Search results for IMPLEMENTASI PRINSIP PEMERATAAN, KEADILAN, DAN prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan dalam pendistribusian

Explore all categories to find your favorite topic

IMPLEMENTASI PRINSIP PEMERATAAN KEADILAN DAN KEWILAYAHAN DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT Studi pada Badan…

25 Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 6 No. 1 Februari 2017 ISSN : 2503-4413, Hal 25 - 37 STRATEGI PENINGKATAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI MELALUI PENDEKATAN REWARD DAN PUNISHMENT…

SKRIPSI Diajukan guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

WALIKOTA TEGAL PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TEGAL, Menimbang : a. bahwa dalam rangka…

i i Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris dalam Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara | 2016 KAJIAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ASIMETRIS DALAM PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERBATASAN…

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a bahwa dalam rangka…

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL 2017 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha…

Oleh: Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum fakultas Syari'ah UIN Syarff llidayatullah Jakarta 2002 M/142311 Shripsi. Diajuhan Kepada fahultas Syari'ah untuh Memenuhi

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN IKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS HULU, Menimbang Mengingat…

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a bahwa dalam rangka…

1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Indonesia adalah negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang…

EBBS PEMERSNTAH KOTA PAGAR ALAM waB»%p-jiititiwiywaw^T»JCT^^w^JWJ»Mi^*w^gra*iM»K-^^ i^ULlii •PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR O3TAHUN2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH…

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG 2017 REVIU RENSTRA SETDA 2015-2019 DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1 A Latar Belakang 1 B Landasan Hukum 4 C Maksud dan…

1 Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI EXECUTIVE SUMMARY Desentralisasi dalam bingkai negara kesatuan melahirkan tantangan baru bagi Indonesia dalam pelaksanaannya…

UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT Undang-Undang No 23 tahun 2011 yang dimaksud dengan : 1 Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan pelaksanaan…

Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 11 No. 1 Mei 2021 Halaman 38-56 P-ISSN: 1411-3066 E-ISSN: 2580-8516 Diterbitkan Oleh Universitas Semarang Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari

1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Kewenangan kabupaten dan kota menjadi lebih besar sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah…

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.244, 2014 PEMERINTAH DAERAH. Otonomi. Pemilihan. Kepala Daerah. Pencabutan. Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia…

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a bahwa dalam rangka…

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tujuan pembangunan nasional seagaimana termaktub dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya…