JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

KESIAPAN IMPLEMENTASI JKN

DAN PERAN FAKULTAS KEDOKTERAN

DALAM PENYEDIAAN

DOKTER LAYANAN PRIMER

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

Oleh

Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U(K)

Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI

Disampaikan Pada :

Seminar Kesiapan Implementasi JKN Di Provinsi Jawa Barat

Bandung, 21 Desember 2013

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

2

• GAMBARAN UMUM

• KESIAPAN FASKES PRIMER DI ERA JKN

• KEBIJAKAN DOKTER LAYANAN PRIMER DIERA

JKN

• UPAYA DI MASA TRANSISI

• STRATEGI DAN DUKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH

OUTLINE

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

GAMBARAN UMUM

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

Memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan

AMANAT UU.NO.40 TAHUN 2004

BPJS KESEHATAN

FASILITAS KESEHATAN

PESERTA JKN

UU O.24/2011 PEPRES NO.12/2013

PERMENKES NO.71/2013

Perjanjian Kerjasama Ajukan Klaim

Pembayaran Klaim

PEMERINTAH

Mem

bay

ar iu

ran

Pe

nga

was

an

Pen

yed

iaaa

n f

aske

s Pe

mb

inaa

n d

an p

en

gaw

asan

REGULASI REGULASI

Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan

(rujukan, dll)

Regulasi (standarisasi)

Kualitas Yankes, Nakes, Obat, Alkes

Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan,

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

PRINSIP DASAR PELAYANAN KESEHATAN DALAM

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pelayanan kesehatan mengacu pada konsep “managed care” yaitu keterpaduan antara pelayanan kesehatan yang bermutu dan pembiayaan yang terkendali

Pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan pola pembiayaan yang dapat mengendalikan kenaikan biaya pelayanan antara lain dengan Prospective payment dan pelayanan kesehatan berjenjang.

PELAYANAN KESEHATAN DI MULAI

DARI FASILITAS KESEHATAN

TINGKAT PERTAMA

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

6

MASYARAKAT

PELAYANAN PRIMER

PELAYANAN SEKUNDER

PELAYANAN TERSIER SKN 2012 Perpres

72/2012 C

C

C Rujuk Balik

Rujukan Berjenjang

SISTIM PELAYANAN KESEHATAN

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

7

1. Tulang punggung pelayanan kesehatan 2. Titik Berat Pelayanan Kesehatan Primer adalah Promosi dan Prevensi yang

mendorong meningkatnya peran dan kemandirian masyarat dalam mengatasi berbagai faktor risiko kesehatan

3. Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Primer akan mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, dimana akan mengurangi jumlah pasien yang di rujuk.

4. Mengurangi biaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif 5. Pelaksanana pelayanan kesehatan primer di daerah yang baik akan mendukung

Pembangunan kesehatan Nasional

Pelaksanaan Pelayanan kesehatan primer akan berbeda antar wilayah karena : 1. Kondisi geografis dan demografis 2. Kemampuan fiskal daerah dan individu 3. Status kesehatan masyarakat 4. Perhatian pemda pada pembangunan kesehatan di wilayahnya

MENGAPA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER ?

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

DI ERA JKN

HARUS ADA

PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN

KESEHATAN PRIMER

DOKTER LAYANAN PRIMER SEBAGAI PELAKU AWAL PADA

LAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA HARUS MAMPU

MELAKUKAN PENAPISAN RUJUKAN TINGKAT PERTAMA KE TINGKAT

KEDUA DAN MELAKUKAN KENDALI MUTU SERTA KENDALI BIAYA SESUAI DENGAN STANDAR

KOMPETENSI DOKTER DALAM SISTEM JAMINAN KESEHATAN

NASIONAL

JKN SEBAGAI TANTANGAN DAN PELUANG

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan

kesehatan Prime dokter layanan primer Akses, jangkauan dan disparitas, Luasnya wilayah Indonesia dengan disparitas yang sangat beragam karena kondisi geografi

dan ilkim, memerlukan pola pendekatan khusus sesuai kondisi wilayah. Sarana prasarana dan alkes Keterbatasan pemenuhan sarana prasarana dan alkes untuk mendukung pelaksanaan

pelayanan seringkali akibat kurangnya pemahanan dan perencanaan daerah dalam menterjemahkan pola pelayanan kesehatan .

Fokus pelayanan primer pada kuratif Pemahaman pelaksana maupun stake holder bahwa pelayanan kesehatan primer adalah

pelayanan kuratif mengakibatkan terbatasnya pembiayaan dan kegiatan UKM .

