Laporan Penelitian Pemberdayaan Perempuan Miskin Dan Pemanfaatan Sumberdaya Perdesaan 2009
Pemberdayaan Masyrakat Miskin
-
Upload
roby-hadi-putra -
Category
Documents
-
view
524 -
download
3
description
Transcript of Pemberdayaan Masyrakat Miskin
“ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN ”
Disusun Oleh:
NAMA : Roby Hadi Putra
NIM/BP: 85185/2007
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIKPROGRAM STUDI ILMU ADMINISTARSI NEGARA
FAKULTAS ILMU ILMU SOSIALUNIVERSITAS NEGERI PADANG
2009
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
1
Dalam kepemerintahan tentu adanya pemberdayaan yang di lakukan oleh
pemerintah sebagai tanda mereka dalam melaksanakn salah satu program dalam
menanggulangi masyarakat miskin, diantaranya adanya dalam bentuk
pemberdayaan masyarakat miskin ini. Pendekatan pemberdayaan masyarakat
dalam pembangunan mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi
pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil
pembangunan. Dengan demikian maka masyarakat harus mampu meningkatkan
kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapi. Upaya-upaya
pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku
masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan
perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh
aspek/sektor-sektor kehidupan manusia;dimensi kemasyarakatan yang
meliputijangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil; dimensi waktu
dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan
kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat
menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain
adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu
menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya,
melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri
mereka.
Terjadinya pemberdayaan miskin ini terjadinya akibat banyaknya sektoral
yang tidak bisa menampung ketenaga kerjaan ini,, baik dalam bentuk lapangan
2
kerja maupun sector dunia pendidikan. Dalam kenyataanya Indonesia adalah
sebuah negara yang penuh paradoks. Negara ini subur dan kekayaan alamnya
melimpah, namun sebagian cukup besar rakyat tergolong miskin. Pada puncak
krisis ekonomi tahun 1998-1999 penduduk miskin Indonesia mencapai sekitar
24% dari jumlah penduduk atau hampir 40 juta orang. Tahun 2002 angka tersebut
sudah turun menjadi 18%, dan diharapkan menjadi 14% pada tahun 2004. Tetapi
siapa yang dapat menjamin bahwa grafik jumlah penduduk miskin akan terus
turun? Situasi terbaik terjadi antara tahun 1987-1996 ketika angka rata-rata
kemiskinan berada di bawah 20%, dan yang paling baik adalah pada tahun 1996
ketika angka kemiskinan hanya mencapai1,3%.Siaran Pers Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, tanggal 27Maret
2003.Bagaimana menerangkan bangunan ekonomi Indonesia dengan fenomena
kemiskinan di dalamnya? Ketika angka kemiskinan menunjukkan tingkat
terendah, justru tak lama setelah itu terjadi krisis ekonomi yang dahsyat, yang
ternyata tak segera bisa diatasi. Dampak dari krisis tersebut masih terasa dan
terlihat sampai sekarang. Kita lihat saja, jumlah pengemis melonjak tajam sejak
tahun 1999. Para pengemis ini beroperasi dalam berbagai cara. Banyak yang
menjadi pengamen dadakan, penodong di bis kota dan di persimpangan-
persimpangan jalan raya, dan lain-lain. Dibandingkan tahun 2001-2002, situasi
pada saat ini sudah menjadi lebih baik, namun jumlah pengemis yang beroperasi
di masyarakat belum kembali kekeadaan sebelum krisis.Apakah gejala ini telah
mendapat perhatian yang memadai dari penentu kebijakan dan para sosiolog?
Mungkin kita telah melewatkan satu momentum yang sangat baik untuk belajar
3
lebih dalam mengenai bangunan sosial-ekonomi-politik masyarakat kita. Jika saja
pemerintah menyisihkan beberapa milyar rupiah untuk memberdayakan para
pengemis ini, maka situasi keamanan di kota-kota yang agak terganggu dengan
kehadirian pengemis-penodong akan lebih cepat pulih.
Dalam kenyataannya para pengemis Indonesia, termasuk di dalamnya para
pengemis yang melakukan kegiatannya dengan kekerasan, telah ikut menciptakan
rasa tidak aman di dalam masyarakat. Ditambah dengan kondisi kehidupan politik
yang hiruk-pikuk seiring dengan bergulirnya perjuangan reformasi di segala
bidang, maka citra umum mengenai kondisi keamanan di Indonesia menjadi
kurang baik dan tidak kondusif untuk segera pulihnya kegiatan-kegiatan investasi
di bidang ekonomi. Lambatnya proses pemulihan ekonomi dengan sendirinya
berarti lambatnya pengurangan jumlah orang miskin.
Dalam setengah tahun terakhir situasi tidak kondusif itu diperparah dengan
terjadinya peristiwa pemboman di Bali pada bulan Oktober 2002, dan terakhir
peristiwa invasi Amerika ke Irak. Semuanya menyebabkan hilangnya banyak
lapangan kerja bagi berbagai lapisan masyarakat, khususnya lapisan pekerja
kasar.Akar kemiskinan di Indonesia tidak hanya harus dicari dalam budaya malas
bekerja keras. Keseluruhan situasi yang menyebabkan seseorang tidak dapat
melaksanakan kegiatan produktifnya secara penuh harus diperhitungkan. Faktor-
faktor kemiskinan adalah gabungan antara faktor internal dan faktor eksternal.
