Post on 05-Feb-2018
1 | L a p o r a n T a h u n a n
P u s k e s m a s K e c . T e b e t 2 0 1 5
B A B I
P E N D A H U L U A N
1.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
1.1.1. Kedudukan
Gedung Puskesmas Kecamatan Tebet dibangun pada tahun 1971 dengan
spesifikasi, sebagai berikut :
Luas tanah : 500 M2
Luas bangunan : 437 M2
Sumber air : PAM dan Air Tanah
Telephone : 2 Line
Fax : 1 Line
Daya listrik : 82.500 Watt
Rehab terakhir : 2015
Ruangan yang tersedia :
A. Lantai I
Tempat Parkir Kendaraan
1 Ruang Loket Pendaftaran
1 Ruang Apotek
1 Ruang Gudang Obat
1 Ruang Laboratorium
1 Ruang Poli Paru
1 Ruang Poli Gigi
1 Ruang Poli PTM
1 Ruang Poli Pelayanan 24 Jam
2 | L a p o r a n T a h u n a n
P u s k e s m a s K e c . T e b e t 2 0 1 5
1 Ruang Mushola
1 Ruang Dapur
1 Ruang WC Karyawan
2 Ruang WC Pengunjung
B. Lantai II
1 Ruang Poli Umum
1 Ruang Poli MTBS
1 Ruang Poli Gizi
1 Ruang Poli Imunisasi dan MTBM
1 Ruang Poli KB
1 Ruang Poli KIA
1 Ruang Poli Sahabat (Kulit dan Jiwa)
1 Ruang WC Karyawan
1 Ruang WC Pengunjung
C. Lantai III :
1 Ruang Kepala Puskesmas
1 Ruang Tata Usaha
1 Ruang Perencanaan dan Pengadaan
1 Ruang Keuangan
1 Ruang Binkesmas
2 Aula Pertemuan
3 | L a p o r a n T a h u n a n
P u s k e s m a s K e c . T e b e t 2 0 1 5
Gedung puskesmas di Kecamatan belum sesuai standar dikarnakan
dipindahkan di Puskesmas kecamatan Tebet Timur sedangkan Kelurahan ada
beberapa yang sudah sesuai dengan standarisasi dan ada juga yang belum. Untuk
yang belum standarisasi sudah diusulkan untuk di Rehab Total dan membangun
di lahan yang baru di wilayah Tebet.
Sarana medis dan non medis secara umum cukup walaupun masih ada
kekurangan tetapi tidak sampai menimbulkan hambatan yang serius dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
1.1.2. Tugas Pokok
Puskesmas Kecamatan merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan
yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengendalian
Puskesmas Kelurahan, pengembangan upaya kesehatan, pendidikan dan
pelatihan tenaga kesehatan di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas
tersebut diatas, Puskesmas Kecamatan mempunyai fungsi, sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan kesehatan klinis yang meliputi :
a. Kesehatan Dasar (BP Umum, BP Gigi, KIA, KB, MTBS, Imunisasi).
b. Semi Spesialis (Poli Paru, Poli Methadone, Poli Pelayanan 24 Jam, Poli
Gizi, Poli MTBM, Poli Sahabat (Jiwa dan Kulit).
c. Penunjang (Laboratorium, EKG, USG [Sampai bulan Maret 2015],
Apotek).
d. Pelayanan Kesehatan Lainnya (Medical Check Up Karyawan,
Pemeriksaan Haji, dsb).
2. Melakukan penyeliaan pengelolaan dan pelayanan Puskesmas Kelurahan.
4 | L a p o r a n T a h u n a n
P u s k e s m a s K e c . T e b e t 2 0 1 5
3. Mengkoordinasikan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan
Puskesmas Kelurahan, yang meliputi : Program KIA, KB, Perbaikan gizi,
Perawatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan
penyakit menular termasuk imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan,
PKM, UKS, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan,
kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan jiwa,
mata, khusus lainnya dan pencatatan serta pelaporan.
4. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang
meliputi pembinaan kader kesehatan, Upaya Kesehatan Bersumber
Masyarakat (UKBM) seperti posyandu, Karang Wreda, serta peningkatan
kegiatan gerakan pemberdayaan masyarakat , dan lain-lain untuk mandiri
dalam bidang kesehatan.
5. Mengkoordinasikan temu lintas sektoral dalam penanggulangan masalah
kesehatan.
