Post on 27-Nov-2015
description
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan
Pertggjawaban
Pemeriksaan
RPJMD
RKPD
KUA PPAS
Nota Kesepakatan
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
RKA-SKPD
RAPBD
Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/
Mendagri
Rancangan DPA-SKPD
DPA-SKPD
Verifikasi
Laporan Realisasi Semester Pertama
Perubahan APBD
Penatausahaan Belanja
• Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD
• Penerbitan SP2D oleh PPKD
Penatausahaan Pendapatan
Pengelolaan Kekayaan dan
Kewajiban
Kas, Piutang, Investasi, Persediaan, Dana Cadangan, Aset Tetap, Utang
AkuntansiKeuangan Daerah
Laporan KeuanganPemerintah Daerah
• LRA• Neraca• Lap. Arus Kas• CaLK
Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK
Raperda Pertanggung-
jawaban APBD
APBD
• Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja
Penatausahaan Pembiayaan
• Dilakukan oleh PPKD
Pelaksanaan APBD
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
Disusun Sesuai SAP
• Evaluasi hasil pelaksanaan Kinerja Pembangunan Daerah• Rancangan kerangka ekonomi daerah• Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah• Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
A. Perencanaan Sesuai Batas Kewenangan (PP No.38/2007--Penyempurnaan PP No.25/2000). • Seluruh program dan kegiatan yang tercantum di
dalam KUA TA 2009 harus merupakan turunan kewenangan KDH;
• Seluruh SKPD mengenali dan mengurai batas kewenangan KDH dalam lingkup Tupoksi masing-masing SKPD;
• Pembiayaan atas program yang masuk dalam lingkup kewenangan Pusat dan Propinsi dilakukan melalui koordinasi dengan Pusat dan Propinsi dalam rangka mencegah terjadinya duplikasi program dan kegiatan.
Prinsip dan Lingkup KUA, PPAS dan R-APBD
B. Pelaksanaan oleh SKPD sesuai dengan Tupoksi (PP No.41/2007--Penyempurnaan PP No.8/2003): – Setiap SKPD merumuskan tugas pokok dan
fungsinya secara terukur untuk mencegah tumpang-tindih program antar-SKPD;
– Jika belum memiliki SOTK baru, Pemda dan DPRD menyiapkan kegiatan diskusi interaktif tentang format dan struktur SOTK yang ideal, yang akan dituntaskan dalam APBD 2009.
Prinsip dan Lingkup KUA, PPAS dan R-APBD
C. Pelaporan kinerja yang terukur (PP No.8/2006 dan PP No.3/2007): • Setiap usulan rencana program harus diawali
dengan pernyataan masalah, diikuti dengan rumusan kebijakan, program dan kegiatan serta target kinerja yang terukur;
• Usulan rencana program mencantumkan kelompok sasaran dan lokasi kegiatan;
• Untuk memudahkan DPRD dalam mengukur kinerja dalam LKPJ-KDH, maka format perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan menggunakan matriks yang sama dan berurutan.
Prinsip dan Lingkup KUA, PPAS dan R-APBD
A. Tantangan dan Prioritas Pembangunan 2010
– Kemiskinan ~50% provinsi di perdesaan;– Pendidikan: usia 7-15 thn ada yg tdk sekolah; – Kesehatan: gizi rendah, penyakit menular, kendala
jarak & biaya, fasilitas. – Kualitas pelayanan publik: Pemahaman aparat,
penerapan SPM, akses informasi & TI, sistem remunerasi, kelembagaan, dll.
– Memantapkan desentralisasi, kualitas hub pusat-daerah, daya tarik investasi, revitalisasi pertanian, pengamanan pasokan bahan pokok, dll.
– Daerah wajib menerapkan prinsip2: efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
– Pengarusutamaan: partisipatif, gender, berkelanjutan, tata-kelola, otoda, pemerataan antar-wilayah.
A. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)• Target PAD supaya memperhatikan:
– kondisi krisis ekonomipertumbuhan ekonomi, daya beli masy.
– tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat insentif, penyederhanaan Sisdur.
• Tidak melakukan pungutan berdasar Perda yang telah dibatalkan Pemerintah.
• Pemanfaatan aset yang idle. • PAD dari PDAM?• Penerimaan BLUD dicantumkan dalam APBD sbg jenis
pendapatan Lain-lain PAD yang Sah atau retribusi.