Kebijakan pembangunan yang keliru termasuk dalam faktor eksternal. Korupsi
yang menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran untuk suatu kegiatan
4
pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat miskin juga termasuk faktor
eksternal.
Sementara itu, keterbatasan wawasan, kurangnya ketrampilan, kesehatan
yang buruk, serta etos kerja yang rendah, semuanya merupakan faktor internal.
Faktor-faktor internal dapat dipicu munculnya oleh faktor-faktor eksternal juga.
Kesehatan masyarakat yang buruk adalah pertanda rendahnya gizi masyarakat.
Rendahnya gizi masyarakat adalah akibat dari rendahnya pendapatan dan
terbatasnya sumber daya alam. Selanjutnya, rendahnya penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi (iptek) adalah akibat dari kurangnya pendidikan. Hal
yang terakhir ini juga pada gilirannya merupakan akibat dari kurangnya
pendapatan. Kurangnya pendapatan merupakan akibat langsung dari keterbatasan
lapangan kerja. Dan seterusnya begitu, berputar-putar dalam proses saling terkait.
Mengenai pemberdayaan masyarakat miskin banyk diantara masyarakat
miskin tersebut yang tidak dapat pendidikan yang layak sebagaiman mestinya,
oleh sebabitu maka penulis tertarik dalam menulis hal mengenai pemberdayaaan
masyarakat miskin, mungkin karena susahnya lapangan kerja yang mau di garap
atau yang mau di cari oleh sebab itu maka pemerintah sangat susah dalam
menjalankan berbagai program dalam pemeberdaayan ini mungkin di karenkan
juga rendahnya atau minimnya pendidikan dalam hal ini.
Berbagai macam latar belakang yang penulis kemuka kan mengenai
pemberdayaan masayarakat ini di karenakan adanya ketertarikan penulis dalam
menulis makalah ini serta sebagai pangganti dari ujian tengah semester.
B. TUJUAN DARI PENULISAN
5
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini diantaranya adanya sebagia
berikut:
1. Mengetahui permasalahan yang terjadi.
2. Sebagai Ujian Tengah Smester.
BAB II
PERMASALAHAN
6
Berdasarkan latar belakang dari penulisan diatas maka penulis akan
mengemukakan permasalahan yang terjadi dalam hal pemberdayaan masyarakat
miskin ini. Pemberdayaan masyarakat pada umunya banyak menimbulkan
berbagai permasalahan untuk hal tersebut maka penulis akan segera
mengidentifikasinya.
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dia atas, maka dapat kita identifikasi
masalah yang akan di paparkan dalam makalah ini, diantaranya yaitu;
1) Mengetahui apa yang di maksud dalam pemberdayaan masayarakat
miskin tersebut. Denagn ini maka kita akan mengetahui hal
tersebut dengan berbagia konsep nya.
2) Mengetahui kenapa terjadinya pemberdayaan masyarakat dalam
kepemerintahan dalam Negara ini.
3) Hal yang memicu tinggi nya tingkat orang dalam angka
kemiskinan.
4) Berbagai pemberdayaan masyarakat ada yang ambruk.
5) Pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu keringanaan
dalam masyarakat miskin untuk menjalankan hidupnya.
2. Batasan masalah.
Dari identifikasi masalah tersebut yang cakupannya begitu luas maka
penulis mencoba membatasi masalah tersebut.
1) Pengertian dari pemberdayaan, masayarakat dan miskin tersebut.
2) Pengertian pemberdayaan masyarakat miskin
7
3) Kenapa bisa terjadinya pemberdayaan masyarakat miskin
4) Apa hal yang memicu tinggi nya angka kemiskinan.
5) Berbagai pemberdayaan yang di dapat di lakukaan dalam
masyarakat miskin khususnya.Bagaimana pemberdayaan
masyarakat miskin bisa jadi ambruk dan tidak bisa di lanjutkan
atau terbengkalai
6) Apa pemberdayaan masyarakat miskin bisa memabantu hidup nya?
3. Rumusan masalah.
Dari batasan masalah tersebut maka dapat di tarik sebuah kesimpulan
dimana,adanya rumusan masalah di anataranya yaitu.
1) Bagaimana pengertian dari pemberdayaan masyarakat miskin
tersebut.
2) Bagaimana bisa terjadinya pemberdayaan masyarakat miskin
3) Bagaimana dengan hal yang memicu angka kemiskinan.
4) Bagiamna pemberdayaan miskin dan bisakah membantu kehidupan
masyarakat tersebu, contoh dari berbagai pemberdayaan yang di
dapat di lakukaan dalam masyarkat miskin khususnya .
BAB III
PEMBAHASAN
8
1. Pengertian pemberdayaan, masyarakat dan miskin.
Empowerment yang dalam bahasa Indonesia berarti
“pemberdayaan”,adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari
perkembangan alam pikiran masyarakat kebudayaan Barat, utamanya Eropa.
