Presentasi taskap sampe purba

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

1

*

Sampe L. Purba

Peserta PPRA XLIX - nr. 66

1

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

Migas adalah sumber daya alam nasional yang merupakan kekayaan kolektif pencerminan kedaulatan permanen suatu bangsa

Pengelolaan migas adalah industri yang bersifat jangka panjang, padat modal, sarat resiko, serta berimplikasi luas dari hulu ke hilir

Perusahaan Nasional perlu didorong untuk lebih berperan

22

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

PARADIGMA

NASIONAL

KONSEPSI

PEMBERDAYAAN

PRSH NASIONAL DI

BIDANG P’LOLAAN

MIGAS

PERSOALAN YANG DITEMUKAN :

1. MELEMAHNYA

PERAN MIGAS DLM

PEMBANGUNAN

NASIONAL

2. KURANG

TERPADUNYA

MANAJEMEN

PENGELOLAAN

MIGAS

3. RENDAHNYA

KEPASTIAN HUKUM

DLM

MELAKSANAKAN

KEGIATAN BISNIS

MIGAS

4. RENDAHNYA

KOMPETENSI

PERUSAHAAN

NASIONAL

PEMBERDAYAA

N PRSH

NASIONAL DI

BIDANG LOLA

MIGAS

SAAT INI

BANG LINGSTRAPELUANG & KENDALA

• KEBIJAKAN

• STRATEGI

• UPAYA

ALUR PIKIR

K’MANDIRIAN DAN DAYA

SAING BGS MENINGKAT

PEMBERDAYAAN

PRSH NASIONAL

BID P’LOLA’AN

MIGAS YG

DIHARAPKAN

PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN NASIONAL DI BIDANG PENGELOLAAN MIGAS

GUNA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING BANGSA DALAM

RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan

NASIONAL

SUKSES

3

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

FEED BACK

SUPRA

STRUKTUR

INFRA

STRUKTUR

SUB STRUKTUR

KEBIJAKAN K/L

DAN PEMDA

INFRA STRUKTUR

APARATUR

Kadin

BUMN// PRSHN

MASYARAKAT

.. MEDIA MASSA

PT, ToMas

REGULASI

SINKRONISASI

KOORDINASI

FASILITASI

SOSIALISASI

PELATIHAN

KERJASAMA

PENEGAKAN

HUKUM

BANGLISTRA.

PELUANG & KENDALA.

INSTRUMENTAL INPUT

PARADIGMA NASIONAL ( PANCASILA, UUD NRI ‘45,

WASANTARA, TANNAS )

PERATURAN PER-UU-AN.

S O M

P’MBERDAYAAN

PRSH NAS DI BID

PENGELOLAAN

MIGAS

SAAT INI

POLA PIKIR

KEMANDIRIAN DAN DAYA

SAING BANGSA

MENINGKAT

P’MBERDAYAAN

PRSH NAS DI BID

PE’LOLAAN MIGAS

YG DIHARAPKAN

ENVIRONMENTAL INPUT

PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN NASIONAL DI BIDANG PENGELOLAAN MIGAS

GUNA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING BANGSA DALAM

RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan

NASIONAL

SUKSES

4

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

Kontribusi pemikiran ttg pemberdayaan prshn migas

;>Pemahaman utuh, komprehensif ttggagasan pemberdayaan prshn migas

MAKSUD & TUJUAN

RUANG LINGKUP

BAB I PendahuluanBAB II Landasan PemikiranBAB III Kondisi Saat IniBAB IV Perkembangan Ling StraBAB V Kondisi Yg DiharapkanBAB VI KonsepsiBAB VII Penutup

TATA URUT

PENGERTIAN

METODE Kualitatif yaitu deskriptif analitis

PENDEKATAN Komprehensif integral melalui pisau

analisa Tannas

METODE PENDEKATAN

Fokus => pemberdayaan, R/L value chain

migas

55

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

PARADIGMA NASIONAL

PANCASILA UUD NRI 1945 WASANTARA

TANNAS

PERATURAN PER UU-ANUU No. 22 thn 2001=> tata kelola migas

UU No. 17 thn 2003 => Scope Keuangan Negara

UU No. 19 thn 2003 => BUMN, berlaku UU PT

UU No. 25 th 2004 => Sistem Perenc Pemb. Nasional

UU No. 25 th 2007 =>Penanaman modal -> equal treatment

UU No. 30 th 2007 => Energi : Penyediaan, pemanfaatan,

pengusahaan

UU No. 40 th 2007 => PT, sbg badan hukum - persekutuan modal

Perpres No. 32 Th 2011 => MP3EI, Perencanaan utk tingkatkan daya

saing 66

BAB - II

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

LANDASAN TEORI

Teori Pertumbuhan Ekonomi – Rostow : Tahapan pertumbuhan –

perlu leading sector

Teori Pertumbuhan baru Endogenous growth theory : utk

sustainabilitas, proses internal – human capital - inovasi teknologi

TINJAUAN PUSTAKA

Silvana Tordo : Value creation – peran BUMN – misi sosial ekonomi

politik

Forfas : BUMN pelaksana kebijakan Pemerintah, dgn prinsip tata

kelola Perusahaan . Ada kebebasan komersial policy

Gde Pradnyana : Peran migas vertikal (anggaran), horizontal –

penggerak ekonomi/ multiplier effect

Taskforce report on strategic economic policy : objective prsh

(swasta vs negara)

Munir Fuadi : asas kontrak, mengikat dan menimbulkan hak dan

kewajiban bagi para pihak77

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

POKOK P’SOALAN

(-)Penggerak, lokomotif, dan

- Multiplier effect ekonomi,

- Mandiri dan berdaya saing

(-)Memantapkan, menguatkan

dan mengokohkan terwujud

Suksesnya Pembangunan

Nasional

KONDISI IMPLIKASI

Pemberdayaan Prshn Nas

di bidang pengelolaan

migas

Keterlibatan Prsh

Nasional dlm

kegiatan hulu

migas

Pengelolaan

jaringan transmisi

dan distribusi gas

Penyerapan

alokasi migas dan

produk turunan

olahannya

Peran prshn

penunjang dlm

mata rantai

pengelolaan

migas

Melemahnya peran

migas dalam

pembangunan nasional

Kurang terpadunya

manajemen

pengelolaan migas

Rendahnya kepastian

hukum dlm

melaksanakan kegiatan

bisnis migas

Rendahnya kompetensi

Perusahaan Nasional

BAB - III

POKOK PERSOALAN

88

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

9

*

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

10

*

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

11

*

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

12

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

BB

TUD

Contracted Export Contracted Domestic Potential Domestic

Existing Supply Project Supply Potential Supply

Neraca Gas Indonesia

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

13

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

MIGAS DLM PERCATURANNEGARA ADI DAYAREGULASI WTOKRISIS EKONOMI BERBAGAINEGARADINAMIKA POLITIK DI DUNIA

komunitas ASEANAECAsean – china –india –Japan – Australia - Korea Daya Saing

• GEO, DEMO, SKA• IPOLEKSOSBUDHANKAM

MENIMBULKAN

1414

BAB - IV

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

15

*Peluang

1.Globalisasi -> penetrasi pasar

2.Konflik kawasan – kondusivitas

3.+/+ ekonomi => demand energi

4.AEC => alokasi efisiensi sumber daya

5.Bonus demografi – dependency ratio

6.Demokrasi yg sdng mencari bentuk –> ekuilibrium, transparansi

7.Geografis yang luas => demand infrastruktur

8.Kontribusi signifikan ke APBN => stimulan ekonomi

9.BUMN Migas => leverage kebijakan Pemerintah

*Kendala

1.Globalisasi – equal treatment

2.Konflik – perlambatan pertumbuhanekonomi – pengurangan demand

3.Pricing preference – prioritas alokasi

4.Keunggulan daya saing asing –marginalisasi pelaku bisnis domestik

5.Penduduk besar – beban berat utkproduktivitas, kreativitas, inovasi

6.Demokratisasi – partisipasi => birokrasiperizinan, kepastian hukum

7.Infrastruktur tidak merata =>kecenderungan membangun di daerahmaju

8.Tulang punggung APBN =>konservatisme, miskin inovasi

9.KPI berbeda utk persero dan prshnterbuka -> sinergitas yg tidak mudahj

1515

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

16

*

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

17

*

Meningkatnya jlh dan peran

Prsh Nasional dlm Kegiatan

usaha hulu

Optimalnya pengelolaan

jaringan transmisi dan

distribusi gas

Meningkatnya penyerapan

alokasi migas dan produk

turunan migas dalam negeri

Meningkatnya peran prshn

penunjang migas dlm mata

rantai pengelolaan migas

*Kontribusi thdp

Peningkatan

Kemandirian dan

Daya saing bangsa

• Kontribusi thdp suksesnya pembangunan nasional

INDIKASI KEBERHASILAN

Bab V

1717

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

18

*a)Berperannya migas sebagai

lokomotif dan transformator


b)LEBIH TERPADUNYA MANAJEMEN

PENGELOLAAN MIGAS

c)MENINGKATNYA KEPASTIAN

HUKUM DALAM KEGIATAN BISNIS

MIGAS

d). Berkembangnya industri hilir dan penunjang migas nasional

1818

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

19

*

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

20

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

21

*

September 13

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

*

4

1

2

3

Terwujudnya Pemberdayaan Perusahaan

Nasional di Bidang Pengelolaan Migas

U

P

A

Y

A

s

t

r

a

t

e

g

i

Meningkatkan peran migas dalam


Meningkatkan keterpaduan manajemen

pengelolaan migas

BAB VI KEBIJAKAN

Meningkatkan kompetensi Perusahaan

Nasional

Meningkatkan Kepastian hukum dalam

berbisnis

22

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

23

1. KESDM : Usul substansi uu migas dari komoditas vital strategis ke instrumen HanKam

2. Kemenkeu : merubah parameter kontribusi migas di RAPBN ke monetary value

3. UKP4 : Merubah paradigma KPI K/L ke kolektivitas

4. DPR : sinkronisasi UU Energi, Migas, Penanaman Modal, Keuangan Negara

5. Prshn Negara utk meningkatkan kapasitas, kompetensi dan komitmen -> permodalan, ketrampilan, manajerial

6. Media massa, Pemerhati : Kampanye pencerdasan strategis ke masyarakat

7. KESDM, Kemenkeu, PT, ToMas : sosialisasi perubahan paradigma strategis dari basis SDA - manufaktur ke kreativitas

*U

P

A

Y

A

Meningkatkan Peran Migas dalam Pembangunan Nasional

23

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

24

1. KESDM : mapping proyeksi pertumbuhan ekonomi, kebutuhan, integrasikan dgn pengembangan infrastruktur migas

2. Kemen BUMN : road map penyediaan energi, pengolahan, distribusi dan industri pendukung

3. KePerindustr : sentra industri berbasis bahan baku migas

4. Bappenas : Kebijakan konektivitas infrastruktur, lintas K/L

5. Menko Perek.: Perpanjangan WK dgn industri pendukung

6. Kemen BUMN : pemaduan sinergi long term plan penghasil dan pengguna hulu - hilir

7. Pemda : Tata ruang utk pengembangan industri lokal terkait energi dan sda migas

8. SKKMIGAS, BPHMIGAS, PT Pertamina, PT PGN, PT PLN koordinasi faktual dlm perencanaan dan pelaksanaan proyek utama migas

*U

P

A

Y

A

Meningkatkan Keterpaduan manajemen pengelolaan migas

24

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

25

1. KHukHam : inventarisasi produk hukum dan regulasi yg dpt menghambat investasi migas

2. Kemendagri : asistensi ke Pemda terkait sinkronisasi perda Pungutan dan Perizinan

3. KADIN dan Regulatory bodies campaign konsistensi penerapan hukum bisnis vs hukum pidana/ publik

4. Lembaga politik formal utk tdk mempolitisir kebijakan Pemerintah utk tujuan jk pendek dg sentimen nasionalisme

5. Media massa : sosialisasi pendidikan kepastian hukum

6. Wapres mengkoord kajian pencabutan kewenangan perizinan dari bbrp instansi

7. Stakeholder migas utk sosialisasi ke auditor dan aparat penegak hukum terkait prinsip dan penerapan hukum kontrak yg berbeda dg hk publik keuangan negara.

*U

P

A

Y

A

Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Bisnis Migas

25

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

26

1. Kemen BUMN, KeIndustri, KESDM merumuskan kebijakan insentif utk

stimulan prsh nasional berdaya saing mandiri

2. Pemerintah, regulatory migas, dan kemenaker rumuskan road map

transfer knowledge, technology dan enterpreneurship

3. Keperindustrian, BPPT, KESDM utk dorong transformasi bahan mentah

migas ke produk manufaktur

4. Perusahaan di lingkungan value chain migas utk investasi ristek dan

perlindungan hak paten

5. Kemenkeu, KemenBUMN, clustering BUMN utk direstrukturisasi,

privatisasi, provitisasi dgn titik berat keberlanjutan dan kemandirian

ekonomi

6. Kemen Industri kreatif, BPPT, KBUMN utk kreasi industri hilir

7. KBUMN, Kkeu, KESDM kaji bentuk BUMN khusus pemegang working

interest operatorship migas di daerah perbatasan

8. Kemenkeu : Kebijakan dan fasilitasi akses dana investasi dan

operasionalisasi migas

*U

P

A

Y

A

Meningkatkan Kompetensi Perusahaan Nasional

26

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

27

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

30

Utk kembalikan peran strategis migas dlm

pembangunan nasional perlu ada perubahan mindset,

perekonomian berbasis sumber daya alam –

manufaktur – sumber daya manusia yg unggul, inovatif

Pengelolaan migas terpadu, hanya ada kalau ada grand

design yang tidak terkait dengan periodisasi jabatan

nasional, dan KPI K/L sektoral

Utk kondusivitas bisnis yang sehat, diperlukan

comfortability, proteksi dan kepastian

Peningkatan kapasitas, kompetensi dan daya saing

perusahaan nasional memerlukan adanya kebijakan

afirmatif Pemerintah, dan utk pematangan exposure

manajerial

BAB VII

3030

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

3131

Dlm road map kebijakan Pemerintah, SDA energi sbg

faktor dinamisator, akselerator, dan transformator

perekonomian

Perlu dibuka sekolah kejuruan dan kewirausahaan

migas

Perlu pengkajian pajak atas ekspor bahan mentah migas

Pewajiban pendirian industri pemasok kebutuhan

operasional domestik

Perizinan dan pungutan di daerah perlu persetujuan

terlebih dahulu dari sektor di tingkat pusat

Peningkatan status dokumen MP3EI sebagai UU

Peninjauan UU yang tidak ada pemihakan nyata kepada

Prshn Nasional

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

32

*

*Terima kasih*Merdeka*Horasss

Mohon masukan dan saran untuk pengayaan dan penyempurnaan

[email protected]

32

20

09

© B

PM

IGA

S –

All

rig

hts

res

erv

ed

34

Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (equitable sharing of power)

sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta

memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.

Pemberdayaan adalah sebuah proses untuk membantu kelompok dan perorangan yang

tidak diuntungkan agar dapat bersaing lebih efektif dengan pihak berkepentingan

lainnya dengan membantu mereka untuk belajar dan melobi dengan menggunakan

media, terlibat dalam aksi politik, dan memahami cara bekerja dalam sistem .

Daya saing adalah seperangkat lembaga, kebijakan dan faktor-faktor yang

menentukan tingkat produktivitas suatu negara. Daya saing menunjuk kepada

kemampuan dan unjuk kerja suatu perusahaan, sub – sector atau negara untuk

menjual dan memasok barang dan jasa pada suatu pasar, dalam

perbandingannya dengan kemampuan dan unjuk kerja perusahaan, sub –

sector dan negara lainnya dalam pasar yang sama

Kemandirian adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam

mengatasi pelbagai masalah demi mencapai suatu tujuan, tanpa menutup diri

terhadap pelbagai kemungkinan kerja sama yang saling menguntungkan. Konsep

kemandirian dalam pembangunan tidak hanya mencakup pengertian kecukupan diri

(self sufficiency) di bidang ekonomi, tetapi juga meliputi faktor manusia secara

pribadi, yang di dalamnya mengandung unsur penemuan diri (self discovery)

berdasarkan kepercayaan diri (self confidence).

Bambang Ismawan, Kemandirian – suatu refleksi – Jurnal Ekonomi Rakyat – Artikel – Th II – no. 3 Mei 2003.

http://www.investor.co.id/home/warisan-trisakti-bung-karno/486233434

Presentasi taskap sampe purba

Documents

Transcript of Presentasi taskap sampe purba