B. Pokok2 Kebijakan Penyusunan APBD
2. Dana Perimbangan• Penetapan dana perimbangan: Oktober 2009 lihat alokasi
2009, realisasi 2007-2008.• Dana Bagi Hasil Lebih rendah dari 2009 ( APBD-P
2010).• Daerah yg tidak memiliki DAU (celah fiskal negatif): utk
belanja pegawai PAD, DBH pajak/SDA, SiLPA TL. • DBH Cukai Hasil Tembakau dialokasikan ke kab/kot sesuai
Kep. Gub. dan diarahkan utk melaksanakan hal2 yg berhub dg tembakau dan cukai.
B. Pokok2 Kebijakan Penyusunan APBD
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah• Pakai pagu TA sebelumnya;• Bagian kab/kot yg belum terealisasi,
dianggarkan pada APBD-P tahun yad.• Dana Darurat, Dana Bencana Alam dan
Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh pemerintah daerah APBD-P yad.
B. Pokok2 Kebijakan Penyusunan APBD
B. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
• Belanja Tidak Langsung• Belanja Langsung
B. Pokok2 Kebijakan Penyusunan APBD
1. Belanja Pegawai• Acress maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai
(gaji pokok dan tunjangan): kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD;
• Besarnya Gaji Pokok dan Tunjangan PNSD agar disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka perhitungan DAU dan rencana kenaikan yang ditetapkan pemerintah;
• Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, diganggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun yad;
Belanja Tidak Langsung
• Anggaran tambahan penghasilan hanya diperkenankan untuk PNSD/CPNSD dengan pertimbangan:
– beban kerja, – prestasi kerja, – kondisi kerja, – tempat bertugas, dan– kelangkaan profesi.
bertahap dan berkesinambungan.
1. Belanja Pegawai (Lanjutan)
kriteria dan besarannya ditetapkan dengan
peraturan kepala daerah.
1. Belanja Pegawai (Lanjutan)
• Apabila daerah telah menganggarkan tambahan penghasilan dalam bentuk uang makan, tidak diperkenankan menganggarkan penyediaan makanan dan minuman harian pegawai dalam bentuk kegiatan. Lihat psl 39(7a) Permendagri 59/07.
• Biaya pemungutan pajak daerah maksimal 5% dari target penerimaan pajak daerah Asas bruto. UU 29/2009 Pajak Daerah & Retribusi Daerah
• Penyediaan anggaran untuk asuransi kesehatan agar berpedoman pada PP No.28/2003 tentang Subsidi dan luran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta PB Menkes dan Mendagri No. 138/MENKES/PB/II/2009 No.12/2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan di Rumah Sakit Daerah.
• Asuransi jiwa bagi PNSD atau yang sejenis tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD Kecuali dinyatakan lain dalam peraturan per-UU-an.
2. Asuransi Kesehatan
Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan harus didasarkan pada:
1. PP No. 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 21/2007;
2. Permendagri No.21/2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
3. Belanja DPRD
• Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempedomani ketentuan sebagai berikut:– Penganggaran belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah
didasarkan pada PP No.109/2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
– Biaya penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) PP No.109/2000 yang semula tertulis "Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota" termasuk didalamnya "Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota".
– Bagi daerah otonom baru penganggaran biaya operasional KD/WKD didasarkan pada pertimbangan rasionalitas terhadap biaya operasional KD/WKD daerah induk sebelum pemekaran.
4. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5. Belanja Bunga
Bagi daerah yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran bunga pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang supaya segera diselesaikan dan dianggarkan dalam APBD TA 2010.
– Mengapa ada belanja bunga? – Bagaimana menganggarkannya?– Bagaimana merealisasikan dan
melaporkannya?
6. Belanja Subsidi
• Hanya kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat kebutuhan dasar, menyangkut hajat hidup orang banyak.
• Hendaknya pemerintah daerah melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran.
7. Belanja Hibah
• Tujuan: untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal: TMMD dan KPUD), semi pemerintah (PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), pemerintah daerah lainnya, Perusda, serta masyarakat/organisasi kemasyarakatan. Permendagri 59/2007?
• Secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dapat dianggarkan dalam APBD;
• Penentuan organisasi/lembaga penerima hibah harus selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
7. Belanja Hibah (Lanjutan)
• Terhadap pelaksanaan belanja hibah kepada Pemerintah (instansi vertikal) supaya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah dan Menteri Keuangan setelah tahun anggaran berakhir
• Untuk tujuan akuntabilitas, pemberian hibah dilengkapi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemda dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah mempertanggung-jawabkan penggunaan dana yang diterima (SE Mendagri No.900/2677/SJ, 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah) Permendagri 32/2008.