TANTANGAN STRATEGIS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

KESIAPAN FASKES

PRIMER/TINGKAT PERTAMA

Perpres No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 35 (Ketersediaan) PEMERINTAH dan PEMERINTAH DAERAH bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan

Pasal 36 (Penyelenggara Pelayanan Kesehatan) • Faskes Pemerintah/Pemda yang memenuhi persyaratan

Wajib kerjasama dengan BPJS Kesehatan. • Faskes swasta yang memenuhi persyaratan

dapat kerjasama dengan BPJS Kesehatan. • Kerja sama membuat perjanjian tertulis.

• PERSYARATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) diatur dengan PERATURAN MENTERI.

SELEKSI Faskes (credentialing)

Termasuk Penilaian Kinerja Faskes pd Rekredensialing

Pasal 37 (1) Besaran pembayaran kepada Fasilitas

Kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS

Kesehatan dengan asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah

tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan

oleh Menteri.

ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN

Pasal 39(1) Dalam hal Faskes tingkat PERTAMA di suatu

Daerah TIDAK memungkinkan pembayaran beradasarkan

KAPITASI, BPJS Kesehatan diberikan kewenangan untuk

pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna

CARA PEMBAYARAN (Kompensasi)

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

12

PERMENKES 71/2013

JENIS FASKES TINGKAT

PERTAMA DI ERA JKN

1. PUSKESMAS ATAU YANG SETARA

2. PRAKTEK DOKTER

3. PRAKTEK DOKTER GIGI

4. KLINIK PRATAMA ATAU YANG SETARA

5. RS KELAS D PRATAMA ATAU YANG

SETARA

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

13

KEDUDUKAN/POSISI & PERAN FASKES TINGKAT PERTAMA DI ERA JKN

P e m b e r i P e l a y a n a n K e s e h a t a n

( G A T E K E E P E R )

Penyelenggara pelayanan kesehatan dasar yang berperan

sebagai kontak pertama dan penapis rujukan sesuai

dengan standar pelayanan medik.

KECUALI GAWAT DARURAT, SEMUA PESERTA HARUS

MELALUI FASKES TINGKAT PERTAMA BARU DAPAT

MEMPEROLEH PELAYANAN DI TINGKAT LANJUT (RS)

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

14

Pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup: 1. Administrasi pelayanan; 2. Pelayanan promotif dan preventif; 3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non

operatif; 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; 7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium 8. Tingkat pratama; dan 9. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi. 10. Pertolongan persalinan : persalinan normal atau dengan penyulit

bagi puskesmas poned

KEMAMPUAN UKP FASKES TINGKAT

PERTAMA PERPRES NO12/2013 DAN PERMENKES NO/71/2013

PEMENUHAN STANDAR & PEDOMAN PEDOMAN

PEMBUATAN PEDOMAN (selesai 2013)

1. Panduan Praktik Klinis bagi dokter layanan primer / Standar Pelayanan Medik

2. Panduan Penatalaksanaan Klinis berdasarkan symton di Pelayanan Primer

3. Panduan Ketrampilan Klinis di layanan primer

4. Pedoman Pelayanan Dokter di layanan primer

5. Panduan Pelayanan Kesehatan Primer & Sistem Rujukan ( Gatekeeper)

6. Peningkatan Teknis Dokter di layanan Primer

7. Pedoman & Pelaksanaan Audit Medis di layanan primer

8. Pemenuhan SPA di seluruh Puskesmas

9. Pedoman & Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas & Fasyankes Primer Lainnya

BUKU PEDOMAN PELAYANAN BAGI DOKTER DI FASYANKES PRIMER

PANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGI DOKTER DI FASYANKES PRIMER

1

3 4

2

Panduan ketrampilan klinis bagi DOKTER di Fasyankes Primer

Panduan Penataan klinis berdasarkan simpton pd layanan primer

Panduan Pelayanan Dokter di Fasyankes Primer

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

31

5011

001

104

86

000

30111

01

54

03

11

48

43

51

25

21

611

24

848

75

33

37

17

65

23

36

310

77

2018

102

25

24

410

71

21

510

21

215

316

7

101

9

14

71

106

1

23

1

25

5

315

1113

1

2

21

11

1

2

0 10 20 30 40

PAPUAPAPUA BARAT

MALUKU UTARA MALUKU

SULBARGORONTALO

SULTRASULSEL

SULTENGSULUT

KALTIMKALSEL

KALTENGKALBAR

NTTNTBBALI

BANTENJATIM

DIYJATENG

JABARDKI Jakarta

KEPRIBABEL

LAMPUNGBENGKULU

SUMSELJAMBI

RIAUSUMBAR

SUMUTACEH

<= 2.500 2.501-5.000 5.001-10.000 >10.000 NA

KONDISI SAAT INI (Satu dokter melayani 2,500 Penduduk Tahun 2013)

