Search results for IMPLEMENTASI PRINSIP PEMERATAAN, KEADILAN, DAN prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan dalam pendistribusian

Explore all categories to find your favorite topic

279Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia Sefriani Volume 2 Nomor 2 Agustus 2013 URGENSI REKONSEPTUALISASI DAN LEGISLASI KEADILAN RESTORATIF…

1 KESADARAN MASAYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN GAJAH MUNGKUR KOTA SEMARANG SKRIPSI Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan…

PEMETAAN KEMBALI MODEL PENDIDIKAN DI INDONESIA RZ ABD AZIZ Bandar Lampung, 21 Februari 2011 P E N D A H U L U A N • DALAM PEMBUKAAN DAN BATANG TUBUH UNDANG- UNDANG DASAR…

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu dihadapkan dengan berbagai kebutuhan demi menunjang kehidupannya. Berbagai cara dilakukan…

SUPREMASI HUKUM Vol. 4, No. 1, Juni 2015 Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia Hariyanto Dosen STAIN Purwokerto…

77 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Prinsip Keadilan yang Membangun Konsep CSR Prinsip pelaksanaan CSR menurut salah seorang pakar CSR dari University of Bath Inggris…

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Hukum harta bersama kurang mendapat perhatian serius dari para ahli hukum, terutama para praktisi hukum. Masalah ini sangat…

Solo, 26 Agustus 2017 “Kebijakan Pemerataan Ekonomi Dalam Rangka Menurunkan Kemiskinan” Lukita Dinarsyah Tuwo 1. LATAR BELAKANG 2. KEBIJAKAN PEMERATAAN EKONOMI 3. PRIORITAS…

62 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR : 7 TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA…

TESIS IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP PELAKU E-COMMERCE (The Implementation of Fairness Principle of Tax Collection to E-commerce Actor) Disusun dan…

SINERGITAS ANTARA KEPALA DAERAH DAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERDA INISIATIF DPRD BERDASARKAN UU.NO.9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI DI KABUPATEN JENEPONTO)…

SKRIPSI TINJAUAN HUKUM TERHADAP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BPKD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN OLEH NINA KARTIKA SARI B 111 10 184 BAGIAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS…

B A P P E D A PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023 Disampaikan Pada Acara FORUM DISKUSI PUBLIK “PENGUATAN…

Bab 7 Etika Bisnis Tujuan Pengajaran • Menjelaskan bagaimana menciptakan bisnis dengan etika baik, tidak hanya memikirkan keuntungan semata • Menjelaskan bagaimana menjalankan…

RANCANG BANGUN KINCIR ANGIN SEBAGAI PEMBANGKIT LISTRIK PULAU – PULAU KECIL (TIPE SAVONIUS) LUTHFY NIZARUL FIKRY DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN…

Negara Hukum dan Bantuan Hukum Cuma-cuma (Probono Publico) Pada Masyarakat yang Miskin by Ketut Tjukup FILE TIME SUBMITTED 13-FEB-2017 12:48PM SUBMISSION ID 770206989 WORD…

90 BAB IV KEADILAN PRINSIP DASAR ISLAM BAGI PENGELOLAN HIDUP BERMASYARAKAT Pada uraian bab I telah dikemukan pendapat Amien bahwa Islam tidak memberikan petunjuk yang langsung…

BAB I PENDAHULUAN Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alenia keempat berbunyi â⦠dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsaâ¦â.…

RANCANGANNOMOR 58 TAHUN 2014 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, keselamatan pasien, diperlukan suatu standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian;