Pemberdayaan Masyrakat Miskin

43
“ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN ” Disusun Oleh: NAMA : Roby Hadi Putra NIM/BP: 85185/2007 JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTARSI NEGARA FAKULTAS ILMU ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2009 1

description

Mari.... Berdayakan Msayrakat Miskin

Transcript of Pemberdayaan Masyrakat Miskin

Page 1: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

“ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN ”

Disusun Oleh:

NAMA : Roby Hadi Putra

NIM/BP: 85185/2007

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIKPROGRAM STUDI ILMU ADMINISTARSI NEGARA

FAKULTAS ILMU ILMU SOSIALUNIVERSITAS NEGERI PADANG

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1

Page 2: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

Dalam kepemerintahan tentu adanya pemberdayaan yang di lakukan oleh

pemerintah sebagai tanda mereka dalam melaksanakn salah satu program dalam

menanggulangi masyarakat miskin, diantaranya adanya dalam bentuk

pemberdayaan masyarakat miskin ini. Pendekatan pemberdayaan masyarakat

dalam pembangunan mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi

pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil

pembangunan. Dengan demikian maka masyarakat harus mampu meningkatkan

kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapi. Upaya-upaya

pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas

sumberdaya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku

masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan

perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh

aspek/sektor-sektor kehidupan manusia;dimensi kemasyarakatan yang

meliputijangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil; dimensi waktu

dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan

kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat

menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain

adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu

menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya,

melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri

mereka.

Terjadinya pemberdayaan miskin ini terjadinya akibat banyaknya sektoral

yang tidak bisa menampung ketenaga kerjaan ini,, baik dalam bentuk lapangan

2

Page 3: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

kerja maupun sector dunia pendidikan. Dalam kenyataanya Indonesia adalah

sebuah negara yang penuh paradoks. Negara ini subur dan kekayaan alamnya

melimpah, namun sebagian cukup besar rakyat tergolong miskin. Pada puncak

krisis ekonomi tahun 1998-1999 penduduk miskin Indonesia mencapai sekitar

24% dari jumlah penduduk atau hampir 40 juta orang. Tahun 2002 angka tersebut

sudah turun menjadi 18%, dan diharapkan menjadi 14% pada tahun 2004. Tetapi

siapa yang dapat menjamin bahwa grafik jumlah penduduk miskin akan terus

turun? Situasi terbaik terjadi antara tahun 1987-1996 ketika angka rata-rata

kemiskinan berada di bawah 20%, dan yang paling baik adalah pada tahun 1996

ketika angka kemiskinan hanya mencapai1,3%.Siaran Pers Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, tanggal 27Maret

2003.Bagaimana menerangkan bangunan ekonomi Indonesia dengan fenomena

kemiskinan di dalamnya? Ketika angka kemiskinan menunjukkan tingkat

terendah, justru tak lama setelah itu terjadi krisis ekonomi yang dahsyat, yang

ternyata tak segera bisa diatasi. Dampak dari krisis tersebut masih terasa dan

terlihat sampai sekarang. Kita lihat saja, jumlah pengemis melonjak tajam sejak

tahun 1999. Para pengemis ini beroperasi dalam berbagai cara. Banyak yang

menjadi pengamen dadakan, penodong di bis kota dan di persimpangan-

persimpangan jalan raya, dan lain-lain. Dibandingkan tahun 2001-2002, situasi

pada saat ini sudah menjadi lebih baik, namun jumlah pengemis yang beroperasi

di masyarakat belum kembali kekeadaan sebelum krisis.Apakah gejala ini telah

mendapat perhatian yang memadai dari penentu kebijakan dan para sosiolog?

Mungkin kita telah melewatkan satu momentum yang sangat baik untuk belajar

3

Page 4: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

lebih dalam mengenai bangunan sosial-ekonomi-politik masyarakat kita. Jika saja

pemerintah menyisihkan beberapa milyar rupiah untuk memberdayakan para

pengemis ini, maka situasi keamanan di kota-kota yang agak terganggu dengan

kehadirian pengemis-penodong akan lebih cepat pulih.

Dalam kenyataannya para pengemis Indonesia, termasuk di dalamnya para

pengemis yang melakukan kegiatannya dengan kekerasan, telah ikut menciptakan

rasa tidak aman di dalam masyarakat. Ditambah dengan kondisi kehidupan politik

yang hiruk-pikuk seiring dengan bergulirnya perjuangan reformasi di segala

bidang, maka citra umum mengenai kondisi keamanan di Indonesia menjadi

kurang baik dan tidak kondusif untuk segera pulihnya kegiatan-kegiatan investasi

di bidang ekonomi. Lambatnya proses pemulihan ekonomi dengan sendirinya

berarti lambatnya pengurangan jumlah orang miskin.

Dalam setengah tahun terakhir situasi tidak kondusif itu diperparah dengan

terjadinya peristiwa pemboman di Bali pada bulan Oktober 2002, dan terakhir

peristiwa invasi Amerika ke Irak. Semuanya menyebabkan hilangnya banyak

lapangan kerja bagi berbagai lapisan masyarakat, khususnya lapisan pekerja

kasar.Akar kemiskinan di Indonesia tidak hanya harus dicari dalam budaya malas

bekerja keras. Keseluruhan situasi yang menyebabkan seseorang tidak dapat

melaksanakan kegiatan produktifnya secara penuh harus diperhitungkan. Faktor-

faktor kemiskinan adalah gabungan antara faktor internal dan faktor eksternal.