Puskesmas & Klinik Praktek Mandiri

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

KEBIJAKAN DOKTER LAYANAN

PRIMER DI ERA JKN

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

19

TUGAS :

FUNGSI :

TUGAS & FUNGSI

DOKTER LAYANAN PRIMER

1. MENYELENGGARAKAN KESEHATAN DASAR

MASYARAKAT MELALUI PELAYANAN

KESEHATAN DASAR BERDASARKAN

KOMPETENSI & KEWENANGANNYA

2. MENGATUR PELAYANAN KESEHATAN

LANJUTAN MELALUI SISTEM RUJUKAN.

3. PENASEHAT, KONSELOR, DAN PENDIDIK

UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SEHAT

4. MANAJER SUMBER DAYA

1. KONTAK PERTAMA PASIEN

2. PENAPIS RUJUKAN

3. KENDALI MUTU DAN BIAYA

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

20

KOMPETENSI DOKTER PELAYANAN PRIMER

Dokter

Spesialis

Mahal Kompetensi

Bidang ilmu kedokteran

Intern

al M

edicin

e

Ob

s-Gyn

ecolo

gy

Surgery

Pediatrics

Op

hth

almo

log

y

Derm

atolo

gy

Etc

Kedokteran Dasar

Family Medicine Ib

II

III III

II

I

Spesialis

DK / DU / Dokter

PelayananPrimer

Murah

Ia

Sub-Spesialis

SAAT INI GOAL Dokter yang mampu memenuhi sebagian

besar kebutuhan kesehatan individu

dan keluarga

Marjinalisasi Dokter Pelayanan Primer

Revitalisasi Dokter Pelayanan Primer melalui program

pendidikan dokter

Kondisi ini tidak mendukung JKN

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

1. Pelayanan Tingkat Pertama (primary care); 2. Pelayanan yang mengutamakan promosi dan pencegahan

(promotif dan preventive); 3. Pelayanan bersifat pribadi (personal care); 4. Pelayanan paripurna (comprehensive care); 5. Pelayanan menyeluruh (holistic care); 6. Pelayanan terpadu (integrated care); 7. Pelayanan berkesinambungan (continuum care); 8. Koordinatif dan kerjasama; 9. Berorientasi pada keluarga dan komunitas (family and

community oriented); 10. Patient safety.

PRINSIP PELAYANAN DOKTER LAYANAN PRIMER

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

UPAYA DI MASA TRANSISI

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

23

Tahun Daerah Perkotaan Daerah Pedesaan

Dokter/Daerah Terpencil &

Sangat Terpencil

2014 - 2019 Dokter Dokter/Bidan/

Perawat

Dokter/Bidan/ Perawat

2020- 2025 Dokter / Dokter Layanan Primer

Dokter Dokter/Bidan/

Perawat

2030 Dokter Layanan Primer

Dokter Layanan Primer

Dokter Layanan Primer

POLA SDM KESEHATAN DI FASYANKES PRIMER

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

24

Tahun

Bentuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Minimal

Daerah Perkotaan Daerah

Pedesaan

Daerah Terpencil dan

Sangat Terpencil

2014-2019 Puskesmas Klinik Pratama/Praktek

bersama

Praktek Dokter Mandiri + paramedik

Puskesmas Praktek Bidan/Perawat

Puskesmas Praktek Bidan/Perawat

2020-2025 Puskesmas Klinik Pratama/Praktek

Bersama

Puskesmas Praktek Dokter Mandiri +

paramedik

Puskesmas Praktek Bidan/Perawat

2030 Klinik Pratama Klinik Pratama Klinik Pratama

BENTUK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI ERA JKN

BERDASARKAN PERPRES 12/2013, YANG MENJADI PERHATIAN KHUSUS PEMERINTAH, PEMDA DAN BPJS KESEHATAN

FASYANKES DI

DAERAH

TERPENCIL DAN

SANGAT

TERPENCIL

FASYANKES

DENGAN

JUMLAH

PESERTA YANG

TERBATAS

FASYANKES

PADA DAERAH

YANG TIDAK

DIMINATI

WILAYAH

DENGAN

FASYANKES

YANG PADAT

PENDUDUK

4

3

2

1

TUJUAN YANKES DI DAERAH TERPENCIL DAN SANGAT

TERPENCIL DI ERA JKN

• Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai manfaat JKN

• Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil dan sangat terpencil secara terpadu dan berkesinambungan

• Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar pada di daerah terpencil dan sangat terpencil

• Meningkatnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan/utilisasi : Pembiayaan Home Care, Transport rujukan, Operasional

PEMBERIAN KOMPENSASI PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

penggantian uang tunai

pengiriman tenaga kesehatan

penyediaan fasilitas kesehatan

tertentu

penggantian atas biaya pelayanan kesehatan yang

diberikan oleh Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan

BPJS Kesehatan

Kompensasi dalam bentuk pengiriman tenaga kesehatan dan penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama

dengan dinas kesehatan, organisasi profesi kesehatan, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan

PASAL 30 , PERMENKES NO.71/2013 TTG PELAYANAN KESEHATAN PADA JKN

? Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kompensasi ditetapkan

dengan Peraturan BPJS Kesehatan

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

STRATEGI DAN DUKUNGAN DOKTER LAYANAN PRIMER

Pasien

Anamnesis

Penatalaksanaan

Diagnosis

Pemeriksaan

Penunjang

Pemeriksaan

Fisik

Diagnosis

Psikososial

Intervensi

Medis

Berbasis EBM

Preventive Measures

Pekerjaan

Rumah

Lingkunga

n

Fisik

Dinamika

Keluarga

HOLISTIK

HOLISTIK

KOMPREHENSIF

Diagnosis

Medis

Aspek Personal:

alasan kedatangan, harapan, kekhawatiran dan persepsi pasien

Aspek Klinis

Aspek Risiko Internal

Aspek Risiko Eksternal

Derajat Fungsional

LPI: level 2-4

Intervensi Psikososial:

Edukasi pasien/ Konseling

Keterlibatan keluarga

Rehabilitative Measures

Family

assessment

tools Family

SCREEM

Family

APGAR

Family

Life Line

Family

Life Cycle

Family Map

Genogram

Lintas provinsi

Pemenuhan Dokter

Pendidikan Kedokteran

Sisi Suplai Sisi Kebutuhan

Layanan kesehatan primer

Sebaran dan ketersediaan

Tuntutan masyarakat akan

kesehatan/tenaga strategis

Layanan dokter spesialis

Mutu, kompetensi dan etika profesi

Dorongan pasar kesehatan

Mutu pendidikan kedokteran dan misi sosial Fakultas Kedokteran

Dosen klinik

Pendidikan/pelatihan dokter layanan primer

Sebaran pendidikan kedokteran

Fakultas, RSP, Wahana PK

Keterjangkauan biaya pendidikan

Permasalahan dan Tantangan

Pendidikan Kedokteran

Permasalahan dan Tantangan

PERSIAPKAN JENJANG KARIR IDEAL UNTUK DOKTER

Lulusan dokter Internship

mengarah ke

Spesialisasi

berbasis Rumah

Sakit Kira-kira total 6 Tahun Pendidikan

Internship

mengarah ke

dokter layanan

primer

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

2014-2019

Description of

the contents

> 2019

STRATEGI

DOKTER

LAYANAN

PRIMER SETARA

DOKTER

SPESIALIS

DOKTER + PENDIDIKAN

DOKTER LAYANAN PRIMER

PELATIHAN DOKTER DI FASYANKES

PRIMER

• Pendidikan dokter

• Pelatihan dokter dokter layanan primer

• Pendidikan dokter layanan primer

Pendidikan dokter layanan primer Pendayagunaan dokter layanan primer Pelatihan dokter di fasker primer dimasa transisi Penyesuaian kompensasi dokter layanan primer sesuai

dengan kompetensi yang ada

Pelatihan dokter di faskes primer

Pendidikan dokter layanan primer

Pendayagunaan dokter layanan primer

PERGURUAN

TINGGI

PEMERINTAH

DAN PEMDA

REGULASI DAN KEBIJAKAN

ANGGARAN

1

2

PERAN

• Standar Kompetensi Dokter Layanan Primer

• Standar Pendidikan Dokter Layanan Primer

• Penetapan Standar Kompetensi Dokter Layanan Primer

Pendirian Program Studi Dokter Layanan Primer

Kurikulum

Pendidikan dan pelatihan Dokter layanan primer

Kolegium

Dokter Primer

KKI

Kemdikbud

PERAN

Fakultas Kedokteran

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL