PEMERINTAH KABUPATEN PIDIEDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014
BAB IPENDAHULUAN
Perencanaan pembangunan di Indonesia menganut system perencanaan yang
Bersifat bottom up. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
merupakan wujud dari reformasi perencanaan pembangunan dengan melibatkan
partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan
pembangunan.
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie, sebagai suatu
lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan
daerah menjadi leading agensi dalam menyusun setiap proses perencanaan
pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Informasi, termasuk
didalamnya perencanaan penganggaran. Dalam pelaksanaan fungsinya. Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie mempunyai tugas
pelaksanaan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan dan Informasi.
Dalam Melaksanakan Tugas tersebut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Pelaksanaan kebijakan tehnis dalam pelayanan jasa dibidang pengelolaan
Perhubungan Darat (lalu lintas angkutan jalan), pengelolaan perhubungan laut /
pelabuhan dan pengelolaan perhubungan udara / bandara yang menjadi
kewenangan daerah.
2. Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan dalam pelayanan jasa dibidang
pengelolaan Perhubungan Darat / LLAJ serta laut / pelabuhan dan udara/bandara.
3. Mengusulkan rencana lokasi terminal, pengelolaan pemeliharaan fisik dan tempat-
tempat pemberhentian.
4. Penunjukkan penetapan rencana lokasi dan pengelolaan parkir.
5. Penunjukkan rencana lokasi tempat-tempat penyeberangan orang.
6. Pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan kenderaan bermotor.
7. Pengaturan tentang kewajiban memberi bantuan kepada perkumpulan dan atau
badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan
pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas.
8. Pemberian izin mendirikan sarana perbaikan angkutan dan pengawasannya.
9. Pemberian izin operasi sarana transportasi.
10. Penempatan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat sarana
transportasi.
1
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIEDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014
11. Penetapan larangan kecepatan maksimal dan penggunaan pada jalur-jalur
tertentu.
12. Penetapan kegiatan-kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas serta manajemen lalu
lintas.
13. Pengaturan dan pengelolaan sarana perhubungan.
14. Penetapan batas maksimal muatan dan berat kenderaan pengangkutan
dan tertib pemanfaatan.
15. Pengaturan dan pemanfaatan jaringan transportasi.
16. Penyelenggaraan pengujian sarana dan prasarana bidang perhubungan serta
SDM
bidang perhubungan.
17. Penetapan dan pemberian izin sekolah bidang perhubungan.
18. Pengaturan pemanfaatan dan pengawasan sarana yang memanfaatkan frekuensi
udara.
19. Pemberian rekomendasi bangunan dan pemanfaatan lingkungan disekitar jalur
lalu lintas.
20. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
21. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, peralatan / perlengkapan, organisasi dan
ketatalaksanaan dinas.
22. Pengelolaan cabang Dinas dan unit pelaksana teknis dinas.
Sebagai wujud dari akuntabilasi dalam pengolaan keuangan setiap organisasi
harus menyusun pertanggung jawaban atas pelaporan keuangan serta
pengawasan keuangan, sehingga dengan peradigma tersebut akan terciptanya
pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Perhubunga, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pidie yang lebih tertib, akuntable,transparan dan
bertanggung jawab.
Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan
dalam pasal 30, pasal 31,dan 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, pasal 55 ayat (2) ayat (3), serta pasal 56 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Laporan
Keuangan dimaksud meliputi atas Laporan Realisasi Keuangan, Neraca dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Keuangan,
Neraca, termasuk pula penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan
2
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIEDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014
lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan,
seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
1.1 Maksud dan Tujuan Penulisan Laporan KeuanganPelaporan keuangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Pidie menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam
menilai akuntabilasi dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi maupun sosial
dan menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie, apakah mengalami
kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode
pelaporan.
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie menyediakan informasi mengenai
pendapatan, belanja, pembiayaan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
Laporan keuangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie
yang pokok terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran b. Neracac. Catatan Atas Laporan KeuanganLaporan realisasi keuangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pidie merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie, yang menggambarkan perbandingan
antara realisasi dan anggarannya dalam suatu periode pelaporan.
Neraca Dinas Perhubungan. Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie
merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat
dipahami oleh pembaca yang secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca
tertentu atau manajemen entitas pelaporan dan memberikan informasi untuk
memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.
Catatan atas laporan keuangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pidie Tahun anggaran 2014 meliputi penjelasan pos yang terinci atau
analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan dalam rangka
pengungkapan yang memadai.
3
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIEDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014
Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan memuat informasi mengenai
Ringkasan Realisasi Keuangan dan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pidie dalam periode tahun anggaran tertentu, mencakup
antara lain:
Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie dalam
rangka pelaksanaan Program yang direncanakan dalam APBD Tahun anggaran
berkenaan ;
Kinerja pelayanan yang dicapai;
Bagian Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang digunakan untuk
membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan didasarkan pada:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah Otonom kota-
kota besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1092);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi
Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuagan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasioanal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan;
9. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilasi Kinerja Instalasi
Keuangan; 4
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIEDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan;
11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah.
1.3. Sistematiaka Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan meyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos
laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:
a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan
daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian target;
b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan
akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-
kejadian penting lainnya;
d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,
yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
5
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIEDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014
BAB IIEKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
2.1 Ekonomi MakroDalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat
dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi,
nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.
2.2 Kebijakan KeuanganArah dan kebijakan keuangan tahun 2014 diprioritaskan dalam rangka
melaksanakan agenda utama membangun, memperbaiki dan meningkatkan berbagai fasilitas pelayanan publik yang sudah ditetapkan dalam kebijakan
pembangunan pemerintahan Kabupaten Pidie dan sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kabupaten Pidie tahun 2012 – 2017.
Anggran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie tahun
anggaran 2014 dialokasikan untuk pelaksanaan Program Pelayanan dan peningkatan berbagai fasilitas pelayanan publik yang hasilnya diharapkan
dapat memberikan manfaat kepada
masyarakat dan stakeholders lainnya, sehingga anggaran yang ditetapkan benar-
benar memiliki kontribusi nyata dan tingkat akuntabilasi yang tinggi kepada
masyarakat.
2.3 Indikator Pencapaian target kinerja APBD
Untuk memudahkan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan pada Tahun
Anggaran 2014, maka dipandang perlu untuk menetapkan estimasi dan perkiraan
realisasi kinerja berbagai program dalam bentuk indikator, Indikator tersebut
ditetapkan berdasarkan besarnya kebutuhan anggaran yang dialokasikan kepada
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie untuk menyusun
dan melaksanakan program dalam rangka membangun, memperbaiki dan
meningkatkan berbagai fasilitas pelayanan publik. Sehingga setiap pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan benar-benar terukur secara jelas kinerjanya.
Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut :
6
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
/Operasional
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kenderaan Dinas / Operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ Pemeliharaan Traffict Light dan Warning Light
6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pengendalian Disiplin pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang dilingkungan Terminal
Pengawasan, Pemeriksaan Kapal Motor dan Pelaporan
Peningkatan Pelayanan Operasoinal Bus
7. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Pengadaan Marka Jalan
8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pedir Raya
9. Program Forum Lalu Lintas dan Angkuta Jalan Forum Lalu Lintas dan Angkuta Jalan
10. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIEDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014
7
BAB IIIIKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan Penyusunan Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Pidie Tahun 2014 didasarkan pada pendekatan kinerja yang mengutamakan output.
Outcame dan manfaat dari setiap alokasi biaya yang direncanakan, dengan
berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, disiplin, adil, efesien dan efektif.
transparansi dan akuntabilasi Merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap
pelaksanaan anggaran, sementara disiplinanggaran dimaksudkan adanya
keseimbangan antara Pendapatan dan Belanja, prinsip partisipatif untuk
mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja
yang didasarkan pada indikator-indikator jelas dan terukur.
Kinerja Keuangan entitas pelaporan dalam laporan relisasi anggaran
mengikhtisarkan indikatif dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang
berdimensi keuangan dalam suatu
periode pelaporan.
Untuk lebih meningkatkan kegunaan informasi, penjelasan kinerja keuangan entitas
pelaporan yang meliputi penjelasan mengenai rencana untuk meningkatkan kinerja
program.
Kinerja keuangan dapat diukur melalui :
a. Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran
b. Perbandingan realisasi antar periode
Tabel.1Perbandingan Antara Realisasi dan Rencana Anggaran Tahun 2014
No U r a i a n Rencana Realisasi %
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
851.743.590 828.631.840 97
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur
88.607.000 88.607.000 100
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
83.300.000 80.900.000 97
4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 31.879.500 31.879.500 100
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIEDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014
8
5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ
10.000.000 10.000.000 100
6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
2.237.245.285 2.159.793.635 97
7. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
676.702.000 676.702.000 100
8.Program Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 58.485.375 58.485.375 100
9. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
129.992.250 129.149.370 99
10. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
10.000.000 10.000.000 100
Dari tabel tersebut dapat dilihat kemampuan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pidie dalam merealisasikan anggaran yang dialokasikan
dalam tahun 2014 sebesar 98%. Ini menunjukkan masih ada sekitar 2% lagi
anggaran yang tidak dapat direalisasikan karena merupakan sisa lebih perhitungan
pada Pos Belanja Pegawai, Belanja Barang / Jasa dan Belanja Modal.
Tabel. 2Perbandingan Realisasi antara Priode
Tahun Jumlah Anggaran Realisasi %
2013 7.208.813.512 7.110.251.660 992014 7.708.813.139 7.286.046.368 95
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pidie tahun 2014 dalam merealisasikan anggaran mencapai
95 %.
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIEDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
9
Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target
realisasi belanja dan Pendapatan yang tidak optimal antara lain :
A. Belanja
Dalam pencapaian target yang telah ditentukan, realisasi dan belanja secara umum
dapat digambarkan bahwa anggaran yang terserap telah sesuai dengan apa yang
direncanakan. Namun Dinas Perhubunganm komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pidie masih memiliki kendala berupa penatausahaan dan pengelolaan
keuangan karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompenten
dibidangnya lantaran kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang dapat diikuti.
B. Pendapatan
Secara umum pendapatan yang telah dibebankan kepada Dinas Perhubungan,
KOmunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie telah mencapai target sebagaimana
direncanakan, bahkan ada beberapa restribusi yang realisasinya melebihi target
yang ditentukan. Namun demikian ada beberapa restribusi yang masih mengalami
kendala dan hambatan dalam memenuhi pemasukan dari sektor tersebut
diantaranya restribusi pasar grosir/pertokoan, hal ini disebabkan karena fasilitas
dan sarana di lingkungan terminal terpadu Kota Sigli masih tidak memadai
sehingga para pihak yang ingin menyewa kios atau loket kurang berminat untuk
berjualan atau membuka usaha di komplek terminal.
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIEDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014
BAB IV
10
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Pidie. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan KeuanganBasis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
a. PendapatanPendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
b. BelanjaBelanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
c. PembiayaanPembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.
d. AsetAset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIEDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014
11
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.
Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.
1) PersediaanPersediaan disajikan sebesar:
a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
2) InvestasiInvestasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.
3) TanahTanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.
4) Gedung dan BangunanGedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIEDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014
12
Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.
5) Peralatan dan MesinBiaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.
Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.
6) Jalan, Irigasi, dan JaringanBiaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.
Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
7) Aset Tetap LainnyaBiaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.
Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
8) Konstruksi Dalam PengerjaanKonstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.
Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIEDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014
13
a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
e. KewajibanKewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
f. Ekuitas DanaEkuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
Dalam penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Solok mengacu pada 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
Keempat karakteristik tersebut adalah :
1. Relevan;2. Andal;3. Dapat dibandingkan; dan4. Dapat dipahami;
Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan.
Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca Daerah ini dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok kepada para pemakai/stakeholders.
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIEDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014
14
Bab V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan.PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2014.
5.1.1 Pendapatan
Pendapatan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
meliputi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), dengan anggaran dan realisasi
dalam TA 2014 sebagai berikut :
Pendapatan Daerah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)Lebih /
(Kurang)
Pendapatan Asli Daerah 1.306.330.500,- 1.901.512.077,- 595.181.577,-
Realisasi Pendapatan Daerah TA 2014 sebesar Rp. 1.901.512.077,- atau
146 % dari anggarannya sebesar Rp. 1.306.330.500,-
1. Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
periode Tahun Anggaran 2014 dengan rincian pos dan jumlah PAD sebagai
berikut :
Pendapatan Daerah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih /(Kurang)
RETRIBUSI DAERAH1.Retribusi Jasa Umum
2.Retribusi Jasa Usaha
3.Retribusi Izin Trayek
Jumlah
584.210.500.-
717.420.000.-
4.700.000,-
1.306.330.500,-
1.242.657.077,-
635.970.000,-
22.885.000,-
1.901.512.077,-
595.446.577,-
(81.450.000,-)
18.185.000,-
595.181.577,-
5.1.2. BelanjaBelanja Daerah meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
Dalam Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Pidie terdapat 4 (empat) Bidang, dimana masing-
masing bidang merupakan Pelaksana Teknis Kegiatan.
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIEDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014
15
Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2014 sebagai berikut :
Belanja Daerah Anggaran (Rp) Realisasi Lebih / Kurang
1.BelanjaTidak langsung
2.Belanja Langsung
JUMLAH
3.570.730.139,-
4.138.083.000,-
7.708.813.139,-
3.212.127.648,-
4.073.918.720,-
7.286.046.368,-
358.602.491,-
64.164.280,-
422.766.771,-
Realisasi Belanja Daerah TA 2014 sebesar Rp. 7.286.046.368,- dari anggaran
Rp. 7.708.813.139,- atau sebesar 95%.
- Belanja Tidak LangsungBelanja tidak langsung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pidie meliputi Belanja Pegawai dengan realisasi sebagai berikut:
Belanja Tidak Langsung Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih / Kurang
Belanja Pegawai
Jumlah
3.570.730.139,-
2.877.945.480,-
3.212.127.648,-
2.891.496.173,-
358.602.491,-
13.550.693,-
Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2014 sebesar Rp. 3.212.127.648,- dari
anggaran Rp. 3.570.730.139,- atau sebesar 90%.
- Belanja Langsung
Belanja langsung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Pidie meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa serta Belanja Modal dengan
realisasi sebagai berikut:
Belanja Langsung Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih / Kurang
1.Belanja Pegawai
2.Belanja Barang & Jasa
3.Belanja Modal
Jumlah
952.009.000,-
1.914.484.715,-
1.271.589.285,-
4.138.083.000,-
937.609.000,-
1.864.750.435,-
1.271.559.285,-
4.073.918.720,-
14.400.000,-
49.734.280,-
30.000,-
64.164.280,-
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIEDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014
16
Realisasi Belanja Langsung TA 2014 sebesar Rp. 4.073.918.720,- dari
anggaran Rp. 4.138.083.000,- atau sebesar 98%.Berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 tahun 2014, anggaran untuk
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie
dialokasikan sebesar Rp. 7.590.683.139,- terdiri dari Belanja tidak Langsung
Rp. 3.564.980.139,- dan Belanja Langsung Rp. 4.025.703.000,-. Anggaran
tersebut digunakan untuk membiayai Operasional Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie selama 1 tahun, baik untuk
membayar gaji pegawai, tunjangan PNS dan belanja kegiatan lainnya.
Selanjutnya dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 11 tahun 2014, anggaran
untuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie
dialokasikan sebesar Rp. 7.708.813.139,- bertambah sebesar
Rp. 118.130.000,- atau 2%. Realisasi Belanja Daerah TA 2014 sebesar Rp. 7.286.046.368,- dari
anggaran Rp. 7.708.813.139,- atau sebesar 95%.
5.1.3. AssetAsset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber- sumber daya
karena alasan sejarah dan budaya, dan daftar aset Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie telah dituangkan dalam lembar
Neraca dari Catatan Laporan Keuangan tersebut.
1. Aset TetapSaldo Aset tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah Rp. 34.853.792.637,- dan Rp. 33.010.364.352,- Akun ini menggambarkan saldo asset Tetap yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIEDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014
17
Aset Tetap 2014 2013
a. Tanah
b. Peralatan dan Mesin
c. Gedung dan Bangunan
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan
e. Aset Tetap Lainnya
f. Kontruksi dalam pengerjaan
g. Akumulasi Penyusutan
Jumlah Aset Tetap
Rp. 9.037.461.000,-
Rp.17.531.258.312,-
Rp. 6.484.443.225,-
Rp. 1.800.660.100,-
0
0
0
Rp. 34.853.792.637,-
Rp. 9.037.461.000,-
Rp.17.130.771.312,-
Rp. 5.786.482.940,-
Rp. 1.055.649.100,-
0
0
0
Rp. 33.010.364.352,-
Nilai Aset tetap pada tahun 2014 sebesar Rp. 34.853.792.637,- merupakan
akumulasi dari keseluruhan aset yang telah terinfentarisir, maka terjadi pertambahan
nilai asset dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.843.428.285,- dengan rincian
sebagai berikut :
Aset yang diperoleh pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 1.271.589.285,- yang
terdiri atas aset antara lain sebagai berikut :
Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 400.487.000,-
Gedung dan Bangunan Rp. 697.960.285,-
Jalan,Irigasi dan Jaringan Rp. 375.142.000,-
Jalan,Irigasi dan Jaringan Rp. 369.869.000,- (Marka Jalan TA 2013)
a. Tanah
Saldo Tanah per 31 Desember 2014 dan 2013 masing – masing sebesar
Rp. 9.037.461.000,- dan Rp. 9.037.461.000,-.
b. Peralatan dan MesinSaldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 dan 2013 masing – masing
sebesar Rp. 17.329.258.312,- dan Rp. 17.130.771.312,- sehingga nilai aset
terhadap peralatan dan mesin bertambah berupa,
- Alat-alat angkutan berupa sepeda motor sebanyak 5 unit senilai
Rp. 86.857.000,- dan hibah satu unit bus sekolah dari Depertamen
Perhubungan RI tahun anggaran 2013 senilai Rp. 202.000.000,-- Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa :
Rambu-rambu lalulintas senilai Rp. 68.180.000,- AC sebanyak 1 unit senilai Rp. 9.125.000,- Almari sebanyak 2 unit dengan nilai perolehan Rp. 10.875.000,- Komputer sebanyak 1 unit seharga Rp. 6.500.000,- Faximile sebanyak 1 unit dengan nilai perolehan Rp. 3.200.000,- Meja Kerja sebanyak 2 unit seharga Rp. 3.000.000,-
- Alat-alat studio dan komunikasi senilai Rp. 10.750.000,-
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIEDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014
18
c. Gedung dan BangunanSaldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing
sebesar Rp. 6.484.443.225,- dan Rp. 5.786.482.940,- sehingga nilai gedung
dan bangunan bertambah sebesar Rp. 697.960.285,- berupa :
1. Rehab 1 (satu) unit Terminal Terpadu Kota Sigli senilai Rp. 191.452.285,-2. Rehab Kuala Lhok Laweung senilai Rp. 312.508.000,-3. Traffic Light senilai Rp 194.000.000,- .
d. Jalan, Irigasi dan JaringanSaldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-
masing sebesar Rp. 1.800.660.100 dan Rp. 1.055.649.100,- sehingga terjadi
penambahan sebesar Rp. 745.011.000,- berupa Marka Jalan tahun anggaran
2013 yang tidak terinventarisir tahun lalu dan Marka Jalan tahun anggaran 2014.