Kebijakan pembangunan yang keliru termasuk dalam faktor eksternal. Korupsi

yang menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran untuk suatu kegiatan

4

Page 5: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat miskin juga termasuk faktor

eksternal.

Sementara itu, keterbatasan wawasan, kurangnya ketrampilan, kesehatan

yang buruk, serta etos kerja yang rendah, semuanya merupakan faktor internal.

Faktor-faktor internal dapat dipicu munculnya oleh faktor-faktor eksternal juga.

Kesehatan masyarakat yang buruk adalah pertanda rendahnya gizi masyarakat.

Rendahnya gizi masyarakat adalah akibat dari rendahnya pendapatan dan

terbatasnya sumber daya alam. Selanjutnya, rendahnya penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi (iptek) adalah akibat dari kurangnya pendidikan. Hal

yang terakhir ini juga pada gilirannya merupakan akibat dari kurangnya

pendapatan. Kurangnya pendapatan merupakan akibat langsung dari keterbatasan

lapangan kerja. Dan seterusnya begitu, berputar-putar dalam proses saling terkait.

Mengenai pemberdayaan masyarakat miskin banyk diantara masyarakat

miskin tersebut yang tidak dapat pendidikan yang layak sebagaiman mestinya,

oleh sebabitu maka penulis tertarik dalam menulis hal mengenai pemberdayaaan

masyarakat miskin, mungkin karena susahnya lapangan kerja yang mau di garap

atau yang mau di cari oleh sebab itu maka pemerintah sangat susah dalam

menjalankan berbagai program dalam pemeberdaayan ini mungkin di karenkan

juga rendahnya atau minimnya pendidikan dalam hal ini.

Berbagai macam latar belakang yang penulis kemuka kan mengenai

pemberdayaan masayarakat ini di karenakan adanya ketertarikan penulis dalam

menulis makalah ini serta sebagai pangganti dari ujian tengah semester.

B. TUJUAN DARI PENULISAN

5

Page 6: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini diantaranya adanya sebagia

berikut:

1. Mengetahui permasalahan yang terjadi.

2. Sebagai Ujian Tengah Smester.

BAB II

PERMASALAHAN

6

Page 7: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

Berdasarkan latar belakang dari penulisan diatas maka penulis akan

mengemukakan permasalahan yang terjadi dalam hal pemberdayaan masyarakat

miskin ini. Pemberdayaan masyarakat pada umunya banyak menimbulkan

berbagai permasalahan untuk hal tersebut maka penulis akan segera

mengidentifikasinya.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dia atas, maka dapat kita identifikasi

masalah yang akan di paparkan dalam makalah ini, diantaranya yaitu;

1) Mengetahui apa yang di maksud dalam pemberdayaan masayarakat

miskin tersebut. Denagn ini maka kita akan mengetahui hal

tersebut dengan berbagia konsep nya.

2) Mengetahui kenapa terjadinya pemberdayaan masyarakat dalam

kepemerintahan dalam Negara ini.

3) Hal yang memicu tinggi nya tingkat orang dalam angka

kemiskinan.

4) Berbagai pemberdayaan masyarakat ada yang ambruk.

5) Pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu keringanaan

dalam masyarakat miskin untuk menjalankan hidupnya.

2. Batasan masalah.

Dari identifikasi masalah tersebut yang cakupannya begitu luas maka

penulis mencoba membatasi masalah tersebut.

1) Pengertian dari pemberdayaan, masayarakat dan miskin tersebut.

2) Pengertian pemberdayaan masyarakat miskin

7

Page 8: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

3) Kenapa bisa terjadinya pemberdayaan masyarakat miskin

4) Apa hal yang memicu tinggi nya angka kemiskinan.

5) Berbagai pemberdayaan yang di dapat di lakukaan dalam

masyarakat miskin khususnya.Bagaimana pemberdayaan

masyarakat miskin bisa jadi ambruk dan tidak bisa di lanjutkan

atau terbengkalai

6) Apa pemberdayaan masyarakat miskin bisa memabantu hidup nya?

3. Rumusan masalah.

Dari batasan masalah tersebut maka dapat di tarik sebuah kesimpulan

dimana,adanya rumusan masalah di anataranya yaitu.

1) Bagaimana pengertian dari pemberdayaan masyarakat miskin

tersebut.

2) Bagaimana bisa terjadinya pemberdayaan masyarakat miskin

3) Bagaimana dengan hal yang memicu angka kemiskinan.

4) Bagiamna pemberdayaan miskin dan bisakah membantu kehidupan

masyarakat tersebu, contoh dari berbagai pemberdayaan yang di

dapat di lakukaan dalam masyarkat miskin khususnya .

BAB III

PEMBAHASAN

8

Page 9: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

1. Pengertian pemberdayaan, masyarakat dan miskin.

Empowerment yang dalam bahasa Indonesia berarti

“pemberdayaan”,adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari

perkembangan alam pikiran masyarakat kebudayaan Barat, utamanya Eropa.

Memahami konsep empowerment secara tepat harus memahami latar belakang

kontekstual yang melahirkannya. Konsep empowerment mulai nampak sekitar

dekade 70-an dan terus berkembanghingga 1990-an. (Pranarka &

Vidhyandika,1996Pranarka dan Vidhyandika (Hikmat, 2004) menjelaskan bahwa

konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa sedarah

dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai

aliran post- modernisme. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang

berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur, dan antideterminisme yang

diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Pemahaman konsep pemberdayaan oleh

masing-masing individu secara selektif dan kritis dirasa penting, karena konsep

ini mempunyai akar historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan

kebudayaan barat. Prijono Dan Pranarka (1996) membagi dua fase penting untuk

memahami akar konsep pemberdayaan, yakni: pertama, lahirnya Eropa modern

sebagai akibat dari dan reaksi terhadap alam pemikiran, tata masyarakat dan tata

budaya Abad Pertengahan Eropa yang ditandai dengan gerakan pemikiran baru

yang dikenal sebagai Aufklarung atau Enlightenment, dan kedua, lahirnya aliran-

aliran pemikiran eksistensialisme, phenomenologi, personalisme yang lebih dekat

dengan gelombang Neo-Marxisme, Freudianisme, strukturalisme dan

9

Page 10: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

sebagainya.Perlu upaya mengakulturasikan konsep pemberdayaan tersebut sesuai

dengan alam pikiran dan kebudayaan Indonesia.

Sedangkan dalam pengertian dari masayarakat banyak para ahli yang

mengemukakan diantaranya Banyak para ahil telah memberikan pengertian

tentang masyarakat. Smith, Stanley dan Shores mendefinisikan masyarakat

sebagai suatu kelompok individu-individu yang terorganisasi serta berfikir

tentatang diri mereka sendiri sebagai suatu kelompok yang berbeda. (Smith,

Stanley, Shores, 1950, p. 5).

Dari pengertian tersebut di atas ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu

bahwa masyarakat itu kelompok yang terorganisasi dan masyarakat itu suatu

kelompok yang berpikir tentang dirinya sendiri yang berbeda dengan kelompok

yang lain. Oleh karena itu orang yang berjalan bersama-sama atau duduk

bersama-sama yang tidak terorganisasi bukanlah masyarakat. Kelompok yang

tidak berpikir tentang kelompoknya sebagai suatu kelompok bukanlah

masyarakat. Oleh karena itu kelompok burung yang terbang bersama dan semut

yang berbaris rapi bukanlah masyarakat dalam arti yang sebenarnya sebab mereka

berkelompok hanya berdasarkan naluri saja.

Znaniecki menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang

meliputi unit biofisik para individu yang bertempat tinggal pada suatu daerah

geografis tertentu selama periiode waktu tertentu dari suatu generasi. Dalam

sosiology suatu masyarakat dibentuk hanya dalam kesejajaran kedudukan yang

diterapkan dalam suatu organisasi. (F Znaniecki, 1950, p. 145),

10

Page 11: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

Jika kita bandingkan dua pendapat tersebut di atas tampak bahwa pendapat

Znaniecki tersebut memunculkan unsur baru dalam pengertian masyarakat yaitu

masyarakat itu suatu kelompok yang telah bertempat tinggal pada suatu daerah

tertentu dalam lingkungan geografis tertentu dan kelompok itu merupakan suatu

sistem biofisik. Oleh karena itu masyarakat bukanlah kelompok yang berkumpul

secara mekanis akan tetapi berkumpul secara sistemik. Manusia yang satu dengan

yang lain saling memberi, manusia dengan lingkungannya selain menerima dan

saling memberi. Konsep ini dipengaruhi oleh konsep pandangan ekologis terhadap

satwa sekalian alam.

Parson menjelaskan bahwa suatu sistem sosial di mana semua fungsi

prasyarat yang bersumber dan dalam dirinya sendiri bertemu secara ajeg (tetap)

disebut masyarakat. Sistem sosial terdiri dari pluralitas prilaku-pnilaku

perseorangan yang berinteraksi satu sama lain dalam suatu lingkungan fsik. Jika

masing masing individu ini berinteraksi dalam waktu yang lama dari generasi ke

generasi dan terjadi pada proses sosialisasi pada generasi tersebut maka aspek ini

akan menjadi aspek yang penting dalam sistem sosial. Dalam berintegrasi dan

bersosialisasi ini kelompok tersebut mempergunakan kerangka acuan pendidikan.

Dari berbagai pendapat tersebut di atas maka W F Connell (1972, p. 68-

69) menyimpulkan bahwa masyarakat adalah (1) suatu kelompok orang yang

berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai kelompok yang berbeda, diorganisasi,

sebagai kelompok yang diorganisasi secara tetap untuk waktu yang lama dalam

rintang kehidupan seseorang secara terbuka dan bekerja pada daerah geografls

tertentu, (2) kelompok orang yang mencari penghidupan secara berkelompok,

11

Page 12: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

sampai turun temurun dan mensosialkan anggota anggotanya melalui pendidikan,

(3) suatu ke orang yang mempunyai sistem kekerabatan yang terorganisasi yang

mengikat anggota-anggotanya secara bersama dalam keselurühan yang

terorganisasi.Pendapat tersebut di atas tidak berbeda dengan pendapat Liton yang

dikutip oleh Indan Encang (1982, p.14) yang menyatakan bahwa masyarakat

adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama,

sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya

sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tartentu.

 

Pengertian masyarakat tersebut di atas merupakan pengertian yang sangat luas.

Penduduk Indonesia sebagai masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penduduk yang berpikir tentang dirinya sendiri sebagai suatu kelompok

yang berbeda dengan kelompok penduduk pada suatu masyarakat lain seperti

penduduk Singapura, kelompok Jawa, Sunda, Banjar, Maluku, Sasak

merupakan kelompok bagian dari penduduk Indonesia.

2. Penduduk Indonesia ini secara relatif mencukupi kebutuhan diri sendiri

sebagai suatu kelompok yaitu mencukupi kehidupannya dalam

masyarakatnya terutama dengan bercocok tanam yang ditopang dengan

perindustrian.

3. Penduduk Indonesia telah ada sebagai kelompok sosial yang diakui pada

periode waktu yang lama sampai sekarang, yaitu sejak Indonesia Merdeka

pada tanggal 17 Agustus 1945.

12

Page 13: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

4. Mereka hidup dan bekerja dalam beribu-ribu pulau besar dan kecil yang

terletak di daerah geografis antara Samudera India dan Samudra Pasifik

antara benua Asia dan Australia.

5. Pengarahan anggota dari masyarakat Indonesia ini melalui unit-unit

keluarga yang kecil seperti kelompok-kelompok etnik dan keluarga

merupakan kelompok yang terkecil.

6. Sosialisasi anak-anak melalui sekolah terutama pada anak-anak umur

empat atau lima tahun sampai 18 tahun baik melalui sekolah negeri maupun

swasta baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal.

7. Masyarakat Indonesia ini mengikat anggota-anggotanya melalui sistem

yang digeneralisasikan dan suatu kekerabatan. Sistem ini didasarkan pada

prinsip-prinsip demokrasi, dalam kehidupan sosial politik, kehidupan

ekonomi dan lapangan kehidupan yang lain. Ikatan yang paling kuat adalah

adanya satu pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan dasar

hukum nasional yang satu yaitu UUD 1945.

Sedangkan miskin dalam hal ini dapat kita kemukan bahwa miskin dalam

hal ini di artikan sebagai karena kelemahan ekonomi dalam hal memenuhi

kebutuhan. Baik itu pemenuhan kebutahn yang di penuhi jasmani maupiun rohani.

Mengeanai pengertian dalam hal ini baik itu pengertian melalui

epemberdayaan masyarakat miskin. Untuk itu maka kita akan menjalaskan dalam

hal ini.

2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Miskin.

13

Page 14: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

Pengertaian pemberdayaan masayarakat miskin dapat kita artikan sebagai suatu

usaha dalam meningkatakan dan menciptakan masayarakat yang berekonomi

lemah kearah yang lebih baik, baik itu dari segi ekonomi ini di karenakan

diantaranya agar penduduk Indonesia berada dalam ekonomi yang lebih baik.

3. Kenapa bisa terjadinya pemberdayaan masayarakat miskin.

Kemiskinan dapat terjadi ini terjadi karena adanya hal yang bisa membuat

orang kekurangn berbagai pekerjaan sebagai salah satu contohnya.,adapun kenapa

pemberdayaan masyarakat miskin ini terjadi ini karena Akar kemiskinan di

Indonesia tidak hanya harus dicari dalam budaya malas bekerja keras.

Keseluruhan situasi yang menyebabkan seseorang tidak dapat melaksanakan

kegiatan produktifnya secara penuh harus diperhitungkan. Faktor-faktor

kemiskinan adalah gabungan antara faktor internal dan faktor eksternal. Kebijakan

pembangunan yang keliru termasuk dalam faktor eksternal. Korupsi yang

menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran untuk suatu kegiatan pembangunan

bagi kesejahteraan masyarakat miskin juga termasuk faktor eksternal.

Sementara itu, keterbatasan wawasan, kurangnya ketrampilan, kesehatan

yang buruk, serta etos kerja yang rendah, semuanya merupakan faktor internal.

Faktor-faktor internal dapat dipicu munculnya oleh faktor-faktor eksternal juga.

Kesehatan masyarakat yang buruk adalah pertanda rendahnya gizi masyarakat.

Rendahnya gizi masyarakat adalah akibat dari rendahnya pendapatan dan

terbatasnya sumber daya alam. Selanjutnya, rendahnya penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi (iptek) adalah akibat dari kurangnya pendidikan. Hal

yang terakhir ini juga pada gilirannya merupakan akibat dari kurangnya

14

Page 15: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

pendapatan. Kurangnya pendapatan merupakan akibat langsung dari keterbatasan

lapangan kerja. Dan seterusnya begitu, berputar-putar dalam proses saling terkait.