8. Belanja Bantuan Sosial• Untuk bidang kemasyarakatan dan memelihara
kesejahteraan masyarakat dlm skala tertentu, Pemda dapat memberikan bantuan sosial kpd kelompok/anggota masyarakat, secara selektif, tidak mengikat dan besaran bantuannya sejalan dgn jiwa Keppres 80/2003;
• Jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung;
• Pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas.
9. Belanja Bagi Hasil
• Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan Pemda tertentu kepada Pemda lainnya disesuaikan dengan rencana pendapatan pada TA yad.
• Pelampauan target TA 2009 yang belum direalisasikan kepada Pemda yang menjadi hak kabupaten/kota/desa ditampung dalam Perubahan APBD TA 2010.
10. Belanja Bantuan Keuangan
• Penganggaran bantuan keuangan Pemprov kpd Pemkab/kot didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan membantu pelaksanaan urusan pemerintah kab/kota yang tidak tersedia alokasi dananya;
• Bantuan keuangan dapat bersifat umum maupun khusus; • Pemkab/kot dapat mengalokasikan bantuan keu kpd
pemerintah desa utk menunjang fungsi2 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa untuk percepatan/akselerasi pembangunan desa;
• Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik agar mengacu pada PP No.5/2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
11. Belanja Tidak Terduga• Anggaran BTT harus rasional dg mempertimbangkan
realisasi TA sebelumnya dan estimasi kegiatan2 yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA yad.
• Penggunaan BTT dapat dibebankan secara langsung, yaitu untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan:• Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap
kegiatan, harus dilakukan analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan, untuk menghindari adanya pemborosan;
• Terhadap kegiatan pembangunan fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.
• Perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
Belanja Langsung
Belanja Pegawai• Penganggaran honorarium bagi PNSD supaya
dibatasi sesuai dengan tingkat kewajaran dan beban tugas. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
• Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi Pemerintah
Belanja Langsung
– Penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultansi (swakelola maupun pihak ketiga) dianggarkan pada belanja barang dan jasa;
– Jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis disesuaikan dgn kebutuhan riil dan dikurangi dgn sisa persediaan barang TA sebelumnya. Kebutuhan riil disesuaikan dengan fungsi SKPD (jumlah pegawai dan volume pekerjaan).
– Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun dalam negeri, agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.
Belanja Barang dan Jasa
• Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel;
• Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dibatasi;
• Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara), sesuai dengan PP No. 101/2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
Belanja Barang dan Jasa
• Anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD.
• Sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang inventaris yang tersedia (kondisi maupun umur ekonomisnya);
• Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan. full cost accounting
Belanja Modal
3. Kebijakan Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan1. Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya
(SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan;
2. Anggaran penerimaan pembiayaan dari Pencairan Dana Cadangan, agar waktu dan besarnya disesuaikan dengan Perda ttg Pembentukan Dana Cadangan. Akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan pada lain-lain PAD yang sah;
3. Pencantuman jumlah pinjaman dalam APBD disesuaikan dengan batas maksimal defisit APBD TA 2010 yang ditetapkan oleh MenKeu. Jika defisit APBD TA 2010 melebihi, harus mendapat persetujuan dari MenKeu berdasarkan pertimbangan Mendagri.
3. Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pengeluaran Pembiayaan• Pemda harus disiplin dalam mengembalikan pokok
pinjaman dan biaya lain sesuai dengan jadwal yang direncanakan;
• Penyertaan modal dalam APBD didasarkan pada Perda ttg Penyertaan Modal Daerah, shg tidak perlu dibuatkan Perda setiap tahun.
• Untuk menganggarkan dana cadangan, Pemda harus menetapkan Perda ttg Pembentukan Dana Cadangan yg mengatur tentang:– tujuan pembentukan dana cadangan,
– program dan kegiatan yang akan dibiayai,
– besaran dan rincian dana cadangan yg harus dianggarkan yg ditransfer ke rekening dana cadangan,
– sumber dana cadangan, dan
– tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.
3. Kebijakan Pembiayaan Daerah
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan (SILPA)
• Untuk menghindari terjadinya dana yang menganggur (idle money), maka diupayakan untuk menghindari adanya Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan dalam APBD.
• Apabila terdapat SILPA TB, dalam perubahan APBD dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanai kegiatan pada tahun anggaran berjalan.
3. Kebijakan Pembiayaan Daerah
Lihat Permendagri No.25/2009Lihat Permendagri No.25/2009
Hal-hal Teknis– … agar Pemerintah Daerah dapat menyusun dan
menetapkan Perda APBD TA 2010 p.l. 31 Des 2009 (pasal 116 ayat (2) Permendagri 59/2007).
– … diharapkan Pemda dapat memenuhi jadwal proses penyusunan APBD mulai dari penyusunan dan penetapan KUA-PPAS bersama DPRD hingga dicapai kesepakatan terhadap Raperda APBD antara Pemerintah Daerah dengan DPRD p.l. 30 Nopember 2009 (Pasal 105 ayat (3c) Permendagri 59/2007).
– … perlu ada sinkronisasi antara RKP dengan RKPD, antara RKPD dengan KUA dan PPAS serta antara KUA-PPAS dengan RAPBD (yang merupakan kristalisasi dari seluruh RKA-SKPD).
KUAPermendagri 59/2007 materi KUA diharapkan mencakup hal-hal
yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis, seperti:
(a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
(b) Asumsi dasar RAPBD 2010: laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dgn kondisi ekonomi daerah;
(c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk TA 2010;
(d) Kebijakan belanja daerah: mencerminkan program utama dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan refleksi sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
(e) Kebijakan pembiayaan: bagaimana menyikapi tuntutan pembangunan daerah.
PPAS
• Substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait.
• PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara dimasing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan.
• Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah peraturan daerah tentang APBD disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Penyampaian KUA & PPAS
• Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan KUA dan PPAS, oleh Kepala Daerah KUA dan PPAS disampaikan kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan;
• Hasil pembahasan KUA dan PPAS ditandatangani pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan KUA dan PPAS dalam proses penyusunan RAPBD akan lebih efektif.
SE Kepala Daerah
Substansi SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada SKPKD memuat:
• Prioritas pembangunan daerah;
• Nama program/kegiatan;
• Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
• Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
• Dokumen2 sebagai lampiran SE, yakni KUA, PPAS, analisis standar belanja, dan standar satuan harga (SHBJ).
RKA-SKPD
RKA-SKPD memuat:• rincian anggaran pendapatan,
• rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD), dan
• rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.
RKA-PPKD
RKA-PPKD memuat:• Rincian pendapatan:
Dana perimbangan dan pendapatan hibah
• Belanja tidak langsung:
Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
• Rincian pembiayaan:
Penerimaan dan pengeluaran.
Bagaimana dengan SOTK baru ketika Dispenda masuk ke dalam SKPKD?
Bagaimana dengan SOTK baru ketika Dispenda masuk ke dalam SKPKD?
Penjabaran APBD
• Dalam rangka penyederhanaan dokumen penjabaran APBD, beberapa informasi yang dituangkan dalam kolom penjelasan penjabaran APBD ditiadakan seperti dasar hukum penganggaran belanja, target/volume yang direncakan dan tarif pungutan/harga satuan.
Kondisi Khusus
• Mengingat pelantikan anggota DPRD periode 2009-2014 diperkirakan dilaksanakan pada bulan Agustus 2009, maka diharapkan pembahasan KUA dan PPAS serta RAPBD dapat dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sejalan dengan proses politik dimaksud secara tepat waktu…
• Pemerintah Daerah dapat mencantumkan kriteria tertentu terkait dengan belanja dalam kategori mendesak atau darurat dalam peraturan daerah tentang APBD TA 2010, sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 81 (2) PP No.58/2005.
DAK• Bagi daerah yang melaksanakan program dan
kegiatan DAK dan bantuan keuangan dari provinsi untuk kabupaten/kota yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan, maka sambil menunggu perubahan Perda tentang APBD, Pemda dapat melaksanakan program dan kegiatan tsb dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
• Apabila program dan kegiatan dimaksud terjadi setelah Perubahan APBD ditetapkan, maka Pemerintah Daerah menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Perubahan APBD 2010
• Pelaksanaan Perubahan APBD TA 2010 dilakukan setelah penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2009 dan paling lambat ditetapkan pada akhir bulan September 2010.
