LAMPIRAN VKETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAHTabel 5. 1Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kode ZonaPola Ruang KotaKetentuan Umum Peraturan Zonasi
Penggunaan bagi kegiatanIntensitas bangunanPrasarana minimumKetentuan khusus lainnya
BolehBersyaratTerbatasDilarangKDB maksKLB maksKDH min
AKAWASAN LINDUNG
A1Kawasan Lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya
A1.1Hutan LindungKegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alamBangunan/intervensi lain tidak diperbolehkan kecuali
telah mendapat persetujuan dari instansi danpejabat
yang berwenang
Kegiatan lainnya dilarang, contoh, permukiman, industri, komersial dan kegiatan budidaya lainnya selain kegiatan yang diperbolehkanKDB yang diijinkan 10%KLB : 10%KDH : 90%
Jalan setapak, gazebo, pos pemantauanPemanfaatan ruang untuk budidaya perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah kabupaten dengan pemberian sanksi hukum
A1.2Pantai berhutan BakauKegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alamBangunan/intervensi lain tidak diperbolehkan kecuali
telah mendapat persetujuan dari instansi dan pejabat
yang berwenang
Kegiatan lainnya dilarang, contoh, permukiman, industri, komersial dan kegiatan budidaya lainnya selain kegiatan yang diperbolehkanKDB yang diijinkan 10%KLB : 10%KDH : 90%
Jalan setapak, gazebo, pos pemantauanPemanfaatan ruang untuk budidaya Perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah kabupaten dengan pemberian sanksi hukum
A2Kawasan Perlindungan Setempat
A2.1Kawasan Sempadan PantaiBerupa area konservasi pantaiKegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alamBangunan/intervensi lain tidak diperbolehkan kecuali
telah mendapat persetujuan dari instansi dan pejabat
yang berwenang
Kegiatan lainnya dilarang, contoh, permukiman, industri, komersial dan kegiatan budidaya lainnya selain kegiatan yang diperbolehkanKDB yang diijinkan 10%KLB : 10%KDH : 90%
Jalan setapak, gazebo, pos pemantauanPemanfaatan ruang untuk budidaya Perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah kabupaten dengan pemberian sanksi hukum
A2.2Kawasan Sempadan Sungai Kegiatan yang diperbolehkan adalah berupa jalur hijau.
Kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata
Bangunan yang diperbolehkan adalah papan reklame, rambu-rambu, pemasangan kabel listrik, telepon, PDAM, pemasangan prasarana air, tiang jembatan
Masing-masing kegiatan dan bangunan yang disebutkan di atas memiliki persyaratan tidak boleh merubah bentang alamKegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentuKegiatan lainnya dilarang, contoh, permukiman, industri, komersial dan kegiatan budidaya lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan.KDB yang diijinkan 10% (khusus bangunan yang diperbolehkan)KLB : 10%KDH : 90%Jalan setapak, gazebo
Pemanfatan ruang untuk budidaya Perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah Kabupaten dengan pemberian sanksi hukum
Sempadan sungai besar di luar kawasan permukiman : 100 m;
Sempadan anak-anak sungai : 50 meter,
Sempadan sungai dan anak sungai yang melewati permukiman: minimal 15 meter
A2.3Kawasan Sekitar Mata AirKegiatan yang diperbolehkan adalah berupa daerah resapan yang berfungsi sebagai kawasan preservasi mata air.
Kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata
Bangunan yang diperbolehkan adalah papan reklame, rambu-rambu, pemasangan kabel listrik, telepon, PDAM, pemasangan prasarana air, tiang jembatan
Masing-masing kegiatan dan bangunan yang disebutkan di atas memiliki persyaratan tidak boleh merubah bentang alamKegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentuKegiatan lainnya dilarang , contoh, permukiman, industri, komersial dan kegiatan budidaya lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan.KDB yang diijinkan 10% (khusus bangunan yang diperbolehkan)KLB : 10%KDH : 90%Jalan setapak, gazebo
Pemanfatan ruang untuk budidaya Perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah Kabupaten dengan pemberian sanksi hukum
Sempadan sungai besar di luar kawasan permukiman: 100 m;
Sempadan anak-anak sungai : 50 meter,
Sempadan sungai dan anak sungai yang melewati permukiman: minimal 15 meter
A3Kawasan Suaka Alam
A3.1Kawasan Cagar AlamKegiatan preservasi dan konservasi lingkungan, terkait dengan perlindungan ekosistem cagar alam.Kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alamBangunan/intervensi lain tidak diperbolehkan kecuali
telah mendapat persetujuan dari instansi dan pejabat
yang berwenang
Kegiatan lainnya dilarang, contoh, permukiman, industri, komersial dan kegiatan budidaya lainnya selain kegiatan yang diperbolehkanKDB yang diijinkan 10%KLB : 10%KDH : 90% Jalan setapak, gazebo, pos pemantauanPemanfaatan ruang untuk budidaya Perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah kabupaten dengan pemberian sanksi hukum
A3.2Kawasan Suaka Alam LautBerupa area konservasi ekosistem lautKegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alamBangunan/intervensi lain tidak diperbolehkan kecuali
telah mendapat persetujuan dari instansi dan pejabat
yang berwenang
Kegiatan lainnya dilarang, contoh, permukiman, industri, komersial dan kegiatan budidaya lainnya selain kegiatan yang diperbolehkanKDB yang diijinkan 10%KLB : 10%KDH : 90%
Jalan setapak, gazebo, pos pemantauanPemanfaatan ruang untuk budidaya Perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah kabupaten dengan pemberian sanksi hukum
A4Kawasan Pelestarian Alam
A4.1Kawasan Taman Nasional Kegiatan preservasi dan konservasi lingkungan, terkait dengan perlindungan ekosistem taman nasional.- Kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam,wisata edukasi,pusat penelitian plasma nutfah, terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam
Bangunan/intervensi lain tidak diperbolehkan kecuali telah mendapat persetujuan dari instansi dan pejabat yang berwenangKegiatan lainnya dilarang, contoh, permukiman, industri, komersial dan kegiatan budidaya lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan.KDB yang diijinkan 10%KLB : 10%KDH : 90% Jalan setapak, gazebo, pos pemantauanPemanfaatan ruang untuk budidaya Perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah kabupaten dengan pemberian sanksi hukum
A4.2Kawasan Taman Wisata AlamKegiatan preservasi dan konservasi lingkungan, terkait dengan perlindungan ekosistem taman wisata alam.- Kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam
Bangunan/intervensi lain tidak diperbolehkan kecuali telah mendapat persetujuan dari instansi dan pejabat yang berwenangKegiatan lainnya dilarang, contoh, permukiman, industri, komersial dan kegiatan budidaya lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan.KDB yang diijinkan 10%KLB : 10%KDH : 90% Jalan setapak, gazebo,
gardu pandang
Pemanfaatan ruang untuk budidaya Perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah kabupaten dengan pemberian sanksi hukum
A5Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu PengetahuanKegiatan preservasi dan konservasi lingkungan, terkait dengan perlindungan cagar budaya.-Sarana dan prasarana yang dikembangkan pada kawasan situs-situs yang dijadikan objek wisata harus berada di luar situsTidak diperbolehkan adanya alih fungsi kawasanKDB yang diijinkan 20%
KLB : 20%KDH : 80%Jalan, gazebo, kantor pengelola
Pemanfaatan ruang untuk budidaya Perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah kabupaten dengan pemberian sanksi hukum
A6Kawasan Rawan BencanaKegiatan yang diperbolehkan adalah hutan, perkebunan
dengan tanaman tegakan tinggi
-Kegiatan budidaya lain diperbolehkan terbatas dan dengan persyaratan khusus yang dikeluarkan
dinas/instansi terkaitKDB yang diijinkan 30%
KLB : 30%KDH : 70%Pemanfaatan ruang untuk budidaya Perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah kabupaten dengan pemberian sanksi hukum
BKAWASAN BUDIDAYA
B1Hutan Produksi Kegiatan/bangunan yang diperbolehkan adalah kegiatan wisata seperti outbond, bumi perkemahan dengan tidak merubah bentang alam
kegiatan budidaya lain yang diperbolehkan adalah penanaman tanaman sela diantara pohon-pohon utamaAlih fungsi hutan produksi dapat dilakukan untuk
pembangunan jalan, waduk dengan persetujuan dari
Menteri Kehutanan
Kegiatan lainnya dilarang, contoh, permukiman, industri, komersial dan kegiatan budidaya lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan.KDB yang diijinkan 10%
KLB : 10%KDH : 90% Jalan setapak, gazeboPemanfaatan ruang untuk budidaya Perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah kabupaten dengan pemberian sanksi hukum
B2Kawasan PertanianAlih fungsi sawah irigasi teknis di kawasan perkotaan diijinkan maksimum 50%
Untuk permukima: KDB yang diijinkan 60-70%, Untuk perdagangan dan jasa: KDB yang diijinkan 70-80%,
Untuk Fasilitas Umum: KDB yang diijinkan 50-60% Untuk permukiman : KLB : 60-210%,
Untuk perdagangan dan jasa, KLB: 70-240%,
Untuk Fasilitas Umum, KLB : 50-180% Untuk permukiman, KDH: 30-40%
Untuk perdagangan dan jasa, KDH : 20-30%
Untuk Fasilitas Umum, KDH : 40-50% Jaringan jalan, jaringan
drainaseKetentuan Penukaran lahan pada wilayah lain, bila terjadi alih fungsi lahan.
Alih fungsi sawah irigasi teknis di kawasan perdesaan
diijinkan maksimum 20% terutama di ruas jalan utama dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Untuk permukima: KDB yang diijinkan 50-60% Untuk perdagangan dan jasa : KDB yang diijinkan 60-70%,
Untuk Fasilitas Umum: KDB yang diijinkan 50-60% Untuk permukiman: KLB: 50-180%,
Untuk perdagangan dan jasa : KLB : 60-210%,
Untuk Fasilitas Umum : KLB : 50-180% Untuk permukiman, KDH: 40-50%
Untuk perdagangan dan jasa, KDH : 30-40%
Untuk Fasilitas Umum, KDH : 40-50%
Jaringan jalan, jaringan
drainase
Ketentuan Penukaran lahan pada wilayah lain, bila terjadi alih fungsi lahan.
B3Kawasan PerkebunanKawasan budidaya lain dapat dikembangkan dengan memperhatikan persyaratan teknis yang ditetapkan
pemerintah daerahKDB yang diijinkan 50-60%
KLB : 50-180%KDH : 40- 50%
B4Kawasan Perikanan Kawasan budidaya lain dapat dikembangkan dengan memperhatikan persyaratan teknis yang ditetapkan
pemerintah daerahKDB yang diijinkan 50-60%
KLB : 50-180%KDH : 40- 50%Jaringan jalan, jaringan drainase,
kantor pengelola
Memiliki Instalasi pengelolaan limbah untuk pengelolaan perikanan skala besar.
B5Kawasan PeternakanKegitan Permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum dilarang
KDB yang diijinkan 50%
KLB : 50%KDH : 50%Jaringan jalan, jaringan drainase, kantor pengelola
Tidak boleh dikembangkan di lingkungan permukiman
Perlu adanya jalur hijau di sekeliling kawasan
Dikembangkan pada kawasan khusus yang telah ditetapkan untuk peternakan dalam skala besar
Perlu adanya pengolahan limbah untuk peternakan skala besar
B6Kawasan PertambanganKegiatan pertanian dan perkebunan diperbolehkanKegitan Permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum dilarangKDB yang diijinkan 20%,
KLB : 20%, KDH : 80%Jaringan jalan, jaringan drainase,
kantor pengelola
Disertai AMDAL
Setiap penambang diharuskan untuk melakukan reboisasi pada lahan bekas tambang
Pengendalian yang ketat dan pemberian sanksi jika tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan
B7Kawasan Permukiman Kegiatan perdagangan dan jasa, fasilitas umum diperbolehkan
Pemanfatan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum diperbolehkan maksimum 20% dari luas lahan yang ada
Kegiatan di luar kegiatan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum dilarang untuk dikembangkan
Untuk permukiman perkotaan : KDB yang diijinkan 60-70%,
Untuk permukiman perdesaan : KDB yang diijinkan 50-60%,
Untuk perdagangan dan jasa di lingkungan permukiman perkotaan : KDB yang diijinkan 70-80%,
Untuk Fasilitas Umum di permukiman perkotaan : KDB yang diijinkan 50-60%,
Untuk perdagangan dan jasa di permukiman perdesaan : KDB yang diijinkan 60-70%,
Untuk Fasilitas Umum di lingkungan permukiman perdesaan : KDB yang diijinkan 50-60% Untuk permukiman perkotaan : KLB : 60-210%, Untuk permukiman perdesaan : KLB : 50-180%,
Untuk perdagangan dan jasa di lingkungan permukiman perkotaan : KLB : 70-240%,
Untuk Fasilitas Umum di permukiman perkotaan : KLB : 50-180%,
Untuk perdagangan dan jasa di permukiman perdesaan : KLB : 60-210%,
Untuk Fasilitas Umum di lingkungan permukiman perdesaan : KLB : 50-180% Untuk permukiman perkotaan : KDH : 30-40%
Untuk permukiman perdesaan : KDH : 40-50%
Untuk perdagangan dan jasa di lingkungan permukiman perkotaan : KDH : 20-30%
Untuk Fasilitas Umum di permukiman perkotaan: KDH : 40-50%
Untuk perdagangan dan jasa di permukiman perdesaan : KDH : 30-40%
Untuk Fasilitas Umum di lingkungan permukiman perdesaan : KDH : 40-50%Jaringan jalan, jaringan
drainase
