Sampe L. Purba - Wilayah Kerja Migas
-
Upload
sampe-purba -
Category
Investor Relations
-
view
446 -
download
1
Transcript of Sampe L. Purba - Wilayah Kerja Migas
SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK Migas)
Wilayah Kerja MIGASPerolehan, Regulasi, Operasi, Implementasi
Sampe L. Purba – Executive Senior Advisor SKK MIGAS
1
Disampaikan pada Business Law Society Fakultas Hukum Univ. Indonesia
Training On The Law of Energy and Mineral Resources 2017
DR-0112
Agenda1) Distribusi Kewenangan dalam Pengelolaan Kegiatan
Migas2) Wilayah Kerja Migas : Penetapan – Penawaran –
Evaluasi – Kontrak3) Penawaran WK Migas 4) Kompetensi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas 5) Regulasi Operasional Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama
MIGAS 6) PSC Conventional vs PSC Gross Split7) Penutup/ Concluding Remarks
Pelaku Kegiatan Usaha Migas
MESDM/DIRJEN MIGAS: Menyelenggarakan Urusan Kepemerintahanan, Menetapkan Kebijakan, dan Mengawasi Kepatuhan Terhadap Peraturan Yang Berlaku.
DITJEN MIGAS
SKK MigasMelakukan Pengawasan danPengendalian TerhadapPelaksanaan Kontrak Kerja Sama.
BPH MIGASMelakukan PengawasanPelaksanaan Penyediaan danPendistribusian BBM danPengangkutan Gas Bumi MelaluiPipa.BU/BUT
Melakukan Kegiatan Eksplorasidan Eksploitasi
PERTAMINA: MelakukanPenyediaan dan Distribusi BBM Bersubsidi.
BU: Melakukan Kegiatan Usaha Hilir.
KEGIATAN USAHA HULU KEGIATAN USAHA HILIRSURVEY UMUM
+PENYIAPAN
WILAYAH KERJA
PENAWARAN
WK
+
PENUNJUKAN
KONTRAKTOR
PENANDA
TANGANAN
KONTRAK
KERJASAMA
EKSPLORASI EKSPLOITASI LIFTINGPENJUALAN
MIGAS
PENYEDIAAN
BBM
KEGIATAN
HILIR
LAINNYA
DR-0112
Diagram Skematik Lingkup Hulu dan Hilir Migas
PRODUCTION
PIPELINE
OIL & GAS
EXPLORATION &
DEVELOPMENT
SHIPPING
REFINERY
DEVISA
DEPO
EXPORT
INDUSTRY
SPBU
TRANSPORTATION
EXPORT
H I L I R
Delivery Point
H U L U
DR-0112
2. Wilayah Kerja Migas : Penetapan, Evaluasi, Penawaran dan Kontrak (1)
Regulasi
• PP 35/1994 : Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama KontrakBagi Hasil Migas
• PP 35/2004 – Kegiatan Usaha Hulu Migas • PP 79/2010 jo PP 27/2017 ttg Biaya Operasi Migas dan
Perpajakan • PerMen ESDM 35/ 2008 ttg tata cara Penetapan dan Penawaran
WK MIGAS • PerMen 5/2012 ttg tata cara Penetapan dan Penawaran Migas
Non Konvensional• PerMen 8/2017 ttg Kontrak Bagi Hasil Gross Split• PerMen 26/ 2017 ttg Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi
pd Kegiatan Usaha Hulu Migas
DR-0112
(3) Wilayah Kerja Migas : Penetapan, Evaluasi,
Penawaran dan Kontrak
Points to note :
1. WK Migas ada batas-batas koordinatnya, namun tidak meliputipermukaan
2. Beberapa WK tertentu ada berdasarkan kedalaman/ lapisan
3. Tidak dibedakan WK minyak dengan WK gas. Tetapi dapat diidentifikasiberdasarkan lapangan, reserve atau sumur
4. Pengajuan perpanjangan WK 2 – 10 thn sebelum berakhir, namun untukpengembangan lapangan gas, dimungkinkan untuk lebih awal
5. WK Migas terbuka : belum pernah ditetapkan sbg WK, bagian WKrelinquishment, WK yang berakhir, bagian WK pengembangan ygdisisihkan
6. WK ends : terminasi, extended/ renewal, amended and restated
7. Acquisition of WK : Tender, Joint Study
DR-0112
Masih Banyak Cekungan Hidrokarbon
Yang Perlu Dieksplorasi Dan Dikembangkan
-10
100 105 110 115 120 125 130 135 140
5
0
-5
Drilled no discovery - 14Producing Basin - 16
Proven but not produced yet - 8 Not drilled yet - 22
DR-0112
DR-0112
PROGRAM PEMBUKAAN
WILAYAH KERJA
INTERPRETASI DAN
EVALUASI DATA
- Estimasi potensi dan
resiko geologi
EVALUASI DOKUMEN
PENAWARAN
PROSES LELANG
REKOMENDASI
PERINGKAT HASIL
TENDER
TANDATANGAN
KONTRAK KERJA SAMA
ANTARA
SKKMIGAS DAN KONTRAKTOR
EVALUASI TIM
KONSEP:
- Koordinat dan Luas WK
- Term & Condition KKS
- Draft Kontrak Kerja
Sama
- Koordinat dan Luas WK
- Term & Condition KKS
- Draft Kontrak Kerja
Sama
PENETAPAN WK
OLEH MENTERI
PERTIMBANGAN
SKKMIGAS
PENETAPAN HASIL
TENDER
TATA CARA PENETAPAN DAN PENAWARAN WILAYAH KERJA MIGAS
(Permen ESDM No 35/2008)
DITJEN MIGAS TIM PENAWARAN MENTERI ESDM SKKMIGAS
PENGAWASAN KEGIATAN
OPERASI BERDASARKAN
KKS OLEH SKKMIGAS
• WP&B
• AFE
• dll
- Penyiapan Data
KONSULTASI DAERAH
- Sosialisasi pembukaan
WK Baru
- Informasi tentang
kewilayahan
DR-0112
DR-0112
DR-0112PRIVATE AND CONFIDENTIAL
DIAGRAM PROSES USULAN PERPANJANGAN KKS
KKKS
MESDM
SKKMigas
DITJENMIGAS
TIM PERPANJANGAN
KONTRAK(incl. SKK Migas)
NEGOSIASI
YA
YA
OPEN AREA
TIDAK
Pertimbangan Keputusan
Eval
uas
iU
sula
n
Kla
rifi
kasi
DR-0112
PROSES EVALUASI SKK MIGAS SEBAGAI
PERTIMBANGAN
KEPADA MENTERI ESDM
EVALUASI
SKK MIGAS(
Prosedur Perpanjangan (Ref PP 35/2004 Pasal 28)Perpanjangan KKS harus tetap menguntungkan Negara.Badan Pelaksana (SKK Migas) melakukan evaluasi sebagaibahan pertimbanganHal Lain yang menjadi pertimbangan :• Kedaulatan Negara atas mineral rights (sovereignty)• Ketahanan Energi untuk kebutuhan domestik• Mempertahankan produksi dengan applicable
technology
1. Eksisting Performance 2. Remaining Reserves 3. Potential expl and Devt4. Infrastructure in place5. Market dan pengembangan
sekitar6. Specific consideration (new
entrance, eksisting portfolio, kebijakan Pemerintah)
7. Ketentuan lainnya tetapmengikuti PSC standard terbaru& aturan yg berlaku
PERTIMBANGAN
1. Perpanjangan KKS selama 20 tahun,
2. tanpa perubahanT&C,
3. area yang dipertahankanadalah area existing dengan rencanarelinquishment yang agresif
USULAN KKKS
Eg.
