Post on 03-Nov-2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Blitar merupakan dokumen perencanaan
strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi
pembangunan dalam periode lima tahun kedepan, sebagai tolok
ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Blitar.
Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar ini berfungsi untuk
menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam melaksanakan
program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.
Pemerintah Kota Blitar telah memiliki dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Blitar 2005 – 2025 yang
telah disahkan dengan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2010 dan
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Blitar 2016 - 2020. Penyusunan RPJM Kota Blitar mengacu
kepada RPJPD Kota Blitar 2005 – 2025, visi, misi dan prioritas
Walikota terpilih; dan rancangan rencana teknokratik.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar sebagai
salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Blitar
berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana
strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk
melaksanakan RPJM Kota Blitar, yang dalam penyusunannya
dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal
2
dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan
(weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan (threats).
Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta
masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat terpecahkan,
sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya yang
dilakukan untuk mengantisipasi perubahan – perubahan yang terjadi
di luar organisasi.
Rencana strategis dimaksudkan untuk mengembangkan
strategi secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi
pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus
berubah. Rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar
sebagaimana Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 tahun 2010 dan
berpedoman kepada RPJMD, serta bersifat indikatif. Rencana
strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan
gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar hingga 5 (lima) tahun
mendatang. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar
merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang
tugasnya membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan
di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selanjutnya
Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar
merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Blitar dengan Walikota Blitar.
Dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Blitar dilaksanakan review terhadap RPJMD dan Renstra
Provinsi guna keserasian keterpaduan, sinkronisasi dan integrasi
pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan
3
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Blitar, lebih lanjut dalam pelaksanaannya
Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar
dijabarkan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Blitar yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan.
Kegiatan perumusan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Blitar dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan
proses penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021, yang
merupakan salah satu dokumen rujukan awal dalam penyusunan
rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar.
Untuk mendapatkan masukan guna penajaman dan penyempurnaan
substansi rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Blitar dilaksanakan Forum SKPD yang melibatkan para
pemangku kepentingan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Blitar, kesepakatan yang dihasilkan Forum SKPD menjadi
acuan untuk penyempurnaan rancangan Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar menjadi rancangan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Selanjutnya
rancangan akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Blitar disahkan dengan keputusan Walikota menjadi Renstra
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Berdasarkan
keputusan Walikota tentang pengesahan Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar tersebut, Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar menetapkan Renstra
4
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar yang lebih lanjut akan
menjadi pedoman unit kerja dilingkungan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Blitar dalam menyusun Rancangan Renja
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar.
Hubungan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 dengan dokumen perencanaan
lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera dibawah
ini :
Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya
1.2. Landasan Hukum
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan
pada :
RENJA SKPD
RENSTRA SKPD
RPJM Daerah
RKP Daerah
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Dijabarkan
Diacu
RKP
RPJP Daerah
RPJM Nasional
RPJP Nasional.
Diacu
Pedoman Dijabarkan
Diperhatikan Diserasikan
mell . Musrenbang
Pedoman
Pedoman
RAPBN
RAPBD
5
a. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor
47,(tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4287).
b. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ).
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
d. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 ).
e. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
f. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
g. Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Perangkat Daerah.
k. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah.
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan nomor 21 tahun 2011.
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008
tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2014 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019.
p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
tahun 2011-2031.
q. Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar tahun 2011 – 2030.
r. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 02 tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Blitar Tahun 2005 – 2025.
s. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah.
t. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 tahun 2017 Tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Blitar tahun 2016 - 2021.
u. Peraturan Walikota Blitar Nomor 63 tahun 2016 tentang SOTK
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar.
v. Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016
Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar 2016-
2021
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan
Kota Blitar adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi
dan program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk
program, kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Kota Blitar
7
selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala
Daerah.
Tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut :
a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan
dilaksanakan/diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencan Kota Blitar sebagai penjabaran visi, misi
Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun.
b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat
dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan
disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima)
tahun ke depan.
c. Menerjemahkan visi, misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan
sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencan Kota Blitar dengan berpedoman kepada Perda tentang
RPJMD periode berkenaan ;
d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang
disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator
kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD
berkenaan.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan
Kota Blitar Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 disusun dengan
sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Kota
Blitar, fungsi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencan Kota Blitar dalam penyelenggaraan
8
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Kota
Blitar, Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencan Kota Blitar dengan RPJMD, K/L
dan Renstra Provinsi dan Renja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencan Kota Blitar.
1.2. Landasan Hukum.
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas
fungsi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencan Kota Blitar, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Kota
Blitar.
1.3. Maksud dan Tujuan Renstra
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencan Kota Blitar.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Kota
Blitar, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Kota
Blitar dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah,
9
mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang
dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan
Kota Blitar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencan Kota Blitar periode sebelumnya,
mengemukakan capaian program prioritas Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Kota
Blitar yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD
periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan
utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi
melalui Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencan Kota Blitar ini.
2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Dinas P3AP2KB
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum
pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencan Kota Blitar, struktur organisasi Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Kota
Blitar, serta uraian tugas dan fungsi.
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya
yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencan Kota Blitar dalam menjalankan tugas
fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal.
2.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah
Sub bab ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Kota
Blitar berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas
10
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Kota
Blitar periode sebelumnya.
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas
P3AP2KB Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan
kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan
pelayanan yang dibutuhkan .
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencan Kota Blitar.
Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Kota
Blitar beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3.2. Telaahan visi, misi dan Program Walikota dan Wakil
Walikota terpilih.
Mengemukakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencan Kota Blitar yang terkait dengan
visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota
terpilih, termasuk faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencan Kota Blitar yang dapat mempengaruhi
pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota
terpilih.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun
pendorong dari pelayanan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencan Kota Blitar yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
11
dan Keluarga Berencan Kota Blitar ditinjau dari sasaran
jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Kota
Blitar Provinsi dan Kota Blitar.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong
dari pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencan Kota Blitar yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencan Kota Blitar ditinjau dari implikasi
RTRW dan KLHS.
3.5. Penentuan Isu – isu strategis
Mengemukakan informasi isu strategis yang akan
ditangani melalui Renstra Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencan Kota Blitar.
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Kota
Blitar.
Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran
jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencan Kota Blitar.
4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencan Kota Blitar
Mengemukakan rumusan pernyataan strategis dan
kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
12
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan
Kota Blitar dalam lima tahun mendatang.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Mengemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencan Kota Blitar yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencan Kota Blitar dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP
13
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar No 63 tahun 2016
tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Blitar bahwa Dinas P3AP2KB Kota Blitar
merupakan unsur pendukung tugas Walikota Blitar dipimpin seorang
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar .
Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar
melaksanakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporandi bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;
e. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang
administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan,
ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
14
f. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi
pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan
sarana prasarana kerja;
g. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja
di lingkungan kantor;
h. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (spp) dan
standar operasional prosedur (sop);
i. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (spip);
j. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (ikm)
dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara
periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
k. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
l. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya
terkait layanan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara
berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
m. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dinas
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana ; dan
Pelaksanaanfungsilainyangdiberikanolehwali kota terkait dengan
tugas dan fungsinya
Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Blitar terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
- Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.
c. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak , membawahi :
- Seksi Edukasi dan Publikasi;
- Seksi Data, Evaluasi dan Monitoring;
- Seksi Rehabilitasi dan Fasilitasi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan.
d. Bidang Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan,
membawahi :
15
- Seksi Bina Ketahanan Keluarga;
- Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak;
- Seksi Kelembagaan PUG dan PUHA.
e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
membawahi :
- Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
- Seksi Pengendalian Penduduk;
- Seksi Advokasi, Penggerakan dan Informasi.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris sedangkan masing
– masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar.
Uraian tugas dari masing – masing struktur adalah sebagai
berikut:
Sekretariat
1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.
2. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan
administrasi perencanaan, pengkoordinasian program kerja unit
kerja, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi
kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan dilingkungan
Dinas.
3. Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar
menjalankan fungsi:
a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan
perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas
dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
16
d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan
program / kegiatan Sekretariat;
e. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
f. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA);
g. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan
Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
h. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
i. Pengoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan
penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Dinas;
j. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah
tangga dan tata usaha Dinas;
k. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas,
tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
l. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi
perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan
penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
m. Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau
pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam
rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
n. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi;
o. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik
daerah;
p. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana
dan produk hukum lainnya;
q. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban
(SPJ) keuangan;
r. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
s. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan
Publik (SPP);
17
t. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP);
u. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan
pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk
memperbaiki kualitas pelayanan;
v. Fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD);
w. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan
masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
x. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya
terkait layanan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanasecara
berkala melalui sub domainwebsite Pemerintah Daerah;
y. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan
administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan
penatausahaan keuangan;
z. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan
informasi dan publikasi;
å. Pengkoordinasian penyusunan pengendalian, monitoring,
evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
ä. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya
Sub Bagian Sub Bagian Program dan Kepegawaian
Sub Bagian Sub Bagian Program dan Kepegawaian dipimpin oleh
Kepala Sub Sub Bagian Program dan Kepegawaian yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris, mempunyai tugas:
a. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan
kebijakan operasional di bidang program dan kepegawaian ;
18
b. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program
dan kegiatan masing-masing unit dilingkungan dinas;
c. Menyusun, melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan;
d. Melakukan kegiatan pelayanan kegiatan program dan
kepegawaian dilingkungan dinas;
e. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan
rencana kinerja tahunan dinas;
f. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan
kinerja dinas ;
g. Melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran (rka),
dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) dinas dan dokumen
perubahannya;
h. Melaksanaan penyusunan penetepan kinerja (pk);
i. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah (spip);
j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai dengan peraturan perundangan;
k. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan
hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi
programdan kepegawaian;
l. Menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi
kepegawaiandan tugas-tugas kehumasan;
m. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;
n. Menyusun dan melaksanakan standar pelayanan publik (spp) dan
standar operasional prosedur (sop);
o. Melaksanakan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (ikm)
dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara
periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang
Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang dipimpin
oleh Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan
19
Barang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas:
a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan
kebijakan operasional di bidang administrasi umum, keuangan
dan penatausahaan barang;
b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi
dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan
penatausahaan barang;
c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan
sub bagian umum, keuangan dan penatausahaan barang ;
d. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi umum,
penatausahaan barang dan administrasi pengelolaan keuangan
serta pertanggungjawaban keuangan;
e. Melakukan penatausahaan keuangan dinas dan pengelolaan
urusan gaji pegawai dinas, serta verifikasi surat
pertanggungjawaban (spj);
f. Penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup dinas;
g. Melaksanakan dan mengelola surat – menyurat dan tata
kearsipan;
h. Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler,
upacara dan rapat dinas;
i. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
j. Melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana;
k. Melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan,
penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris
sesuai ketentuan yang berlaku;
l. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan
dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
m. Melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
n. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan
hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi umum,
keuangan dan penatausahaan barang;
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya
20
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
1. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas
merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program
dan/atau kegiatan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
3. Untuk menjalankan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
menjalankan fungsi :