Memahami konsep empowerment secara tepat harus memahami latar belakang
kontekstual yang melahirkannya. Konsep empowerment mulai nampak sekitar
dekade 70-an dan terus berkembanghingga 1990-an. (Pranarka &
Vidhyandika,1996Pranarka dan Vidhyandika (Hikmat, 2004) menjelaskan bahwa
konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa sedarah
dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai
aliran post- modernisme. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang
berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur, dan antideterminisme yang
diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Pemahaman konsep pemberdayaan oleh
masing-masing individu secara selektif dan kritis dirasa penting, karena konsep
ini mempunyai akar historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan
kebudayaan barat. Prijono Dan Pranarka (1996) membagi dua fase penting untuk
memahami akar konsep pemberdayaan, yakni: pertama, lahirnya Eropa modern
sebagai akibat dari dan reaksi terhadap alam pemikiran, tata masyarakat dan tata
budaya Abad Pertengahan Eropa yang ditandai dengan gerakan pemikiran baru
yang dikenal sebagai Aufklarung atau Enlightenment, dan kedua, lahirnya aliran-
aliran pemikiran eksistensialisme, phenomenologi, personalisme yang lebih dekat
dengan gelombang Neo-Marxisme, Freudianisme, strukturalisme dan
9
sebagainya.Perlu upaya mengakulturasikan konsep pemberdayaan tersebut sesuai
dengan alam pikiran dan kebudayaan Indonesia.
Sedangkan dalam pengertian dari masayarakat banyak para ahli yang
mengemukakan diantaranya Banyak para ahil telah memberikan pengertian
tentang masyarakat. Smith, Stanley dan Shores mendefinisikan masyarakat
sebagai suatu kelompok individu-individu yang terorganisasi serta berfikir
tentatang diri mereka sendiri sebagai suatu kelompok yang berbeda. (Smith,
Stanley, Shores, 1950, p. 5).
Dari pengertian tersebut di atas ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu
bahwa masyarakat itu kelompok yang terorganisasi dan masyarakat itu suatu
kelompok yang berpikir tentang dirinya sendiri yang berbeda dengan kelompok
yang lain. Oleh karena itu orang yang berjalan bersama-sama atau duduk
bersama-sama yang tidak terorganisasi bukanlah masyarakat. Kelompok yang
tidak berpikir tentang kelompoknya sebagai suatu kelompok bukanlah
masyarakat. Oleh karena itu kelompok burung yang terbang bersama dan semut
yang berbaris rapi bukanlah masyarakat dalam arti yang sebenarnya sebab mereka
berkelompok hanya berdasarkan naluri saja.
Znaniecki menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang
meliputi unit biofisik para individu yang bertempat tinggal pada suatu daerah
geografis tertentu selama periiode waktu tertentu dari suatu generasi. Dalam
sosiology suatu masyarakat dibentuk hanya dalam kesejajaran kedudukan yang
diterapkan dalam suatu organisasi. (F Znaniecki, 1950, p. 145),
10
Jika kita bandingkan dua pendapat tersebut di atas tampak bahwa pendapat
Znaniecki tersebut memunculkan unsur baru dalam pengertian masyarakat yaitu
masyarakat itu suatu kelompok yang telah bertempat tinggal pada suatu daerah
tertentu dalam lingkungan geografis tertentu dan kelompok itu merupakan suatu
sistem biofisik. Oleh karena itu masyarakat bukanlah kelompok yang berkumpul
secara mekanis akan tetapi berkumpul secara sistemik. Manusia yang satu dengan
yang lain saling memberi, manusia dengan lingkungannya selain menerima dan
saling memberi. Konsep ini dipengaruhi oleh konsep pandangan ekologis terhadap
satwa sekalian alam.
Parson menjelaskan bahwa suatu sistem sosial di mana semua fungsi
prasyarat yang bersumber dan dalam dirinya sendiri bertemu secara ajeg (tetap)
disebut masyarakat. Sistem sosial terdiri dari pluralitas prilaku-pnilaku
perseorangan yang berinteraksi satu sama lain dalam suatu lingkungan fsik. Jika
masing masing individu ini berinteraksi dalam waktu yang lama dari generasi ke
generasi dan terjadi pada proses sosialisasi pada generasi tersebut maka aspek ini
akan menjadi aspek yang penting dalam sistem sosial. Dalam berintegrasi dan
bersosialisasi ini kelompok tersebut mempergunakan kerangka acuan pendidikan.
Dari berbagai pendapat tersebut di atas maka W F Connell (1972, p. 68-
69) menyimpulkan bahwa masyarakat adalah (1) suatu kelompok orang yang
berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai kelompok yang berbeda, diorganisasi,
sebagai kelompok yang diorganisasi secara tetap untuk waktu yang lama dalam
rintang kehidupan seseorang secara terbuka dan bekerja pada daerah geografls
tertentu, (2) kelompok orang yang mencari penghidupan secara berkelompok,
11
sampai turun temurun dan mensosialkan anggota anggotanya melalui pendidikan,
(3) suatu ke orang yang mempunyai sistem kekerabatan yang terorganisasi yang
mengikat anggota-anggotanya secara bersama dalam keselurühan yang
terorganisasi.Pendapat tersebut di atas tidak berbeda dengan pendapat Liton yang
dikutip oleh Indan Encang (1982, p.14) yang menyatakan bahwa masyarakat
adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama,
sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya
sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tartentu.
Pengertian masyarakat tersebut di atas merupakan pengertian yang sangat luas.
Penduduk Indonesia sebagai masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Penduduk yang berpikir tentang dirinya sendiri sebagai suatu kelompok
yang berbeda dengan kelompok penduduk pada suatu masyarakat lain seperti
penduduk Singapura, kelompok Jawa, Sunda, Banjar, Maluku, Sasak
merupakan kelompok bagian dari penduduk Indonesia.
2. Penduduk Indonesia ini secara relatif mencukupi kebutuhan diri sendiri
sebagai suatu kelompok yaitu mencukupi kehidupannya dalam
masyarakatnya terutama dengan bercocok tanam yang ditopang dengan
perindustrian.
3. Penduduk Indonesia telah ada sebagai kelompok sosial yang diakui pada
periode waktu yang lama sampai sekarang, yaitu sejak Indonesia Merdeka
pada tanggal 17 Agustus 1945.
12
4. Mereka hidup dan bekerja dalam beribu-ribu pulau besar dan kecil yang
terletak di daerah geografis antara Samudera India dan Samudra Pasifik
antara benua Asia dan Australia.
5. Pengarahan anggota dari masyarakat Indonesia ini melalui unit-unit
keluarga yang kecil seperti kelompok-kelompok etnik dan keluarga
merupakan kelompok yang terkecil.
6. Sosialisasi anak-anak melalui sekolah terutama pada anak-anak umur
empat atau lima tahun sampai 18 tahun baik melalui sekolah negeri maupun
swasta baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal.
7. Masyarakat Indonesia ini mengikat anggota-anggotanya melalui sistem
yang digeneralisasikan dan suatu kekerabatan. Sistem ini didasarkan pada
prinsip-prinsip demokrasi, dalam kehidupan sosial politik, kehidupan
ekonomi dan lapangan kehidupan yang lain. Ikatan yang paling kuat adalah
adanya satu pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan dasar
hukum nasional yang satu yaitu UUD 1945.
Sedangkan miskin dalam hal ini dapat kita kemukan bahwa miskin dalam
hal ini di artikan sebagai karena kelemahan ekonomi dalam hal memenuhi
kebutuhan. Baik itu pemenuhan kebutahn yang di penuhi jasmani maupiun rohani.
Mengeanai pengertian dalam hal ini baik itu pengertian melalui
epemberdayaan masyarakat miskin. Untuk itu maka kita akan menjalaskan dalam
hal ini.
2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Miskin.
13
Pengertaian pemberdayaan masayarakat miskin dapat kita artikan sebagai suatu
usaha dalam meningkatakan dan menciptakan masayarakat yang berekonomi
lemah kearah yang lebih baik, baik itu dari segi ekonomi ini di karenakan
diantaranya agar penduduk Indonesia berada dalam ekonomi yang lebih baik.
3. Kenapa bisa terjadinya pemberdayaan masayarakat miskin.
Kemiskinan dapat terjadi ini terjadi karena adanya hal yang bisa membuat
orang kekurangn berbagai pekerjaan sebagai salah satu contohnya.,adapun kenapa
pemberdayaan masyarakat miskin ini terjadi ini karena Akar kemiskinan di
Indonesia tidak hanya harus dicari dalam budaya malas bekerja keras.
Keseluruhan situasi yang menyebabkan seseorang tidak dapat melaksanakan
kegiatan produktifnya secara penuh harus diperhitungkan. Faktor-faktor
kemiskinan adalah gabungan antara faktor internal dan faktor eksternal. Kebijakan
pembangunan yang keliru termasuk dalam faktor eksternal. Korupsi yang
menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran untuk suatu kegiatan pembangunan
bagi kesejahteraan masyarakat miskin juga termasuk faktor eksternal.
Sementara itu, keterbatasan wawasan, kurangnya ketrampilan, kesehatan
yang buruk, serta etos kerja yang rendah, semuanya merupakan faktor internal.
Faktor-faktor internal dapat dipicu munculnya oleh faktor-faktor eksternal juga.
Kesehatan masyarakat yang buruk adalah pertanda rendahnya gizi masyarakat.
Rendahnya gizi masyarakat adalah akibat dari rendahnya pendapatan dan
terbatasnya sumber daya alam. Selanjutnya, rendahnya penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi (iptek) adalah akibat dari kurangnya pendidikan. Hal
yang terakhir ini juga pada gilirannya merupakan akibat dari kurangnya
14
pendapatan. Kurangnya pendapatan merupakan akibat langsung dari keterbatasan
lapangan kerja. Dan seterusnya begitu, berputar-putar dalam proses saling terkait.