Mengurai berbagai faktor penyebab kemiskinan tidak mudah dan tidak

jelas harus mulai dari titik mana. Keterbatasan lapangan kerja, misalnya,

seharusnya bisa diatasi dengan penciptaan lapangan kerja. Namun penciptaan

lapangan kerja bukanlah hal yang begitu saja dapat dilakukan, misalnya dengan

meminjam dari sumber-sumber pembiayaan luar negeri. Buktinya, pinjaman luar

negeri Indonesia pada saat ini sudah mencapai lebih dari US$140 milyar, namun

tetap tidak mudah bagi banyak warga negara, khususnya yang tidak memiliki

ketrampilan khusus, untuk mendapatkan lapangan kerja.Upaya meningkatkan

penguasaan iptek masyarakat juga bukan perkara yang mudah. Masalah utamanya

adalah biaya pendidikan.

Tetapi bukan hanya itu, budaya menghargai simbol-simbol formal di

masyarakat Indonesia merupakan hal yang sangat menghambat kemajuan

penguasaan iptek. Entah sejak kapan, manusia Indonesia merasa lebih terpandang

di lingkungan masyarakatnya apabila telah memiliki ijazah kesarjanaan daripada

memiliki kemampuan nyata untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Akhirnya

dunia pendidikan pun tidak tergerak untuk mencetak manusia-manusia siap pakai.

Sekolah-sekolah kejuruan kurang berkembang. Orang merasa lebih bergengsi

apabila tamat dari sekolah umum daripada sekolah kejuruan karena para siswa

sekolah kejuruan dianggap kurang berkemampuan secara intelektual

dibandingkan anak-anak dari sekolah umum. Alhasil, Indonesia tidak memiliki

cukup tenaga teknis dan insinyur-insinyur lapisan menengah yang tumbuh dari

15

Page 16: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

bawah. Padahal sebagai salah satu negara sedang berkembang kebutuhan akan

tenaga-tenaga teknis amat besar. Merekalah yang akan membentuk lapisan tenaga

kerja menengah Indonesia dan menjadi infrastruktur lunak bagi pengembangan

teknologi lebih canggih pada tahap berikutnya. Dengan demikian, kemiskinan

yang dialami Indonesia di tengah-tengah kelimpahan sumber daya alamnya antara

lain disebabkan oleh sistem pendidikan yang kurang sesuai dengan tahap

perkembangan Indonesia

Oleh sebab itu maka pemberdayaan masyarakat ini terjadi karena adanya

berbagai keluhan yang terjadi pada masyarakat miskin yakni akibat, seperti yang

telah dijelaskan di aatas mak sebab itu keran terjadinya kemiskinan itu maka kita

melkukan berbagai pemberdayaan dalam masyrakat miskin.

4. Apa Hal Yang Memicu Tingginya Angka Kemiskinan Di

Indonesia.

Tingginya angka kemiskinan di Indonesia pada dasrnya sudah di jelaskan

dalam hal di atas yakni dalm mengenai tingginya angka kemalasan dalam berkerja

keras bagi masyrakat Indonesia merupakan salah satu kenapa hal tersebut bisa

terjadi, daari penjabaran di ini sya sebagai penulis hanya bisa menjelaskan seperti

itu, yakni sesuai dengangambaran mengenai pada poin C di atas yakni kenpa

angka kemiskinan tersebut bisa kurang memadai. Atau semakin lama semakin

tinggi. Kadang-kadang kita seriing bertanya kapan kita keluar dari angka

kemiskinan ini. Jika dapat disimpulkan, maka penyebab kemiskinan di Indonesia

bukanlah kurangnya sumber daya alam, melainkan karena faktor non-alamiah,

yaitu kesalahan dalam kebijakan ekonomi. Khusus pada era Orde Baru,

16

Page 17: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

kelompok-kelompok usaha yang telah memiliki sistem manajemen modern

dengan jaringan koneksi internasional yang sudah cukup baik dapat

memanfaatkan situasi yang tercipta dengan lebih baik karena telah lebih siap

secara teknis. Tugas yang diberikan kepada kelompok-kelompok usaha tersebut

adalah memperbesar kue ekonomi yang kecil untuk kemudian dapat dilakukan

pemerataan dalam pola trickle-down effect. Dalam perkembangannya,

pertumbuhan untuk pemerataan tidak terjadi dengan mulus, bahkan kesenjangan

sosial-ekonomi makin dirasakan melebar, dan akhirnya terjadi kerusuhan sosial

yang memuncak pada tahun 1998.

5. Berbagai pemberdayaan yang di dapat di lakukaan dalam

masyarakat miskin khususnya.Bagaimana pemberdayaan

masyarakat miskin bisa jadi ambruk dan tidak bisa di lanjutkan

atau terbengkalai.