• Apabila laporan pertanggungjawaban terlambat ditetapkan, maka Pemda tetap melakukan Perubahan APBD sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan.
• Program dan kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APBD agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBD TA 2010.
Hal-hal Khusus
• Dampak krisis keuangan global;• Bidang pendidikan: Pemda agar secara
konsisten dan berkesinambungan mengalokasian anggaran pendidikan minimal 20% dari belanja daerah, (PP No.48/2008 ttg Pendanaan Pendidikan);
• Daerah otonom baru;• Tata kelola keuangan daerah yang baik;• Kerjasama Daerah; • Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);• Pinjaman daerah;• Kemandirian daerah;• Kebijakan di bidang UMKM.
Hal-hal Khusus• Standar satuan harga ditetapkan dgn Kep Kepala Daerah;• Penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari
satu tahun anggaran (multiyears);• Untuk peningkatan transparansi, akuntabilitas dan
auditabilitas PKD, KDH harus meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang2an yang berlaku;
• Implementasi program percepatan pemberantasan korupsi; • Pemda hrs mendukung kebijakan Nasional:
– Program Penambahan 10 juta Sambungan Rumah Air Minum Tahun 2009 s/d 2013,
– Pengarusutamakan gender dalam pembangunan di daerah, dan – Pemenuhan perumahan masyarakat yang layak huni seperti rumah
susun, Sesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Apa yang baru dari Permendagri 59?
• Adanya RKA baru: RKA-PPKD dan DPA-PPKD.• Tidak ada lagi dokumen PPA. Setelah disepakati,
tetap disebut PPAS.• Perubahan definisi Hibah dan Bantuan Sosial.• Ada tambahan untuk belanja barang dan jasa:
belanja pemeliharaan, jasa konsultansi, lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lain yang sejenis.
• Tidak ada lagi honorarium panitia dalam B. Modal.• Deposito untuk mencari PAD? tidak boleh!
1
• Daftar nama rekening dan kode rekening yang tidak merupakan acuan baku dalam penyusunan kode rekening di daerah. Sesuaikan dengan karakteristik daerah.
• KUA dan PPAS disampaikan dan dibahas bersamaan pada bulan Juni.
• Nota kesepakatan KUA dan PPAS ditandatangani bersamaan.
• Tidak perlu dilampirkan SPM dalam SE Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.
Apa yang baru dari Permendagri 59? 2
• DPRD hanya boleh meminta RKA-SKPD program tertentu saja, tidak semuanya. Mintanya tidak harus ke KDH.
• Jika penetapan APBD terlambat: Total boleh sebesar anggaran tahun lalu dengan dasar pelaksanaan anggaran 1/12 APBD tahun lalu dan hanya boleh utk belanja yg bersifat tetap (wajib).
• Ada kriteria untuk bisa dimasukkan dalam DPAL.
Apa yang baru dari Permendagri 59? 3
RKARKASKPD 1SKPD 1
RKARKASKPD 2.1SKPD 2.1
RKARKASKPD 2.2SKPD 2.2
RKARKASKPD 2.2.1SKPD 2.2.1
RKARKASKPD 2.2.1SKPD 2.2.1
RKARKASKPD 3.1SKPD 3.1
RKARKASKPD 3.2SKPD 3.2
RKARKASKPDSKPD
Rincian Anggaran Pendapatan
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung
Rincian Penerimaan Pembiayaan
Rincian Pengeluaran Pembiayaan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
BAGAN ALIR PENYUSUNAN RKA SKPDBAGAN ALIR PENYUSUNAN RKA SKPD
Format Anggaran Kas SKPDNo. Uraian
Bulan Plafon
Jan Feb Mar … Okt Nov Des
1. Pendapatan
Jumlah Pendapatan
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
Jumlah Belanja Tidak Langsung
b. Belanja Langsung
- Program A --Kegiatan A.1….. --Kegiatan A.2….. - Program B --Kegiatan B.1….
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja
Surplus/Defisit
Pasal 125 Permendagri No.13/2006Pasal 125 Permendagri No.13/2006
Lampiran Raperda APBD1. Ringkasan APBD;2. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;3. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,belanja
dan pembiayaan;4. Rekapitulasi belanja mnrt urusan pemrnthan daerah, organisasi, program dan kegiatan;5. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;6. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;7. Daftar piutang daerah;8. Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;9. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;10. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;11. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;12. Daftar dana cadangan daerah; dan13. Daftar pinjaman daerah.