Kawasan IndustriKegiatan Permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum diperbolehkan dengan persyaratan
tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
Pemanfaatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum maksimum 20% dari luas lahan yang ada
Permukiman yang dikembangkan adalah permukiman untuk para pekerja termasuk fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan para pekerjaKDB yang diijinkan 50%,
KLB : 50%, KDH : 50% Disertai AMDALJaringan jalan, jaringan drainase
B8Kawasan PariwisataKegiatan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum
diperbolehkan dengan persyaratan tertentu yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah DaerahPemanfaatan Permukiman, Perdagangan dan jasa serta fasilitas umum maksimum 20% dari luas lahan yang ada.KDB : 30%,KLB :30%, KDH : 70%Jaringan jalan, jaringan drainase, kantor pengelola,
WC umum, Gazebo,Kegiatan perdagangan dan jasa serta
fasilitas umum yang dikembangkan
adalah kegiatan yang menunjang
objek wisata
B9Kawasan Pengembangan Pesisir dan Pulau-pulau kecilBerupa area konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, kegiatan pengembangan yang terkait dengan pengembangan pesisir (perikanan) dan pariwisata diperbolehkan.Kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam
Kegiatan perikanan juga dapat dikembangkan selama tidak merubah bentang alam dan tidak melebihi daya dukung lingkungan.Bangunan/intervensi lain tidak diperbolehkan kecuali
telah mendapat persetujuan dari instansi dan pejabat
yang berwenang
Kegiatan permukiman diperbolehkan, namun terbatas untuk mendukung pengembangan perikanan dan pariwisata. Maksimum 20% luas wilayah.Kegiatan lainnya dilarang, contoh; industri.
KDB yang diijinkan 10%,KLB : 10%KDH : 90%
Jalan setapak, gazebo, pos pemantauanPemanfaatan ruang untuk budidaya Perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah kabupaten dengan pemberian sanksi hukum
B10Ruang Terbuka HijauKegiatan lain dilarang dikembangkan KDB yang diijinkan 10%KLB : 10%KDH : 90%Jalan setapak, Gazebo
CKAWASAN SEKITAR SISTEM PRASARANA
C1Prasarana Transportasi
Kegiatan budidaya dapat dikembangkan sepanjang memperhatikan Ruang Milik Jalan, Ruang manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan maupun garis sempadan yang telah
ditetapkan pemerintah setempatKDB menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan sebagaimana ketetapan sebelumnya
KLB menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan sebagaimana ketetapan sebelumnya
KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan sebagaimana ketetapan sebelumnyaJaringan drainase, jalur hijau
Perlu adanya pengendalian terutama
IMB yang dikeluarkan oleh pemerintah
daerah
C2Prasarana Sumber daya AirKegiatan yang diperbolehkan berkembang adalah
kawasan pertanian, perkebunan, hutan, ruang terbuka
hijauKegiatan yang dilakukan di luar kegiatan yang
menunjang prasarana sumber daya air dilarang
Ketentuan tentang sempadan sebagaimana ditetapkan
dalam ketentuan sempadan sungai, wadukJaringan jalan
Perlu adanya pengendalian terutama IMB yang dikeluarkan oleh pemerintah
daerah
C3Prasarana TelekomunikasiKegiatan budidaya dapat dilakukan dengan persyaratan
tertentu
Permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum
dapat dikembangkan di sekitar prasarana energi dengan
radius 20-25 meter dari prasarana energiKDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan
yang akan dilakukan sebagaimana ketetapan sebelumnyaJaringan jalan, jaringan
drainase, jalur hijau
Perlu adanya pengendalian yang ketat
dan pemberian sanksi bagi yang
melanggar ketentuan yang telah
ditetapkan
Top Related