan kepemudaan dan keolahragaan ke depan.

Untuk Lapangan Olahraga se Kabupaten Sambas berjumlah 253 Unit terdiri dari

Lapangan Sepak Bola 101 Unit; Volley Ball 65 unit ; Bulu Tangkis 69 Unit; Bola Basket

4 unit; Tenis Lapangan 4 unit; Bilyard 5 unit; Balap Motor 3 unit; Pencak Silat 1 unit dan

Panjat Tebing 1 unit.


Tabel II.76

Capaian Pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kab. Sambas


2011 2012 2013 2014 2015

1. Jumlah Klub Olahraga Klub 456 459 462 207 207

2. Jumlah Gedung Olahraga

Unit 14 16 17 22 22

3. Jumlah Organisasi Pemuda

organisasi 192 192 192 192 192

4. Jumlah Organisasi Olahraga

organisasi 24 26 28 28 28

5. Jumlah Kegiatan

Kepemudaan

Kegiatan 5 9 11 14 12

6. Jumlah Kegiatan Olahraga

Kegiatan 7 13 18 12 8

7. Lapangan Olahraga Unit 179 249 250 251 253


N. Urusan Statistik

Untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan sebagai dasar

analisa capaian-capaian pembangunan daerah diperlukan ketersediaan data statistik

sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja daerah. Dokumen data statistik

yang diterbitkan secara rutin oleh Bappeda Kabupaten Sambas bekerjasama dengan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas adalah :

1. Tabel Pokok Kabupaten Sambas

2. Neraca Wilayah Kabupaten Sambas

3. Analisis Kependudukan Kabupaten Sambas

4. Indikator Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sambas

5. Profil Kabupaten Sambas

6. Profil Kecamatan (19 Kecamatan di Kabupaten Sambas)

O. Urusan Persandian

Kewenangan pemerintah kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan persandian

dilakukan untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola

hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. Implementasi kewenangan tersebut

diwujudkan melalui layanan dasar diantaranya pelaksanaan tata kelola jaminan keamanan

informasi menggunakan persandian, pelaksanaan dukungan kegiatan pengamanan


informasi serta melaksanakan penetapan pola hubungan komunikasi sandi.

Urusan persandian di Kabupaten Sambas yang telah dilaksanakan adalah

pengamanan informasi di tingkat kabupaten yang wajib diamankan dengan persandian

sesuai dengan peraturan perundangan. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi

Negara Nomor 17 Tahun 2010 tentang tingkat Kualifikasi Sandi, baru terdapat 1 (satu)

orang Aparatur Sipil Negara yang memenuhi Standar Ahli Sandi Tingkat I (lulus diklat

sandiman dasar).

Tabel II.77

Inventaris Persandian di Kab. Sambas

No Jenis Jumlah Keterangan

1 Laptop Khusus Persandian 1 unit Kondisi baik

2 Mesin Sandi type C-52 1 unit Kondisi baik

Sumber : Bagian Humas, Pengolahan Data Elektronik dan Sandi, Setda Kab. Sambas, 2016

P. Urusan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sambas tidak hanya bertujuan untuk

melestarikan dan mengembangkan kebudayaan untuk mencapai standar tertentu, namun

juga untuk memanfaatkan kekayaan khasanah seni dan budaya dalam bidang ekonomi

khususnya pendukung pariwisata daerah. Kekayaan budaya merupakan potensi ekonomi

kreatif yang apabila dikelola dapat menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan

kemiskinan.

Gelombang ekonomi keempat (fourth wave economic) yang kini tengah memasuki

peradaban dunia di mana kesejahteraan manusia tidak lagi ditopang oleh sektor

pertanian ataupun manufaktur, tetapi lebih ditopang dari karya kreativitas, keahlian, dan

bakat individu yang berakar dari karya budaya. Dalam rangka pengembangan nilai

budaya, Pemerintah Kabupaten Sambas mendorong berdirinya berbagai macam sanggar

seni budaya di masyarakat.


Tabel II.78

Capaian Pada Urusan Kebudayaan di Kab. Sambas

NO INDIKATOR SATUAN

CAPAIAN

2011 2012 2013 2014 2015

1. Jumlah Grup Kesenian Grup 56 60 60 62 62

2. Penyelenggaraan Festival

Seni dan Budaya

Kegiatan 7 12 7 7 6

3. Sarana Penyelenggaraan

Seni dan Budaya

buah 2 3 4 4 4

4. Benda, Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan

% 36 40,015 40,01 30 37


Tahun 2015 jumlah Grup Kesenian yang ada di Kab. Sambas masih sama dengan

tahun 2014 yaitu berjumlah 62 yang terdiri dari : 57 Grup Etnis Melayu ; 2 Grup Etnis

Dayak ; 2 Grup Etnis Jawa ; 1 Grup Etnis Cina, kebanyakan bergerak di bidang seni Tari.

Festival yang dilaksanakan tahun 2015 sebanyak 6 Kegiatan yaitu :

1. Festiival Budaya Bumi Khatulistiwa

2. Festiival Budaya Daerah

3. Festival Lagu Khataman Al-Quran

4. Festival Budaya Nusantara Kawasan Perbatasan

5. Pementasan Seni dan Budaya

6. Lomba Sampan Tradisional

Selain itu masih ada festival yang dilaksanakan oleh masyarakat seperti Festival drum

band dan lain – lain.

Jumlah Sarana Penyelenggaran Seni dan Budaya ada 5 yaitu :

- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

- Dewan Kesenian

- Seniman 1 orang

- Pamong Budaya 1 Orang


Tabel II.79

Potensi Budaya di Kab. Sambas

Kecamatan

Potensi Budaya

Peninggalan Bersejarah

Kesenian Tradisional

Legenda/ Cerita Rakyat

Makanan/ Minuman

Tradisional

Album Lagu Daerah

Permainan Anak/

Tradisional

Kerajinan Tradisional

Sambas Makam Sultan M.Tsafioeddin I (Murhum Sulaiman)

Tanda' Sambas

Asal usul bubur pedas

Bubur padas Lagu-Lagu daerah Melyu Sambas Terigas - 1

Pang pang sinabbu

Makam sultan M.Tajidin (muhrum bima)

Musik Tanjidor

Raje Tan Unggal

Asam padas The Terigas Of Sambas Pemda Sambas dan Pesisir

Pong pong alok

Makam sultan umar aqamaddin (muhrum adil)

Muare ulakan

Bingke berandam

THE BEST OF SAMBAS KARAOKE

Cik cik periuk

Makam sultan abubakar kamaludin (muhrum bungsu)

Asal usus kampung tangga emas

Bubur ambo' Tumpahan Salo Lagu daerah Sambas Vol. 1

Lem lem tak

Makam sultan umar aqamaddin II (muhrum jama')

Semangka emas

Laksamana mengamuk

Mini Album Lagu daerah Sambas Negeriku Tampatku

Ti'ti' sinambung

Makam muda sultan ahmad (muhrum gayung)

Ae sorbat Album Lagu Daerah Sambas persembahan Tan Herlina Saleh

Sikopon

Makam sultan abu bakar tajuddin I (muhrum janggut)

Cucor Cang kelelet

Makam sultan muhammad ali tsyafiuddin (Muhrum anum)

Kerabu galli Injit injit samut

Makam sultan usman kamaludin (Muhrum usman)

Pacri nanas Engrang

Makam sultan umar aqamaddin (Muhrum tengah)

Botok ikan Tarik uppeh

Makam sultan abu bakar tajuddin (muhrum cianjur)

Pindang nanas

gedong/ main ajong/ papan congkak

Makam sultan umar kamaluddin (muhrum tanjung)

Juadah mukun ubi

Hom pim pah (osom)

Makam sultan muhammad tsafiuddin II (Datuk tua / raden afifuddin)

Juadah mukun karibang

Ju ju binyak

Makam sultan muhammad ali tsyafiuddin II(Raden muhammad)

Serabi

Reng reng bare

Makam sultan muhammad mulia ibrohim tsafiddin (Raden muhammad mulia)

Kue talem belauk

Wak wak ampek

Makam ratu sabar (permaisuri sultan abu bakar tajuddin II)

Kue sarifah meninjau

Gerattak asam Lappat

Makam opu daeng kemase

Srikaye labu

Gerattak ilek

Srikaye

kembille'


Kecamatan

Potensi Budaya




Makanan/ Minuman

Tradisional

Album Lagu Daerah

Permainan Anak/

Tradisional


Keramat lumbang (Makam syech ABD.jalil AL-fatani)

Bubur sumsum

Kompleks museum Negeri Sambas

Ukal pulut

Rumah maha raja imam

Madu lebah

makam kerabat lubuk madung & makam keturunan raja brunai

Ne' ba' kuning

Rumah H. Siradj so'od (Markas pejuang /to'kaye)

Putri sallat

Makam maha raja imam

Putu iris

Istana alwatzikho ebillah

Dadar gulung

Mesjid jami' Sari mukke

Sambal

ganggang

Taek lalla'

Gulai rias

Ulam singkel

Puttu tattak

Rateh

Gunong

melatus

Dodol

tingkarok

Dodol sirang

Sayur asam

keladi

Gulai asam

Putu cangkir

Putu mayang

Lapis perancis

Kue sabun

lapis susu

Lapis belacan

Selakau Makam keturunan kesulthanan Sambas Pangeran Timba' bayi (Dusun Baron Desa Bentunai)

Orkes keroncong Sinar Purnama Desa Parit Baru

Batu Perahu Wangkang Cina

Sama dengan Kec. Sambas

Gasimg Anyaman Tikar, dll

Makam Ratu Anom Kusuma Yudha Dusun Maya Sopa Ulu (Sungai Selakau)

Musik Tanjidor

Pemangkat Makam F.J.Sorj (1850)

Tanjidor Batu Mak Buang


Album lagu melayu Kalbar-Melayu Sambas Vol. 1 Terigas Record Versi Karaoke dan Non Karaoke

Banteng&Sumur Tua Seni Permainan Naga dan Seni Barongsai

Lorong putus (desa pemangkat kota)

Album pop melayu sambas karya bulyan musthafa


Kecamatan

Potensi Budaya




Makanan/ Minuman

Tradisional

Album Lagu Daerah

Permainan Anak/

Tradisional


Markas Polisi Belanda

Batu balah (desa tjng. batu)

Album warisan Rumah Budaya Pusaka PMK

Rumah Tahanan

Tugu Peringatan Korban Perang Jepang Indonesia-Tionghoa (No. 1 s/d 5 di Desa Tanjung Batu)

Kelenteng Dewa Ular Putih (Sebangkau)

Vihara Dewi Kwan In (Singkawang)

Kelenteng Cina Tertua Tekarang Rumah tua petinggi

Tekarang Jepin lembut (Desa Sempadian)


Makam petinggi Tekarang (Desa Sempadian)

Musik Tanjidor

Galing Makam ratu sepudak Seni otar-otar Buku watas Sama dengan

Kec. Sambas

Batu betarup Musik

tanjidor Batu betarup

Keramat datok sanggup

Musik tanjidor suling bambu

Goa huruf paku

Sajad Keramat Bantilan Sama dengan Kec. Sambas + Botok Paddak

Jawai selatan Benteng belanda Seni permainan naga dan barongsai

Putri serayi


Bukit raya

Batu canggar

Batu lappak

pulau pontianak

Jawai Rumah/markas pejuang

Seni permainan naga dan barongsai tanjidor


Lagu- lagu karya M. Djohan (Alm) Sanggar Mayang Sari Jawai

Makam dato' buntar Jawai

Ibu

Azan

memanggil mars sekolah

Hymne ibu dan bapak

Menuai padi

Sanggar ria

Remaja

Selamat datang

Penyesalanku

Ku tak tahu

Bergembira

Tenanglah

Gembira dipantai


Kecamatan

Potensi Budaya




Makanan/ Minuman

Tradisional

Album Lagu Daerah

Permainan Anak/

Tradisional


Tangaran Budaya antar ajong

Asal usul desa semata


Gasing

Kesenian kuntaw

Tari jepin lembut

Timang bubu'

Timang mayang

Sejangkung Monumen bulloh tajar

Musik tanjidor

Dato' kullub


Anyaman Bambu dan Rotan

Rumah markas pejuang

Radat koko Batu layar

Makam keramat dato' kullub

Ratib saman Batu sawa'

Bedande' Sajingan besar Goa Maria Tari Totokng Tumpiek(

bahan tepung dan gula merah hampir sama dengan cucor)

Tari koncong

Bontong (Beras dibungkus dengan daun minyak)

Lamang = lemang

Paloh Situs pemandian batu bejamban

Alo' gambang Asal usul batu bejamban dan batu layang


Antar ajong Raden

sandhi

Tanjidor Teluk Keramat Japin lembut Kalan

maram (lampar) dusun Teluk Durian Desa Sepadu.

Sama dengan Kec. Sambas + Kue Ratteh

Ratib saman Asal mula terjadinya burung ruai

Raddat

Timmang bubbu

Timang mayang

Timang karra'

Budaya mbuar wanyet

Alo' galing

Tebas Japin lembut seni barongsai

Batu mak jage


Album KMB 1 lagu pop Daerah Sambas 2013

Gasing

Tanjidor

Album KMB 2 Senandung Idul Fitri Sambas

Sebawi Surau peninggalan Raden Sulaiman

Kesah bkt. luwing

Sama dgn Kec. Sambas


Kecamatan

Potensi Budaya




Makanan/ Minuman

Tradisional

Album Lagu Daerah

Permainan Anak/

Tradisional


Peninggalan kapal Inggris "sari borneo"

Bujang nadi dare nandung

Makam bujang nadi dare nandung

Duplikat tempat peristirahatan kel.raja

Selakau Timur Sama dengan Kec. Sambas

Subah Batu ajok Sama dengan Kec. Sambas

Batu dide

Riam baya

Ramin jadi

Batu masipa

Semparuk Radat Sama dengan Kec. Sambas

Seni barongsai

Tanjidor

Salatiga Sama dengan Kec. Sambas


Q. Urusan Perpustakaan

Pada tahun 2015 jumlah kunjungan perpustakaan berjumlah 8.969 orang. Hal ini

berarti terjadi peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Sambas

sebanyak 550 orang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 8.419 orang. Bertambahnya

kunjungan atas usaha yang dilakukan seperti dengan melakukan promosi perpustakaan

melalui sosialisasi perpustakaan ke sekolah, penyebaran leaflet dan media promosi lainnya.

Jumlah koleksi buku yang tersedia mencapai 20.536 buku, hal ini terjadi

peningkatan jumlah buku dari tahun sebelumnya sebanyak 268 buku. Penambahan jumlah

koleksi ini berasal dari sumbangan masyarakat, lembaga pemerintahan maupun sosial.


Tabel II.80

Capaian Pada Urusan Perpustakaan Kab. Sambas


2011 2012 2013 2014 2015

1. Jumlah

Perpustakaan

unit 1 1 1 1 1

2. Jumlah Pengunjung

Perpustakaan Pertahun

orang 3.527 3.754 3.919 8.419 8.969

3. Koleksi Buku yang Tersedia di

Perpustakaan Daerah

buku 10.051 15.722 16.147 20.268 20.536


R. Urusan Kearsipan

Pengelolaan arsip secara baku dapat terealisasi melalui kegiatan penyusunan

Peraturan Bupati tentang Tata Kearsipan diLingkungan Pemerintah Kab.Sambas dan

kegiatan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Kepegawaian.

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan dapat terealisasi melalui kegiatan seperti :

Bimtek Perpustakaan bagi pengelola perpustakaan kecamatan dan desa dan serta Penilaian

kinerja PNS terhadap pengelolaan persuratan.

Tabel II.81

Capaian Pada Urusan Kearsipan Kab. Sambas

NO INDIKATOR SATUAN

CAPAIAN

2011 2012 2013 2014 2015

1. Pengelolaan Arsip secara

Baku

% 15,21 6 6 93 99,72

2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Kegiatan 2 2 2 2 2



II.3.2 Layanan Urusan Pilihan

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

Tujuan penyelenggaraan urusan perikanan adalah mengoptimalkan penyediaan

dan penggunaan sarana dan prasarana dan meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan

sumber daya perikanan untuk meningkatkan luas kolam/ keramba, produksi dan

produktivitas produk-produk perikanan budidaya seperti ikan Nila, Lele, Mas dan lainnya

maupun perikanan tangkap dengan kualitas dan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sambas sangat memperhatikan kebutuhan konsumsi ikan

masyarakatnya mulai dari penyediaan bibit di Balai Benih Ikan (BBI), penyediaan pakan,

pemberian penyuluhan sampai dengan pemasaran untuk perikanan budidaya serta

memberikan layanan bagi perikanan tangkap dengan membangun tempat

pendaratan ikan (TPI), cold storage dan memberikan bantuan mesin motor kapal dan

peralatan lainnya bagi nelayan.

Produksi Perikanan Laut adalah 41.711,66 ton/ tahun, hal ini menggambarkan

bahwa jumlah produksi Perikanan Laut dan Perairan Umum mengalami kenaikan walaupun

belum maksimal namun kenaikan tersebut juga dipengaruhi oleh satu upaya yang diberikan

oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dalam bentuk Sarana dan Prasarana yang tersebar di

kabupaten Sambas pada tahun 2015, diantaranya pengadaan sarana dan prasarana

perikanan laut (pengadaan mesin, alat tangkap gillnet millenium, tramel net, rawai, dan

pukat 70/80), pengadaan alat tangkap nelayan (pukat) dan pengadaan pukat.

Produksi Ikan Budidaya adalah 6.369,48 ton/ tahun, faktor yang paling

mempengaruhi dari produksi ini adalah di produksi tambak, karena pada tahun 2015 ini

banyak petambak gagal panen yang dikarenakan serangan penyakit pada udang windu dan

tingginya curah hujan.

Tabel II.82

Capaian Pada Urusan Kelautan dan Perikanan Kab. Sambas

NO INDIKATOR SATUAN

CAPAIAN

2011 2012 2013 2014 2015

1. Produksi perikanan laut

Ton 25.810,00 31.249,00 35.705,83 37.849,00 41.711,66

2. Produksi ikan budidaya

Ton 2.257,98 4.997,95 3.926,83 5.375,48 6.369,58



Tabel II.83

Informasi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas


Zona Ekonomi Ekslusif 1.467,84 1.467,84 1.467,84 km²

Laut 12 mil 1.467,84 1.467,84 1.467,84 km²

Pantai

1. Perikanan darat

a. Karamba

- Karamba 169 181 181 petak

- Jumlah Produksi 24,21 17,02 21,29 Ton

- Nilai Produksi 435,24 303,90 495,65 Juta Rupiah

- Luas Areal 5.138 5.317 5.138 M²

b. Kolam Air Tenang

- Jumlah Produksi 357,91 115,12 132,33 Ton

- Nilai Produksi 5.560,78 1.818.490 3.147,35 Juta Rupiah

- Luas Areal 91.438 91.438 2,29 Ha

c. Perikanan umum

- Produksi (rawa, danau dan sungai) 585 276 683,66 Ton

- Nilai Produksi (rawa, danau & sungai) 7.153,46 3.134,44 19.259,34 Juta Rupiah

d Tambak

- Luas Areal 2.354 2.706 2.882,5 Ha

- Produksi ikan tambak 3.440,91 1.924,92 6.177,86 Ton

- Nilai Produksi 74.776,11 45.047,86 130.132,97 Juta Rupiah

2. Perikanan laut

- Kapal penangkap ikan

a. Perahu Tanpa Motor 845 845 832 Unit

b. Perahu Motor Tempel 467 467 488 Unit

c. Kapal Motor 1.251 1.251 1.322 Unit

- Rumah tangga perikanan 1.841 1.841 1.841 KK

- Tangkapan 35.705,83 17.605,60 41.028 Ton

- Tempat pelelangan ikan 6 6 7 Unit

3. Perusahaan Pengolahan Perikanan Laut 33 33 303 Unit

4. Balai Benih Ikan (BBI)

a. Jumlah BBI 1 1 1 Unit

b. Produksi Usaha Pembenihan 0,077 0,031 0,031 Juta Rupiah

5. Unit Pembenihan Rakyat (UPR)

a. Jumlah UPR 3 4 4 Unit

b. Produksi Usaha Pembenihan 0,07 0,03 0,03 Juta Rupiah

6. Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan

a. Jumlah Kelompok 46 54 Kelompok

b. Jumlah Anggota 601 624 Orang

7. Jumlah Kelompok Nelayan


b. Jumlah Anggota 549 2.963 Orang

8. Jumlah Kelompok Masy. Pengawas Laut


b. Jumlah Anggota 186 186 186 Orang

9. Jumlh Fasilitas Prasarana Penunjang Nelayan

a. Jumlah Usaha Pabrik Es 25 25 25 Unit

b. Kapasitas Produksi/hari Pabrik Es 1.250 1.250 Ton

c. Jumlah Usaha SPDN 2 2 2 Unit

d. Kapasitas untuk Kelompok SPDN 35 35 Kelompok



Produksi perikanan di Kabupaten Sambas pada tahun 2015 mengalami peningkatan

sekitar 11,14% dari 43.224,88 ton di tahun 2014 menjadi 48.043,14 ton yang terdiri dari

41.028 ton produksi ikan perikanan laut; 683,66 ton produksi ikan perairan umum dan

6.331,48 ton produksi ikan budidaya :

1. Produksi ikan perikanan laut di Kabupaten Sambas tahun 2015 sebesar 41.028 ton dan

nilai produksi mencapai Rp. 772.084.860.000,- Produksi terbesar adalah pada jenis

Ikan Kembung mencapai 2.703 ton dengan nilai produksi sebesar

Rp. 43.566.000.000,-. Produksi terbesar kedua adalah ikan Tongkol abu-abu sebesar

2.563,80 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 35.265.360.000,-. Sedangkan ikan

Tongkol Hitam dengan produksi sebanyak 2.504,40 ton mampu memberikan nilai

produksi sebesar Rp. 48.123.720.000,-. Ikan Tetengkek dengan produksi sebanyak

2.487,54 Ton dan nilai produksi sebesar 34.631.520.000,- Jenis produksi perikanan

laut lainnya adalah ikan Layang 2.266,14 ton dan ikan Swanggi/Mata Besar 2.076,78

ton dengan nilai produksi nya sebesar Rp. 38.042.100.000,- dan Rp. 28.071.300.000,-.

Ikan dengan produksi terkecil adalah Ikan Parang-parang/Golok-Golok sebesar 27,30

ton dan nilai produksinya Rp. 491.400.000,-.

2. Produksi ikan perairan umum di Kabupaten Sambas tahun 2015 sebesar 683,66 ton

dengan nilai produksi sebesar Rp. 19.259.340.000,-. Jenis ikan perairan umum dengan

produksi terbesar adalah ikan Toman sebanyak 83,64 Ton dengan nilai produksi

Rp.1.863.700.000,- diikuti dengan Ikan Baung 80,91 ton dengan nilai produksi

Rp.1.689.750.000,-. Selanjutnya Udang Galah dengan produksi sebanyak 64,14 ton

memberikan nilai produksi sebesar Rp. 4.944.710.000,- Selanjutnya ikan Patin Jambal

50,41 ton dengan nilai produksi Rp. 1.071.220.000,- Ikan dengan produksi terkecil

adalah Ikan Sepat Rawa sebesar 6,69 ton dan nilai produksi Rp. 109.150.000,-

3. Produksi ikan budidaya di Kabupaten Sambas tahun 2015 sebesar 6.331,48 ton

dengan nilai produksi sebesar Rp. 133.620.222.000,-. Terdiri dari Budidaya Kolam

131,63 ton, budidaya Tambak 6.175,22 Ton Budidaya Keramba Air Tawar 24,63 Ton

dan Budidaya Keramba Air Laut. Produksi terbesar ikan Budidaya Kolam adalah ikan

Lele sebesar 101,12 ton dengan nilai produksi Rp. 2.367.150.000,- produksi terbesar

ikan Budidaya Tambak sebanyak 6.175,22 ton dengan nilai produksi sebesar

Rp. 130.132.972.000,- Produksi terbesar ikan Budidaya Keramba Air Tawar adalah

24,63 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 515.650.000,-.


B. Urusan Pariwisata

Kabupaten Sambas memiliki berbagai keunikan budaya, adat istiadat serta

keunikan geografinya, pariwisata merupakan salah satu urusan yang diharapkan mampu

menggerakkan perekonomian kota selain sektor perdagangan dan jasa. Keterkaitan tiga

sektor tersebut amatlah erat sehingga pengembangan kepariwisataan tidak akan lepas

pengaruhnya dari dua sektor lainnya tersebut.

Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan peran pariwisata

dalam kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja serta kesempatan

berusaha dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan

daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui pengembangan dan

pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan.

Saat ini setidaknya terdapat 95 objek wisata di Kabupaten Sambas, yang terdiri

dari objek wisata alam dan potensi budaya. Potensi yang besar ini sesungguhnya akan

berdampak cukup besar bagi perkembangan ekonomi masyarakat kabupaten Sambas

apabila dikelola dan dikembangkan secara profesional.

Perkembangan pariwisata dapat dilihat dari indikator jumlah kunjungan

wisata. Dalam lima tahun terakhir angkanya berfluktuatif, kondisi ini perlu

ditingkatkannya event pariwisata yang dilaksanakan melalui pelaksanaan Promosi

Pariwisata di dalam dan luar negeri dan juga kurangnya festival yang mampu

meningkatkan kunjungan wisata.

Tabel II.84

Jumlah Fasilitas Pariwisata Kabupaten Sambas

JENIS DATA 2013 2014 2015 2016 SATUAN

1. Jumlah obyek wisata

- alam 48 37 37 37 buah

- buatan 12 10 10 10 buah

2. Jumlah hotel non bintang 13 29 31 31 buah

3. Wisata Tirta

- Jumlah objek wisata 1 1 1 1 buah

- Total wisatawan domestik 14.050 14.150 14.200 6.000 Jiwa

4. Wisata Sejarah

- Jumlah objek wisata 3 3 3 3 buah

- Total wisatawan domestik 19.000 19.050 19.100 7.040 Jiwa

5. Capaian kinerja kunjungan wisatawan 84 68 66,73 26,13 %



6. Persentase penduduk yang melakukan perjalan wisata 59 61 61 21 %

7. Jumlah hotel dan penginapan 13 29 31 31 buah

8. Jumlah kamar hotel/penginapan 550 550 550 550 unit

9. Jumlah rata-rata penggunaan kamar hotel/penginapan 6 3 3 2 hari

10. Jumlah kamar hotel/penginapan yang terisi 540 211 211 210 unit

11. Jumlah dan Tingkat hunian kamar penginapan hotel 30 19 19 18 unit

12. Tempat hiburan/rekreasi

- bahari 21 22 22 22 Unit

- non bahari 12 20 20 20 Unit

- budaya 5 5 5 5 unit

Sumber : Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sambas (Juni 2016)

C. Urusan Pertanian

Pembangunan bidang pertanian telah diupayakan secara maksimal melalui

kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mengoptimalkan penyediaan dan

penggunaan sarana dan prasarana di bidang pertanian guna meningkatkan

produksi dan produktivitas produk-produk pertanian baik itu tanaman pangan, sayuran,

buah-buahan serta tanaman hias maupun penanganan pasca panen dan peningkatan

pemasaran hasil pertanian.

Hasil pembangunan di sektor pertanian, terutama pertanian tanaman pangan,

manfaatnya sudah dirasakan oleh sebagian besar penduduk di Kalimantan Barat

khususnya Kabupaten Sambas. Untuk itu, produksi pangan baik beras maupun non beras

perlu terus ditingkatkan guna lebih memantapkan swasembada pangan. Di samping itu

juga ditujukan untuk memperbaiki mutu gizi masyarakat melalui penganekaragaman

jenis bahan makanan.

Sub sektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu sub sektor pada

sektor pertanian. Sub sektor ini mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang),

jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau. Secara umum

peningkatan produksi tanaman pangan di Kabupaten Sambas masih sangat dipengaruhi

bertambahnya luas panen.

Selain itu, produktivitas juga sangat mempengaruhi produksi. Kondisi demikian

terutama akibat pengaruh faktor alam dan kemampuan petani mengelola usaha

pertaniannya. Pada tahun 2015 luas panen padi sebesar 101.508 ribu hektar. Apabila

dibandingkan dengan luas panen tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 8.565 hektar


atau naik sekitar 8,44 persen. Produksi padi tahun 2015 mencapai 286.502 ton

gabah kering giling (GKG), apabila dibanding dengan produksi tahun 2014 sebesar

309.417 ton GKG terjadi penurunan produksi sebanyak 22.915 ton GKG atau sebesar 7,41

persen.

Luas panen jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kedelai mengalami penurunan di

tahun 2015, masing-masing sekitar 82,46 persen; 61,48 persen; 10,18 persen dan 42,32

persen. Sedangkan luas panen kacang tanah dan Kacang Hijau mengalami peningkatan

sekitar 100 persen dan 27,76 persen. Produksi jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan kedelai

tahun 2015 mengalami penurunan masing-masing sekitar 82,46 persen; 61,39 persen;

15,53 persen dan 33,92 persen. Sedangkan produksi kacang tanah dan kacang hijau

mengalami kenaikan sekitar 100 persen dan 28,77.

Peningkatan produksi ternak, unggas dan hasil-hasilnya untuk mencukupi

permintaan dalam negeri perlu terus dikembangkan guna menuju swasembada protein,

peningkatan penyediaan konsumsi protein hewani dan sekaligus sebagai komoditas

ekspor.

Pada tahun 2015, secara umum populasi ternak di Kabupaten Sambas mengalami

peningkatan. Populasi ternak sapi meningkat sekitar 0,64 persen, yaitu dari 10,02 ribu

ekor menjadi 11,09 ribu ekor. Namun, ternak kambing mengalami penurunan sekitar 2,29

persen, sedangkan ternak babi mengalami peningkatan sekitar 2,47 persen.

Tabel II.85

Capaian Pada Urusan Pertanian Kabupaten Sambas

NO INDIKATOR SATUAN

CAPAIAN

2011 2012 2013 2014 2015

1. Produksi Padi Ton 277,778 261,717 322.718,00 309.417,00 286.502,00

2. Produksi Kedelai Ton 1.534 816 1.502,00 2.877,00 1.901,00

3. Produksi Jagung Ton 489 595 247,00 382,00 67,00

4. Produktiviitas Padi kw/Ha 31,84 32,36 34,54 33,29 28,22

5. Produktivitas Kedelai kw/Ha 11,72 14,59 14,66 16,12 18,47

6. Produktivitas Jagung kw/Ha 16,31 18,03 18,04 18,11 18,17

7. Jumlah Kambing Ekor 17.599 25397 25.691,00 25.537,00 24.953,00

8. Jumlah sapi Ekor 10.914,00 12583 10.807,00 11.023,00 11.096,00

9. Jumlah ayam pedaging Ekor 387.570,00 234300 228.950,00 222.383,00 416.129,00

10. Jumlah itik Ekor 175.700,00 302711 297.922,00 273.738,00 266.131,00



Tabel II.86 Jenis Tanaman, Luas Areal Tanaman, Luas Panen, Jumlah Produksi,

Total Jumlah Pohon Produktivitas per Luas dan Produktivitas per Tanaman Buah-Buahan Tahun 2015 -2016

No Jenis

Tanaman

Luas Areal Tanaman (Ha)

Luas Panen (Ha) Jumlah Produksi

(Ton) Total Jumlah Pohon

(Buah) Produktivitas per

Luas (Kw/Ha)

Produktivitas per Pohon

(Kw/pohon)

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1. Mangga 318,84 318,69 75,75 20,65 675,40 87,40 31.884 31.869 89,16 42,32 0,89 0,42

2. Jeruk Siam 8.886,40 8.889,30 5.596,19 3.969,59 93.211,53 15.017,37 3.554.561 3.555.970 166,56 37,83 0,42 0,09

3. Pepaya 23,93 23,43 8,66 6,99 86,80 34 23.934 23.433 100,21 48,65 0,10 0,05

4. Pisang 394,24 389,86 145,89 111,25 5.644,32 1.909,80 394.237 389.970 386,89 171,66 0,39 0,17

5. Nenas 4,67 4,54 2,06 1,93 291,59 104,60 116.858 113.579 1.416,17 540,77 0,06 0,02

6. Durian 1.028,06 1.020,23 435,43 2,25 10.712,80 85,60 102.806 102.033 246,03 380,44 2,46 3,80

7. Manggis 45,84 38,96 3,87 0,04 6,60 0,20 4.584 3.896 17,05 50 0,17 0,50

8. Melon 12 4 10 0 79,9 0 - - 0 - 0 0

9. Alpukat 0,27 0,32 0 0,05 0 0,10 27 32 0 20 0 0,20

10. Belimbing 11,76 11,73 5,87 4,78 38,52 7,52 3.527 3.518 65,58 15,72 0,22 0,05

11. Dukuh/ Langsat

135,95 132,87 57,57 7,50 288,73 7,50 13.595 13.362 50,15 10 0,50 0,10

12. Jambu biji 16,49 16,01 7,04 5,96 47,90 16,50 4.948 4.803 68,04 27,70 0,23 0,09

13. Jambu air 63,40 63,29 33,07 23,14 89,50 50,14 6.340 6.329 27,06 21,67 0,27 0,22

14. Nangka/ Cempedak

338,18 319,94 128,85 24,87 208,60 30,40 33.818 31.994 16,19 12,22 0,16 0,12

15. Salak 112,21 112,20 6,09 10,01 65,10 65,10 224.424 224.392 106,94 96,72 0,05 0,05

16. Rambutan 792,63 791,05 181,21 13 43.904 43.904 79.263 79.105 2.422,82 28,46 24,23 0,28

17. Sawo 341,57 341,17 191,37 137,58 622,40 622,40 34.157 34.117 32,52 5,49 0,33 0,05

18. Sirsak 9,46 11,26 2,20 2,57 30,16 30,16 2.839 3.379 136,88 22,36 0,46 0,07

19. Sukun 24,62 22,80 7,11 5,15 50 50 2.462 2.280 70,32 110,29 0,70 1,10

20. Melinjo 5,54 5,49 1,68 0,18 6 6 1.541 1.525 35,79 33,36 0,13 0,12

21. Semangka 465 249 339 310 4.375,7 4.375,70 - - 129.08 78,67 - -

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Sambas Data sampai dengan Triwulan I (Data Semangka sampai dengan Bulan Mei 2016)

Tabel II.87 Jenis Tanaman, Luas Areal Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Panen

Tanaman Sayur-Sayuran Tahun 2015 - 2016

No. Jenis Tanaman Luas Areal Tanam

(Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (Ton)

Rata-Rata Panen Per Ha (Ton)

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1. Cabe besar 64 18 74 28 340,5 62,3 4,6 2,23

2. Cabe rawit 75 20 97 45 288,2 109,1 2,97 2,42

3. Petsai/Sawi 78 32 75 32 297,9 103,2 3,97 3,23

4. Lobak 9 0 8 1 30,6 0,4 3,83 0,40

5. Kacang panjang 190 67 204 76 690,7 253,9 3,39 3,34

6. Tomat 12 1 14 3 58,2 12,1 4,16 4,03

7. Terung 65 19 63 30 305,7 110,2 4,85 3,67

8. Ketimun 152 49 159 62 777,5 325,6 4,89 5,25

9. Labu Siam 10 2 10 4 39,2 4,3 3,92 1,08

10. Kangkung 97 26 106 35 162,5 104 1,53 2,97

11. Bayam 51 19 51 24 106,5 45,2 2,09 1,88

12. Buncis 3 2 1 4,5 8,9 2,25 8,90

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Sambas (Mei, 2016)


Tabel II.88 Peternakan di Kabupaten Sambas

Jenis Data 2013 2014 2015 2016 Satuan

1. Ternak Besar

- Jumlah populasi sapi 10.807 11.025 11.096 11.431 ekor

- Jumlah pemotongan per tahun 5.277 5.693 6.068 1.596 ekor

- Laju pertumbuhan populasi per tahun - 1,95 %

- Rata-rata kepemilikan 3 3 3 3 ekor

2. Ternak kecil

- Jumlah populasi kambing 25.691 25.537 24.953 24.956 ekor

- Jumlah pemotongan per tahun 5.126 5.503 5.814 ekor

- Jumlah populasi babi 6.873 6.797 6.965 6.930 ekor

- Jumlah pemotongan per tahun 3.227 3.433 3.292 ekor

3. Unggas

Ayam Buras :

- Jumlah 239.424 428.989 437.584 437.516 ekor

- Jumlah pemotongan 465.681 473.207 491.113 ekor/th

Ayam Petelur :

- Jumlah 27.7 28.558 27.200 26.190 ekor/th

- Jumlah pemotongan 145.027 146.352 157.552 ekor/th

- Jumlah peternak 27 8 8 peternak

- Jumlah produksi telur 126,17 118 1.080,33 36,011 ton/th

- Rata-rata kepemilikan peternak 1.5 1.1 3.400 3.274 ekor/kk

Ayam Pedaging :

- Jumlah 228.95 222.383 2.812.890 983.254 ekor

- Jumlah pemotongan 2.078.814 2.160.681 2.122.846 ekor/th

- Jumlah peternak 627 185 96 96 peternak

- Jumlah produksi 1.808,57 1.879,79 1.846,88 ton/th

- Rata-rata kepemilikan peternak 374 1.2 2.500 2.500 ekor/kk

Itik :

- Jumlah 297.922 273.738 266.131 265.748 ekor

- Jumlah pemotongan 76.673 42.536 40.231 Ekor/th

- Jumlah peternak Itik 228 4.436 4.397 Peternak

- Jumlah produksi Telur 69,00 38,28 112,46 35,61 ton/th

- Rata-rata kepemilikan peternak 1.2 60 60 ekor/pet

Jumlah Produksi Daging 3.120,11 3.251,84 3.274,50 3.274,60 Ton

Jumlah Produksi Telur 1.511,78 1.395,39 1.385,99 1.385,99 Ton

Jumlah Koperasi Peternakan 3 - buah

Jumlah Tempat Potong Hewan (TPH) 33 17 buah

Kelompok Usaha Ternak - 253

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Sambas (Juni, 2016)


Tabel II.89 Luas Areal, Jumlah Produksi, Jumlah Petani Dan

Jumlah Industri Pengolahan Hasil Perkebunan


1. Karet

- Luas areal 53.793 53.843 54.193 Ha

- Jumlah produksi 17.529 17.620 17.750 Ton

- Jumlah Petani 39.746 39.746 39.966 Orang

2. Kopi

- Luas areal 2.070 2.070 2.070 Ha

- Jumlah produksi 562 571 571 Ton


3. Kelapa Sawit

- Luas areal 74.616 74.616 85.406 Ha



4. Kakao

- Luas areal 421 421 421 Ha



5. Lada

- Luas areal 983 1.268 1.468 Ha



6. Tebu




7. Kelapa

- Luas areal 22.483 22.483 22.483 Ha



8. Kelapa Hybrida



- Jumlah Petani 469 469 469 Orang

9. Cengkeh


- Jumlah produksi - - 2 Ton


10. Kemiri






11. Sagu




12. Pinang




Jumlah industri pengolahan hasil perkebunan

1 1 1 Buah

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sambas (Agustus, 2016)

D. Urusan Kehutanan

Status kawasan hutan di Kabupaten Sambas mempunyai luas 167.322,03 ha,

dengan berbagai fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan

melalui SK Nomor 936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013, bahwa status

kawasan meliputi kawasan taman wisata alam seluas 30.436,59 ha, hutan lindung

20.077,77 ha, hutan lindung bakau 6.214,20 ha, hutan produksi terbatas 11.180,02 ha,

hutan produksi 94.419,65 ha dan hutan produksi konservasi seluas 4.993,80 ha.

Hutan memiliki sumberdaya yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan

ekonomi masyarakat, diantaranya sebagian penduduk menyandarkan kehidupannya

sebagai sumber mata pencaharian dari hasil hutan ataupun industri turunannya,

disamping itu hutan memiliki kedudukan yang khusus dari sisi penataan lingkungan.

Hutan juga memiliki fungsi sebagai sumber plasma nuftah dan sebagai

penyangga lingkungan, hutan sangatlah dibutuhkan oleh manusia untuk mendukung

aktivitas usaha ekonomi seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan lainnya, karena

peranan hutan sebagai kawasan penyimpan/ tangkapan air.


Tabel II.90

Capaian Urusan Kehutanan Kab. Sambas

NO INDIKATOR SATUAN

CAPAIAN

2011 2012 2013 2014 2015

1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Ha 9.409,00 9.719,00 9.719,00 11.492,50 12.158,00

2. Rehabilitasi hutan dan lahan

kritis

% 3,00 3,10 3,10 3,84 2,34

3. Kerusakan kawasan hutan

Ha 70.272,00 80.242,00 80.242,00 80.242,00 80.242,00

4. Kerusakan kawasan hutan

% 36,34 40,54 40,54 40,54 47,14


Tabel II.91

Luas Lahan di Kabupaten Sambas Menurut Penggunaannya

LUAS PENGGUNAAN LAHAN 2013 2014 2015

1 Jumlah Kawasan Hutan (Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor : SK.936/Menhut-II/2013)

- Taman Wisata Alam (Ha) 30.436,59 30.436,59 30.436,59

- Hutan Lindung 20.077,77 20.077,77 20.077,77

- Hutan Lindung Bakau 6.214,20 6.214,20 6.214,20

- Hutan Produksi Terbatas 11.180,02 11.180,02 11.180,02

- Hutan Produksi 94.419,65 94.419,65 94.419,65

- Hutan Produksi Konservasi 4.993,80 4.993,80 4.993,80

2 Jumlah Lahan Kering

- Ladang/tegalan/ kebun/padang rumput 57.219 - 47.728

- Perkebunan 147.857 155.87 155.965

3 Luas Lahan kritis 317.817 317.817 317.817

4 Luas Lahan Reboisasi 14.116 -

- Lahan yang dibangun oleh Dinas Hutbun - 830 225

5 Luas Lahan Penghijauan 7. 928 -

- Lahan yang dibangun oleh Dinas Hutbun - -

6 Luas Areal yang terbakar 1.242,50 5.304,80

7 Lahan Pertanian Sawah 68.473 68.644 68.345

- Irigasi 1.429 160 160

- Tadah Hujan 49.01 46.037 51.09

- Pasang Surut 17.75 22.188 16.961

- Rawa lebak 284 259 134

8 Lahan Pertanian Bukan Sawah 318.484 496.354 498.722

- Ladang/huma 7.062 5.562 2.681


LUAS PENGGUNAAN LAHAN 2013 2014 2015

- Tegal/kebun 50.157 50.115 44.773

- Perkebunan 125.849 98.032 110.123

- Hutan Rakyat 9.295 9.221 5.123

- Padang rumput 643 294 274

- Hutan Negara 190.431

- Sementara tidak diusahakan 32.311 35.576 55.189

- Lainnya 93.167 197.554 90.128

9 Lahan Bukan Pertanian … 74.572 72.503

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Sambas & Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sambas Catatan : - Mulai tahun 2013 hutan Negara masuk ke Lahan Pertanian Bukan Sawah

- Tahun 2013&2014 Hutan Negara masih tergabung ke dalam jenis Penggunaan Lainnya - Data Lahan Bukan Pertanian Tahun 2013 dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Sambas tidak tersedia.

Tabel II.92 Luas Kawasan Hutan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2015 (Ha)

No Kecamatan TWA HL HLB/

Mangrove HPT HP HPK Jumlah

1. Selakau - 327,26 - - - - 327,26

2. Selakau Timur - - - - 13.000,00 - 13.000,00

3. Pemangkat - 236,66 229,44 - - - 466,10

4. Salatiga - 100,00 - - - - 100,00

5. Semparuk - - - - 1.295,81 - 1.295,81

6. Tebas - 3.567,86 - - 10.085,00 - 13.652,86

7. Tekarang - - - - - - -

8. Sambas - - - - - - -

9. Subah - 3.192,27 - - 5.202,28 - 8.394,55

10. Sebawi - 242,00 - - - - 242,00

11. Sajad - - - - - - -

12. Jawai - - 305,53 - 3.500,00 - 3.805,53

13. Jawai Selatan - - - - - - -

14. Teluk Keramat - - - - 6.800,70 - 6.800,70

15. Tangaran - - - - 2.099,65 - 2.099,65

16. Galing 670,00 - - - 10.331,00 - 11.001,00

17. Sejangkung - 575,47 - - 2.267,32 - 2.842,79

18. Sajingan B 19.698,48 10.642,83 1.292,00 11.180,02 16.171,71 4.993,80 63.978,84

19. Paloh 10.068,11 1.193,42 4.387,23 - 23.666,18 - 41.818

2015 30.436,59 20.077,77 6.214,20 11.180,02 94.419,65 4.993,80 167.322,03

2014 30.436,59 20.077,77 6.214,20 11.180,02 94.419,65 4.993,80 167.322,03

2013 30.436,59 20.077,77 6.214,20 11.180,02 94.419,65 4.993,80 167.322,03

2012 25.576 22.479 7.872 10.195 112.773 14.480 193.375

2011 25.566 22.479 7.872 10.195 112.773 14.480 193.365

Sumber : Keputusan Menhut Nomor SK. 936/Menhut-II/2013


E. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Sambas mempunyai potensi energi alternatif yang cukup banyak,

namun belum disentuh dan dikembangkan secara optimal. Jenis energi alternatif yang

dapat dimanfaatkan antara lain adalah: energi air, energi surya, energi angin, biodiesel,

biomassa dan biogas. Diantara jenis energi alternatif yang telah disebut dan telah

dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik adalah energi surya dan energi air, sedangkan

energi angin, biodiesel, biomassa serta biogas saat ini mesih dalam tahap inventarissasi

potensinya.