6. Menilai dan melaporkan kinerja Puskesmas Kecamatan.
1.1.3. Fungsi Organisasi
Susunan Organisasi Puskesmas Kecamatan, terdiri dari :
a. Kepala Puskesmas Kecamatan.
b. Subbagian Tata Usaha.
c. Satuan Pelaksana UKM.
d. Satuan Pelaksana UKP.
e. Puskesmas Kelurahan.
5 | L a p o r a n T a h u n a n
P u s k e s m a s K e c . T e b e t 2 0 1 5
1. Kepala Puskesmas Kecamata Kepala Puskesmas Kecamatan mempunyai
tugas :
a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Puskesmas Kecamatan.
b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Kepala Satuan
Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional.
c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Puskesma
Kelurahan.
d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD
dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta, dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi Puskesmas Kecamatan.
e. Peningkatan mutu dan penjaminan mutu pelayanan.
f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Puskesmas Kecamatan.
2. Subbagian Tata Usaha
a. Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam
pelaksanaan administrasi Puskesmas Kecamatan.
b. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Puskesmas Kecamatan.
c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas.
(1) Penyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan
sesuai dengan Iingkup tugasnya.
6 | L a p o r a n T a h u n a n
P u s k e s m a s K e c . T e b e t 2 0 1 5
(2) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan sesuai
dengan Iingkup tugasnya.
(3) Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana
kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran Puskesmas
Kecamatan.
(4) Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaa rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran
dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan.
(5) Melaksanakan kegiatan koordinasi, kemitraan dan kerja sama
pelayanan Puskesmas Kecamatan dengan sarana pelayanan
kesehatan milik daerah dan/atau instansi pemerintah/BUMNI
swasta/masyarakat.
(6) Mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pendidikan,
pelatihan, penelitian dan pengembangan pelayanan
Puskesmas Kecamatan.
(7) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan
barang Puskesmas Kecamatan.
(8) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
Puskesmas Kecamatan.
(9) Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara
Puskesmas Kecamatan.
(10) Melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja Puskesmas Kecamatan.
(11) Melaksanakan proses penyediaan, pemeliharaan dan
perawatan peralatan kedokteran, peralatan keperawatan dan
peralatan medis lainnya.
7 | L a p o r a n T a h u n a n
P u s k e s m a s K e c . T e b e t 2 0 1 5
(12) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kantor dan
kendaraan ambulans/dinas.
(13) Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Puskesmas
Kecamatan.
(14) Melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi
Puskesmas Kecamatan.
(15) Melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan
pelaporan penerimaan retribusi Puskesmas Kecamatan.
(16) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan
kegiatan serta akuntabilitas Puskesmas Kecamatan.
(17) Melaksanakan kegiatan kehumasan dan pemasaran.
(18) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Tata Usaha.
3. Satuan Pelaksana UKM
a. Satuan Pelaksana UKM merupakan Satuan Kerja Iini Puskesmas
Kecamatan dalam pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat
esensial dan keperawatan kesehatan serta pengembangan upaya
kesehatan masyarakat.
b. Satuan Pelaksana UKM dipimpin oleh seorang Kepala Satuan
Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Puskesmas Kecamatan.
c. Kepala Satuan Pelaksan bukan jabatan struktural, diangkat dari
seorang Jabatan Fungsional Umum atau seorang Tenaga Kesehatan
sebagai tugas tambahan selaku Jabatan Fungsional Tertentu.
8 | L a p o r a n T a h u n a n
P u s k e s m a s K e c . T e b e t 2 0 1 5
d. Kepala Satuan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Kepala
Dinas atas usul Kepala Puskesmas Kecamatan.
e. Satuan Pelaksana Pelayanan UKM mempunyai tugas :
(1) Menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja anggaran
dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan sesuai
denga lingkup tugasnya.
(2) Melaksanakan rencana strategis, rencana kerja anggaran dan
rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan sesuai dengan
lingkup tugasnya.
(3) Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis
pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat.
(4) menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan termasuk
UKS.
(5) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan lingkungan.
(6) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan
keluarga berencana yang bersifat UKM.
(7) Menyelenggarakan pelayanan gizi yang bersifat UKM.
(8) Menyelenggarakan pelayanan pencegahan dan pengendalian
penyakit.
(9) Menyelenggarakan pelayanan keperawatan kesehatan
masyarakat.
(10) Menyelenggarakan upaya pengembangan pelayanan kesehatan
jiwa, kesehatan gigi masyarakat, kesehatan tradisional
komplementer, kesehatan olahraga, kesehatan indera,
kesehatan lansia, kesehatan kerja dan kesehatan lainnya.
9 | L a p o r a n T a h u n a n
P u s k e s m a s K e c . T e b e t 2 0 1 5
(11) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Satuan Pelaksana UKM.
4. Satuan Pelaksana UKP
a. Satuan Pelaksana UKP merupakan Satuan Kerja Iini Puskesmas
Kecamatan dalam pelaksanaan upaya kesehatan perseorangan,
kefarmasian dan laboratorium.
b. Satuan Pelaksana UKP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan
Pelak$ana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Puskesmas Kecamatan.
c. Kepala Satuan Pelaksana bukan jabatan struktural, diangkat dari
seorang Jabatan Fungsional. Umum atau seorang Tenaga Kesehatan
sebagai tugas tambahan selaku Jabatan Fungsional Tertentu.
d. Kepala Satuan Pelaksan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala
Oinas atas usul Kepala Puskesmas Kecamatan.
e. Satuan Pelaksana UKP mempunyai tugas :
(1) Menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan
sesuai dengan Iingkup tugasnya.
(2) Melaksanakan rencana strategis. dokumen pelaksanaan
anggaran dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan
sesua dengan lingkup tugasnya.
(3) Menyusun bahan pedoman. standar dan prosedur pelaksanaan
upaya kesehatan perseorangan. kefarmasian dan laboratorium.
(4) Menyelenggarakan pelayanan medis umum dan spesialis
terbatas.
10 | L a p o r a n T a h u n a n
P u s k e s m a s K e c . T e b e t 2 0 1 5
(5) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
(6) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan
keluarga berencana yang bersifat UKP.
(7) Menyelenggarakan pelayanan gawat darurat dan ambulans
rujukan.
(8) Menyelenggarakan pelayanan gizi yang bersifat UKP.
(9) Menyelenggarakan pelayanan persalinan.
(10) Menyelenggarakan pelayanan rawat inap untuk Puskesmas
yang menyediakan pelayanan rawat inap.
(11) Menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.
(12) Menyelenggarakan pelayanan laboratorium.
(13) Menyelenggarakan peningkatan dan penjaminan mutu
pelayanan.
(14) Menyelenggarakan keamanan dan keselamatan pasien.
(15) Melaksanakan penanganan pengelolaan limbah medis.
(16) Melaksanakan pemeriksaan jenazah.
(17) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Satuan Pelaksana UKP.
11 | L a p o r a n T a h u n a n
P u s k e s m a s K e c . T e b e t 2 0 1 5
5. Puskesmas Kelurahan
a. Puskesmas Kelurahan merupakan Satuan Pelayanan dari Puskesmas
Kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Wilayah
Kelurahan.
b. Puskesmas Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan
Pelayanan yang juga disebut Kepala Puskesmas Kelurahan.
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Puskesmas Kecamatan.
c. Kepala Puskesmas Kelurahan bukan jabatan struktural. diangkat dari
seorang Jabatan Fungsional Umum atau seorang Tenaga Kesehatan
sebagai tugas tambahan selaku Jabatan Fungsional Tertentu.
d. Kepala Puskesmas Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala
Dinas atas usul Kepal Puskesmas Kecamatan.
e. Puskesmas Kelurahan mempunyai tugas :
(1) Menyusun dan mengajukan rencana strategis dan rencana kerja
anggaran Puskesmas Kelurahan sebagai bagian dari rencana
strategis dan rencana kerja anggaran Puskesmas Kecamatan.
(2) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Puskesmas Kelurahan sesuai dengan lingkup
tugasnya.
(3) Melaksanakan pusat kesehatan masyarakat sesuai lingkup
tugas Puskesmas Kelurahan.
(4) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kesehatan
masyarakat.
(5) Melaksanakan standar dan prosedur pelayanan kesehatan.
(6) Menyelenggarakan pelayanan medis umum.
12 | L a p o r a n T a h u n a n
P u s k e s m a s K e c . T e b e t 2 0 1 5
(7) Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis terbatas.
(8) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan
keluarga berencana, penyuluhan kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat.
(9) Menyelenggarakan pelayanan rujukan.
(10) Menyelenggarakan pelayanan promotif dan preventif.
(11) Menyelenggarakan pelayanan keperawatan kesehatan
masyarakat secara terbatas.
(12) Menyelenggarakan peningkatan dan penjaminan mutu
pelayanan.
(13) Menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan peralatan
kedokteran, peralatan keperawatan, peralatan perkantoran dan
peralatan kesehatan lainnya.
(14) Melaksanakan kegiatan kehumasan dan pemasaran Puskesmas
Kelurahan.
(15) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang
Puskesmas Kelurahan.
(16) Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan Puskesmas Kelurahan.
(17) Melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi
Puskesmas Kelurahan.
(18) Melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana Puskesmas
Kelurahan.
(19) Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara
Puskesmas Kelurahan.
13 | L a p o r a n T a h u n a n
P u s k e s m a s K e c . T e b e t 2 0 1 5
(20) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
kepada Kepala Puskesmas Kecamatan.
6. Tata Kerja
a. Dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan
fungsi Puskesmas Kecamatan, Kepala Puskesmas Kecamatan
berkoordinasi dengan Camat.
b. Dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan
fungsi Puskesmas Kelurahan, Kepala Puskesmas Kelurahan
berkoordinasi dengan Lurah.
c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Puskesmas Kecamatan
wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
d. Kepala Puskesmas Kecamatan mengembangkan koordinasi dan kerja
sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat
Daerah dan/atau Instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja
dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas.
Kepala Puskesmas Kecamatan, Kepala Subbagian, Kepala Satuan
Pelaksana pada Puskesmas Kecamatan, Kepala Puskesmas Kelurahan,
para Penanggung Jawab pada Puskesmas Kelurahan dan Ketua
Subkelompok Jabatan Fungsional pada Puskesmas Kecamatan wajib
mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masingmasing serta
mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya
penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.
14 | L a p o r a n T a h u n a n
P u s k e s m a s K e c . T e b e t 2 0 1 5
Kepala Puskesmas Kecamatan, Kepala Subbagian. Kepala Satuan
Pelaksana pada Puskesmas Kecamatan, Kepala Puskesmas Kelurahan. para
Penanggung Jawab pada Puskesmas Kelurahan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional dan Pegawai pada Puskesmas Kecamatan. wajib menyampaikan
laporan dan Kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Atasan yang menerima laporan menindaklanjuti dan menjadikan laporan
yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan
masing-masing.
Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi
terhadap Puskesmas Kecamatan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut
mengenai pembinaan diatur dengan Peraturan Gubernur.
7. Kepegawaian
Puskesmas Kecamatan sebagai Unit Kerja Kesehatan yang Menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) dapat
mempunyai Pegawai yang terdiri dari :
a. Pegawai Negeri Sipil.
(1) Pegawai Negeri Sipil merupakan merupakan Pegawai Aparatur
Sipil Negara.
(2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan
sesuai dengn ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Aparatur Sipil Negara.
15 | L a p o r a n T a h u n a n
P u s k e s m a s K e c . T e b e t 2 0 1 5
(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Puskesmas
Kecamatan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah
melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.
b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
(1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan
Pegawai Aparatur Sipil Negara.
(2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengena Aparatur Sipil
Negara.
(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Puskesmas
Kecamatan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah
melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.
c. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
(1) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Kecamatan
merupakan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Puskesmas
Kecamatan, sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan yang
Menerapka Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPKBLUD).
(2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada SKPD/UKPD
yang Menerapkan Poa Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD).
16 | L a p o r a n T a h u n a n
P u s k e s m a s K e c . T e b e t 2 0 1 5
Guna menghindari kejenuhan dan mengembangkan pengalaman serta
wawasan pegawai dalam pelaksanaan tugas, Kepala Puskesmas Kecamatan
melaksanakan mutasi penugasan Kepala Puskesmas Kelurahan, Kepala Satuan
Pelaksana dan Pegawai lainnya di Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas
Kelurahan secara berkala, teratur dan konsisten, pada lingkup wilayah kerja
Puskesmas Kecamatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Guna menghindari kejenuhan dan mengembangkan pengalaman serta
wawasan Pegawai dalam pelaksanaan tugas, Kepala Puskesmas Kelurahan
melaksanakan mutasi penugasan Penanggung Jawab Tata Usaha, Penanggung
Jawab Pelayanan dan Penunjang, Penanggung Jawab Kesehatan Masyarakat
serta Pegawai pada Puskesmas Kelurahan secara berkala, teratur dan konsisten
pada lingkup Puskesmas Kelurahan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Guna menghindari kejenuhan dan mengembangkan pengalaman serta
wawasan Pegawai dalam pelaksanaan tugas, Kepala Suku Dinas Kesehata
melaksanakan mutasi penugasan Pegawai Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas
Kelurahan yang buka Pejabat Struktural pada lingkup Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Keuangan
Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas Kecamatan termasuk
Puskesmas Kelurahan sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD) dibebankan pada :
17 | L a p o r a n T a h u n a n
P u s k e s m a s K e c . T e b e t 2 0 1 5
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
b. Pendapatan operasional.
c. Bantuan atau hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikatan.
Pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
keuangan negara/daerah.
Pengelolaan keuangan pendapatan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Badan Layanan
Umum Daerah.
Pengelolaan keuangan bantuan atau hibah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Aset
a. Aset yang dipergunakan oleh Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas
Kelurahan sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset
daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
b. Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja, dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan
negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan
pengelolaan barang milik Negara daerah.
Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Puskesmas Kecamatan dan
Puskesmas Kelurahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk
pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan
barang daerah.
18 | L a p o r a n T a h u n a n
P u s k e s m a s K e c . T e b e t 2 0 1 5
Penerimaan prasarana dan sarana kerja segera dilaporkan kepada Kepala
Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara
Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik
Daerah (BMD).
10. Pelaporan dan Akuntabilitas
a. Puskesmas Kecamatan menyusun dan menyampaikan laporan
berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-
waktu kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Suku Dinas
Kesehatan.
b. Puskesmas Kelurahan menyusun dan menyampaikan laporan berkala
tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu
kepada Kepala Puskesmas Kecamatan.
c. Laporan antara lain meliputi laporan :
(1) Kepegawaian.
(2) Keuangan.
(3) Kinerja.
(4) Barang.
(5) Akuntabilitas
(6) kegiatan.
Dalam rangka akuntabilitas Puskesmas Kecamatan mengembangkan
sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian
internal Dinas Kesehatan.
19 | L a p o r a n T a h u n a n
P u s k e s m a s K e c . T e b e t 2 0 1 5
11. Pengawasan.
Pengawasan terhadap Puskesmas Kecamatan dilaksanakan oleh :
a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan Negara.
b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
Sejak Agustus 2003 Puskesmas Kecamatan Tebet menerapkan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2000 pada kegiatan-kegiatan yang berada dalam
lingkup Tata Usaha/Keuangan dan Pelayanan Kesehatan sehingga struktur
organisasi puskesmas mengalami pengembangan dengan penunjukan
Management Representative yang mempunyai tugas bertanggung jawab
terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu di seluruh unit.
Untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan pengembangan
Puskesmas Kecamatan Tebet akan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2015 yang direncanakan pada tahun 2016.
20 | L a p o r a n T a h u n a n
P u s k e s m a s K e c . T e b e t 2 0 1 5
1.2. Struktur Organisasi
21 | L a p o r a n T a h u n a n
P u s k e s m a s K e c . T e b e t 2 0 1 5
Struktur organisasi Puskesmas Kecamatan Tebet dibuat berdasarkan
Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta tahun 2001 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta.
Puskesmas Kecamatan Tebet dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas
yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta
melalui Kepala Suku Dinas Kesehata Kota Administrasi Jakarta Selatan.
1.3. Dasar Hukum
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014.
3. Kep. Menkes RI No. 1457/Menkes /X/2003 tentang standar pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota.
4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 334
Tahun 2014.
5. Kep. Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 58 Tahun 2002 tentang Organisasi
dan tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta.
6. Surat Keputusan Gubernur No. 106 tahun 2008 tentang pola pengelolaan
keuangan dan layanan umum daerah.
7. SK Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 3229/1999 tentang
standarisasi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas DKI Jakarta.
22 | L a p o r a n T a h u n a n
P u s k e s m a s K e c . T e b e t 2 0 1 5
1.4. Tujuan
1.4.1. Tujuan Umum
1. Meningkatkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan
serta capaian kinerja Dinas Kesehatan.
2. Memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan, permasalahan
dan rencana untuk tindaklanjut.
1.4.2. Tujuan Khusus
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan jenis pelayanan kesehatan
3. Meningkatkan system informasi pelayanan kesehatan
4. Meningkatkan kepuasan pelanggan
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
6. Fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan
7. Transparansi
8. Menyajikan data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan
9. Sebagai bahan evaluasi kinerja
10. Sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan
program