a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang
perlindungan perempuan dan anak;
b. Pelaksanaan koordinasi jaringan pelindungan perempuan dan
anak penyusunaan pedoman teknis dan pelaksaan program
perlindungan perempuan dan anak;
c. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pencegahandan
penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah
tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
d. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang perlindungan dan
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah
tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan
dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan
budaya;
f. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasidi bidang
pemenuhan hak anak;
g. Penyiapan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga
pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
h. Pelaksanaan fasilitasi kelembagaan perlindungan perempuan
dan anak (kp2a);
21
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perlindungan
anak perempuan dan anak;
i. Melaksanakan tugas lain dari kepala dinas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
Seksi Edukasi dan Publikasi
Seksi Edukasi dan Publikasi dipimpin oleh Kepala Seksi Edukasi dan
Publikasi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan
dan Anak. Seksi Edukasi dan mempunyai tugas:
a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan dalam
rangka edukasi dan Publikasi tentang perlindungan perempuandan
anak dari tindak kekerasan ;
b. Penyusunan standar oprasional prosedur di bidang edukasi dan
Publikasi perempuan dan anak ;
c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dibidang edukasi dan
Publikasi perlindungan perempuan dan anak;
d. Pemberian bimbingan teknis dibidang edukasi dan Publikasi
perlindungan perempuan dan anak ;
e. Edukasi dan publikasi tentang KP2A disekolah dan masyarakat ;
f. Edukasi dan publikasi melalui media cetak / elektronik;
g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta
daritindak pidana perdagangan orang;
h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis
dan supervise penerapan kebijakan pemenuhan
hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan
kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
i. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
22
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan orang;
j. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai peraturan perundangan
Seksi Data, Evaluasi dan Monitoring
Seksi Data, Evaluasi dan Monitoringdipimpin oleh Kepala Seksi Data,
Evaluasi dan Monitoring yang dalam melaksanakan tugasnya berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan
Perempuan dan Anak. Seksi Data, Evaluasi dan Monitoring
mempunyai tugas:
a. Menyiapkan bahan penyusunan data base dan informasi
perlindungan perempuan dan anak;
b. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pendataan dan
informasi tentang perlindungan perempuan dan anak ;
c. Menyiapkan bahan pengembangan data base tentang komunikasi,
informasi dan edukasi (KIE) perlindungan perempuan dan anak;
d. Penyiapkan penyusunan data gender anak ;
e. pemantauan,analisis,evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pemenuhan hak anak terkaithak sipil, informasi dan
partisipasi, pengasuhan,keluarga dan lingkungan, kesehatandan
kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
f. pemantauan,analisis,evaluasidanpelaporanpenerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi di bidang pemenuhan hak anak;
g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian
data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
h. monitoring dan evaluasi terhadap perlindungan perempuan dan
anak;
i. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan peraturan perundangan
23
Seksi Rehabilitasi dan Fasilitasi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan
Seksi Rehabiltasi dan Fasilitasi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan dipimpin oleh Kepala Seksi Rehabiltasi dan Fasilitasi
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Seksi Rehabiltasi dan
Fasilitasi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan mempunyai tugas:
a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan dalam
rangka perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan ;
b. Penyusunan standar oprasional prosedur di bidang perlindungan
perempuan dan anak ;
c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dibidang
perlindungan perempuan dan anak ;
d. Penyusunan data gender di bidang perlindungan perempuan dan
anak;
e. Menyiapkan bahan upaya pencegahan dan penghapusan segala
bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
f. Menyiapkan bahan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak;
g. Menyiapkan bahan pencegahan terhadap pornografi dan
pornoaksit erhadap perempuan dan anak ;
h. Menyiapkan bahan program peningkatan partisipasi anak;
i. pemantauan, analisis,evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,
dalamsituasidarurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;
j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun
laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
k. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan peraturan perundangan
24
Bidang Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan
1. Bidang Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ketahanan Keluarga dan
Pemberdayaan Perempuanyang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan
Perempuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai
tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan
program dan/atau kegiatan di Bidang Ketahanan Keluarga dan
Pemberdayaan Perempuan;
3. Untuk menjalankan tugas Bidang Ketahanan Keluarga dan
Pemberdayaan Perempuanmenjalankan fungsi :
a. Penyusunan perencanaan bidang Ketahanan Keluarga dan
Pemberdayaan Perempuan;
b. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis
dan pedoman Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan
Perempuan;
c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan
penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan
Perempuan;
d. Pengumpulan dan pengolahan data, perumusan kebijakan,
penetapan pedoman, norma, dan standar serta petunjuk
teknis kegiatan pengarusutamaan gender, pemberdayaan
lembaga perempuan dan peningkatan kualitas hidup
perempuan;
e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan
ketahanan remaja;
f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidangBina Keluarga
Lansia dan rentan;
g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidangpemberdayaan
keluarga sejahteramelalui usaha mikro keluarga;
h. Pengkoordinasian dan fasilitasi peningkatan kualitas peran
serta lembaga dan organisasi perempuan dalam proses
pembangunan daerah;
25
i. Pengkoordinasiandanfasilitasikegiatanpengarusutamaandanpeni
ngkatankesetaraan gender dalam proses pembangunandaerah;
j. Fasilitasi dan mediasi peningkatan jaringan kerja pemberdayaan
perempuan;
k. Peningkatan kapasitas lembaga dan organisasi perempuan
dalam pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah;
l. Sosialisasi, publikasi dan dokumentasi program dan kegiatan
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan;
m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan melaporkan
kegiatan ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan;
i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang
ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan
Seksi Bina Ketahanan Keluarga
Seksi Bina Ketahanan Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi Bina
Ketahanan Keluarga yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketahanan
Keluarga Dan Pemberdayaan Perempuan. Seksi Bina Ketahanan
Keluarga mempunyai tugas:
a. Menyiapkan penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan
keluarga;
b. Menyelenggarakan dukungan operasional ketahanan keluarga;
c. Menyiapkan pembinaan terhadap Bina Keluarga Balita (BKB), Bina
Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Pusat
Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M);
d. Melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas
kelompok Tri Bina (BKB, BKR, BKL) dan PIK R/M;
e. Melaksanakan kegiatan peningkatan peran keluarga dalam
pembinaan tumbuh kembang anak dan pengolahan data basis
ketahanan keluarga;
f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta
penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala
bidang sesuai dengan peraturan perundangan
26
Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dipimpin oleh
Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anakyang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Keluarga dan
Pemberdayaan Perempuan. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan dan Anak mempunyai tugas:
a. Menyiapkan dan melaksanakan program peningkatan kualitas
hidup perempuan dan anak ;
b. Menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan peningkatan peran
serta perempuan di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum
dan lingkungan hidup ;
c. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan, motivasi dan petunjuk
dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan produktivitas
ekonomi perempuan ;
e. penyiapanfasilitasi,sosialisasidandistribusikebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
bidang kualitas keluarga;
f. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan peran perempuan
dalam pengambilan keputusan;
g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta
penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan peraturan perundangan
Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan
Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
Seksi Kelembagaan PUG dan PUHA dipimpin oleh Kepala Seksi
Kelembagaan PUG dan PUHA yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan. Seksi
Kelembagaan PUG dan PUHA mempunyai tugas:
a. Pelaksanaankoordinasi PUG dan PUHA;
27
b. Pelaksanaanpenyiapanpedomanteknisdan program PUG dan
PUHA;
c. Pelaksanaanfasailitasijaringan PUG dan PUHA;
d. Pelaksanaannilai- nilai sosial budaya yang responsive gender;
e. Pelaksanaanpemantauandanevaluasi PUG dan PUHA;
f. Menyiapkanbahanpengembangandanpenguatanlembagapemberda
yaanperempuandananak;
g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta
penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan peraturan perundangan
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)
1. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencanayang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(KB)sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas
merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program
dan/atau kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana.
3. Untuk menjalankan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana (KB)menjalankan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencanaberdasarkan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan Kepala Dinas ;
b. Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
c. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana
bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
d. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
e. Pelaksanaan Pemberdayaan dan
peningkatanperansertaorganisasi kemasyarakatan tingkat di
28
tingkatkotadi bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;
f. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi
bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
g. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan peraturan perundangan
Seksi Pelayanan Keluarga Berencana
Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi
Pelayanan Keluarga Berencana yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Seksi Pelayanan
Keluarga Berencana mempunyai tugas:
a. Menyiapkan penetapan target pencapaian keluarga berencana;
b. Menyusun perkiraan Unmeet Need, kesertaan KB Baru dan KB
Aktif;
c. Menyiapkan kegiatan peningkatan partisipasi pria dalam ber KB;
d. Merencanakan, menyediakan dan mendistribusikan sarana dan
prasarana alat dan obat kontrasepsi sesuai kebutuhan jenis
maupun jumlahnya;
e. Memberikan ayoman bagi peserta yang mengalami komplikasi dan
kegagalan pemakaian kontrasepsi;
f. Melaksanakan pemantauan dan menyiapkan pembinaan mutu
serta kualitas pelayanan KB;
g. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bina kesehatan
reproduksi;
h. Melaksanakan sosialisasi tentang hak reproduksi;
i. Melaksanakan pendekatan bina kesehatan reproduksi melalui 4 T
(Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu rapat dan Terlalu banyak)
untuk menghindari 3 T (Terlambat mengambil keputusan,
Terlambat mendapatkan pertolongan dan Terlambat mengetahui
adanya kelainan/penyakit);
29
j. Melaksanakan konseling kesehatan reproduksi dan mengevaluasi
dampak usia kawin pertama;
k. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun
laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
l. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan peraturan perundangan
Seksi Pengendalian Penduduk
Seksi Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi
Pengendalian Penduduk yang dalam melaksanakan tugasnya berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana. Seksi Pengendalian Penduduk )
mempunyai tugas:
a. Melaksanakan kegiatan pembinaan kependudukan dengan
lembaga pendidikan dan lembaga/organisasi sosial;
b. Melaksanakan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
c. Menyiapkan bahan penyusunan Parameter pengendalian
penduduk;
d. Menyiapkan bahan penyusunan Analisis Dampak Kependudukan;
e. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan analisis pencapaian
pelayanan program KB dan Ketahanan Keluarga sebagai variable
parameter kependudukan;
f. Menyiapkan bahan fasilitasi Koalisi Kependudukan dan
Pembangunan Kota Blitar;
g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun
laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
h. Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan peraturan perundangan
Seksi Advokasi, Penggerakan dan Informasi
Seksi Advokasi, Penggerakan dan Informasi dipimpin oleh Kepala
Seksi Advokasi, Penggerakan dan Informasiyang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Seksi
Advokasi, Penggerakan dan Informasi mempunyai tugas:
30
a. Menyiapkan penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi,
penggerakan dan informasi;
b. Menyelenggarakan operasional advokasi;
c. Menyiapkan penetapan perkiraan sasaran advokasi;
d. Melaksanakan kerjasama dengan media cetak dan elektronik;
e. Menyiapkan penetapan petunjuk teknis, dukungan operasional
dan pembinaan teknis Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dan
Pendayagunaan PKB;
f. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan
penyusunan rencana kegiatan advokasi dan KIE, pengembangan
komunikasi, hubungan masyarakat dan pendayagunaan sarana
komunikasi;
g. Menyiapkan bahan update Data dan Informasi Program KKBPK;
h. Menyiapkan bahan pendataan keluarga;
i. Melaksanakan optimalisasi penyusunan sarana KIE penyuluhan
Program KKBPK untuk menyampaikan program kepada
masyarakat;
j. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun
laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
k. Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala
bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai
peraturan perundangan
Kelompok Jabatan Fungsional
1. Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk oleh Kepala Dinas dalam
rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang
melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang
telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat
fungsional senior yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
31
Tata Kerja Dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas
1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas,
pejabat struktural lainnya serta Kelompok Jabatan Fungsional
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing
maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah
serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan
pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang
diperlukan.
3. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggung jawab
pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai
dengan mekanisme yang berlaku.
5. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
6. Dalam pelaksanaan tugas Dinas, Kepala Dinas memberikan
pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis
kepada bawahannya dengan memperhatikan saran dan telaahan
staf.
7. Sekretaris sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan dan
mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kepala
Bidang serta memberikan pembinaan dan/atau pertimbangan
administratif.
8. Sekretaris dan Kepala Bidangdalam melaksanakan tugas
berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Kepala Dinas serta
memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan
maupun tertulis kepada bawahan masing-masing.
32
9. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan
tugasnya berkoordinasi dan berkonsultasi kepada atasan masing-
masing serta memberikan pengarahan, perintah dan petunjuk
kepada bawahan masing-masing.
10. Pelaksanaan konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan
secara hierarkhis.
11. Apabila konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan diluar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pejabat
yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada atasan
masing-masing
12. Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis,
mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja
secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan
permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada
pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku
2.2. Sumber Daya Dinas P3AP2KB
a. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan
tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar,
didukung oleh personil sebanyak 38 orang dengan perincian sebagaimana
yang tertera dalam tabel berikut ini :
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah
1 Pria 12 orang
2 Perempuan 28 orang
Jumlah 40 orang
Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting
di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh
pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan
terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
33
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat pendidikan Jumlah
1 Pasca Sarjana (S-2) 3 orang
2 Sarjana (S-1) 26 orang
3 Diploma (D-3) 1 orang
4 Sekolah Menengah Atas (SMA) 9 orang
5 Sekolah Menengah Pertama (SMP) -
6 Sekolah Dasar (SD) 1 orang
Jumlah 40 orang
Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai,
dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi.
Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Blitar Kota Blitar terlihat dalam able berikut ini :
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
No Golongan /Ruang Jumlah
1 IV 10 orang
2 III 11 orang
3 II 7 orang
4 I -
5 PTT 3 orang
Jumlah 40 orang
Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi
dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non
struktural ke 2 pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang
sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk
melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang
jabatan non struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
34
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Blitar Kota Blitar ditunjukkan dengan tabel berikut ini :
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
No Jabatan Jumlah
1 Struktural 12 orang
2 Fungsional 14 orang
2 Non Struktural 15 orang
Jumlah 40 orang
Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Blitar Kota Blitar mengirimkan personil untuk mengikuti
diklat kepemimpinan maupun diklat fungsional. Untuk melihat jumlah
peserta diklat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut berikut ini :
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat
No Jenis Diklat Jumlah
a. Diklat Kepemimpinan
1) Diklat PIM II
2) Diklat PIM Tk. III
3) Diklat PIM Tk. IV
4) SPAMA
5) ADUMLA
6) ADUM
-
5 orang
7 orang
- orang
- orang
- orang
b. Sarana Prasarana
Prasarana kantor yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Blitar Kota Blitar adalah Gedung kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Blitar Kota Blitar terdapat di gedung di jalan Dr. Sutomo nomor 50 Kota
Blitar. Ruangan tempat kerja terdiri dari 1 ruang Kepala Bappeda, 1 ruang
kerja sekretariat, 3 ruang kerja bidang, 2 ruang rapat dan Semua ruang
kerja dan ruang rapat dilengkapi dengan AC, dengan kondisi tempat kerja
35
tersebut sudah cukup memadai. Balai Penyuluhan KB berada di sekitar
wilayah kantor Kecamatan di Kota Blitar dengan kantor yang masih belum
memadai dikarenakan sempitnya lahan dan belum adanya petugas
kebersihan serta keamanan. Melihat kondisi sarana prasarana yang
tersedia, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Jumlah Sarana Prasarana yang ada di Dinas P3AP2KB Kota Blitar
NO NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN
1 Mobil 4 Baik
2 Sepeda Motor 36 Baik
3 Mesin ketik 1 Baik
4 Lemari Arsip 12 Baik
5 Filling Besi 3 Baik
6 Brankas 1 Baik
7 Papan Pengumuman 3 Baik
8 Peta 1 Baik
9 Buffet 1 Baik
10 Kursi 125 Baik
11 Meja 108 Baik
12 Kursi Putar 12 Baik
13 Ac spilt 15 Baik
14 Kipas Angin 2 Baik
15 TV 3 Baik
16 Wereleis 1 Baik
17 Kamera 1 Baik
18 Handycame 1 Baik
19 LCD Proyektor 3 Baik
20 Komputer PC 13 Baik
21 Laptop 7 Baik
22 Printer 14 Baik
23 Telepon 7 Baik
24 Layar LCD 2 Baik
36
Prasarana kantor sebagaimana tersebut diatas sudah mencukupi,
sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya
pemeliharaan. Sedangkan untuk printer perlu pengadaan lagi untuk
pengganti yang rusak.
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB
Dalam Renstra pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Blitar Kota Blitar didasarkan pada target Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar Tahun 2011-2015. Perlu
diketahui bahwa pada saat penyusunan Renstra Bappeda tahun 2011-2015
tersebut dalam penyusunan target kinerja mengacu pada peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010.
Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar
berdasarkan sasaran/target Renstra Bappeda 2011 – 2015 disajikan pada
tabel sebagaimana berikut:
37
Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar Tahun 2011-2015
No
Indikator Kinerja
sesuai Tupoksi Bapemas dan KB
Target
SPM
Targ
et IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian pada Tahun ke -
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011
2012
2013
2014
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A
Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
1
Persentase Jumlah Perempuan Dalam Lembaga Pemerintahan
- V - >75% > 50% > 50% > 50% > 50% - - - - - - - - - -
2
Persentase KDRT terhadap jumlah
Keluarga Di Kota Blitar
- - - 0,040
%
0,035
%
0,030
%
0,020
%
0,010
% - - - - - - - - - -
3
Persentase
Penyeleseian Pengaduan
Kasus KDRT dan
Kasus
perempuan dan
anak
100% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
B
Urusan Pengendalian
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
38
1
Cakupan
Pasangan Usia
Subur yang mengikuti
Program KB
- - 77,20
%
78,80
%
78,50
%
79,00
%
80,00
% - - - - - - - - - -
Tabel 2.3.2
Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Bapemas dan KB Kota Blitar Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar Tahun 2011-
2015
Uraian Anggaran pada tahun ke Realisasi anggaran pada tahun ke Rasio antara Realisasi dan Rata-rata
39
Anggaran tahun ke Pertumbuha
n
2011 2012 2013 201
4
2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 201
2
201
3
201
4
201
5
Angga
ran
Reali
sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PENDAPATAN
DAERAH
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELANJA
DAERAH
Belanja Tidak
Lansung
- Belanja
pegawai
1.775
.301.
499
2.427.
397.6
59
2.700.
288.30
0
2.884
.417.
110
2.940.
159
2.101.
578.38
7
2.716.
353.35
3
2.867.
143.46
3
118.
38
100
,59
97,
52
- Belanja
bunga
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Belanja
Subsisdi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Belanja Hibah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Belanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40
Bantuan
Sosial
- Belanja Bagi
Hasil kepada
Prov./Kab./K
ota dan
Kelurahan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Belanja tak
terduga
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belanja
langsung
- Belanja
Pegawai
174.9
66.05
0
386.81
1.250
253.09
9.000
117.7
13.0
00
20.744
.000
163.54
3.000 184.50
9.000
20.45
0.000
93.4
7
72,
89
98,
58
- Belanja
Barang dan
Jasa
1.435
.476.
050
2.406.
358.4
85
3.433.
412.7
72
2.869.
726.
650
3.954.
550.6
25
1.412.
331.3
74
3.038.
019.33
5
3.607.
899.56
8
98.3
9
90,
32
91,
23
- Belanja
Modal
921.5
68.9
8.22.4
31.50
1.49
2.32
836.8
29.1
363.66
3.900
902.53
7.000 1.331
.049.
344.3
51.4
97.9
4
89,
19
94,
69
41
00 0 3.67
6
25 625 00
PEMBIAYAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas P3AP2KB
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar dalam
melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan dan
perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Kerencana mempunyai
hubungan kerja dengan masyarakat dalam rangka membagun Pemerintah
Kota Blitar sebagai pelaksana dalam bidang pemberdayaan masyarakat,
Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga
Kerencana.
Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan
masyarakat secara universal yaitu suatu upaya adanya perubahan secara
terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk
mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan
masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, tehnologi, politik dan
ideologi dan bersifat konprehensif bagi masyarakat.
Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci
utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan
harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai
dengan harapan.
Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pembangunan
masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar
memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan
muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas
dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi
masyarakat yang terus berkembang maka aparat harus peka dalam rangka
meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik
(good governance).
Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada
kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya
melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah
secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan
kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik
dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis dilingkungan
44
eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan
pelayanan adalah sebagai berikut :
- Belum adanya peraturan Walikota atau Daerah mengenai Pemberdayaan
dan Perlindungan Perempuan dan Anak
- Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah
- Jumlah SDM / Pegawai yang kurang
- Masih perlunya peningkatan peran perempuan dalam sosial dan ekonomi
- Prosentase / Rasio KDRT terhadap jumlah keluarga meningkat
- Masih Adanya Kasus KDRT
- Masih Adanya Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- Perlunya peningkatan lembaga pemberdayaan masyarakat
- Cakupan pasangan usia subur yang mengikuti program KB belum maksimal
- Masih adanya kasus pernikahan dini
- Angka TFR masih diatas rata – rata Provinsi Jawa Timur
- Belum semua sekolah terbentuk PIK R
- Kualitas dan Kuantitas SDM belum Maksimal
- Belum adanya Peraturan Walikota atau Peraturan Daerah tentang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Sistem Pengaduan / Pelaporan kasus perempuan dan anak masih bersifat
manual (belum memanfaatkan IT)
- Belum adanya kerjasama dengan panti rehabilitasi
Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah
sebagai berikut :
- Adanya Renstra Kementerian dan Provinsi
- Adanya dokumen RPJP, RPJMD, RKPD dan DPA SKPD
- Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang
- Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan anak
- KB sudah dianggap kewajiban oleh masyarakat bukan lagi Hal yang Tabu
- Adanya 21 Organisasi Wanita
- Adanya komunitas pendidikan formal dan informal
- Adanya LPMK
- Adanya PPKBD dan Sub PPKBD
45
- Adanya Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak
- Adanya Panti / Yayasan Sosial
- Adanya lembaga psycology / guru BP
- Adanya Dewan Perwakilan Anak Kota Blitar
- Adanya PIK R di setiap Kecamatan di Kota Blitar
- Adanya 14 personil 14 PKB
46
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, karena dampaknya yang
signifikan bagi daerah/ masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian
yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak
dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu
strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka
panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan mentukan
tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari
sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika
Nasional, Provinsi, SKPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi.
Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organiasasi itu
sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan
dimasa yang akan datang.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar merupakan unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Blitar, mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas
dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar dapat dilihat
dalam tabel berikut :
47
Identifikasi Isu-isu Strategis Terkait dengan Tugas dan Fungsi
DP3AP2KB
No. Tugas dan Fungsi
DP3AP2KB Permasalahan
1 2 3
1. Penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang
Pemberdayaan Perempuan
- Masih rendahnya Indeks
Pemberdayaan Gender (IDP) di Kota
Blitar
- Masih rendahnya Partisipasi peran
perempuan dalam pembangunan
2. Penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang
Perlindungan Perempuan
Dan Anak
- Masih maraknya Kasus kekerasan
Perempuan dan Anak (KDRT,
Pelecehan Sexsual, Traficking dan
kasus perempuan dan anak lainya)
yang terjadi di Kota Blitar
3. Penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
- Laju Pertumbuhan penduduk masih
tinggi
- CPR masih perlu ditingkatkan
- TFR yang masih tinggi
- Capaian median usia nikah harus
diminimalkan
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel
Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Blitar diatas, maka beberapa strategi
kedepan yang perlu dilaksanakan antara lain :
1. Meningkatkan partisipasi aktif perempuan (gender) dalam pembangunan
daerah
2. Meningkatkan cakupan keluarga berencana dan sejahtera
3. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak
Sedangkan Identifikasi isu strategis (lingkungan internal) terkait
dengan dinamika dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut ini :
1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia
48
Bahwa dengan jumlah SDM yang terbatas, Dinas P3AP2KB tidak akan
dapat melaksanakan tupoksi dengan optimal sesuai struktur
organisasi Dinas P3AP2KB, sehingga diperlukan penambahan
kapasitas SDM.
Bahwa dengan kualitas dan kompetensi SDM yang terbatas, akan
mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam hal
dibutuhkan pendidikan dan latihan yang intensif sebagai salah satu
pendekatan utama dalam memenuhi atau mengembangkan
kompetensi personil di lingkup Dinas P3AP2KB.
Pengalaman kerja. Bahwa dengan pengalaman kerja yang cukup
merupakan bekal untuk mengembangkan personal skill sehingga
dapat menambah kompetensi SDM.
2. Ketersediaan sarana prasarana pendukung.
Diperlukan sarana prasarana yang memadai dalam menunjang
keberlangsungan kegiatan operasional organisasi. Dengan jumlah
sarana prasarana Dinas P3AP2KB yang masih terbatas maka diperlukan
penambahan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan khususnya
di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.
3. Ketersediaan alokasi anggaran.
Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM maka diperlukan
kebijakan penambahan alokasi anggaran sebagai penunjang kegiatan
operasional dalam rangkaian mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
4. Pengembangan organisasi.
Bahwa ke depan Organisasi Dinas P3AP2KB masih memungkinkan
untuk berkembang mengingat selama ini Dinas P3AP2KB mengemban 2
urusan pemerintahan yaitu : urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, serta Kependudukan dan Keluarga Berencana.
3.2. Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih
Dalam rangka mendukung Visi, Walikota dan Wakil Walikota Blitar
maka program Dinas P3AP2KB Kota Blitar tidak lepas dari visi, misi dan
program Kota Blitar. Sedangkan Visi, Misi Kota Blitar periode 2016 – 2021
yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut :
“ Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat
pada Tahun 2021”
49
Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan
pembangunan di Kota Blitar, dan juga merupakan target capaian yang
menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh
Walikota dan Wakil Walikota Blitar dalam 5 (lima) tahun kedepan.
Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 6 misi yaitu :
1. Meningkatkan aktualisasi nilai – nilai religius dalam kehidupan
bermasyarakat.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang Cerdas dan berdaya saing tinggi.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada Industri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan
Lingkungan.
4. Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat yang berbasis sistem
pelayanan berkualitas dan partisipatif.
5. Meningkatkan Keharmonisan sosial dengan Semangat Rukun Agawe
Santoso
6. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan
Profesional.
Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kota Blitar terkait
dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar tersebut
adalah mendukung 3 (tiga) yaitu :
1. Pada misi 3 (Tiga) yaitu Meningkatkan kemandirian ekonomi yang
berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya
Saing dan Berwawasan Lingkungan
Tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Blitar dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan
kemiskinan dan kualitas kesejahteraan masyarakat adalah capaian
indikator sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG). Intervensi Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Blitar adalah pada capaian peran perempuan dalam
pembangunan.
50
2. Pada Misi 4 (empat) yaitu Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat
yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif
Tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Blitar adalah Meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat. Intervensi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar
adalah pada capaian indikator sasaran Laju Pertumbuhan Penduduk
(LPP)
3. Pada misi 5 (lima) yaitu Meningkatkan Keharmonisan sosial dengan
Semangat Rukun Agawe Santoso.
Tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Blitar adalah Meningkatkan tata kehidupan
masyarakat yang tertib dan tentram. Intervensi Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Blitar adalah pada capaian indikator sasaran
Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak.
Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program
RPJMD 2016 - 2021 merupakan target capaian yang menjadi keinginan
dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil
Walikota Blitar dalam 6 (enam) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada
RPJMD maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar sesuai tugas
dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program
yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target
capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanan proram
tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan
pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar, sebagaimana
diuraikan tabel berikut ini :
51
Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota
Visi : Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada
Tahun 2021
No
Misi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala
Daerah terpilih
Permasalahan
pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1. Meningkatkan
kemandirian
ekonomi yang
berorientasi pada
Industri Pariwisata
dan Ekonomi
Kreatif yang
Berdaya Saing dan
Berwawasan
Lingkungan.
- Masih rendahnya
Indeks
Pemberdayaan
Gender (IDP) di
Kota Blitar
- Masih rendahnya
peran perempuan
dalam
pembangunan
- Kurangnya
pemberdaya
an dan
pembagunan
Gender
-
- Adanya
lembaga
sosial
- Adanya
GOW
2. Meningkatkan
Derajat kesehatan
Masyarakat yang
berbasis sistem
3.pelayanan
berkualitas dan
partisipatif.
- Laju
Pertumbuhan
penduduk masih
tinggi
- CPR masih perlu
ditingkatkan
- Rata – rata
jumlah anak yang
dilahirkan pada
wanita usia subur
masih tinggi
(diatas rata- rata
Jawa imur)
- Kurangnya
pemahaman
pasangan
usia subur
dan wanita
usia subur
tentang
makna
keluarga
kecil bahagia
sejahtera
dengan usia
nikah min.
21 tahun
(wanita) 25
tahun (pria)
- Adanya
Anggaran
- Adanya
PKB
- Adanya
Sarana
Penyuluhan
- Adanya
Kader KB
- Adanya
Lembaga /
organisasi
pendukung
KKB
52
3. Meningkatkan
Keharmonisan
sosial dengan
Semangat Rukun
Agawe Santoso
- Masih maraknya
Kasus
Perlindungan
Perempuan dan
Anak (KDRT,
Pelecehan
Sexsual,
Traficking dan
kasus perempuan
dan anak lainya)
yang terjadi di
Kota Blitar
- Pergaulan
remaja yang
kian bebas
- Kurang
pahamnya
anak – anak
terhadap
aturan
hukum
perlindungan
perempuan
dan anak
- Perkembanga
n IT dan
Globalisasi
- Adanya
DPA
- Adanya PIK
R
- Adanya
KP2A
- Adanya
guru BP
- Adanya
Psycolog
- Adanya
tekhnologi
3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi Jawa Timur.
Telaahan terhadap Renstra Kementrian dimaksudkan untuk menilai
keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Blitar dengan Renstra Kementrian sesuai
dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya
masing-masing.
Sehubungan pada organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Blitar menangani 3 (tiga) urusan yang berbeda sehingga telaah renstra dari
kementrian ataupun Provinsi juga ada 3 (tiga), antara lain :
1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Adapun Renstra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak memuat visi dan misi sebagai berikut : VISI
“TERWUJUDNYA KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN
ANAK”. MISI : Mewujudkan kebijakan yang responsif gender dan peduli
anak untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan
53
perempuan, serta memenuhi hak tumbuh kembang dan melindungi
anak dari tindak kekerasan.