e. Aset Tetap LainnyaSaldo Asset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2012 masing - masing
sebesar
Rp. Nihil dan Rp. Nihil
f. Kontruksi dalam PengerjaanSaldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 dan 2012 masing-masing
sebesar Rp. Nihil dan Rp. Nihil
g. Aset LainnyaAset Lainnya merupakan Asset dalam bentuk tagihan penjualan cicilan untuk
Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar Rp. Nihil dan Tahun 2014
sebesar Rp. Nihil
5.1.4. Kewajiban a. Kewajiban Jangka Pendek
Akun ini menggambarkan jumlah keawjiban SKPD yang akan jatuh tempo
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013, yang meliputi
Hutang PFK, Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, dan Lain-lain
Kewajiban jangka Pendek sebagai berikut :
Kewajiban Jangka Pendek 2014 2013 Rp. Rp.
a. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0 0
b. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang 0 0
c. Lain-lain Kewajiban Hutang Jangka Pendek 0 0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 0 0
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIEDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014
19
Saldo Kewajiban jangka Pendek SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pidie Tahun 2014 dan 2013 adalah Nihil.
1. Kewajiban Jangka PanjangAkun ini menggambarkan jumlah kewajiban SKPD yang jatuh tempo lebih
dari satu tahun sejak 31 Desember 2014 dan 2013, yaitu hutang penerusan
Pinjaman. Tidak ada
Saldo Kewajiban Jangka Panjang SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Pidie baik Tahun 2014 maupun 2013.
5.1.5. Ekuitas DanaAkun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD Dinas, Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Pidie, meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL),
Ekuitas Dan Investasi (EDI) dan Ekuitas Dana Dicadangkan (ECD), Saldo
per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing - masing sebesar
Rp. 34.853.792.637,- dan Rp. 33.010.364.352.-, Saldo tersebut dapat
dirincikan sebagai nerikut :
Ekuitas Dana : 2014 2013 Rp. Rp.
a. Ekuitas Dana Lancar (EDL) 0 0
b.Ekuitas Dana Dicadangkan (EDC) 0 0
c.Ekuitas Dana Diinvestasikankan (EDI) 34.853.792.637,- 33.010.364.352,- Jumlah Ekuitas Dana 34.853.792.637,- 33.010.364.352,-
Saldo – Saldo akun ekuitas dana per 31 Desember 2014 dan tahun 2013 dapat
dijelaskan sebagai berikut :
a. Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Lancar (EDL) 2014 2013 Rp. Rp.
1). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 0 0
2). Pendapatan yang ditangguhkan 0 0
3). Cadangan Piutang 0 0
4). Cadangan Belanja Dibayar Dimuka 0 0
5). Cadangan Persediaan 0 0
6). Dana yg hrs.disediakan utk.Pembyr.Jk.Pendek 0 0
Jumlah Ekuitas Dana (EDL) 0 0
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIEDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014
20
b. Ekuitas Dana Dicadangkan Ekuitas Dana Dicadangkan (EDC) 2014 2013
Rp. Rp.
1). Tambahan Cadangan Thn.Berjalan 0 0
Jumlah Ekuitas Dicadangkan(EDC) 0 0 c. Ekuitas Dana Investasi (EDI)
2014 2013 Rp. Rp.