Dalam penjelasan maakalah ini, tentu pembahasan ini yang memiliki

kontribusi dalam makalah ini dimaana saya sebagai penulis akan menjelaskan

berbagai pemeberdayaan yang dapat di lakukan dalam masyrakat miskin, sebelum

kita melihat berbagi prespektif bagiman perjalanan pemberdayaan masyarakt,

alangkah lebih baiknya kita melihat konsep yang bisa kita dudukan dalam hal

pemberdayaan masyarakat, ini bertujuan agar mendorong kita lebih mengetahui

pemberdaayan mengenai masyarakat miskin. Untuk melakukan pemberdayaan

masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar

pendampingan masyarakat, sebagai berikut :

Belajar Dari Masyarakat

17

Page 18: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan

pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti,

dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan

tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-

masalahnya sendiri.

Pendamping sebagai Fasilitator,

Masyarakat sebagai Pelaku Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya

pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku

atau guru. Untuk itu perlu sikaprendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari

masyarakat dan menempatkan wargamasyarakat sebagai narasumber utama dalam

memahami keadaan masyarakat itu.Bahkan dalam penerapannya masyarakat

dibiarkan mendominasi kegiatan. Kalaupun pada awalnya peran pendamping

lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahapperan itu bisa berkurang dengan

mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

Saling Belajar, Saling Berbagi Pengalaman

Salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah

pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat. Hal ini

bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak

berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal

perkembangan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat

mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan

masalah-masalah yang berkembang. Namun sebaliknya, telah terbukti pula bahwa

pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar

18

Page 19: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

tidak juga memecahkan masalah mereka. Bahkan dalam banyak hal, malah

menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Karenanya pengetahuan masyarakat

dan pengetahuan dari luar atau inovasi, harus dipilih secara arif dan atau saling

melengkapi satu sama lainnya.

Dengan kita mengetahui hal apa saja yang di lakukan maka kita dapat

melihat berbagai macam pemberdayan masyarakat miskin yang telah di lakuakan

Negara Indonesia tercinta ini, Upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat Indonesia telah melalui pemberdayaan msyarakat miskin telah dilakukan

sejak awal kemerdekaan. Misalnya, di bidang pendidikan, pemerintah

melancarkan pemberantasan buta huruf tak terbatas di sekolah formal saja, namun

juga secara non-formal. Di era Bung Karno, anak-anak usia sekolah bahkan

�dikejar� agar mau masuk sekolah. Di era Pak Harto, dicanangkan wajib

belajar sembilan tahun, dan hasilnya luar biasa. Hal ini ditunjukkan pada

peningkatan peserta pendidikan dasar dari 62 persen anak-anak pada tahun 1973

menjadi lebih dari 90 persen pada tahun 1983. Namun, sampai saat ini tingkat

buta huruf dilaporkan masih cukup tinggi di Indonesia, yaitu meliputi sekitar 5,9

juta orang yang berumur antara 10-44 tahun.

Di bidang kesehatan, pemerintah meluncurkan berbagai upaya untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperkenalkan

sistem santunan sosial. Di era Orde Baru, sejak 1970-an, dikenalkan pusat

pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan (Puskesmas) agar lebih mudah

terjangkau oleh masyarakat desa. Belakangan dibentuk Pos Pelayanan Terpadu

(Posyandu) di setiap desa. Pada awal 1990-an pembangunan pusat kesehatan

19

Page 20: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

masyarakat meningkat lebih tinggi daripada rumah sakit. Penempatan bidan di

desa yang mendidik kader-kader dari kalangan penduduk desa sendiri, dan

mendampingi kader dalam kegiatan rutin posyandu, menunjukkan upaya-upaya

pemberdayaan masyarakat. Kaderisasi semacam ini meningkatkan peluang

keberlanjutan program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

Program Keluarga Berencana juga merupakan program strategis untuk

mengurangi tingkat kemiskinan keluarga.

Melalui program transmigrasi, penduduk miskin dari daerah padat diberi

peluang yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

Pembukaan dan pengembangan tanah pertanian baru diharapkan dapat

meningkatkan kesempatan kerja para transmigran.

Selanjutnya, melalui Small Enterprise Development Project (SEDP I-III)

dari Bank Dunia dilaksanakanlah program kredit likuiditas Bank Indonesia berupa

Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) pada

tahun 1974 sampai awal 1990-an. Melalui paket 29 Januari 1990, pola kredit

usaha kecil diwujudkan dalam KUK (Kredit Usaha Kecil) yang merupakan kredit

komersial. KUK ditetapkan sebesar 20 persen dari portofolio kredit bank yang

menyalurkannya. Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1232/1989,

BUMN diwajibkan untuk menyisihkan 1-5 persen labanya bagi pembinaan usaha

kecil dan koperasi (PUKK). Fasilitas lainnya lagi adalah kredit usaha tani (KUT)

yang mulai dilaksanakan tahun 1985 dan merupakan bantuan modal kerja bagi

petani untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

20

Page 21: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan pula diluncurkan berbagai

Inpres, seperti Inpres Kesehatan, Inpres Perhubungan, Inpres Pasar, Bangdes, dan

yang agak belakangan namun cukup terkenal adalah Inpres Desa Tertinggal

(IDT). Dapat dicatat juga program-program pemberdayaan lainnya seperti

Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil

(P4K), Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra-

Kukesra), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan

Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pembangunan Prasarana Pendukung

Desa Tertinggal (P3DT), dan seterusnya. Hampir semua departemen mempunyai

program penanggulangan kemiskinan, dan dana yang telah dikeluarkan

pemerintah untuk pelaksanaan program-program tersebut telah mencapai puluhan

trilyun rupiah.

Pertanyaannya kini adalah seberapa besar efek pemberdayaan yang telah

ditimbulkan berbagai program tersebut pada lapisan masyarakat miskin yang

menjadi sasarannya? Jawabannya adalah suatu pertanyaan, yaitu mengapa

perekonomian Indonesia ambruk dan tidak tahan menghadapi krisis moneter pada

tahun 1997?

Sebagaimana dikemukan di atas, struktur perekonomian Indonesia dengan

mudah ambruk karena berat di atas rapuh di bawah. Hal itu terjadi karena kurang

seimbangnya perhatian yang diberikan pemerintah Indonesia sejak awal

kemerdekaan sampai kini pada pengembangan ekonomi kelompok-kelompok

usaha mikro, kecil, dan menengah dibandingkan dengan kelompok-kelompok

usaha besar. Kelompok-kelompok usaha besar ini dalam perkembangannya

21

Page 22: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

kurang menjalin hubungan yang sifatnya saling memperkuat dengan kelompok-

kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah.

Apa yang dikatakan HS Dillon, pengamat masalah-masalah kemiskinan

yang senantiasa menukik analisisnya, mungkin perlu disimak dengan baik.

Dikatakan bahwa strategi pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak dibarengi

pemerataan merupakan kesalahan besar yang dilakukan para pemimpin negara-

negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Dalam menjalankan strategi

tersebut, pinjaman luar negeri telah memainkan peran besar sebagai sumber

pembiayaan. Padahal, sering terjadi adanya ketidaksesuaian antara paket

pembangunan yang dianjurkan donor dengan kebutuhan riil masyarakat.

Kebijakan fiskal dan moneter juga tidak pro kaum miskin, pengelolaan sumber

daya alam kurang hati-hati dan tidak bertanggung jawab, perencanaan

pembangunan bersifat top-down, pelaksanaan program berorientasi keproyekan,

misleading industrialisasi, liberalisasi perekonomian terlalu dini tanpa persiapan

yang memadai untuk melindungi kemungkinan terpinggirkannya kelompok-

kelompok miskin di dalam masyarakat. Selanjutnya berkembang budaya

materialisme, praktek KKN. [3] (HS Dillon, �Paradigma Ekonomi yang Pro

Kaum Miskin dan Pro Keadilan: Belajar dari Kesalahan Masa Lalu,� Juni 2001).

Selain hal yang di jelaskan di atas yakni bagimana cara dalam

pemberdayaan masyarakat miskin atau menanggulangi masyarakat miskin saat ini

ada yaitu, Upaya penanggulangan kemiskinan yang paling strategis dalam era

otonomi daerah dapat dirumuskan dalam satu kalimat yaitu �berikan peluang

kepada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka

22

Page 23: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

secara mandiri�. Ini berarti pihak luar harus mereposisi peran mereka, dari agen

pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan. Input yang berasal dari luar

yang masuk dalam proses pemberdayaan harus mengacu sepenuhnya pada

kebutuhan dan desain aksi yang dibuat oleh keluarga miskin itu sendiri bersama

komunitasnya melalui proses dialog yang produktif agar sesuai dengan konteks

setempat. Upaya-upaya menyeragamkan penanggulangan kemiskinan menurut

model tertentu hanya akan menemukan kemungkinan yang lebih besar untuk

gagal dalam mencapai sasarannya. Hal-hal yang perlu ditinggalkan oleh para

pembuat kebijakan adalah melakukan kontrol yang mematikan insiatif maupun

partisipasi penduduk miskin.

Yang perlu segera dilaksanakan adalah membangun suatu paradigma

pembangunan yang memihak kepada penduduk miskin. Dalam membangun

paradigma golongan miskin perlu diikutsertakan, misalnya melalui perwakilan

mereka. Pemerintah daerah dan pemerintah desa sebaiknya hanya melakukan

pekerjaan yang benar-benar mampu mereka kelola. Untuk mencapai kemampuan

manajemen tersebut, Pemerintah Daerah dan pemerintah desa perlu bekerjasama

dengan pihak-pihak lain yang berminat dalam program penanggulangan

kemiskinan.

Dalam jangka panjang pemerintah bersama pihak-pihak lain yang

berminat harus menanggulangi permasalahan tekanan donor menyangkut

liberalisasi ekonomi agar tidak lebih jauh merugikan penduduk miskin. Otonomi

daerah dan desa hendaknya diarahkan terutama untuk menanggulangi kemiskinan

23

Page 24: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

lokal. Dengan hilangnya kemiskinan, maka akan berkembang aspirasi demokrasi

yang lebih besar dan lebih dewasa.

Dalam proses ke arah itu dibutuhkan pendampingan yang akan membantu

mendorong tumbuhnya partisipasi penduduk miskin dalam proses pembangunan

di lingkungannya. Juga perlu menguatkan kemampuan kelembagaan penduduk

miskin dengan pelatihan dalam satuan kelompok-kelompok penduduk miskin

bentukan mereka. Di dalam kelompok, mereka menjadi sadar akan posisi dan apa

penyebab kemiskinan mereka, dan membuka peluang menggalang pemecahan

masalah kemiskinan bersama, baik itu dalam hal yang telah di jalankan di atas,

sedangkan jika kita melihat pemberdayaan yang di lakukan pemerintah yakini ada

berbagi cara, seperti yang sya contohkan sekarang ini saja palin sering di sebut

dalam kepemrintahn SBY_MJK yakni pogram PNPM Mandiri ( program

nasional pemberdayaan masyarakat mandiri ). Dalam hal pemberdayaan ini juga

terfokus bagi masyrakat miskin ini dilihat adanya beberapa bantuan bagi

masyarakat miskin sehingg dapat membantu mereka dalam hal tersebut. Serta

disamping itu mekanisme yang paling utam dalam hal keluarnya dari kemiskinan

juga harus berzikir kepada allah S.W.T dan memohon do Nya, karena doa Tuhan

adalah segala-galanya dalm kehidupan ini.

6. Apakah pemberdayaan msyararakat bisa membantu hidupnya?

Kalau kita melihat pemberdayaan dalam masyarakat secara kasad mata

kita, pemberdayaan tentu akan membantu maasyarakat tersebut dalam menjalan

kehidupanya, ini di buktikan banyak diantara masyarakat terserbut yang

mengikuti program pemberdayaan masyarakat ini memabntu hidupnya lebih baik,

24

Page 25: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

yang dulunya miskin kini sudah mulai membaik, seprti kita keyahui bahwa

program pemberdayaan masyarakat miskin ini sanagt bertujuan yakni pulihnya

nilai-nilai dalam masyarakat yang dimana dulunya belum pulih atau masih di

bawah garis kemiskinan sekarang sudah mulai bertanggung jawab dalam

menjalankan kehidupan di dunia ini.

Tetapi tidak semua manusia yang dengan adanya pemberdayaan

masyarakat miskin ini bisa terbantu. Ini di karenakan setiap manusia itu tidak

semua nya yang bisa mengahdapi hal tersebut. Oleh sebab itu maka kita sebagi

manusia harus bisa meneriam kebaikan agar kebaikan itu bisa membantu kita

keluar dalam kemiskinan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

25

Page 26: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

Pemberdayaan masyarakat miskin adalah suatu usaha yang dilakukan,

meningkatkan dan menciptakan suatu kondisi masyarakat yakni keluar dari

kemiskinan, yang beranjak kearah yang lebih baik.

Kesimpulan utama dari kajian ini adalah bahwa percepatan

penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan mengubah paradigma

pemberdayaan masyarakat dari yang bersifat top-down menjadi partisipatif,

dengan bertumpu pada kekuatan dan sumber-sumber daya lokal. Penanggulangan

kemiskinan yang tidak berbasis komunitas dan keluarga miskin itu sendiri akan

sulit berhasil. Proses otonomi daerah yang sedang berlangsung di Indonesia saat

ini, meskipun gamang pada awalnya, diyakini nanti akan berada pada jalur yang

pas.

Yang diperlukan adalah konsistensi dari pemerintah pusat untuk

membimbing ke arah otonomi yang memberdayakan tersebut. Maka disarankan

agar program-program penanggulangan kemiskinan ke depan mengarah pada

penciptaan lingkungan lokal yang kondusif bagi keluarga miskin bersama

komunitasnya dalam menolong diri sendiri.

B. Saran

Penulis mengharapkan dengan adanya makalah ini maka bisa memupuk

kita sebagai masyarakat mau berpartisipasi dalam hal pemberdayaan masyarakat

miskin yang bertujuan supaya Indonesia menuju yang lebih baik. masukan yang

baik bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan ketajaman program-program

penanggulangan kemiskinan yang sedang direncanakan. Ke depan, pemerintah

perlu melakukan dialog-dialog yang lebih mendalam dengan berbagai pelaku

26

Page 27: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

pemberdayaan masyarakat seperti LSM dan perguruan tinggi untuk mendapatkan

masukan-masukan aktual bagi perencanaan strategi pembangunan yang

partisipati.

Dalam rangka meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan

berbagai komponen masyarakat yang terkait dengan upaya-upaya pemberdayaan

masyarakat miskin, maka mungkin perlu menyebarluaskan hasil-hasil kajian

seperti yang dihasilkan oleh Pusat

DAFTAR PUSTAKA

Onny S prijono dan A.M.W pranaka.11996. Pemberdayaan : Konsep,

Kebijakan Dan Implementasi . Jakarta : CSIS

27

Page 28: Pemberdayaan Masyrakat Miskin

K. suhendra. 2005. Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan

Masyarakat. Yogyakarata : Pustaka Pelajar

Modul dari PNPM (mandiriI

http://www.w3.org/1999/xhtml.

http://www.damandiri.or.id/file/dasminsiduipbbab2.pdf.

http://www.appropriate

Economics.Org/Asia/Indonesia/Pemberdayaan_Masyarakat_Miskin.Pdf.

28