Tujuan dari Pembangunan Pemberdayaan Perempuan adalah:
Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai
bidang pembangunan, Meningkatnya pemenuhan hak-hak perempuan
atas perlindungan dari tindak kekerasan, Meningkatkan kapasitas
kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam
mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan.
Tujuan dari Pembangunan Perlindungan Anak adalah: Meningkatkan
kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak,
Perlindungan anak dari segala bentuk perlakuan salah, kekerasan,
eksploitasi, perdagangan dan diskriminasi, Meningkatkan kapasitas
kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam
mendukung pemenuhan hak-hak anak.
Sedangkan untuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Timur antara lain VISI “TERWUJUDNYA
KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, SERTA
KELUARGA KECIL SEJAHTERA”, sedangkan misi yang digunaka untuk
mencapai visi tersebut adalah :
a. Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender diberbagai Bidang
Pembangunan,
b. Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak,
c. Meningkatnya kualitas pelaksanaan program Keluarga Berencana
yang responsive Gender.
2. Kependudukan dan Keluarga Berencana
Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) baik
Pusat dan Provinsi Jawa Timur memiliki Visi dan Misi yang sama, yaitu
:
VISI : “Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan
penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas”
Sedangkan MISI adalah :
a. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan
b. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
c. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga
54
d. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
e. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara
konsisten
Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan
menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan
masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi
kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya
terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat
menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai
bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif,
maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik,
lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik
instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non
pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan mengenai peran
sebagai administrator, melekat dalam semua kegiatan khususnya dalam
rangka pengelolaan kegiatan dan dokumentasi negara (rencana
pembangunan, dokumen pinjaman hibah luar negeri, dan sebagainya)
secara akuntabel. Karena itu tidak diletakkan sebagai misi. Demikian
telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi Jawa Timur agar dapat
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Blitar.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Tujuan dari Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2011-2030, adalah
“Mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan yang
didukung oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa yang aman,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan”.
Tujuan tersebut didasarkan pada potensi dan karakteristik yang ada di
wilayah Kota Blitar, diantaranya yaitu Kota Blitar memiliki banyak lokasi
pariwisata yang bersifat kebangsaan/ kepahlawanan, salah satunya yaitu
55
adanya makam Sang Proklamator RI Presiden Soekarno serta
berkembangnya sektor perdagangan dan jasa terutama di pusat kota. Oleh
karena itu, Kota Blitar harus berusaha mempertahankan dan
mengoptimalkan potensi-potensi tersebut agar dapat berkelanjutan.
Jadi, pada dasarnya, terdapat 4 (empat) kunci dalam tujuan di atas, yaitu:
1. Wisata Kebangsaan; Kota Blitar disebut sebagai Kota Patria karena
aspek patriotik dan sejarah-sejarah kebangsaan dan kepahlawanan
sangatlah kental di kota ini. Peninggalan-peninggalan sejarah dan tapak
tilas perjuangan para pahlawanan banyak terdapat di Kota Blitar. Hal ini
dimanfaatkan Kota Blitar sebagai daerah wisata, selain guna mengenang
jasa pahlawan juga untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa
kepahlawanan dan kebangsaan, cinta tanah air kepada masyarakat luas
pada umumnya dan kepada para generasi bangsa terutama pemuda-
pemudi Kota Blitar pada khususnya.
2. Pengembangan sektor pertanian; pengembangan sektor pertanian akan
mendukung keberlanjutan ketahanan pangan utamanya bagi Kota
Blitar.
3. Pengembangan sektor perdagangan dan jasa; adanya pengembangan
dan peningkatan pariwisata di Kota Blitar secara langsung akan
berimbas pada sektor perdagangan dan jasa, dimana sektor inilah yang
akan mendukung pariwisata yang ada. Banyaknya pengunjung tentu
membutuhkan berbagai kebutuhan yang tentunya dapat disediakan
melalui adanya perdagangan dan jasa disekitar lokasi wisata tersebut.
4. Aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; Kota Blitar berusaha
untuk mewujudkan wilayah kota yang aman dan nyaman untuk dihuni,
serta produktif dalam artian mampu memberikan hasil yang optimal
dengan meningkatkan produktifitas pertanian perkotaan maupun
kegiatan lain yang mampu memberikan nilai tambah bagi Kota Blitar.
Sedangkan berkelanjutan dimaksudkan agar Kota Blitar tidak hanya
memperhatikan generasi saat ini dalam tata ruang, namun juga
bagaimana kota dapat tetap nyaman bagi generasi di masa yang akan
datang dengan memperhatikan lingkungan.
Memperhatikan tujuan penataan ruang kota Blitar dan penjelasannya
diatas, maka sebagai SKPD, Dinas P3AP2KB yang mempunyai tugas dan
fungsi terkait Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Kependudukan serta Keluarga Berencana sangat mendukung
56
dan mempunyai konstribusi besar untuk mewujudkam Perda No. 12 Tahun
2011 tentang RTRW Kota Blitar tahun 2011-2030.
Mengacu pada perda tata ruang, khususnya yang menyangkut ruang
pemberdayaan, maka sasaran Dinas P3AP2KBKota Blitar adalah
memfasilitasi ruang pemberdayaan tersebut yaitu dengan mengadakan
kegiatan kegiatan yang bertujuan memberdayakan masyarkat dalam
pembangunan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya Sosialisasi dan
Pendekatan kepada masyarakat yang terorganisir, terukur dan sistematis.
Sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, maka setiap perencanaan
yang dilakukan harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana
pembangunan daerah, sedangkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)
merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Dengan
demikian di dalam mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana
pembangunan daerah maka Dinas P3AP2KBKota Blitar secara khusus ada
keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah di Kota Blitar yaitu dalam rangka meningkatkan
pemberdayaan dan keberdayaan masyarakat Kota Blitar.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Dalam menentukan isu-isu yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Blitar ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan antara
lain :
a. Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Blitar.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2016 mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana. Sebagai organisasi pelayanan publik di bidang
pemberdayaan, perlindungan dan keluarga berencana wajib untuk
57
memberikan pelayanan prima, sehingga semua pihak yang
berkepentingan terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Blitar memperoleh kepuasan atas pelayan yang
telah diberikan. Didalam melaksanakan tugasnya untuk
memberikan pelayanan prima tentunya tidak lepas dari adanya
hambatan maupun tantangan yang terjadi saat ini, namun berbagai
upaya telah dilakukan dalam rangka pembenahan pada lembaga
tersebut.
b. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga.
Dalam menyusun Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Blitar, tentunya tidak lepas dari Kementerian
sehingga Renstra Kementerian menjadi acuan bagi Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Adapun arah
kebijakan strategi yang akan dilaksanakan dalam periode 2016 –
2020 adalah sebagai berikut :
1) Meningkatkan Sosialisasi dan Fasilitasi terkait dengan
Pengarustamaan gender dan Hak Anak
2) Meningkatkan partisipatif aktif Organisasi Perempuan di Kota
Blitar dalam pembangunan
3) Melaksanakan KIE tentang KB dan memfasilitasi tindak lanjut
pelayanan KB
4) Mengoptimalkan Sosialisasi, Fasilitasi dan Penangangan
Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (KDRT,
Pelecehan Sexsual, Traficking dan kasus perempuan
c. Implikasi rencana tata ruang wilayah bagi pelayanan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar
Sejauh ini, belum terdapat aturan yang jelas tentang RTRW yang
mengatur masalah Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana. Secara tidak langsung Dinas P3AP2KBtidak terlibat,
namun pada kondisi lapangan hal tersebut sangat berpengaruh
pada pembentukan dan penetapan kondisi kawasan.
58
d. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah suatu bentuk kebijakan
yang mengatur suatu wilayah dengan tujuan untuk menjaga
lingkunyannya agar tidak terjadi kerusakan serta adanya
pemerataan perkembangan wilayah. Secara tidak langsung peran
Dinas P3AP2KBKota Blitar dalam menjalankan pelayanan terkait
masalah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih dalam
ranah kajian lingkungan hidup strategis.
Dalam penentuan isu-isu strategis Renstra Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Blitar menggunakan konsep dan prinsip manajemen
analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (Strenghts), kelemahan
(Weaknesses), peluang (Oportunities) serta tantangan (Threats). Kekuatan
atau strenghts adalah potensi / kelebihan intern yang dimiliki SKPD, yaitu
sebagai berikut :
- Perwali no 63 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
P3AP2KB
- Adanya Dokumen perencencanaan, pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah didukung anggaran.
- Adanya Saraa dan Prasarana kantor
- Adanya 38 Sumber daya manusia di Dinas P3AP2KB
Kelemahan atau weaknes adalah kekurangan yang ada dalam SKPD
yang bersifat menghambat kinerja, meliputi :
- Kualitas dan Kuantitas SDM yang belum maksimal untuk
menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi
- Sarana dan Prasarana kantor masih kurang dan rusak
- Kurangnya data yang akurat, tentang Perempuan, anak, lembaga
sosial dll
Peluang atau opportunity adalah fakta ekstern yang bisa mendukung
kinerja, meliputi :
- Adanya 21 organisasi wanita
- Adanya Kader KB yaitu PPKD dan Sub PPKBD
59
- Adanya Dewan Perwakilan Anak pada tiap Tingkat Kelurahan, Tingkat
Kecamatan dan Tingkat Kota Blitar
- Adanya Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak
- Adanya Panti Sosial
- Adanya PIK R di Masing Kecamatan se Kota Blitar dan Tingkat Kota
Blitar
- Adanya Kelompok UPPKS
- Adanya PKK pada tiap Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan
Tingkat Kota Blitar
Sedangkan tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas
P3AP2KBantara lain :
- TFR diatas rata – rata TFR Provinsi Jawa Timur
- Maraknya kasus KDRT
- Masih banyaknya kasus pernikahan pada usia dini
Dari analisa SWOT diperoleh isu – isu strategis sebagai berikut :
1. Kurangnya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
2. Perlunya peningakatan fasilitas sarana dan prasarana sebagai
penunjang kegiatan
3. Masih adanya kasus KDRT dan kasus kekerasan pada perampuan dan
anak lainya sehingga perlu meningkatkan penangangannya
4. Partisipasi peran perempuan dalam pembangunan masih perlu
ditingkatkan
5. Nilai TFR masih 2,30 yaitu masih relatif tinggi diatas nilai TFR Provinsi
Jawa Timur
6. Keikutsertaan KB masih 76,23 %
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis SWOT adalah hal-hal
apa saja yang menyebabkan visi, misi, target pada periode 2010 - 2015 yang
belum dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya untuk di tindak lanjuti
pada periode 2016 - 2021.
Belum tercapainya target pada periode 2011 - 2015 diakibatkan oleh
beberapa permasalahan sebagai berikut:
- Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat sebagai
pendukung
- Masih kurangnya tingkat koordinasi antar bidang di Dinas P3AP2KB
- Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi
- Belum optimalnya motivasi kerja
60
- Belum optimalnya penerapan teknologi informasi
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka isu-isu strategis yang
diangkat dalam perencanaan untuk periode 2016 - 2020 adalah sebagai
berikut :
1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
1) Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota
Blitar
2) Masih rendahnya Partisipasi peran perempuan dalam
pembangunan
3) Masih maraknya Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak
(KDRT, Pelecehan Sexsual, Traficking dan kasus perempuan dan
anak lainya) yang terjadi di Kota Blitar
2. Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana
1) Laju Pertumbuhan Penduduk yang masih tinggi
2) TFR masih Tinggi
3) CPR masih perlu ditingkatkan
Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Blitar diperlukan strategi :
1. Meningkatkan partisipasi aktif perempuan (gender) dalam
pembangunan daerah
2. Meningkatkan cakupan keluarga berencana dan sejahtera
3. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak
61
BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas P3AP2KB
Dengan berpedoman pada Rencanan Pembangunan Jangka
Menengah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan, maka
selanjutnya dirumusan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran
jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah sesuai dengan
Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator
kinerja disajikan dalam tabel sebagai berikut :
62
Tabel 4.1.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2016
No Tujuan Indikator Tujuan
Rumus Perhitungan
Realisasi 2016
Sasaran Indikator Sasaran
Rumus Perhitungan
Realisasi 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatnya
pengarusutamaan gender dalam pembangunan
Indeks
pemberdayaan gender
Rumus kalkulator
Indeks Pemberdayaan Gender
66,68* Meningkatnya
pengarusutamaan gender dalam pembangunan
Indeks
pemberdayaan gender
Rumus kalkulator
Indeks Pemberdayaan Gender
66,68*
Indeks pembangunan
gender
Rumus kalkulator Indeks
Pembangunan Gender
98,39* Indeks pembangunan
gender
Rumus kalkulator Indeks
Pembangunan Gender
98,39*
2 Meningkatnya
Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahteran
Prosentase
Angka Pertumbuhan Penduduk
(Jumlah Penduduk
tahun n - Jumlah penduduk (n-1)) / Jumlah penduduk
tahun (n-1) x 100%
0,88 ,% Pengendalian
pertumbuhan penduduk melalui
pengaturan kelahiran, jarak
usia ideal melahirkan, pengaturan
kehamilan, promosi dan bantuan sesuai
dengan hak-hak reproduksi
Prosentase
Angka Pertumbuhan Penduduk
(Jumlah Penduduk
tahun n - Jumlah penduduk (n-1)) / Jumlah penduduk
tahun (n-1) x 100%
0,88 ,%
63
3 Terselesaikannya
Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (KDRT,
Pelecehan Sexsual, Traficking dan kasus perempuan dan anak
lainya)
Prosentase
Penyelesaian Kasus Pengaduan
KDRT dan kasus Perempuan
dan Anak
Jumlah kasus KDRT
dan Kasus Perempuan dan anak yang
tertangani / jumlah kasus KDRT dan Kasus perempuan
dan anak yang dilaporkan x 100%
100% Meningkatkan
penanganan terhadap Penyelesaian
Kasus Perlindungan Perempuan dan
Anak (KDRT, Pelecehan
Sexsual, Traficking dan kasus perempuan
dan anak lainya)
Prosentase
Penyelesaian Kasus Pengaduan
KDRT dan kasus Perempuan
dan Anak
Jumlah kasus
KDRT dan Kasus Perempuan dan anak yang
tertangani / jumlah kasus KDRT dan Kasus perempuan
dan anak yang dilaporkan x 100%
100%
64
Tabel 4.1.2 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2017 - 2021
No Tujuan Indikator
Tujuan
Rumus
Perhitungan
Target
Akhir
2021
Sasaran Indikator
Sasaran
Rumus
Perhitungan
Target
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatnya
pengarusutamaan
gender dalam
pembangunan
Indeks
pemberdayaan
gender
Rumus kalkulator
Indeks
Pemberdayaan
Gender
67,58 Meningkatnya
Partisipasi
Perempuan
dalam
Pembangunan
Persentase
partisipasi
perempuan
dalam
pembangunan
Jumlah Perempuan
yang terlibat dalam
kegiatan
kemasyarakatan
dibagi jumlah
wanita usia 17 - 60 tahun di kota blitar
dikalikan 100 %
35,64 35,77 35,90 36,02 36,15
Indeks
pembangunan
gender
Rumus kalkulator
Indeks
Pembangunan Gender
98,24
2 Menurunnya rata
- rata Laju
Pertumbuhan
Penduduk di Kota
Blitar
Laju
Pertumbuhan
Penduduk
(LPP)
r = {(Pt/P0)(1/t)-1}
x 100
1,22 Menurunya Total
Fertility Rate
(TFR) Per
perempuan usia
reproduksi
Total Fertility
Rate (TFR)
∑ 5 ASFR 2,05 2,03 2,01 2,00 2,00
65
3 Terselesaikannya
Kasus kekerasan
terhadap perempuan dan
anak
Persentase
penyelesaian
kasus kekerasan
terhadap
perempuan
dan anak
Jumlah Kasus
kekerasan
terhadap perempuan dan
anak yang
diseleseikan /
jumlah Kasus
kekerasan
terhadap perempuan dan
anak yang
dilaporkan x
100%
100 Meningkatnya
penanganan
kasus kekerasan terhadap
perempuan dan
anak
Persentase
penanganan
kasus kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak
Jumlah Kasus
kekerasan
terhadap perempuan dan
anak yang
ditangani / jumlah
Kasus kekerasan
terhadap
perempuan dan anak yang
dilaporkan x 100%
100 100 100 100 100
66
4.2. Strategi dan kebijakan
Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas P3AP2KB adalah strategi
dan kebijakan Dinas P3AP2KB untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka
menengah Dinas P3AP2KB yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah,
serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan
kebijakan jangka menengah Dinas P3AP2KB menunjukkan bagaimana cara
Dinas P3AP2KB mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas P3AP2KB
dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas
dan fungsi Dinas P3AP2KB. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas
P3AP2KB selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas P3AP2KB bagi
setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bapemas dan
KB.