1). Diinvestaikan dlm Investasi JP. 0 0
2).Diinvestasikankan Dalam Aset Tetap 34.853.792.637,- 33.010.364.352,-3). Diinvestasikankan Dalam Aset Lainnya 0 0
4). Dana yg hrs.disediakan utk.Pembyaran JP 0 0
Jumlah Ekuitas Dana Investasi(EDI) 34.853.792.637,- 33.010.364.352-,
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIEDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014
Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN
21
Gambaran Umum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pidie
A. Status PembentukanDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie merupakan suatu
lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan dibidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika yang lebihah terarah dan rencana dalam pencapaian
visi, misi dan tujuan instasi yang telah tertuang dalam program kerja kegiatan sesuai
dengan kewenangan yang diberikan Pemerintah Daerah berdasarkan Qanun
Kabupaten Pidie Nomor : 4 Tahun 2008 tanggal 12 Juli 2008, tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pidie, berkewjiban melaksnakan Kewenangan Pemerintah
Daerah dalam Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
B. Struktur Organisasi Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pidie terdiri dari :
a. Kepala Dinas b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Data dan Penyusunan Program; dan
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
c. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari : 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat;
2. Seksi Pengendlian dan Opersional Transportasi Darat; dan
3. Seksi Pengelolaan Perparkiran
d. Bidang Perhubungan Laut terdiri dari : 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut; dan
2. Seksi Kepelabuhan dan Kesyahbandaran.
e. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan Komunikasi Masyarakat dan Pengawasan Informasi;
2. Seksi Media Tradisional, Pers dan Media Elektronika; dan
3. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsional dan wewenang Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie, diperlukan daya
dukungan sejumlah personil ( pegawai ) yang cakap, berkualitas dan berdedikasi
tinggi.
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIEDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014
22
Secara keseluruhan sampai akhir Desember 2014 jumlah pegawai negeri sipil
(PNS) 57 orang dilingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pidie.
Tingkat kecakapan yang dimiliki dapat dikaji melalui beberapa faktor utama,
misalnya derajat pendidikan formal, pengalaman jabatan dan eselonering, kursus-
kursus atau latihan jabatan,
dan lain-lain. Secara umum, keadaan tersebut masih memerlukan dorongan untuk
ditingkatkan sesuai beban kerja keotonomian kedepan yang semakin berat dan
kompleks.
C. Tugas, Fungsi dan Wewenang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie memiki tugas
melaksanakan Wewenang otonomi daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan Kebijakan Teknis dalam Lingkup perencanaan pembangunan daerah
b. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pidie.
c. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Oleh Bupati Pidie sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
Untuk melaksanakan fungsi tersebut di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pidie mempunyai Wewenang :
a. Menyusun RPJPD,RPJMD,RKPD,Renja SKPD Pemerintah Kabupaten Pidie
b. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksana rencana-rencana
tersebut yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusul kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.
c. Melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas, satuan organisasi lain
dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-
kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah daerah Kabupaten
Pidie.
d. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie
bersama-sama dengan TAPD ( Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dengan
koordinasi Sekretaris Daerah kabupaten Pidie.
e. Melakukan koordinasi dan atau mangadakan penelitian untuk kepentingan
perencanaan penbangunan di daerah.
f. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana penbangunan di Daerah untuk penyempurnaan rencana labih lanjut.
g. Memonitor pelaksana pembangunan di Daerah.
h. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk
Bupati Pidie.
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIEDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014
23
BAB VPENUTUP
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau analisis terhadap nilai-
nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
Termasuk pula dalam catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi
yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta
pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang Wajar
atas Laporan Keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen
lainnya.
Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos
pelaporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain :
a) Menyajikan ikhtisar pencapaain kinerja keuangan selama tahun
Pelaporan;
b) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan Laporan Keuangan dan kebijakan-
kebijakan Akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan
kejadian-kejadian penting lainnya;
c) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi
pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan ;
d) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,yang
tidak disajiakan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
Demikian penjelasan secara garis besar mengenai Catatan Atas Laporan Keuangan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie Tahun Anggaran
2014 ini, kami menyadari masih terdapat kekeliruan dan kesilapan dari kami beserta
staf, kami sangat mengharapkan koreksi yang positif dan objektif untuk
Kesempurnaan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pidie untuk tahun-tahun yang akan datang. Terimakasih.
Sigli, 12 Januari 2015
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pidie
M. ADAM, BA Pembina Tk. I / NIP : 19621231 198603 1 091
24
Top Related