1) Potensi energi Air; Berdasarkan hasil kegiatan identifikasi dan inventarisasi potensi

sumber-sumber energi air yang dilakukan oleh instansi teknis, perguruan tinggi

maupun lembaga lainnya, laporan-laporan hasil studi serta studi peta tematik, dapat

diinformasikan sejumlah potensi energi air di Kabupaten Sambas seperti ditunjukkan

dalam tabel berikut :

Tabel II.93

Potensi Energi Air di Kabupaten Sambas

No Kec / Desa Nama Lokasi Nama Sungai Debit Air (M³/det)

Head (meter)

Keterangan

1 Paloh / Sei.Bening Riam Bemban* Sei. Bemban 0.71 34 Hasil Pengukuran

2 Paloh / Sei.Bening Riam Betareng* Sei. Betareng 0.66 9.4 Hasil Pengukuran

3 Paloh / Sei Tengah Air Terjun Tinjan* Sei. Tinjan 0.06 30 Hasil Pengukuran

4 Sajingan Besar / Sentaban

Riam Babon* Sei. Bantanan 0.15 20 Hasil Pengukuran

5 Sajingan Besar / Kaliau

Riam Berasap** Sei. Sajingan 0.24 38 Telah dibangun PLTMH

6 Selakau/ Twi Mentibar

Air Terjun Cik Sak Miaung*

Sei. Selindung

0.20 15 Hasil Pengukuran

7 Sajingan Besar / Senatab

Riam Berasak* Sei. Bepantang 0.12 75 Hasil Pengukuran

8 Sajingan Besar / Senatab

Riam Kaimayong* Sei. Sempayang 1.01 30 Hasil Pengukuran

9 Sajingan Besar/Sentaban

Riam Cagat*** Sei. Batang Air 0.32 65 Hasil Pengukuran

10 Tebas / Seberkat Riam Baya*** Sei. Kelingkau 0.02 50 Hasil Pengukuran

11 Sebuah / Tebuah Elok

Riam Senangkek***

Sei. Nangke 0.04 18 Hasil Pengukuran

Keterangan : * ** ***

= = =

Hasil Pengukuran DPE Prop. Kalbar DPE Prop Kalbar dan PLN Hasil Pengukuran dalam kegiatan Identifikasi Potensi Energi Listrik Alternatif di Kabupaten Sambas


2) Potensi energi surya; untuk Kalimantan Barat yang dilintasi garis Khatulistiwa

mempunyai nilai intensitas energi surya yang cukup tinggi dengan radiasi energi

surya harian rata-rata sebesar 2.768,7 Wh/M² sampai dengan 9.583,9 Wh/M²

sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses

photovoltaic atau dengan menggunakan secara langsung panas matahari tersebut.

3) Potensi energi angin, Berdasarkan data yang diperoleh dari Stasiun Meteorologi

Paloh, secara umum kecepatan angin rata-rata per bulan di wilayah Kabupaten

Sambas adalah berkisar antara 2,2–3,2 knots dan kecepatan maksimum rata-rata per

bulan adalah 4 – 5 knots

4) Potensi energi biodisel; Kabupaten Sambas berpeluang sangat besar untuk

mengembangkan energi biodiesel yaitu dengan menggunakan minyak sawit mentah

sebagai bahan bakar alternatif, terutama untuk mesin diesel. Apalagi dengan hasil

produksi sawit yang cukup besar tiap tahunnya.

5) Potensi biomassa; potensi ini didapat dari hasil pengelolaan limbah pertanian, antara

lain sekam padi yang memiliki potensi setara dengan 57.699.468,8 SLM atau dalam

bentuk energi listrik setara dengan daya : 524.540.625,45 kWh setiap tahunnya,

karet setara dengan 257.071.995 SLM atau dalam bentuk energi setara dengan

2.337.018.136kWh per tahun, kelapa setara dengan 60.585.993 SLM atau

550.781.754 kWh per tahun, kopi setara dengan 8.055.477 SLM atau 73.231.609

kWh per tahun, coklat/kakao setara dengan 5.679.405 SLM atau 51.630.654,55 kWh

per tahun, tandan kelapa sawit setara dengan 62.618.100 SLM atau 569.255.454,54

kWh per tahun.

6) Potensi biogas; energi ini dapat diperoleh dari limbah ternak yaitu sapi, kerbau,

babi maupun unggas. Dari hasil inventarisasi, potensi energi dari pemanfaatan

limbah ternak yang dapat dimanfaatkan untuk biogas ini dapat mencapai

33.712.804,66 SLM yang jika dikonversi menjadi energi listrik setara dengan

306.480.042,4 kWh.


Tabel II.94 Sumber Energi di Kabupaten Sambas

JENIS DATA 2014 2015 2016

1 Sumber Energi Listrik

a. PLTD (Unit) 2 2 2

b. PLTS

- Jumlah (unit) 5 5 5

- Kapasitas (kva/kwh) 98 98 98

c. PLTMH

- Jumlah (unit) 3 3 3

- Kapasitas (kva/kwh) 155 155 155

2. Sarana Pelayanan Bahan Bakar

(Buah)

a. SPBU 9 9 8

b.

SPDN (Solar Packackage Dealer Nelayan)

2 2 2

c. Agen LPG 6 6 6

Sumber : Dinas PU BM, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sambas (Agustus, 2016)

Tabel II.95 Potensi Pertambangan dan Penggalian, Mineral dan Batu Bara

Di Kabupaten Sambas

No Kecamatan Potensi Mineral dan Batubara

1. Selakau Emas, Tembaga, Timah (Komoditi Mineral Logam), Kaolin, Pasir

Kuarsa, Zirkon (Komoditas Mineral Non Logam), Batu dan tanah urug (Komoditas Batuan)

2. Selakau Timur Emas, Perak, Tembaga, Timah (Komoditas Mineral Logam), Kaolin, Pasir Kuarsa, Zirkon (Komoditi Mineral Non Logam), Batu dan tanah urug (Komoditas Batuan)

3. Pemangkat Batu dan Tanah (Komoditas Batuan)

4. Salatiga Batu dan Tanah (Komoditas Batuan), Pasir Kuarsa (Komoditi Mineral

Non Logam)

5. Semparuk -

6. Tebas Emas, Titanium, Besi, (Mineral Logam), Pasir Kuarsa, Zirkon (Mineral

Non Logam), Batu dan tanah urug (Komoditas Batuan).

7 Tekarang -

8. Sambas Pasir Kuarsa, Zirkon, Feldspar (Komoditi Mineral Non Logam) , Pasir sungai, batu dan tanah urug (Komoditas Batuan).

9. Subah Emas, Tembaga, Titanium (Mineral Logam), Feldspar, Zirkon, Kaolin, Pasir Kuarsa (Mineral Non Logam), Batu dan tanah (Komoditas

Batuan)

10. Sebawi Zirkon,Feldspar, Kaolin, Pasir Kuarsa, Clay (Komoditi Mineral Non

Logam) Batu dan tanah (Komoditas Batuan)

11. Sajad Pasir sungai (Komoditas Batuan)

12. Jawai Pasir Kuarsa, Zirkon, timah (Mineral Non Logam)


No Kecamatan Potensi Mineral dan Batubara

13. Jawai Selatan Pasir Kuarsa, Zirkon, timah (Mineral Non Logam)

14. Teluk Keramat -

15. Tangaran Pasir Kuarsa, Zirkon ( Mineral Logam)

16. Galing Kaolin, Pasir Kuarsa, Zirkon (Mineral Non Logam)

17 Sejangkung Pasir Kuarsa, Zirkon (Mineral Non Logam), Batu dan tanah

(Komoditas Batuan)

18 Sajingan Besar Batubara, Emas, Bauksit, Emas (Mineral Logam), Batu dan tanah

(Komoditas Batuan)

19 Paloh Batubara, Emas, Besi, Titanium, Timah ( Mineral Logam) Pasir Kuarsa, Zirkon, ( Mineral Non Logam), Batu , Batu , dan Tanah

(Komoditas Batuan)

Sumber: Dinas PU Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sambas

F. Urusan Perdagangan

Perdagangan sebagai salah satu sektor yang memegang peranan cukup penting

dalam perekonomian Kabupaten Sambas sehingga perlu terus dikembangkan seiring

dengan kemajuan pembangunan guna lebih meningkatkan pendapatan daerah, perluasan

lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha. Apalagi sektor perdagangan

merupakan tumpuan yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor

pertanian terhadap perekonomian daerah.

Usaha Perdagangan Kabupaten Sambas

Pada tahun 2015 diterbitkan 646 surat izin usaha perdagangan di Kabupaten

Sambas, dimana sebagian besar izin usaha tersebut adalah surat izin untuk usaha

perdagangan kecil dan perdagangan mikro yaitu 60,37 persen dan 35,75 persen.

Sedangkan penerbitan surat izin usaha perdagangan menengah sebanyak 3,71 persen

dan perdagangan besar hanya 0,15 persen.

Perdagangan Antar Pulau

Perdagangan antar pulau merupakan salah satu saluran ekspor-impor Kabupaten

Sambas. Untuk menjaga ketersediaan barang maka sarana penghubung antara daerah

penghasil dengan daerah pemasaran barang harus tetap lancar.



Gambar II.27 Banyaknya Bongkar Muat Melalui Pelabuhan di Kabupaten Sambas (Ton)

Tabel II.96 Banyaknya Pengeluaran Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Sambas

Tahun 2015

No. Kecamatan Perdagangan

Besar Perdagangan Menengah

Perdagangan Kecil

Perdagangan Mikro

Jumlah

1. Selakau -

1

15

12 28

2. Selakau Timur -

-

-

2 2

3. Pemangkat 1

4

113

37 155

4. Semparuk -

2

10

4 16

5. Salatiga -

1

3

8 12

6. Tebas -

3

44

26 73

7. Tekarang -

-

1

6 7

8. Sambas -

8

121

76 205

9. Subah -

-

5

6 11

10. Sebawi -

4

13

6 23

11. Sajad -

-

-

1 1

12. Jawai -

-

15

17 32

13. Jawai Selatan -

-

6

7 13

14. Teluk Keramat -

-

18

11 29


No. Kecamatan Perdagangan

Besar Perdagangan Menengah

Perdagangan Kecil

Perdagangan Mikro

Jumlah

15. Galing -

1

15

3 19

16. Tangaran -

-

-

- -

17. Sejangkung -

-

1

2 3

18. Sajingan Besar -

-

2

- 2

19. Paloh -

-

8

7 15

2015 1 24 390 231 646

2014 2 12 191 415 620

2013 12 7 682 … 701

2012 3 14 910 … 927

2011 17 24 652 … 693


Tabel II.97

Banyaknya Pengeluaran Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kabupaten Sambas


Tahun Perdagangan

Besar Perdagangan

Menengah Perdagangan

Kecil Perdagangan

Mikro

2011 17 24 652 -

2012 3 14 910 -

2013 12 7 682 -

2014 2 12 191 415

2015 1 24 390 231


G. Urusan Perindustrian

Tabel II.98

Capaian Urusan Perindustrian di Kab. Sambas


2011 2012 2013 2014 2015

1. Pertumbuhan Industri

formal

% 11,05 1.76 0,07 -6,37 9,16

2. Pertumbuhan Industri Non Formal

% -13,73 2.54 1,60 2,56 31,56

3. Pertumbuhan Industri % -4,15 2.19 1,23 -1,49 21,96

4. Cakupan bina kelompok pengrajin

% 22 8.42 6,89 15,29 82,60


1. Pertumbuhan Industri Formal

Industri formal merupakan industri resmi yang berdirinya dilaporkan dan

mendapat izin dari pemerintah melalui dinas terkait (Dinas Perindustrian, Perdagangan,

UMKM Kab. Sambas). Perkembangan industri formal tumbuh pesat di Kabupaten Sambas

seiring dengan kemudahan fasilitas dan perizinan.

Pertumbuhan industri formal Kabupaten Sambas tahun 2015 sebesar 9,16%,

meningkat dari target yang ditetapkan yakni 2,13%. Pada tahun 2014, tercatat realisasi

pertumbuhan industri formal sebesar -6,37%, yakni sebesar 475 unit industri formal.

Namun pada tahun 2015, realisasi pertumbuhan industri formal berhasil bertambah

sebanyak 25 unit usaha menjadi 500 unit. Hal positif ini terkait dengan peningkatan

pembinaan industri yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sambas.

2. Pertumbuhan Industri Non Formal

Industri non formal merupakan industri yang tidak resmi yang proses

pendiriannya dilakukan tanpa mengurus izin dari dinas terkait (Dinas Perindustrian). Pada

tahun 2015 pertumbuhan industri non formal Kabupaten Sambas meningkat jauh lebih

besar dari target pencapaian sebesar 3,11% menjadi 31,56%. Besarnya jumlah industri

non formal Kabupaten Sambas tahun 2015 mencapai 789 unit usaha. Apabila

dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat hanya 2,56%, pertumbuhan industri non

formal Kabupaten Sambas meningkat sebesar 29%. Satu-satunya faktor penyebab

peningkatan industri non formal di Kabupaten Sambas berasal dari penambahan

sebanyak 202 unit usaha non formal yang dilakukan oleh pemerintah dan Dinas

Perindustrian. Kebijakan percepatan pembangunan ekonomi melalui penciptaan beberapa

unit industri baik formal dan non formal di Kabupaten Sambas memiliki banyak manfaat,


antara lain dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mengoptimalkan ekspor sumber daya

unggulan, mendorong investor lain untuk menanamkan modal, serta memenuhi

kebutuhan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya keuntungan yang didapatkan tidak

lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemakmuran daerah Kabupaten

Sambas.

3. Pertumbuhan Industri

Capaian pertumbuhan industri Kabupaten Sambas pada tahun 2015 sebesar

21,96% atau melebihi dari target yang ditetapkan yakni sebesar 2,75%. Pertumbuhan

industri di tahun 2015 tumbuh pesat dibanding tahun 2014 yang bahkan memiliki

persentase negatif atau jumlah industri yang berkurang yakni sebesar -1,49%.

Peningkatan industri di tahun 2015 disebabkan karena capaian pertumbuhan industri

formal serta industri informal di tahun tersebut secara bersamaan mengalami

peningkatan yakni masing-masing sebesar 9,16% dan 31,56%.

Industri besar umumnya berlokasi pada jalan utama sedangkan industri kecil

tersebar di kawasan pemukiman penduduk. Beberapa industri yang sudah cukup terkenal

di Kabupaten Sambas antara lain Industri Sari Buah, Gula Kelapa, dan Pengeringan

Jagung yang terletak di Kecamatan Jawai, Industri Air Mineral dan Air Minum di

Kecamatan Pemangkat, Industri Tepung Ball Clay/Kaolin di Kecamatan Sambas.

Seperti yang telah dikemukakan di bagian awal pada analisis perekonomian dimana peran

sektor industri dan sektor perdagangan dalam perekonomian Kabupaten Sambas cukup

dominan. Maka kedepannya, kebijakan pembangunan ekonomi harus tetap diarahkan

untuk mendorong peningkatan sektor industri dan perdagangan yang dapat

meningkatkan nilai tambah melalui proses pengolahan bahan baku dasar sehingga akan

menambah pendapatan ekspor.

Tabel II.99

Banyaknya Unit Usaha Formal, Informal dan Tenaga Kerja di Kabupaten Sambas


Unit Usaha Formal :

1. Kelompok Industri Pangan 103 97 86 91 Unit Usaha

Tenaga Kerja :

Laki-Laki 360 359 323 336 Orang

Perempuan 60 50 60 63 Orang

2. Kelompok Industri Kimia, Agro Non Pangan dan Hasil Hutan

95 92 91 114 Unit Usaha

Tenaga Kerja :





3. Kelompok Industri Logam dan

Mesin 198 196 191 217 Unit Usaha

Tenaga Kerja :



4. Kelompok Industri Sandang dan

Aneka 113 110 107 107 Unit Usaha

Tenaga Kerja :


Perempuan 91 60 78 78

Orang

Unit Usaha Informal

1. Usaha Informal 613 634 774 842 Unit Usaha

Tenaga Kerja :

2.091 Orang

Laki-Laki 974 914 930 Orang

Perempuan 927 1.140 803 Orang

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sambas 2016

H. Urusan Transmigrasi

Program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat memberikan

pilihan bagi masyarakat yang ingin berusaha mencari penghidupan yang lebih layak di

daerah lain. Begitu juga dengan Kabupaten Sambas, sebagai daerah penerima para

transmigran baik lokal maupun dari luar Kabupaten Sambas dalam upaya mendukung

dari program transmigrasi tersebut. Di Kabupaten Sambas ada 3 lokasi transmigrasi

yaitu UPT SP.1 Serat Ayon, UPT SP.2 Sabung dan UPT Sebunga.

Tabel II.100

Jumlah Transmigrasi Yang Ditempatkan di Kabupaten Sambas Berdasarkan Lokasi dan Asal Daerah Transmigran

Lokasi Transmigran

Jumlah Transmigrasi Jumlah

Luar Daerah Lokal/Sisipan

KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa

UPT SP. 1 Serat Ayon 285 1.074 65 314 350 1.388

UPT SP. 2 Sabung 175 629 75 275 250 904

UPT Sebunga 92 312 108 503 200 815

Tahun 2015 552 2.015 248 1.092 800 3.107

Tahun 2014 552 2.015 248 1.092 800 3.107

Tahun 2013 360 1.310 440 1.750 800 3.060

Tahun 2012 360 1.310 415 1.651 775 2.961

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas, 2016


II.4. Aspek Daya Saing Daerah

II.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pendapatan Perkapita Penduduk

Besarnya pendapatan regional per kapita dalam hal ini PDRB per kapita

merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan

penduduk. Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di

daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar

harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada

tahun 2014, PDRB per kapita Sambas mencapai Rp25,43 juta dengan pertumbuhan

sebesar 11,27 persen pada tahun 2011 dan berturut-turut sebesar 8,74 persen; 10,19

persen; dan 10,92 persen pada tahun 2012-2014.

Tabel II.101

Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sambas, 2011 – 2015

TAHUN PDRB Per Kapita Harga Berlaku PDRB Per Kapita Harga Konstan 2010

Nilai (Rp) Pertumbuhan (%) Nilai (Rp) Pertumbuhan (%)

2 0 1 1 19.131.971,99 11,27 17.995.248,92 4,65

2 0 1 2 20.804.680,53 8,74 18.810.634,23 4,53

2 0 1 3 22.924.313,81 10,19 19.720.691,13 4,85

2 0 1 4*) 25.424.403,34 10,91 20.613.364,89 4,54

2 0 1 5**) 28.039.468.14 10,29 21.465.244,68 4,13

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara

B. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Tahun 2015 pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Sambas sebesar

Rp. 9.195.000, naik jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 9.153.000

Sedangkan pengeluaran riil per kapita Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 sebesar Rp.

8.279.000. Dengan kata lain, pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Sambas

diatas pengeluaran per kapita Provinsi Kalbar.

Kemampuan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan atau sering disebut

daya beli (Purcashing Power Parity-PPP) Kabupaten Sambas menempati urutan ke 3 dari

14 kabupaten/kota. Pengeluaran per kapita tertinggi di tempati oleh Kota Pontianak (Rp.

13.737.000), Urutan kedua ditempati Kota Singkawang (Rp. 10.982.000).


Angka pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan Kabupaten Sambas semakin

meningkat. Hal ini menunjukan adanya perbaikan kesejahteraan sosial ekonomi

masyarakat Kabupaten Sambas.

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2016

Gambar II.28

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP)

Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar Tahun 2015

C. Pengeluaran Konsumsi

Pengeluaran konsumsi masyarakat terdiri dari konsumsi makanan dan non

makanan. Komposisi pola pengeluaran penduduk terhadap kebutuhan pokok (makan) dan

kebutuhan non makanan dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat

kesejahteraan masyarakat. Perbandingan pengeluaran penduduk untuk konsumsi makan

yang makin kecil terhadap seluruh pengeluaran menggambarkan tingkat kesejahteraan

yang semakin baik.

Besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk bukan makanan terhadap seluruh

pengeluaran merupakan salah satu cerminan kesejahteraan penduduk. Makin besar

proporsi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.

Sebaliknya, jika proporsi itu mengecil berarti refleksi tingkat kesejahteraan semakin

menurun (Hukum Engle).


Tabel II.102

Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Untuk Makanan Kabupaten Sambas Tahun 2014

NO. KOMODITI PENGELUARAN PERKAPITA

1 Padi-padian 18,03

2 Umbi-umbian 0,48

3 Ikan 14,80

4 Daging 3,51

5 Telur dan susu 5,50

6 Sayur-sayuran 8,09

7 Kacang-kacangan 1,23

8 Buah-buahan 5,36

9 Minyak dan Lemak 3,43

10 Bahan Minuman 4,90

11 Bumbu-bumbuan 2,95

12 Konsumsi Lainnya 2,42

13 Makanan dan minuman jadi 16,97

14 Minuman mengandung Alkohol 0,07

15 Tembakau dan sirih 12,25

Total Makanan 58,09

Sumber : Susenas 2014 (BPS Kab. Sambas 2015)

Rata-rata pengeluaran perkapita untuk makanan di Kabupaten Sambas tahun

2014 sebesar 58,09%. Pengeluaran terbesar ada pada padi-padian yaitu 18,03%,

diikuti komoditi makanan dan minuman jadi (16,97%); ikan (14,80%)

dan tembakau dan sirih (12,25%). Komoditi lainnya masih memberikan kontribusi

dibawah 10%.

Tabel II.103 Persentase Rata-rata pengeluaran Per Kapita Per Bulan Untuk Non Makanan

Kabupaten Sambas Tahun 2014

NO. KOMODITI PENGELUARAN PERKAPITA

1 Perumahan 42,94

2 Sabun Mandi, Cuci, Kosmetik 24,08

3 Biaya Pendidikan 4,80

4 Biaya Kesehatan 8,30

5 Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala 8,20

6 Barang Tahan Lama 7,16

7 Pajak dan Asuransi 2,61

8 Keperluan Pesta dan Upacara 1,93

Total Non Makanan 41,91

Sumber : Susenas 2014 (BPS Kab. Sambas 2015)


Proporsi rata-rata pengeluaran perkapita untuk non makanan rumah tangga di

Kabupaten Sambas tahun 2014 sebesar 41,91%. Pengeluaran terbesar pada komoditi

perumahan sebesar 42,94%; diikuti dengan keperluan sabun mandi, cuci, kosmetik yaitu

sebesar 24,08%. Komoditi lainnya masih memberikan kontribusi dibawah 10 %.

Di Kabupaten Sambas pengeluaran untuk makanan masih lebih besar dibanding

pengeluaran non makanan. Ketika masyarakat mulai meningkat pendapatannya dan

mulai maju maka pengeluaran terbesar nantinya akan bergeser pada pengeluaran barang

tahan lama, pendidikan, dan kesehatan serta total pengeluaran non makanan akan lebih

besar dari pengeluaran makanan.

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sambas (susenas 2015)

Gambar II.29 Persentase Rumah Tangga Di Kabupaten Sambas

Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Per Bulan Tahun 2015

Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan daerah Kabupaten Sambas

tertinggi untuk makanan yaitu golongan antara Rp. 300.000 – Rp. 499.999, sebesar

44,86% sedangkan pada kategori non makanan tertinggi pada golongan antara Rp.

200.000 – 299.999, sebesar 22,86%.

II.4.2 Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah

A. Jaringan Jalan

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk

memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha

pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk

memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah

ke daerah lain.


Kondisi jalan yang ada di Kabupaten Sambas secara umum masih perlu perhatian

semua pihak baik pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sendiri agar

kondisi jalan tersebut mampu menjadi sarana transportasi dan penggerak roda ekonomi

dan sosial.

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pengairan Energi Dan

Sumber Daya Mineral Kabupaten Sambas tahun 2015, total panjang jalan Kabupaten

Sambas berdasarkan status pengawasan yaitu sepanjang 2.207,889 Km, yang terdiri dari

jalan nasional 194,940 Km (8,83%), Jalan Propinsi 91,882 Km (4,16%), Jalan Kabupaten

1.102,206 Km (49,92%), Jalan Desa 722,326 Km (32,72%) dan Jalan Strategis Nasional

96,535 Km (4,37%).

Dari Total panjang jalan Kabupaten yaitu 696,633 Km, dalam kondisi baik

sepanjang 324,914 Km, kondisi sedang sepanjang 85,813 Km, kondisi rusak sepanjang

114,112 Km dan kondisi rusak berat sepanjang 171,794 Km. Panjang Jalan dengan

kondisi baik di tahun 2015 meningkat dari 299,168 Km ditahun 2014 menjadi 324,914 Km

ditahun 2015 (berdasarkan Keputusan Bupati No. 290. A Tahun 2011).

Dari Total panjang jalan Kabupaten yaitu 1.102,206 Km, dalam kondisi baik

sepanjang 462,374 Km, kondisi sedang sepanjang 148,888 Km, kondisi rusak sepanjang

158,586 Km dan kondisi rusak berat sepanjang 332,358 Km. Panjang Jalan dengan

kondisi baik di tahun 2015 meningkat dari 299,168 Km ditahun 2014 menjadi 462,374 Km

ditahun 2015 (berdasarkan Keputusan Bupati No. 685/PUBMPESDM/2015 tanggal 23

September 2015). Hal tersebut dikarenakan menurunnya jumlah jalan dengan kondisi

baik, rusak dan rusak berat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.104

Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan (Km) berdasarkan Keputusan Bupati No. 685/PUBMPESDM/2015

tanggal 23 September 2015

No. Jenis Permukaan 2011 2012 2013 2014 2015

1. Aspal 315,633 319,279 321,579 321,869 310,440

2. Kerikil 87,638 86,488 89,638 97,543 161,002

3. Tanah 293,362 290,866 285,416 277,221 630,764

4. Lainnya - - - -

Jumlah 842,153 696,633 696,633 696,633 1.102,206

Sumber : Dinas PU BM Pengairan ESDM Kab. Sambas, 2016


Tabel II.105

Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan (Km) berdasarkan

Keputusan Bupati No. 685/PUBMPESDM/2015

tanggal 23 September 2015

No Kondisi Jalan 2011 2012 2013 2014 2015

1. Baik 230.972 251.260 276,918 299,168 462,374

2. Sedang 85.312 76.909 88,348 88,334 148,888

3. Rusak 119.311 124.301 115,780 101,912 158,586

4. Rusak Berat 261,038 244.163 215,587 207,219 332,358

Jumlah 696,633 696,633 696,633 696,633 1.102,206


Tabel II.106

Panjang Jalan Menurut Status Pengawasan dan Jenis Permukaan Tahun 2015

(Kilometer)

No Status Pengawasan Jenis Permukaan

Jumlah Aspal Kerikil Tanah Lainnya

1. Nasional 118,610 38,640 37,690 - 194,940

2. Propinsi 91,882 - - - 91,882

3. Kabupaten 310,440 161,002 630,764 - 1.102,206

4. Desa 97,843 299,780 324,704 - 722,326

5. Strategis Nasional 51,497 8,475 36,563 - 96,535

2015

2014

670,272

712,508

507,897 1.029,721

676,062

- 2.207,889

1.807,404

418,834 -

2013 698,508 442,932 665,964 - 1.807,404

2012 696.208 439.782 671.414 - 1.807.404

2011 703,286 204,263 899,855 - 1.807,404


Tabel II.107

Panjang Jalan Menurut Status Pengawasan dan Kondisi Jalan Tahun 2015

(Kilometer)

No. Status

Pengawasan

Kondisi Jalan Jumlah

Baik Sedang Rusak Rusak Berat

1. Nasional 148,960 10,640 - 35,340 194,940

2. Propinsi 67,567 22,285 1,380 0,650 91,882

3. Kabupaten 462,374 148,888 158,586 332,358 1.102,206

4. Desa 342,608 180,765 108,717 90,237 722,326

5. Strategis Nasional 37,722 17,628 8,050 33,135 96,535


2015

2014

1.059,231

758,026

380,205

360,658

276,733

307,822

491,720

380,898

2.207,889

1.807,404

2013 691,865 384,171 332,489 398,879 1.807,404

2012 636,782 372,732 321,907 475,983 1.807,404

2011 570,282 359,406 331,506 546,210 1.807,404

2010 509,292 677,360 387,085 233,667 1.807,404


B. Pengelolaan Sampah

Kenyamanan dan kesehatan masyarakat sangat tergantung kepada kondisi

pemukiman yang dihuni. Lingkungan yang bersih akan menghindari penghuninya dari

berbagai macam penyakit. Untuk mendukung lingkungan yang bersih dari sampah,

sarana dan prasarana seperti tong sampah, mobil pengangkut sampah, tempat

pembuangan sementara sampah, tempat pembuangan akhir sampah dan sebagainya

harus tersedia sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, komitmen dan kemauan masyarakat

dalam menjaga kebersihan lingkungannya merupakan faktor penting agar pemukiman

menjadi bersih dan layak dihuni.

Tabel II.108

Persampahan di Kabupaten Sambas

No. Uraian Satuan 2013 2014 2015

1. Jumlah Tempat Pembuangan Sampah Unit 25 25 30

2. Jumlah Daya Tampung TPS M2 75 75 90

3. Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Unit 4 4 4

4. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Unit - 4 4

5. Volume Sampah Yang Ditangani M3 110 416.004 436,30

Sumber: Dinas PU CK, TR dan Perumahan Kab. Sambas, 2016

Tabel II.109

Produksi Sampah di Kabupaten Sambas

No. Uraian Produksi Sampah

2013 (M3) 2014 (M3) 2015 (M3)

1. Jumlah sampah yang ada perhari 379,33 392,88 428,96

2. Sampah yang dapat diangkut per tahun

29.930 36.500 35.770

3. Rata-rata sampah yang terangkut

per hari 82 100 98



Tabel II.110 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Sambas

No. Nama TPA

Lokasi Luas (Ha)

Pemilik Sistem

Pengolahan Sampah

Perkiraan Waktu

Pemakaian

1. TPA Sorat Kec. Sambas 4 Pemda Controlled landfilll 15 Tahun

2. TPA Salatiga

Kec. Salatiga 4 Pemda Open Dumping 10 Tahun

3. TPA Jelu

Air

Kec. Jawai

Selatan

2,75 Pemda Open Dumping 10 Tahun

4. TPA

Sekura

Kec. Teluk

Keramat

2 Pemda Open Dumping 8 Tahun


C. Jaringan Drainase

Peningkatan pelayanan pengelolaan limbah rumah tangga dan penanggulan daerah

rawan genangan air dilingkungan perkotaan khususnya di Ibu Kota Kecamatan (IKK) serta

penataan permukiman kumuh perkotaan. Jika diukur dalam jumlah jiwa yang terlayani

terhadap jumlah jiwa di kabupaten Sambas saat ini kemampuan layanan hanya 2,57% ini

merupakan persentase Drainase dalam kondisi baik/Pembuangan air tidak tersumbat tahun

2015 dengan kondisi setiap panjang drainase 3 m melayani 1 jiwa penduduk.

Tabel II.111

Jaringan Drainase IKK di Kabupaten Sambas

No. Uraian Panjang Drainase

2014 (M) 2015 (M)

1. Drainase yang dibangun 8.063,00 3.240,30

2. Total drainase yang telah

dibangun 44.981,70 48.222,00


D. Rumah Layak Huni

Dari indikator Rumah Layak Huni tahun 2015 dilaksanakan kegiatan yang berupa

memberikan bantuan material untuk perumahan kepada masyarakat berpenghasilan

rendah di Kecamatan Teluk Keramat, Selakau, Tekarang, Semparuk, Salatiga,

Sejangkung, Tebas dan Jawai Selatan diperoleh data sebagai berikut :


Tabel II.112

Rumah Layak Huni di Kabupaten Sambas

No Uraian

Rumah layak Huni

2014

(Unit)

2015

(Unit)

1. Kemampuan layanan rumah 45 608

2 Total Rumah Layak Huni 88.225 88.833

3. Total Rumah 122.244 122.610


E. Air Bersih

Sumber utama kehidupan makhluk hidup adalah air. Tidak satupun makhluk

hidup di muka bumi ini akan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya tanpa air.

Bagi manusia, air selain berpengaruh terhadap kesehatan seperti mandi/cuci dan

masak/minum, juga turut mendukung kelestarian alam dan keindahan lingkungan

misalnya pendukung dan pelengkap pertamanan kota.

Kebutuhan air bersih untuk masak/minum bagi penduduk Kabupaten Sambas

sebagian besar bergantung pada sumber air hujan baik penduduk di perkotaan maupun

pedesaan yaitu sekitar 82,52%. Persentase pendudukRumah Tangga berakses air bersih

mencapai 51,98% dari jumlah penduduk di kabupaten Sambas.Selain air hujan, sumber

air minum bagi penduduk Kabupaten Sambas juga berasal dari air sungai yaitu sekitar

4,76%.Masyarakat perkotaan cukup banyak yang mempergunakan air isi ulang (8,49%)

sebagai sumber air minum sedangkan masyarakat pedesaan hanya mempergunakan

sekitar 1,65% air isi ulang sebagai sumber air minum mereka.

Tabel II.113

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Berdasarkan Klasifikasi

Desa di Kabupaten Sambas Tahun 2014

No. Sumber Air Minum Perkotaan Pedesaan Perkotaan + Pedesaan

1 Air kemasan bermerk 5,77 0,81 1,62

2 Air isi ulang 8,49 1,65 2,76

3 Leding meteran 0,42 0,00 0,07

4 Leding eceran 2,74 0,00 0,45

5 Sumur bor/pompa 0,00 0,69 0,58


No. Sumber Air Minum Perkotaan Pedesaan Perkotaan +

Pedesaan

6 Sumur terlindung 0,00 2,99 2,50

7 Sumur tak terlindung 0,00 1,42 1,19

8 Mata air terlindung 1,21 1,15 1,16

9 Mata air tak terlindung 2,47 2,38 2,39

10 Air sungai 1,97 5,30 4,76

11 Air hujan 76,93 83,61 82,52

12 Lainnya 0,00 0,00 0,00

Sumber : Susenas 2014, BPS Kab. Sambas

Pola konsumsi air yang bergantung pada intensitas turunnya hujan akan dirasakan

kesulitannya pada musim kemarau. Masyarakat terlihat mulai resah terhadap upaya

pemenuhan kebutuhan air bersih. Jika dikaitkan dengan potensi sungai yang terbesar dan

terpanjang di Indonesia, kelangkaan air bersih di Kabupaten Sambas semestinya kurang

patut terjadi. Namun disadari, cukup besarnya biaya investasi dalam pengolahan air

sungai menjadi air bersih karena wilayahnya adalah muara sungai (bukan hulu sungai),

maka dalam hitungan hari tidak turun hujan sungai sudah terinstrusi air laut, sehingga

kadar garam air baku PDAM melebihi batas toleransi pengolahan air yaitu di atas 600

ppm/m3.

Tabel II.114

Cakupan Pelayanan Air Minum dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Kabupaten Sambas Tahun 2014

No Kecamatan Desa Pengguna

(Jiwa) Pengguna

(RT/KK) Jenis

Pembangunan Jumlah Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Paloh 1. Temajok 600 120 HU 1 Unit

KU 3 Unit

2. Nibung 600 120 HU 2 Unit

KU 1 Unit

2. Tebas 3. Seberkat 800 160 HU 3 Unit

KU 2 Unit

3. Pemangkat 5. Pemangkat Kota 800 160 HU 2 Unit

KU 5 Unit

4. Subah 6. Madak 600 120 HU 4 Unit

KU 5 Unit

5. Sebawi 7. Sempalai Sebedang

800 160 HU 3 Unit

KU 2 Unit 6. Sejangkung 8. Perigi Limus 480 96 HU 4 Unit

KU 3 Unit

Jumlah 4.680 936 40



(Jiwa) Pengguna

(RT/KK) Jenis


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Tebas 1. Sempalai 2.520 420 PAH ** 21 Unit

2. Galing 2. Tri Kembang 5.870 587 PAH

(Tempayan) 293 Unit

3. Sungai Palah 3.857 406 PAH

(Tempayan) 203 Unit

4. Teluk Pandan 1.425 150 PAH

(Tempayan) 50 Unit

5. Ratu Sepudak 630 70 PAH

(Tempayan) 35 Unit

6. Tempapan Hulu 1.530 171 PAH

(Tempayan) 57 Unit

7. Sijang

2.025 225 PAH

(Tempayan) 75 Unit

8. Galing

882 98 PAH

(Tempayan) 49 Unit

3. Teluk Keramat

3. Sekura 600 100 PAH ** 5

Unit

Jumlah 19.339 2.227 788 Unit

Jumlah Total 24.019 3.163 828 Unit


Tabel II.115

Cakupan Pelayanan Air minum dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Sambas Tahun 2015


(Jiwa) Pengguna

(RT/KK) Jenis


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Sambas 1. Dalam Kaum 550 100 SR IKK 100 SR

2. Paloh 2. Temajok 250 30 SR Perdesaaan 30 SR

Dsn. Mauludin

3. Nibung 160 29 SR Perdesaaan 29 SR

3. Tebas 4. Seberkat 200 30 SR Perdesaaan 30 SR

Dsn. Kelingkau

4. Sebawi 5. Sepuk Tanjung

300 73 SR Perdesaaan 73 SR

Dsn. Tanjung Putat

5. Tebas 6. Bekut 110 57 SR IKK 57 SR

7. Makrampai 550 110 SR IKK 110 SR

8. Serindang 200 35 SR Perdesaaan 35 SR

6. Teluk Keramat

9. Pedada 480 96 SR IKK 96 SR

Jumlah 2.800 560 560 SR



(Jiwa) Pengguna

(RT/KK) Jenis


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Sambas 1. Dalam Kaum 400 80 PAH ** 4 Unit

2. Pemangkat 2. Pemangkat Kota

350 70 PAH ** 7 Unit

3. Teluk Keramat

3. Sungai Kumpai

1.000 200 PAH ** 10 Unit

Jumlah 1.750 350 21 Unit

Jumlah Total 4.550 910


F. Sanitasi Lingkungan

Secara umum kondisi sanitasi di Kabupaten Sambas saat ini belum ideal. Dengan

kondisi saat ini khususnya untuk air limbah belum ada jairngan pemisah antara saluran

air limbah dengan jaringan drainase. Saat ini saluran drainase berfungsi ganda, selain

untuk menampung limpasan air hujan, juga difungsikan sebagai saluran buangan air

limbah baik bagi rumah tangga maupun komersial. Hal ini menjadi pekerjaan rumah

besar bagi Kabupaten Sambas mengingat akan berhubungan dengan kualitas lingkungan

di masa depan.

Persentase perbandingan Rumah Tangga dan Sanitasi Layak di Kabupaten

Sambas Tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada gambar berikut :

Sumber : TNP2K (data diolah)

Gambar II.30

Proporsi Rumah Tangga di Kab. Sambas dengan Sanitasi Layak


G. Jaringan Listrik

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan

masyarakat akan tenaga listrik, usaha-usaha tersebut tampak lebih nyata setelah

dilaksanakannya program pembangunan listrik masuk desa.

Berdasarkan laporan Perusahaan Listrik Negara Wilayah V Ranting Sambas pada

tahun 2014 total daya terpasang yang dibangkitkan dari lokasi pembangkit sebanyak

19.629 Kw dengan produksi sebesar 1.262.374 Kwh. Sedangkan jumlah pelanggan

sebanyak 106.403.

Tabel II.116 Besarnya Kapasitas dan Produksi Listrik PLN

Menurut Lokasi Pembangkit Tahun 2015

No. Lokasi Terpasang

(KW)

Daya Mampu

(KW)

Beban Puncak

(KW)

Produksi

(KWH)

1. Pemangkat - - - -

- Tebas - - - -

- Sentebang 1.440 1.135 887 96.202

2. Sambas 18.189 14.330 15.844 1.166.172

- Balai Gemuruh - - - -

- Sejangkung - - - -

- Sajingan Besar ... ... ... ...

3. Sekura - - - -

- Liku ... ... ... ...


Tabel II.117 Banyaknya Pelanggan Listrik PLN

Menurut Golongan Pelanggan Tahun 2015

No. Lokasi Rumah

Tangga

Industri

/Usaha

Badan

Sosial Pemerintah Jumlah

1. Pemangkat 49.807 2.639 1.034 340 53.820

- Tebas ... ... ... ... ...

- Sentebang ... ... ... ... ...

2. Sambas 29.184 1.556 838 472 32.050

- Balai

Gemuruh ... ... ... ... ...

- Sejangkung ... ... ... ... ...

- Sajingan

Besar ... ... ... ... ...

3. Sekura 18.970 983 464 116 20.533

- Liku ... ... ... ... ...



II.4.3 Iklim Investasi

A. Perkembangan Investasi

Investasi sangat dibutuhkan dalam upaya memacu pembangunan daerah. Sumber

pembiayaan investasi umumnya berasal dari pemerintah dan masyarakat/ swasta.

Investasi pemerintah yang dialokasikan dalam bentuk belanja langsung pada umumnya

diorientasikan untuk penanganan permasalahan struktural seperti pendidikan, kesehatan,

pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan infrastruktur dasar.

Menyadari terbatasnya anggaran pemerintah untuk kegiatan pembangunan,

pemerintah berusaha untuk mendorong pihak swasta untuk meningkatkan kegiatan

penanaman modal. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal baik

untuk swasta domestik (PMDN) maupun asing (PMA) adalah untuk mendorong

terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk mendorong

pengembangan ekonomi potensial, meningkatkan lapangan kerja, dan penguatan daya

saing perekonomian.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi riil di dalam negeri direalisasikan

dalam bentuk hadirnya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hadirnya

UU tersebut diharapkan penyelenggaraan penanaman modal semakin efektif untuk

melakukan perencanaan pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama

penanaman modal, serta pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal.

Dalam hal penanaman modal yang dilakukan pihak swasta di Kabupaten Sambas

khususnya terkait dengan investasi PMDN dan PMA, beberapa tahun sebelumnya upaya

peningkatan investasi masih berhadapan dengan berbagai persoalan misalnya

terbatasnya ketersediaan infrastruktur, belum optimalnya informasi penanaman modal

daerah, dan terbatasnya profil investasi komoditi unggulan daerah. Implikasinya adalah

bahwa secara keseluruhan realisasi investasi swasta di Kabupaten Sambas belum optimal

sebagaimana yang diharapkan.

Tabel II.118

Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Sambas Tahun 2012 - 2015

NO URAIAN SATUAN CAPAIAN

2012 2013 2014 2015

1. Nilai Investasi PMDN

Rp.Miliar 707,73 1.793,81 1.180,52 3.175,63

2. Nilai Investasi PMA

Ribu US$ 98.277,64 78.170,00 79.267,18 279.499,80



B. Angka Kriminalitas

Data Kepolisian Resor Sambas mencatat bahwa periode 2015 terjadi

peningkatan kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan. Tahun 2015 jumlah kejahatan

yang dilaporkan sebanyak 300 kasus berkurang 68 kasus dari tahun 2014 yaitu 368

kasus. Sedangkan jenis kejahatan yang diselesaikan di tahun 2015 sebanyak 324 kasus.

Tabel II.119

Banyaknya Kejahatan / Pelanggaran Yang dilaporkan dan diselesaikan

POLRES Sambas Tahun 2014 -2015

No. Jenis Kejahatan 2014 2015

Dilaporkan Diselesaikan Dilaporkan Diselesaikan

1 Aniaya Ringan 49 41 46 48

2 Aniaya Berat - - - -

3 Bunuh Diri 4 4 - -

4 Penemuan Mayat 2 1 2 2

5 Pencabulan 37 31 48 54

6 Perzinahan 5 4 3 3

7 Curbis (Pencurian Biasa) 42 24 35 37

8 Curat (Pencurian Berat) 13 10 7 5

9 Curanmor (Pencurian

Kendaraan Bermotor) 48 9

15 8

10 Penipuan 20 21 15 8

11 Penggelapan 27 17 16 17

12 Kebakaran 18 9 2 13

13 Perjudian 14 20 28 43

14 Penyerobotan Tanah 1 1 1 -

15 Pengrusakan 12 10 1 5

16 Mati Tenggelam 1 1 - -

17 Traficking/ People Smugling

6 5 3 5

18 Narkoba - - 15 12

19 Senpi/Sanjam/ Handak 3 4 2 2

20 Illegal Logging 4 3 - -

21 Pemerasan 1 1 - -

22 Pengeroyokan 15 10 11 12

23 Perbuatan Tdk Menyenangkan

1 - 2 2

24 Pemalsuan 3 2 1 3

25 Percobaan Pencurian - - - -

26 Penistaan Agama - - - -

27 Laporan Palsu - - - -

28 Perlindungan Konsumen - - 5 1

29 Laka Air 1 2 - -

30 Laka Kerja 1 1 - -

31 Minyak Bumi/Gas 2 1 2 3


No. Jenis Kejahatan 2014 2015

Dilaporkan Diselesaikan Dilaporkan Diselesaikan

32 SDA 1 - 1 1

33 Kejahatan Asal Usul Perkawinan

- - - -

33 Kekerasan Dalam RT 14 10 14 12

34 Kesambar Petir - - - -

35 Penghinaan - - 2 1

36 Kecelakaan Kerja - - - -

37 PETI / Illegal Mining 1 1 - 1

38 Pencemaran Nama Baik - - 2 1

39 Pemerkosaan 2 - 3 -

40 Orang Hilang 1 1 - 1

41 Melarikan Anak 3 3 1 1

42 Kekerasan Terhadap Anak

- - - -

43 Pengancaman - - - -

44 Pengrusakan Lahan - - 1 5

45 Bencana Alam - - - -

46 Pembuangan Bayi - - - -

47 Penelantaran Anak - - - -

48 Pembakaran 1 2 4 2

49 Percobaan Pembunuhan - - - -

50 Pembunuhan - - - -

51 Penyeludupan - - - -

52 TP Kehutanan - - - 2

53 Merugikan kekayaan

Negara 1 2

12 14

54 Lain-lain (ITE) 14 10 - -

JUMLAH 368 261 300 324


C. Jumlah dan Lama Perijinan

Tabel II.120

Capaian Jumlah dan Lama Perizinan di Kabupaten Sambas

NO URAIAN SATUAN CAPAIAN

2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investor - 36 37 34 48

2 Rata-rata Lama Proses

Perizinan Hari 10 14 10 7 7

3 Jumlah Izin Izin 1.851 1.783 1.441 1.695 2.547

4

Jumlah Pelimpahan

Kewenangan Perizinan pada PTSP

Izin 6 14 14 24 34



D. Pajak dan Retribusi Daerah

Jenis Pajak Daerah Sambas :

1. Pajak Hotel;

2. Pajak Restoran;

3. Pajak Hiburan;

4. Pajak Reklame;

5. Pajak Penerangan Jalan;

6. Pajak Parkir;

7. Pajak Sarang Burung Walet; dan

8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)

Jenis Retribusi Daerah Kab. Sambas :

A. Retribusi Jasa Umum :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

3. Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP, KK dan Capil

4. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

5. Retribusi Pelayanan Pasar

6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

7. Retribusi Biaya Cetak Peta

8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

B. Retribusi Jasa Usaha :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokohan

3. Retribusi Tempat Pelelangan

4. Retribusi Terminal

5. Retribusi Tempat Khusus Parkir

6. Retribusi Penyebrangan di Air

7. Retribusi Kepelabuhan

C. Retribusi Perizinan Tertentu :

1. Retribusi Izin Mendirinkan Bangunan (IMB)

2. Retribusi Izin Gangguan

3. Retribusi Izin Trayek

4. Retribusi Izin Usaha Perikanan


PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PAJAK DAERAH

Pajak Hotel 235.000.000,00 124,08 200.000.000,00 160,95 306.117.423,09 119,32 332.000.000,00

Pajak Restoran 750.000.000,00 121,59 950.000.000,00 113,63 1.095.525.924,00 155,17 1.200.000.000,00

Pajak Hiburan 65.000.000,00 107,64 70.000.000,00 44,98 80.000.000,00 76,30 50.000.000,00

Pajak Reklame 225.000.000,00 127,52 200.000.000,00 170,69 300.000.000,00 111,13 321.471.000,00

Pajak Penerangan Jalan 6.000.000.000,00 105,03 6.000.000.000,00 109,37 6.710.983.863,00 109,42 7.055.357.591,00

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 300.000.000,00 156,4 420.000.000,00 137,99 525.000.000,00 126,53 550.000.000,00

Pajak Parkir 15.000.000,00 95 15.000.000,00 101,67 16.500.000,00 100,00 16.500.000,00

Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang

Burung Walet11.000.000,00 47,27 50.000.000,00 19,20 50.000.000,00 21,90 15.000.000,00

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB)3.900.000.000,00 19,51 27.500.000.000,00 102,31 2.804.000.000,00 57,04 1.700.000.000,00

Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB - P2 ) 0 0 1.500.000.000,00 128,40 2.200.000.000,00 95,16 2.400.000.000,00

JUMLAH PAJAK DAERAH 11.501.000.000,00 79,22 36.905.000.000,00 105,68 14.088.127.210,09 100,71 13.640.328.591,00

RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM 1.871.500.000,00 112,28 1.584.515.000,00 47,98 2.360.658.380,00 119,37 1.930.572.000,00

Retribusi Pelayanan Kesehatan 15.000.000,00 68,21 15.000.000,00 100,11 50.000.000,00 34,60 50.000.000,00

Retribusi Pelayanan Persampahan /

Kebersihan470.500.000,00 101,78 541.075.000,00 100,01 557.572.000,00 101,37 577.572.000,00

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK

dan Capil22.500.000,00 96,76 4.590.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 50.000.000,00 61,9 55.000.000,00 46,50 55.000.000,00 50,91 60.000.000,00

Retribusi Pelayanan Pasar 160.000.000,00 57,16 160.000.000,00 70,23 128.000.000,00 93,45 178.000.000,00

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 50.000.000,00 113 55.000.000,00 112,09 60.000.000,00 108,75 65.000.000,00

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 3.500.000,00 0 3.850.000,00 0,00 3.850.000,00 0,00 0,00

Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi1.100.000.000,00 128,32 750.000.000,00 0,00 1.506.236.380,00 134,28 1.000.000.000,00

RETRIBUSI JASA USAHA 951.900.000,00 61,74 1.090.875.000,00 71,30 1.040.000.000,00 86,01 1.042.000.000,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 239.250.000,00 47,96 358.875.000,00 39,48 360.000.000,00 40,68 285.000.000,00

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan 36.000.000,00 0 39.600.000,00 30,30 18.000.000,00 108,33 12.000.000,00

Retribusi Tempat Pelelangan 470.000.000,00 70,32 470.000.000,00 104,70 470.000.000,00 139,32 35.000.000,00

Retribusi Terminal 55.650.000,00 47,8 55.650.000,00 51,08 56.000.000,00 41,04 35.000.000,00

Retribusi Tempat Khusus Parkir 14.000.000,00 23,93 14.000.000,00 22,86 15.000.000,00 5,33 15.000.000,00

Retribusi Penyeberangan di Air 32.000.000,00 106,88 32.000.000,00 39,53 0,00 0,00 0,00

Retribusi Kepelabuhanan 105.000.000,00 74,56 120.750.000,00 72,67 121.000.000,00 41,24 145.000.000,00

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 1.249.010.000,00 115,44 1.249.810.000,00 125,35 2.044.533.870,00 91,97 1.561.250.000,00

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 885.000.000,00 121,23 885.000.000,00 112,99 1.315.000.000,00 82,32 1.362.500.000,00

Retribusi Izin Gangguan 356.010.000,00 102,83 356.010.000,00 158,20 721.033.870,00 110,17 196.750.000,00

Retribusi Izin Trayek 5.000.000,00 0 5.500.000,00 17,45 5.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Retribusi Izin Usaha Perikanan 3.000.000,00 94 3.300.000,00 74,55 3.500.000,00 101,57 0,00

JUMLAH RETRIBUSI DAERAH 4.072.410.000,00 101,43 3.925.200.000,00 79,10 5.445.192.250,00 102,71 4.533.822.000,00

TARGET 2014_P

(Rp)

REAlISASI

TH. 2014

(%)

TARGET 2015_P

(Rp)

REAlISASI

TH. 2015

(%) TARGET 2016 (Rp) URAIAN

TARGET 2013_P

(Rp)

REAlISASI

TH. 2013

(%)

Tabel II.121

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Pajak dan Retribusi) Kab. Sambas

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sambas (data diolah)

II.4.4 Sumber Daya Manusia

A. Kualitas Tenaga Kerja

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Sambas yang berumur 15 tahun ke atas

menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel

berikut.


Tabel II.122

Penduduk Kabupaten Sambas Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

No Pendidikan Tahun 2015

Jumlah Laki-Laki Perempuan

1 Tidak/ Belum Tamat SD 1.648 - 1.648

2 Sekolah Dasar/ Ibtidaiyah 2.955 918 3.873

3 SMP/ Tsanawiyah 3.180 312 3.492

4 SMA/ Aliyah 1.632 860 2.492

5 SMK 427 215 662

6 Diploma III - - -

7 Diploma IV/ Universitas - 698 698

8 S2/ S3 - - -

Jumlah 9.842 3.003 12.845

Sumber : Buku Kabupaten Sambas dalam Angka Tahun 2016

B. Tingkat Ketergantungan (Dependency Ratio)

Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) merupakan rasio yang menyatakan

perbandingan antara banyaknya penduduk yang belum dan tidak produktif (umur di

bawah 15 tahun dan 65 tahun keatas) dengan banyaknya penduduk yang termasuk

produktif secara ekonomi (15-64 tahun).

Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Sambas tahun 2015 sebesar 59,70

persen berarti setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 60 orang yang

tidak produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya

beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif (15-64 tahun) untuk membiayai

hidup penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan yang sudah tidak produktif lagi

(65 tahun lebih).

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sambas, 2016

Gambar II.31

Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Sambas

Tahun 2011 – 2015


Tabel II.123 Hasil Analisi Gambaran Umum Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Kabupaten Sambas

NO

Aspek / Fokus / Bidang Urusan

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

SATUAN

CAPAIAN Target

Tahun 2015

% CAPAIAN

TERHADAP TARGET (2015) 2011 2012 2013 2014 2015 **

EKONOMI MAKRO

1 Pertumbuhan Ekonomi % 5,69 5,90 6,18 5,40 4,78 6,81 70,19%

2 Inflasi % 6,32 4,03 5,10 6,10 5,91 7,25 81,52%

3 PDRB per kapita Harga Berlaku Rp (milyar) 19,13 20,80 22,92 25,42 28,04 - -

4 PDRB per kapita Harga Konstan 2010 Rp (milyar) 18,00 18,81 19,72 20,61 21,47 - -

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

FOKUS KESEJAHTERAAN DAN

PEMERATAAN EKONOMI

1 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

% 89,92 91,12 90,1 90,54 90,58 92,89 97,51%

FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1 Pendidikan

1.1. Angka melek huruf (umur 15-44 th) % 97,23 97,85 98,57 98,88 99,59 99,63 99,96%

1.2. Angka rata-rata lama sekolah % 5,94 6,20 6,21 6,30 5,80 7,14 81,23%

1.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) :


NO Aspek / Fokus / Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan

Daerah SATUAN

CAPAIAN Target Tahun 2015

% CAPAIAN

TERHADAP TARGET

(2015) 2011 2012 2013 2014 2015 **

· SD/MI/Paket A % 124,53 124,65 113,69 114,71 112,08 112,2 99,89%

· SMP/MTs/Paket B % 96,36 97,08 85,79 93,83 97,67 99,26 98,40%

· SMA/MA/SMK/Paket C % 66,50 71,53 63,03 65,63 66,23 86,5 76,57%

1.4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan :

Jenjang SD/MI % 1,84 3,03 5,35 15,20 14,12 7,4 190,81%

Jenjang SMP/MTs % 1,10 2,04 1,63 5,07 6,89 5,1 135,10%

Jenjang SMA/MA/SMK % 0,65 1,25 1,51 3,15 5,48 4,65 117,85%

1.5. Angka Partisipasi Murni :

· SD/MI/Paket A % 99,66 99,71 94,54 95,30 91,36 99,86 91,49%

· SMP/MTs/Paket B % 84,95 87,97 61,61 70,23 72,25 96,95 74,52%

· SMA/MA/SMK/Paket C % 50,47 55,49 45,95 40,99 45,97 70,47 65,23%

2 Kesehatan

2.1 Jumlah Kasus Kematian Bayi

(Berumur kurang 1 Tahun) pada satu tahun tertentu

Jiwa 125 92 108 111 138 100 138,00%

2.2 Jumlah Kasus Kematian Ibu Jiwa 15 17 15 13 22 11 200,00%

2.3 Persentase Balita Gizi Buruk % 4,4 3,85 2,77 2,47 3,05 1 305,00%

ASPEK PELAYANAN UMUM

FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB



Daerah SATUAN


% CAPAIAN

TERHADAP TARGET

(2015) 2011 2012 2013 2014 2015 **

3 Pekerjaan Umum

3.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi baik

% 33,16 37,23 39,75 42,76 46,64 44,64 104,48%

3.2 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Desa

dalam kondisi baik

% 33,37 34,9 39,40 43,95 47,43 44,44 106,73%

4 Pengairan

4.1 Rasio Jaringan Irigasi Rawa (m/ha) 26,82 27,89 27,3 35,59 38,71 31,68 122,19%

4.2 Panjang Jaringan Irigasi Rawa dalam

Kondisi Baik (Primer, Sekunder, Tersier)

% 42,60 58,26 63,72 62,61 77,51 60,33 128,48%

4.3 Jumlah Bangunan Air dalam Kondisi Baik

% 57,34 58,59 52,86 55,61 72,21 67,82 106,47%

4.4 Panjang Tanggul dalam Kondisi Baik % 40,60 41,62 37,28 23,85 71,6 59,61 120,11%

5 Perumahan

5.1 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih % 25,01 54,26 60,80 52,45 51,98 32,40 160,43%

5.2 Rumah Tangga Bersanitasi % 36,80 56,83 57,01 47,01 46,97 40,69 115,43%

5.3 Lingkungan Pemukiman Kumuh % 50,00 33,01 15,00 14,85 12,90 43,60 29,59%

5.4 Rumah Layak Huni % 85,00 85,25 86,00 72,17 72,45 87,89 82,43%

6 Penataan Ruang



Daerah SATUAN


% CAPAIAN

TERHADAP TARGET

(2015) 2011 2012 2013 2014 2015 **

6.1 Jumlah RTDR Perkotaan (sesuai UU

No 26 Tahun 2007)

Dokumen 5 6 7 8 8 10 80,00%

7 Perhubungan

7.1. Jumlah Terminal Unit 6 6 6 6 6 8 75,00%

7.2. Jumlah Dermaga/Steigher Unit 101 145 169 196 209 181 115,47%

7.3. Jumlah Pemasangan Rambu-

rambu/RPPJ

unit 111 175 237 291 371 311 119,29%

8 Kependudukan dan Catatan Sipil

8.1 Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk

0,62 0,66 0,76 0,77 0,85 0,78 108,97%

8.2 Rasio Bayi Berakta Kelahiran 0,47 0,208 0,69 0,6 0,89 0,82 108,54%

8.3 Pasangan Berakta Nikah 510 856 1261 1608 2039 1.243,00 164,04%

8.4 Kepemilikan KTP % 62,4 65,84 74,7 77,72 85 78,30 108,56%

8.5 Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000

Penduduk

% 40,85 40,5 40,99 48,41 52,4 43,57 120,27%

8.6 Ketersediaan Database

Kependudukan Skala Kabupaten

Ada/Tidak

Ada

Ada Ada Ada Ada Ada Ada -

8.7 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Sudah/Belum Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah -

9 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Daerah SATUAN


% CAPAIAN

TERHADAP TARGET

(2015) 2011 2012 2013 2014 2015 **

9.1 Persentase Partisipasi Perempuan di

Lembaga Pemerintah

% 27,17 66,26 64,65 45,20 45,49 31,25 145,57%

9.2 Partisipasi Perempuan di Lembaga

Swasta

% 15,92 16,78 23,65 97,16 97,68 32,20 303,35%

9.3 Ratio KDRT % 0,03 0,13 0,043 0,020 0,020 0,018 111,11%

9.4 Persentase Angkatan Kerja Perempuan

% 84,02 63,47 - 97,68 97,68 87,06 112,20%

9.5 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak

dari Tindakan Kekerasan

% 32 33,00 100,00 47,98 59,14 51,72 114,35%

10 Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)

10.1 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga % 2,73 2,75 3,41 3,16 3,16 2,55 123,92%

10.2 Rasio Akseptor KB % 65,11 65,3 66,51 65,77 69,36 65,62 105,70%

10.3 Cakupan peserta KB Aktif % 65,11 65,3 66,51 65,77 69,36 65,62 105,70%

10.4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga

Sejahtera I

% 25 24,59 24,04 22,8 22,8 24,20 94,21%

11 Sosial

11.1 Sarana Sosial seperti Panti Asuhan,

Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Unit 6 6 6 7 5 7 71,43%

11.3 PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Jiwa 209 17.830 140 301 1.112 220 505,45%

11.4 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Jiwa 10 60 34 35 67 20 335,00%



Daerah SATUAN


% CAPAIAN

TERHADAP TARGET

(2015) 2011 2012 2013 2014 2015 **

12 Ketenagakerjaan

12.1 Angka Partisipasi Angkatan Kerja % 78,38 75,73 73,93 76,56 73,54 78,7 93,44%

12.2 Angka sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

% 8,44 0 0,6 3,48 4,5 7,5 60,00%

12.3 Pencari Kerja yang ditempatkan % 89,16 81,36 69,74 80,23 94,6 90,6 104,42%

12.4 Tingkat Pengangguran Terbuka % 1,3 2.99 3,03 3,7 4,85 1,10 440,91%

13 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

13.1 Persentase Koperasi Aktif % 56,08 62,33 64,98 65,52 67,64 91,22 74,15%

13.2 Jumlah UKM Non BPR/LKM Buah 4,242 7,917 7.955,00 8.984,00 13.373,00 8.694,00 153,82%

13.3 Jumlah BPR/LKM Buah 6 6 6,00 6,00 6,00 10,00 60,00%

13.4 Usaha Mikro dan Kecil % 99,20 98,80 98,91 98,85 98,88 98,19 100,70%

14 Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

14.1 Peningkatan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat

% 80 85 87 90 102,576 93 110,30%

14.2 Meningkatnya budaya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.

% 65 53,99 63,51 73,78 82,21 85 96,72%

14.3 Meningkatnya kesadaran swakarsa masyarakat untuk menjaga

keamanan, ketentraman dan ketertiban.

% 65 52,5 75 80 86,98 85 102,33%



Daerah SATUAN


% CAPAIAN

TERHADAP TARGET

(2015) 2011 2012 2013 2014 2015 **

14.4 Meningkatnya kerjasama dan

koordinasi antara pemda dan Kepolisian dalam menjaga keamanan, ketentraman dan

ketertiban.

% 80 85 87 112,5 213,75 95 225,00%

15 Keagamaan

15.1 Peningkatan bantuan pembangunan

atau perbaikan tempat ibadah

% 65 70 88 98,3 101,7 85 119,65%

15.2 Peningkatan jumlah dan kualitas

penyuluh dan bimbingan keagamaan.

% 25 30 53,14 69,2 86,1 45 191,33%

15.3 Peningkatan bantuan untuk perizinan

dan sertifikasi tanah wakaf.

% 40 40 66,94 77,5 49,6 60 82,67%

15.3 Peningkatan pelayanan ibadah Haji % 80 90 88,35 86,1 96,6 95 101,68%

25.5. Pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga pembina agama.

% 65 70 74,58 43,2 25,7 85 30,24%

FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

1 Pertanian

1.1 Tanaman Pangan:

1.1.1 Produksi Padi Ton 277,778 261,717 322.718,00 309.417,00 286.502,00 300.000 95,50%

1.1.2 Produksi Kedelai Ton 1.534 816 1.502,00 2.877,00 1.901,00 1.800 105,61%

1.1.3 Produksi Jagung Ton 489 595 247,00 382,00 67,00 700 9,57%

1.1.4 Produktiviitas Padi kw/Ha 31,84 32,36 34,54 33,29 28,22 34,50 81,80%



Daerah SATUAN


% CAPAIAN

TERHADAP TARGET

(2015) 2011 2012 2013 2014 2015 **

1.1.5 Produktivitas Kedelai kw/Ha 11,72 14,59 14,66 16,12 18,47 12,00 153,92%

1.1.6 Produktivitas Jagung kw/Ha 16,31 18,03 18,04 18,11 18,17 25,00 72,68%

1.2 Peternakan

1.2.1 Jumlah Kambing Ekor 17.599 25397 25.691,00 25.537,00 24.953,00 19.000,00 131,33%

1.2.2 Jumlah sapi Ekor 10.914,00 12583 10.807,00 11.023,00 11.096,00 12.000,00 92,47%

1.2.3 Jumlah ayam pedaging Ekor 387.570,00 234300 228.950,00 222.383,00 416.129,00 410.000,00 101,49%

1.4.4. Jumlah itik Ekor 175.700,00 302711 297.922,00 273.738,00 266.131,00 184.000,00 144,64%

ASPEK DAYA SAING DAERAH

1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1,1 Rata-rata Lama Proses Perizinan Hari 10 14 10 7 7 7 100,00%

1,2 Jumlah Izin Izin 1,851 1,783 1.441,00 1.695,00 2.547,00 2.070 123,04%

1,3 Jumlah Pelimpahan Kewenangan Perizinan pada PTSP

Izin 6 14 14 24 34 20 170,00%

Sumber : Buku Evaluasi RPJMD Kab. Sambas Tahun Keempat (Bappeda Kab. Sambas 2016), data diolah

RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab III | 1

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila

penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan dengan pemberian sumber-

sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan

perundang-undangan.

Gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam

mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dapat diketahui melalui analisis

realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, yang

meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu, analisis juga dilakukan

terhadap perkembangan neraca daerah, yang meliputi: aset dan hutang daerah serta

ekuitas dana.

Analisis proyeksi keuangan daerah, dilakukan untuk memperoleh gambaran

kapasitas keuangan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan dan untuk

penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Gambaran keuangan daerah

dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah dilaksanakan se l ama

5 (lima) tahun ( pelaksanaan RPJMD Tahun 2012-2016) dan proyeksi kedepan tahun

2016-2021 diuraikan pada sub bab berikut.

III.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Tujuan digambarkannya kinerja keuangan daerah adalah untuk mengetahui

kondisi keuangan yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dalam membiayai

Pembangunan. Hasil evaluasi terhadap kinerja keuangan periode 5 (lima) tahun terakhir

dapat menjadi salah satu informasi bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan

kebijakan keuangan untuk membiayai pembangunan di masa yang akan datang.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran

daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kemampuan keuangan daerah

dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).


III.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

1. Pendapatan Daerah

Menurut Undang–undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan

daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, penerimaan dari dana perimbangan

pusat dan daerah (pendapatan transfer) serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang

digali dari wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah.

Realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dari 2011 –

2015 (Tabel III.1) menunjukkan bahwa rata–rata pertumbuhan pendapatan daerah

sebesar 14,25 %, yang ditopang oleh dana perimbangan. Hal ini ditunjukkan dengan

rata-rata kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah selama kurun

waktu 5 (lima) tahun mencapai 77,98 % (Tabel III.2). Besarnya kontribusi dana

perimbangan terhadap pendapatan daerah ini dikarenakan besarnya Dana Alokasi

Umum yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dari tahun ke tahun

sebagaimana terlihat pada Gambar III.1 dan Tabel III.1.

Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kab. Sambas 2011-2015.

Gambar III.1.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011-2015 (Rp Milyar)


Tabel III.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 s/d Tahun 2015

No. Uraian Realisasi (Rp) Rata-rata

Pertumbuhan (%) 2011 2012 2013 2014 2015

I Pendapatan Asli Daerah 31.751.696.209,89 44.198.189.551,42 46.440.743.576,84 119.494.577.985,98 85.577.887.780,47 43.30

1. Pajak daerah 7.250.269.733,00 7.917.879.530,00 9.266.605.270,00 39.002.399.238,58 14.185.509.904,20 70,88

2. Retribusi daerah 17.546.590.737,57 3.118.115.962,00 4.328.038.106,00 3.104.705.657,75 5.592.778.612,33 2,11

3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

2.499.780.810,81 3.040.164.303,70 2.369.309.821,02 2.016.824.287,03 2.872.113.015,76 6,77

4. Lain-lain PAD yang sah 4.455.054.928,51 30.122.029.755,72 30.476.790.379,82 75.370.648.802,62 62.927.486.248,18 177,03

II Dana Perimbangan 651.388.044.856,00 749.771.758.159,00 857.724.005.467,00 912.723.139.286,00 997.110.436.163,00 11,29

1. Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

36.177.085.856,00 38.065.682.159,00 38.791.742.467,00 40.577.826.286,00 29.762.976.163,00 -3,73

2. Dana alokasi umum 519.682.659.000,00 622.612.006.000,00 702.231.663.000,00 763.059.843.000,00 793.128.760.000,00 11,30

3. Dana alokasi khusus 95.528.300.000,00 89.094.070.000,00 116.700.600.000,00 109.085.470.000,00 174.218.700.000,00 19,36

III Lain-Lain Pendapatan Daerah

yang Sah

141.024.349.111,01 106.578.044.314,06 158.912.150.443,00 171.919.915.640,91 318.898.792.735,10 29,59

1 Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049.860.800,00 0,00

2 Dana darurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi 16.257.858.431,01 19.812.823.040,56 26.809.928.668,00 25.472.082.000,00 58.332.202.294,00 45,30

4 Dana bagi hasil lainnya dari provinsi 0,00 531.968.273,50 309.727.775,00 291.534.640,91 297.615.641,10 -15,19

5 Dana penyesuaian 103.776.490.680,00 71.939.253.000,00 102.092.094.000,00 114.250.899.000,00 235.468.714.000,00 32,31

6 Bantuan keuangan dari provinsi

atau Pemerintah Daerah lainnya

20.990.000.000,00 14.294.000.000,00 29.700.400.000,00 31.905.400.000,00 24.048.015.641,10 14,44

Jumlah Pendapatan Daerah 824.164.090.176,90 900.547.992.024,48 1.063.076.899.486,84 1.204.137.632.912,89 1.401.587.116.678,57 14,25

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sambas (diolah)


Dalam kurun waktu lima tahun terakhir bahwa rata-rata Dana Perimbangan

masih mendominasi Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas sebesar 77,98%,

kemudian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 16,18% sedangkan

Pendapatan Asli Daerah masih sangat minim dalam berkontribusi pada Pendapatan

Daerah Kabupaten, yaitu sebesar 5,83% sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel III.2.

Tabel III.2

Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011-2015 (%)

No

Jenis Pendapatan Daerah Tahun

Rata-rata 2011 2012 2013 2014 2015

1 Pendapatan Asli Daerah 3,85 4,91 4,37 9,92 6,11 5,83

2 Dana Perimbangan 79,04 83,26 80,68 75,80 71,14 77,98

3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 17,11 11,83 14,95 14,28 22,75 16,18

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sambas (diolah).

2. Belanja Daerah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah

dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa struktur

belanja dalam APBD terdiri dari kelompok belanja tidak langsung dan belanja

langsung.

Keseluruhan belanja daerah Kabupaten Sambas pada tahun 2011-2015 selalu

mengalami peningkatan. Belanja daerah pada tahun 2011 sebesar

Rp 814.295.338.008,04 menjadi Rp 1.421.885.401.357,43 pada tahun 2015 dengan

rata-rata pertumbuhan 15,01% tiap tahun. Realisasi belanja daerah dan rata-rata

pertumbuhan per tahun digambarkan dalam Tabel III.3 berikut.


Tabel III.3 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011-2015

No Uraian Realisasi (Rp)

Rata-rata

Pertumbuhan (%) 2011 2012 2013 2014 2015

A Belanja Tidak Langsung

461.823.663.303,42 520.119.316.780,43 580.896.477.114,77 630.232.401.913,57 801.510.508.035,33 14,99

1 Belanja Pegawai 408.900.254.346,05 476.381.655.694,87 527.224.280.622,93 578.508.953.595,57 630.851.550.600,06 11,49

2 Belanja Bunga 669.185.910,89 1.364.092.070,03 732.235.811,48 831.091.819,90 278.736.370,97 1,14

3 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Belanja Hibah 17.484.338.141,00 10.408.146.446,24 10.932.720.000,00 9.870.038.000,00 30.060.193.645,00 39,85

5 Belanja Bantuan

Sosial

7.854.032.271,87 1.530.080.000,00 2.823.846.000,00 3.962.797.650,00 689.578.900,00 -9,56

6 Belanja Bagi Hasil 580.787.100,00 580.787.100,00 1.050.090.600,00 3.791.236.986,00 1.527.174.321,00 70,53

7 Belanja Bantuan

Keuangan

25.408.658.733,61 26.380.550.854,07 37.973.633.661,36 30.482.461.786,10 138.038.094.447,30 95,22

8 Belanja Tidak

Terduga

926.406.800,00 3.474.004.615,22 159.670.419,00 2.785.822.076,00 65.179.751,00 431,67

B Belanja Langsung 352.471.674.704,62 400.783.668.527,47 458.723.025.228,86 543.911.926.511,87 620.374.893.322,10 15,20

1 Belanja Pegawai 21.421.482.856,00 34.942.993.953,16 38.890.226.987,27 46.372.645.973,64 54.200.593.623,07 27,63

2 Belanja Barang dan Jasa

135.338.570.219,62 132.082.683.614,31 154.122.647.861,59 199.462.281.660,23

267.824.980.724,03 19,49

3 Belanja Modal 195.711.621.629,00 233.757.990.960,00 265.710.150.380,00 298.076.998.878,00 298.349.318.975,00 11,35

TOTAL BELANJA DAERAH

814.295.338.008,04 920.902.985.307,90 1.039.619.502.343,63 1.174.144.328.425,44 1.421.885.401.357,43 15,01

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sambas (diolah)


Struktur belanja daerah pada Tahun 2011-2015 mengalami kontribusi fluktuatif

pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (Tabel III.4). Kontribusi Belanja

Tidak Langsung sebesar 56,48% pada tahun 2012 menurun menjadi sebesar

53,68% pada tahun 2014 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2015 menjadi

sebesar 56,37%. Sebaliknya Belanja Langsung sebesar 43,52% pada tahun 2012 terus

mengalami kenaikan hingga tahun 2014 menjadi sebesar 46,32% dan menurun kembali

pada tahun 2015 menjadi sebesar 43,63%. Peningkatan Belanja Tidak Langsung

disebabkan adanya kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNS setiap tahun, pengangkatan

CPNS, serta kebijakan pemerintah pusat untuk alokasi Tunjangan Profesi Guru dan

tambahan penghasilan guru yang meningkat.

Tabel III.4 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Kabupaten Sambas Tahun 2011-2015 (%)

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

A Belanja Tidak Langsung 56,71 56,48 55,88 53,68 56,37

1 Belanja Pegawai 50,22 51,73 50,71 49,27 44,37

2 Belanja Bunga 0,08 0,15 0,07 0,07 0,02

3 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Belanja Hibah 2,15 1,13 1,05 0,84 2,11

5 Belanja Bantuan Sosial 0,96 0,17 0,27 0,34 0,05

6 Belanja Bagi Hasil 0,07 0,06 0,10 0,32 0,11

7 Belanja Bantuan Keuangan 3,12 2,86 3,65 2,60 9,71

8 Belanja Tidak Terduga 0,11 0,38 0,02 0,24 0,00

B Belanja Langsung 43,29 43,52 44,12 46,32 43,63

1 Belanja Pegawai 2,63 3,79 3,74 3,95 3,81

2 Belanja Barang dan Jasa 16,62 14,34 14,82 16,99 18,84

3 Belanja Modal 24,03 25,38 25,56 25,39 20,98

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Sambas (diolah)

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk memanfaatkan

surplus atau untuk menutup defisit. Surplus atau defisit terjadi apabila ada selisih

antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Penutup defisit riil anggaran

Kabupaten Sambas dengan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pinjaman daerah dan penerimaan kembali

pemberian pinjaman. Realisasi pembiayaan daerah SiLPA digambarkan dalam Tabel

III.5 berikut.


Tabel III.5 Pembiayaan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011-2015 (dalam Rupiah)

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

A Realisasi Pendapatan Daerah 824.164.090.176,90 900.547.992.024,48 1.063.076.899.486,84 1.204.137.632.912,89 1.401.587.116.678,57

B Realisasi Belanja Daerah 814.295.338.008,04 920.902.985.307,90 1.039.619.502.343,63 1.174.144.328.425,44 1.421.885.401.357,43

C Pembiayaan Daerah 42.217.8.4.391,54 61.673.318.385,42 49.472.308.051,26 37.532.801.976,47 81.459.331.534,92

1 Penerimaan Pembiayaan 62.217.804.391,54 98.900.314.560,40 96.265.437.051,26 101.526.037.846,47 110.047.164.463,92

a. SiLPA 25.273.369.416,54 52.086.556.560,40 41.318.325.102,26 72.929.586.917,47 67.526.106.463,92

b. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c. Penjualan Kekayaan Daerah yg

dipisahkan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d. Pinjaman Daerah 36.898.730.975,00 46.793.129.000,00 51.746.521.770,00 28.587.832.929,00 42.497.000.000,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman

45.704.000,00 20.629.000,00 3.200.590.179,00 8.618.000,00 24.058.000,00

f. Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000.000,00 37.226.996.174,98 46.793.129.000,00 63.993.235.870,00 28.587.832.929,00

a. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Penyertaan Modal 0,00 0,00 0,00 12.246.714.100,00 0,00

c. Pembayaran Pokok Utang 20.000.000.000,00 36.898.730.974,98 46.793.129.000,00 51.746.521.770,00 28.587.832.929,00

d. Pembayaran Pinjaman Daerah 0,00 328.265.200,00 0,00 0,00 0,00

e. Pembayaran kegiatan belanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SILPA TAHUN BERKENAAN 52.086.556.560,40 41.318.325.102,00 72.929.705.194,47 67.526.106.463,92 61.161.046.856,06

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Sambas


III.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset,

kewajiban (utang), dan ekuitas dana. Analisis neraca daerah bertujuan untuk

mengetahui kemampuan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio liquiditas,

solvabilitas dan rasio aktvitas, serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan

dana pembangunan daerah. Neraca Daerah digunakan sebagai dasar untuk

pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber- sumber daya

ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

1. Aset

Aset merupakan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh

pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi

pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa

masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter.

Aset Pemerintah Kabupaten Sambas selalu mengalami kenaikan dari tahun

2011-2014. Sedangkan pada tahun 2015 aset Kabupaten Sambas mengalami

penurunan. Pada tahun 2014 aset Kabupaten Sambas sebesar Rp. 2.532.948.290.227,25

menurun menjadi Rp 1.937.504.228.145,94 pada tahun 2015.

2. Kewajiban

Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak

ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat

diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka

Panjang.

Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas

tahun 2011 sebesar Rp 38.561.459.875,00 meningkat menjadi sebesar

Rp 46.373.317.435,09 pada tahun 2015. Kewajiban tertinggi yang harus dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten Sambas adalah sebesar Rp. 77.818.220.934,23 pada tahun 2013.

3. Ekuitas dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah

daerah. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi

permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan

jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan

pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di

masa mendatang.

Nilai ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Sambas pada tahun 2011 mencapai

Rp 1.704.715.944.900,34 menjadi Rp 1.891.130.910.710,85 pada tahun 2015.


Tabel III.6 Neraca Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011-2015 (dalam rupiah)

No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 ASET

1.1. ASET LANCAR 68.370.192.961,14 57.419.444.258,19 94.472.053.253,94 103.568.716.400,27 85.299.835.618,00

1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG 13.194.000.000,00 13.219.000.000,00 13.219.000.000,00 35.090.017.822,93 33.208.261.504,48

1.3. ASET TETAP 1.660.871.171.991,20 1.791.191.610.880,48 1.992.926.382.966,42 2.362.344.069.025,33 1.780.806.973.596,04

1.4. ASET LAINNYA 842.039.823,00 943.360.675,00 30.094.077.279,14 31.945.486.978,72 38.189.157.427,42

JUMLAH ASET DAERAH 1.743.277.404.775,34 1.862.773.415.813,67 2.143.631.751.932,26 2.532.948.290.227,25 1.937.504.228.145,94

2 KEWAJIBAN

2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 38.561.459.875,00 55.354.202.020,92 77.818.220.934,23 39.707.835.435,60 46.373.317.435,09

JUMLAH KEWAJIBAN 38.561.459.875,00 55.354.202.020,92 77.818.220.934,23 39.707.835.435,60 46.373.317.435,09

3 EKUITAS DANA 1.704.715.944.900,34 1.807.419.213.792,75 2.065.813.530.998,03 2.493.240.454.791,65 1.891.130.910.710,85

JUMLAH EKUITAS DANA 1.704.715.944.900,34 1.807.419.213.792,75 2.065.813.530.998,03 2.493.240.454.791,65 1.891.130.910.710,85

JUMLAH KEWAJIBAN DAN

EKUITAS DANA 1.743.277.404.775,34 1.862.773.415.813,67 2.143.631.751.932,26 2.532.948.290.227,25 1.937.504.228.145,94

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Sambas (diolah).


III.1.3 Rasio Likuiditas

Rasio ini menggambarkan kemampuan daerah untuk menyelesaikan kewajiban

jangka pendeknya. Likuiditas dimaksudkan sebagai perbandingan antara jumlah uang

tunai dan aktiva lain yang dapat dipersamakan dengan uang tunai disatu pihak dengan

jumlah hutang dipihak lain, serta pengeluaran untuk menyelenggarakan pemerintahan

dan pelaksanaan pembangunan di lain pihak. Rasio likuiditas keuangan daerah dapat

dilihat dengan cara melihat rasio lancar dan rasio quick.

1. Rasio Lancar

Penilaian rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan besaran current

asset dengan current liabilities untuk melihat tingkat kemampuan aktiva lancar daerah

dalam memenuhi hutang jangka pendek secara tepat waktu. Perhitungan rasio ini

dilakukan dengan rumus:

Rasio lancar = Aktiva Lancar : Kewajiban Jangka Pendek

Menurut kriteria yang dibuat oleh Dun dan Bradstreet (D&B), angka rasio yang

mengindikasikan besarnya kemampuan Pemerintah Daerah untuk mencairkan aset

lancarnya untuk melunasi tagihan jangka pendeknya adalah lebih dari 4,0. Bila rasio

yang diperoleh lebih kecil dari 1,5 maka diindikasikan Pemerintah Daerah akan

mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya.

Berdasarkan kriteria tersebut bila dibandingkan dengan rasio hasil perhitungan

maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas tidak mengalami

kesulitan untuk melunasi hutang-hutangya dalam jangka pendek.

2. Rasio Quick

Rasio quick digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam

memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimiliki tanpa memperhitungkan persediaan. Rasio

ini dinilai lebih valid dari rasio lancar karena aset lancar yang nantinya akan dicairkan

untuk menutup tagihan jangka pendek sudah dikurangkan dengan jumlah persediaan,

yang dinilai kurang liquid untuk membayar hutang. Rasio ini sebaiknya tidak kurang dari

1 atau 100% karena apabila kurang dari 1 berarti Pemerintah Daerah tidak mampu

untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan

rumus:

Rasio Quick = (Aktiva Lancar – Persediaan) : Kewajiban Jangka Pendek


Rasio ini sebaiknya tidak kurang dari 1 atau 100% karena apabila kurang dari 1

berarti Pemerintah Daerah tidak mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Dari perhitungan rasio quick Kabupaten Sambas menunjukkan nilai diatas 1 dan setiap

tahunnya kecuali pada tahun 2012. Rasio diatas 1 menunjukkan bahwa aset lancar

Pemerintah Kabupaten Sambas setelah dikurangi persediaan yang dimiliki sangat liquid

untuk menutup semua tagihan jangka pendek yang dimilikinya.

Tabel III.7

Rasio Likuiditas Neraca Keuangan Kabupaten Sambas Tahun 2011-2015

No Rasio Likuiditas 2011 2012 2013 2014 2015

1 Rasio Lancar 1,77

1,04

1,21

2,61

1,84

2 Quick Ratio 1,60

0,88

1,11

2,37

1,58

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab Sambas

III.1.4 Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah

dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.

Rasio ini juga bermanfaat untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang

ditanggung Pemerintah Daerah dibandingkan dengan aset yang dimiliki atau untuk

mengukur sejauh mana aset Pemerintah Daerah dibiayai dari hutang. Rasio solvabilitas

keuanganb daerah diwakili oleh Rasio Total Hutang terhadap Total Aset dan Rasio Total

Hutang terhadap Modal.

1. Rasio Hutang Terhadap Total Aset

Rasio ini dipakai untuk menunjukkan besarnya bagian dari seluruh aset yang

dibiayai dari hutang. Formulasi yang dipakai adalah:

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset = Total Hutang : Total Aset

Semakin kecil nilai yang didapat dari perhitungan berarti semakin baik rasio

hutang terhadap total aset. Rasio ini juga dapat mengukur besarnya kemampuan

Pemerintah Daerah dalam membayarkan hutangnya kepada kreditur.

Dari hasil perhitungan didapat rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah

Kabupaten Sambas adalah sebesar 1,58 untuk Tahun 2011, kemudian semakin menurun

pada Tahun 2015 yaitu sebesar 0,02. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa


Pemerintah Kabupaten Sambas sangat solvabel dan tidak bergantung kepada hutang

untuk memenuhi aset-asetnya.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Jadi rasio ini merupakan perbandingan antara hutang dan ekuitas dalam

pendanaan Pemerintah Daerah dan menunjukkan kemampuan modal Pemerintah

Daerah untuk memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki. Perhitungan rasio ini dilakukan

dengan rumus:

Rasio Hutang Terhadap Modal = Total Hutang : Total Ekuitas

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin sehat kondisi keuangan Pemerintah

Daerah. Berdasarkan kriteria tersebut, maka jika dibandingkan dengan hasil perhitungan

terlihat bahwa kecenderungan nilai rasio ini semakin mengecil tiap tahunnya. Kondisi ini

memberikan kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas tidak akan kesulitan

dalam memenuhi kewajibannya jika memutuskan untuk mengajukan pinjaman kepada

kreditur.

Tabel III.8

Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan Kabupaten Sambas Tahun 2011-2015

No Rasio Solvabilitas

2011 2012 2013 2014 2015

1 Rasio Hutang

Terhadap Aset

1,58 0,03 0,04 0,02 0,02

2 Rasio Hutang

Terhadap Modal

0,02 0,03 0,04 0,02 0,02

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab Sambas

III.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

III.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran Kabupaten Sambas tahun 2011-2015 masih

didominasi untuk belanja pegawai yang merupakan pengeluaran wajib. Proporsi belanja

pegawai yang tinggi tersebut, juga disebabkan adanya kenaikan gaji pokok dan

tunjangan PNS setiap tahun, penerimaan CPNS serta kebijakan pemerintah pusat untuk

alokasi Tunjangan Profesi Guru dan tambahan penghasilan guru yang meningkat.

Secara lengkap belanja aparatur tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel III.9.


Tabel III.9

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sambas

No Tahun

Total Belanja Untuk

Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

(Rp)

Total pengeluaran

(Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)

(Rp)

Prosentase

(a) (b) (a) / (b) x

100%

1 2011 430.321.737.202,05 834.295.338.008,04 51,58

2 2012 511.324.649.648,03 958.129.981.482,88 53,37

3 2013 566.114.507.610,20 1.086.412.631.343,63 52,11

4 2014 624.881.599.569,21 1.238.137.564.295,44 50,47

5 2015 685.052.144.223,13 1.450.473.234.286,43 47,23

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab Sambas (data diolah)

III.2.2 Analisis Pembiayaan

Defisit riil anggaran dihitung dengan realisasi pendapatan daerah dikurangi

belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Apabila nilainya positif

dikategorikan surplus anggaran, sebaliknya apabila negatif dikategorikan defisit

anggaran. Selama kurun waktu 2011-2015, APBD Kabupaten Sambas mengalami

defisit. Namun defisit tersebut masih dapat ditutup dengan penerimaan pembiayaan

daerah.


Tabel III.10 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sambas 2011-2015 (dalam rupiah)

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 Realisasi Pendapatan Daerah 824.164.090.176,90 900.547.992.024,48 1.063.076.899.486,84 1.204.137.632.912,89 1.401.587.116.678,57

Dikurangi realisasi:

2 Belanja Daerah 814.295.338.008,04 920.902.985.307,90 1.039.619.502.343,63 1.174.144.328.425,44 1.421.885.401.357,43

3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 20.000.000.000,00 37.226.996.174,98 46.793.129.000,00 63.993.235.870,00 28.587.832.929,00

Defisit Riil (A) (10.131.247.831) (57.581.989.458,40) (23.335.731.856,79) (30.208.694.396,55) (48.886.117.607,86)

Ditutup oleh:

Realisasi Penerimaan Pembiayaan

1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Tahun Anggaran Sebelumnya

25.273.369.416,54 52.086.556.560,40 41.318.325.102,00

72.929.586.917,47 67.526.106.463,92

2 Pencairan Dana Cadangan

3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan

4 Penerimaan Pinjaman Daerah 36.898.730.975,00 46.793.129.000,00 51.746.521.770,00 28.587.832.929,00 42.497.000.000,00

5 Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman Daerah

6 Penerimaan Piutang Daerah 45.704.000,00 20.629.000,00 3.200.590.179,00 8.618.000,00 24.058.000,00

7 Transfer dari Pemerintah atasan

Jumlah Realisasi Penerimaan

Pembiayaan Daerah (B)

62.217.804.391,54 98.900.314.560,40 96.265.437.051,26 101.526.037.846,47 110.047.164.463,92

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA) (A-B)

52.086.556.560,40 41.318.325.102,00 72.929.705.194,47 67.526.106.463,92 61.161.046.856,06

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab Sambas (diolah)


III.3 Kerangka Pendanaan

III.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk

menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak

dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib

dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh

Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga,

belanja jasa kantor, belanja bagi hasil untuk pemerintah desa, sewa kantor yang telah

ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenisnya. Belanja periodik prioritas utama

adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam

rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan

pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja

sejenis lainnya.

Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten

Sambas tahun 2011-2015 sebagaimana terlihat pada Tabel III.11, yang menunjukkan

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, jumlah pengeluaran wajib dan

mengikat sebesar Rp 459.066.553.090,55 meningkat menjadi Rp 800.001.613.668,36 pada

tahun 2015 atau meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 13,31%. Apabila

dilihat komponen belanja wajib dan mengikat yang selalu mengalami kenaikan setiap tahun

diantaranya adalah belanja gaji dan tunjangan, Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa

Lainnya, dan Pembayaran pokok utang.


Tabel III.11 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Kabupaten Sambas Tahun 2011 – 2015

No Uraian 2011

(Rp)

2012

(Rp) 2013

(Rp)

2014

(Rp)

2015

(Rp)

Rata-rata Pertumbuhan

(%)


1 Belanja Gaji dan Tunjangan 374.660.495.954,00 441.941.588.055,00 488.186.289.294,00 540.622.937.282,50 592.917.917.663,03 12,47

2 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH

2.811.600.000,00 2.820.000.000,00 2.807.400.000,00 2.835.600.000,00 2.919.600.000,00 0,70

3 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 30.159.810.000,00 30.353.450.000,00 35.768.888.000,00 33.463.567.508,00 33.954.436.750,00 -3,53

4 Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1.268.348.392,05 1.266.617.639,87 461.703.328,93 1.586.848.805,07 1.059.596.187,06 33,79

5 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota Dan

Pemerintahan Desa 580.787.100,00 580.787.100,00 1.050.090.600,00 3.791.236.986,00 1.527.174.321,00 56,43

6 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah

Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya 25.408.658.733,61 26.380.550.854,07 37.973.633.661,36 30.482.461.786,10 138.038.094.447,30 76,22

7 Belanja Bunga 669.185.910,89 1.364.092.070,03 732.235.811,48 831.091.819,90 278.736.370,97 -8,57

B Belanja Langsung

1 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 3.507.667.000,00 3.562.999.000,00 2.979.184.000,00 710.650.000,00 718.225.000,00 -18,52

C Pembiayaan Pengeluaran

1 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0 0 0

2 Pembayaran pokok utang 20.000.000.000,00 36.898.730.974,98 46.793.129.000,00 51.746.521.770,00 28.587.832.929,00 13,39

TOTAL (A+B+C) 459.066.553.090,55 545.168.815.693,95 616.752.553.695,77 666.070.915.957,57 800.001.613.668,36 13,31

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Sambas (diolah).


III.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran

adalah pendapatan daerah, karena hal ini akan berkaitan dengan kapasitas pemerintah

daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik.

Proyeksi data masa lalu merupakan hasil proyeksi data pendapatan lima tahun

sebelumnya atau periode RPJMD tahun 2012-2016, yang meliputi proyeksi pendapatan

asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah beserta

realisasi capaianya. Hal ini berguna untuk melihat efektivitas kebijakan-kebijakan yang

sudah dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah (intensifikasi dan

ekstensifikasi) dan faktor-faktor utama yang mempengaruhinya, seperti kebijakan di

bidang keuangan negara di masa lalu yang diharapkan dapat menjadi salah satu

landasan dalam memproyeksikan pertumbuhan pendapatan untuk lima tahun ke depan.

Proyeksi dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sambas periode tahun

2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.12

Proyeksi dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas, 2012-2016 (Milyar Rp)

Uraian

2012 2013 2014 2015 2016 Rerata Capaian

(%) Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi Proyeksi Target

PAD 32,07 44,20 35,70 46,44 39,92 119,49 44,16 85,58 49,05 91,78 189,62

Dana

Perimbangan 685,86 749,77 724,48 857,72 796,93 912,72 844,24 997,11 889,64 1.366,51 122,79

Lain-Lain

Pendapatan

Daerah yg

Sah

98,26 106,58 105,14 158,91 110,39 171,92 121,43 318,90 127,50 186,40 164,83

Jumlah 816,19 900,55 865,32 1.063,08 947,24 1.204,14 1.009,83 1.401,59 1.066,18 1.644,69 130,67

Sumber : RPJMD Kab. Sambas 2012-2016 dan Bagian Keuangan Setda Kab. Sambas (diolah).

Proyeksi dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sambas periode tahun

2012-2016 seperti terlihat pada tabel III.12, menunjukkan bahwa selama lima tahun

terakhir rata-rata capaiannya sebesar 130,67 persen, yang terdiri dari capaian rata-rata

PAD sebesar 189,62 persen, Dana Perimbangan sebesar 122,79 persen dan lain-lain

pendapatan daerah rata-rata sebesar 164,83 persen.

Pendapatan Asli Daerah berupa Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, dan

Lain-lain PAD yang Sah. Adapun proyeksi dan realisasi serta capaian per komponen dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel III.13. Data


tersebut menunjukkan bahwa dari keempat komponen PAD, hanya retribusi daerah

yang tidak mencapai target atau realisasinya jauh lebih kecil dari nilai proyeksinya

selama lima tahun terkahir, dengan rata-rata capaian sebebsar 18,91%. Hal ini

dikarenakan adanya kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan

diberlakukannya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada setiap puskesmas dan

Rumah Sakit Daerah, sehingga retribusi kesehatan yang semula berkonribusi dalam

retribusi daerah, berubah menjadi pendapatan BLUD yang masuk dalam komponen lain-

lain PAD yang sah.

Tabel III.13 Proyeksi dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sambas, 2012-2016

(Milyar Rp)

Uraian

2012 2013 2014 2015 2016 Rerata

Capaian (%) Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi Proyeksi Target

Pajak Daerah 6,61 7,92 8,93 9,27 10,71 39,00 13,39 14,19 16,74 13,64 155,02

Retribusi Daerah 19,14 3,12 20,10 4,33 22,11 3,10 23,21 5,59 24,37 4,53 18,91

Hasil Kekayaan

Daerah 1,70 3,04 1,83 2,37 2,01 2,02 2,21 2,87 2,32 2,87 132,33

Lain-Lain PAD yang

Sah 4,62 30,12 4,85 30,48 5,09 75,37 5,35 62,93 5,61 70,73 1.039,50

Jumlah 32,07 44,20 35,70 46,44 39,92 119,49 44,16 85,58 49,05 91,78 189,62


Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi

Umum dan Dana Alokasi Khusus. Adapun proyeksi dan realisasi serta capaian dari

komponen Dana Perimbangan tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel III.14.

Tabel III.14 Proyeksi dan Realisasi Dana Perimbangan, 2012-2016

(Milyar Rp)

Uraian

2012 2013 2014 2015 2016 Rerata

Capaian (%) Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi Proyeksi Target

Bagi Hasil

Pajak/Bukan Pajak 47,89 38,07 52,68 38,79 57,94 40,58 63,74 29,76 70,11 37,42 64,65

Dana Alokasi Umum 560,72 622,61 588,76 702,23 647,63 763,06 680,02 793,13 714,02 882,31 117,67

Dana Alokasi

Khusus 77,25 89,09 83,05 116,70 91,35 109,09 100,49 174,22 105,51 446,78 194,42

Jumlah 685,86 749,77 724,48 857,72 796,93 912,72 844,24 997,11 889,64 1.366,51 122,79


Berdasarkan Tabel III.14, komponen dana perimbangan yang tidak mencapai

target atau realisasinya dibawah angka proyeksi adalah bagi hasil pajak/bukan pajak,

dimana rata-rata capaiannya dalam lima tahun terakhir sebesar 64,65%, sedangkan

komponen DAU dan DAK melebihi target atau realisasinya diatas angka proyeksi yaitu


berturut-turut sebesar 117,67% dan 194,42%. Besarnya capaian DAK tersebut

dikarenakan adanya kebijakan pusat dalam mempercepat upaya pencapaian target

indikator utama pembangunan nasional yang merupakan kewenangan daerah, namun

merupakan prioritas nasional.

Berdasarkan hasil capaian pendapatan daerah tahun 2012-2016 sebagaimana

yang ditunjukkan Tabel III.12, maka kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang

diaksanakan sudah berjalan dengan sangat baik, sehingga kebijakan tersebut dapat

dilanjutkan dan ditingkatkan agar memiliki kinerja yang lebih baik lagi.

Pada periode RPJMD 2012-2016 telah diambil beberapa kebijakan yang dapat

dilaksanakan pada periode RPJMD selanjutnya, mengingat realisasi pendapatan daerah

melebihi atau lebih besar dari proyeksi pendapatan daerah. Ini berarti kinerja

pengelolaan pendapatan daerah melebihi target yang telah ditentukan setiap tahunnya.

Beberapa kebijakan tersebut diantaranya optimalisasi sumber-sumber pendapatan

daerah yang potensial, dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan fiskal yang mampu

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kapasitas keuangan daerah

dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola

dan menggunakannya untuk membiayai tugas-tugas penyelenggaran pemerintahan

daerah. Selain itu, peningkatan PAD juga dilakukan tanpa menciptakan ekonomi biaya

tinggi, menghindari terjadinya tumpang tindih pemungutan, dan mempertimbangkan

beban yang dipikul masyarakat.

Kebijakan peningkatan PAD juga dilakukan dengan intensifikasi PAD dari

berbagai objek pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk pula

meningkatkan penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun

lain-lain PAD yang sah serta melakukan peningkatan perpajakan daerah dengan

melakukan pemutakhiran data objek dan subjek pajak dan retribusi, pembenahan dan

peningkatan sistem administrasi, mengefektifkan penagihan, dan meningkatkan

pelayanan publik. Selain itu, juga dilakukan peningkatan pelayanan publik, memberikan

kemudahan perijinan usaha, dan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan asset

daerah.


III.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

1. Proyeksi Pendapatan

Pendapatan daerah diperoleh melalui pajak, restribusi atau pungutan lainnya

yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Prinsip yang dianut adalah Keadilan berarti

warga masyarakat dalam posisi yang sama dan harus diperlakukan sama dan

selanjutnya adalah prinsip kewajaran dilandasi pada konsep kemampuan warga

masyarakat, artinya warga masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar

tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan

uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana sebagai hak

pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk

menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam

mendanai penyelengggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan

keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD dan laporan keuangan daerah

sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana

pengelolaan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dalam

Peraturan Daerah (Perda). Dalam hubungannya dengan RPJMD, APBD merupakan

komitmen politik penyelengggara pemerintahan daerah untuk mendanai strategi

pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Melihat dari kondisi keuangan masa lalu, rata – rata peningkatan Pendapatan antara

5% – 10%, dan untuk proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sambas lima tahun

mendatang (2017-2021) dapat dilihat pada tabel III.15.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka arah kebijakan pendapatan

daerah yang ditempuh antara lain :

- Meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar

pajak, retribusi dan pendapatan lainnya.

- Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas

pemungutan pendapatan daerah.


- Memotivasi dinas/instansi terkait yang mengelola pendapatan daerah dalam rangka

meningkatkan penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah.

- Menyempurnakan produk hukum di bidang pendapatan daerah sesuai dengan

perkembangan regulasi dan jalannya pemerintahan.

- Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sesuai dengan ruang lingkup Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten

Sambas mengarahkan pada mengupayakan sumber pendapatan desentralisasi fiskal

dalam bentuk Dana Alokasi Umum yang menempati proporsi paling besar, sedangkan

Pendapatan Asli Daerah terus ditingkatkan namun tetap mempertimbangkan

kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha.

Demikian juga dengan sumber pendapatan lainnya terus ditingkatkan yaitu

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bukan

Pajak sehingga terjadi peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah mendatang akan difokuskan

pada langkah - langkah sebagai berikut:

- Penyusunan regulasi yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

- Menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah sesuai kewenangan

daerah melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

- Melakukan pemutakhiran dan akurasi data potensi pajak dan retribusi daerah.

- Peningkatan kualitas SDM di bidang pendapatan daerah.

- Mengintensifkan kegiatan pengawasan internal dan pengawasan di lapangan.

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara kontinyu terhadap program/kegiatan yang

telah dilaksanakan.

- Melakukan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat tentang pendapatan daerah.

- Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah dengan meningkatkan sinergitas dan

koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan instansi terkait.


Tabel III.15 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Kabupaten Sambas 2017-2021 (dalam rupiah)

URAIAN TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021

PENDAPATAN DAERAH 1.913.703.662.110,00 2.111.202.140.599,46 2.335.900.226.425,00 2.592.265.074.645,11 2.885.759.648.091,80

Pendapatan Asli Daerah 103.569.874.067,30 110.548.215.732,46 118.068.948.135,42 126.184.466.783,61 134.953.727.765,90

Hasil Pajak Daerah 17.572.285.000,00 19.305.854.375,00 21.242.489.878,13 23.411.002.606,48 25.844.975.323,92

Hasil Retribusi Daerah 5.260.350.000,00 5.597.987.500,00 5.966.203.475,00 6.367.931.146,75 6.806.391.723,03

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4.215.295.061,48 4.468.212.765,17 4.736.305.531,08 5.020.483.862,94 5.321.712.894,72

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

76.521.944.005,82 81.176.161.092,30 86.123.949.251,22 91.385.049.167,43 96.980.647.824,23

Dana Perimbangan 1.603.220.870.543,60 1.754.766.735.527,73 1.919.674.692.855,61 2.102.431.200.520,37 2.304.990.836.699,81

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

30.034.121.750,00 32.239.109.225,00 34.792.473.331,50 37.760.541.417,71 41.222.684.451,86

Dana Alokasi Umum 987.744.353.435,50 1.097.383.976.666,84 1.219.193.598.076,86 1.354.524.087.463,39 1.504.876.261.171,83

Dana Alokasi Khusus 585.442.395.358,10 625.143.649.635,89 665.688.621.447,26 710.146.571.639,27 758.891.891.076,12

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

206.912.917.499,10 245.887.189.339,27 298.156.585.433,97 363.649.407.341,13 445.815.083.626,09

Pendapatan Hibah 2.800.000.000,00 - - - -

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 49.077.387.158,00 55.250.204.116,35 62.307.240.589,34 70.381.883.616,70 79.628.020.920,88

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

131.835.194.700,00 167.430.697.269,00 212.636.985.531,63 270.048.971.625,17 342.962.193.963,97

Bantuan keuangan dari Provinsi 22.902.720.000,00 22.902.720.000,00 22.902.720.000,00 22.902.720.000,00 22.902.720.000,00

Bagi Hasil Sumbangan Pihak III Propinsi

297.615.641,10 303.567.953,92 309.639.313,00 315.832.099,26 322.148.741,25

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas


2. Proyeksi SiLPA

Proyeksi SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya)

dalam proyeksi penerimaan pembiayaan Kabupaten Sambas tahun 2017-2021 dapat dilihat

pada Tabel III.16, dimana nilai dan tingkat penurunan SiLPA menurun tiap tahunnya

hingga tahun 2019, dengan harapan tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan

penganggaran akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Tabel III.16

Realisasi Dan Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Tahun 2017-2021 Kabupaten Sambas

Uraian Proyeksi (Rp)

2017 2018 2019 2020 2021

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)

15.000.000.000 13.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000

Sumber: Hasil Analisis.

Berdasarkan data tahun sebelumnya sebagaimana disajikan pada tabel diatas,

maka dapat disimpulkan perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk

mendanai pembangunan Kabupaten Sambas dalam jangka waktu lima tahun yaitu tahun

2017-2021, disajikan pada Tabel III.17 sebagai berikut:

Tabel III.17 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2017-2021

Kabupaten Sambas

Uraian Proyeksi (Rp)

2017 2018 2019 2020 2021

PENDAPATAN 1.913.703.662.110 2.111.202.140.599 2.335.900.226.425 2.592.265.074.645 2.885.759.648.092

Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran

15.000.000.000 13.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000

Total Penerimaan 1.928.703.662.110 2.124.202.140.599 2.345.900.226.425 2.602.265.074.645 2.895.759.648.092

Dikurangi:

Belanja dan Pengeluaran

Pembiayaan yang Wajib

dan Mengikat serta

Prioritas Utama

1.112.154.695.838 1.195.697.841.535 1.288.362.230.545 1.378.925.353.668 1.393.224.467.745

KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN

KEUANGAN 816.548.966.272 928.504.299.064 1.057.537.995.880 1.223.339.720.977 1.502.535.180.347



3. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dianalisis berdasarkan rata-rata

tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2013-2015 sebagaimana

ditunjukkan melalui tabel III.11. Adapun hasil proyeksi untuk lima tahun kedepan dengan

periode 2017 sampai dengan periode 2021 dapat dilihat melalui tabel III.18 berikut ini:

Tabel III.18

Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Th. 2017-2021

Kabupaten Sambas

No. Uraian Proyeksi

2017 2018 2019 2020 2021


1.000.771.145.033 1.074.305.990.886 1.157.621.985.347 1.233.996.865.184 1.373.332.467.745

1 Belanja Gaji dan Tunjangan

709.217.230.348 736.055.330.348 758.813.290.348 761.362.270.348 806.958.330.348

2 Tambahan Penghasilan PNS

46.656.865.217 48.283.739.598 50.876.461.242 53.100.439.311 58.142.622.628

3

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta

KDH/WKDH

4.195.200.000 4.195.200.000 4.195.200.000 4.195.200.000 4.195.200.000

4

Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1.054.135.750 1.150.771.694 1.258.347.028 1.378.373.671 1.512.608.748

5 Belanja Bagi Hasil Pajak dan retribusi Pemerintahan Desa

2.108.271.500 2.301.543.388 2.516.694.056 2.756.747.341 3.025.217.495

6

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah

Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya

235.539.442.219 282.319.405.858 339.961.992.672 411.203.834.513 499.498.488.526

7 Belanja Bunga 2.000.000.000 0 0 0 0


Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi

makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan

ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan

efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka

yang sistimatis dan terpola.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi

pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah

ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut.

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban

harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus

diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan


perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja

dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan

kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai

berikut:

a. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas

baik pemenuhan pelayanan dasar maupun pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran

pembangunan daerah secara berkelanjutan.

b. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

APBD harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan

pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat

diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah,

terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap

indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi serta pencapaian tolok ukur dan target kinerja tersebut dapat

meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran.

d. Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku terutama diprioritaskan penerapan pengelolaan keuangan berbasis Akrual.

Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi

menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

4. Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya

ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut

kedalam berbagai kelompok prioritas.


Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II.

Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II

terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut:

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas

Utama. Beberapa pengeluaran wajib dan mengikat diantaranya belanja dan pengeluaran

pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta

tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun, seperti gaji dan tunjangan

pegawai serta anggota DPRD, bunga, belanja jasa kantor, atau belanja sejenisnya. Belanja

Periodik Prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh

pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas daerah yaitu

pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis, serta

belanja sejenis lainnya.

Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan:

a. Program prioritas dalam rangka pencapaian visi/ misi Bupati dan Wakil Bupati periode

2017-2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau

program unggulan Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dan

amanat/ kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun

rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Program

tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat

monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi,

memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada

capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas

belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang

paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani

sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan

layanan dasar serta tugas dan fungsi PD.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak

langsung seperti:, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga

Berdasarkan uraian di atas, maka alokasi kapasitas keuangan daerah menurut

kelompok prioritas disajikan pada Tabel 3.19 sebagai berikut.


Tabel III.19 Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Th. 2017-2021 Kabupaten Sambas

Uraian

Proyeksi

2017 2018 2019 2020 2021

(%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp)

Prioritas I 61,4 1.183.390.579.294 56,3 1.195.697.841.535 54,9 1.288.362.230.545 53,5 1.378.925.353.668 53,6 1.535.617.869.009

Belanja Tidak Langsung 51,9 1.000.771.145.033 50,6 1.074.305.990.886 49,3 1.157.621.985.347 47,9 1.233.996.865.184 47,9 1.373.332.467.745

Belanja Langsung 5,8 111.383.550.805 5,7 121.391.850.650 5,6 130.740.245.199 5,6 144.928.488.484 5,7 162.285.401.264

Pengeluaran pembiayaan 3,7 71.235.883.456 - 0 - 0 - 0 - 0

Prioritas II 38,1 735.421.082.816 43,2 918.612.299.064 44,4 1.042.645.995.880 44,9 1.156.964.727.124 45,8 1.311.847.076.825

Prioritas III 0,5 9.892.000.000 0,5 9.892.000.000 0,6 14.892.000.000 1,6 40.392.000.000 0,7 19.892.000.000

Total 100 1.928.703.662.110 100 2.124.202.140.599 100 2.345.900.226.425 100 2.576.282.080.792 100 2.867.356.945.834



Secara keseluruhan kerangka pendanaan pembangunan Kab. Sambas Tahun Anggaran 2017-2021 disajikan pada Tabel III.20 berikut ini:

Tabel III.20

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Th. 2017-2021 Kabupaten Sambas

No Uraian Proyeksi (Rp)

2017 2018 2019 2020 2021

A KAPASITAS KEMAMPUAN

KEUANGAN DAERAH 1.928.703.662.110 2.124.202.140.599 2.345.900.226.425 2.602.265.074.645 2.895.759.648.092

1 PENDAPATAN DAERAH 1.913.703.662.110 2.111.202.140.599 2.335.900.226.425 2.592.265.074.645 2.885.759.648.092

2 Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran 15.000.000.000 13.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000

B BELANJA 1.857.467.778.654 2.124.202.140.599 2.345.900.226.425 2.576.282.080.792 2.867.356.945.834

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.010.663.145.033 1.084.197.990.886 1.172.513.985.347 1.274.388.865.184 1.393.224.467.745

PRIORITAS I 1.000.771.145.033 1.074.305.990.886 1.157.621.985.347 1.233.996.865.184 1.373.332.467.745

1 Belanja Gaji dan Tunjangan 709.217.230.348 736.055.330.348 758.813.290.348 761.362.270.348 806.958.330.348

2 Tambahan Penghasilan PNS 46.656.865.217 48.283.739.598 50.876.461.242 53.100.439.311 58.142.622.628

3 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

4.195.200.000 4.195.200.000 4.195.200.000 4.195.200.000 4.195.200.000

4 Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1.054.135.750 1.150.771.694 1.258.347.028 1.378.373.671 1.512.608.748

5 Belanja Bagi Hasil Pajak dan retribusi Pemerintahan Desa

2.108.271.500 2.301.543.388 2.516.694.056 2.756.747.341 3.025.217.495

6

Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya

235.539.442.219 282.319.405.858 339.961.992.672 411.203.834.513 499.498.488.526

7 Belanja Bunga 2.000.000.000 0 0 0 0

PRIORITAS III 9.892.000.000 9.892.000.000 14.892.000.000 40.392.000.000 19.892.000.000

a Belanja Hibah 6.892.000.000 6.892.000.000 11.892.000.000 37.392.000.000 16.892.000.000

b Belanja Bantuan Sosial 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000

c Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000


No Uraian Proyeksi (Rp)

2017 2018 2019 2020 2021

2 BELANJA LANGSUNG 846.804.633.621 1.040.004.149.714 1.173.386.241.078 1.301.893.215.608 1.474.132.478.089

PRIORITAS I 111.383.550.805 121.391.850.650 130.740.245.199 144.928.488.484 162.285.401.264

a Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 5.131.884.863 5.721.538.434 6.378.943.200 7.111.883.774 7.929.039.220

b Belanja Operasional/BLUD Rumah

Sakit dan Puskesmas. 68.050.415.653 71.928.434.662 76.028.884.516 80.364.598.549 84.949.154.472

c

Belanja Jasa Kantor/Adminstrasi Perkantoran (tagihan bulanan kantor

seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya).

38.201.250.289 43.741.877.554 48.332.417.483 57.452.006.161 69.407.207.572

PRIORITAS II 735.421.082.816 918.612.299.064 1.042.645.995.880 1.156.964.727.124 1.311.847.076.825

C PENGELUARAN PEMBIAYAAN

DAERAH 71.235.883.456 0 0 0 0

PRIORITAS I 71.235.883.456 0 0 0 0

a Penyertaan Modal (Investasi) Pemda pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

0 0 0 0 0

b Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga

71.235.883.456 0 0 0 0


5. Prediksi Ekonomi Makro

Pelaksanaan APBD tidak lain adalah untuk memberikan stimulus bagi perkembangan perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan

prediksi yang menggambarkan kondisi makro ekonomi Kabupaten Sambas dalam lima tahun mendatang dimana implementasi rencana

belanja akan memberikan pengaruhnya. Prediksi dilakukan dengan menggunakan perpaduan antara pendekatan tren dan target. Pendekatan

tren dilakukan untuk melihat histori dari beberapa indikator ekonomi makro yang kemudian digunakan untuk memprediksi kinerjaa indikator

tersebut lima tahun mendatang. Pendekatan target dilakukan untuk memberikan capaian nilai tertentu sebagai target atau stimulus dalam


pelaksanaan APBD dalam bentuk program-program pembangunan. Adapun prediksi indikator ekonomi makro tersebut sebagaimana tertuang

dalam tabel III.21. berikut.

Tabel III.21

Prediksi Ekonomi Makro Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021

No. INDIKATOR

Kondisi Kinerja Pada

Periode RPJMD

Kondisi

Kinerja Pada Awal

Periode

RPJMD Tahun-0

Prediksi Target Capaian Kinerja Kondisi Kinerja

Akhir Periode RPJMD

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ASUMSI EKONOMI MAKRO

1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,78 4,90 5,23 5,44 5,60 5,81 6,01 6,01

2 Inflasi (%) 5,91 5,30 5,22 5,08 4,95 4,88 4,83 4,83

3 PDRB Harga Berlaku (Milyar Rupiah) 14.667,87 16.201,76 17.939,18 19.875,75 22.028,28 24.445,10 27.164,39 27.164,39

4 PDRB Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah)

11.228,79 11.779,05 12.394,69 13.069,38 13.801,73 14.603,70 15.480,81 15.480,81

5 Jumlah Penduduk (Jiwa) 523.115 526.367 529.684 532.609 535.725 538.405 541.593 541.593

6 Pendapatan Per Kapita Berlaku (Juta Rp) 28,04 30,78 33,87 37,32 41,12 45,40 50,16 50,16

7 Pendapatan Per Kapita Harga Konstan 2010 (Juta Rp)

21,47 22,38 23,40 24,54 25,76 27,12 28,58 28,58

8 Investasi PMDN (Rp. Milyar ) 3.175,63 3.493,19 3.842,51 4.226,75 4.649,43 5.114,43 5.114,38 5.114,38

9 Investasi PMA (Ribu US$) 279.499,80 307.449,78 338.194,75 372.014,22 409.215,64 450.137,20 495.150,92 495.150,92

10 Pengangguran (%) 4,85 4,55 4,25 3,95 3,65 3,35 3,05 3,05

11 Kemiskinan (%) 9,42 9,13 8,84 8,56 8,27 7,98 7,69 7,69

12 Indeks Gini (Gini Ratio) 0,30 0,29 0,27 0,26 0,24 0,23 0,21 0,21

13 IPM 64,13 65,01 65,85 66,68 67,50 68,30 69,31 69,31

- AHH 67,94 68,00 68,11 68,21 68,31 68,42 68,52 68,52

- AHLS 11,70 11,93 12,16 12,39 12,63 12,86 13,09 13,09

- RLS 6,13 6,27 6,50 6,72 6,95 7,17 7,40 7,40

- PPP 9.195 9.585 9.823 10.062 10.300 10.539 11.016 11.016


Keterangan: - Data Tahun 2016 s.d 2021 merupakan angka proyeksi.

RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IV | 1

BAB IV

ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

IV.1. Permasalahan Pembangunan

IV.1.1 Daya Dukung Lahan dan Lingkungan Hidup

Karakteristik demografi fisik lingkungan Kabupaten Sambas terbagi menjadi

tiga kawasan, yaitu: pegunungan, dataran dan pesisir. Keragaman fisik tersebut selain

merupakan modal bagi pembangunan daerah juga menyimpan kerentanan terhadap

kerusakan lingkungan sebagai akibat pengelolaan yang tidak optimal yang akan

berakibat pada penurunan daya dukung lingkungan. Masalah daya dukung fisik

wilayah berupa konflik pemanfaatan ruang sehingga berdampak pada kerusakan

lingkungan.

Permasalahan pemanfaatan ruang terjadi di kawasan pegunungan, kawasan

dataran dan kawasan pesisir. Pada kawasan pegunungan permasalahan pemanfaatan

ruang berupa penggunaan lahan yang kurang memperhatikan fungsi Kawasan Hutan

Lindung, Kawasan Taman Wisata Alam dan Kawasan Resapan Air. Selain itu, pada

kawasan pegunungan juga terjadi kegiatan penambangan yang kurang

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Permasalahan pemanfaatan ruang di

kawasan pegunungan tersebut mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti rawan

longsor dan rawan banjir serta permasalahan lingkungan fisik lainnya.

Pada kawasan dataran permasalahan pemanfaatan ruang terletak pada

pencemaran Sempadan Sungai, Kawasan Sekitar Danau, Kawasan Sekitar Mata Air

serta kurangnya pelestarian pada kawasan cagar budaya sebagai unsur yang wajib

dilindungi oleh pemerintah. Selain itu permasalahan lain pada kawasan dataran ialah

terjadi kecenderungan konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian

(pembangunan fisik bangunan dan perkebunan). Masalah kebakaran hutan timbul

karena konversi lahan oleh perusahaan ataupun sebagian masyarakat yang

mengakibatkan berkurangya lahan produktif pertanian serta rusaknya sumberdaya

alam atau berkurangnya keanekaragaman hayati flora dan fauna.

Pada kawasan pesisir, rencana pemanfaatan ruang mempunyai potensi

kerusakan ekosistem apabila pemanfaatan ruang tidak memperhatikan aspek

kelestarian lingkungan. Permasalahan yang dihadapi ialah kurangnya pelestarian

kawasan sempadan pantai sebagai penanganan bagi kawasan rawan bencana abrasi,

serta belum optimalnya pengelolaan kawasan Suaka Alam Laut Sambas yang terletak

di perairan Pantai Pulau Selimpai Kecamatan Paloh.


IV.1.2 Tata Ruang dan Infrastruktur wilayah

Kondisi Geografis Kabupaten Sambas yang beragam menjadi tantangan

tersendiri dalam pengembangan infrastruktur dasar. Pembangunan infrastruktur dasar

ini berpengaruh terhadap pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh (KSCT)

berjalan lamban diantaranya disebabkan karena belum optimalnya intervensi

dukungan program pada kawasan yang telah ditetapkan, hal ini ditandai oleh

tingginya proporsi desa tertinggal (sebanyak 39 desa tertinggal dari 193 desa di

Kabupaten Sambas).

Infrastruktur memiliki peran yang luas dan mencakup berbagai konteks dalam

pembangunan wilayah, baik dalam konteks fisik lingkungan, ekonomi, sosial, budaya,

dan politik. Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Sambas berkaitan dengan

kualitas pelayanan infrastruktur yang tersedia dan kuantitas ketersediaan pada

aksesibilitas sarana prasarana transportasi, jaringan irigasi, perumahan, air bersih,

sampah, limbah, listrik dan teknologi telekomunikasi.

Pada aspek sarana dan prasarana transportasi dan aksesibilitas, permasalahan

yang dihadapi antara lain minimnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dalam

hal ini jalan dan jembatan, khususnya pada daerah perbatasan. Kondisi tersebut

mengakibatkan belum optimalnya sistem distribusi dan koneksi produksi lokal hasil

pertanian, perikanan dan kelautan sehingga menghambat pengembangan usaha,

pelayanan publik dan investasi. Pada tahun 2015 proporsi panjang jaringan jalan

kabupaten dalam kondisi baik mencapai 46,64% (Realisasi 324,914 KM) meningkat

3,70% dari tahun 2014 sebesar 42,94%. Untuk proporsi panjang jaringan jalan desa

dalam kondisi baik tahun 2015 sebesar 47,43% (Realisasi 342,608 KM), meningkat

sebesar 3,48% dari tahun 2014 yang sebesar 43,95%. Jumlah jembatan di Kabupaten

Sambas pada tahun 2015 sebanyak 651 buah dengan total panjang yaitu 4.812,2 Km.

Alat angkutan pedalaman/ transport air di Kabupaten Sambas mengalami peningkatan

jumlah khususnya pada alat angkut long boat sebanyak 25 unit dari 102 buah ditahun

2014 menjadi 127 buah di tahun 2015.

Ketersediaan infrastruktur di bidang pengairan mengalami peningkatan setiap

tahun, namun kondisi tersebut masih belum optimal untuk mendukung perkembangan

ekonomi pertanian. Pada tahun 2015 rasio jaringan irigasi rawa sebesar 38,71%

meningkat 3,12% dari tahun 2014 yang sebesar 35,59%. Panjang jaringan irigasi

rawa dalam kondisi baik (primer, sekunder, tersier) tahun 2015 sebesar 77,51%,

angka ini meningkat 14,9% dari tahun 2014 sebesar 62,61%. Di tahun 2015, Panjang

Jaringan irigasi primer, Sekunder dan tersier dalam kondisi baik sebesar 2.130.307 M.

Jumlah bangunan air dalam kondisi baik tahun 2015 sebesar 72,21% meningkat

jumlahnya sebesar 15,60% dari tahun 2014 sebesar 55,61%. Panjang tanggul dalam

kondisi baik pada tahun 2015 sebesar 71,60% meningkat sebesar 47,75% dari tahun

2014 sebesar 23,85%.


Rumah yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan

sehingga penghuninya tetap sehat. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu

kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai minimal 10 m2

perkapita. Dengan luasan minimal tersebut, diharapkan penghuninya tidak berdesak-

desakan sehingga dapat menghirup oksigen dengan cukup dan bisa merasa lebih

nyaman. Aspek Pelayanan umum untuk perumahan rakyat dan permukiman dapat

diwakili oleh indikator rumah tangga bersanitasi, lingkungan pemukiman kumuh dan

rumah layak huni. Rumah tangga bersanitasi tahun 2015 sebesar 46,97% menurun

0,04% dari tahun 2014 sebesar 47,01%. Tahun 2015 lingkungan pemukiman kumuh

sebesar 12,90% menurun 1,95% dari tahun 2014 sebesar 14,85%. Untuk rumah layak

huni pada tahun 2015 sebesar 72,45%, angka ini naik sebesar 0,28% dari tahun 2014

sebesar 72,17% rumah yang layak huni.

Keterbatasan penyediaan infrastruktur terjadi pada prasarana jaringan air

bersih dan persampahan. Air minum bersih merupakan kebutuhan yang sangat

penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah

yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari

program penyediaan air minum bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Untuk menyediakan air bersih dalam jumlah yang cukup perlu diperhatikan asal

sumber air minumnya. Hal ini dikarenakan sumber air minum sangat mempengaruhi

kualitas air minumnya. Kualitas air yang dikonsumsi tubuh sangat erat kaitannya

dengan kesehatan tubuh penghuninya. Pemenuhan akan kebutuhan air bersih saat ini

dilakukan dengan memanfaatkan air hujan serta sumber air permukaan lain seperti

sungai, danau, dan mata air pegunungan. Kebutuhan air bersih untuk masak/minum

bagi penduduk Kabupaten Sambas sebagian besar masih bergantung pada sumber air

hujan baik penduduk di perkotaan maupun pedesaan yaitu sekitar 82,52%. Persentase

penduduk rumah tangga berakses air bersih mencapai 51,98% dari jumlah penduduk

di Kabupaten Sambas. Pola konsumsi air yang bergantung pada intensitas turunnya

hujan akan dirasakan kesulitannya pada musim kemarau. Masyarakat terlihat mulai

resah terhadap upaya pemenuhan kebutuhan air bersih. Jika dikaitkan dengan potensi

sungai yang terbesar dan terpanjang di Indonesia, kelangkaan air bersih di Kabupaten

Sambas semestinya kurang patut terjadi. Namun disadari, cukup besarnya biaya

investasi dalam pengolahan air sungai menjadi air bersih karena wilayahnya adalah

muara sungai (bukan hulu sungai), maka dalam hitungan hari tidak turun hujan sungai

sudah terinstrusi air laut, sehingga kadar garam air baku PDAM melebihi batas

toleransi pengolahan air yaitu di atas 600 ppm/m3. Untuk menyediakan sarana air


bersih dan sehat, Perusahaan Daerah Air Minum terus berupaya meningkatkan

peranannya.

Lingkungan yang bersih akan menghindari penghuninya dari berbagai macam

penyakit. Untuk mendukung lingkungan yang bersih dari sampah, sarana dan

prasarana seperti tong sampah, mobil pengangkut sampah, tempat pembuangan

sementara sampah, tempat pembuangan akhir sampah dan sebagainya harus tersedia

sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, komitmen dan kemauan masyarakat dalam

menjaga kebersihan lingkungannya merupakan faktor penting agar pemukiman

menjadi bersih dan layak dihuni. Pada Tahun 2015 Jumlah tempat pembuangan

sampah di Kabupaten Sambas sebanyak 30 Unit dengan daya tampung 96 M2 tiap

unitnya. Kabupaten Sambas saat ini belum memiliki Tempat Pengelolaan Sampah

Terpadu (TPST), dan hanya memiliki empat TPA dengan satu buah TPA Controled

Lanfill dan tiga TPA lainnya masih bersifat Open Dumping. Kurangnya sarana dan

prasarana persampahan di wilayah Kabupaten Sambas menjadi salah satu faktor

penentu tingkat kenyamanan dan kesehatan masyarakat pada umumnya.

Penerangan masyarakat yaitu listrik, petromak, pelita, dan sumber penerangan

lainnya. Listrik dianggap lebih baik disebabkan karena cahaya listrik lebih terang,

praktis dan modern, serta tidak menimbulkan polusi. Berbagai usaha telah dilakukan

pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik, usaha-usaha

tersebut tampak lebih nyata setelah dilaksanakannya program pembangunan listrik

masuk desa. Berdasarkan laporan Perusahaan Listrik Negara Wilayah V Ranting

Sambas pada tahun 2014 jumlah pelanggan sebanyak 106.403 unit. Kondisi tersebut

memperlihatkan belum meratanya pelayanan jaringan listrik PLN di seluruh wilayah

Kab. Sambas khususnya daerah perbatasan.

Untuk infrastruktur telekomunikasi, seiring dengan berkembangannya ilmu

pengetahuan dan teknologi, sarana informasi dan komunikasi juga mengalami

perkembangan yang cukup pesat. Semakin banyaknya masyarakat yang mempunyai

sarana telepon, baik telepon rumah maupun telepon seluler. Pengguna Telepon seluler

meningkat tajam tiap tahun dengan ketersediaan jaringan seluler di wilayah

kecamatan Kabupaten Sambas. Namun dengan luasnya wilayah administrasi

Kabupaten Sambas yang besar, masih terdapat beberapa wilayah atau spot area

tertentu yang tidak didukung oleh jaringan telekomunikasi. Dalam rangka penyediaan

pelayanan infrastruktur perlu ada upaya perbaikan pelayanan infrastruktur secara

bertahap.


IV.1.3. Demografi dan Tenaga Kerja

A. Demografi

Demografi/ Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah,

struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian,

persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik,

ekonomi, sosial dan budaya

Salah satu masalah kependudukan di Kabupaten Sambas adalah persebaran

penduduk yang tidak merata. Ketimpangan persebaran ini mempunyai dampak

terhadap kepadatan penduduk. Di Kabupaten Sambas apabila dilihat dari tingkat

kepadatan penduduknya masih tergolong daerah yang jarang penduduk. Jika

dibandingkan hasil SP 2000 dengan SP 2010, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten

Sambas tidak mengalami perubahan yang cukup berarti yaitu rata-rata 81 jiwa/km2.

Hal ini bukan berarti tidak ada kelahiran atau kematian selama sepuluh tahun

terakhir, akan tetapi perubahan cenderung disebabkan besarnya mobilisasi penduduk

yang keluar masuk dari dan menuju Kabupaten Sambas.

Selanjutnya dilihat antar kecamatan di Kabupaten Sambas, maka dapat dikatakan

bahwa sebagian besar penduduk bermukim di Kecamatan Tebas, yaitu sebanyak 65.908

jiwa (12,78 persen), diikuti Kecamatan Teluk Keramat sebanyak 59.296 jiwa (11,50

persen ), Kecamatan Sambas dengan penduduk sebanyak 48.420 jiwa (9,39 persen)

dan Kecamatan Pemangkat dengan jumlah penduduk mencapai 45.599 jiwa (8,84

persen). Sedangkan Kecamatan Sajingan Besar memberikan share penduduknya paling

sedikit, yaitu sebanyak 10.957 jiwa (2,13 persen).

Dari sisi luas wilayah, keterbandingan antar kecamatan juga terlihat timpang.

Kecamatan Sajingan Besar (21,75 persen), Kecamatan Paloh (17,96 persen), dan

Kecamatan Subah (10,08 persen) merupakan 3 (tiga) kecamatan terluas di Kabupaten

Sambas. Secara keseluruhan menyita sekitar 50 persen dari total luas Kabupaten

Sambas yang sebesar 6.395,70 km2.

Pada sisi lain, ternyata jumlah penduduk untuk ketiga kecamatan tersebut

tergolong sedikit, yaitu hanya sekitar 10,37 persen dari total penduduk Kabupaten

Sambas yang sebanyak 515.571 jiwa pada tahun 2013. Hal ini mempengaruhi rata-rata

tingkat hunian penduduknya yang tergolong jarang, yaitu hanya sekitar 81 jiwa/km2.

Rata-rata tingkat hunian penduduk yang jarang di suatu wilayah cenderung

kurang mendukung percepatan pembangunan karena rata-rata hitung atau rasio biaya

pembangunan per satuan penduduk relatif jauh lebih besar dibanding daerah yang


padat penduduknya. Sebagai contoh dalam penyediaan jalan, jaringan listrik, air bersih

dan faslilitas lainnya.

Walaupun demikian, hal tersebut justru memberi peluang dalam pengembangan

pertanian, dimana rata-rata kepemilikan lahan pertanian per rumah tangga menjadi

luas. Dengan menggunakan atau mengaplikasikan teknologi tepat guna, proses

pengolahan lahan pertanian akan semakin efesien walaupun cukup luas.

Ketimpangan distribusi penduduk akan semakin memperlebar kesenjangan dalam

pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi,

infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis.

Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) 3,15 di Kabupaten Sambas juga lebih

tinggi dari target nasional, dimana rata – rata keluarga di Kabupaten Sambas memiliki

anak 3-4 orang perkeluarga sedangkan target propinsi hanya 2-3 orang (TFR 2,1).

Beberapa studi tentang kependudukan menyatakan bahwa Kabupaten Sambas

akan mendapatkan Bonus Demografi antara tahun 2020-2035 dimana rasio

ketergantungan (dependency ratio) penduduk produktif lebih besar dibandingkan

penduduk non produktif. Kondisi tersebut haruslah dipersiapkan seawal mungkin

sehingga Kabupaten Sambas dapat memanfaatkan semaksimal mungkin kondisi bonus

demografi tersebut.

B. Tenaga Kerja

Bonus demografi yang akan dihadapi Kabupaten Sambas harus dioptimalkan

semaksimal mungkin demi pertumbuhan ekonomi dengan melalui investasi sumber

daya manusia yang modern. Ledakan penduduk usia kerja(umur produktif) akan

memberikan keuntungan ekonomi apabila memenuhi persyaratan : penawaran tenaga

kerja yang besar meningkatkan pendapatan perkapita jika mendapat kesempatan kerja

yang produktif, peranan perempuan dengan jumlah anak yang sedikit memungkinkan

perempuan memasuki pasar kerja dan membantu peningkatan pendapatan, tabungan

masyarakat yang diinvestasikan secara produktif, modal manusia yang berkualitas jika

ada investasi untuk itu.

Beberapa permasalahan dan isue strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Sambas

dibidang Ketenagakerjaan diantaranya :

1. Pendidikan dan keterampilan yang ada saat ini belum dapat sepenuhnya memenuhi

kebutuhan pasar kerja (Kualitas Tenaga Kerja Relatif Rendah)

2. Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan

keterampilan belum maksimal (Kualitas Tenaga Kerja Relatif Rendah)


3. Belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia

kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru

4. Terbatasnya perluasan lapangan kerja menyebabkan belum maksimalnya

penyerapan tenaga kerja yang ada (Kesempatan Kerja yang Terbatas)

5. Persebaran Tenaga Kerja yang tidak merata

6. Meningkatnya penduduk menganggur.

IV.1.4 Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

A. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi yang besar

dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan koperasi sebagai sokoguru

perekonomian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti lebih

mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Permasalahan yang dihadapi

antara lain :

1. Masih Banyaknya Jumlah Koperasi Tidak Aktif

2. Rendahnya SDM Pengurus dan Pengelolaan manajemen kelembagaan Koperasi dan

UKM

3. Masih Kurangnya Jumlah Koperasi dan UKM Yang Dapat Mengakses Permodalan

Baik Dari Perbankan Maupun Program Pemerintah

4. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Usaha Koperasi dan UKM

5. Masih lemahnya jaringan distribusi pemasaran produk.

B. Penanaman Modal

Keberhasilan investasi/penanaman modal akan memberikan kontribusi pada

kegiatan ekonomi riil dan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi selama ini

sebagian besar ditopang dari besarnya konsumsi dalam negeri atau regional bukan dari

pertumbuhan investasi maupun ekspor. Permasalahan yang dihadapi :

1. Masih terdapat regulasi terkait penanaman modal yang belum disusun

2. Regulasi masih perlu disempurnakan

3. Belum tersusunnya Database Potensi dan Peluang Investasi Daerah

4. Belum optimalnya kerjasama promosi

5. Kurangnya Fasilitas penunjang promosi

6. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM

7. Pelayanan secara elektronik belum optimal

8. Kemampuan operator pelayanan secara elektronik belum memadai.


C. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu

memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya ketahanan pangan serta mampu mengatasi

kendala dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan suatu

sistem pangan yang terdiri atas tiga sub sistem yaitu ketersediaan pangan dalam

jumlah yang cukup di tingkat rumah tangga, distribusi pangan yang lancar dan

konsumsi pangan yang bermutu dan aman untuk meningkatkan kualitas SDM.

Permasalahan yang dihadapi :

1. Belum optimalnya kerjasama sinergitas diantara Perangkat Daerah terkait dalam

mendukung ketahanan pangan;

2. Masih tingginya desa rawan pangan di Kabupaten Sambas (76 Desa termasuk

prioritas 1 sampai 3)

3. Akses distribusi pangan banyak mengalami kendala pada belum memadainya

infrastruktur

4. masih rendahnya kemampuan sumber daya petani dan peran kelembagaan

penyuluhan kecamatan

5. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani

6. Belum optimalnya pengelolaan kelembagaan penyuluhan kecamatan

7. Belum optimalnya kinerja dan kemampuan penyuluh lapangan

8. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan kecamatan dan

desa

9. Belum terpenuhinya tingkat kecukupan cakupan pelayanan penyuluhan yang

diakibatkan minimnya jumlah penyuluh PNS.

D. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dimaksudkan guna dapat mengembangkan

kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan,

agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara

mandiri. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum

dimanfaatkan secara optimal

2. Kurangnya pemahaman pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan desa

3. Kondisi sampai dengan tahun 2015, belum terbentuknya lembaga Badan Usaha Milik

Desa.


E. Pertanian

Penduduk Kabupaten Sambas mayoritas bermata pencaharian di sektor

pertanian. Sektor pertanian merupakan penyumbang tertinggi pada PDRB Kabupaten

Sambas dan penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten

Sambas. Pengembangan urusan pertanian yang meliputi pertanian (tanaman pangan

dan hortikultura), perkebunan dan peternakan perlu mendapatkan perhatian khusus

dalam rangka memberdayakan potensi sumberdaya yang dimiliki. Permasalahan yang

dihadapi antara lain :

1. Belum Optimalnya penggunaan teknologi dalam sistem budidaya tanaman

(penggunaan benih unggul bermutu, pupuk, pengaturan jadwal tanam dan

penggunaan jarak tanam)

2. Produktifitas dan Indeks Pertanaman (IP) masih belum optimal

3. Dampak perubahan iklim (kekeringan/banjir)

4. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

5. Belum memadainya ketersediaan alat dan mesin pertanian

6. Produktivitas dan populasi ternak masih rendah

7. Kualitas SDM peternak dan petugas peternakan yang masih belum optimal.

F. Kehutanan

Pembangunan urusan kehutanan di Kabupaten Sambas sesuai dengan

potensinya yaitu konservasi dan produksi hasil hutan. Permasalahan yang dihadapi

antara lain :

1. Rendahnya partisifasi masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan potensi sumber

daya hutan, untuk kegiatan di bidang kehutanan seperti pengembangah hasil hutan

non kayu, masyarakat kurang memiliki minat, hal ini karena kurangnya

pengetahuan mereka tentang prospek masa akan datang. Untuk itu perlu upaya

yang dapat merangsang partisifasi mereka.

2. Luasnya lahan kritis yang perlu direhabilitasi, dengan bertambahnya lahan kritis

setiap tahun, maka perlu upaya yang lebih keras untuk dapat mengembalikan

kondisi kawasan tersebut, sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

3. Tingginya intensitas kejadian kebakaran hutan dan lahan, khususnya di musim

kemarau, kebakaran hutan sudah menjadi langganan setiap musim kemarau. Hal

ini perlu diantisipasi dengan melakukan upaya dari penyuluhan dan sampai dengan

pemadaman terhadap titik api yang ditemui.