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang bagaimana Dinas P3AP2KB mencapai tujuan dan
sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif,
strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi,
reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja
mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang
mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan
dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas
birokrasi, sistem manajemen dan pemenfaatan teknologi informasi.
Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas P3AP2KBuntuk
mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan
strategi dan kebijakan RPJMD Kota Blitar. Dalam pemilihan strategi dimaksud
menggunakan analisa SWOT sebagaimana berikut ini :
KEKUATAN (S)
- Perwali no 63 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
P3AP2KB
- Adanya Dokumen perencencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan
yang telah didukung anggaran.
- Adanya Saraa dan Prasarana kantor
- Adanya 38 Sumber daya manusia di Dinas P3AP2KB
KELEMAHAN (W)
- Kualitas dan Kuantitas SDM yang belum maksimal untuk menjalankan
Tugas Pokok dan Fungsi
67
- Sarana dan Prasarana kantor masih kurang dan rusak
- Kurangnya data yang akurat, tentang Perempuan, anak, lembaga sosial
dll
PELUANG (O)
- Adanya 21 organisasi wanita
- Adanya Kader KB yaitu PPKD dan Sub PPKBD
- Adanya Dewan Perwakilan Anak pada tiap Tingkat Kelurahan, Tingkat
Kecamatan dan Tingkat Kota Blitar
- Adanya Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak
- Adanya Panti Sosial
- Adanya PIK R di Masing Kecamatan se Kota Blitar dan Tingkat Kota Blitar
- Adanya Kelompok UPPKS
- Adanya PKK pada tiap Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan
Tingkat Kota Blitar
TANTANGAN (T)
- TFR diatas rata – rata TFR Provinsi Jawa Timur
- Maraknya kasus KDRT
- Masih banyaknya kasus pernikahan pada usia dini
- Laju Pertumbuhan Penduduk Masih Cukup Tinggi
Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran yang telah diuraikan
diatas maka untuk mencapaiannya telah dipilih beberapa strategi dan arah
kebijakan.
Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas
P3AP2KB Tahun 2016 – 2021:
68
Tabel. 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas P3AP2KB Kota Blitar
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1 2 3 4
Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam
pembangunan
Mengingkatnya Partisipasi Perempuan dalam
Pembangunan
Meningkatkan partisipasi aktif perempuan (gender) dalam
pembangunan daerah
Peningkatan partisipasi dan perlindungan hak-hak perempuan
dalam pembangunan daerah
Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar
Menurunya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi
Meningkatkan cakupan keluarga berencana dan sejahtera
Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan sejahtera
Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak
Optimalisasi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dalam
Penangangan Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap perempuan
dan Anak)
69
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam
rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus
dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Blitar. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program
sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program
merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna
mencapai sasaran tertentu.
Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah
ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun
kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang
dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat
kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome
maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.
70
Tabel 5. 1.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas P3AP2KB Tahun 2016
Tujuan Indikato
r Tujuan
Sasaran Indikator Kode Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program ( Outcome )
dan Kegiatan ( Output )
Data
Capaian pada
Tahun
Awal Perenca
naan
Target Kinerja
Program dan Kerangka
Pendanaan
Unit
Kerja Perangkat Daerah
Penanggung
Jawab
Loka
si
Tahun 2016
Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatkan Pengarust
amaan Gender
Dalam Pembangunan
Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)
Meningkatnya Peran serta aktif
organisasi perempua
n dalam pembangunan di
Kota Blitar
Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)
Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan
Prosentase perempuan yang
berpartisipasi aktif dalam
kegiatan sosialisasi
NA 22,22%
95.081.650
Bapemas dan KB
Prosentase anak yang
berpartisipasi aktif dalam kegiatan
sosialisasi
NA -
Pelaksanaan Sosialisasi
yang terkait dengan Kesetaraan
Gender,
Jumlah pelaksanaan
sosialisasi pemberdayaan dan
perlindungan
3 kali 95.081.650
71
pemberdayaan perempuan
dan perlindungan
anak
anak di sekolah, radio,
media cetak dan lembaga
kemasyarakatan yang lain
Program Peningkatan
Peran Serta dan Kesetaraan
Gender Dalam Pembangunan
Prosentase wanita yang
menjadi anggota organisasi
kewanitaan
NA 1,83% 100.000.00
0
Kegiatan Pembinaan
Organisasi Perempuan
Jumlah Organisasi
Perempuan yang aktif
21 organi
sasi
100.000.000
Program Penguatan
Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan
Anak
Jumlah Penghargaan
dalam bidang perempuan dan anak
yang diraih
- 1 726.184.75
0
Jumlah
Penghargaan Kota Layak Anak yang
diraih
1 -
72
Pembinaan
P2WKSS
Jumlah
Kelompok P2WKSS di kelurahan
yang mendapatkan pembinaan
1
kelompok
1
kelompok
7.430.150
Fasilitasi Kegiatan Kota
Layak Anak
Jumlah fasilitasi
kegiatan Kota Layak Anak
(jambore anak, pemilihan
duta anak, rakor DPA,)
2 kali 2 kali 65.669.800
Pembinaan Posyandu
Jumlah Kader Posyandu yang aktif
1197 org 1197 org
653.084.800
Meningkatnya
Pembinaan Keluarga
Berencana dan
Keluarga Sejahteran
Laju Pertumb
uhan Penduduk (LPP)
Pengendalian
pertumbuhan penduduk
melalui pengatura
n kelahiran, jarak usia
ideal melahirka
n,
Laju Pertumbuh
an Penduduk (LPP)
Program Keluarga
Berencana
Menurunya Total
Fertility Rate
2,03 2,1 1.391.158.9
60
Pelayanan KIE Jumlah KIE
yang dibuat dan dilaksanakan
- 267
kali
20.000.000
Bapemas
dan KB
Pelayanan KIE Jumlah KIE yang dibuat
dan
2 kali 2 kali 52.500.000
UPT Bapemas
dan KB
73
pengatura
n kehamilan, promosi
dan bantuan sesuai
dengan hak-hak
reproduksi
dilaksanakan Kec.
Sukorejo
Pelayanan KIE Jumlah KIE
yang dibuat dan dilaksanakan
2 kali 2 kali
60.950.000
UPT
Bapemas dan KB Kec.
Sananwetan
Pelayanan KIE Jumlah KIE yang dibuat dan
dilaksanakan
2 kali 2 kali 89.055.100
UPT Bapemas dan KB
Kec. Kepanjenkidul
Pembinaan Keluarga
Berencana
Jumlah Fasilitasi
kegiatan pembinaan
kader KB
4 kali 4 kali 134.261.900
Bapemas dan KB
Pembinaan Keluarga
Berencana
Jumlah Fasilitasi
kegiatan pembinaan
kader KB
12 kali 12 kali 29.472.000
UPT Bapemas
dan KB Kec.
Sukorejo
Pembinaan
Keluarga Berencana
Jumlah
Fasilitasi kegiatan pembinaan
kader KB
2 kali 2 kali
58.531.800
UPT
Bapemas dan KB Kec.
Sananwet
74
an
Pembinaan
Keluarga Berencana
Jumlah
Fasilitasi kegiatan pembinaan
kader KB
2 kali 2 kali
45.008.600
UPT
Bapemas dan KB Kec.
Kepanjenkidul
Revitalisasi Program KB
jumlah sarana dan prasarana pendukung
program KB
2 Jenis 2 jenis 700.210.000
Bapemas dan KB
Jumlah
pelaksanaan kegiatan yang menunjang
pelaksanaan KB di
Kecamatan
- 3 kali
Peningkatan
Kualitas Manajemen Program
Kependudukan dan Keluarga Berencana
Jumlah
fasilitasi pelaksanaan Peningkatan
Kualitas Manajemen Program
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
4 kali
97.090.100
Bapemas
dan KB
75
Penyediaan Pelayanan KB
Dan Alat Kontrasepsi
bagi keluarga miskin
Jumlah fasilitasi
kegiatan pelayanan KB
1 kali 1 kali 35.087.600
UPT Bapemas
dan KB Kec.
Sukorejo
Penyediaan
Pelayanan KB Dan Alat
Kontrasepsi bagi keluarga miskin
Jumlah
fasilitasi kegiatan
pelayanan KB
7 kali 7 kali
57.993.060
UPT
Bapemas dan KB
Kec. Sananwetan
Penyediaan Pelayanan KB
Dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga
miskin
Jumlah fasilitasi
kegiatan pelayanan KB
7 kali 7 kali 10.998.800
UPT Bapemas
dan KB Kec. Kepanjen
kidul
Program
Pelayanan Kontrasepsi
Prosentase
capaian Perkiraan
Permintaan Masyarakat (PPM) KB
Baru MJKP
100 100
205.085.000
Pelayanan KB
Medis Operasi
Jumlah
Akseptor yang mengikuti MOP dan
MOW
75 org 100
org
205.085.000
Bapemas
dan KB
76
Program Pembinaan
Peran Serta Masyarakat
Dalam Pelayanan KB / KR Yang
Mandiri
Cakupan Pasangan
Usia Subur menjadi
peserta KB Aktif
76,23 76,35 289.615.54
0
Pembinaan
Ketahanan dan Keberdayaan keluarga
Jumlah
fasilitasi kegiatan pembinaan
dan keberdayaan
keluarga
5 kali 5 kali
216.862.900
Bapemas
dan KB
Pembinaan Ketahanan dan
Keberdayaan keluarga
Jumlah fasilitasi
kegiatan pembinaan
dan keberdayaan keluarga
1 kali 1 kali 21.609.450
UPT Bapemas
dan KB Kec.
Sukorejo
Pembinaan Ketahanan dan
Keberdayaan keluarga
Jumlah fasilitasi
kegiatan pembinaan dan
keberdayaan keluarga
3 kali 3 kali 18.873.630
UPT Bapemas
dan KB Kec. Sananwet
an
77
Pembinaan Ketahanan dan
Keberdayaan keluarga
Jumlah fasilitasi
kegiatan pembinaan
dan keberdayaan keluarga
3 kali 3 kali 32.269.560
UPT Bapemas
dan KB Kec.
Kepanjenkidul
Program Penyiapan
Tenaga Pendamping Bina Keluarga
Prosentase Kader Tribina
yang mendapatkan pembinaan
100% 100% 67.570.460
Fasilitas Kegiatan
Kelompok Tribina di Tingkat
Kecamatan
Jumlah Pembinaan
Kader Tribina dan UPPKS
21 kelompo
k
21 kelom
pok
27.843.100
UPT Bapemas
dan KB Kec. Sukorejo
Fasilitas
Kegiatan Kelompok
Tribina di Tingkat Kecamatan
Jumlah
Pembinaan Kader Tribina
dan UPPKS
245
orang
245
orang
17.706.360
UPT
Bapemas dan KB
Kec. Sananwetan
Fasilitas Kegiatan
Kelompok Tribina di Tingkat
Kecamatan
Jumlah Pembinaan
Kader Tribina dan UPPKS
10 kali 10 kali 22.021.000
UPT Bapemas
dan KB Kec. Kepanjen
kidul
78
Program
Kesehatan Reproduksi Remaja
Prosentase
Usia Kawin Pertama wanita
kurang dari 20 tahun
16,10 16
150.374.950
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR)
Jumlah Fasilitasi Kegiatan
Advokasi dan KIE tentang
KRR
4 kali 4 kali 101.978.500
Bapemas dan KB
Sosialisasi Reproduksi
Remaja dan bahaya
narkotika
Jumlah Sosialisasi
KRR
90 oran g
90 oran g
8.411.500
UPT Bapemas
dan KB Kec.