Mengurai berbagai faktor penyebab kemiskinan tidak mudah dan tidak
jelas harus mulai dari titik mana. Keterbatasan lapangan kerja, misalnya,
seharusnya bisa diatasi dengan penciptaan lapangan kerja. Namun penciptaan
lapangan kerja bukanlah hal yang begitu saja dapat dilakukan, misalnya dengan
meminjam dari sumber-sumber pembiayaan luar negeri. Buktinya, pinjaman luar
negeri Indonesia pada saat ini sudah mencapai lebih dari US$140 milyar, namun
tetap tidak mudah bagi banyak warga negara, khususnya yang tidak memiliki
ketrampilan khusus, untuk mendapatkan lapangan kerja.Upaya meningkatkan
penguasaan iptek masyarakat juga bukan perkara yang mudah. Masalah utamanya
adalah biaya pendidikan.
Tetapi bukan hanya itu, budaya menghargai simbol-simbol formal di
masyarakat Indonesia merupakan hal yang sangat menghambat kemajuan
penguasaan iptek. Entah sejak kapan, manusia Indonesia merasa lebih terpandang
di lingkungan masyarakatnya apabila telah memiliki ijazah kesarjanaan daripada
memiliki kemampuan nyata untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Akhirnya
dunia pendidikan pun tidak tergerak untuk mencetak manusia-manusia siap pakai.
Sekolah-sekolah kejuruan kurang berkembang. Orang merasa lebih bergengsi
apabila tamat dari sekolah umum daripada sekolah kejuruan karena para siswa
sekolah kejuruan dianggap kurang berkemampuan secara intelektual
dibandingkan anak-anak dari sekolah umum. Alhasil, Indonesia tidak memiliki
cukup tenaga teknis dan insinyur-insinyur lapisan menengah yang tumbuh dari
15
bawah. Padahal sebagai salah satu negara sedang berkembang kebutuhan akan
tenaga-tenaga teknis amat besar. Merekalah yang akan membentuk lapisan tenaga
kerja menengah Indonesia dan menjadi infrastruktur lunak bagi pengembangan
teknologi lebih canggih pada tahap berikutnya. Dengan demikian, kemiskinan
yang dialami Indonesia di tengah-tengah kelimpahan sumber daya alamnya antara
lain disebabkan oleh sistem pendidikan yang kurang sesuai dengan tahap
perkembangan Indonesia
Oleh sebab itu maka pemberdayaan masyarakat ini terjadi karena adanya
berbagai keluhan yang terjadi pada masyarakat miskin yakni akibat, seperti yang
telah dijelaskan di aatas mak sebab itu keran terjadinya kemiskinan itu maka kita
melkukan berbagai pemberdayaan dalam masyrakat miskin.
4. Apa Hal Yang Memicu Tingginya Angka Kemiskinan Di
Indonesia.
Tingginya angka kemiskinan di Indonesia pada dasrnya sudah di jelaskan
dalam hal di atas yakni dalm mengenai tingginya angka kemalasan dalam berkerja
keras bagi masyrakat Indonesia merupakan salah satu kenapa hal tersebut bisa
terjadi, daari penjabaran di ini sya sebagai penulis hanya bisa menjelaskan seperti
itu, yakni sesuai dengangambaran mengenai pada poin C di atas yakni kenpa
angka kemiskinan tersebut bisa kurang memadai. Atau semakin lama semakin
tinggi. Kadang-kadang kita seriing bertanya kapan kita keluar dari angka
kemiskinan ini. Jika dapat disimpulkan, maka penyebab kemiskinan di Indonesia
bukanlah kurangnya sumber daya alam, melainkan karena faktor non-alamiah,
yaitu kesalahan dalam kebijakan ekonomi. Khusus pada era Orde Baru,
16
kelompok-kelompok usaha yang telah memiliki sistem manajemen modern
dengan jaringan koneksi internasional yang sudah cukup baik dapat
memanfaatkan situasi yang tercipta dengan lebih baik karena telah lebih siap
secara teknis. Tugas yang diberikan kepada kelompok-kelompok usaha tersebut
adalah memperbesar kue ekonomi yang kecil untuk kemudian dapat dilakukan
pemerataan dalam pola trickle-down effect. Dalam perkembangannya,
pertumbuhan untuk pemerataan tidak terjadi dengan mulus, bahkan kesenjangan
sosial-ekonomi makin dirasakan melebar, dan akhirnya terjadi kerusuhan sosial
yang memuncak pada tahun 1998.
5. Berbagai pemberdayaan yang di dapat di lakukaan dalam
masyarakat miskin khususnya.Bagaimana pemberdayaan
masyarakat miskin bisa jadi ambruk dan tidak bisa di lanjutkan
atau terbengkalai.