4. Kurangnya kepedulian masyarakat/kelompok masyarkat dalam menjaga

kelestarian hutan, menjaga kelestarian hutan merupakan kewajiban semua pihak

untuk itu perlu ditingkatkan kepedulian masyarakat dengan membentuk kelompok

pecinta alam atau kelompok sejenis, sehingga akan terbentuk mental yang baik

dalam menjaga kelestarian hutan.

G. Perikanan

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya ikan

2. Kurangnya penataan armada tangkap dan analisa pemanfaatan sumberdaya ikan

3. Belum optimalnya Penataan pendapatan dari segi retribusi tempat pelelangan ikan

4. Kurangnya peningkatan inovasi dan promosi pengolahan hasil perikanan

5. Belum optimalnya sistem informasi pasar dan regulasi yang ada

6. Belum terorganisasinya pelaku usaha yang mengambarkan sektor perikanan

tangkap

7. Belum optimalnya pemanfaatan protein ikan dalam kehidupan sehari-hari

8. Kerusakan terumbu karang

9. Belum ada kawasan konservasi sebagai tempat bank ikan dan pelestarian hewan

yang dilindungi

10. Sering terjadinya konflik antar nelayan dikarenakan gejala padat tangkap

(overfishing).

H. Perdagangan

Dalam rangka usaha pengembangan urusan perdagangan, maka harus ada

kesesuaian antara produk, kelancaran distribusi, sarana prasarana, informasi pasar dan

pengembangan perdagangan daerah. Disamping menangani perdagangan antar wilayah

regional maupun internasional, juga dituntut mampu menyediakan pasar tradisional

yang mempunyai daya saing dan berkualitas. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Kurangnya jumlah petani yang menyimpan beras di Sistem Resi Gudang.

2. Kondisi sarana prasarana pasar tradisional kurang memadai.

3. Terdapat 3 Kecamatan yang belum memiliki pasar, yaitu Sebawi, Salatiga dan

Tangaran dan terdapat 155 desa yang belum memiliki pasar.

4. Lemahnya Informasi Perdagangan, beberapa Komoditi Pasar yang diperlukan oleh

petani, pedagang dan pemerintah pusat.

5. Lemahnya penanganan pasca panen bagi petani.


6. Lemahnya daya saing dan diversifikasi produk.

7. Tingginya permintaan barang menjelang hari raya khususnya telur dan gula,

sedangkan stok di pasar sedikit akibat dari kurangnya pasokan dari agen.

8. Adanya perubahan peraturan mengenai tanda daftar gudang oleh pemerintah

pusatyang tidak sesuai dengan kondisi gudang di Sambas

9. Kabupaten Sambas adalah Kabupaten perbatasan yang dijadikan pasar bagi

peredaran impor illegal. Selain itu banyak pula pelaku usaha yang melakukan illegal

trading ke Negara Malaysia.

I. Industri

1. Belum Optimalnya pemanfaatan potensi lokaldan pola pikir pelaku IKM yang masih

sederhana.

2. Kurangnya penerapan dan penggunaanteknologi tepat guna.

3. Kurangnya promosi produk daerah.

4. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi program secara bersama antar instansi

terkait dalam hal potensi sumber daya industri daerah yang akan dibina

berkelanjutan.

J. Energi dan Sumberdaya Mineral

1. Masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik PLN.

2. Potensi energi terbarukan seperti energi matahari dan mikrohidro belum

dimanfaatkan secara optimal.

3. Kelangkaan gas LPG kadang masih terjadi.

4. Kegiatan penambangan rakyat tidak berijin masih cukup banyak.

5. Kegiatan penambangan rakyat pada lahan produktif masih cukup banyak.

6. Kegiatan penambangan banyak tidak menggunakan kaidah teknis yang benar.

7. Kerusakan lahan akibat penambangan yang tidak diikuti dengan reklamasi masih

cukup banyak.

K. Ketransmigrasian

1. Program transmigrasi masih sepenuhnya tergantung dari kebijakan pemerintah

pusat.

2. Lokasi tujuan transmigrasi seringkali belum siap, baik sarana dan prasarana dan

administrasi pertanahan.


IV.1.5 Sosial dan Budaya

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sambas berkaitan dengan sosial dan

budaya adalah sebagai berikut:

A. Sosial

1. Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan

belum mencakup seluruh masyarakat.

2. Masih cukup banyak masyarakat penyandang masalah sosial dan dalam

penanganan dan pemberdayaannya belum terjadi sinergi antara pemerintah,

swasta dan masyarakat.

3. Belum tersedianya panti sosial skala kab yang menyediakan sarana prasarana

pelayanan kesejahteraan social.

4. Keberlanjutan penyelengaraan KUBE yang belum signifikan mengangkat

perekonomian masyarakat/ anggota.

5. Belum adanya desa yang melaksanakan sistem pelayanan sosial terpadu melalui

Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

B. Pendidikan

Untuk mencapai Sambas Terunggul di Kalimantan Barat tahun 2020

sebagaimana cita – cita besar dalam RPJPD kabupaten Sambas, Peranan pendidikan

sangatlah besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sambas.

Permasalahan yang dihadapi juga tidak lah sedikit untuk mencapainya, beberapa

permasalahan dan issue strategis yang dihadapi kabupaten Sambas dalam bidang

pendidikan diantaranya:

1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat

belum terwujud sepenuhnya.

2. Belum optimalnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan (Manajemen

Pengelolaan Sekolah).

3. Keterkaitan sistem dan substansi pendidikan baik pendidikan formal maupun

nonformal belum mampu memenuhi ekspektasi/ kebutuhan pasar tenaga kerja.

4. Masih terdapat tenaga pendidik yang tidak memenuhi kesesuaian bidang

keahliannya.

5. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal yang

berwawasan global masih kurang.


6. Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun

belum berjalan mantap dan sesuai harapan.

7. Pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya

saing pendidikan masih perlu ditingkatkan mutunya.

8. Fasilitas/ sarana penunjang pendidikan di setiap jenjang pendidikan termasuk

pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya

baca belum cukup memadai dan merata.

9. Penyebaran Sumber Daya Manusia baik tenaga edukatif maupun tenaga

administratif masih belum merata.

10. Masih terdapat angka putus sekolah.

C. Kesehatan

Sama seperti Pendidikan, Derajat Kesehatan masyarakat juga menjadi patokan

terhadap kualitas penduduk masyarakat tersebut. Dengan angka harapan hidup/ indeks

kesehatan yang menempati urutan ke 13 dari 14 kabupaten/ kota di Kalimantan Barat,

serta menurunnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sambas

maka beberapa permasalahan kesehatan yang dihadapi guna mencapai Sambas

Terunggul di Kalbar 2025 diantaranya adalah :

1. Masih rendahnya status kesehatan dan gizi masyarakat.

2. Cenderung meningkatnya penyakit menular dan tidak menular.

3. Masih rendahnya mutu pelayanan dan pemerataan kesehatan masyarakat.

4. Belum tersediannya Rumah Sakit Daerah yang terakreditasi serta belum adanya

rumah sakit rujukan antar rumah sakit di dalam daerah.

D. Kebudayaan

Kesenian & kebudayaan merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan.

Kesenian dapat menjadi wajah untuk mempertahankan identitas budaya di Kabupaten

Sambas. Seiring dengan arus globalisasi, identitas budaya di Kabupaten Sambas sudah

mulai memudar, sehingga kondisi yang mengkhawatirkan ini perlu segera diselamatkan.

Permasalahan Kebudayaan yang dihadapi Kabupaten Sambas yaitu :

1. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan

seni.

2. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk

mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional.


3. Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta

pemberdayaan lembaga budaya.

E. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

1. Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur

pemerintahan dan organisasi politik belum optimal.

2. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam

kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai.

3. Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan,

kelembagaan dan kebijakan anggaran masih kurang.

4. Masih terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

5. Belum terciptanya Desa/ Kecamatan/ Kabupaten Layak Anak.

F. Pembinaan Pemuda dan Olahraga

1. Peran serta pemuda dan keterlibatan organisasi kepemudaan sebagai mitra kerja

pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dirasakan belum optimal.

2. Belum optimalnya pembinaan pemuda berprestasi dan berbakat.

3. Masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga dan disisi lain sumber

daya penunjang pembinaan olahraga seperti pelatih yang berkualitas masing

sangat kurang sehingga pembentukan keahlian dan keterampilan teknis atlet

kurang maksimal.

G. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi

1. Pemanfaatan teknolologi informasi dan hasil riset/ penelitian sebagai dasar

perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum

berjalan baik.

2. Pemanfaatan Iptek dan TI di masyarakat masih kurang.

3. Akses dan link kerjasama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar

stakeholders masih kurang.

IV.1.6 Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sambas berkaitan dengan tata kelola

pemerintahan dan keuangan adalah sebagai berikut:


A. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian Pembangunan dan

Pemerintahan

1. Pengembangan basis data dan up to date sebagai landasan penyusunan rencana

dan kebijakan belum terintegrasi dengan baik.

2. Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan.

3. Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai

politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam

kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal.

4. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis

elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov) belum optimal.

5. Masih terkendalanya pelaksanaan pengendalian rencana pembangunan jangka

panjang dan jangka mengengah.

6. Masih kurangnya tenaga sumber daya aparatur pangawasan yang memiliki

kemampuan/ keahlian seperti akuntansi, bidang hukum dan tenaga penyidik.

7. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan belum optimal.

8. Masih terdapatnya temuan dan tindak lanjut dari temuan yang belum terselesaikan.

B. Sumber Daya Aparatur

1. Kuantitas sumber daya aparatur masih belum ideal, terjadi kekurangan SDM

aparatur.

2. Masih terkendalanya pengembangan profesionalisme, keahlian dan keterampilan

SDM aparatur sesuai dengan bidang kerjanya.

3. Belum semua sumber daya aparatur yang ada bekerja sesuai dengan kompetensi

yang dimilikinya.

4. Belum optimalnya pemahaman SDM aparatur terhadap peraturan kepegawaian.

C. Hukum

1. Pemahaman, kesadaran dan budaya hukum dan disiplin belum menjadi kebiasaaan

masyarakat.

2. Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata.


3. Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum

di daerah masih kurang.

4. Penegakan supremasi hukum dan peraturan daerah masih lemah.

D. Kerjasama

1. Kerjasama dan kooordinasi internal antar bidang pembangunan belum maksimal

terlaksana dengan ideal.

2. Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dan koordinasi dengan daerah lain,

swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal.

E. Pengelolaan Keuangan

1. Belum efektif dan efisiennya pengelolaan aset-aset daerah.

2. Masih banyak kendala dalam pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan

belum efektifnya pengelolaan keuangan.

3. Belum optimalnya pengumpulan pendapatan asli daerah akibat belum sepenuhnya

wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya

membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

F. Pelayanan Publik

1. Pelayanan publik yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu memenuhi Standar

Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

2. Belum semua tahapan dalam layanan publik dilengkapi dengan SOP, sehingga

seringkali terjadi keterlambatan dan hambatan.

3. Pada unit-unit pelayanan publik masih terkendala dengan internalisasi budaya kerja

yang profesional sehingga layanan yang diberikan belum prima.

4. Masih terjadi kendala koordinasi antar unit kerja penyelenggara pelayanan perijinan

sehingga pada beberapa proses jenis perizinan masih terjadi tumpang tindih

pekerjaan yang menghambat pelayanan secara optimal.

IV.2 Isu-Isu Strategis

Memetakan posisi dan kondisi saat ini merupakan tahapan krusial dalam

merancang rencana strategis. Hal ini menjadi pijakan dasar untuk menentukan strategi

dan arah kebijakan yang diambil terhadap peluang dan ancaman yang dihadapi,

memaksimal potensi kekuatan yang dimiliki serta mereduksi kelemahan untuk mencapai

pertumbuhan optimal.


Analisis lingkungan strategis meliputi dua area analisis yaitu : eksternal yang

berguna untuk mengidentifikasikan peluang dan tantangan apa yang akan dihadapi

kedepan; internal untuk mengidentfikasikan kekuatan dan kelemahan apa saja yang

dimiliki sebagai modal untuk mencapai mimpi masa depan yang dicita-citakan.

IV.2.1. Analisis Eksternal

Analisis ini bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi

Kabupaten Sambas dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk

meletakkan kerangka pembangunan daerah. Tinjauan eksternal ini tidak dapat

dipisahkan dari posisi Kabupaten Sambas baik dalam lingkup regional, nasional maupun

internasional sebagaimana dijelaskan dalam analisis posisi (positioning analysis) berikut.

Dalam lingkup regional, nasional maupun internasional, sebagaimana dijabarkan

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas

berkedudukan sebagai :

- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk

melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota meliputi :

Perkotaan Sambas (ibukota Kabupaten Sambas);

- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah kawasan perkotaan yang

ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara meliputi

: Perkotaan Temajuk (di Kecamatan Paloh); dan Perkotaan Aruk (di Kecamatan

Sajingan Besar)

- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk

melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan meliputi :

Perkotaan Liku, Sekura, Sentebang, Tebas, Pemangkat, dan Selakau.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Pulau Kalimantan, posisi Kabupaten Sambas sebagai berikut :

- Kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara

yang berbatasan dengan Negara Malaysia dengan memperhatikan keharmonisan

aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat,

dan kelestarian lingkungan hidup meliputi percepatan pengembangan kawasan

perbatasan negara dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara,

kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup

- Percepatan pengembangan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan


pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian

lingkungan hidup meliputi:

a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKSN sebagai pusat kegiatan

pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, pintu gerbang

internasional, serta simpul transportasi di kawasan perbatasan negara dengan

Negara Malaysia;

b. mengembangkan kawasan sentra produksi di kawasan perbatasan negara

berbasis sumber daya alam yang produktif dengan memperhatikan daya

dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

c. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan

aksesibilitas di kawasan perbatasan; dan

d. mengintegrasikan pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan dengan

kawasan berfungsi lindung sebagai bagian dari Kawasan Jantung Kalimantan.

- Kabupaten Sambas sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan

peran dan fungsi sebagai berikut :

a. sebagai salah satu pusat industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit

dan karet

b. sebagai salah satu pusat pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil

pertanian tanaman pangan

c. sebagai salah satu pusat pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil

perikanan yang ramah lingkungan

d. sebagai salah satu pusat Pengembangan pusat kegiatan ekonomi yang

berdekatan/menghadap badan air

e. sebagai salah satu pusat Pengembangan jaringan drainase yang terintegrasi

dengan sungai, PKW Sambas yang terintegrasi dengan Sungai Sambas.

f. sebagai salah satu pusat Pengembangan Penataan kawasan perkotaan yang

adaptif terhadap ancaman bencana banjir

Berdasarkan positioning analysis di atas dan kondisi riil yang ada saat ini, dalam

kerangka lingkungan strategis dapat disimpulkan faktor-faktor yang menjadi peluang

dan tantangan bagi Kabupaten Sambas dalam pelaksanaan pembangunan adalah

sebagai berikut :


A. Peluang

1. Kebijakan nasional yang mendukung pengembangan daerah di luar Jawa

khususnya di kawasan perbatasan negara sebagai PKSN, pusat kegiatan

pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, pintu gerbang

internasional, serta simpul transportasi dengan Negara Malaysia

2. Globalisasi yang tidak mengenal batas wilayah memberikan peluang Kabupaten

Sambas untuk memainkan peran yang lebih luas mengingat memiliki potensi

pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan yang besar.

3. Terbukanya akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah nasional-

internasional sebagai implikasi dari disepakatinya MEA (Masyarakat Ekonomi

ASEAN).

4. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat mereduksi hambatan jarak

dan meningkatkan efisiensi di berbagai bidang pembangunan.

5. Peran dan fungsi Kabupaten Sambas yang prospektif dengan posisi geografis

pada lintasan jalur ekonomi utara Kalimantan Barat

6. Dukungan wilayah hinterland yang kuat dengan kekayaan sumber daya alam dan

sektor jasa akan menopang pertumbuhan daerah apabila dapat disinergikan

dengan baik.

B. Tantangan

1. Kesenjangan sosial ekonomi dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia Timur)

sebagai konsekuensi geografis Kabupaten Sambas yang merupakan daerah

perbatasan

2. Menurunnya daya dukung lingkungan dan maraknya pencemaran merupakan

sebuah tantangan nyata bagi keberlangsungan/kelestarian lingkungan hidup.

3. Ketergantungan yang besar kepada pemerintah pusat, memberikan tantangan

untuk lebih berswadaya khususnya dalam hal pembiayaan pembangunan.

4. Sentra-sentra pertumbuhan kawasan yang belum merata menyebabkan tidak

terbentuknya sistem struktur pelayanan regional/ wilayah yang ideal

5. Koordinasi dan komunikasi antar wilayah dan antar level pemerintahan belum

terjalin dengan baik

6. Era pasar bebas menyebabkan persaingan yang ketat sehingga dapat mengancam

produk lokal yang umumnya memiliki daya saing yang rendah


IV.2.2. Analisis Internal

Secara garis besar, tinjauan internal bertujuan untuk memahami diri,

memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi

potensi dan modal pembangunan. Kesadaran akan potensi diri serta kelemahan yang

dimiliki akan memberikan arah yang jelas terhadap perbaikan dan eksploitasi apa yang

harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki

Berdasarkan deskripsi kondisi dan isu-isu strategis yang telah diuraikan pada bagain

sebelumnya, maka dapat diindentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki

Kabupaten Sambas sebagai berikut :

A. Kekuatan

1. Regulasi (diantaranya berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas

Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun

2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sambas Tahun 2015 - 2035).

2. Komitmen yang tinggi dari pucuk pimpinan daerah untuk menyelenggarakan

pemerintahan yang baik, bersih dan berdisiplin.

3. Budaya dan sejarah sebagai kesultanan, ciri khas kain tenun sambas serta kawasan

pantai yang indah dan alami merupakan modal untuk menjadi daya tarik

pengembangan pariwisata

4. Kabupaten Sambas dengan lokasinya yang strategis sebagai daerah perbatasan

menjadi pintu masuk dan keluar orang dan barang dapat memberikan potensi

besar berkembangnya sektor-sektor perdagangan dan jasa.

5. Potensi sebagai daerah pertanian, perkebunan perikanan dan kelautan yang besar

6. Penduduk yang relatif homogen sehingga potensial menjadi basis pembangunan

sosial ekonomi masyarakat

7. Kewenangan otonomi yang dimiliki pemerintah daerah memberikan potensi untuk

melakukan berbagai inovasi untuk menunjang kemandirian

8. Mempunyai tiga perguruan tinggi (Politeknik Negeri Sambas, Institut Agama Islam

Swasta Sultah Muh. Syafiuddin Sambas dan Lembaga Pendidikan Dakwah Islam

Sambas)

B. Kelemahan

1. Kondisi geografis Kabupaten Sambas yang berada di kawasan pantai, daerah aliran

sungai (DAS Sebangkau dan DAS Sungai Sambas), alih fungsi lahan yang besar dan

sebagian topografi wilayah yang datar menyebabkannya sangat rentan terhadap


bencana banjir dan intrusi air laut.

2. Kapasitas keuangan daerah yang terbatas dan masih sangat tergantung pada

pemerintah pusat.

3. Sarana dan prasaranan daerah belum ideal dan belum mampu menopang

kebutuhan/ perkembangan yang terjadi.

4. Jumlah penduduk miskin masih relative tinggi.

5. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi.

6. Relative rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup dalam

komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bila dibandingkan dengan

Kabupaten/ Kota lainnya di Kalimantan Barat.

7. Belum optimalnya kinerja aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik dan

tata kelola pemerintahan.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan

bagi entitas (daerah/ masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi

isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka

panjang.

Adapun Isu - Isu Strategis Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan infrastruktur dasar yang belum memadai (terutama dari aspek

pemerataan dan keadilan pembangunan termasuk kawasan strategis/ daerah

perbatasan) serta mengutamakan faktor pengungkit perekonomian rakyat.

2. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih memerlukan peningkatan

akses masyarakat dan pelayanan berkualitas terhadap pendidikan, kesehatan serta

ekonomi dan investasi.

3. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan pembinaan masyarakat

4. Persoalan kemiskinan dan ketenaga kerjaan.

5. Kecenderungan menurunnya daya dukung lingkungan dalam pemanfaatan lahan.

6. Reformasi Birokrasi pelayanan publik.

7. Intensifikasi dan Ekstensifikasi potensi pendapatan daerah.

8. Pemantapan kondisi/ kewaspadaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

9. Kesiapan menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).

RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab V | 1

BAB V VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

V.1 Visi

Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 merupakan

penjabaran lima tahunan ketiga dari visi dan misi RPJPD Kabupaten Sambas Tahun

2005 – 2025. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran

pokok pembangunan daerah untuk jangka wakyu 20 (dua puluh) yang disusun dengan

mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJP Nasional. Sehingga RPJPD

Kabupaten Sambas Tahun 2005 – 2025 berfungsi pedoman berwawasan kedepan

dalam menentukan arah pembangunan daerah serta sebagai acuan resmi bagi seluruh

jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan

kegiatan yang akan dituangkan dalam RPJMD.

Secara Nasional pemerintahan presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf

Kalla telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 dengan

Visi :

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”.

Sementara itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah

(RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 – 2018 telah menetapkan visi :

“ Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman,

Berbudaya dan Sejahtera”.

Untuk menetapkan visi Kabupaten Sambas lima tahun kedepan, Motto yang

diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye adalah “ Sambas Hebat”,

yang dapat dimaknai sebagai :

- Sambas Religius, adalah suatu kondisi masyarakat Kabupaten Sambas yang

bersendikan nilai-nilai ke-Tuhanan dan kemanusiaan universal dalam mewujudkan

suatu tatanan masyarakat yang baldatun toyyibun ghofur.

- Sambas Berprestasi, adalah suatu kondisi insani yang memiliki nilai daya saing,

kreatif, inovatif dan cinta terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.


- Sambas Berbudaya, adalah masyarakat Kabupaten Sambas tidak tercerabut dari

akar kebudayaannya yang memiliki nilai-nilai gotong royong, etos kerja, santun dan

ramah.

- Sambas Sejahtera, adalah ikhtiar mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang

dapat mengolah dan menikmati anugerah dan potensi sumber daya alam dan

sumber daya potensial yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa secara berkeadilan

dan berkelanjutan.

Atas dasar pertimbangan Motto “Sambas Hebat” serta visi RPJPD Kabupaten

Sambas dan pencapaian RPJMD lima tahun pertama (tahun 2006 – 2011) dan lima

tahun kedua (tahun 2012 – 2016) serta memperhatikan perkembangan lingkungan

strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka visi pembangunan daerah

Tahun 2016- 2021 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas yang Berakhlakul Karimah,

Unggul dan Sejahtera”.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sambas yang dirumuskan itu diharapkan

mampu memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.

Perumusan visi tersebut memilik pemahaman sebagai berikut :

1. Masyarakat Kabupaten Sambas yang Berakhlakul Karimah, adalah suatu kondisi

seluruh lapisan masyarakat dan aparatur yang memiliki sikap dan nurani

bersendikan nilai-nilai agama dan Ketuhanan, kemanusiaan universal, taat pada

aturan serta norma etika yang berlaku di masyarakat sebagai pedoman dan

tuntunan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Unggul, adalah suatu kondisi kualitas moral, sosial dan intelektual insani yang

berkembang dengan baik, memiliki daya saing, kreatif, inovatif, cinta terhadap

pengetahuan dan teknologi sehingga tercapai pembangunan Sumber Daya Manusia

seutuhnya.

3. Sejahtera, adalah suatu kondisi terpenuhinya hak-hak dasar dan sekunder

masyarakat dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman dan damai.

V.2 Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sambas Tahun 2016

– 2021 tersebut, maka dirumuskan 8 Misi pembangunan Kabupaten Sambas sebagai

berikut :


1. Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Dasar di semua aspek Kehidupan

Masyarakat.

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan mental, spiritual

berlandaskan sendi-sendi keagamaan, budaya dan berwawasan kebangsaan.

3. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Sinergis antara Pemerintah, Swasta

dan Masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian di

segala sektor.

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk menuju pembangunan yang

berkeadilan.

5. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Aparatur serta Tata Kelola Pemerintahan yang

baik, bersih, demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

6. Meningkatkan Keterlibatan dan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan,

Pelaksanaan, Pengawasan Pembangunan.

7. Meningkatkan Kesadaran Hukum masyarakat dan Penegakan Hukum tanpa

diskriminasi.

8. Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Stabilitas Keamanan dan Perlindungan

Masyarakat.

V.3 Tujuan

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas

Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek

pembangunan yang berkelanjutan

2. Meningkatkan jati diri dan kepribadian masyarakat yang religius, berbudaya dan

berwawasan kebangsaan.

3. Meningkatkan kegiatan ekonomi dan investasi.

4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan hidup.

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan bidang

pendidikan, kesehatan, pariwisata, pemuda, olah raga dan pemberdayaan

perempuan, keluarga berencana dan anak untuk menunjang program-program

unggulan daerah.

6. Meningkatkan upaya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.


7. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah melalui peningkatan partisipasi

masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam tahapan perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

8. Menegakkan supremasi hukum secara adil dan bertanggungjawab.

9. Memantapkan stabilitas kemanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

10. Meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.

V.4 Sasaran

Adapun sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek

pembangunan yang berkelanjutan

2. Meningkatnya jati diri dan kepribadian masyarakat yang berbudaya sesuai dengan

nilai-nilai luhur di Kabupaten Sambas.

3. Meningkatnya jati diri dan kepribadian masyarakat yang berwawasan kebangsaan.

4. Meningkatnya jati diri dan kepribadian masyarakat yang berkesesuaian dengan nilai

– nilai agama

5. Berkembangnya perekonomian daerah.

6. Terciptanya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

7. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.

8. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

9. Meningkatnya pengembangan pariwisata.

10. Meningkatnya pembinaan terhadap pemuda, olah raga dan seni.

11. Meningkatnya kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, keberdayaan

masyarakat, perlindungan sosial, dan perlindungan anak.

12. Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur, kualitas reformasi birokrasi dan

terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatnya kualitas

pelayanan kepada masyarakat.

13. Meningkatnya kualitas pembangunan daerah melalui peningkatan partisipasi

masyarakat proses pembangunan baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan,

dan pengawasan pembangunan.

14. Meningkatnya kapasitas, fungsi kontrol, dan hubungan kemitraan antar lembaga

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

15. Meningkatnya kesadaran hukum.


16. Meningkatnya upaya penegakan hukum.

17. Terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

18. Terwujudnya perlindungan terhadap masyarakat.

Keterkaitan antara visi, misi yang ditetapkan dengan tujuan dan sasaran yang akan

dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas yang Berakhlakul Karimah, Unggul

dan Sejahtera

MISI TUJUAN SASARAN

1. Meningkatkan Penyediaan

Infrastruktur Dasar di semua aspek Kehidupan Masyarakat

1. Meningkatkan penyediaan

infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pembangunan yang

berkelanjutan

1. Meningkatnya ketersediaan

infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pembangunan yang

berkelanjutan

2. Meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui

pembinaan mental, spiritual berlandaskan sendi-sendi keagamaan,

budaya dan berwawasan kebangsaan.

1. Meningkatkan jati diri dan

kepribadian masyarakat yang religius, berbudaya

dan berwawasan kebangsaan

1. Meningkatnya jati diri dan

kepribadian masyarakat yang berbudaya sesuai

dengan nilai-nilai luhur di Kabupaten Sambas

2. Meningkatnya jati diri dan

kepribadian masyarakat yang berwawasan kebangsaan

3. Meningkatnya jati diri dan kepribadian masyarakat yang berkesesuaian

dengan nilai-nilai agama

3. Mengembangkan

Ekonomi Kerakyatan yang Sinergis antara

Pemerintah, Swasta dan Masyarakat untuk mendorong percepatan

pembangunan perekonomian di segala sektor

1. Meningkatkan kegiatan

ekonomi dan investasi.

1. Berrkembangnya

perekonomian daerah.

2. Meningkatkan pengelolaan

dan Pengawasan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

hidup.

2. Terciptanya pengelolaan

dan Pengawasan SDA yang berwawasan lingkungan.


MISI TUJUAN SASARAN

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

untuk menuju pembangunan yang berkeadilan

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan,

pariwisata, pemuda, olah raga dan pemberdayaan perempuan, keluarga

berencana dan anak untuk menunjang program-

program unggulan daerah.

1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

3. Meningkatnya pengembangan pariwisata

4. Meningkatnya pembinaan terhadap pemuda, olah raga, seni dan budaya

5. Meningkatnya kualitas hidup perempuan, kualitas

keluarga, keberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, dan perlindungan

anak

5. Meningkatkan Kapasitas

dan Kualitas Aparatur serta Tata Kelola Pemerintahan yang baik,

bersih, demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien

1. Meningkatkan upaya

reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

1. Meningkatnya Kapasitas

dan Kualitas Aparatur, kualitas reformasi birokrasi dan terselenggaranya tata

kelola pemerintahan yang baik serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada

masyarakat

6. Meningkatkan

Keterlibatan dan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan,

Pelaksanaan, Pengawasan Pembangunan

1. Meningkatkan kualitas

pembangunan daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat

dalam proses pembangunan baik dalam tahapan perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan

1. Meningkatnya kualitas

pembangunan daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat

proses pembangunan baik dalam tahapan perencanaan,


2. Meningkatnya kapasitas,

fungsi kontrol, dan hubungan kemitraan antar lembaga dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah

7. Meningkatkan Kesadaran Hukum masyarakat dan

Penegakan Hukum tanpa diskriminasi

1. Menegakkan supremasi hukum secara adil dan

bertanggungjawab

1. Meningkatnya kesadaran hukum

2. Meningkatnya upaya penegakan hukum


MISI TUJUAN SASARAN

8. Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban,

Stabilitas Keamanan dan Perlindungan Masyarakat

1. Memantapkan stabilitas kemanan dan ketertiban

serta perlindungan masyarakat

1. Terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban

masyarakat.

2. Meningkatnya

Perlindungan terhadap Masyarakat

2. Terwujudnya Perlindungan

terhadap Masyarakat

RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VI | 1

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang diinginkan dalam visi

daerah, penyusunan Rencana Jangka Menengah Kabupaten Sambas Tahun 2016 –

2021 tidak terlepas dari tahapan lima tahunan Rencana Jangka Panjang Kabupaten

Sambas Tahun 2005 – 2025. Tahapan dan Strategi Tahun 2016 – 2021 juga merupakan

bagian atau kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJMD Tahun 2012 – 2016.

Menilik tahapan lima tahunan dalam RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2005 – 2025,

maka tahapan dan strategi Tahun 2016 – 2021 tidak terlepas dari skenario Tahap

Ketiga dari RPJPD tersebut.

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah dalam kerangka kebijakan

pembangunan jangka panjang tersebut haruslah sejalan dan konsisten. Sehingga setiap

pencapaian dalam tahapan pembangunan jangka menengah adalah sebenarnya

merupakan sebuah proses langkah untuk menggapai tujuan jangka panjang.

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam misi

yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan

sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

VI.1 Strategi

Strategi adalah upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari

misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan

dan program pembangunan sebagai upaya - upaya operasional yang bertujuan pada

tercapainya visi dalam pembangunan.

VI.1.1 Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Penyediaan

Infrastruktur Dasar di semua aspek Kehidupan Masyarakat.

1. Meningkatkan Aksessibilitas Masyarakat.

2. Meningkatnya kualitas layanan air minum bagi masyarakat.

3. Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) masyarakat.

4. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berkelanjutan melalui Penataan Ruang.


VI.1.2 Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui pembinaan mental, spiritual berlandaskan sendi-

sendi keagamaan, budaya dan berwawasan kebangsaan.

1. Pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

2. Pembinaan terhadap generasi muda.

3. Peningkatan pengetahuan dan wawasan kebangsaan serta semangat

patriotisme.

4. Peningkatan kualitas hidup beragama.

5. Peningkatan kualitas pembinaan terhadap organisasi keagamaan.

6. Peningkatan upaya penumbuhan budi pekerti yang baik bagi siswa dan guru.

VI.1.3 Strategi untuk mewujudkan Misi Mengembangkan Ekonomi

Kerakyatan yang Sinergis antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat

untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian di segala

sektor.

1. Peningkatan Iklim Investasi Daerah.

2. Peningkatan Produktifitas pertanian, peternakan dan pengembangan sentra-sentra

komoditas unggulan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan untuk

mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

3. Peningkatan Produktifitas Industri dan Perdagangan, Pemberdayaan UKM dan

Koperasi serta peningkatan daya Saing Produk.

4. Peningkatan pengelolaan dan pengawasan Sumber Daya Alam yang berwawasan

Lingkungan.

VI.1.4. Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya

Manusia untuk menuju pembangunan yang berkeadilan.

1. Peningkatan akses pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah,

mutu pendidikan, serta keterampilan masyarakat untuk menunjang pembangunan

daerah.

2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan,

promosi kesehatan, pengembangan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat

(UKBM), serta peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan yang

memadai.

3. Peningkatan pengembangan pariwisata.


4. Peningkatan terhadap upaya pembinaan pemuda, olah raga, kebudayaan dan

kesenian.

5. Peningkatan pemberdayaan perempuan, pembinaan keluarga, peningkatan

kepesertaan Keluarga Berencana, upaya pengendalian penduduk, serta

perlindungan anak.

6. Peningkatan perlindungan sosial.

7. Peningkatan keberdayaan masyarakat.

8. Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja.

VI.1.5 Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Kapasitas dan

Kualitas Aparatur serta Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih,

demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

1. Peningkatan upaya reformasi birokrasi.

2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong terwujudnya

pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan transparan.

5. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur.

6. Peningkatan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan dan aset desa.

7.

VI.1.6 Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Keterlibatan dan

Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan,

Pengawasan Pembangunan.

1. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

2. Peningkatan kapasitas dan fungsi kontrol lembaga perwakilan rakyat (DPRD).

VI.1.7 Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Kesadaran Hukum

masyarakat dan Penegakan Hukum tanpa diskriminasi.

1. Peningkatan upaya kesadaran hukum masyarakat.

2. Peningkatan upaya penegakan hukum.


VI.1.8 Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Ketentraman,

Ketertiban, Stabilitas Keamanan dan Perlindungan Masyarakat.

1. Peningkatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Peningkatan perlindungan terhadap masyarakat.

VI.2 Arah Kebijakan

VI.2.1 Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Penyediaan

Infrastruktur Dasar di semua aspek Kehidupan Masyarakat.

1. Meningkatkan persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik.

2. Meningkatkan persentase jalan Poros Desa dalam kondisi baik.

3. Meningkatkan penanganan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman.

4. Meningkatkan persentase sarana dan prasarana angkutan sungai untuk melayani

aksebilitas orang dan barang.

5. Meningkatkan persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman.

6. Meningkatkan persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang

memadai.

7. Meningkatkan persentase pengurangan dan pengangkutan sampah serta

pengoperasian TPA.

8. Meningkatkan persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase

sehingga tidak terjadi genangan.

9. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berkelanjutan melalui Penataan Ruang.

VI.2.2 Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui pembinaan mental, spiritual berlandaskan sendi-

sendi keagamaan, budaya dan berwawasan kebangsaan.

1. Melestarikan budaya daerah.

2. Meningkatkan upaya pembinaan terhadap generasi muda agar menjadi generasi

penerus yang unggul dan terhindar dari perilaku negatif.

3. Meningkatakan pengetahuan dan wawasan kebangsaan serta semangat

patriotisme.

4. Meningkatkan pembinaan kualitas kehidupan beragama.

5. Membina dan meningkatkan kualitas pembinaan terhadap organisasi keagamaan.

6. Meningkatkan upaya penumbuhan budi pekerti yang baik bagi siswa dan Guru.


VI.2.3 Kebijakan untuk mewujudkan Misi Mengembangkan Ekonomi

Kerakyatan yang Sinergis antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat

untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian di segala

sektor.

1. Implementasi sistem pelayanan satu atap, dengan tetap mempertimbangkan

prinsip-prinsip layanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2. Meningatkan produktivitas pertanian, peternakan dan pengembangan sentra –

sentra komoditas unggulan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan.

3. Membangun kemitraan strategis antara koperasi serta usaha mikro, kecil dan

menengah (UKMK) dengan usaha besar.

4. Mengembangkan industri hilir berbasis pertanian, perkebunan, perikanan dan

kelautan.

5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan, Perlindungan Konsumen serta

Pengamanan Perdagangan.

6. Menurunkan tingkat degradasi lingkungan melalui pendekatan keterpaduan

dalam pengelolaan lahan, perencanaan pengelolaan sumberdaya alam yang

berkelanjutan.

7. Meningkatkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

VI.2.4 Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Kualitas Sumber

Daya Manusia untuk menuju pembangunan yang berkeadilan.

1. Meningkatkan akses pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama

Sekolah (HLS).

2. Meningkatkan mutu pendidikan.

3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

4. Meningkatkan angka harapan hidup (AHH), menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)

dan Angka Kematian Bayi (AKB), serta Penigkatan Status Gizi Masyarakat.

5. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pengembangan Usaha Kesehatan

Berbasis Masyarakat (UKBM).

6. Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya

Cakupan Kesehatan Lingkungan.

7. Meningkatkan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

yang bermutu melalui peningkatan jaminan kesehatan.


8. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan.

9. Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan.

10. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan rumah sakit.

11. Meningkatkan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.

12. Meningkatkan pembinaan terhadap pemuda.

13. Meningkatkan pembinaan di bidang olah raga.

14. Meningkatkan pembinaan di bidang kesenian.

15. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak.

16. Meningkatkan upaya pembinaan keluarga, kepesertaan keluarga berencana dan

pengendalian penduduk.

17. Meningkatkan upaya pembinaan dan perlindungan sosial terhadap penyandang

cacat, fakir miskin, panti asuhan/ panti jompo dan lembaga kesejahteraan social.

18. Meningkatkan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat di perdesaan.

19. Meningkatkan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat di kawasan transmigrasi.

20. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam penyediaan Rumah Layak Huni.

21. Meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja.

VI.2.5 Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Kapasitas dan

Kualitas Aparatur serta Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih,

demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

1. Meningkatkan dan mendorong upaya untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang

professional.

2. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penataan

kelembagaan dan penataan regulasi.

3. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pemerintahan.

4. Meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi.

5. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan.

6. Meningkatkan efektifitas koordinasi kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

7. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.

8. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Aparatur.

10. Meningatkan Pembinaan oleh Camat terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset

Desa.


VI.2.6 Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Keterlibatan dan

Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan,


1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan keterpaduan

perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.

2. Menyediakan dan menyebarluaskan data dan informasi pembangunan serta

informasi publik lainnya.

3. Meningkatkan pelayanan pengaduan kepada masyarakat.

4. Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan

Pembangunan di Kecamatan.

5. Meningkatkan kapasitas dan pelayanan kedinasan bagi lembaga DPRD.

VI.2.7 Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Kesadaran Hukum

masyarakat dan Penegakan Hukum tanpa diskriminasi.

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

2. Meningkatkan upaya penegakan hukum terutama yang terkait dengan penegakan

peraturan daerah.

VI.2.8 Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Ketentraman,

Ketertiban, Stabilitas Keamanan dan Perlindungan Masyarakat.

1. Meningkatkan pembinaan terhadap organisasi masyarakat dan partai politik.

2. Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat untuk bersama-sama menjaga

kemanan, ketentraman, dan ketertiban.

3. Meninkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Umum, Penerapan dan Penegakan Perda di Kecamatan.

4. Meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap potensi bencana dan akibat

bencana

5. Meningkatkan Perlindungan Masyarakat terhadap bencana Kebakaran.


Tabel VI.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas yang Berakhlakul Karimah, Unggul dan Sejahtera

MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH

KEBIJAKAN

1. Meningkatkan Penyediaan

Infrastruktur Dasar di semua aspek Kehidupan

Masyarakat

1. Meningkatkan penyediaan

infrastruktur dasar dengan memperhatikan

aspek pembangunan yang

berkelanjutan

1. Meningkatnya ketersediaan

infrastruktur dasar dengan memperhatikan

aspek pembangunan yang berkelanjutan

1. Peningkatan Aksessibilitas

Masyarakat.

1. Meningkatkan persentase jalan

Kabupaten dalam kondisi baik

2. Meningkatkan persentase jalan

Poros Desa dalam kondisi baik

3. Meningatkan

Penanganan Infrastruktur

Perumahan dan Kawasan Pemukiman

4. Meningkatkan persentase sarana dan prasarana

angkutan sungai untuk melayani aksebilitas orang

dan barang

2. Meningkatnya

kualitas layanan air minum bagi masyarakat

5. Meningkatkan

persentase penduduk yang mendapatkan air

minum yang aman

3. Meningkatnya

kualitas sanitasi (air limbah,

persampahan dan drainase) masyarakat

6. Meningkatkan

persentase penduduk yang

terlayani sistem air limbah yang memadai

7. Meningkatkan

persentase pengurangan dan pengangkutan

sampah serta pengoperasian TPA



KEBIJAKAN

8. Meningkatkan

persentase penduduk yang terlayani sistem

jaringan drainase sehingga tidak terjadi genangan

4. Meningkatnya

Kualitas Pembangunan Berkelanjutan

melalui Penataan Ruang

9. Meningkatkan

Kualitas Pembangunan Berkelanjutan

melalui Penataan Ruang

2. Meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui

pembinaan mental, spiritual berlandaskan

sendi-sendi keagamaan, budaya dan

berwawasan kebangsaan.

1. Meningkatkan

jati diri dan kepribadian masyarakat yang

religius, berbudaya dan berwawasan

kebangsaan

1. Meningkatnya


berbudaya sesuai dengan nilai-nilai luhur di Kabupaten

Sambas

1. Pelestarian dan

pengembangan budaya daerah

1. Melestarikan

budaya daerah

2. Pembinaan terhadap generasi muda

2. Meningkatkan upaya pembinaan terhadap generasi

muda agar menjadi generasi penerus

yang unggul dan terhindar dari perilaku negatif

2. Meningkatnya jati diri dan kepribadian

masyarakat yang berwawasan

kebangsaan

3. Peningkatan pengetahuan dan wawasan

kebangsaan serta semangat

patriotisme

3. Meningkatakan pengetahuan dan wawasan

kebangsaan serta semangat

patriotisme

3. Meningkatnya


berkesesuaian dengan nilai-nilai agama

4. Peningkatan

kualitas hidup beragama

4. Meningkatkan

pembinaan kualitas kehidupan beragama

5. Peningkatan kualitas pembinaan

terhadap organisasi

keagamaan

5. Membina dan meningkatkan kualitas pembinaan

terhadap organisasi keagamaan

6. Peningkatan

Upaya Penumbuhan Budi Pekerti yang baik

bagi Siswa dan Guru

6. Meningkatkan

upaya penumbuhan budi pekerti yang baik bagi siswa dan

Guru



KEBIJAKAN

3. Mengembang-

kan Ekonomi Kerakyatan yang Sinergis antara

Pemerintah, Swasta dan Masyarakat

untuk mendorong percepatan

pembangunan perekonomian di segala sektor.

1. Meningkatkan

kegiatan ekonomi dan investasi.

1. Berrkembangny

a perekonomian daerah.

1. Peningkatan

Iklim Investasi Daerah

1. Implementasi

sistem pelayanan satu atap, dengan tetap

mempertimbangkan prinsip-prinsip layanan yang

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

2. Peningkatan

Produktifitas pertanian, peternakan dan

pengembangan sentra-sentra komoditas

unggulan sektor pertanian, perkebunan,

perikanan dan kelautan untuk mengurangi

angka pengangguran

dan kemiskinan

2. Meningkatan

produktivitas pertanian, peternakan dan

pengembangan sentra-sentra komoditas

unggulan sektor pertanian, perkebunan,

perikanan, dan kelautan.

3. Peningkatan

Produktifitas Industri dan Perdagangan,

Pemberdayaan UKM dan Koperasi serta peningkatan

daya Saing Produk

3. Membangun

kemitraan strategis antara koperasi, serta usaha mikro,

kecil, dan menengah (UKMK) dengan usaha

besar

4. Mengembangkan

industri hilir berbasis pertanian, perkebunan,

perikanan, dan kelautan

5. Meningkatkan Sarana dan

Prasarana Perdagangan,

perlindungan konsumen serta Pengamanan

Perdagangan



KEBIJAKAN

2. Meningkatkan

pengelolaan dan Pengawasan sumber daya alam

yang berwawasan lingkungan hidup.

2. Terciptanya

pengelolaan dan Pengawasan SDA yang berwawasan

lingkungan.

4. Peningkatan

pengelolaan dan Pengawasan SDA yang berwawasan

lingkungan.

6. Menurunkan

tingkat degradasi lingkungan melalui pendekatan

keterpaduan dalam pengelolaan lahan, perencanaan

pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan

7. Meningkatkan

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

4. Meningkatkan

Kualitas Sumber Daya Manusia untuk menuju

pembangunan yang berkeadilan.

1. Meningkatkan

kualitas sumber daya manusia melalui

pembangunan bidang pendidikan,

kesehatan, kebudayaan, pariwisata,

pemuda, olah raga dan pemberdayaan

perempuan, keluarga berencana dan

anak untuk menunjang program-program

unggulan daerah.

1. Meningkatnya

derajat pendidikan masyarakat

1. Peningkatan

akses pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan

Lama Sekolah, mutu pendidikan, serta

keterampilan masyarakat untuk menunjang

pembangunan daerah

1. Meningkatkan

akses pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan

Harapan Lama Sekolah (HLS)

2. Meningkatkan

mutu pendidikan

3. Meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan masyarakat

2. Meningkatnya derajat kesehatan

masyarakat

2. Peningkatan kualitas

kesehatan masyarakat melalui

peningkatan akses terhadap

pelayanan kesehatan, promosi

kesehatan, pengembangan Usaha

Kesehatan Berbasis

Masyarakat (UKBM), serta peningkatan

kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan

yang memadai

4. Meningkatkan angka harapan

hidup, menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan

Angka Kematian Bayi (AKB), serta Peningkatan Status

Gizi Masyarakat

5. Meningkatkan upaya promosi

kesehatan dan pengembangan UKBM

6. Menurunnya Prevalensi Penyakit

Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya

Cakupan Kesehatan Lingkungan.