Sukorejo
Pembinaan PIK
R Tingkat Kecamatan
Jumlah
Remaja mengikuti pembinaan
90 oran
g
90
oran g
10.214.500
UPT
Bapemas dan KB Kec.
Sukorejo
Sosialisasi
Reproduksi Remaja dan bahaya
narkotika (rejo.kidul)
Jumlah
Sosialisasi KRR
80 oran
g
80
oran g
6.594.800
UPT
Bapemas dan KB Kec.
Sananwetan
Pembinaan PIK R Tingkat Kecamatan
Jumlah Remaja mengikuti
pembinaan
1 kelompo
k
1 kelompok
8.436.000
UPT Bapemas dan KB
Kec.
79
Sananwetan
Sosialisasi
Reproduksi Remaja dan bahaya
narkotika (rejo.kidul)
Jumlah
Sosialisasi KRR
90 orang 90
orang
8.553.900
UPT
Bapemas dan KB Kec.
Kepanjenkidul
Pembinaan PIK R Tingkat Kecamatan
Jumlah Remaja mengikuti
pembinaan
1 kelompo
k
1 kelompok
6.185.750
UPT Bapemas dan KB
Kec. Kepanjen
kidul
Terselesaikannya
Kasus Perlindun
gan Perempuan dan
Anak (KDRT,
Pelecehan Sexsual, Traficking
dan kasus perempua
n dan
Prosentase
Penyelesaian
Kasus Pengaduan
KDRT dan
kasus Perempuan dan
Anak
Meningkatkan
penanganan
terhadap Penyelesaian Kasus
Perlindungan
Perempuan dan Anak
(KDRT, Pelecehan Sexsual,
Traficking
Prosentase Penyelesai
an Kasus Pengaduan
KDRT dan kasus Perempuan
dan Anak
Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Prosentase Perempuan
Dan Anak Korban
Kekerasan Mendapatkan Penanganan
Oleh Petugas Terlatih
100 100 135.616.75
0
Fasilitasi dan
sosialisasi KP2A
Jumlah
fasilitasi kegiatan KP2A
3 kali 3 kali
106.216.750
Bapemas
dan KB
80
anak
lainya)
dan kasus
perempuan dan anak
lainya)
Pelatihan bagi
Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan
Pendampingan Korban kekerasan
Jumlah Kader
yang menjadi pelatih pendampinga
n korban kekerasan
- 65 org
29.400.000
bapemas
dan KB
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Prosentase pelaksanaan
pelayanan administrasi
perkantoran dengan baik
100 100 429.522.18
4
Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
Jumlah
perangko dan materai yang
tersedia
3 3
2.460.000
Bapemas
dan KB
Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah
rekening yang terbayar
3 3
65.400.000
Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat
Tulis Kantor yang terbeli
47 47
8.550.000
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaaan yang terbeli
8 8 1.200.000
81
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penera
ngan Bangunan Kantor
Jumlah komponen
instalasi/ listrik
bangunan kantor yang terbeli
17 17 17
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah peralatan
rumah tangga yang terbeli
16 16 16
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah surat kabar yang tersedia setiap
bulanya
2 2 2
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar daerah
jumlah perjalanan dinas yang
terfasilitasi
119 119 11.607.247
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Jumlah tukang sampah yang
terbayar setiap bulanya
12 12 12
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasi
jumlah pajak kendaraan
dan KIR kendaraan operasional
yang
38 38 202.131.800
82
onal terbayarkan
Penyediaan
Jasa Komunikasi, SDA dan
Listrik
Jumlah
rekening yang terbayar
1 jenis 1 jenis
5.100.000
UPT
Bapemas dan KB Kec.
Sukorejo
Penyediaan
ATK
Jumlah ATK
yang terbeli
17 jenis 17
jenis
7.948.500
Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah
barang cetakan dan penggandaan
yang terbeli
4 jenis 4 jenis
13.426.050
Penyediaan
Kompionen Instalasi Listrik/Penera
ngan Bangunan
Kantor
jumlah
komponen yang terbeli
9 jenis 9 jenis
1.717.350
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
jumlah peralatan
rumah tangga yang terbeli
25 jenis 25 jenis
2.055.250
Penyediaan Makanan dan
Minuman
jumlah mamin tamu
yang disediakan
2 eksempla
r
2 eksem
plar
2.460.000
83
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang -
undangan
Jumlah surat kabar yang
tersedia setiap bulannya
169 orang
169 orang
5.130.000
Rapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
jumlah perjalanan
dinas yang terfasilitasi
10 kali 10 kali 9.541.500
Penyediaan
Jasa Komunikasi, SDA dan
Listrik
Jumlah
rekening yang terbayar
1 jenis 1 jenis
6.720.000
UPT
Bapemas dan KB Kec.
Sananwetan
Penyediaan ATK
Jumlah ATK yang terbeli
37 jenis 37 jenis
7.948.500
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang terbeli
3 jenis 3 jenis 13.426.000
Penyediaan Kompionen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
jumlah komponen yang terbeli
6 jenis 6 jenis 1.717.350
Penyediaan
Peralatan
jumlah
peralatan
18 jenis 18
jenis
2.055.250
84
Rumah Tangga rumah tangga yang terbeli
Penyediaan Makanan dan
Minuman
jumlah mamin tamu
yang disediakan
2 eksempla
r
2 eksem
plar
2.460.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
Jumlah surat kabar yang tersedia setiap
bulannya
120 orang
120 orang
1.950.000
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
jumlah perjalanan dinas yang
terfasilitasi
16 kali 16 kali 7.011.000
Penyediaan Jasa
Komunikasi, SDA dan Listrik
Jumlah rekening yang
terbayar
1 jenis 1 jenis 8.400.000
UPT Bapemas
dan KB Kec. Kepanjen
kidul
Penyediaan
ATK
Jumlah ATK
yang terbeli
18 jenis 18
jenis
6.015.140
Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah
barang cetakan dan penggandaan
yang terbeli
4 jenis 4 jenis
11.200.000
Penyediaan
Kompionen Instalasi
jumlah
komponen yang terbeli
1 jenis 1 jenis
1.320.000
85
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
jumlah peralatan rumah tangga
yang terbeli
11 jenis 11 jenis
1.120.300
Penyediaan
Makanan dan Minuman
jumlah
mamin tamu yang
disediakan
1
eksemplar
1
eksemplar
1.980.000
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang -
undangan
Jumlah surat kabar yang
tersedia setiap bulannya
165 orang
165 orang
2.750.000
Rapat - rapat
Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
jumlah
perjalanan dinas yang terfasilitasi
8 kali 8 kali
14.720.900
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Prosentase
sarana dan prasarana kantor dalam
kondisi baik
80 80
234.568.050
Pengadaan
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah
sepeda motor yang terbeli
1 1
17.275.000
Bapemas
dan KB
86
Pengadadaan Perelngkapan
Kantor
Jumlah Perlengkapan
kantor yang terbeli
3 3 48.470.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung yang terpelihara
4 4 50.334.250
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas
operasional
Jumlah kendaraan
dinas operasional
yang terpelihara
3 3 56.125.300
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah
peralaran gedung yang
terpelihara
8 8
18.267.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah
perelngkapan kantor yang terpelihara
5 5
11.125.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
jumlah gedung kantr
yang terpelihara
1 unit 1 unit 5.785.000
UPT Bapemas
dan KB Kec. Sukorejo
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Kantor
jumlah perlengkapan yang
terpelihara
3 jenis 3 jenis 6.150.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
jumlah
gedung kantr yang
1 unit 1 unit
7.355.000
UPT
Bapemas dan KB
87
terpelihara Kec. Sananwet
an Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
jumlah perlengkapan
yang terpelihara
3 jenis 3 jenis 4.575.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
jumlah gedung kantr yang
terpelihara
1 unit 1 unit 5.806.000
UPT Bapemas dan KB
Kec. Kepanjen
kidul
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Kantor
jumlah
perlengkapan yang terpelihara
3 jenis 3 jenis
3.300.000
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
Prosentase aparatur
memperoleh kesempatan
peningkatan kapasitas
100 100 127.721.00
0
Fasilitasi
keperansertaan pada even
daerah dan hari besar nasional
Jumlah event
daerah yang diikuti
5 5
44.458.500
Bapemas
dan KB
Peningkatan ketrampilan
dan profesionalisme
Jumlah pegawai yang
mengikuti peningkatan ketrampilan
55 55 4.025.000
88
dan profesionalism
e
Penyebarluasa
n informasi program/kegiatan SKPD
Jumlah
penerbitan berita di surat kabar
2 2
67.237.500
Peningkatan kinerja
aparatur penilaian angka kredit
Jumlah PKB yang
membuat DUPAK
14 14 12.000.000
PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PELAPORAN CAP[AIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase dokumen
perencanaan dan pelaporan
SKPD yang tersusun
dengan baik
100 100 26.007.500
Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
jumlah
dokumen pelaporan yang tersusun
3 3
4.452.500
Bapemas
dan KB
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
jumlah dokumen
pelaporan yang tersusun
3 3 10.897.500
89
Penyusunan Perencanaan
Kegiatan dan Anggaran
jumlah dokumen
pelaporan yang tersusun
4 4 10.657.500
Tabel 5.1.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas P3AP2KB Tahun 2017
Tujuan Indikator
Tujuan
Sasaran Indikator
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (
Outcome ) dan
Kegiatan ( Output )
Data Capaian
pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Perangka
t Daerah Penangg
ung Jawab
Lokasi
Tahun 2016
Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya
pengarusutamaan
gender dalam pembang
unan
Indeks Pember
dayaan Gender
(IDG)
Meningkatnya
Partisipasi
Perempuan dalam Pembang
unan
Persentase
partisipasi
perempuan dalam pembang
unan
1 8 1 15
Program Keserasian
Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan
Prosentase peserta
yang berpartisip
asi aktif dalam kegiatan
sosialisasi peningkata
n kualitas anak dan perempuan
NA 80 99.987.500
Dinas Pemberda
yaan Perempu
an, Perlindungan
Anak, Pengenda
lian Penduduk dan
90
Indeks Pemba
ngunan Gender
(IPG)
1 8 1 15
5 Fasilitasi upacara peringatan yang
berkaitan dengan ibu dan anak
Jumlah pelaksanaa
n peringatan
yang berkaitan dengan ibu
dan anak (IBU, Kartini,
Anak)
2 kali 2 kali 63.650.000
Keluarga Berencan
a Kota Blitar
1 8 1 1
5
7 Fasilitasi
Peningkatan Motivasi
Pemberdayaan Perempuan
Jumlah
kegiatan motivasi
kepada perempuan
NA 1 kali
36.337.500
1 8 1 1
8
Program
Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Persentase
Perempuan yang aktif
pada organisasi atau
lembaga kemasyara
katan
NA 15.76
648.800.000
1 8 1 1
8
1 Kegiatan
Pembinaan Organisasi
Perempuan
Jumlah
Organisasi Perempuan
yang aktif
21
organisasi
21
organisasi
98.800.000
91
1 8 1 18
7 Fasilitasi Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Pemberdayaandan Kesejahteraan Keluarga
Jumlah Fasilitasi
Kegiatan PKK
17 Jenis 17 Jenis
550.000.000
1 8 1 16
Program Penguatan
Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak
Jumlah Perangkat
Daerah yang menyusun
dokumen PPRG
7 8 21.371.700
1 8 1 16
5 Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan
Gender dan Anak
Jumlah jenis kegiatan
penguatan kelembagaa
n
3 Jenis 3 Jenis
39.267.500
1 8 1 1
6
1
2
Pembinaan
P2WKSS
Jumlah
Kelompok P2WKSS di kelurahan
yang mendapatkan
pembinaan
1
kelompok
1
kelompok
6.692.700
1 8 1 1
6
1
6
Pelatihan PPRG
dan Monev PUG
Jumlah
pelaksanaan kegiatan
yang
2 kali 2 kali
14.679.000
92
mendukung penyusuna
n PPRG
Menurunnya rata - rata Laju
Pertumbuhan
Penduduk di Kota Blitar
Laju Pertumbuhan
Penduduk
(LPP)
Menurunya Total Fertility
Rate (TFR) Per
perempuan usia reproduk
si
Total Fertility Rate
(TFR)
1 14
1 15
Program Keluarga Berencana
Persentase angka kesertaan
ber KB atau CPR
(contraceptive prevalence
rate)
76,23 74,77 1.782.428.300
1 1
4
1 1
5
1 Penyediaan
Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga
miskin
Jumlah
sasaran calon akseptor
KB yang akan ikut
KB
500
orang
40.496.400
1 1
4
1 1
5
2 Pelayanan KIE Jumlah
Media KIE yang digunakan
3
Jenis
43.688.400
1 14
1 15
5 Pembinaan Keluarga
Berencana
Jumlah Fasilitasi
kegiatan pembinaan kader KB
2 kali 262.439.900
93
1 14
1 15
7 Pendataan Keluarga
Jumlah Kader
Pendataan Keluarga
yang mengikuti Pembekala
n dan Pemutakhiran data
keluarga
200 orang
25.000.000
1 1
4
1 1
5
8 Revitalisasi
Program KB
jumlah
sarana dan prasarana
pendukung program KB
3 jenis
1.331.300.000
1 1
4
1 1
5
9 Peningkatan
Kualitas Manajemen
Program Kependudukan dan Keluarga
Berencana
Jumlah
fasilitasi pelaksanaa
n Peningkatan Kualitas
Manajemen Program
Kependudukan dan Keluarga
Berencana
3 kali
120.000.000
94
1 14
1 17
Program Pelayanan
Kontrasepsi
Prosentase Capaian
Perkiraan Permintaa
n Masyarakat (PPM) KB
Baru Metode Kontraseps
i Jangka Panjang
100 100 304.250.000
1 14
1 17
4 Pelayanan KB Medis Operasi
Jumlah Akseptor
yang mengikuti MOP dan
MOW
150 org 150 org
218.250.000
1 1
4
1 1
7
1 Pelayanan
Konseling KB
Jumlah
fasilitasi kegiatan pelayanan
Konseling KB
NA 2 kali
86.000.000
1 14
1 18
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pelayanan KB / KR Yang
Mandiri
Prosentase anggota Tribina
dan UPPKS yang
menjadi peserta KB
NA 86.49 166.487.800
95
1 14
1 18
2 Pembinaan Ketahanan dan
Keberdayaan keluarga
Jumlah Jenis
fasilitasi kegiatan
pembinaan dan keberdayaa
n keluarga
3 kali 3 kali 166.487.800
1 1
4
1 1
6
Program
Kesehatan Reproduksi Remaja
Capaian
median usia nikah pertama
wanita
NA 21,44
16.381.650
1 1
4
1 1
6
1 Advokasi dan KIE
tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Jumlah
Kelompok PIK R yang terbentuk
di Kota Blitar
10
Kelompok
12
Kelompok
16.381.650
Terselesaikannya
Kasus kekerasan
terhadap perempuan dan
anak
Persentase
penyelesaian kasus
kekerasan terhada
p peremp
uan dan anak
Meningkatnya
penanganan kasus
kekerasan terhadap
perempuan dan
anak
Persentase
penanganan kasus
kekerasan terhadap
perempuan dan
anak
1 8 1 17
Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Persentase perempuan
dan anak korban kekerasan
mendapatkan penangana
n oleh petugas
terlatih
100 100 188.140.240
96
1 8 1 17
10
Fasilitasi dan sosialisasi KP2A
Jumlah Jenis Kegiatan
fasilitasi KP2A
3 Jenis 4 Jenis
188.140.240
1 8 1 15
Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan
Persentase anak yang memahami
materi sosialisasi
/ jumlah peserta dikalikan
100 %
NA 80 58.290.000
1 8 1 1
5
3 Pelaksanaan
Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan
Gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
Jumlah
sosialisasi yang dilaksanak
an
3 Kali 3 Kali
58.290.000
1 8 1 16
Program Penguatan
Kelembagaan Pengarustamaan
Prosentase OPD yang
mencapai target
NA 70 184.719.050
97
Gender Dan Anak indikator Kota Layak
Anak
1 8 1 1
6
1
0
Evaluasi
Pengarustamaan Hak Anak (PUHA)
Jumlah
jenis kegiatan yang
dievaluasi
NA 1 jenis
93.169.000
1 8 1 1
6
1
3
Fasilitasi Kegiatan
Kota Layak Anak
Jumlah
Jenis fasilitasi kegiatan
Kota Layak Anak
3 Jenis 3
Jenis
91.550.050
1 8 1 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Prosentase pelaksanaan
pelayanan administra
si perkantoran dengan
baik
100% 100% 377.417.799
1 8 1 1 2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, SDA dan Listrik
Jumlah
rekening yang terbayar
6
rekening
6
rekening
70.800.000
1 8 1 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasiona
Jumlah pajak
kendaraan operasional
yang
40 unit 40 unit
9.900.000
98
l terbayarkan
1 8 1 1 1
0
Penyediaan ATK Jumlah
ATK yang terbeli
45 jenis 45
jenis
31.301.900
1 8 1 1 1
1
Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah
barang cetakan
dan penggandaan yang
terbeli
7 jenis 7 jenis
28.260.000
1 8 1 1 1
2
Penyediaan
Kompionen Instalasi Listrik/Peneranga
n Bangunan Kantor
jumlah
komponen yang terbeli
14 jenis 14
jenis
7.446.744
1 8 1 1 14
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
jumlah peralatan
rumah tangga yang terbeli
6 jenis 6 jenis 23.698.155
1 8 1 1 15
Penyediaan Makanan dan
Minuman
jumlah mamin
tamu yang disediakan
192 paket
192 paket
13.050.000
1 8 1 1 17
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang -
Jumlah surat kabar yang
tersedia
2 eksempla
r
2 eksemplar
4.080.000
99
undangan setiap bulannya
1 8 1 1 18
Rapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
jumlah perjalanan
dinas yang terfasilitasi
63 kali 63 kali 188.881.000
1 8 1 2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana
kantor dalam
kondisi yang baik
80% 80% 293.723.937
1 8 1 2 9 Pengadaan
Peralatan Kantor
jumlah
peralatan kantor yang
terbeli
10 jenis 10
jenis
92.017.447
1 8 1 2 2
2
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
jumlah
gedung kantr yang terpelihara
1 unit 1 unit
103.810.290
1 8 1 2 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah kendaraan
yang terpelihara
4 unit 4 unit 65.012.400
1 8 1 2 26
Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerl
engkapan Kantor
jumlah peralatan
yang terpelihara
9 jenis 9 jenis 19.384.100
100
1 8 1 2 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
jumlah perlengkap
an yang terpelihara
6 jenis 6 jenis 13.499.700
1 8 1 5 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Prosentase aparatur memperole
h kesempata
n peningkatan kapasitas
100% 100% 8.254.000
1 8 1 5 10
Peningkatan Kinerja Aparatur
Penilaian Angka Kredit
Jumlah PKB yang
membuat DUPAK
14 orang 14 orang
8.254.000
1 8 1 6 Program Peningkatan Kapasitas SKPD
Prosentase keikutsertaan pada
event daerah
100% 100% 60.000.000
1 8 1 6 1 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event
Daerah dan Hari Besar Nasional
jumlah event daerah
yang diikuti
5 kali 5 kali 50.000.000
1 8 1 6 2 Penyebarluasan informasi
program/kegiatan SKPD
Jumlah jenis
Penyebarluasan program
SKPD
2 Jenis 2 Jenis
10.000.000
101
1 8 1 7 Program Peningkatan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Prosentase dokumen
perencanaan dan
pelaporan SKPD yang tersusun
dengan baik
100% 100% 20.000.000
1 8 1 7 11
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
jumlah dokumen pelaporan
yang tersusun
6 jenis 6 jenis 10.000.000
1 8 1 7 12
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan
Anggaran
jumlah dokumen pelaporan
yang tersusun
7 jenis 7 jenis 10.000.000
JUMLAH
4.230.251.97
6
102
Tabel 5.1.3 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas P3AP2KB Tahun 2018 – 2021
Tujuan Indikator
Tujuan
Sasaran
Indikator
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Progra
m ( Outcome )
dan Kegiat
an (
Output )
Data Capa
ian pada
Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
kondisi
kinerja
Pada Akhir Perio
de Renst
ra
Unit Kerja
Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab
Lokasi
Tahun 2016
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12
13 14
15 16
17 18 19
Meningkatnya pengaru
sutamaan gender
dalam pembangunan
Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)
Meningkatnya Partisip
asi Peremp
uan dalam Pemba
ngunan
Persentase partisipa
si perempu
an dalam pembangunan
2 02
01
05
Program Pember
dayaan Peremp
uan
Persentase Perem
puan yang
aktif pada organis
asi atau
lembaga kemas
yarakatan
15,76
15,76
895.3
15.2
50,0
0
15,88
940.0
81.0
12,5
0
16,00
987.0
85.0
63,1
3
16,12
1.0
36.4
39.3
16,2
8
16,12 Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan Keluarg
a Berenc D
inas P
em
berd
ayaan
Pere
mpu
an
,
Perl
indu
ngan
An
ak, Pen
gen
dalian
Pen
du
du
k d
an
Kelu
arg
a B
ere
ncan
a
Kota
Blita
r
103
Indeks Pemba
ngunan Gender
(IPG)
Jumlah
Perangkat
Daerah yang menyu
sun dokumen
PPRG
7 9 10 11 12
12 ana Kota
Blitar
2 0
2
0
1
0
5
0
2
Peningk
atan Kualitas
Hidup Perempuan
Jumlah
jenis kegiata
n untuk menigk
atkan Kualitas
Hidup Peremp
uan dan Anak
4
jenis
2
jenis
99.4
61.9
00,0
0
4
jenis
104.4
34.9
95,0
0
4
jenis
109.6
56.7
44,7
5
4
jenis
115.1
39.5
81,9
9
4
jenis
2 02
01
05
03
Kelembagaan
Pengarustamaan
Gender
Jumlah jenis
kegiatan dalam
rangka mempe
5 Jenis
4 Jen
is
145.8
53.3
50,0
0
5 Jeni
s
153.1
46.0
17,5
0
5 Jeni
s
160.8
03.3
18,3
8
5 Jeni
s
168.8
43.4
84,2
9
5 Jenis
104
rkuat kelemb
agaan PUG
dan PUHA
2 0
2
0
1
0
5
0
4
Kegiata
n Pembin
aan Organisasi
Perempuan
Jumlah
Organisasi
Perempuan yang
aktif
21
organisas
i
21
organi
sasi
100.0
00.0
00,0
0 21
organisa
si
105.0
00.0
00,0
0 21
organisa
si
110.2
50.0
00,0
0 21
organisa
si
115.7
62.5
00,0
0 21
organisasi
2 02
01
05
01
Fasilitasi Peningk
atan Kapasit
as Lembaga
Pemberdayaan
dan Kesejahteraan
Keluarga
Jumlah Kader PKK
yang Terfasil
itasi
664 oran
g
664 orang
5
50.0
00.0
00,0
0
664 oran
g
5
77.5
00.0
00,0
0
664 oran
g
6
06.3
75.0
00,0
0
664 oran
g
6
36.6
93.7
50,0
0
664 orang
105
Menuru
nnya rata - rata
Laju Pertumbuhan
Penduduk di
Kota Blitar
Laju
Pertumbuhan Pendud
uk (LPP)
Menuru
nya Total Fertility
Rate (TFR) Per
perempuan
usia reproduksi
Total
Fertility Rate (TFR)
2 0
8
0
1
0
5
Progra
m Pengendalian
Penduduk dan Keluarg
a Berenc
ana
Persen
tase angka kesert
aan ber KB atau
CPR (contra
ceptive prevalence
rate)
74,7
7
74,
77
1.8
22.9
24.7
00,0
0
75,0
0
1.9
14.0
70.9
35,0
0
75,1
5
2.0
09.7
74.4
81,7
5
75,2
5
2.1
10.2
63.2
05,8
4
75,25
Capaia
n median usia
nikah pertam
a wanita
21,4
4
20,
8
21 21 21 21
2 08
01
05
01
Advokasi , Pengger
akan dan Informa
si tentang
Pengendalian Pendud
Jumlah jenis kegiata
n untuk Advoka
si , Pergera
kan dan Inform
3 jenis
5 jenis
396.1
80.0
00,0
0
6 jenis
415.9
89.0
00,0
0
6 jenis
436.7
88.4
50,0
0
6 jenis
458.6
27.8
72,5
0
24
106
uk dan
Keluarga Berenca
na
asi
tentang Pengendalian
Penduduk dan Keluarg
a Berenc
ana
2 0
8
0
1
0
5
0
2
Pelayan
an Keluarga
Berencana
Jumlah
jenis kegiatan
untuk Pelayanan
Keluarga
Berencana
2
jenis
4
jenis
405.0
00.0
00,0
0
7
jenis
425.2
50.0
00,0
0
7
jenis
446.5
12.5
00,0
0
7
jenis
468.8
38.1
25,0
0
28
2 08
01
05
03
Pengendalian Pendud
uk
Jumlah Jenis kegiata
n dalam rangka
mengendalika
n jumlah pertam
4 jenis
5 jenis
145.0
00.0
00,0
0
152.2
50.0
00,0
0
159.8
62.5
00,0
0
167.8
55.6
25,0
0
24
107
bahan pendud
uk di Kota
Blitar
2 0
8
0
1
0
5
0
4
Revitali
sasi Program KB
jumlah
sarana dan prasara
na pendukung
program KB
2
jenis
3
jenis
8
76.7
44.7
00,0
0
3
jenis
9
20.5
81.9
35,0
0
3
jenis
9
66.6
11.0
31,7
5
3
jenis
1.0
14.9
41.5
83,3
4
12
jenis
Jumlah pelaksa
naan kegiatan yang
menunjang pelaksa
naan KB di
Kecamatan
8 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
8 kali
108
2 0
8
0
1
0
6
Progra
m Pemberdayaan
Dan Kesejahteraan
Keluarga
Persen
tase anggota
Tribina dan UPPKS
yang menjad
i peserta KB
86,4
9
86,
49
487.1
19.4
50,0
0
89,1
9
511.4
75.4
22,5
0
91,8
9
537.0
49.1
93,6
3
94,5
9
563.9
01.6
53,3
1
94,59
2 0
8
0
1
0
6
0
1
Pembin
aan Ketahanan
dan Pember
dayaan keluarga
Jumlah
jenis kegiatan
untuk membi
na ketahanan
dan Pember
dayaan seluruh anggot
a keluarga
11
jenis
9
jenis
487.1
19.4
50,0
0
9
jenis
511.4
75.4
22,5
0
9
jenis
537.0
49.1
93,6
3
9
jenis
563.9
01.6
53,3
1
36
Jenis
109
Terseles
aikannya Kasus kekerasa
n terhadap perempu
an dan anak
Persent
ase penyelesaian
kasus kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak
Mening
katnya penanganan
kasus kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak
Persenta
se penanganan
kasus kekerasan
terhadap perempu
an dan anak
2 0
2
0
1
0
6
Progra
m Perlindungan
Perempuan Dan
Anak
Persen
tase perempuan
dan anak korban
kekerasan
mendapatkan penang
anan oleh
petugas terlati
h
100
%
100
%
346.4
17.7
40,0
0
100
%
363.7
38.6
27,0
0
100
%
381.9
25.5
58,3
5
100
%
401.0
21.8
36,2
7
100%
Persen
tase OPD yang
terkait mencapai
target indikat
NA NA
80,0
0
90,0
0
100,
00
100,0
0
110
or
Kota Layak Anak
2 02
01
06
01
Edukasi dan
Publikasi tentang
Perlindungan
Perempuan dan
Anak
Jumlah jenis
kegiatan untuk
Edukasi dan
Publikasi tentang
Perlindungan Peremp
uan dan
Anak
4 jenis
3 jeni
s
72.4
91.0
00,0
0
4 jenis
76.1
15.5
50,0
0
4 jenis
79.9
21.3
27,5
0
4 jenis
83.9
17.3
93,8
8
16 jenis
2 0
2
0
1
0
6
0
2
Rehabili
tasi dan Fasilitasi
Perempuan dan
Anak Korban
Kekerasan
Jumlah
Jenis Kegiatan
untuk Rehabilitasi
dan Fasilita
si Perempuan
5
keg
138.6
58.9
40,0
0 6
keg
145.5
91.8
87,0
0 6
keg
152.8
71.4
81,3
5 6
keg
160.5
15.0
55,4
2
111
dan Anak
Korban Kekera
san
2 02
01
06
03
Fasilitasi,
Evaluasi dan Monitor
ing tentang
Kota Layak Anak
Jumlah jenis
kegiatan yang mendu
kung Kota
Layak Anak
4 Jenis
6 Jen
is
135.2
67.8
00,0
0
4 Jeni
s
142.0
31.1
90,0
0
4 Jeni
s
149.1
32.7
49,5
0
4 Jeni
s
156.5
89.3
86,9
8
16 Jenis
2 02
01
01
Program
Pelayanam Admins
trasi Perkan
toran
Persentase
kecukupan pelaya
nan perkan
toran
100%
100%
671.1
41.7
36,0
0
100%
704.6
98.8
22,8
0
100%
739.9
33.7
63,9
4
100%
776.9
30.4
52,1
4
100%
2 0
2
0
1
0
1
0
2
Penyediaan Jasa
Komunikasi, SDA
dan
Jumlah
rekening yang terbaya
rkan
8
rekening
6
rekening
70.8
00.0
00,0
0 6
rekening
74.3
40.0
00,0
0 6
rekening
78.0
57.0
00,0
0 6
rekening
81.9
59.8
50,0
0 6
rekening
112
Listrik
2 02
01
01
03
Penyedi
aan Jasa Pemelih
araan dan Perizina
n Kendar
aan Dinas/Operasi
onal
Jumlah unit
kendaraan dinas
yang terbayarkan
pajaknya
40 unit
40 unit
9.9
00.0
00,0
0
40 unit
10.3
95.0
00,0
0
40 unit
10.9
14.7
50,0
0
40 unit
11.4
60.4
87,5
0
40 unit
2 0
2
0
1
0
1
0
5
Penyediaan ATK
Jumlah
jenis alat tulis
kantor yang
tersedia
45
jenis
45
jenis
31.3
01.9
00,0
0 45
jenis
32.8
66.9
95,0
0 45
jenis
34.5
10.3
44,7
5 45
jenis
36.2
35.8
61,9
9 45
jenis
2 02
01
01
06
Penyediaan
Barang Cetakan dan
Jumlah jenis barang
cetakan dan pengga
7 jenis
7 jenis
28.2
60.0
00,0
0
7 jenis
29.6
73.0
00,0
0
7 jenis
31.1
56.6
50,0
0
7 jenis
32.7
14.4
82,5
0
7 jenis
113
Penggandaan
ndaan yang
tersedia
2 02
01
01
07
Penyedi
aan Kompio
nen Instalasi
Listrik/Peneran
gan Bangunan
Kantor
Jumlah jenis
komponen
instalasi listrik/
penerangan
yang tersedia
14 jenis
14 jeni
s
7.4
46.7
44,0
0
14 jenis
7.8
19.0
81,2
0
14 jenis
8.2
10.0
35,2
6
14 jenis
8.6
20.5
37,0
2
14 jenis
2 02
01
01
09
Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga
jumlah jenis peralat
an rumah
yangga kantor yang
tersedia
6 jenis
6 jenis
23.6
98.1
55,0
0
6 jenis
24.8
83.0
62,7
5
6 jenis
26.1
27.2
15,8
9
6 jenis
27.4
33.5
76,6
8
6 jenis
114
2 02
01
01
10
Penyedi
aan Bahan
Bacaan dan Peratur
an Perundang -
undangan
Jumlah jenis
bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undang
an yang
tersedia
3 jenis
2 jeni
s
13.0
50.0
00,0
0
2 jenis
13.7
02.5
00,0
0
2 jenis
14.3
87.6
25,0
0
2 jenis
15.1
07.0
06,2
5
2 jenis
2 0
2
0
1
0
1
1
1
Penyediaan Makana
n dan Minum
an
Jumlah
paket makanan dan
minuman
yang tersedia
- 192
paket
4.0
80.0
00,0
0
192
paket
4.2
84.0
00,0
0
192
paket
4.4
98.2
00,0
0
192
paket
4.7
23.1
10,0
0
192
paket
2 02
01
01
12
Rapat - rapat Koordin
asi dan Konsult
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
63 kali
63 kali
188.8
81.0
00
,00
63 kali
198.3
25.0
50
,00
63 kali
208.2
41.3
02
,50
63 kali
218.6
53.3
67
,63
63 kali
115
asi Dalam
dan Luar
Daerah
konsultasi
regional dan
nasional yang diikuti
2 02
01
01
21
Pengad
aan Peralatan
Kantor
Jumlah jenis
peralatan gedung
kantor yang
terpenuhi
- 10 jeni
s
9
2.0
17.4
47,0
0 10
jenis
9
6.6
18.3
19,3
5 10
jenis
101.4
49.2
35,3
2 10
jenis
106.5
21.6
97,0
8 10
jenis
2 0
2
0
1
0
1
2
3
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah
gedung kantor
yang terpelihara
1
unit
1
unit
103.8
10.2
90,0
0
1
unit
109.0
00.8
04,5
0
1
unit
114.4
50.8
44,7
3
1
unit
120.1
73.3
86,9
6
1 unit
2 0
2
0
1
0
1
2
5
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendar
aan Dinas/Operasi
Jumlah
kendaraan dinas/
operasional
yang terpelihara
3
unit
4
unit
65.0
12.4
00,0
0 4
unit
68.2
63.0
20,0
0 4
unit
71.6
76.1
71,0
0 4
unit
75.2
59.9
79,5
5 4 unit
116
onal
2 0
2
0
1
0
1
2
6
Pemeliharaan
Rutin/BerkalaPerleng
kapan Kantor
Jumlah
jenis perleng
kapan gedung kantor
yang terpelihara
9
jenis
9
jenis
19.3
84.1
00,0
0
9
jenis
20.3
53.3
05,0
0
9
jenis
21.3
70.9
70,2
5
9
jenis
22.4
39.5
18,7
6
9
jenis
2 02
01
01
27
Pemelih
araan Rutin/
Berkala Peralatan
Kantor
Jumlah jenis
peralatan
gedung kantor yang
terpelihara
6 jenis
6 jeni
s
13.4
99.7
00,0
0
6 jenis
14.1
74.6
85,0
0
6 jenis
14.8
83.4
19,2
5
6 jenis
15.6
27.5
90,2
1
6 jenis
2 02
01
02
Program Pening
katan Kapasit
as Perangkt
Daerah
Tingkat partisi
pasi perang
kat daerah dalam
agenda kota
100%
100%
68.2
54.0
00,0
0
100%
100%
100%
100%
117
2 0
2
0
1
0
2
0
2
Peningkatan Kinerja
Aparatur Penilaia
n Angka Kredit
Jumlah
tenaga fungsional
yang mengikuti
penilaian
angka kredit
14
orang
14
orang
8.2
54.0
00,0
0
14
orang
8.6
66.7
00,0
0
14
orang
9.1
00.0
35,0
0
14
orang
9.5
55.0
36,7
5
14
orang
2 02
01
02
04
Fasilitasi
Keperansertaan Pada
Event Daerah
dan Hari Besar
Nasional
Jumlah even daerah
dan hari besar
nasional yang
diikuti
5 kali
5 kali
50.0
00.0
00,0
0
5 kali
52.5
00.0
00,0
0
5 kali
55.1
25.0
00,0
0
5 kali
57.8
81.2
50,0
0
5 kali
2 02
01
02
05
Penyebarluasan
informasi
program/kegiatan PD
Jumlah penyebarluasa
n informa
si program/kegi
2 kali
1 kali
10.0
00.0
00,0
0 1
kali
10.5
00.0
00,0
0 1
kali
11.0
25.0
00,0
0 1
kali
11.5
76.2
50,0
0 1 kali
118
atan PD
2 0
2
0
1
0
3
Program
Peningkatan Penge
mbangan Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuang
an
Prosen
tase dokum
en perencanaan
dan pelaporan
OPD yang
tersusun tepat
waktu dan
sesuai dengan aturan
100
%
100
%
2
0.0
00.0
00,0
0
100
%
21.0
00.0
00,0
0
100
%
2
2.0
50.0
00,0
0
100
%
2
3.1
52.5
00,0
0
100%
Nilai SKM
Baik Baik
Baik Baik Baik Baik
2 02
01
03
01
Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Jumlah jenis
dokumen yang tersusu
n
6 jenis
6 jeni
s
10.0
00.0
00,0
0
6 jenis
10.5
00.0
00,0
0
6 jenis
11.0
25.0
00,0
0
6 jenis
11.5
76.2
50,0
0
6 jenis
119
Realisas
i Kinerja SKPD
2 02
01
03
03
Penyusunan
Perencanaan Kegiata
n dan Anggara
n
Jumlah jenis dokum
en yang tersusun
7 jenis
7 jenis
10.0
00.0
00,0
0
7 jenis
10.5
00.0
00,0
0
7 jenis
11.0
25.0
00,0
0
7 jenis
11.5
76.2
50,0
0
7 jenis
Jumlah
3.2
09.9
25.4
9
0,0
0
3.3
70.4
21.7
6
4,5
0
3.5
38.9
42.8
5
2,7
3
3.7
15.8
89.9
9
5,3
6
120
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BLITAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Blitar yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD,
sesuai pada dibawah ini.
Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang
dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya
telah berhasil dicapai atau tidak.
121
Tabel 6.1 INDIKATOR KINERJA DINAS P3AP2KB KOTA BLITAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2016 – 2017
No Indikator RPJMD Indikator Renstra Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD ( 2016 )
Target
2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Rumus Kalkulator Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)
67,57 66,68 67,57
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Rumus Kalkulator Indeks Pembangunan
Gender (IPG)
98,23 98,23 98,23
2 Laju Pertumbuhan Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk 6,3 1,22 1,22
3. Persentase penyelesaian kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak
Persentase penyelesaian kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak
100 100 100
122
Tabel 6.2 INDIKATOR KINERJA DINAS P3AP2KB KOTA BLITAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2018 – 2021
No Indikator RPJMD Indikator Renstra Kondisi Kinerja Pada Awal Periode
RPJMD ( 2016 )
Target Kondisi Kinerja pada
Akhir Th
2021
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Rumus Kalkulator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
66,68 67,57 67,57 67,57 67,57 67,58 67,58
Indeks Pembangunan
Gender (IPG)
Rumus Kalkulator Indeks
Pembangunan Gender (IPG)
98,23 98,23 98,23 98,23 98,23 98,24 98,24
2 Laju Pertumbuhan Penduduk
Laju Pertumbuhan Penduduk
1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22
3 Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak
Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
100 100 100 100 100 100 100
123
Tabel 6.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS P3AP2KB KOTA BLITAR
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2017 - 2021
No Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama
Formulasi Penghitungan
Target Penanggung Jawab
Sumber Data
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Meningkatnya Partisipasi
Perempuan dalam Pembangunan
Persentase partisipasi
perempuan dalam
pembangunan
Jumlah Perempuan yang terlibat dalam
kegiatan kemasyarakatan
dibagi jumlah wanita usia 17 - 60 tahun di kota blitar dikalikan
100 %
35,77 35,77 35,90 36,02 36,15 Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Ketahana
Keluarga
DP3AP2AKB
2 Menurunnya rata -
rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota
Blitar
Laju
Pertumbuhan Penduduk (LPP)
r = {(Pt/P2)(1/t)-1} x
100
1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Ketahana
Keluarga
Diskominfotik
124
3 Terselesaikannya Kasus kekerasan
terhadap perempuan dan
anak
Persentase penyelesaian
kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak
Jumlah Kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak yang diseleseikan /
jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
yang dilaporkan x 100%
100 100 100 100 100 Bidang Perlindungan
Perempuan dan Anak
DP3AP2AKB
125
126
125
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar disusun
sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana
Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama
tahun 2016 - 2021 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar tahun
2016 – 2021 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar dan disahkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar.
Rencana strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan
rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Blitar. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga
merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja
tahunan dan lima tahunan.
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun
2016 – 2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan
bagi aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam
melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan
pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.Sebagai
penjabaran visi dan misi, maka partisipasi dan komitmen seluruh aparat
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar sangatlah diperlukan karena
akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun
126
sehingga diharapakan seluruh aparatur dapat melaksanakannya dengan
penuh tanggung jawab.
Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat
seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi
bagi permasalahan perencanan pembangunan di Kota Blitar, meskipun
dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan
yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan
kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang
terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan
(fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna
serta sesuai dengan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Blitar.Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Blitar Tahun 2016 – 2021 ini menjadi acuan kerja bagi sekretariat dan
bidang – bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Blitar. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan
akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.
Blitar, 5 Juli 2017 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar
Dra. SULISTIANI, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19610710 198903 2 003
127
128
129