DR-0112
DR-0112
Lead
LeadLead
Lead
Tahun 1 – 3
Studi GG Seismik 2D
Prospek
Prospek
Prospek
Prospek
Tahun 0 : 100 % WK
Pemb. EksDiscovery
Dry
Relinquish. 25%
Relinquishment25% WK
Tahun 3 – 6
Dry
Pemb. Eks
Seismik 2D/3D
Tahun 6 – 10
Relinquish. 25%
Relinquish.25% WK
Pemb. Deliniasi
Studi GGR
POD 1
Relinquish. 30%
Relinquish. 30% WK
Kegiatan Eksplorasi:Masa Kontrak Blok WK Migas (Ilustrasi)
DR-0112
4. Kompetensi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas
a) Financial, Technical, Professional make available
b) Ideally, disaring pada saat evaluasi admin/ teknistender WK
c) Dalam satu WK, ada Operator ada non Operator
d) Contractors to plan and execute Program
e) Farm in – Farm out allowable
-sharing risk
-portfolio management
DR-0112
Tahapan Kegiatan Eksplorasi - Produksi
17
MENINGGALKAN LAPANGAN
PEMBORAN INFILL DAN WORKOVERS
PENURUNAN PRODUKSI LAPANGAN
OPTIMASI PRODUKSIPhase
Produksi / IOR
PhaseAkhir
Produksi
SECONDARY (Water/Gas Flood)
ENHANCED OIL RECOVERY
PLAY (Identifikasi Kehadiran HC)
LEAD (Identifikasi Pelamparan HC)
PROSPEK (identifikasi akumulasi HC)PEMBORAN EKSPLORASI
INDENTIFIKASI PROSPEK
EVALUASI CEKUNGAN
PENGEMBANGAN DAN
PRODUKSI AWAL
RENCANA PENGEMBANGAN PhaseDevelopment
DISCOVERY(Pembuktian : akumulasi HC & mengalirnya HC)
RESERVES(P1, P2, P3)(Memproduksikan HC)
PhaseEksplorasi
Sumber Daya (Resources)
P1 =
P1
P2 & P3 =
Secrec & EOR :P2 & P3 = 0
DR-0112
24803
Transporting PetroleumTransporting Petroleum
Oil FieldOil Field
Oil FieldOil FieldPipelinePipeline RefineryRefinery
PipelinePipeline
Railroad Tank CarsRailroad Tank Cars
Mobil
Tank TruckTank Truck
ConsumersConsumers
Industrial Customers
Industrial Customers
Local DistributorLocal Distributor
Mobil
TankerTanker
Offshore PlatformOffshore Platform
after World Book EncyclopediaJMA
POD - Scope
18
19
Infrastructure
Demand
SupplyCommercial
Regulation
Main Issues inManaging Indonesia
Gas and LNG
Issue:- Supply source
vs demands- Access to pipe
line- Bundling –
Unbundling
Issue: Credible and
stable absorption Change of usage
allocation Real demand :
Supply chain Buyer – trader –end user
Issue: Access to
infrastructures Regulated margin,
IRR , ability to pay LNG vs domestic
gas pipe
Issue:- Field economics price
vs ability to pay- Gas Price to End User- Gas Price for specific
non commercialallocation
Issue:- Volume, delivery periods dan
on- stream schedules- Reserves, Demand vs tenure
of PSC- Field economics and ability to
pay from different buyers
DR-0112
5. Regulasi Operasional Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama
Industry Standard : Good Engineering Practices executed in workmanlike manner
Managerial : PTK – SOP SKKMIGAS
Public : Ketentuan yang berlaku dari KementerianTeknis dan Asosiasi/ institusi
( lingkungan hidup, ketenaga kerjaan, standardisasi, pemboran, EPCI, abandonment,Hukum, sosial , non technical).
DR-011221
Akuntabilitas dan distribusi tanggung jawab
• Ps 88 PP 35/2004 Pemerintah
• Konservasi sda dan cadangan migas
• Pengelolaan data migas
• Kaidah keteknikan yang baik
• Keselamatan dan kesehatan kerja
• Pengelolaan lingkungan hidup
• Pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan rekayasa DN
• Penggunaan TKA
• Pengembangan TKI
• Pengemb lingkungan dan masy
• Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi migas
• Kegiatan di migas sepanjang menyangkut kepentingan umum
• Ps 91 PP 35/2004 BPMIGAS
• BPMIGAS melaks Dal.Was atas pelaksanaan ketentuan –ketentuan KKS
Ketentuan – ketentuan KKS, a.l: (sect. 5.2.4 PSC)
Contractor shall be responsiblefor the preparation and execution of the Work Program, which shall be implemented in a workmanlike manner and by appropriate scientific method
21
DR-0112
PODWP&B
AFEProcr’ment
KESDM,SKK MigasBPK, BPKP,
Dirjen. PajakKantor Akuntan Publik
Home Office
MEKANISME PENGAWASAN INDUSTRI HULU MIGAS NASIONAL
Pre-Audit Current Audit Post Audit
Kontraktor Kontrak Kerja Sama
DPR BPK InstansiLainnya
KSP KPK
22
Vendor Kontraktor Kontrak Kerja Sama
22
DR-0112
6. PSC : Konvensional VS Gross Split
No PSC KONVENSIONAL PSC GROSS SPLIT
1 Bagi Hasil terhadap Profit Margin Bagi Hasil terhadap Gross Revenue
2 Prosentase bagi hasil dalam 1 WK relatifsama, dan berubah antara lain apabilaberasal dari lapisan (reservoir)yang lebih tuadan EOR
Prosentase dinamis dalam 1 WK, utamanya didasarkan oleh base split, variabel split danprogresif split
3 Kepemilikan hydrocarbon oleh Negara, Manajemen operasi oleh SKK Migas
Kepemilikan hydrocarbon oleh Negara, Manajemen operasi oleh SKK Migas
4 Persetujuan diberikan untuk Rencana Kerja& Biaya (WP&B), POD dan AFE
Persetujuan diberikan untuk Rencana Kerja(WP) dan POD, dan Biaya sebagai data dukung
5 Biaya operasi dapat dikembalikan 100% dengan persetujuan SKK Migas
Biaya operasi telah masuk dalam besaran bagihasil Kontraktor, dan sebagai unsur pengurangpajak penghasilan Kontraktor
6 Persetujuan POD – I oleh Menteri ESDMPersetujuan POD – II dst. oleh Kepala SKK Migas
Persetujuan POD – I oleh Menteri ESDMPersetujuan POD - II dst. oleh Kepala SKK Migas, namun jika terjadi perbedaan prosentase bagihasil terhadap POD-I, wajib memintapersetujuan Menteri ESDM
7 Aset menjadi milik Negara, Pengadaanmengacu pada ketentuan SKK Migas
Aset menjadi milik Negara , Pengadaan di kelolasendiri oleh masing-masing KKKS
23
DR-011224
Skema PSC Konvensional and PSC Gross Split
Gross Production
Government Split
BiayaOperasi
Taxable Income
Contractor Split
Income Tax
Government Share
Contractor Share
DMO 25%full price
Gross Production
Government Split
Cost Recovery
Taxable Income
Contractor Split
Income Tax
Government Share
Net Contractor Share
DMO Diff.
FTP
Equity to be Split
Contractor Share
PSCKonvensional
PSCGross Split
DR-0112
Contractor Split
Contractor Split Base SplitKomponen
VariabelKomponen Progresif
= ++
Kriteria penambahan split:1. Status lapangan2. Lokasi lapangan (onshore,
offshore)3. Kedalaman reservoir4. Ketersediaan infrastruktur
pendukung5. Kondisi reservoir6. Kondisi CO2
7. Kondisi H2S8. Berat Jenis Minyak Bumi
(API)9. Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN)10. Tahapan Produksi
Kriteria penambahan split:1. Harga minyak2. Kumulatif Produksi
25
DR-0112
Royalty vs PSC vs Service ContractTipikal bentuk kontrak
FTP
26
DR-0112
7. Penutup/ Concluding Remarks
• Pemerintah memiliki kedaulatan atas sumber daya alam, dan dimonetisasi sesuai dengan kaidah keteknikan dan bisnis yang sound
• Pengelolaan Migas ditata dengan distribusi kewenangan, baik yang bersifat regulasi, teknis dan operasional
• Kementerian ESDM Menyiapkan WK, T/C dan Kontraktornya
• SKKMIGAS sebagai Management KKKS in between
• Ada perbedaan Pertimbangan dalam Pengembangan Lapangan Gas di banding lapangan minyak
• Model Kontrak wilayah Kerja migas bermacam-macam. PSC gross split adalah salah satu varian di dalamnya
• Kegiatan Pengelolaan migas, adalah Kegiatan Usaha
SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK Migas)
Terima kasih
28
Brief CV
• Sampe L. Purba, is a Professional who is and has been in oil and gas related managerial business around 15 years. He has been involved in almost all value chain of Oil and Gas key managerial role namely Planning department, Legal, General Support, Finance, Auditand Commercial. Currently he serves as Executive Senior Advisor SKKMIGAS.
• SKKMIGAS is a Government-special installed body to manage all upstream related activities in Indonesia, dealing with Contractors, Government and Supporting Value Chain in the Country
• Mr. Purba entered some Universities both domestics and abroad. He holds undergraduate and post graduate degrees in Economics, Commerce and Law. He is also alumni of Prestigious Regular National Leadership Course in National Resilience Institution – Republic of Indonesia
• Mr. Purba registered as active member of Professional Association such as Association of International Petroleum Negotiators (AIPN), Indonesian Petroleum Society (IPA), Indonesian Accountant Association (IAI), Indonesia Bar Association, Associate of Certified Fraud Examiner, Indonesia Chamber of Commerce.
• As part of maintaining and updating his knowledge and sharing of experiences, Mr. Purba actively attends and gives workshop, conferences and seminar domestic and abroad.
• Mr. Purba also active communicating his ideas on many strategic and current issues, through newspapers, radio, TV, journals and book. Mr. Purba can be followed in medsossuch as linked in, blog, youtube, FB etc.
• Contact: www.maspurba.wordpress.com; www.sampepurbalawfirm.com;[email protected];[email protected]
29
DR-0112