KEBIJAKAN

7. Meningkatkan

akses bagi masyarakat untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan yang bermutu melalui

peningkatan jaminan kesehatan

8. Meningkatkan

kualitas dan ketersediaan

tenaga kesehatan

9. Meningkatkan

kualitas kesehatan perorangan

10. Meningkatkan

kualitas dan ketersediaan

tenaga kesehatan rumah sakit

3. Meningkatnya pengembangan pariwisata

3. Peningkatan pengembangan pariwisata

11. Meningkatkan pengembangan destinasi dan

pemasaran pariwisata

4. Meningkatnya

pembinaan terhadap pemuda,

olah raga dan seni

4. Peningkatan

terhadap upaya pembinaan

pemuda, olah raga dan kesenian

12. Meningkatkan

pembinaan terhadap pemuda

13. Meningkatkan

pembinaan di bidang olah raga

14. Meningkatkan

pembinaan di bidang kesenian

5. Meningkatnya kualitas hidup

perempuan, kualitas keluarga, keberdayaan

masyarakat,

5. Peningkatan pemberdayaan

perempuan, pembinaan keluarga,

peningkatan

15. Meningkatkan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan terhadap anak



KEBIJAKAN

perlindungan

sosial, dan perlindungan anak

kepesertaan

Keluarga Berencana, upaya pengendalian

penduduk, serta perlindungan anak

16. Meningkatkan

upaya pembinaan keluarga, kepesertaan

keluarga berencana dan pengendalian

penduduk

6. Penigkatan

perlindungan sosial

17. Meningkatkan

upaya pembinaan dan perlindungan

sosial terhadap penyandang cacat, fakir miskin, panti

asuhan/panti jompo, dan lembaga

kesejahteraan sosial

7. Peningkatan keberdayaan

masyarakat


pemberdayaan terhadap masyarakat di

perdesaan

19. Meningkatkan

upaya pemberdayaan

terhadap masyarakat di kawasan

transmigrasi

20. Meningkatkan

Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan Rumah

Layak Huni

8. Peningkatan kualitas dan keterampilan

tenaga kerja

21. Meningkatkan kualitas dan keterampilan

tenaga kerja

5. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Aparatur

serta Tata Kelola Pemerintahan yang baik,

bersih, demokratis,

1. Meningkatkan upaya reformasi birokrasi dan tata

kelola pemerintahan yang baik.

1. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur,

kualitas reformasi birokrasi dan terselenggaranya

tata kelola pemerintahan yang

1. Peningkatan upaya reformasi birokrasi

1. Meningkatkan dan mendorong upaya untuk

mewujudkan aparatur pemerintah yang

profesional



KEBIJAKAN

transparan,

akuntabel, efektif dan efisien.

baik serta

meningkatnya kualitas pelayanan kepada

masyarakat

2. Peningkatan

tata kelola pemerintahan yang baik

2. Meningkatkan

efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

melalui penataan kelembagaan dan

penataan regulasi

3. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan

pemerintahan

4. Meningkatkan pelayanan informasi dan

dokumentasi

5. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan

pemerintahan umum di Kecamatan

6. Meningkatkan efektifitas

koordinasi kebijakan dan pelaksanaan

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan

3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada

masyarakat

7. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat


pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong

terwujudnya pelaksanaan pembangunan

yang efektif, efisien, dan transparansi


pengelolaan keuangan daerah

5. Peningkatan

kapasitas dan kualitas aparatur

9. Meningkatkan

kapasitas dan kualitas aparatur



KEBIJAKAN

6. Peningkatan

pembinaan terhadap pengelolaan

keuangan dan aset desa

10. Meningkatkan

pembinaan oleh Camat terhadap pengelolaan

keuangan dan aset desa

6. Meningkatkan

Keterlibatan dan Peran Serta Masyarakat

dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan,


1. Meningkatkan

kualitas pembangunan daerah melalui

peningkatan partisipasi masyarakat dalam

proses pembangunan baik dalam

tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan pembangunan

1. Meningkatnya

kualitas pembangunan daerah melalui

peningkatan partisipasi masyarakat proses

pembangunan baik dalam tahapan perencanaan,


1. Peningkatan

kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan pembangunan daerah dengan

melibatkan partisipasi masyarakat

1. Meningkatkan

kualitas perencanaan pembangunan

daerah dan keterpaduan perencanaan

pembangunan daerah dengan pembangunan desa

2. Menyediakan dan menyebarluaskan

data dan informasi pembangunan serta informasi publik

lainnya

3. Meningkatkan pelayanan pengaduan kepada

masyarakat

4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di

kecamatan

2. Meningkatnya kapasitas, fungsi

kontrol, dan hubungan kemitraan antar

lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah

2. Peningkatan kapasitas dan

fungsi kontrol lembaga perwakilan rakyat

(DPRD)

5. Meningkatkan kapasitas dan

pelayanan kedinasan bagi lembaga DPRD



KEBIJAKAN

7. Meningkatkan

Kesadaran Hukum masyarakat dan

Penegakan Hukum tanpa diskriminasi.

1. Menegakkan

supremasi hukum secara adil dan bertanggungjawab

1. Meningkatnya

kesadaran hukum

1. Peningkatan

upaya kesadaran hukum masyarakat

1. Meningkatkan

kesadaran hukum masyarakat

2. Meningkatnya upaya penegakan hukum

2. Peningkatan upaya penegakan hukum

2. Meningkatkan upaya penegakan hukum terutama

yang terkait dengan penegakan peraturan daerah

8. Meningkatkan

Ketentraman, Ketertiban, Stabilitas

Keamanan dan Perlindungan Masyarakat.

1. Memantapkan

stabilitas kemanan dan ketertiban serta

perlindungan masyarakat

1. Terciptanya

stabilitas keamanan dan ketertiban

masyarakat.

1. Peningkatan

pembinaan keamanan dan ketertiban

masyarakat

1. Meningkatkan

pembinaan terhadap organisasi masyarakat dan

partai politik

2. Meningkatkan

pembinaan terhadap masyarakat untuk

bersama-sama menjaga kemanan, ketentraman, dan

ketertiban

3. Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan

penegakan perda di Kecamatan

2. Meningkatnya Perlindungan terhadap

Masyarakat

2. Terwujudnya Perlindungan terhadap

Masyarakat

2. Peningkatan perlindungan terhadap

masyarakat

4.Meningkatkan perlindungan masyarakat

terhadap potensi bencana dan

akibat bencana

5.Meningkatkan perlindungan

masyarakat terhadap bencana kebakaran

RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VII | 1

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan arah kebijakan pembangunan

yang mengarahkan secara umum hal-hal penting yang akan menjadi pegangan dalam

pelaksanaan pembangunan yang kemudian dijabarkan dengan target kinerja daerah

beserta program menurut urusan. Dengan demikian, kebijakan umum dan program

yang disampaikan dalam RPJMD ini hanya yang bersifat prioritas, sementara untuk

kebijakan umum dan program yang terkait penyelenggaraan Standar Pelayanan

Minimum (SPM) maupun operasional pemerintahan dapat dituangkan lebih detil dan

lengkap dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah.

Selanjutnya untuk memantapkan landasan pelaksanaannya agar terjalin

sinkronisasi yang baik antara RPJMD ini dengan Renstra Perangkat Daerah, maka

program yang terkait dengan operasional pemerintahan dituangkan dalam Bab VIII

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan.

VII. 1 Kebijakan Umum Pembangunan

Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Sambas 2016-2021 diarahkan untuk:

a. Melaksanakan Program Prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 tahun

dalam rangka penyelesaian berbagai permasalahan yang ada.

b. Melaksanakan program-program daerah lainnya sesuai dengan urusan

pemerintahan yang harus dilaksanakan.

c. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan

operasional pada masing-masing urusan pemerintahan dan pembangunan.

d. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui

aspirasi masyarakat dalam Musrenbang.

e. Mengedepankan program-program peningkatan infrastruktur dasar untuk

mendukung daya saing, menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan

penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, upaya

pengentasan kemiskinan.

f. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan

pencapaian target pembangunan nasional, pemenuhan ketentuan perundang-


undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat.

g. Meningkatkan pelayanan masyarakat disetiap lini pelayanan mulai dari tingkat

desa, kecamatan hingga kabupaten.

VII.2 Program Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten

Sambas menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan

Pilihan yang dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Sambas. Penetapan rangkaian program ini digunakan sebagai penunjang pencapaian

visi dan misi daerah. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan

pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai

berikut.

A. Program Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Misi Meningkatkan

Penyediaan Infrastruktur Dasar di semua aspek Kehidupan Masyarakat.

PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku

Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau Dan

Sumber Daya Air Lainnya

Program Pengamanan Pantai

Program Pengendalian Banjir

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pemanfaatan Ruang

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program Pengembangan Perumahan

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

PERHUBUNGAN

Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

B. Program Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Misi Meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan mental, spiritual

berlandaskan sendi-sendi keagamaan, budaya dan berwawasan

kebangsaan.

KEBUDAYAAN

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Program Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

PENUNJANG

Program Pembinaan Kualitas Kehidupan Beragama

Program Pembinaan Organisasi Keagamaan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


PENDIDIKAN

Program Peningkatan Penumbuhan Budi Pekerti yang baik bagi Guru dan Peserta

didik.

C. Program Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Misi Mengembangkan

Ekonomi Kerakyatan yang Sinergis antara Pemerintah, Swasta dan

Masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian

di segala sektor.

PENANAMAN MODAL

Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa

Program Publikasi Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Informasi Penanaman Modal

Program Penataan Kebijakan Penanaman Modal

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program Peningkatan dan Pengembangan Penanaman Modal

Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program Revitalisasi Pelayanan Penanaman Modal

Program Peningkatan Pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

KETAHANAN PANGAN

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

PERTANIAN

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Pemberdayaan Kelompok Tani

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Produktifitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan


Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Tanaman Pangan)

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Hortikultura)

Program Pengembangan Dan Penyebaran Informasi Teknologi Pertanian

Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Program Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan

Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut,Air Payau dan Air Tawar

Program Minapolitan

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Program Penciptaan Iklim Usaha Menengah yang kondusif

Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil

menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Manajemen Usaha koperasi

INDUSTRI

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program Penataan Struktur Industri


PERDAGANGAN

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Peningkatan kerjasama perdagangan internasional

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program Peningkatan Efisiensi Perdagagan Dalam Negeri

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Kebakaran Hutan

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

D. Program Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Misi Meningkatkan

Kualitas Sumber Daya Manusia untuk menuju pembangunan yang

berkeadilan.

PENDIDIKAN

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Penyediaan Jasa Guru Dan Tenaga Kependidikan

Program Peningkatan Kreativitas Dan Prestasi Siswa Di Bidang Akademik Dan Non

Akademik

Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Layanan Akses Pendidikan Dan Beasiswa Bagi Peserta Didik

Program Pendidikan Menengah

Program Peningkatan Penumbuhan Budi Pekerti Yang Baik Bagi Guru Dan Peserta

Didik

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun

Program Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Kesetaraan


Program Pendidikan Keaksaraan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

PERPUSTAKAAN

Program Pengembangan Perpustakaan

Program Pengembangan Kualitas Sumber Daya Perpustakaan Dan Kearsipan

Program Pelaksanaan Pelestarian Bahan Pustaka

Program Pengembangan Budaya Gemar Membaca

KESEHATAN

Program Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif Dan Usila

Program Penanggulangan Dan Pencegahan Masalah Gizi Ibu Dan Anak

Program Pencegahan Stunting Dan Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Kesehatan Kerja Dan Olahraga

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Pengawasan Obat Dan Makanan

Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Dan Data

Program Kefarmasian Dan Alat Kesehatan

Program Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Pencegahan, Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Tb Paru

Program Survelance Dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)

Program Penguatan Pembiayaan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan

Program Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial

Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Program Pembinaan Kesehatan Tradisional Dan Komplementer

Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya

Program Manajemen, Pemenuhan Dan Peningkatan Mutu, Sarana Dan Prasarana

Fasilitas Kesehatan


Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum

Daerah

Program Pengembangan, Pemantapan, Pemantauan Dan Evaluasi Urusan Kesehatan

Program Operasional Rumah Sakit

Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit

Program Peningkatan Kualitas Pelayan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum

Daerah

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit

Program Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Manajemen Kesehatan

Program Penyediaan Tenaga Teknis Kesehatan

Program Pengadaan, Pemeliharaan,Operasional Dan Pembinaan Kesehatan

Puskesmas (Blud)

Program Upaya Pelayanan Manajemen Di Puskesmas (Dau)

Program Perencanaan Dan Penyusunan Regulasi Kesehatan

Program Pengadaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit

PARIWISATA

Program Pengembangan Pemasaran Wisata

Program Pengembangan Kemitraan

Program Pengembangan Destinasi Wisata

Program Pengembangan Atraksi Daya Tarik Wisata

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup

Pemuda

Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga

Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga

Program Pembinaan Prestasi Olahraga


KEBUDAYAAN

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan

Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Program Perlindungan Anak

Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender

Program Pengembangan Data Informasi

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di

Masyarakat

Program Peningkatan Keluarga Berencana

Program Pelayanan Kontrasepsi

Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Program Pembinaan Ketahanan Remaja

Program Pengendalian Kependudukan

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Program Pembinaan Keluarga, Balita Dan Anak

Program Kerjasama Dan Lintas Sektor

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program Advokasi Dan Kie Pengendalian Penduduk Dan KB

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

SOSIAL

Program Dukungan Terhadap Implementasi Reformasi Birokrasi (Rb)

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

Program Pemberdayaan Kelembagaan Dan Kesejahteraan Sosial

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Program Pembinaan Panti Asuhan / Jompo

Program Peningkatan Penanggulangan Bencana

Program Penanggulangan Bencana

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, Psk, Narkoba Dan

Penyakit Sosial Lainnya)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Pedesaan

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan

Program Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Dan

Teknologi Tepat Guna (TTG)

KETRANSMIGRASIAN

Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Program Penataan Penempatan Penduduk Di Kawasan Transmigrasi

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Program Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi


Program Pengembangan Perumahan

KETENAGAKERJAAN

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Balai Latihan Kerja


Program Peningkatan Kesempatan Kerja


Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program Peningkatan Kompetensi Dan Daya Saing Tenaga Kerja

PERTANAHAN

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

PENUNJANG LAINNYA

Program pelayanan administrasi perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program penyusunan rencana kerja skpd

Program legeslasi rancangan peraturan perundang - undangan

Program publikasi kegiatan pembangunan daerah

E. Program Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Misi Meningkatkan

Kapasitas dan Kualitas Aparatur serta Tata Kelola Pemerintahan yang

baik, bersih, demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

PENUNJANG

Program Pemuktahiran Data Dan Informasi Kepegawaian

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Program Perencanaan Dan Rekrutmen Asn

Program Dan Pengembangan Aparatur Dalam Jabatan

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Melalui Tugas Dan Izin Belajar

Program Pengembangan Kompetensi Aparatur

Program Peningkatan Kesejahteraan Dan Penghargaan Aparatur

Program Fasilitasi Layanan Profesi Asn

Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Asn

Program Penilaian Kinerja Dalam Jabatan

Program Koordinasi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Pada Batas Negara

Program Koordinasi Pengelolaan Potensi Kewilayahan Perbatasan

Program Koordinasi Pengadaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan

Program Reformasi Birokrasi


Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kdh

Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur

Pengawasan

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Program Sosialisasi Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Pembangunan

Program Pembinaan Dan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Trantibum


Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Pembangunan


Program Koordinasi Dan Monitoring Evaluasi Kebijakan Bidang Ekonomi Dan

Sumber Daya Alam

Program Koordinasi Dan Monitoring Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan

Rakyat

Program Pelaporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Prorgram Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen Arsip


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

Program Koordinasi Penyelenggaraan Kebijakan Bidang Administrasi Kewilayahan

Dan Pemerintahan Desa

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kdh

Program Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja

Program Peningkatan Profesionalime Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur

Pengawasan


Program Peningkatan Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah

Daerah

Program Evaluasi Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Program Reformasi Birokrasi Dibidang Pengawasan

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Koordinasi Pembinaan Ketentraman , Ketertiban Umum Dan Penerapan

Serta Penegakan Perda Di Kecamatan

Program Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilakukan

Oleh Perangkat Daerah Di Kecamatan

Program Lomba Desa Tingkat Kecamatan

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik

Program Pelayanan Administrasi Terpadu Di Kecamatan

Program Pembinaan Dan Pelestarian Budaya


Program Pembinaan Terhadap Pengelolaan Aset Desa

Program Pembinaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa


Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa


Program Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan

Program Peningkatan Perlindungan Terhadap Masyarakat

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunan Narkoba Dan Perilaku Negatif

Lainnya

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PBB

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Program Pelayanan Pencatatan Sipil


Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan

KEARSIPAN

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

F. Program Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Misi Meningkatkan

Keterlibatan dan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan,

Pelaksanaan, Pengawasan Pembangunan.

PENUNJANG

Program Pengembangan Data/Informasi

Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Sippd)

Program Penelitian, Pengembangan, Dan Rekayasa

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, Sumber Daya Alam,

Infrastruktur Dan Kewilayahan

Program Pengelolaan Kebun Raya Sambas

Program Koordinasi Pengendalian Perencanaan Dan Implementasi Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pemerintaahan Dan Pembangunan Manusia

Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

Dan Pembangunan Manusia

Program Kerjasama Antar Daerah


Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota Dprd

Program Peningkatan Koordinasi Dan Pengawasan Pelaksanaan

Pemerintahan,Pembangunan Pembinaan Kemasyarakatan

Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd Lainnya

Program Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Program Publikasi Pembangunan Daerah

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika

STATISTIK

Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

G. Program Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Misi Meningkatkan

Kesadaran Hukum masyarakat dan Penegakan Hukum tanpa

diskriminasi.







Program Penyusunan Produk Hukum Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sat Pol

Pp/Satlinmas/Damkar/Ppns

H. Program Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Misi Meningkatkan

Ketentraman, Ketertiban, Stabilitas Keamanan dan Perlindungan

Masyarakat.






Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebakaran

Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran


Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam


Program Penyusunan Produk Hukum Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sat Pol

Pp/Satlinmas/Damkar/Ppns

PENUNJANG



Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program Kewaspadaan Dini Masyarakat

Program Ketahanan Bangsa Dan Nasionalisme

Program Bina Manunggal Tni Dan Rakyat

MISI 1

1. Meningkatkan

persentase jalan

Kabupaten dalam

kondisi baik

1. Panjang jaringan jalan

kabupaten dalam kondisi baik

% 44,16% (486,730

Km)

dari P= 1.102,206

Km

Peningkatan/

Pemeliharaan

PEKERJAAN

UMUM DAN

TATA RUANG

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kab.

Sambas

2. Meningkatkan

persentase jalan Poros

Desa dalam kondisi baik


poros desa dalam kondisi baik

% 52,81% (381,46

Km) dari P=

722,326 Km

71,00%

(Penambahan

25,94 Km)

PEKERJAAN

UMUM DAN

TATA RUANG


Penataan Ruang Kab.

Sambas

3. Meningatkan

Penanganan

Infrastruktur Perumahan

dan Kawasan

Pemukiman

3. Panjang Jalan Perumahan

dan Kawasan Pemukiman

(tahun berkenaan)

km 21,4 42,41 PERUMAHAN

RAKYAT DAN

KAWASAN

PERMUKIMAN

Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman dan

Lingkungan Hidup Kab.

Sambas

4. Tersedianya

dermaga/steigher untuk

melayani aksesibilitas orang

dan barang

% 78 99 PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan Kab.

Sambas

2. Meningkatnya

kualitas layanan air

minum bagi

masyarakat

5. Meningkatkan

persentase penduduk

yang mendapatkan air

minum yang aman

5. Rumah Tangga Pengguna

Air Bersih

% 53,00 75,00 PERUMAHAN

RAKYAT DAN

KAWASAN

PERMUKIMAN




Sambas

6. Meningkatkan

persentase penduduk

yang terlayani sistem

air limbah yang

memadai

6. Rumah Tangga Bersanitasi % 47,20 61,50 PERUMAHAN

RAKYAT DAN

KAWASAN

PERMUKIMAN




Sambas

TABEL VII.1

KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TAHUN 2016 - 2021

SASARAN STRATEGI

1. Meningkatnya

ketersediaan

infrastruktur dasar

dengan

memperhatikan

aspek

pembangunan

yang berkelanjutan

1. Peningkatan

Aksessibilitas

Masyarakat.

4. Meningkatkan

persentase sarana dan

prasarana angkutan

sungai untuk melayani

aksebilitas orang dan

barang

Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG

URUSANOPDARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN Satuan

Capaian Thn 0

(2016)*

3. Meningkatnya

kualitas sanitasi (air

limbah, persampahan

dan drainase)

masyarakat

SASARAN STRATEGIKondisi Kinerja

pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG


Capaian Thn 0

(2016)*

7. Meningkatkan

persentase

pengurangan dan

pengangkutan sampah

serta pengoperasian

TPA

7. Penanganan Sampah

Perkotaan

% 44,20 72,07 PERUMAHAN

RAKYAT DAN

KAWASAN

PERMUKIMAN




Sambas

8. Meningkatkan

persentase penduduk

yang terlayani sistem

jaringan drainase

sehingga tidak terjadi

genangan

8. Drainase dalam kondisi

baik

% 2,7 14,54 PERUMAHAN

RAKYAT DAN

KAWASAN

PERMUKIMAN




Sambas

4. Meningkatnya

Kualitas Pembangunan

Berkelanjutan melalui

Penataan Ruang

9. Meningkatkan

Kualitas Pembangunan

Berkelanjutan melalui

Penataan Ruang

9. Tersedianya Dokumen

Penyusunan Rencana Detail

Tata Ruang

dokumen 3 8 PEKERJAAN

UMUM DAN

TATA RUANG


Penataan Ruang Kab.

Sambas

MISI 2

1. Melestarikan budaya

daerah

1. Benda, Situs dan Cagar

Budaya yang dilestarikan

jenis 37 41 KEBUDAYAAN Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kab. Sambas

2. Pembinaan

terhadap generasi

muda


pembinaan terhadap

generasi muda agar

menjadi

generasi penerus yang

unggul dan terhindar

dari perilaku negatif

2. Jumlah Peserta yang

mengikuti Kegiatan

Pembinaan bagi generasi

muda

orang 50 50 KEPEMUDAAN

DAN OLAH RAGA

Dinas Pariwisata,

Kepemudaan dan Olahraga

Kab. Sambas

2. Meningkatnya

jati diri dan

kepribadian

masyarakat yang

berwawasan

kebangsaan

3. Peningkatan

pengetahuan dan

wawasan kebangsaan

serta semangat

patriotisme

3. Meningkatakan

pengetahuan dan

wawasan kebangsaan

serta semangat

patriotisme


mengikuti kegiatan wawasan

kebangsaan pada tahun

berkenaan

orang 50 100 KEPEMUDAAN

DAN OLAH RAGA

Dinas Pariwisata,


Kab. Sambas

1. Meningkatnya

ketersediaan

infrastruktur dasar

dengan

memperhatikan

aspek

pembangunan

yang berkelanjutan

3. Meningkatnya

kualitas sanitasi (air

limbah, persampahan

dan drainase)

masyarakat

1. Meningkatnya

jati diri dan

kepribadian

masyarakat yang

berbudaya sesuai

dengan nilai-nilai

luhur di Kabupaten

Sambas

1. Pelestarian dan

pengembangan

budaya daerah


pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG


Capaian Thn 0

(2016)*


hidup beragama

4. Meningkatkan

pembinaan kualitas

kehidupan beragama

4. Peningkatan jumlah dan

kualitas penyuluh dan

bimbingan keagamaan

% 88 98 PENUNJANG Sekretariat Daerah Kab.

Sambas


pembinaan terhadap

organisasi keagamaan

5. Membina dan

meningkatkan kualitas

pembinaan terhadap

organisasi

keagamaan

5. Pembinaan dan

pengembangan lembaga-

lembaga pembina agama

% 35 85 PENUNJANG Sekretariat Daerah Kab.

Sambas

6. Jumlah kegiatan

penumbuhan budi pekerti

bagi siswa

kegiatan 10 10 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan


MISI 3

1. Pertumbuhan Ekonomi % 4,90 6,01 PENUNJANG lintas sektor

2. Pendapatan Perkapita

Berlaku 2010

Rp juta 30,78 50,16 PENUNJANG lintas sektor


Konstan 2010

Rp juta 22,38 28,58 PENUNJANG lintas sektor

4. Nilai Investasi PMDN Rp Milyar 3.493,19 5.625,82 PENANAMAN

MODAL

Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kab. Sambas

5. Nilai Investasi PMA Ribu US$ 307.449,78 495.150,92 PENANAMAN

MODAL

Dinas Penanaman Modal dan


Pintu Kab. Sambas

6. Pola Pangan Harapan skor 72,80 92,20 KETAHANAN

PANGAN

Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan Kab.

Sambas

Jumlah produksi :

7. padi ton 304.622 330.000

8. jeruk ton 93.472 103.472

3. Meningkatnya

jati diri dan

kepribadian

masyarakat yang

berkesesuaian

dengan nilai-nilai

agama

PERTANIAN/

KELAUTAN DAN

PERIKANAN

Dinas Pertanian dan


Sambas dan Dinas

Perikanan, Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kab.

Sambas

6. Peningkatan Upaya

Penumbuhan Budi

Pekerti yang baik bagi

Siswa dan Guru


penumbuhan budi

pekerti yang baik bagi

siswa dan Guru

1. Berrkembangny

a perekonomian

daerah.

1. Peningkatan Iklim

Investasi Daerah

1. Implementasi sistem

pelayanan satu atap,

dengan tetap

mempertimbangkan

prinsip-prinsip layanan

yang efektif, efisien,

transparan, dan

akuntabel

2. Peningkatan

Produktifitas

pertanian, peternakan

dan pengembangan

sentra-sentra

komoditas unggulan

sektor pertanian,

perkebunan, perikanan

dan kelautan untuk

mengurangi angka

pengangguran dan

kemiskinan

2. Meningkatan

produktivitas pertanian,

peternakan dan

pengembangan sentra-

sentra komoditas

unggulan sektor

pertanian, perkebunan,

perikanan, dan

kelautan.


pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG


Capaian Thn 0

(2016)*

9. karet ton 125 18.750

10. kelapa dalam ton 381 14.020

11. Perikanan tangkap ton 45.723,99 58.246

12. Perikanan Budidaya ton 7.878,13 8.611

13. Daging sapi ton 610,00 660

3. Peningkatan

Produktifitas Industri

dan Perdagangan,

Pemberdayaan UKM

dan Koperasi serta

peningkatan daya

Saing Produk

3. Membangun

kemitraan strategis

antara koperasi, serta

usaha mikro, kecil, dan

menengah (UKMK)

dengan usaha besar

14. Pertumbuhan Koperasi % 5,83 2,99 KOPERASI,

USAHA KECIL

DAN MENENGAH

Dinas Koperasi, Usaha Kecil,

Menengah, Perindustrian

dan Perdagangan Kab.

Sambas

4. Mengembangkan

industri hilir berbasis


perikanan, dan kelautan

15. Pertumbuhan Industri % 1,46 0,87 INDUSTRI Dinas Koperasi, Usaha Kecil,



Sambas

5. Meningkatkan

Sarana dan Prasarana

Perdagangan,

perlindungan konsumen

serta Pengamanan

Perdagangan

16. Jumlah pasar yang

dibangun dan direvitalisasi

pemda

unit 58 73 PERDAGANGAN Dinas Koperasi, Usaha Kecil,



Sambas

2. Terciptanya

pengelolaan dan

Pengawasan SDA

yang berwawasan

lingkungan.

4. Peningkatan

pengelolaan dan

Pengawasan SDA yang

berwawasan

lingkungan.

6. Menurunkan tingkat

degradasi lingkungan

melalui pendekatan

keterpaduan dalam

pengelolaan lahan,

perencanaan

pengelolaan

sumberdaya alam yang

berkelanjutan

17. Jumlah Pengawasan

Terhadap Pelaksanaan

AMDAL/UKL/UPL/DPLH (buah)

buah 18 70 LINGKUNGAN

HIDUP




Sambas

PERTANIAN/

KELAUTAN DAN

PERIKANAN

Dinas Pertanian dan


Sambas dan Dinas


Kesehatan Hewan Kab.

Sambas

2. Peningkatan

Produktifitas

pertanian, peternakan

dan pengembangan

sentra-sentra

komoditas unggulan

sektor pertanian,

perkebunan, perikanan

dan kelautan untuk

mengurangi angka

pengangguran dan

kemiskinan

2. Meningkatan

produktivitas pertanian,

peternakan dan

pengembangan sentra-

sentra komoditas

unggulan sektor


perikanan, dan

kelautan.


pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG


Capaian Thn 0

(2016)*

7. Meningkatkan

Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

18. Ruang Terbuka Hijau

(RTH) yang di kelola

% 2,35 3,07 LINGKUNGAN

HIDUP




Sambas

MISI 4

1. Angka Harapan Lama

Sekolah (AHLS)

% 11,81 12,71 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan


2. Angka rata-rata lama

sekolah



3. Angka partisipasi sekolah

SD



4. Angka partisipasi sekolah

SMP



5. Rasio Guru/murid

pendidikan dasar

% 74 86,00 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan


6. APK Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) 4 - 6 Tahun



7. APK SD/MI/Paket A % 111 105,30 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan


8. APK SMP/MTs/Paket B % 97,8 99,50 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan


9. APM SD/MI/Paket A % 91,38 91,67 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan


10. APM SMP/MTs/Paket B % 73 88,75 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan


11. Sekolah Pendidikan SD/MI

kondisi bangunan baik



12. Sekolah Pendidikan

SMP/MTs kondisi bangunan

baik



13. Angka Putus Sekolah

(APS) SD/MI



14. Angka Putus Sekolah

(APS) SMP/MTs



1. Meningkatnya

derajat pendidikan

masyarakat

1. Peningkatan akses

pendidikan, Rata-rata

Lama Sekolah,

Harapan Lama

Sekolah, mutu

pendidikan, serta

keterampilan

masyarakat untuk

menunjang

pembangunan daerah

1. Meningkatkan akses


Lama Sekolah (RLS),

dan

Harapan Lama Sekolah

(HLS)


pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG


Capaian Thn 0

(2016)*

15. Persentase SD/SDLB yang

memenuhi Standar Pelayanan

Minimal (SPM)



16. Persentase SMP/SMPLB

yang memenuhi Standar

Pelayanan Minimal (SPM)



17. Angka Melanjutkan (AM)

dari SD/MI ke SMP/Mts



18. Angka Melanjutkan (AM)

dari SMP/Mts ke SMA/SMK/MA



2. Meningkatkan mutu

pendidikan

19.Angka Kelulusan (AL)

SD/MI



20. Angka Kelulusan (AL)

SMP/MTs



21. Guru yang memenuhi

Kualifikasi S1/D-IV

% 80 94.75 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan


23. Jumlah Perpustakaan Buah 50 105 PERPUSTAKAAN Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah Kab.

Sambas


Perpustakaan Daerah Per

Tahun

Orang 9.969 18.669 PERPUSTAKAAN Dinas Perpustakaan dan


Sambas

25. Koleksi Buku yang

Tersedia di Perpustakaan

Daerah

Buah 21.138 26.578 PERPUSTAKAAN Dinas Perpustakaan dan


Sambas

2. Meningkatnya

derajat kesehatan

masyarakat


kesehatan masyarakat

melalui peningkatan

akses

terhadap pelayanan

kesehatan, promosi

kesehatan,

pengembangan Usaha

Kesehatan Berbasis

Masyarakat (UKBM),

serta peningkatan

kualitas dan

ketersediaan tenaga

kesehatan yang

memadai

4. Meningkatkan angka

harapan hidup,

menurunkan Angka

Kematian Ibu (AKI) dan

Angka Kematian Bayi

(AKB), serta

Peningkatan Status Gizi

Masyarakat

75 PENDIDIKAN Dinas Perpustakaan dan


Sambas

5022. Jumlah Desa yang

Membentuk Taman Bacaan

Masyarakat Desa (TBM)

Desa

26. Angka Harapan Hidup tahun

1. Peningkatan akses


Lama Sekolah,

Harapan Lama

Sekolah, mutu

pendidikan, serta

keterampilan

masyarakat untuk

menunjang

pembangunan daerah

3. Meningkatkan

pengetahuan dan

keterampilan

masyarakat

Dinas Kesehatan Kab.

Sambas

68,1 70,82 KESEHATAN


pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG


Capaian Thn 0

(2016)*

27. Angka kematian IBU per

100.000 Kelahiran Hidup

orang 190/100.000 156/100.000 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.

Sambas

28. Angka kematian Bayi per

1000 Kelahiran Hidup

orang 12,45/ 1000 12,32/ 1000 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.

Sambas

29.Wilayah Bebas Rawan Gizi Desa 35 60 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.

Sambas

30. Prevalensi Kekurangan

Gizi ( Underweight pada anak

balita )

% 17,00 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.

Sambas

31. Prevalensi Stunting

(Pendek & Sangat) Pendek

pada anak batuta ( < 2 tahun

)

% 32 29,55 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.

Sambas

KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.

Sambas


Sambas

33. Keberhasilan Pengobatan

BTA Positif ( Succes Rate )

% 96,25 98,5 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.

Sambas

34. Prevalensi HIV per

100.000 penduduk

% 5 0,5 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.

Sambas

35. Prevalensi Malaria per

1000 Pddk


Sambas

36. Cakupan Penduduk > 2

Tahun minum Obat Filaria

% 66 80 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.

Sambas

37. Insiciden Rate DBD per

100.000

orang 53 49 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.

Sambas

38. Jumlah Institusi yang

melaksanakan Kawasan

Tanpa Rokok

Institusi 5 25 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.

Sambas

39. Cakupan Desa Uci desa 84,00 88,00 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.

Sambas

40. Jumlah Desa Berbasis

STMB

desa 2,00 10,00 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.

Sambas

2. Meningkatnya

derajat kesehatan

masyarakat



melalui peningkatan

akses

terhadap pelayanan

kesehatan, promosi

kesehatan,

pengembangan Usaha

Kesehatan Berbasis

Masyarakat (UKBM),

serta peningkatan

kualitas dan

ketersediaan tenaga

kesehatan yang

memadai

4. Meningkatkan angka

harapan hidup,

menurunkan Angka

Kematian Ibu (AKI) dan

Angka Kematian Bayi

(AKB), serta

Peningkatan Status Gizi

Masyarakat

6. Menurunnya

Prevalensi Penyakit

Menular dan Tidak

Menular serta

Meningkatnya Cakupan

Kesehatan Lingkungan.


promosi kesehatan dan

pengembangan UKBM

32. Cakupan Desa Siaga aktif % 85 90


pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG


Capaian Thn 0

(2016)*

41. Cakupan Pelayanan

kesehatan lingkungan


Sambas

42. Cakupan puskesmas yang

tersertifikasi akreditasi

nasional


Sambas

43. Cakupan penderita

ganguan jiwa berat (ODGJ)

yg diobati

% - 70,00 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.

Sambas

44. Cakupan fasiltas

kesehatan primer kondisi

baik.

% - 80,00 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.

Sambas

45. Cakupan Penduduk yang

menjadi Anggota

Kepesertaan Jaminan

Kesehatan


Sambas

46. Cakupan ketersediaan

obat dan vaksin di fasilitas

kesehatan


Sambas


dokumen manajemen

kesehatan yang berkualitas


Sambas


minimal memiliki 5 jenis

tenaga kesehatan

% - 100 KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.

Sambas


Sambas

50. Prosentase Indikator SPM

yang mencapai target


Sambas


Sambas

10. Meningkatkan

kualitas dan

ketersediaan tenaga

kesehatan rumah sakit

52. Persentase terpenuhinya

standar ketenagaan di RS


Sambas

3. Meningkatnya

pengembangan

pariwisata

3. Peningkatan

pengembangan

pariwisata

11. Meningkatkan

pengembangan

destinasi dan

pemasaran pariwisata

53. Jumlah Fasilitas Umum

yang dibangun di lokasi

destinasi wisata

unit 1 6 PARIWISATA Dinas Pariwisata,


Kab. Sambas



melalui peningkatan

akses

terhadap pelayanan

kesehatan, promosi

kesehatan,

pengembangan Usaha

Kesehatan Berbasis

Masyarakat (UKBM),

serta peningkatan

kualitas dan

ketersediaan tenaga

kesehatan yang

memadai

6. Menurunnya

Prevalensi Penyakit

Menular dan Tidak

Menular serta

Meningkatnya Cakupan

Kesehatan Lingkungan.

7. Meningkatkan akses

bagi masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan

kesehatan yang

bermutu melalui

peningkatan jaminan

kesehatan


dan ketersediaan tenaga

kesehatan

5549. Cakupan peningkatan

kompentensi SDM kesehatan

% 10

86


kesehatan perorangan

51. Rata Rata Indeks

kepuasan Masyarakat

% 76


pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG


Capaian Thn 0

(2016)*

12. Meningkatkan

pembinaan terhadap

pemuda

54. Jumlah Pemuda Pelopor orang 4 6 KEPEMUDAAN

DAN OLAH RAGA

Dinas Pariwisata,


Kab. Sambas

13. Meningkatkan

pembinaan di bidang

olah raga

55. Jumlah Cabang Olah Raga

prestasi yang dibina

cabang 7 12 KEPEMUDAAN

DAN OLAH RAGA

Dinas Pariwisata,


Kab. Sambas

14. Meningkatkan

pembinaan di bidang

kesenian

56. Jumlah Penampilan Seni

Budaya Daerah

kali 10 15 KEBUDAYAAN Dinas Pendidikan dan


15. Meningkatkan

pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan terhadap

anak

57. Rasio Anak yang

memerlukan Perlindungan

1 1 PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNGAN

ANAK

Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan

Anak Pengendalian

Penduduk dan Keluarga

Berencana Kab. Sambas

58. Rasio Penanganan Kasus

KDRT

0,015 0,02 PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNGAN

ANAK

Dinas Pemberdayaan


Anak Pengendalian




pembinaan keluarga,

kepesertaan keluarga

berencana dan

pengendalian penduduk

59. Jumlah Ketersedian Data

dan Informasi Keluarga yang

Akurat

dokumen 1 1 PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA

Dinas Pemberdayaan


Anak Pengendalian



60. Menurunnya Angka

Kelahiran Total (Total Fertility

Rate)-TFR

jiwa 2,9 2,8 PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA

Dinas Pemberdayaan


Anak Pengendalian



61. Meningkatkan Persentase

Peserta KB Aktif (CPR/

Contraceptive Prevalane Rate)

% 61,8 63,8 PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA

Dinas Pemberdayaan


Anak Pengendalian



4. Meningkatnya

pembinaan

terhadap pemuda,

olah raga, seni dan

budaya

4. Peningkatan

terhadap upaya

pembinaan pemuda,

olah raga,

dan kesenian

5. Meningkatnya

kualitas hidup

perempuan,

kualitas keluarga,

keberdayaan

masyarakat,

perlindungan

sosial, dan

perlindungan anak

5. Peningkatan

pemberdayaan

perempuan,

pembinaan keluarga,

peningkatan

kepesertaan Keluarga

Berencana, upaya

pengendalian

penduduk, serta

perlindungan anak


pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG


Capaian Thn 0

(2016)*

62. Menurunnya rata - rata

jumlah jiwa dalam keluarga

jiwa 5,3 4,3 PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA

Dinas Pemberdayaan


Anak Pengendalian



6. Penigkatan

perlindungan sosial


pembinaan dan

perlindungan sosial

terhadap

penyandang cacat, fakir

miskin, panti

asuhan/panti jompo,

dan lembaga

kesejahteraan sosial

63. PMKS yang di fasilitasi

untuk memperoleh bantuan

Sosial

orang 1.189 1.574 SOSIAL Dinas Sosial, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kab.

Sambas

64. Penanganan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

orang 70 120 SOSIAL Dinas Sosial, Pemberdayaan


Sambas

7. Peningkatan

keberdayaan

masyarakat


pemberdayaan terhadap

masyarakat di

perdesaan

65. Persentase Posyandu Aktif % 100 100 PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

DESA

Dinas Sosial, Pemberdayaan


Sambas

66. Rata - Rata Jumlah

Kelompok Binaan PKK

30 35 PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

DESA



Sambas


pemberdayaan terhadap

masyarakat di kawasan

transmigrasi

67. Jumlah Kelompok

Masyarakat di Kawasan

Transmigrasi yang dibina/

diberdayakan

KK 255 280 TRANSMIGRASI Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab. Sambas

20. Meningkatkan

Partisipasi Masyarakat

dalam Penyediaan

Rumah Layak Huni

68. Rumah Layak Huni % 72,45 85 PERUMAHAN

RAKYAT DAN

KAWASAN

PERMUKIMAN




Sambas


pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG


Capaian Thn 0

(2016)*


dan keterampilan

tenaga kerja

21. Meningkatkan

kualitas dan

keterampilan tenaga

kerja

69. Persentase Tenaga Kerja

yang mendapatkan Pelatihan

berbasis Kompotensi terhadap

Jumlah Pengangguran

Terbuka

% 0,4 0,6 KETENAGAKERJ

AAN

Dinas Tenaga Kerja dan


70. Rasio Penduduk yang

Bekerja

0,95 0,97 KETENAGAKERJ

AAN

Dinas Tenaga Kerja dan


MISI 5

1. Peningkatan Kompetensi

Pejabat Struktural melalui

Diklat Kepemimpinan

% 48,5 86,35 PENUNJANG Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber

Daya Manusia Aparatur

Daerah Kab. Sambas

2. Peningkatan tata

kelola pemerintahan

yang baik

2. Meningkatkan

efektifitas

penyelenggaraan

pemerintahan melalui

penataan kelembagaan

dan penataan regulasi

2. Tingkat Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

CC B PENUNJANG Sekretariat Daerah Kab.

Sambas

3. Opini BPK terhadap laporan

Keuangan Pemda

WDP WTP PENUNJANG Badan Keuangan Daerah

Kab. Sambas

4. Persentase OPD yang

menggunakan aplikasi untuk

pelayanan kepada

masyarakat

% 20 65 KOMUNIKASI

DAN

INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan

Informatika Kab. Sambas

5. Meningkatkan

efektifitas

penyelenggaraan

pemerintahan umum di

Kecamatan

5. Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik dan Kinerja

Pelayanan di Kecamatan

% 80 90 PENUNJANG Kecamatan

1. Meningkatnya

Kapasitas dan

Kualitas Aparatur,

kualitas reformasi

birokrasi dan

terselenggaranya

tata kelola

pemerintahan

yang baik serta

meningkatnya

kualitas pelayanan

kepada

masyarakat

1. Peningkatan upaya

reformasi birokrasi

1. Meningkatkan dan

mendorong upaya untuk

mewujudkan aparatur

pemerintah yang

profesional

3. Meningkatkan

pengawasan

pelaksanaan

pemerintahan

4. Meningkatkan

pelayanan informasi dan

dokumentasi


pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG


Capaian Thn 0

(2016)*

6. Meningkatkan

efektifitas koordinasi

kebijakan dan

pelaksanaan

pemerintahan,

pembangunan dan

pembinaan

kemasyarakatan

6. Efektifitas koordinasi

kebijakan dan pelaksanaan

pemerintahan, pembangunan

dan pembinaan

kemasyarakatan di

Kecamatan

% 96,25 97,5 PENUNJANG Kecamatan


pelayanan kepada

masyarakat


pelayanan kepada

masyarakat

7. Persentase Jumlah desa

yang dilayani dalam program

PATEN

% 100 100 PENUNJANG Kecamatan

8. Kepemilikan KTP % 86 91 ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

DAN CATATAN

SIPIL

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kab.

Sambas

9. Kepemilikan Akta Kelahiran

per 1.000 Penduduk

% 52,6 53,6 ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

DAN CATATAN

SIPIL



Sambas

10. Ketersediaan Database

Kependudukan Skala

Kabupaten

Ada/ Tidak

Ada

Ada Ada ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

DAN CATATAN

SIPIL



Sambas


Berbasis NIK

Sudah/

Belum

sudah sudah ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

DAN CATATAN

SIPIL



Sambas

12. Penetapan APBD tepat

waktu

tepat/tidak tepat waktu tepat waktu PENUNJANG Badan Keuangan Daerah

Kab. Sambas

13. Penyampaian Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) tepat waktu

tepat/tidak tepat waktu tepat waktu PENUNJANG Badan Keuangan Daerah

Kab. Sambas

14. Penyelesaian Kasus -

kasus pelanggaran disipin

Kepegawaian

% 75 90 PENUNJANG Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM

Aparatur Daerah Kab.

Sambas

15. Persentase Ketepatan

Waktu Penyelesaian Usulan

Kenaikan Pangkat PNS


Pengembangan SDM


Sambas


pengelolaan keuangan

daerah untuk

mendorong

terwujudnya

pelaksanaan

pembangunan yang

efektif, efisien, dan

transparansi



daerah

5. Peningkatan

kapasitas dan kualitas

aparatur

9. Meningkatkan

kapasitas dan kualitas

aparatur


pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG


Capaian Thn 0

(2016)*


Waktu Penyelesaian Proses

Pensiun PNS


Pengembangan SDM


Sambas

6. Peningkatan

pembinaan terhadap


dan aset desa

10. Meningkatkan

pembinaan oleh Camat

terhadap pengelolaan

keuangan

dan aset desa

17. Prosentase desa yang

dibina dalam pengelolaan

keuangan

% 100 100 PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

DESA



Sambas

MISI 6

1. Persentase Konsistensi

Penjabaran Program RPJMD

kedalam RKPD

% 100 100 PENUNJANG Bappeda Kab. Sambas


Pelaksanaan Tahapan

Perencanaan Pembangunan

Daerah

% 100 100 PENUNJANG Bappeda Kab. Sambas

2. Menyediakan dan

menyebarluaskan data

dan informasi

pembangunan serta

informasi publik lainnya

3. Pelaksanaan diseminasi

dan pendistribusian informasi

pembangunan daerah melalui

Sosialisasi/ Media massa/

radio/ majalah / Televisi/

Media Online

% 12 24 KOMUNIKASI

DAN

INFORMATIKA



3. Meningkatkan

pelayanan pengaduan

kepada masyarakat

4. Persentase pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

% 95 100 KOMUNIKASI

DAN

INFORMATIKA



4. Meningkatkan

partisipasi dan

pemberdayaan

masyarakat dalam

pelaksanaan

pembangunan di

kecamatan

5. Jumlah BUM Desa buah 9 105 PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

DESA



Sambas

1. Meningkatkan

kualitas perencanaan

pembangunan daerah

dan keterpaduan

perencanaan

pembangunan daerah

dengan pembangunan

desa

1. Meningkatnya

kualitas

pembangunan

daerah melalui

peningkatan

partisipasi

masyarakat proses

pembangunan baik

dalam tahapan

perencanaan,

pelaksanaan, dan

pengawasan

pembangunan.