Dalam penjelasan maakalah ini, tentu pembahasan ini yang memiliki
kontribusi dalam makalah ini dimaana saya sebagai penulis akan menjelaskan
berbagai pemeberdayaan yang dapat di lakukan dalam masyrakat miskin, sebelum
kita melihat berbagi prespektif bagiman perjalanan pemberdayaan masyarakt,
alangkah lebih baiknya kita melihat konsep yang bisa kita dudukan dalam hal
pemberdayaan masyarakat, ini bertujuan agar mendorong kita lebih mengetahui
pemberdaayan mengenai masyarakat miskin. Untuk melakukan pemberdayaan
masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar
pendampingan masyarakat, sebagai berikut :
Belajar Dari Masyarakat
17
Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan
pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti,
dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan
tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-
masalahnya sendiri.
Pendamping sebagai Fasilitator,
Masyarakat sebagai Pelaku Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya
pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku
atau guru. Untuk itu perlu sikaprendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari
masyarakat dan menempatkan wargamasyarakat sebagai narasumber utama dalam
memahami keadaan masyarakat itu.Bahkan dalam penerapannya masyarakat
dibiarkan mendominasi kegiatan. Kalaupun pada awalnya peran pendamping
lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahapperan itu bisa berkurang dengan
mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.
Saling Belajar, Saling Berbagi Pengalaman
Salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah
pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat. Hal ini
bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak
berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal
perkembangan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat
mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan
masalah-masalah yang berkembang. Namun sebaliknya, telah terbukti pula bahwa
pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar
18
tidak juga memecahkan masalah mereka. Bahkan dalam banyak hal, malah
menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Karenanya pengetahuan masyarakat
dan pengetahuan dari luar atau inovasi, harus dipilih secara arif dan atau saling
melengkapi satu sama lainnya.
Dengan kita mengetahui hal apa saja yang di lakukan maka kita dapat
melihat berbagai macam pemberdayan masyarakat miskin yang telah di lakuakan
Negara Indonesia tercinta ini, Upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat Indonesia telah melalui pemberdayaan msyarakat miskin telah dilakukan
sejak awal kemerdekaan. Misalnya, di bidang pendidikan, pemerintah
melancarkan pemberantasan buta huruf tak terbatas di sekolah formal saja, namun
juga secara non-formal. Di era Bung Karno, anak-anak usia sekolah bahkan
�dikejar� agar mau masuk sekolah. Di era Pak Harto, dicanangkan wajib
belajar sembilan tahun, dan hasilnya luar biasa. Hal ini ditunjukkan pada
peningkatan peserta pendidikan dasar dari 62 persen anak-anak pada tahun 1973
menjadi lebih dari 90 persen pada tahun 1983. Namun, sampai saat ini tingkat
buta huruf dilaporkan masih cukup tinggi di Indonesia, yaitu meliputi sekitar 5,9
juta orang yang berumur antara 10-44 tahun.
Di bidang kesehatan, pemerintah meluncurkan berbagai upaya untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperkenalkan
sistem santunan sosial. Di era Orde Baru, sejak 1970-an, dikenalkan pusat
pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan (Puskesmas) agar lebih mudah
terjangkau oleh masyarakat desa. Belakangan dibentuk Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu) di setiap desa. Pada awal 1990-an pembangunan pusat kesehatan
19
masyarakat meningkat lebih tinggi daripada rumah sakit. Penempatan bidan di
desa yang mendidik kader-kader dari kalangan penduduk desa sendiri, dan
mendampingi kader dalam kegiatan rutin posyandu, menunjukkan upaya-upaya
pemberdayaan masyarakat. Kaderisasi semacam ini meningkatkan peluang
keberlanjutan program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
Program Keluarga Berencana juga merupakan program strategis untuk
mengurangi tingkat kemiskinan keluarga.
Melalui program transmigrasi, penduduk miskin dari daerah padat diberi
peluang yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya.
Pembukaan dan pengembangan tanah pertanian baru diharapkan dapat
meningkatkan kesempatan kerja para transmigran.
Selanjutnya, melalui Small Enterprise Development Project (SEDP I-III)
dari Bank Dunia dilaksanakanlah program kredit likuiditas Bank Indonesia berupa
Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) pada
tahun 1974 sampai awal 1990-an. Melalui paket 29 Januari 1990, pola kredit
usaha kecil diwujudkan dalam KUK (Kredit Usaha Kecil) yang merupakan kredit
komersial. KUK ditetapkan sebesar 20 persen dari portofolio kredit bank yang
menyalurkannya. Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1232/1989,
BUMN diwajibkan untuk menyisihkan 1-5 persen labanya bagi pembinaan usaha
kecil dan koperasi (PUKK). Fasilitas lainnya lagi adalah kredit usaha tani (KUT)
yang mulai dilaksanakan tahun 1985 dan merupakan bantuan modal kerja bagi
petani untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan.
20
Dalam rangka penanggulangan kemiskinan pula diluncurkan berbagai
Inpres, seperti Inpres Kesehatan, Inpres Perhubungan, Inpres Pasar, Bangdes, dan
yang agak belakangan namun cukup terkenal adalah Inpres Desa Tertinggal
(IDT). Dapat dicatat juga program-program pemberdayaan lainnya seperti
Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil
(P4K), Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra-
Kukesra), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan
Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pembangunan Prasarana Pendukung
Desa Tertinggal (P3DT), dan seterusnya. Hampir semua departemen mempunyai
program penanggulangan kemiskinan, dan dana yang telah dikeluarkan
pemerintah untuk pelaksanaan program-program tersebut telah mencapai puluhan
trilyun rupiah.
Pertanyaannya kini adalah seberapa besar efek pemberdayaan yang telah
ditimbulkan berbagai program tersebut pada lapisan masyarakat miskin yang
menjadi sasarannya? Jawabannya adalah suatu pertanyaan, yaitu mengapa
perekonomian Indonesia ambruk dan tidak tahan menghadapi krisis moneter pada
tahun 1997?
Sebagaimana dikemukan di atas, struktur perekonomian Indonesia dengan
mudah ambruk karena berat di atas rapuh di bawah. Hal itu terjadi karena kurang
seimbangnya perhatian yang diberikan pemerintah Indonesia sejak awal
kemerdekaan sampai kini pada pengembangan ekonomi kelompok-kelompok
usaha mikro, kecil, dan menengah dibandingkan dengan kelompok-kelompok
usaha besar. Kelompok-kelompok usaha besar ini dalam perkembangannya
21
kurang menjalin hubungan yang sifatnya saling memperkuat dengan kelompok-
kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah.
Apa yang dikatakan HS Dillon, pengamat masalah-masalah kemiskinan
yang senantiasa menukik analisisnya, mungkin perlu disimak dengan baik.
Dikatakan bahwa strategi pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak dibarengi
pemerataan merupakan kesalahan besar yang dilakukan para pemimpin negara-
negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Dalam menjalankan strategi
tersebut, pinjaman luar negeri telah memainkan peran besar sebagai sumber
pembiayaan. Padahal, sering terjadi adanya ketidaksesuaian antara paket
pembangunan yang dianjurkan donor dengan kebutuhan riil masyarakat.
Kebijakan fiskal dan moneter juga tidak pro kaum miskin, pengelolaan sumber
daya alam kurang hati-hati dan tidak bertanggung jawab, perencanaan
pembangunan bersifat top-down, pelaksanaan program berorientasi keproyekan,
misleading industrialisasi, liberalisasi perekonomian terlalu dini tanpa persiapan
yang memadai untuk melindungi kemungkinan terpinggirkannya kelompok-
kelompok miskin di dalam masyarakat. Selanjutnya berkembang budaya
materialisme, praktek KKN. [3] (HS Dillon, �Paradigma Ekonomi yang Pro
Kaum Miskin dan Pro Keadilan: Belajar dari Kesalahan Masa Lalu,� Juni 2001).
Selain hal yang di jelaskan di atas yakni bagimana cara dalam
pemberdayaan masyarakat miskin atau menanggulangi masyarakat miskin saat ini
ada yaitu, Upaya penanggulangan kemiskinan yang paling strategis dalam era
otonomi daerah dapat dirumuskan dalam satu kalimat yaitu �berikan peluang
kepada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka
22
secara mandiri�. Ini berarti pihak luar harus mereposisi peran mereka, dari agen
pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan. Input yang berasal dari luar
yang masuk dalam proses pemberdayaan harus mengacu sepenuhnya pada
kebutuhan dan desain aksi yang dibuat oleh keluarga miskin itu sendiri bersama
komunitasnya melalui proses dialog yang produktif agar sesuai dengan konteks
setempat. Upaya-upaya menyeragamkan penanggulangan kemiskinan menurut
model tertentu hanya akan menemukan kemungkinan yang lebih besar untuk
gagal dalam mencapai sasarannya. Hal-hal yang perlu ditinggalkan oleh para
pembuat kebijakan adalah melakukan kontrol yang mematikan insiatif maupun
partisipasi penduduk miskin.
Yang perlu segera dilaksanakan adalah membangun suatu paradigma
pembangunan yang memihak kepada penduduk miskin. Dalam membangun
paradigma golongan miskin perlu diikutsertakan, misalnya melalui perwakilan
mereka. Pemerintah daerah dan pemerintah desa sebaiknya hanya melakukan
pekerjaan yang benar-benar mampu mereka kelola. Untuk mencapai kemampuan
manajemen tersebut, Pemerintah Daerah dan pemerintah desa perlu bekerjasama
dengan pihak-pihak lain yang berminat dalam program penanggulangan
kemiskinan.
Dalam jangka panjang pemerintah bersama pihak-pihak lain yang
berminat harus menanggulangi permasalahan tekanan donor menyangkut
liberalisasi ekonomi agar tidak lebih jauh merugikan penduduk miskin. Otonomi
daerah dan desa hendaknya diarahkan terutama untuk menanggulangi kemiskinan
23
lokal. Dengan hilangnya kemiskinan, maka akan berkembang aspirasi demokrasi
yang lebih besar dan lebih dewasa.
Dalam proses ke arah itu dibutuhkan pendampingan yang akan membantu
mendorong tumbuhnya partisipasi penduduk miskin dalam proses pembangunan
di lingkungannya. Juga perlu menguatkan kemampuan kelembagaan penduduk
miskin dengan pelatihan dalam satuan kelompok-kelompok penduduk miskin
bentukan mereka. Di dalam kelompok, mereka menjadi sadar akan posisi dan apa
penyebab kemiskinan mereka, dan membuka peluang menggalang pemecahan
masalah kemiskinan bersama, baik itu dalam hal yang telah di jalankan di atas,
sedangkan jika kita melihat pemberdayaan yang di lakukan pemerintah yakini ada
berbagi cara, seperti yang sya contohkan sekarang ini saja palin sering di sebut
dalam kepemrintahn SBY_MJK yakni pogram PNPM Mandiri ( program
nasional pemberdayaan masyarakat mandiri ). Dalam hal pemberdayaan ini juga
terfokus bagi masyrakat miskin ini dilihat adanya beberapa bantuan bagi
masyarakat miskin sehingg dapat membantu mereka dalam hal tersebut. Serta
disamping itu mekanisme yang paling utam dalam hal keluarnya dari kemiskinan
juga harus berzikir kepada allah S.W.T dan memohon do Nya, karena doa Tuhan
adalah segala-galanya dalm kehidupan ini.
6. Apakah pemberdayaan msyararakat bisa membantu hidupnya?
Kalau kita melihat pemberdayaan dalam masyarakat secara kasad mata
kita, pemberdayaan tentu akan membantu maasyarakat tersebut dalam menjalan
kehidupanya, ini di buktikan banyak diantara masyarakat terserbut yang
mengikuti program pemberdayaan masyarakat ini memabntu hidupnya lebih baik,
24
yang dulunya miskin kini sudah mulai membaik, seprti kita keyahui bahwa
program pemberdayaan masyarakat miskin ini sanagt bertujuan yakni pulihnya
nilai-nilai dalam masyarakat yang dimana dulunya belum pulih atau masih di
bawah garis kemiskinan sekarang sudah mulai bertanggung jawab dalam
menjalankan kehidupan di dunia ini.
Tetapi tidak semua manusia yang dengan adanya pemberdayaan
masyarakat miskin ini bisa terbantu. Ini di karenakan setiap manusia itu tidak
semua nya yang bisa mengahdapi hal tersebut. Oleh sebab itu maka kita sebagi
manusia harus bisa meneriam kebaikan agar kebaikan itu bisa membantu kita
keluar dalam kemiskinan.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
25
Pemberdayaan masyarakat miskin adalah suatu usaha yang dilakukan,
meningkatkan dan menciptakan suatu kondisi masyarakat yakni keluar dari
kemiskinan, yang beranjak kearah yang lebih baik.
Kesimpulan utama dari kajian ini adalah bahwa percepatan
penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan mengubah paradigma
pemberdayaan masyarakat dari yang bersifat top-down menjadi partisipatif,
dengan bertumpu pada kekuatan dan sumber-sumber daya lokal. Penanggulangan
kemiskinan yang tidak berbasis komunitas dan keluarga miskin itu sendiri akan
sulit berhasil. Proses otonomi daerah yang sedang berlangsung di Indonesia saat
ini, meskipun gamang pada awalnya, diyakini nanti akan berada pada jalur yang
pas.
Yang diperlukan adalah konsistensi dari pemerintah pusat untuk
membimbing ke arah otonomi yang memberdayakan tersebut. Maka disarankan
agar program-program penanggulangan kemiskinan ke depan mengarah pada
penciptaan lingkungan lokal yang kondusif bagi keluarga miskin bersama
komunitasnya dalam menolong diri sendiri.
B. Saran
Penulis mengharapkan dengan adanya makalah ini maka bisa memupuk
kita sebagai masyarakat mau berpartisipasi dalam hal pemberdayaan masyarakat
miskin yang bertujuan supaya Indonesia menuju yang lebih baik. masukan yang
baik bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan ketajaman program-program
penanggulangan kemiskinan yang sedang direncanakan. Ke depan, pemerintah
perlu melakukan dialog-dialog yang lebih mendalam dengan berbagai pelaku
26
pemberdayaan masyarakat seperti LSM dan perguruan tinggi untuk mendapatkan
masukan-masukan aktual bagi perencanaan strategi pembangunan yang
partisipati.
Dalam rangka meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan
berbagai komponen masyarakat yang terkait dengan upaya-upaya pemberdayaan
masyarakat miskin, maka mungkin perlu menyebarluaskan hasil-hasil kajian
seperti yang dihasilkan oleh Pusat
DAFTAR PUSTAKA
Onny S prijono dan A.M.W pranaka.11996. Pemberdayaan : Konsep,
Kebijakan Dan Implementasi . Jakarta : CSIS
27
K. suhendra. 2005. Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan
Masyarakat. Yogyakarata : Pustaka Pelajar
Modul dari PNPM (mandiriI
http://www.w3.org/1999/xhtml.
http://www.damandiri.or.id/file/dasminsiduipbbab2.pdf.
http://www.appropriate
Economics.Org/Asia/Indonesia/Pemberdayaan_Masyarakat_Miskin.Pdf.
28