Post on 24-Jun-2020
Analisa Kebutuhan Barang Jasa dalam Respon Pandemi
Covid-19
dr. YULIANTO PRABOWO, Mkes Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
COVID-19 JATENG
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
14 Sep 2020 Rusunawa Boyolali, Kendal : 400 bed Balai pelatihan, kampus bapelkes : 900 bed
RS BK Solo: 250 RS Bhakti Asih: 250
150 RS (Bupati/ Walkot) R Isolasi 300, ventilator 200
45 RS (Gubernur)
13 RS (Menkes)
R Isolasi 386 Ventilator 731
29 Mei 2020
29 Sep 2020 14 Mei 2021
Kebutuhan: APD (cover all), Masker N 95, Masker Bedah, VTM, Rapid Test
4
Sebaran Lokasi Covid-19 Jateng
5
Kebutuhan barang dan Jasa : a. APD (tutup kepala,goggle, face shield,masker N95, masker
bedah,coverrall, sarung tangan,sepatu boot, cover shoes,apron)
b. Alkes (thermogun, hepafilter, ventilator)
c. Konstruksi (penambahan ruang isolasi)
d. Rapid Diagnostik Test.
e. Biaya operasional dan fihak 3
Perencanaan refocusing dgn melakukan mapping kegiatan apa saja yang
kiranya dapat dialihkan untuk menambah pagu akun belanja.
Kesulitan diperkirakan karena harus mengikuti kewajaran harga saat bencana
Sekarang ini baru akan dilaksanakan utk revisi ke depan, sementara pelaksanaan
penanganan covid sdh berjalan.
Masalah Ketersediaan Barang : a. Barang langka/sulit didapatkan (penyedia tdk bisa menyediakan sesuai jumlah
permintaan kebutuhan dan waktu datangnya barang sulit ditentukan)
b. Barang e katalog tdk tersedia/kosong
c. Kesulitan dalam memilih spesifikasi barang sesuai dengan yg diharapkan
d. Harga tinggi/diluar harga normal sebelum bencana (secara keseluruhan barang naik
sampai 4 s.d 5x lipat dari harga sebelum bencana)
e. Barang banyak ditawarkan oleh perorangan/badan usaha yang tidak berijin.
Permasalahan anggaran : (SE Menkeu No SE-6/MK.2/2020 tentang
Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rangka
Percepatan Penanganan (COVID-19),
RS masih sistem anggaran PNBP (Belum BLU) anggaran mengacu pada pagu dan alur
prosedur melalui KPPN, (BPJS dan sebagian kecil dari APBN).
Upaya yg sudah dilaksanakan : a. Menunjuk penyedia yang pernah menyediakan barang/jasa dinstansi pemerintah atau
katalog elektronik (sesuai SE LKPP no 3 tahun 2020) dan sanggup menyediakan barang/
melaksanakan pekerjaan dalam waktu yang cepat.
b. Memenuhi kebutuhan secara mandiri melalui modifikasi sendiri dengan tetap
mengutamakan fungsi (contoh face shield)
c. Pengajuan permohonan bantuan kepada lintas sektoral (pemprov/
Pemkot/dinkes
d. Metode pengadaan yang digunakan a. Pengadaan langsung b. Penunjukan langsung
c. Swakelola
e. Segera eksekusi barang yang ada, dengan mendokumentasikan riwayat pengadaan
barang dan jasa
f. Penyedia harus melampirkan surat penawaran dan kewajaran harga
g. Segera meminta pendampingan apip ketika melakukan pengadaan barang dan jasa
PENANGANAN DARURAT COVID19 TERDAMPAK KEADAAN DARURAT
NON PENANGANAN COVID
UU 24/2007 : Kemudahan akses dlm PBJ Setiap orang tdk boleh dg sengaja
menghambat akses. Untuk pengadaan B/JL/PK diutamakan
kontrak Harga Satuan Pengadaan Darurat dapat dilaksanakan
dengan Swakelola Untuk memastikan harga setelah
dilakukan pembayaran, PPK meminta audit kepada APIP/BPKP
Para Pihak yang terlibat wajib mematuhi etika pengadaan
Keadaan Kahar : Hak dan kuajiban yg ditentukan dalam kontrak tdk bisa dipenuhi
Dampak wabah covid : tenaga kerja dikarantina, barang terhambat pengiriman, pabrik tdk produksi/lokasi kerja ditutup.
Kontrak dihentikan sementara, dihentikan permanen, dilanjutkan.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
10