1. Peningkatan

kualitas perencanaan,

pelaksanaan, dan

pengawasan

pembangunan daerah

dengan melibatkan

partisipasi masyarakat


pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG


Capaian Thn 0

(2016)*

2. Meningkatnya

kapasitas, fungsi

kontrol, dan

hubungan

kemitraan antar

lembaga dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

2. Peningkatan

kapasitas dan fungsi

kontrol lembaga

perwakilan rakyat

(DPRD)

5. Meningkatkan

kapasitas dan pelayanan

kedinasan bagi lembaga

DPRD

6. Cakupan Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

% 95 99 PENUNJANG Sekretariat DPRD Kab.

Sambas

MISI 7

1. Meningkatnya

kesadaran hukum


kesadaran hukum

masyarakat

1. Meningkatkan

kesadaran hukum

masyarakat

1. Meningkatnya budaya

kesadaran dan ketaatan

hukum masyarakat

% 87,33 88,08 KETENTRAMAN,

KETERTIBAN

UMUM DAN

PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

Satuan Polisi Pamong Praja

Kab. Sambas

2. Meningkatnya

upaya penegakan

hukum


penegakan hukum


penegakan hukum

terutama yang terkait

dengan

penegakan peraturan

daerah

2. Penegakan PERDA % 86,22 88,12 KETENTRAMAN,

KETERTIBAN

UMUM DAN

PERLINDUNGAN

MASYARAKAT


Kab. Sambas

MISI 8

1. Terciptanya

stabilitas

keamanan dan

ketertiban

masyarakat.

1. Peningkatan

pembinaan keamanan

dan ketertiban

masyarakat

1. Meningkatkan

pembinaan terhadap

organisasi masyarakat

dan partai politik

1. Kegiatan Pembinaan

terhadap LSM, ORMAS dan

OKP.

keg 3 3 KETENTRAMAN,

KETERTIBAN

UMUM DAN

PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

KesbangPol

2. Meningkatkan Peran

Siskamling

% 80,5 83 KETENTRAMAN,

KETERTIBAN

UMUM DAN


Kab. Sambas

3. Meningkatnya Kesadaran

Swakarsa Masyarakat untuk

Menjaga Keamanan,

Ketenteraman dan Ketertiban

% 90 90,75 KETENTRAMAN,

KETERTIBAN

UMUM DAN

PERLINDUNGAN

MASYARAKAT


Kab. Sambas

2. Meningkatkan

pembinaan terhadap

masyarakat untuk

bersama-sama

menjaga kemanan,

ketentraman, dan

ketertiban


pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG


Capaian Thn 0

(2016)*

4. Meningkatnya Kerjasama

dan Koordinasi antara Pemda

dan Kepolisian dalam

menjaga

Keamanan,Ketenteraman dan

Ketertiban

% 97 97,75 KETENTRAMAN,

KETERTIBAN

UMUM DAN

PERLINDUNGAN

MASYARAKAT


Kab. Sambas

2. Terwujudnya

Perlindungan

terhadap

Masyarakat

2. Peningkatan

perlindungan terhadap

masyarakat

5. Jumlah Linmas per jumlah

10.000 Penduduk

orang 55 56 KETENTRAMAN,

KETERTIBAN

UMUM DAN

PERLINDUNGAN

MASYARAKAT


Kab. Sambas

6. Rasio Pos Siskamling per

jumlah Desa/Kelurahan

1 2 KETENTRAMAN,

KETERTIBAN

UMUM DAN

PERLINDUNGAN

MASYARAKAT


Kab. Sambas


Bencana Kebakaran

Kabupaten

% 0,002 0,002 PENUNJANG Satuan Polisi Pamong Praja

Kab. Sambas

8. Layanan Wilayah

Manajemen Kebakaran

(WMK)

% 76 81 PENUNJANG Satuan Polisi Pamong Praja

Kab. Sambas

5.Meningkatkan

perlindungan

masyarakat terhadap

bencana kebakaran

3. Meningkatkan

koordinasi upaya

penyelenggaraan

ketentraman dan

ketertiban umum,

penerapan dan

penegakan perda di

Kecamatan

4.Meningkatkan

perlindungan

masyarakat terhadap

potensi bencana dan

akibat bencana

RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab VIII | 1

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN

KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Sambas berisi program-

program untuk mencapai visi dan misi jangka menengah dan pemenuhan layanan

Perangkat Daerah dalam menjalankan Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan

Penunjang Lainnya yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Rincian

kebutuhan pendanaan dirinci dengan pagu indikatif yang dibutuhkan dalam

pencapaian indikator kinerja daerahqq yang telah ditetapkan.

Program-program telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif

selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat

Daerah, termasuk dalam menjabarkan kegiatan prioritas beserta kebutuhan

pendanaan.

Pencapaian kinerja kepala daerah yang bersifat dampak (impacts) merupakan

agregasi program yang dilaksanakan juga didukung program/ kegiatan yang

bersumber dari APBD Propinsi Kalimantan Barat, APBN dan sumber dana lainnya

yang tidak mengikat. Untuk penganggaran keuangan yang tercantum dalam Bab

VIII ini, bersumber dari APBD Kabupaten Sambas sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Bab III.

Rp Rp Rp Rp Rp

846.804.633.620,60 1.040.004.149.713,83 1.173.386.241.078,36 1.301.893.215.608,36 1.474.132.478.088,78

I 607.918.131.872,89 777.356.882.116,58 883.165.501.778,33 946.090.741.094,27 1.040.436.652.988,74

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 553.294.796.429,42 722.573.226.180,93 819.085.231.547,98 865.576.164.796,69 943.638.393.646,50

1.01 PENDIDIKAN 75.759.347.043,00 84.534.050.587,00 94.343.186.287,00 109.486.043.603,50 123.953.310.984,02

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3.785.839.000,00 5.678.000.000,00 5.715.556.669,00 6.301.300.100,00 7.010.512.605,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Sambas

Program Penyediaan Jasa Guru Dan Tenaga Kependidikan 172.000.000,00 3.633.038.000,00 3.851.000.000,00 3.860.500.000,00 4.028.446.000,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Sambas

Program Peningkatan Kreativitas Dan Prestasi Siswa Di Bidang Akademik Dan Non Akademik 959.975.000,00 1.870.000.000,00 1.637.017.033,00 1.703.236.900,00 1.790.183.600,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Sambas

Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 2.894.164.883,55 3.069.452.564,00 3.789.628.400,00 4.173.085.690,00 4.480.691.724,17Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Sambas

Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.545.000.000,00 2.332.605.800,00 1.625.537.500,00 2.559.566.250,00 2.702.208.400,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Sambas

Program Layanan Akses Pendidikan Dan Beasiswa Bagi Peserta Didik 4.218.794.700,00 2.027.000.000,00 4.606.024.000,00 7.803.024.000,00 10.112.546.000,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Sambas

Program Pendidikan Menengah 2.105.700.000,00 0,00 265.000.000,00 291.500.000,00 320.650.000,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Sambas

Program Peningkatan Penumbuhan Budi Pekerti Yang Baik Bagi Guru Dan Peserta Didik 886.980.000,00 1.037.229.490,00 1.065.624.400,00 1.219.101.000,00 1.622.374.750,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Sambas

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun 53.996.788.000,00 59.386.466.800,00 65.327.988.480,00 73.131.624.828,00 81.069.787.310,80Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Sambas

Program Pendidikan Non Formal 586.000.000,00 1.407.852.550,00 2.184.637.805,00 2.823.101.585,50 3.780.411.744,05Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Sambas

Program Pendidikan Kesetaraan 465.000.000,00 1.134.247.900,00 653.015.000,00 1.702.873.750,00 2.759.955.900,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Sambas

Program Pendidikan Keaksaraan 150.000.000,00 206.359.450,00 169.050.000,00 177.502.500,00 192.165.750,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Sambas

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.993.105.459,45 2.751.798.033,00 3.453.107.000,00 3.739.627.000,00 4.083.377.200,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Sambas

1.02 KESEHATAN 173.981.818.486,55 199.644.476.024,63 215.942.547.315,63 236.438.753.253,63 258.895.332.616,63

Program Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif Dan Usila 6.842.622.000,00 8.072.067.500,00 8.879.274.250,00 9.767.201.675,00 10.743.921.842,50 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Penanggulangan Dan Pencegahan Masalah Gizi Ibu Dan Anak 45.927.750,00 295.927.750,00 255.927.750,00 265.020.525,00 275.022.577,50 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

TABEL VIII.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI PENDANAAN TAHUN 2017 - 2021

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas Pembangunan

PAGU INDIKATIF

OPD2021

Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5

2017 2018 2019 2020

TOTAL

URUSAN WAJIB

Rp Rp Rp Rp Rp


PAGU INDIKATIF

OPD2021


2017 2018 2019 2020

Program Pencegahan Stunting Dan Perbaikan Gizi Masyarakat 184.150.000,00 700.000.000,00 770.000.000,00 847.000.000,00 931.700.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Kesehatan Kerja Dan Olahraga 50.000.000,00 525.000.000,00 577.500.000,00 635.250.000,00 698.775.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 153.600.000,00 820.000.000,00 902.000.000,00 992.200.000,00 1.091.420.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 415.000.000,00 582.565.000,00 640.821.500,00 704.903.650,00 775.394.015,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Pengawasan Obat Dan Makanan 168.000.000,00 340.000.000,00 374.000.000,00 411.400.000,00 452.540.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Dan Data 160.000.000,00 370.000.000,00 407.000.000,00 447.700.000,00 492.470.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Kefarmasian Dan Alat Kesehatan 22.149.498.543,00 26.699.498.543,00 29.369.448.397,30 32.306.393.237,03 35.537.032.560,73 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah 30.000.000,00 120.000.000,00 132.000.000,00 145.200.000,00 159.720.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 304.000.000,00 1.165.000.000,00 1.281.500.000,00 1.409.650.000,00 1.550.615.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Pencegahan, Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Tb Paru 0,00 470.000.000,00 517.000.000,00 568.700.000,00 625.570.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Survelance Dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (Ptm) 30.000.000,00 1.390.000.000,00 1.529.000.000,00 1.681.900.000,00 1.850.090.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Penguatan Pembiayaan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan 3.845.000.000,00 3.885.000.000,00 3.885.000.000,00 4.580.000.000,00 6.090.000.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial 18.144.421.000,00 18.144.421.000,00 18.144.421.000,00 19.958.863.100,00 21.954.749.410,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar 1.645.700.000,00 1.788.950.000,00 1.967.845.000,00 2.164.629.500,00 2.381.092.450,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 154.034.800,00 179.034.800,00 154.034.800,00 154.034.800,00 154.034.800,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 80.000.000,00 100.000.000,00 110.000.000,00 121.000.000,00 133.100.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Pembinaan Kesehatan Tradisional Dan Komplementer 364.495.000,00 505.000.000,00 555.500.000,00 611.050.000,00 672.155.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan

Jaringannya30.720.605.624,91 35.924.405.624,91 35.976.796.015,30 38.972.860.013,27 41.393.649.041,23 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Manajemen, Pemenuhan Dan Peningkatan Mutu, Sarana Dan Prasarana Fasilitas Kesehatan 275.000.000,00 290.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah 50.000.000,00 520.000.000,00 520.000.000,00 520.000.000,00 520.000.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Pengembangan, Pemantapan, Pemantauan Dan Evaluasi Urusan Kesehatan 311.824.793,92 678.000.000,00 678.000.000,00 678.000.000,00 663.500.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Operasional Rumah Sakit 1.822.786.114,76 1.822.786.114,76 1.822.786.114,76 2.005.064.726,24 2.205.571.198,86 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Rp Rp Rp Rp Rp


PAGU INDIKATIF

OPD2021


2017 2018 2019 2020

Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit 265.000.000,00 265.000.000,00 265.000.000,00 265.000.000,00 265.000.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Peningkatan Kualitas Pelayan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah 46.750.369.443,70 51.214.231.626,84 61.214.231.626,84 67.335.654.789,52 74.069.220.268,48 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit 184.340.000,00 184.340.000,00 184.340.000,00 184.340.000,00 184.340.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit 7.675.898.000,00 7.675.898.000,00 7.675.898.000,00 8.443.487.800,00 9.287.836.580,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 322.400.000,00 447.400.000,00 447.400.000,00 447.400.000,00 447.400.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Peningkatan Manajemen Kesehatan 1.165.179.000,00 1.215.179.000,00 2.060.179.000,00 2.060.353.190,00 2.115.179.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Penyediaan Tenaga Teknis Kesehatan 2.745.820.000,00 3.337.120.000,00 3.343.120.000,00 3.349.720.000,00 3.356.980.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Pengadaan, Pemeliharaan,Operasional Dan Pembinaan Kesehatan Puskesmas (Blud) 20.500.592.977,26 21.629.897.626,12 22.710.770.422,43 24.981.847.464,67 27.480.032.211,14 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Upaya Pelayanan Manajemen Di Puskesmas (Dau) 443.000.000,00 2.235.200.000,00 2.259.200.000,00 2.485.120.000,00 2.733.632.000,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Perencanaan Dan Penyusunan Regulasi Kesehatan 60.029.000,00 130.029.000,00 130.029.000,00 143.031.900,00 157.335.090,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Pengadaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit 5.922.524.439,00 5.922.524.439,00 5.922.524.439,00 6.514.776.882,90 7.166.254.571,19 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

1.03 PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 248.658.835.000,00 371.356.549.467,25 435.819.159.416,48 429.746.351.744,33 452.030.303.513,87

Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 177.560.507.000,00 276.827.865.614,41 327.815.247.397,27 318.827.325.104,36 331.874.532.749,97Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kab. Sambas

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 21.069.993.000,00 33.983.605.500,00 39.697.690.170,64 37.370.974.047,83 38.359.027.992,32Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kab. Sambas

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan 100.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kab. Sambas

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya 31.925.425.000,00 35.477.967.500,00 39.099.210.250,00 42.839.540.250,00 47.230.854.000,00Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kab. Sambas

Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kab. Sambas

Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya 0,00 1.500.000.000,00 1.600.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kab. Sambas

Program Pengamanan Pantai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kab. Sambas

Program Pengendalian Banjir 3.304.550.000,00 5.202.077.852,84 6.714.531.948,57 5.209.545.109,63 5.408.374.692,45Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kab. Sambas

Program Perencanaan Tata Ruang 1.252.400.000,00 1.443.430.000,00 1.663.748.500,00 2.192.875.575,00 2.211.034.671,25Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kab. Sambas

Program Pemanfaatan Ruang 0,00 175.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kab. Sambas

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 226.200.000,00 261.130.000,00 299.799.500,00 342.769.425,00 390.684.838,75Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kab. Sambas

Rp Rp Rp Rp Rp


PAGU INDIKATIF

OPD2021


2017 2018 2019 2020

Program Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Kantor Pemerintah 12.719.500.000,00 15.810.200.000,00 18.102.395.000,00 20.734.208.750,00 23.697.725.412,50Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kab. Sambas

Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Ke Pu-An 500.260.000,00 525.273.000,00 551.536.650,00 579.113.482,50 608.069.156,63Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kab. Sambas

1.04 50.938.685.056,34 61.751.951.554,53 66.624.783.945,51 81.008.365.562,79 97.094.855.890,91

Program Pengembangan Perumahan 153.836.633,69 185.278.446,89 191.278.446,89 232.573.427,37 278.757.425,33Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Lingkungan Hidup

Kab. Sambas

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 4.055.537.232,27 4.884.425.911,47 5.473.044.632,37 6.654.616.706,65 7.976.078.095,79Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan


Kab. Sambas

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 18.658.184.857,01 22.471.627.396,59 25.179.667.361,67 30.615.689.501,55 36.695.296.090,75Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan


Kab. Sambas

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 15.552.275.681,38 19.133.110.950,70 20.910.627.252,66 25.425.009.077,94 30.473.860.018,00Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan


Kab. Sambas

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8.252.226.146,65 9.938.852.711,62 10.104.936.557,66 12.286.484.791,03 14.726.312.053,12Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan


Kab. Sambas

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 4.266.624.505,35 5.138.656.137,25 4.765.229.694,26 5.793.992.058,25 6.944.552.207,92Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan


Kab. Sambas

1.05 2.057.110.843,53 2.851.198.547,52 3.479.554.583,36 4.368.650.632,44 6.106.090.641,07

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 601.020.000,00 643.000.000,00 700.000.000,00 745.000.000,00 860.000.000,00Satuan Polisi Pamong Praja Kab.

Sambas

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 125.000.000,00 134.000.000,00 165.187.280,00 195.000.000,00 250.000.000,00Satuan Polisi Pamong Praja Kab.

Sambas

Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah 166.705.000,00 166.705.000,00 210.000.000,00 240.000.000,00 290.000.000,00Satuan Polisi Pamong Praja Kab.

Sambas

Program Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat 178.404.112,50 201.578.500,00 262.000.000,00 295.000.000,00 395.000.000,00Satuan Polisi Pamong Praja Kab.

Sambas

Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebakaran 418.767.754,86 1.130.915.047,52 1.382.367.303,36 1.897.090.796,23 2.824.000.000,00Satuan Polisi Pamong Praja Kab.

Sambas

Program Penyusunan Rencana Strategis Skpd 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00Satuan Polisi Pamong Praja Kab.

Sambas

Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 200.000.000,00 200.000.000,00 240.000.000,00 265.000.000,00 355.000.000,00Satuan Polisi Pamong Praja Kab.

Sambas

Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 152.213.976,17 155.000.000,00 260.000.000,00 436.559.836,21 742.090.641,07Satuan Polisi Pamong Praja Kab.

Sambas

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 105.000.000,00 110.000.000,00 145.000.000,00 175.000.000,00 240.000.000,00Satuan Polisi Pamong Praja Kab.

Sambas

Program Penyusunan Produk Hukum Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00Satuan Polisi Pamong Praja Kab.

Sambas

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sat Pol Pp/Satlinmas/Damkar/Ppns 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00Satuan Polisi Pamong Praja Kab.

Sambas

1.06 SOSIAL 1.899.000.000,00 2.435.000.000,00 2.876.000.000,00 4.528.000.000,00 5.558.500.000,00

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 93.000.000,00 125.000.000,00 185.000.000,00 250.000.000,00 310.000.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kab. Sambas



Rp Rp Rp Rp Rp


PAGU INDIKATIF

OPD2021


2017 2018 2019 2020

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (Pmks) Lainnya801.000.000,00 930.000.000,00 1.092.000.000,00 1.920.000.000,00 2.190.000.000,00



Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma 145.000.000,00 150.000.000,00 179.000.000,00 315.000.000,00 338.500.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan


Program Pemberdayaan Kelembagaan Dan Kesejahteraan Sosial 420.000.000,00 565.000.000,00 735.000.000,00 1.013.000.000,00 1.190.000.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan


Program Pengelolaan Areal Pemakaman 65.000.000,00 135.000.000,00 155.000.000,00 240.000.000,00 380.000.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan


Program Pembinaan Panti Asuhan / Jompo 145.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00 350.000.000,00 490.000.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan


Program Peningkatan Penanggulangan Bencana 80.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 140.000.000,00 170.000.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan


Program Penanggulangan Bencana 90.000.000,00 155.000.000,00 155.000.000,00 180.000.000,00 330.000.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan


Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, Psk, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya) 60.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 120.000.000,00 160.000.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan


URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 54.623.335.443,47 54.783.655.935,66 64.080.270.230,35 80.514.576.297,58 96.798.259.342,25

1.07 KETENAGAKERJAAN 1.305.178.198,25 1.938.000.000,00 2.471.736.100,00 2.984.400.000,00 3.617.505.031,00

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Balai Latihan Kerja 0,00 0,00 40.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kab. Sambas

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 35.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kab. Sambas

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 158.000.000,00 340.000.000,00 404.300.000,00 517.000.000,00 841.800.000,00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kab. Sambas

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 129.000.000,00 360.000.000,00 425.000.000,00 525.000.000,00 650.000.000,00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kab. Sambas

Program Peningkatan Kompetensi Dan Daya Saing Tenaga Kerja 1.008.178.198,25 1.203.000.000,00 1.552.436.100,00 1.767.400.000,00 1.875.705.031,00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kab. Sambas

1.08 742.000.000,00 1.187.119.370,35 1.599.890.386,67 2.451.112.983,33 3.275.141.229,16

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan 0,00 40.000.000,00 50.000.000,00 145.000.000,00 179.952.521,00

Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

Kab. Sambas

Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan 95.000.000,00 175.000.000,00 270.000.000,00 274.237.983,00 509.000.000,00




Kab. Sambas

Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 140.000.000,00 280.869.370,35 330.000.000,67 485.000.000,33 595.094.958,16




Kab. Sambas

Program Perlindungan Anak 232.500.000,00 336.250.000,00 436.500.000,00 751.875.000,00 956.093.750,00




Kab. Sambas


Rp Rp Rp Rp Rp


PAGU INDIKATIF

OPD2021


2017 2018 2019 2020

Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender 254.500.000,00 335.000.000,00 493.390.386,00 775.000.000,00 1.015.000.000,00




Kab. Sambas

Program Pengembangan Data Informasi 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00




Kab. Sambas

1.09 KETAHANAN PANGAN 839.600.000,00 1.218.000.000,00 1.770.330.000,00 1.809.000.000,00 2.586.000.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 839.600.000,00 1.218.000.000,00 1.770.330.000,00 1.809.000.000,00 2.586.000.000,00Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kab. Sambas

1.10 PERTANAHAN 14.294.764.558,70 3.214.465.796,06 1.736.800.000,00 2.444.369.354,76 2.552.338.397,83

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 50.000.000,00 60.000.000,00 150.000.000,00 198.000.000,00 245.000.000,00Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kab. Sambas

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 520.000.000,00 520.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Kab. Sambas

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2.400.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kab. Sambas

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 75.000.000,00 90.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 991.764.558,70 1.194.465.796,06 1.000.000.000,00 1.215.889.354,76 1.457.338.397,83Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan


Kab. Sambas

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 4.558.000.000,00 250.000.000,00 436.800.000,00 480.480.000,00 500.000.000,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Sambas

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 5.600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 100.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 350.000.000,00Satuan Polisi Pamong Praja Kab.

Sambas

1.11 LINGKUNGAN HIDUP 3.744.457.737,51 4.107.574.393,76 6.892.533.780,80 8.380.558.451,43 10.044.754.137,10

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2.693.186.074,53 2.841.439.167,64 3.279.125.938,85 3.987.054.321,97 4.778.796.142,00Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan


Kab. Sambas

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 666.660.078,96 802.915.021,45 3.045.683.028,10 3.703.213.571,85 4.438.590.824,47Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan


Kab. Sambas

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 230.766.950,41 277.932.122,81 347.107.795,92 422.044.674,01 505.853.519,18Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan


Kab. Sambas

Program Pengendalian Kebakaran Hutan 153.844.633,61 185.288.081,87 185.617.017,94 225.689.756,18 270.506.807,53Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan


Kab. Sambas

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 0,00 0,00 35.000.000,00 42.556.127,42 51.006.843,92Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan


Kab. Sambas

1.12 1.635.333.812,01 1.906.556.719,35 2.226.099.212,32 3.220.644.264,37 3.002.900.068,85

Program Penataan Administrasi Kependudukan 872.519.099,33 914.482.013,57 1.057.322.684,74 1.868.087.192,53 1.301.912.560,00Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kab. Sambas

Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 197.753.747,50 366.022.396,88 511.949.113,74 605.342.105,76 484.782.471,25Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kab. Sambas

Program Pelayanan Pencatatan Sipil 193.309.739,00 212.640.712,90 222.306.199,85 277.138.943,33 463.943.373,60Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kab. Sambas

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 237.192.360,00 259.411.596,00 270.521.213,99 276.076.022,75 548.261.664,00Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kab. Sambas


Rp Rp Rp Rp Rp


PAGU INDIKATIF

OPD2021


2017 2018 2019 2020

Program Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan 134.558.866,18 154.000.000,00 164.000.000,00 194.000.000,00 204.000.000,00Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kab. Sambas

1.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.247.900.000,00 2.830.200.000,00 3.660.300.000,00 4.900.800.000,00 6.835.720.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 713.000.000,00 747.000.000,00 862.000.000,00 1.247.600.000,00 1.555.750.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan


Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 215.000.000,00 280.000.000,00 361.300.000,00 597.200.000,00 680.000.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan


Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 342.900.000,00 545.700.000,00 675.000.000,00 950.000.000,00 1.192.250.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan


Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 495.000.000,00 582.500.000,00 970.000.000,00 875.000.000,00 1.746.000.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan


Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Pedesaan 175.000.000,00 245.000.000,00 284.000.000,00 451.000.000,00 666.000.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan


Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan 100.000.000,00 165.000.000,00 190.000.000,00 285.000.000,00 440.000.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan


Program Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Dan Teknologi Tepat Guna (TTG) 207.000.000,00 265.000.000,00 318.000.000,00 495.000.000,00 555.720.000,00Dinas Sosial, Pemberdayaan


1.14 3.410.900.000,00 4.925.067.750,00 6.268.075.742,00 7.922.300.692,39 9.562.629.453,76

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat 15.000.000,00 19.500.000,00 24.900.000,00 36.400.000,00 50.250.000,00




Kab. Sambas

Program Peningkatan Keluarga Berencana 1.521.020.000,00 2.288.107.750,00 3.843.241.742,00 4.203.445.360,00 4.878.093.366,17




Kab. Sambas

Program Pelayanan Kontrasepsi 1.190.280.000,00 1.529.640.000,00 1.056.100.000,00 1.380.374.270,80 1.466.250.000,00




Kab. Sambas

Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 15.000.000,00 19.500.000,00 24.900.000,00 36.400.000,00 50.250.000,00




Kab. Sambas

Program Pembinaan Ketahanan Remaja 15.000.000,00 19.500.000,00 24.900.000,00 36.400.000,00 50.250.000,00




Kab. Sambas

Program Pengendalian Kependudukan 200.000.000,00 265.000.000,00 345.000.000,00 473.600.000,00 746.950.955,59




Kab. Sambas

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 45.000.000,00 58.500.000,00 74.700.000,00 109.200.000,00 150.750.000,00




Kab. Sambas

Program Pembinaan Keluarga, Balita Dan Anak 30.000.000,00 39.000.000,00 49.800.000,00 72.800.000,00 100.500.000,00




Kab. Sambas

Program Kerjasama Dan Lintas Sektor 115.000.000,00 190.000.000,00 231.050.000,00 390.000.000,00 560.000.000,00




Kab. Sambas

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 55.000.000,00 193.220.000,00 231.484.000,00 475.660.800,00 526.222.960,00




Kab. Sambas


Rp Rp Rp Rp Rp


PAGU INDIKATIF

OPD2021


2017 2018 2019 2020

Program Advokasi Dan Kie Pengendalian Penduduk Dan Kb 145.000.000,00 220.000.000,00 267.700.000,00 579.220.261,59 782.762.172,00




Kab. Sambas

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri 64.600.000,00 83.100.000,00 94.300.000,00 128.800.000,00 200.350.000,00




Kab. Sambas

1.15 PERHUBUNGAN 19.466.364.500,00 21.650.675.000,00 24.994.672.042,56 30.441.262.507,80 36.493.579.532,57

Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan 746.000.000,00 1.302.000.000,00 1.496.000.000,00 746.000.000,00 746.000.000,00 Dinas Perhubungan Kab. Sambas

Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ 560.522.000,00 560.522.000,00 705.000.000,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 Dinas Perhubungan Kab. Sambas

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.704.153.000,00 1.644.153.000,00 1.804.153.000,00 2.033.153.000,00 2.054.153.000,00 Dinas Perhubungan Kab. Sambas

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 6.023.242.000,00 7.774.000.000,00 8.088.300.000,00 11.300.000.000,00 10.885.000.000,00 Dinas Perhubungan Kab. Sambas

Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas 10.432.447.500,00 10.370.000.000,00 12.601.219.042,56 15.312.109.507,80 21.758.426.532,57 Dinas Perhubungan Kab. Sambas

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Kab. Sambas

1.16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.068.991.450,00 1.560.000.000,00 1.880.000.000,00 2.820.000.000,00 3.685.000.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.068.991.450,00 1.510.000.000,00 1.825.000.000,00 2.550.000.000,00 3.060.000.000,00Dinas Komunikasi dan Informatika

Kab. Sambas

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 0,00 50.000.000,00 55.000.000,00 70.000.000,00 100.000.000,00Dinas Komunikasi dan Informatika

Kab. Sambas

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 525.000.000,00Dinas Komunikasi dan Informatika

Kab. Sambas

1.17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.335.000.000,00 1.852.000.000,00 2.090.000.000,00 2.610.000.000,00 3.300.000.000,00

Program Penciptaan Iklim Usaha Menengah yang kondusif 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 200.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,

Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan Kab. Sambas

Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah 325.000.000,00 465.000.000,00 510.000.000,00 665.000.000,00 860.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,



Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah 110.000.000,00 177.000.000,00 190.000.000,00 280.000.000,00 450.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,



Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 290.000.000,00 320.000.000,00 345.000.000,00 440.000.000,00 490.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,



Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 50.000.000,00 190.000.000,00 210.000.000,00 240.000.000,00 280.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,



Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro 320.000.000,00 420.000.000,00 455.000.000,00 540.000.000,00 620.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,



Program Pemberdayaan dan Peningkatan Manajemen Usaha koperasi 240.000.000,00 280.000.000,00 300.000.000,00 365.000.000,00 400.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,



1.18 PENANAMAN MODAL 1.286.849.719,00 1.467.973.292,00 1.572.057.966,00 2.075.348.941,00 2.343.043.093,00

Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.

Sambas

Program Publikasi Pembangunan Daerah 35.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00 70.000.000,00Dinas Penanaman Modal dan


Sambas

Rp Rp Rp Rp Rp


PAGU INDIKATIF

OPD2021


2017 2018 2019 2020

Program Peningkatan Informasi Penanaman Modal 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00Dinas Penanaman Modal dan


Sambas

Program Penataan Kebijakan Penanaman Modal 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00Dinas Penanaman Modal dan


Sambas

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00Dinas Penanaman Modal dan


Sambas

Program Peningkatan dan Pengembangan Penanaman Modal 181.000.000,00 207.000.000,00 237.000.000,00 295.000.000,00 325.000.000,00Dinas Penanaman Modal dan


Sambas

Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 15.000.000,00 22.000.000,00 49.000.000,00 141.000.000,00 141.000.000,00Dinas Penanaman Modal dan


Sambas

Program Revitalisasi Pelayanan Penanaman Modal 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00Dinas Penanaman Modal dan


Sambas

Program Peningkatan Pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan 152.528.550,00 183.000.000,00 195.000.000,00 256.000.000,00 316.000.000,00Dinas Penanaman Modal dan


Sambas

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 858.321.169,00 965.973.292,00 996.057.966,00 1.174.348.941,00 1.336.043.093,00Dinas Penanaman Modal dan


Sambas

1.19 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.550.000.000,00 2.409.731.164,14 2.555.000.000,00 3.356.873.873,00 3.762.498.283,00

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 595.000.000,00 710.000.000,00 935.000.000,00 1.046.873.873,00 1.117.498.283,00Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan

Olahraga Kab. Sambas

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda 160.000.000,00 120.000.000,00 225.000.000,00 295.000.000,00 370.000.000,00Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan


Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 30.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan


Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan


Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 105.000.000,00 105.000.000,00 255.000.000,00 380.000.000,00 425.000.000,00Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan


Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga 165.000.000,00 450.000.000,00 425.000.000,00 550.000.000,00 650.000.000,00Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan


Program Pembinaan Prestasi Olahraga 495.000.000,00 994.731.164,14 640.000.000,00 960.000.000,00 1.075.000.000,00Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan


1.20 STATISTIK 100.000.000,00 115.000.000,00 130.000.000,00 180.000.000,00 250.000.000,00

Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah 100.000.000,00 115.000.000,00 130.000.000,00 180.000.000,00 250.000.000,00Dinas Komunikasi dan Informatika

Kab. Sambas

1.21 KEBUDAYAAN 980.000.000,00 3.650.000.000,00 3.482.175.000,00 3.759.305.229,50 3.962.970.115,98

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 440.000.000,00 1.940.000.000,00 1.844.175.000,00 1.943.405.229,50 2.051.475.115,98Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Sambas

Program Pengembangan Nilai Budaya 425.000.000,00 1.320.000.000,00 1.386.000.000,00 1.455.300.000,00 1.528.065.000,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Sambas

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 115.000.000,00 390.000.000,00 252.000.000,00 360.600.000,00 383.430.000,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Sambas

1.22 PERPUSTAKAAN 525.995.468,00 601.100.000,00 598.200.000,00 974.340.000,00 1.292.180.000,00

Program Pengembangan Perpustakaan 97.000.000,00 230.000.000,00 232.100.000,00 384.000.000,00 446.000.000,00Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kab. Sambas

Program Pengembangan Kualitas Sumber Daya Perpustakaan Dan Kearsipan 115.000.000,00 117.800.000,00 167.000.000,00 230.000.000,00 292.500.000,00Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kab. Sambas

Rp Rp Rp Rp Rp


PAGU INDIKATIF

OPD2021


2017 2018 2019 2020

Program Pelaksanaan Pelestarian Bahan Pustaka 30.000.000,00 75.000.000,00 38.800.000,00 86.840.000,00 137.680.000,00Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kab. Sambas

Program Pengembangan Budaya Gemar Membaca 283.995.468,00 178.300.000,00 160.300.000,00 273.500.000,00 416.000.000,00Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kab. Sambas

1.23 KEARSIPAN 90.000.000,00 150.192.450,00 152.400.000,00 184.260.000,00 232.000.000,00

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 40.000.000,00 58.300.000,00 64.000.000,00 75.000.000,00 88.500.000,00Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kab. Sambas

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 50.000.000,00 91.892.450,00 88.400.000,00 109.260.000,00 143.500.000,00Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kab. Sambas

II URUSAN PILIHAN 107.831.342.895,73 118.646.115.184,30 130.312.698.007,44 146.731.008.831,84 164.315.618.977,51

2.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 10.658.826.000,00 11.811.814.002,27 12.973.362.002,01 14.598.512.001,95 16.583.639.001,40

Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan 297.700.000,00 350.273.000,82 406.422.000,71 514.368.000,59 668.679.000,16Dinas Perikanan, Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kab. Sambas

Program Pengembangan Perikanan Budidaya 3.777.058.000,00 4.175.986.000,44 4.613.242.000,07 5.137.203.000,16 5.746.664.000,11Dinas Perikanan, Peternakan dan


Program Pengembangan Perikanan Tangkap 4.344.443.000,00 4.789.825.000,23 5.274.188.000,03 5.920.437.000,16 6.718.324.000,57Dinas Perikanan, Peternakan dan


Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1.085.000.000,00 1.198.862.000,00 1.323.714.000,63 1.471.911.000,59 1.643.292.000,07Dinas Perikanan, Peternakan dan


Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut,Air Payau dan Air Tawar 944.625.000,00 1.049.782.000,78 1.164.667.000,30 1.312.700.000,26 1.492.219.000,34Dinas Perikanan, Peternakan dan


Program Minapolitan 210.000.000,00 247.086.000,00 191.129.000,26 241.893.000,19 314.461.000,14Dinas Perikanan, Peternakan dan


2.02 PARIWISATA 16.811.689.628,71 18.285.875.000,00 20.458.362.500,33 22.582.698.750,41 24.925.468.625,44

Program Pengembangan Pemasaran Wisata 180.439.628,71 181.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00Dinas Komunikasi dan Informatika

Kab. Sambas

Program Pengembangan Kemitraan 340.000.000,00 290.000.000,00 565.000.000,33 620.000.000,41 700.000.000,44Dinas Komunikasi dan Informatika

Kab. Sambas

Program Pengembangan Destinasi Wisata 16.066.250.000,00 17.634.875.000,00 19.493.362.500,00 21.462.698.750,00 23.625.468.625,00Dinas Komunikasi dan Informatika

Kab. Sambas

Program Pengembangan Atraksi Daya Tarik Wisata 225.000.000,00 180.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00Dinas Komunikasi dan Informatika

Kab. Sambas

2.03 PERTANIAN 29.872.366.893,00 33.437.762.000,60 37.076.691.000,04 44.657.677.000,90 52.478.570.002,23

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 367.000.000,00 475.000.000,00 400.000.000,00 575.000.000,00 751.000.000,00Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kab. Sambas

Program Pemberdayaan Kelompok Tani 125.000.000,00 144.000.000,00 170.000.000,00 204.000.000,00 255.000.000,00Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kab. Sambas

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 2.144.100.000,00 2.567.000.000,00 2.871.000.000,00 3.496.000.000,00 4.181.000.000,00Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kab. Sambas

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 168.272.000,00 225.000.000,00 245.000.000,00 290.000.000,00 320.000.000,00Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kab. Sambas

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 855.850.000,00 935.000.000,00 1.035.000.000,00 1.405.000.000,00 1.585.325.000,00Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kab. Sambas

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1.965.910.693,00 2.225.700.000,00 2.821.500.000,00 3.576.000.000,00 4.882.000.000,00Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kab. Sambas

Rp Rp Rp Rp Rp


PAGU INDIKATIF

OPD2021


2017 2018 2019 2020

Program Peningkatan Produksi Produktifitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan 230.000.000,00 281.500.000,00 310.000.000,00 353.000.000,00 382.530.000,00Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kab. Sambas

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Tanaman Pangan) 20.911.558.200,00 22.326.000.000,00 24.160.000.000,00 28.693.000.000,00 32.117.645.000,00Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kab. Sambas

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Hortikultura) 1.100.500.000,00 2.027.000.000,00 2.399.000.000,00 2.843.000.000,00 4.021.675.000,00Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kab. Sambas

Program Pengembangan Dan Penyebaran Informasi Teknologi Pertanian 195.000.000,00 244.000.000,00 287.000.000,00 355.650.000,00 516.500.000,00Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kab. Sambas

Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kab. Sambas

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 330.800.000,00 396.960.000,00 476.352.000,00 571.622.000,40 685.946.000,88Dinas Perikanan, Peternakan dan


Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 550.000.000,00 660.000.000,00 792.000.000,00 950.400.000,00 1.140.480.000,00Dinas Perikanan, Peternakan dan


Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 595.000.000,00 714.000.000,00 856.800.000,00 1.028.160.000,00 1.233.792.000,00Dinas Perikanan, Peternakan dan


Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 36.000.000,00 43.200.000,00 51.840.000,00 62.208.000,00 74.649.000,60Dinas Perikanan, Peternakan dan


Program Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah 147.376.000,00 173.402.000,60 201.199.000,04 254.637.000,50 331.028.000,75Dinas Perikanan, Peternakan dan


2.04 PERDAGANGAN 46.762.460.374,02 49.610.664.181,43 53.554.282.505,07 57.667.121.078,58 62.107.941.348,44

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 3.690.000.000,00 4.865.000.000,00 5.390.000.000,00 990.000.000,00 6.490.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,



Peningkatan kerjasama perdagangan internasional 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,



Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 160.000.000,00 225.000.000,00 370.000.000,00 460.000.000,00 540.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,



Program Peningkatan Efisiensi Perdagagan Dalam Negeri 2.710.000.000,00 3.760.000.000,00 4.305.000.000,00 4.850.000.000,00 5.395.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,



Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 150.000.000,00 160.000.000,00 220.000.000,00 280.000.000,00 320.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,



Program Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 40.052.460.374,02 40.600.664.181,43 43.249.282.505,07 51.067.121.078,58 49.342.941.348,44Dinas Koperasi, Usaha Kecil,



2.05 INDUSTRI 3.450.000.000,00 4.780.000.000,00 5.400.000.000,00 6.175.000.000,00 6.920.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 100.000.000,00 120.000.000,00 140.000.000,00 150.000.000,00 180.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,



Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 350.000.000,00 660.000.000,00 760.000.000,00 1.025.000.000,00 1.240.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,



Program Penataan Struktur Industri 3.000.000.000,00 4.000.000.000,00 4.500.000.000,00 5.000.000.000,00 5.500.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Kecil,



2.06 KETRANSMIGRASIAN 276.000.000,00 720.000.000,00 850.000.000,00 1.050.000.000,00 1.300.000.000,00

Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi 91.000.000,00 240.000.000,00 212.500.000,00 262.500.000,00 325.000.000,00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kab. Sambas

Program Penataan Penempatan Penduduk Di Kawasan Transmigrasi 47.000.000,00 120.000.000,00 212.500.000,00 262.500.000,00 325.000.000,00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kab. Sambas

Rp Rp Rp Rp Rp


PAGU INDIKATIF

OPD2021


2017 2018 2019 2020

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 69.000.000,00 180.000.000,00 212.500.000,00 262.500.000,00 325.000.000,00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kab. Sambas

Program Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi 69.000.000,00 180.000.000,00 212.500.000,00 262.500.000,00 325.000.000,00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kab. Sambas

III URUSAN PENUNJANG 131.055.158.851,97 144.001.152.412,94 159.908.041.292,59 209.071.465.682,24 269.380.206.122,53

3.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.302.370.837,82 6.693.183.091,10 7.496.377.152,00 10.349.168.972,00 13.553.838.843,72

Program Pengembangan Data/Informasi 224.000.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00 369.600.000,00 400.000.000,00 Bappeda Kab. Sambas

Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Sippd) 345.000.000,00 545.964.578,00 770.355.646,00 1.093.000.000,00 1.272.223.361,72 Bappeda Kab. Sambas

Program Penelitian, Pengembangan, Dan Rekayasa 763.906.920,82 889.601.565,00 800.000.000,00 1.200.000.000,00 1.775.000.000,00 Bappeda Kab. Sambas

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 880.000.000,00 836.384.951,00 854.861.626,00 1.002.723.212,00 1.753.031.659,00 Bappeda Kab. Sambas

Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayahan 907.489.930,00 1.078.101.730,10 1.759.820.539,00 2.435.318.044,00 3.178.981.578,00 Bappeda Kab. Sambas

Program Pengelolaan Kebun Raya Sambas 505.000.000,00 732.130.267,00 732.130.267,00 905.084.891,00 971.552.141,00 Bappeda Kab. Sambas

Program Koordinasi Pengendalian Perencanaan Dan Implementasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 338.940.882,00 521.000.000,00 521.000.000,00 848.953.600,00 950.000.000,00 Bappeda Kab. Sambas

Program Perencanaan Pemerintaahan Dan Pembangunan Manusia 1.131.320.118,00 1.375.000.000,00 1.375.000.000,00 1.724.489.225,00 1.898.050.104,00 Bappeda Kab. Sambas

Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia 151.712.987,00 425.000.000,00 353.209.074,00 650.000.000,00 1.200.000.000,00 Bappeda Kab. Sambas

Program Kerjasama Antar Daerah 55.000.000,00 60.000.000,00 100.000.000,00 120.000.000,00 155.000.000,00 Bappeda Kab. Sambas

3.02 KEPEGAWAIAN 5.510.998.059,00 6.507.702.500,00 8.067.702.500,00 11.810.000.000,00 16.570.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 413.119.800,00 530.000.000,00 530.000.000,00 1.030.000.000,00 1.030.000.000,00Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Aparatur Daerah Kab. Sambas

Program Perencanaan Dan Rekrutmen Asn 35.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00Badan Kepegawaian dan



Program Dan Pengembangan Aparatur Dalam Jabatan 117.198.300,00 193.600.000,00 193.600.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00Badan Kepegawaian dan



Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Melalui Tugas Dan Izin Belajar 1.012.913.700,00 1.017.102.500,00 1.017.102.500,00 3.000.000.000,00 7.510.000.000,00Badan Kepegawaian dan



Program Pengembangan Kompetensi Aparatur 1.085.081.000,00 845.000.000,00 820.000.000,00 1.390.000.000,00 1.390.000.000,00Badan Kepegawaian dan



Program Peningkatan Kesejahteraan Dan Penghargaan Aparatur 65.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00Badan Kepegawaian dan



Rp Rp Rp Rp Rp


PAGU INDIKATIF

OPD2021


2017 2018 2019 2020

Program Fasilitasi Layanan Profesi Asn 105.417.909,00 127.000.000,00 127.000.000,00 255.000.000,00 255.000.000,00Badan Kepegawaian dan



Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Asn 2.677.267.350,00 3.620.000.000,00 5.180.000.000,00 5.430.000.000,00 5.670.000.000,00Badan Kepegawaian dan



Program Penilaian Kinerja Dalam Jabatan 0,00 10.000.000,00 35.000.000,00 45.000.000,00 55.000.000,00Badan Kepegawaian dan



3.03 INSPEKTORAT 2.286.670.787,34 2.751.741.495,37 3.343.562.057,04 4.925.930.567,02 6.833.345.089,71

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh 1.233.068.364,34 1.346.741.495,00 1.843.562.057,00 2.800.000.000,00 3.000.000.000,00 Inspektorat Kab. Sambas

Program Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 165.000.000,00 170.000.000,00 185.000.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00 Inspektorat Kab. Sambas

Program Peningkatan Profesionalime Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 200.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 550.000.000,00 717.500.000,00 Inspektorat Kab. Sambas

Program Peningkatan Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah 100.000.000,00 120.000.000,00 130.000.000,00 200.000.000,00 350.000.000,00 Inspektorat Kab. Sambas

Program Evaluasi Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 420.000.000,00 560.000.000,00 590.000.000,00 850.000.000,00 1.714.219.887,00 Inspektorat Kab. Sambas

Program Reformasi Birokrasi Dibidang Pengawasan 163.602.423,00 200.000.000,37 240.000.000,04 260.930.567,02 786.625.202,71 Inspektorat Kab. Sambas

3.04 14.090.869.977,00 17.993.104.346,40 20.310.566.146,99 25.627.924.557,13 31.466.481.744,72

Program Koordinasi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Pada Batas Negara 381.607.000,00 419.767.700,00 461.744.470,00 507.918.917,00 558.710.808,70 Setda. Daerah Kab. Sambass

Program Koordinasi Pengelolaan Potensi Kewilayahan Perbatasan 400.121.825,00 440.134.007,50 484.147.408,25 532.562.149,08 585.818.363,98 Setda. Daerah Kab. Sambass

Program Koordinasi Pengadaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan 413.271.175,00 454.598.292,50 500.058.121,75 550.063.933,93 605.070.327,32 Setda. Daerah Kab. Sambass

Program Reformasi Birokrasi 118.397.700,00 100.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 170.000.000,00 Setda. Daerah Kab. Sambass

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh 305.734.000,00 326.307.400,00 371.148.140,00 448.262.954,00 531.191.525,40 Setda. Daerah Kab. Sambass

Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan 325.000.000,00 143.755.304,00 148.915.600,00 180.000.000,00 402.000.000,00 Setda. Daerah Kab. Sambass

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 233.930.380,00 293.823.418,00 329.310.759,80 443.164.945,78 561.481.440,36 Setda. Daerah Kab. Sambass

Program Sosialisasi Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 582.399.240,00 300.639.164,00 342.913.080,40 457.204.388,44 606.924.827,28 Setda. Daerah Kab. Sambass

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Pembangunan 550.000.000,00 735.000.000,00 720.000.000,00 700.000.000,00 760.000.000,00 Setda. Daerah Kab. Sambass

SEKRETARIAT DAERAH

Rp Rp Rp Rp Rp


PAGU INDIKATIF

OPD2021


2017 2018 2019 2020

Program Pembinaan Dan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa 345.000.000,00 450.000.000,00 491.000.000,00 659.920.590,00 831.499.943,00 Setda. Daerah Kab. Sambass

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Trantibum 175.000.000,00 266.000.000,00 297.920.000,00 387.592.000,00 484.120.000,00 Setda. Daerah Kab. Sambass

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 179.000.000,00 291.079.364,21 321.215.743,46 411.543.172,04 497.744.396,77 Setda. Daerah Kab. Sambass

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1.349.671.000,00 2.213.790.299,91 2.543.139.413,24 3.466.130.807,21 4.630.432.931,63 Setda. Daerah Kab. Sambass

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 176.714.711,00 110.000.000,00 156.640.000,00 190.192.160,00 281.017.711,00 Setda. Daerah Kab. Sambass

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 385.623.686,00 254.462.856,89 279.575.741,74 453.133.795,81 545.330.872,36 Setda. Daerah Kab. Sambass

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 394.500.000,00 327.000.000,00 362.000.000,00 455.500.000,00 415.000.000,00 Setda. Daerah Kab. Sambass

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Pembangunan 395.000.000,00 455.000.000,00 504.987.500,00 630.811.888,00 772.472.820,00 Setda. Daerah Kab. Sambass

Program Pembinaan Kualitas Kehidupan Beragama 2.102.861.580,00 3.149.149.291,00 3.857.435.815,00 5.040.709.323,00 6.405.567.413,60 Setda. Daerah Kab. Sambass

Program Pembinaan Organisasi Keagamaan 100.000.000,00 125.000.000,00 150.000.000,00 175.000.000,00 200.000.000,00 Setda. Daerah Kab. Sambass

Program Koordinasi Dan Monitoring Evaluasi Kebijakan Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam 475.000.000,00 610.000.000,00 765.000.000,00 770.000.000,00 625.000.000,00 Setda. Daerah Kab. Sambass

Program Koordinasi Dan Monitoring Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat 3.384.626.800,00 4.917.650.709,00 5.284.668.625,00 6.789.173.822,00 8.500.085.349,40 Setda. Daerah Kab. Sambass

Program Pelaporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah 107.500.000,00 45.000.000,00 55.000.000,00 127.500.000,00 75.000.000,00 Setda. Daerah Kab. Sambass

Prorgram Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 60.000.000,00 90.431.745,68 102.486.297,38 132.617.268,82 167.097.758,71 Setda. Daerah Kab. Sambass

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen Arsip 84.051.800,00 126.682.516,70 143.569.296,17 185.778.669,25 234.081.123,25 Setda. Daerah Kab. Sambass

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 186.722.700,00 261.722.700,00 291.722.700,00 441.722.700,00 462.416.647,00 Setda. Daerah Kab. Sambass

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 708.200.000,00 908.879.559,00 994.709.415,00 1.096.914.141,00 1.249.237.738,00 Setda. Daerah Kab. Sambass

Program Koordinasi Penyelenggaraan Kebijakan Bidang Administrasi Kewilayahan Dan Pemerintahan Desa 123.000.000,00 123.000.000,00 133.000.000,00 140.000.000,00 176.222.122,00 Setda. Daerah Kab. Sambass

3.05 KEUANGAN 5.835.858.304,51 7.248.677.556,99 7.442.848.212,69 9.080.875.435,26 13.346.940.023,40

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4.863.476.404,51 5.585.637.256,99 5.750.235.224,29 6.982.562.346,54 10.282.428.616,13 Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 50.000.000,00 375.000.000,00 338.233.913,40 361.395.609,07 941.654.500,00 Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas

Program Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 383.223.500,00 438.223.500,00 460.134.675,00 604.475.077,50 774.792.600,75 Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PBB 539.158.400,00 849.816.800,00 894.244.400,00 1.132.442.402,15 1.348.064.306,53 Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas

Rp Rp Rp Rp Rp


PAGU INDIKATIF

OPD2021


2017 2018 2019 2020

3.06 SEKRETARIAT DPRD 15.361.419.550,00 17.151.175.478,50 17.463.097.008,50 22.545.258.746,60 27.992.137.424,89

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 240.000.000,00 266.400.000,00 266.400.000,00 354.312.000,00 442.890.000,00 Sekretariat DPRD Kab. Sambas

Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota Dprd 2.510.000.000,00 2.786.100.000,00 2.881.000.000,00 3.831.730.000,00 4.789.662.500,00 Sekretariat DPRD Kab. Sambas

Program Peningkatan Koordinasi Dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan,Pembangunan Pembinaan

Kemasyarakatan6.396.792.000,00 7.200.439.120,00 7.067.460.650,00 9.258.373.451,50 11.480.223.296,89 Sekretariat DPRD Kab. Sambas

Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd Lainnya 3.284.822.600,00 3.646.153.086,00 3.996.153.086,00 4.776.460.542,67 5.875.046.467,46 Sekretariat DPRD Kab. Sambas

Program Penyerapan Aspirasi Masyarakat 2.889.804.950,00 3.207.683.272,50 3.207.683.272,50 4.266.218.752,43 5.332.773.440,54 Sekretariat DPRD Kab. Sambas

Program Publikasi Pembangunan Daerah 40.000.000,00 44.400.000,00 44.400.000,00 58.164.000,00 71.541.720,00 Sekretariat DPRD Kab. Sambas

3.07 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.406.500.000,03 1.200.000.000,00 1.905.000.000,00 3.377.200.000,00 4.470.100.000,00

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 350.000.000,00 400.000.000,00Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kab. Sambas

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 340.000.000,00 400.000.000,00 440.000.000,00 1.047.200.000,00 1.450.000.000,00Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kab. Sambas

Program Pendidikan Politik Masyarakat 265.000.000,00 300.000.000,00 315.000.000,00 840.000.000,00 970.100.000,00Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kab. Sambas

Program Kewaspadaan Dini Masyarakat 401.500.000,00 150.000.000,00 700.000.000,00 640.000.000,00 1.050.000.000,00Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kab. Sambas

Program Ketahanan Bangsa Dan Nasionalisme 200.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 350.000.000,00 400.000.000,00Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kab. Sambas

Program Bina Manunggal Tni Dan Rakyat 100.000.000,03 0,00 100.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kab. Sambas

3.08 KECAMATAN 4.436.365.135,00 5.394.435.396,08 6.393.933.810,17 8.375.586.427,26 10.618.203.684,98

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum9.000.000,00 10.000.000,00 11.500.000,00 14.250.000,00

Kecamatan

Program Koordinasi Pembinaan Ketentraman , Ketertiban Umum Dan Penerapan Serta Penegakan Perda Di

Kecamatan 89.598.550,00 171.428.726,63 227.952.047,34 329.720.255,27 403.494.112,14Kecamatan

Program Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilakukan Oleh Perangkat Daerah Di

Kecamatan 549.575.325,00 667.371.843,84 797.964.275,98 1.146.431.218,94 1.524.765.559,41Kecamatan

Program Lomba Desa Tingkat Kecamatan15.000.000,00 19.100.000,00 21.022.076,00 24.311.272,78 31.881.370,29

Kecamatan

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00

Kecamatan

Program Pelayanan Administrasi Terpadu Di Kecamatan1.019.770.900,00 1.135.137.488,96 1.309.021.266,64 1.513.959.891,08 1.752.481.846,96

Kecamatan

Program Pembinaan Dan Pelestarian Budaya8.500.000,00 14.000.000,00 19.000.000,00 31.000.000,00 34.000.000,00

Kecamatan

Program Pembinaan Kualitas Kehidupan Beragama168.557.650,00 226.554.989,54 299.827.591,04 428.301.069,69 571.582.989,91

Kecamatan

Program Pembinaan Terhadap Pengelolaan Aset Desa16.262.400,00 28.932.800,00 32.932.800,00 46.932.800,00 53.932.800,00

Kecamatan

Program Pembinaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa403.210.600,00 435.764.135,69 494.559.472,06 602.171.183,81 705.627.071,38

Kecamatan

Rp Rp Rp Rp Rp


PAGU INDIKATIF

OPD2021


2017 2018 2019 2020

Program Penataan Daerah Otonomi Baru6.000.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00

Kecamatan

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 20.000.000,00

Kecamatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur438.262.400,00 557.702.956,12 656.043.526,42 838.891.076,81 1.086.653.706,63

Kecamatan

Program Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat835.602.200,00 1.071.503.417,12 1.267.323.903,71 1.696.617.812,13 2.165.826.620,05

Kecamatan

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan194.330.500,00 229.034.286,93 259.776.022,88 326.814.128,14 395.085.786,96

Kecamatan

Program Peningkatan Perlindungan Terhadap Masyarakat121.557.500,00 145.521.625,00 171.866.078,22 262.071.821,54 364.418.946,93

Kecamatan

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum390.327.410,00 452.816.582,99 540.546.532,45 699.122.707,67 950.408.679,95

Kecamatan

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunan Narkoba Dan Perilaku Negatif Lainnya179.809.700,00 224.566.543,28 260.598.217,42 388.741.189,38 522.794.194,36

Kecamatan

3.09 76.824.106.201,27 79.061.132.548,50 87.484.954.405,19 112.979.520.976,98 144.529.159.311,10

Program pelayanan administrasi perkantoran 40.435.687.319,83 45.233.523.040,08 50.937.153.383,33 61.513.781.593,16 74.121.166.958,18 OPD terkait

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 29.075.666.252,18 25.927.976.153,36 27.423.300.135,99 39.301.016.340,28 55.074.365.965,54 OPD terkait

Program peningkatan disiplin aparatur 823.013.000,00 814.415.261,50 991.769.698,56 1.188.478.581,88 1.666.021.926,08 OPD terkait

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 3.412.359.900,00 3.607.040.021,47 4.167.173.125,72 6.177.494.868,79 7.643.861.023,35 OPD terkait

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.741.319.992,35 1.924.945.621,57 2.217.035.777,67 2.651.923.746,63 3.184.179.617,49 OPD terkait

Program penyusunan rencana kerja skpd 1.098.683.736,91 1.251.329.450,52 1.410.373.283,91 1.745.972.846,24 2.381.326.820,46 OPD terkait

Program legeslasi rancangan peraturan perundang - undangan 25.000.000,00 57.500.000,00 58.750.000,00 59.375.000,00 30.000.000,00 OPD terkait

Program publikasi kegiatan pembangunan daerah 212.376.000,00 244.403.000,00 279.399.000,00 341.478.000,00 428.237.000,00 OPD terkait

TOTAL 846.804.633.620,60 1.040.004.149.713,83 1.173.386.241.078,36 1.301.893.215.608,36 1.474.132.478.088,78

PENUNJANG LAINNYA

RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IX | 1

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan

visi dan misi bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa

jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcomes program

pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap

tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis

pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap

tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Untuk mencapai indikator utama

Bupati tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator

kinerja program yang bersifat outcomes yang dilaksanakan Perangkat Daerah.

Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah

merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja

kegiatan yang bersifat keluaran (outputs) yang dilaksanakan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang

diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas

pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek

akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan

secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan

memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously

improve (SMART-C).

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari

tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016-2021 yang telah direncanakan.

Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dengan

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom sesuai pembagian

urusan yang dilaksanakan pemerintah daerah, yaitu: urusan wajib dan pilihan. Ukuran

keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu

RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab IX | 2

menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan

akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah

dan pembinaan kemasyarakatan. Indikator kinerja tersebut, antara lain berupa indikator

kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing

daerah dan daya tarik investasi. Secara komulatif hasil akhir tujuan otonomi daerah

menggunakan ukuran peningkatan kualitas manusia yang digambarkan dari Indeks

Pembangunan Manusia (IPM).

Perumusan indikator kinerja daerah yang menggambarkan tingkat keberhasilan

kinerja daerah diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya yang digunakan

Pemerintah yang diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif

untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada

publik. Rumusan indikator kinerja daerah disesuaikan dengan permasalahan yang

dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan

kinerja daerah.

Perumusan indikator kinerja daerah Kabupaten Sambas ada yang bersifat

dampak (impacts) dan ada yang bersifat hasil (outcomes), adalah merupakan target

kinerja yang direncanakan yang dituangkan dalam tabel berikut :

Kondisi kinerja

awal periode

(2015)

1. Pertumbuhan Ekonomi % 4,78 4,90 5,23 5,44 5,60 5,81 6,01 6,01

PENUNJANG lintas sektor


Berlaku 2010Rp juta 28,04 30,78 33,87 37,32 41,12 45,4 50,16 50,16



Konstan 2010Rp juta 21,47 22,38 23,4 24,54 25,76 27,12 28,58 28,58


1. Angka Harapan Lama Sekolah

(AHLS)% 11,70 11,81 11,99 12,17 12,35 12,53 12,71 12,71

PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan


2. Angka rata-rata lama sekolah % 6,13 6,2 6,45 6,65 6,9 7,12 7,3 7,3PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan


3. Angka partisipasi sekolah SD % 91,33 91,5 91,98 92,91 94,01 95,34 96,99 96,99PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan


4. Angka partisipasi sekolah SMP % 87,24 87,5 88,24 89,47 90,92 92,69 94,87 94,87PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan


5. Rasio Guru/murid pendidikan

dasar% 73,78 74 75,00 76,00 78,00 82,00 86,00 86,00



6. APK Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) 4 - 6 Tahun% 46,52 47 48,00 50,26 52,94 56,20 60,21 60,21



7. APK SD/MI/Paket A % 112,08 111 111,25 110,15 108,84 107,25 105,30 105,30PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan


8. APK SMP/MTs/Paket B % 97,67 97,8 97,91 98,21 98,55 98,98 99,50 99,50PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan


9. APM SD/MI/Paket A % 91,36 91,38 91,40 91,45 91,51 91,58 91,67 91,67PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan


10. APM SMP/MTs/Paket B % 72,25 73 74,27 76,96 80,13 83,99 88,75 88,75PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan


FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

PENDIDIKAN

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

Target

Capaian

Tahun IV

2020

Target Capaian

Tahun V 2021

Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG

URUSANOPD

INDIKATOR KINERJA

DAERAHSatuan

Capaian Tahun 0

2016*

Target Capaian

Tahun I 2017

Target

Capaian Tahun

II 2018

Target

Capaian

Tahun III

2019

TABEL IX.1

INDIKATOR KINERJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Kondisi kinerja

awal periode

(2015)

Target

Capaian

Tahun IV

2020

Target Capaian

Tahun V 2021

Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG

URUSANOPD

INDIKATOR KINERJA

DAERAHSatuan

Capaian Tahun 0

2016*

Target Capaian

Tahun I 2017

Target

Capaian Tahun

II 2018

Target

Capaian

Tahun III

2019


Mengikuti Kegiatan Pembinaan

bagi Generasi Muda

orang - 50 50 50 50 50 50 50

KEPEMUDAAN DAN

OLAH RAGADinas Pariwisata,


Kab. Sambas

12. Jumlah Kegiatan

Penumbuhan Budi Pekerti bagi

Siswa

kegiatan - 10 10 10 10 10 10 10



2. Angka kematian IBU per

100.000 Kelahiran Hiduporang 198 190/100.000 190/100.000 182/100.000 173/100.000 164/100.000 156/100.000 156/100.000


Sambas

3. Angka kematian Bayi per

1000 Kelahiran Hiduporang 12,47 12,45/ 1000 12,44/ 1000 12,41/ 1000 12,38/ 1000 12,35/ 1000 12,32/ 1000 12,32/ 1000


Sambas

4.Wilayah Bebas Rawan Gizi Desa - 35 36 40 45 50 60 60KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.

Sambas

5. Prevalensi Kekurangan Gizi

( Underweight pada anak

balita )

% no data 17,05 17,03 17,02 17,01 17,00 17,00


Sambas

6. Prevalensi Stunting

(Pendek & Sangat) Pendek

pada anak batuta ( < 2 tahun

)

% 27,94 32 36,00 34,44 32,81 31,18 29,55 29,55


Sambas

1. Benda, Situs dan Cagar

Budaya yang dilestarikanbuah 37 37 37 37 37 39 41 41

KEBUDAYAAN Dinas Pendidikan dan


KEBUDAYAAN

PEMUDA DAN OLAH RAGA

89 90 90


Sambas

FOKUS BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA


Sambas

7. Cakupan Desa Siaga aktif % 84 85 86 87 88

68,52 69,1 69,67 70,21 70,82 70,82

KESEHATAN

1. Angka Harapan Hidup tahun 67,94 68,1

Kondisi kinerja

awal periode

(2015)

Target

Capaian

Tahun IV

2020

Target Capaian

Tahun V 2021

Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG

URUSANOPD

INDIKATOR KINERJA

DAERAHSatuan

Capaian Tahun 0

2016*

Target Capaian

Tahun I 2017

Target

Capaian Tahun

II 2018

Target

Capaian

Tahun III

2019


mengikuti kegiatan wawasan

kebangsaan pada tahun

berkenaan

orang 40 50 60 70 80 90 100 100

KEPEMUDAAN DAN



Kab. Sambas

1. Sekolah Pendidikan SD/MI

kondisi bangunan baik% 56,82 58 60,24 64,34 69,23 75,04 81,78 81,78



2. Sekolah Pendidikan SMP/MTs

kondisi bangunan baik% 78,53 79 80,50 82,86 85,68 89,02 92,91 92,91



3. Angka Putus Sekolah (APS)

SD/MI% 0,38 0,38 0,37 0,36 0,36 0,35 0,34 0,34



4. Angka Putus Sekolah (APS)

SMP/MTs% 0,77 0,76 0,75 0,73 0,70 0,66 0,62 0,62



5. Persentase SD/SDLB yang


Minimal (SPM)

% 62,90 63 64,00 66,24 68,71 71,50 74,70 74,70



6. Persentase SMP/SMPLB yang


Minimal (SPM)

% 58,30 59 60,50 62,99 65,92 69,50 72,90 72,90



7. Angka Melanjutkan (AM) dari

SD/MI ke SMP/Mts% 95,30 95,5 95,80 96,37 97,03 97,85 98,85 98,85



8. Angka Melanjutkan (AM) dari

SMP/Mts ke SMA/SMK/MA% 83,59 84 84,50 85,62 86,94 88,55 90,53 90,53



9.Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100,00 99,3 99,40 99,50 99,60 99,70 99,82 99,82PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan


10. Angka Kelulusan (AL)

SMP/MTs% 99,99 99,3 99,30 99,45 99,55 99,67 99,82 99,82



11. Guru yang memenuhi

Kualifikasi S1/D-IV% 79,28 80 82,50 85,75 89,00 91,50 94.75 94.75



ASPEK PELAYANAN UMUM

FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

PENDIDIKAN




Desa 49 50 55

Dinas Perpustakaan dan


Sambas60 65 70 75 75

PENDIDIKAN

Kondisi kinerja

awal periode

(2015)

Target

Capaian

Tahun IV

2020

Target Capaian

Tahun V 2021

Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG

URUSANOPD

INDIKATOR KINERJA

DAERAHSatuan

Capaian Tahun 0

2016*

Target Capaian

Tahun I 2017

Target

Capaian Tahun

II 2018

Target

Capaian

Tahun III

2019

1. Keberhasilan Pengobatan

BTA Positif ( Succes Rate )% 96 96,25 96,5 97 97,5 98 98,5 98,5


Sambas

2. Prevalensi HIV per 100.000

penduduk% 5,30 5,0 4,0 3,5 2,5 1,5 0,5 0,5


Sambas

3. Prevalensi Malaria per 1000

Pddk% 0,07 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02


Sambas

4. Cakupan Penduduk > 2

Tahun minum Obat Filaria% 65 66 67,5 70 72,5 75 80 80


Sambas

5. Insiciden Rate DBD per

100.000orang 53 53 52,5 52 51 50 49 49


Sambas

6. Jumlah Institusi yang

melaksanakan Kawasan Tanpa

Rokok

Institusi 0 5 5 10 15 20 25 25


Sambas

7. Cakupan Desa Uci desa 83,00 84,00 84,00 85,00 86,00 87,00 88,00 88,00KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.

Sambas

8. Jumlah Desa Berbasis

STMBdesa 0,00 2,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 10,00


Sambas


kesehatan lingkungan% 15,00 17,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 60,00


Sambas


tersertifikasi akreditasi

nasional

% 0,00 0,00 27,00 53,00 80,00 93,00 100,00 100,00


Sambas

11. Cakupan penderita

ganguan jiwa berat (ODGJ) yg

diobati

% - - 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 70,00


Sambas

12. Cakupan fasiltas

kesehatan primer kondisi baik.% 47,00 - 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 80,00


Sambas

13. Cakupan Penduduk yang

menjadi Anggota Kepesertaan

Jaminan Kesehatan

% - 32 35 50 65 80 100 100


Sambas


obat dan vaksin di fasilitas

kesehatan

% - 80 83 86 86 92 95 95


Sambas

KESEHATAN




Desa 49 50 55

Dinas Perpustakaan dan


Sambas60 65 70 75 75

PENDIDIKAN

Kondisi kinerja

awal periode

(2015)

Target

Capaian

Tahun IV

2020

Target Capaian

Tahun V 2021

Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG

URUSANOPD

INDIKATOR KINERJA

DAERAHSatuan

Capaian Tahun 0

2016*

Target Capaian

Tahun I 2017

Target

Capaian Tahun

II 2018

Target

Capaian

Tahun III

2019


dokumen manajemen

kesehatan yang berkualitas

% - 100 100 100 100 100 100 100


Sambas


minimal memiliki 5 jenis

tenaga kesehatan

% - - 46 60 75 89 100 100


Sambas


Sambas

18. Prosentase Indikator SPM

yang mencapai target% - 60 65 70 75 80 85 85


Sambas

-KESEHATAN Dinas Kesehatan Kab.

Sambas

20. Persentase terpenuhinya

standar ketenagaan di RS% - 90 92 94 96 98 100 100


Sambas


kabupaten dalam kondisi baik % 46,64%

44,16% (486,730

Km)

dari P= 1.102,206

Km

62,77%

(Penambahan

205,16 Km)

81,38%

(Penambahan

205,16 Km

100,00 %

(Penambahan

205,16 Km)

Peningkatan/

Pemeliharaan

Peningkatan/

Pemeliharaan

Peningkatan/

Pemeliharaan

PEKERJAAN UMUM

DAN TATA RUANG


Penataan Ruang Kab.

Sambas


poros desa dalam kondisi baik % 47,43%

52,81% (381,46

Km) dari P=

722,326 Km

55,89%

(Penambahan

22,26 Km)

59,72%

(Penambahan

27,67 Km)

63,72%

(Penambahan

28,91 Km)

67,41%

(Penambahan

26,59 Km)

71,00%

(Penambahan

25,94 Km)

71,00%

(Penambahan

25,94 Km)

PEKERJAAN UMUM

DAN TATA RUANGDinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kab.

Sambas

3. Tersedianya Dokumen

Penyusunan Rencana Detail

Tata Ruang

dokumen 2 3 4 5 6 7 8 8

PEKERJAAN UMUM

DAN TATA RUANGDinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kab.

Sambas

1. Panjang Jalan Perumahan

dan Kawasan Pemukiman

(tahun berkenaan)

km - 21,4 21,6 26,6 29,1 35,38 42,41 42,41

PERUMAHAN

RAKYAT DAN

KAWASAN

PERMUKIMAN




Sambas

80 82 84 86


PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

86

25 35 45 55 55

19. Rata Rata Indeks

kepuasan Masyarakat% 76 78

17. Cakupan peningkatan

kompentensi SDM kesehatan % - 10 15

Kondisi kinerja

awal periode

(2015)

Target

Capaian

Tahun IV

2020

Target Capaian

Tahun V 2021

Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG

URUSANOPD

INDIKATOR KINERJA

DAERAHSatuan

Capaian Tahun 0

2016*

Target Capaian

Tahun I 2017

Target

Capaian Tahun

II 2018

Target

Capaian

Tahun III

2019

2. Rumah Tangga Pengguna

Air Bersih % 51,98 53,00 57,40 61,80 66,20 70,60 75,00 75,00

PERUMAHAN

RAKYAT DAN

KAWASAN

PERMUKIMAN




Sambas

3. Rumah Tangga Bersanitasi % 46,97 47,20 57,10 58,30 59,50 60,65 61,50 61,50

PERUMAHAN

RAKYAT DAN

KAWASAN

PERMUKIMAN




Sambas

4. Rumah Layak Huni % 71,45 72,45 75 75,5 80 82,5 85 85

PERUMAHAN

RAKYAT DAN

KAWASAN

PERMUKIMAN




Sambas

1. Meningkatnya budaya

kesadaran dan ketaatan

hukum masyarakat

% 82,21 87,33 87,38 87,48 87,63 87,83 88,08 88,08

KETENTRAMAN,

KETERTIBAN UMUM

DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT


Kab. Sambas

2. Penegakan PERDA % 81,33 86,22 86,32 86,62 87,02 87,52 88,12 88,12

KETENTRAMAN,

KETERTIBAN UMUM

DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT


Kab. Sambas

3. Kegiatan Pembinaan

terhadap LSM, ORMAS dan

OKP.

keg 3 3 3 3 3 3 3 3

KETENTRAMAN,

KETERTIBAN UMUM

DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

Kantor KesbangPol Kab.

Sambas

4. Meningkatkan Peran

Siskamling% 80,07 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83

KETENTRAMAN,

KETERTIBAN UMUM

DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT


Kab. Sambas

5. Meningkatnya Kesadaran

Swakarsa Masyarakat untuk

Menjaga Keamanan,

Ketenteraman dan Ketertiban

% 86,98 90 90,05 90,15 90,3 90,5 90,75 90,75

KETENTRAMAN,

KETERTIBAN UMUM

DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT


Kab. Sambas


Kondisi kinerja

awal periode

(2015)

Target

Capaian

Tahun IV

2020

Target Capaian

Tahun V 2021

Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG

URUSANOPD

INDIKATOR KINERJA

DAERAHSatuan

Capaian Tahun 0

2016*

Target Capaian

Tahun I 2017

Target

Capaian Tahun

II 2018

Target

Capaian

Tahun III

2019

6. Meningkatnya Kerjasama

dan Koordinasi antara Pemda

dan Kepolisian dalam

menjaga

Keamanan,Ketenteraman dan

Ketertiban

% 97 97 97,05 97,15 97,3 97,5 97,75 97,75

KETENTRAMAN,

KETERTIBAN UMUM

DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT


Kab. Sambas

7. Jumlah Linmas per jumlah

10.000 Pendudukorang 49 55 56 56 56 56 56 56

KETENTRAMAN,

KETERTIBAN UMUM

DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT


Kab. Sambas

8. Rasio Pos Siskamling per

jumlah Desa/Kelurahan 1 1 2 2 2 2 2 2

KETENTRAMAN,

KETERTIBAN UMUM

DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT


Kab. Sambas

1. PMKS yang di fasilitasi

untuk memperoleh bantuan

Sosial

orang 1.112 1.189 1.266 1.343 1.420 1.497 1.574 1.574

SOSIAL Dinas Sosial, Pemberdayaan


Sambas

2. Penanganan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosialorang 67 70 80 90 100 110 120 120

SOSIAL Dinas Sosial, Pemberdayaan


Sambas

1. Persentase Tenaga Kerja

yang mendapatkan Pelatihan

berbasis Kompotensi terhadap

Jumlah Pengangguran

Terbuka

% 0,4 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,6 0,6

KETENAGAKERJAAN Dinas Tenaga Kerja dan


2. Rasio Penduduk yang

Bekerja0,95 0,95 0,958 0,961 0,964 0,967 0,97 0,97

KETENAGAKERJAAN Dinas Tenaga Kerja dan


SOSIAL

FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

KETENAGAKERJAAN


Kondisi kinerja

awal periode

(2015)

Target

Capaian

Tahun IV

2020

Target Capaian

Tahun V 2021

Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG

URUSANOPD

INDIKATOR KINERJA

DAERAHSatuan

Capaian Tahun 0

2016*

Target Capaian

Tahun I 2017

Target

Capaian Tahun

II 2018

Target

Capaian

Tahun III

2019

1. Rasio Anak yang

memerlukan Perlindungan- 1 1 1 1 1 1 1

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN

ANAK

Dinas Pemberdayaan


Anak Pengendalian



2. Rasio Penanganan Kasus

KDRT0,015 0,015 0,016 0,017 0,018 0,019 0,02 0,02

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN

ANAK

Dinas Pemberdayaan


Anak Pengendalian



1. Pola Pangan Harapan Skor 96,10 72,80 76,70 80,60 84,50 88,40 92,20 92,20

KETAHANAN

PANGANDinas Pertanian dan


Sambas

1. Jumlah Pengawasan

Terhadap Pelaksanaan

AMDAL/UKL/UPL/DPLH (buah)

buah 11 18 30 40 50 60 70 70

LINGKUNGAN HIDUP Dinas Perumahan Rakyat,



Sambas

2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

yang di kelola% 2,22 2,35 2,44 2,53 2,67 2,85 3,07 3,07

LINGKUNGAN HIDUP Dinas Perumahan Rakyat,



Sambas

1. Kepemilikan KTP % 85 86 87 88 89 90 91 91

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

DAN CATATAN SIPIL



Sambas

2. Kepemilikan Akta Kelahiran

per 1.000 Penduduk% 52,4 52,6 52,8 53 53,2 53,4 53,6 53,6

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

DAN CATATAN SIPIL



Sambas

3. Ketersediaan Database

Kependudukan Skala

Kabupaten

Ada/

Tidak AdaAda Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

DAN CATATAN SIPIL



Sambas


Berbasis NIK

Sudah/

Belumsudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

DAN CATATAN SIPIL



Sambas

LINGKUNGAN HIDUP


KETAHANAN PANGAN

Kondisi kinerja

awal periode

(2015)

Target

Capaian

Tahun IV

2020

Target Capaian

Tahun V 2021

Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG

URUSANOPD

INDIKATOR KINERJA

DAERAHSatuan

Capaian Tahun 0

2016*

Target Capaian

Tahun I 2017

Target

Capaian Tahun

II 2018

Target

Capaian

Tahun III

2019

1. Persentase Posyandu Aktif % 100 100 100 100 100 100 100 100

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESADinas Sosial, Pemberdayaan


Sambas

2. Rata - Rata Jumlah

Kelompok Binaan PKK30 30 31 32 33 34 35 35

PEMBERDAYAAN



Sambas

3. Prosentase desa yang

dibina dalam pengelolaan

keuangan

% 100 100 100 100 100 100 100 100

PEMBERDAYAAN



Sambas

4. Jumlah BUM Desa buah - 9 25 45 65 85 105 105

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA



Sambas

1. Jumlah Ketersedian Data

dan Informasi Keluarga yang

Akurat

dokumen - 1 1 1 1 1 1 1

PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA

Dinas Pemberdayaan


Anak Pengendalian



2. Menurunnya Angka

Kelahiran Total (Total Fertility

Rate)-TFR

jiwa 2,92 2,9 2,88 2,86 2,84 2,82 2,8 2,8

PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA

Dinas Pemberdayaan


Anak Pengendalian



3. Meningkatkan Persentase

Peserta KB Aktif (CPR/

Contraceptive Prevalane Rate)

% 61,4 61,8 62,2 62,6 63 63,4 63,8 63,8

PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA

Dinas Pemberdayaan


Anak Pengendalian



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


Kondisi kinerja

awal periode

(2015)

Target

Capaian

Tahun IV

2020

Target Capaian

Tahun V 2021

Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG

URUSANOPD

INDIKATOR KINERJA

DAERAHSatuan

Capaian Tahun 0

2016*

Target Capaian

Tahun I 2017

Target

Capaian Tahun

II 2018

Target

Capaian

Tahun III

2019

4. Menurunnya rata - rata

jumlah jiwa dalam keluargajiwa 5,3 5,3 5,1 4,9 4,7 4,5 4,3 4,3

PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA

Dinas Pemberdayaan


Anak Pengendalian



1. Tersedianya

dermaga/steigher untuk

melayani aksesibilitas orang

dan barang

% 70 78 82 86 90 94 99 99

PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan Kab.

Sambas

1. Persentase OPD yang

menggunakan aplikasi untuk

pelayanan kepada masyarakat

% 15 20 25 35 45 55 65 65

KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKADinas Komunikasi dan


2. Pelaksanaan diseminasi dan

pendistribusian informasi

pembangunan daerah melalui

Sosialisasi/ Media massa/

radio/ majalah / Televisi/

Media Online

% 12 12 24 24 24 24 24 24

KOMUNIKASI DAN



3. Persentase pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

% 95 95 95 95 95 100 100 100

KOMUNIKASI DAN



1. Pertumbuhan Koperasi % 6,52 5,83 2,20 2,42 2,63 6,82 2,99 2,99

KOPERASI, USAHA

KECIL DAN

MENENGAH

Dinas Koperasi, Usaha Kecil,



Sambas

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PENANAMAN MODAL

PERHUBUNGAN

Kondisi kinerja

awal periode

(2015)

Target

Capaian

Tahun IV

2020

Target Capaian

Tahun V 2021

Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG

URUSANOPD

INDIKATOR KINERJA

DAERAHSatuan

Capaian Tahun 0

2016*

Target Capaian

Tahun I 2017

Target

Capaian Tahun

II 2018

Target

Capaian

Tahun III

2019

1. Nilai Investasi PMDN Rp Milyar 3.175,63 3.493,19 3.842,51 4.226,75 4.649,43 5.114,38 5.625,82 5.625,82

PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan


Pintu Kab. Sambas

2. Nilai Investasi PMA Ribu US$ 279.499,80 307.449,78 338.194,75 372.014,22 409.215,64 450.137,20 495.150,92 495.150,92

PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan


Pintu Kab. Sambas

1. Jumlah Pemuda Pelopor orang 3 4 4 5 5 5 6 6

KEPEMUDAAN DAN

OLAH RAGA

Dinas Pariwisata,


Kab. Sambas

2. Jumlah Cabang Olah Raga

prestasi yang dibinacabang 7 7 8 9 10 11 12 12

KEPEMUDAAN DAN



Kab. Sambas

1. Jumlah Penampilan Seni

Budaya Daerahkali 10 10 11 12 13 14 15 15

KEBUDAYAAN Dinas Pendidikan dan


1. Jumlah Perpustakaan Buah 50 50 55 65 75 85 105 105

PERPUSTAKAAN Dinas Perpustakaan dan


Sambas


Perpustakaan Daerah Per

Tahun

Orang 8.969 9.969 11.169 12.669 14.269 14.149 18.669 18.669



Sambas

3. Koleksi Buku yang Tersedia

di Perpustakaan Daerah Buah 20.536 21.138 22.428 23.878 24.678 25.578 26.578 26.578



Sambas

Jumlah produksi :

1. Perikanan tangkap ton 41.711,66 45.723,99 47.989 50.370 52.869 55.492 58.246 58.246

KEBUDAYAAN

PERPUSTAKAAN

FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN

KELAUTAN DAN

PERIKANANDinas Perikanan, Peternakan

dan Keswan Kab. Sambas

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kondisi kinerja

awal periode

(2015)

Target

Capaian

Tahun IV

2020

Target Capaian

Tahun V 2021

Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG

URUSANOPD

INDIKATOR KINERJA

DAERAHSatuan

Capaian Tahun 0

2016*

Target Capaian

Tahun I 2017

Target

Capaian Tahun

II 2018

Target

Capaian

Tahun III

2019

2. Perikanan Budidaya ton 6.369,58 7.878,13 7.955 8.114 8.277 8.442 8.611 8.611

1. Jumlah Fasilitas Umum

yang dibangun di lokasi

destinasi wisata

unit 1 1 2 3 4 5 6 6

PARIWISATA Dinas Pariwisata,


Kab. Sambas

Jumlah produksi :

1. padi ton 286.501 304.622 310.000 315.000 320.000 325.000 330.000 330.000

2. jeruk ton 93.212 93.472 95.472 97.472 99.472 101.472 103.472 103.472

3. karet ton 140 125 17.950 18.150 18.350 18.550 18.750 18.750

4. kelapa dalam ton 402 381 13.620 13.720 13.820 13.920 14.020 14.020

5. Daging sapi ton 606,80 610,00 620 630 640 650 660 660

1. Jumlah pasar yang

dibangun dan direvitalisasi

pemda

unit 52 58 61 64 67 70 73 73

PERDAGANGAN Dinas Koperasi, Usaha Kecil,



Sambas

1. Pertumbuhan Industri % 21,96 1,46 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87

INDUSTRI Dinas Koperasi, Usaha Kecil,



Sambas

PERDAGANGAN

INDUSTRI

KETRANSMIGRASIAN

PARIWISATA

PERTANIAN

PERTANIAN Dinas Pertanian dan


Sambas dan Dinas


Keswan Kab. Sambas

KELAUTAN DAN

PERIKANANDinas Perikanan, Peternakan

dan Keswan Kab. Sambas

Kondisi kinerja

awal periode

(2015)

Target

Capaian

Tahun IV

2020

Target Capaian

Tahun V 2021

Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG

URUSANOPD

INDIKATOR KINERJA

DAERAHSatuan

Capaian Tahun 0

2016*

Target Capaian

Tahun I 2017

Target

Capaian Tahun

II 2018

Target

Capaian

Tahun III

2019

1. Jumlah Kelompok

Masyarakat di Kawasan

Transmigrasi yang dibina/

diberdayakan

KK 250 255 260 265 270 275 280 280

TRANSMIGRASI Dinas Tenaga Kerja dan


1. Peningkatan jumlah dan

kualitas penyuluh dan

bimbingan keagamaan

% 86,1 88 90 92 94 96 98 98

PENUNJANG Sekretariat Daerah Kab.

Sambas

2. Pembinaan dan

pengembangan lembaga-

lembaga pembina agama

% 25,7 35 45 55 65 75 85 85


Sambas

3. Peningkatan Kompetensi

Pejabat Struktural melalui

Diklat Kepemimpinan% 38,55 48,5 51,33 55,43 66,55 77,66 86,35 86,35

PENUNJANG Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber

Daya Manusia Aparatur

Daerah Kab. Sambas

4. Penetapan APBD tepat

waktutepat/tidak tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu

PENUNJANG Badan Keuangan Daerah

Kab. Sambas

5. Penyampaian Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) tepat waktu

tepat/tidak tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu


Kab. Sambas

7. Penyelesaian Kasus - kasus

pelanggaran disipin

Kepegawaian

% 75 75 80 85 85 90 90 90


Pengembangan SDM


Sambas


Waktu Penyelesaian Usulan

Kenaikan Pangkat PNS

% 100 100 100 100 100 100 100 100


Pengembangan SDM


Sambas


Waktu Penyelesaian Proses

Pensiun PNS

% 100 100 100 100 100 100 100 100


Pengembangan SDM


Sambas

FOKUS LAYANAN URUSAN PENUNJANG

Kondisi kinerja

awal periode

(2015)

Target

Capaian

Tahun IV

2020

Target Capaian

Tahun V 2021

Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG

URUSANOPD

INDIKATOR KINERJA

DAERAHSatuan

Capaian Tahun 0

2016*

Target Capaian

Tahun I 2017

Target

Capaian Tahun

II 2018

Target

Capaian

Tahun III

2019


Penjabaran Program RPJMD

kedalam RKPD

% 98,66 100 100 100 100 100 100 100

PENUNJANG Bappeda Kab. Sambas


Pelaksanaan Tahapan

Perencanaan Pembangunan

Daerah

% 100 100 100 100 100 100 100 100

PENUNJANG Bappeda Kab. Sambas

10. Cakupan Peningkatan

Kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah

% 95 95 95 96 97 98 99 99

PENUNJANG Sekretariat DPRD Kab.

Sambas


Bencana Kebakaran

Kabupaten

% 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

PENUNJANG Satuan Polisi Pamong Praja

Kab. Sambas

12. Layanan Wilayah

Manajemen Kebakaran (WMK)% 75 76 77 78 79 80 81 81

PENUNJANG Satuan Polisi Pamong Praja

Kab. Sambas

1. Penanganan Sampah

Perkotaan% 33,34 44,20 53,53 55,85 71,78 71,93 72,07 72,07

PERUMAHAN

RAKYAT DAN

KAWASAN

PERMUKIMAN




Sambas

2. Drainase dalam kondisi baik % 2,57 2,7 11 11,81 12,54 13,45 14,54 14,54

PERUMAHAN

RAKYAT DAN

KAWASAN

PERMUKIMAN




Sambas

1. Tingkat Akuntabilitas

Kinerja Instansi PemerintahCC CC CC B B B B B


Sambas

FOKUS FASILITAS WILAYAH

FOKUS IKLIM INVESTASI

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Kondisi kinerja

awal periode

(2015)

Target

Capaian

Tahun IV

2020

Target Capaian

Tahun V 2021

Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode RPJMD

BIDANG

URUSANOPD

INDIKATOR KINERJA

DAERAHSatuan

Capaian Tahun 0

2016*

Target Capaian

Tahun I 2017

Target

Capaian Tahun

II 2018

Target

Capaian

Tahun III

2019

2. Opini BPK terhadap laporan

Keuangan PemdaWDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP


Kab. Sambas

3. Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik dan Kinerja

Pelayanan di Kecamatan

% 75 80 80 80 85 85 90 90

PENUNJANG Kecamatan

4. Efektifitas koordinasi

kebijakan dan pelaksanaan

pemerintahan, pembangunan

dan pembinaan

kemasyarakatan di Kecamatan

% 96,01 96,25 96,5 96,75 97 97,25 97,5 97,5

PENUNJANG Kecamatan

5. Persentase Jumlah desa

yang dilayani dalam program

PATEN

% 100 100 100 100 100 100 100 100

PENUNJANG Kecamatan

RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 Bab X | 1

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 ini merupakan dokumen yang

menjabarkan perencanaan kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai dan

disesuaikan dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas. RPJMD

ini merupakan dokumen strategis yang akan mengarahkan perkembangan dan

pembangunan Kabupaten Sambas beserta target yang hendak dicapai selama kurun

waktu 5 tahun.

X.1 Pedoman Transisi

Untuk menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan

sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen RPJMD ini, serta sebagai upaya

mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa

jabatan Bupati dan wakil Bupati Sambas untuk masa bhakti 2016 – 2021, maka perlu

ditetapkan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Hal ini perlu dilakukan untuk

menjembatani jeda waktu kekosongan sebelum ditetapkannya RPJMD yang baru.

Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2016 – 2021, sebelum

RPJMD yang baru selesai disusun dan ditetapkan, perencanaan pembangunan untuk

tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok yang tertera pada

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sambas Tahun 2005 – 2025.

Disamping itu agar Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode yang baru tetap

mempunyai ruang gerak dalam menyusun RPJMD, disesuaikan dengan visi dan misi

yang diusungnya selama kampanye dan disesuaikan dengan agenda-agenda pokok,

arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2005 – 2025.

Program transisi tahun 2021 tersebut hendaknya dirumuskan dengan tetap

memperhatikan keberlanjutan terhadap apa yang sudah dilaksanakan dan dicapai pada

tahun-tahun sebelumnya.

X.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2016 – 2021 menjadi pedoman penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten


Sambas dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah

(RKPD) kabupaten Sambas setiap tahunnya.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta

pelaksanaan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 –

2021, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 ini harus dilaksanakan secara

konsisten, transparan, professional, partisipatif dan penuh tanggung jawab oleh

seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas,

masyarakat dan seluruh stakeholder pembangunan.

2. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 diarahkan dan

dikendalikan langsung oleh Bupati Sambas dengan pelaksana harian Sekretaris

Daerah Kabupaten Sambas.

3. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Sambas

dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Kabupaten Sambas.

4. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas agar

melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 –

2021 dengan sebaik-baiknya.

5. Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Sambas wajib menyusun

Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing

dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021.

6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 untuk

setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas.

7. Seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas memiliki

kewajiban menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD Kabupaten Sambas

Tahun 2016 – 2021 dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

8. Penyusunan RKPD Kabupaten Sambas harus dilakukan melalui proses

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara

berjenjang yaitu mulai dari Musrenbang desa, Musrenbang Kecamatan, Forum

Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten.


9. RKPD Kabupaten Sambas harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah

dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun dengan

pendekatan berbasis kinerja.

10. Dalam hubungannnya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten

Sambas merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan

dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penyusunan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

11. Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus

menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Perangkat Daerah.

12. Dalam implementasi RPJMD Tahun 2016 – 2021, setiap Perangkat Daerah perlu

mengupayakan penguatan peran stakeholders dalam mendukung

pelaksanaannya, dan melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen aparat

Pemerintah Kabupaten Sambas, instansi vertikal di Kabupaten Sambas dan

masyarakat.

13. Dalam rangka meningkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sambas

Tahun 2016 - 2021, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD

Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021, pengendalian dan evaluasi terhadap

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

a. Pengendalian palaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-

masing Kepala Perangkat Daerah.

b. Kepala Bappeda Kabupaten menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan

pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah

sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana

pembangunan Perangkat Daerah periode sebelumnya.

d. Kepala Bappeda Kabupaten Sambas menyusun evaluasi rencana

pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada huruf (c).

e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi

penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

14. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali pemerintah

Kabupaten Sambas dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD

Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2021, maka berbagai strategi, arah kebijakan


dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus

dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Sambas untuk mendapatkan

pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

PERUNDANG-UNDANGAN,

MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

BUPATI SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN …

Documents

Transcript of BUPATI SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN …