Upaya Peningkatan Kualitas Tenaga Gizi melalui Penguatan Akreditasi
Institusi Pendidikan dan Uji Kompetensi
Dr. Arum Atmawikarta, MPH
Disajikan pada KPIG, Temu Ilmilah Internasional, dan Kongres PERSAGI XV Yogyakarta, 26 November 2014
OUTLINE
PENDAHULUAN
TANTANGAN MASALAH GIZI
KEADAAN INSTITUSI PENDIDIKAN DAN TENAGA GIZI
TANTANGAN KUALITAS INSTITUSI PENDIDIKAN GIZI : AKREDITASI (LAM PTKES)
TANTANGAN KUALITAS LULUSAN PENDIDIKAN GIZI : UJI KOMPETENSI
KESIMPULAN
PENDAHULUAN
• Indonesia menghadapi tantangan masalah gizi yang cukup berat.
• Diperlukan tenaga gizi yang kompeten di berbagai tingkat pelayanan.
• Peningkatan tenaga gizi yang kompeten dicapai melalui reformasi yang mencakup 2 aspek, yaitu akreditasi dan uji kompetensi.
• Saat ini, Indonesia sedang merintis kedua reformasi tersebut.
• Peranan PERSAGI dan AIPGI sangat penting dalam mengawal kedua reformasi tersebut.
TANTANGAN MASALAH GIZI
“Kurang Gizi” Masih Menjadi Masalah Serius
Target RPJMN (balita kurang gizi dan balita pendek) tidak tercapai
Dispartitas “stunting” antar Provinsi sangat tinggi; hanya 5/33 provinsi yang mencapati target RPJMN 32%
Target
Gizi Ibu yang tidak Optimum menjadi penyebab utama terjadinya masalah kurang gizi pada balita
Gizi Ibu Hamil yang tidak optimum
% WUS dengan KEK
% BBLR % baduta stunting
BBLR Stunting pada baduta
Defisiensi Mikronutrien Masih Menjadi Masalah Serius
Status Kadar Yodium masih dalam tingkatan “adequate” tetapi masih ada daerah dengan cakupan garam yodium yang rendah (RISKESDAS 2013)
Anemia pada bumil masih tetap tinggi: tidak ada perubahan signifikan sejak tahun 2001 (SKRT 2001, RISKESDAS 2013)
Anaemia masih menjadi masalah kesmas pada tingkatan “moderate” (>20%) di sebagian besar masyarakat (RISKESDAS, 2013)
Riskesdas 2013
“GEMUK” PERLU MENJADI PERHATIAN SERIUS
Gizi lebih pada balita mengalami penurunan, walau angka tersebut masih mengkhawatirkan (RISKESDAS)
Kenaikan serius angka gizi lebih (BMI> 25) pada wanita dewasa (> 18 tahun)
2010 2013
Hypertension (%) 7.6 9.5
Diabetes (%) 1.1 2.1
Stroke (per 1000 pop) 8.3 12.1
Kenaikan PTM pada Kelompok Dewasa
Riskesdas 2013
Cakupan Intervensi Gizi Mikro Belum Mencapai Target Nasional
Target Pada RAN-PG 2013 2015
Capaian 2013
Suplementasi Vitamin A pada balita 6-59 bulan
80% 85% 75.5%
Suplementasi besi folat pada bumil (90 tablet)
80% 85% 33.2%
Cakupan Garam Beryodium 80% 90% 77.1%
Belum Optimumnya Praktek Pemberian ASI Eksklusif dan Pemberian Makanan Pendamping ASI, Berpengaruh pada
Status Gizi Anak
Hanya 1/3 anak usia 6-23 bulan mendapatkan makanan pendamping ASI berkualitas
Kenaikan cakupan ASI Eksklusif pada bayi <6 bulan- angka tersebut masih cukup rendah
Ketahanan Pangan dan Gizi memburuk di 75 kabupaten (merah dan jingga) dalam periode 2009 - 2013
Reorientasi Sasaran Perbaikan Gizi : Fokus pada Bumil dan Bayi sampai usia 2 Tahun
12
Ibu hamil dan bayi 0-2 tahun kurang gizi: hambatan
perkembangan otak, kecerdasan, kemampuan belajar dan
rendahnya produktifitas yang bersifat permanen (irreversible).
• Fisik anak kurang gizi dapat diperbaiki:
• Tapi perkembangan otaknya, tidak dapat diperbaiki:
•Kurang gizi pada usia dini meningkatkan resiko
berbagai penyakit degeneratif (jantung, kanker, dll) pada
saat dewasa
Programme interventions
for tackling the double burden of malnutrition across the life
course
13
Stage of
life
course
Direct interventions Indirect interventions
Conception to birth
Micronutrient (Iron/folate) supplements
balanced protein energy supplements*
deworming
Reduction of household/cigarette smoke
Presumptive radical treatment for malaria*
Insecticide-treated bed nets*
Salt Iodization
Flour fortification
Oil fortification
Prevent child marriage and teenage pregnancies
Conditional cash transfer programmes (with nutrition education)
Fiscal food policies o Food
subsidies
o fat/sugar
taxes
o levies
Urban planning
o Bike lanes
o Parks
o Pedestrian
precincts
o Sanitation
o Smoke
free
houses
Young Children (0-5 years)
exclusive breastfeeding promotion,
appropriate complementary feeding promotion
Hand washing and hygiene interventions
young child supplementation with vitamin A and zinc,
management of severe acute malnutrition
Code of marketing of breastmilk substitute
Conditional cash transfer programmes (with nutrition education)
Children (5-18 years)
School based o providing
healthy meals o promotion and
provision of daily physical exercise
o Weekly iron supplements/ deworming
No vending machines or junk food sales in schools
No advertising of food aimed at children
Adulthood (18+yrs)
Medical service provider counselling on healthy diet
Worksite encouragement to exercise and eat healthy foods
Taking regular exercise
Food labelling o Nutrition
signposting o Control
food claims
The Four Overarching
Pillars of DBM
Nutrition Policy
Framework
14
Sector
Nutrition Policy Pillars Sustainable Food
Security Food Safety Healthy
Lifestyle Nutrition
Health Food safety and hygiene regulations
Food Inspections Food standards
Promotion of healthy eating
Promotion of exercise
Infection Control
Family Planning
Micronutrient supplementation
Nutrition education
Dietary Guidelines
Nutritional surveillance
Public Works and urban planning
Rural roads Irrigation
Water and Sanitation
Urban bike lanes
Pedestrian walkways
Agriculture Food availability (Food production)
Food standards
Education School gardens School meals
Hygiene education
Physical exercise
Life skills and sex education
Nutrition education
Anaemia control
Social Welfare/ Security
Food Access (cash transfers)
Industry and Trade
Food availability (manufacture and marketing)
Food Standards Food fortification
Public Information
Marketing of food to children
Code of marketing of breastmilk substitutes
Finance/ economy
Food Subsidies Import/export
restrictions
Food Taxes
KEADAAN INSTITUSI PENDIDIKAN DAN TENAGA GIZI
Kondisi Saat Ini : Data Jumlah Prodi dan Akreditasi Pendidikan Tinggi 7 Bidang Kesehatan
No Bidang Kesehatan Jumlah Prodi Akreditasi
Masih Berlaku
Akreditasi Kadaluarsa
Belum Terakreditasi
1 Kedokteran 339 63 25 251 S1,S2,S3 (Akademik) 121 63 25 33 Spesialis (Profesi) 218 - - 218
2 Kedokteran Gigi 64 15 3 45 S1,S2,S3 (Akademik) 27 15 3 8 Spesialis (Profesi) 37 - - 37
3 Keperawatan 753 457 44 252 Diploma 368 278 40 50 S1-Ners, spesialis 385 179 4 202
4 Kebidanan 728 454 15 259
5 Kesehatan masyarakat 176 101 15 60
6 Farmasi 153 79 7 67
7 Gizi 44 12 4 28 Jumlah Total 2257 1181 118 958
Data Diolah dari data PDPT, BAN PT, Kemkes dan data primer 2013
•Sesuai dengan UU No.12/ 2012, prodi yang belum terakreditasi tetapi masih memiliki izin operasional = terakreditasi minimum sementara •Setiap prodi wajib mengisi PDPT sebagai pertimbangan BAN PT mengeluarkan status akreditasi
17
Catatan : 1. Paparan Menteri Kesehatan R.I dalam rangka Ratas Bidang Kesehatan dengan Presiden dan wakil presiden, Jakarta, 13 Maret 2007 2. Proyeksi penyediaan SDM tahun 2005 disusun dengan dasar keadaan tahun 2010 dan, lulusan per tahun dokter spesialis 1.700, dokter
umum 5.000, dokter gigi spesialis 50, dokter gigi 500, perawat 24.000, bidan 9.000, perawat gigi 800, apoteker 1200, asisten apoteker 4.400, SKM 3.000, sanitarian 2.000, gizi 1.800, keterapian fisik 800, keteknisan medis 3.900 serta penyusutan masing-masing SDM pertahun 2%. Penduduk tahun 2006 : 222.735.400, Tahun 2007 : 225.590.000, Tahun 2010 : 234.139.400 dan Tahun 2025 : 273.651.400 dari Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025, Bappenas, BPS, UNFPA, Jakarta 2005. Proyeksi Peny.SDMK, 2025
Rencana Kebutuhan Berbagai SDM Kesehatan Tahun 2010 dan Proyeksi Penyediaan SDM Kesehatan Tahun 2025
No
Jenis SDM Kesehatan
Tahun 20061) Kebutuhan SDMk
Tahun 20101)
Penyediaan SDMK Tahun
20252)
SDM/100.000
Pend
Jumlah SDM/100.000
Pend
Jumlah SDM/100.000
Pend
Jumlah
A Medis
1 Dokter Spesialis
2 Dokter Umum
3 Dokter Gigi
5.53
19.93
5.05
12374
44564
11289
9
30
11
21234
70782
25953
14
43
10
37904
117635
26357
B Keperawatan
4 Perawat
5 Bidan
6 Perawat Gigi
137.87
35.4
3.68
308306
79152
8230
158
73
16
372783
176954
37750
215
91
14
589043
248357
38338
C Farmasi
7 Apoteker
8 Asisten Apoteker
4.56
17.49
10207
39106
9
18
21234
42469
12
32
31368
88881
D Kesehatan Masyarakat
9 SKM
10 Sanitarian
4.36
8.09
9739
18094
8
10
18875
23594
19
16
53155
42989
E 11 Gizi 6.86 15342 18 42469 20 54895
F 12 Keterapian Fisik 2.37 5290 4 9438 6 17428
G 13 Keteknisan Medis 4.61 10318 10 14156 22 61434
18
Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan
Tenaga Kesehatan Jumlah Rasio per 100.000
penduduk
Dokter Umum 61,500 27
Dokter Spesialis 16,600 8
Dokter Gigi 18,000 8
Dokter Gigi Spesialis 1,300 1
Perawat 362,500 158
Bidan 100,500 44
Apoteker 14,600 6
Sarjana Kesehatan Masyarakat 14,600 6
Sanitarian 20,000 9
Tenaga Gizi 18,700 8
Sumber: Depkes 2008
Rasio ideal tenaga gizi per
100.000 penduduk 22 (Indonesia Sehat 2010)
19
Keberadaan Tenaga Gizi per 100.000 penduduk menurut Provinsi
Sumber : Rifaskes 2011
Jenis Tenaga di Puskesmas
Sumber : Rifaskes 2011
Arahan RPJMN 2015-2019: Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah masih kurang, dari 9.550 Puskesmas: • 9,8% puskesmas tanpa dokter • 2.194 puskesmas tanpa tenaga gizi • 5.895 puskesmas tanpa tenaga promkes
Distribusi tidak merata, daerah-daerah tertentu akan tetap sulit memenuhi kebutuhan nakes
Mutu belum memadai
20
Jenis Nakes per 100.000 penduduk
Status Target 2019
Dokter Umum 13,7 45
Dokter Gigi 4,3 13
Perawat 89,9 180
Bidan 49,9 120
Jumlah (%)
Ners D3
Keperawatan
D3
Kebidanan dr drg
Rata2 48.0 43.0 41.1 65.8
Tertinggi 77.8 73.3 72.2
Terendah 13.3 10.0 7.8
Skor kelulusan
44.0 37.5 40.1 62.0 53.8
Lulus 63.0 67.5 53.5 71.3 76.0
TANTANGAN Menjamin kecukupan dengan meningkatan keselarasan dalam produksi, penyebaran dan penempatan tenaga kesehatan serta kualitas dan kinerja tenaga kesehatan Pemenuhan jumlah tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Meningkatkan perekrutan dan penyebaran tenaga kesehatan
Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019
1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
2. MEMPERCEPAT PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
6. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
7. Meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
8. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN, PERSEBARAN, DAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
9. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
10. Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi
11. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan
12. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
21
22
Arah Kebijakan
Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
Strategi 1. Peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan gizi dengan fokus utama pada 1000 hari
pertama kehidupan; remaja, calon pengantin dan ibu hamil
3. Peningkatan promosi gizi, sanitasi, higiene, dan pengasuhan;
4. Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi termasuk melalui upaya
kesehatan berbasis masyarakat/UKBM (antara lain Posyandu, Pos PAUD);
5. Pengembagan dan penguatan pelaksanaan, dan pengawasan regulasi dan
standar gizi; dan
6. Penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik
yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah pusat,provinsi dan
kabupaten/kota dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi.
23
Arah Kebijakan 8:
Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Strategi 1. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan
kesehatan dengan prioritas di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) melalui penempatan tenaga kesehatan yang baru lulus (affirmative policy);
2. Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui pengembangan kompetensi, pelatihan dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan;
3. Peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan melalui pengembangan dokter spesialis dan dokter layanan primer;
4. Pengembangan insentif finansial dan non-finansial bagi tenaga kesehatan;
5. Pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dan upaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan.
Sasaran/Indikator Status
Awal
Target 2019
(TENTANTIVE)
Sasaran RPJMN 2015-2019
24
1. Status Gizi Masyarakat
Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada
balita (underweight) (persen)
19,6 17 (MI)
Menurunnya bayi dengan Berat Bayi Lahir
Rendah (BBLR) (persen)
10,2 8
Menurunnya prevalensi baduta stunting (pendek
dan sangat pendek) (persen)
32,9 < 28 (HI)
Menurunnya anemia pada ibu hamil (persen) 37,1 28 (HI)
Meningkatnya persentase bayi usia kurang dari 6
bulan yang mendapat ASI Eksklusif
41,5 >80 (HI)
2. Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia
Kesehatan Persentase tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan
kesehatan sesuai standar 65 85
Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang
ditingkatkan mutunya melalui pelatihan
20 100
TANTANGAN KUALITAS INSTITUSI PENDIDIKAN GIZI : AKREDITASI
(LAM PTKES)
1. UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Permendiknas No.28/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No.49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No.50/2014 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Permendikbud Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
8. Ijin Operasional LAM PTKES dari Mendikbud
9. Badan Hukum LAM PTKES dari Menhumkam
Regulasi Sistem Akreditasi
BLUE PRINT KOMPETENSI (soal)
INSTRUMEN AKREDITASI
AKREDITASI STATUS AKREDITASI
UJI KOMPETENSI
PENGGUNA
KUALITAS LULUSAN DI PELAYANAN
LAM PT Kesehatan
DEMAND (Global & nasional)
(MUTU INSTITUSI)
(MUTU INDIVIDU)
• PT • OP • AIPT
*
KERANGKA KERJA SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
Lembaga Uji Kompetensi (LUK) Kedokteran & Kedokteran Gigi
Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi (LPUK) Nakes
STANDAR PENDIDIKAN & KOMPETENSI
•SNPT •SPMI •PDPT
Tantangan Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
1. Penataan kerangka pendidikan :
a) Roadmap jenis & jenjang pendidikan
b) Standar kompetensi
c) Standar pendidikan
d) KKNI
e) Standar dan lingkup pelayanan (Kemenkes)
2. Peningkatan Akses & Pemerataan :
a) Distribusi program studi
b) Perijinan program studi baru
c) Tracer study & need assessment
3. Peningkatan Kualitas Penelitian bidang Kesehatan
a) Kualitas penelitian
b) Kualitas publikasi
c) Koordinasi penelitian, pendidikan dan pelayanan
4. Penataan Aset :
a) SDM :
- Jumlah dosen
- Kualifikasi dosen
b) Sarana & Prasarana :
- Sarana institusi
- Sarana pembelajaran
- Wahana pendidikan
5. Sistem Penjaminan Mutu :
a) Kualitas Calon Mahasiswa
b) Kualitas Lulusan
c) Kualitas Dosen
d) Kualitas Pengelolaan Institusi
6. Interprofessional Collaboration
a) Teamwork
b) Resource sharing
Standar Pendidikan Tinggi Menurut Pasal 54 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Standar Pendidikan
Tinggi
Standar Nasional Dikti
Ditetapkan oleh Menteri
SPT Ditetetapkan oleh setiap perguruan
tinggi
1. standar bidang akademik 2. standar bidang non akademik
Standar Nasional Pendidikan
Standar Kompetensi Lulusan
Standar Isi
Standar Proses
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Standar Sarana & Prasarana
Standar Pengelolaan
Standar Pembiayaan
Standar Penllaian Pendidikan
Standar Penelitian
Standar Hasil
Standar Isi
Standar Proses
Standar Penilaian
Standar Peneliti
Standar Sarana & Prasarana
Standar Pengelolaan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
Standar Hasil
Standar Isi
Standar Pelaksanaan
Standar Penilaian
Standar Peneliti
Standar Sarana & Prasarana
Standar Pengelolaan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan
Standar Nasional Pendidikan
Standar Penelitian
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
Permendikbud No.49/2014
Memperbaiki Derajat
Kesehatan Masyarakat
Pendidikan Inter-Profesi
Kolaborasi Pelayanan
KEBUTUHAN KESEHATAN NASIONAL
Sistem kesehatan terfragmentasi dari sistem pendidikan
Tenaga Kesehatan Saat Ini dan Akan Datang
Tenaga Kesehatan
Kesiapan Kolaborasi Pelayanan
Memperkuat Sistem Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
yang Optimal
KONTEKS NASIONAL
Sistem Pendidikan dan Sistem Kesehatan
Konsep Integrasi Sistem Pendidikan – Pelayanan
Sistem kesehatan yang terintegrasi
dengan sistem pendidikan
LAM PTKES
Menjawab tuntutan :
1) Globalisasi industri pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan;
2) Peraturan perundang-undangan (UU 12/12 ttg Pendidikan Tinggi);
3) Partisipasi aktif Masyarakat Sipil dalam penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi.
Tujuan Akreditasi Oleh LAM-PTKes bukan hanya untuk memberikan status dan
peringkat akreditasi prodi saja, tetapi
utamanya untuk
menumbuhkan kesadaran, motivasi, dan langkah-langkah
konkret
yang akhirnya bermuara pada budaya peningkatan
mutu berkelanjutan (culture of continuous quality improvement).
01/12/2014 32
Organogram LAM-PTKes sebagai Organisasi Pelayanan
Tahapan Akreditasi
01/12/2014 33
• Fasilitasi : Fasilitator
• Assessment Kecukupan : Assessor
• Assessment Lapangan : Assessor
• Validasi : Validator
• Penentuan hasil akreditasi : Majelis
Tata Nilai LAM-PTKes
Amanah dan Mandiri
34
Nilai Dasar 1.Continuous Quality
Improvement 2.Quality Cascade 3.Conceptualization –
Production – Usability 4.Trustworthy 5.Interprofessionalism
Nilai Operasional
Quality Cascade
35
Kualitas Kesehatan Masyarakat
Kualitas Lulusan
Kualitas Institusi
Kualitas Sistem
Kualitas Praktik
Sistem Pendidikan Kesehatan
Sistem Akreditasi
Pengembangan Profesional Berkelanjutan
Sistem Sertifikasi
PENINGKATAN MUTU LULUSAN : UJI KOMPETENSI
TUJUAN
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan
Nakes
Melindungi masyarakat atas tindakan
dilakukan Nakes
Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang dilayani & Nakes
1. Perawat
2. Bidan
3. Fisioterapis
4. Perawat Gigi
5. Refraksionis Optisien
6. Terapis Wicara
7. Radiografer
8. Okupasi Terapis
9. Ahli Gizi
10. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
11. Teknisi Gigi
12. Sanitarian
13. Elektromedis
14. Analis Kesehatan
15. Perawat Anestesi
16. Akupunktur Terapis
17. Fisikawan Medis
18. Ortotis Prostetis
19. Teknisi Tranfusi Darah
20. Teknisi Kardiovaskuler
21. Ahli Kesehatan Masyarakat
SASARAN
Prioritas: • D3 Kebidanan • D3 Keperawatan • Ners
Alasan: 1. Jumlah sekitar 70 persen dari
tenaga nakes 2. Jumlah institusi pendidikan paling
banyak ( bidan sekitar 700, perawat sekitar 700)
3. Berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan
4. Persiapan teknis dan administratifnya sudah lebih baik (dibantu oleh projek HPEQ)
5. Setiap tahun jumlah calon peserta uji kompetensi sekitar 100.000
PRIORITAS UJI KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN TAHUN 2013
Regulasi Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
PB Mendikbud dan Menkes No.36/2013 tentang
Uji Kompetensi Bagi Mahasiswa PT bidang Kesehatan
SKB Dirjen Dikti dan Kabadan PPSDM Kes ttg Penyelenggaraan Uji
Kompetensi Tahun 2013
SE Dirjen Dikti No.704/E.E3/DT/2013 ttg Uji Kompetensi bagi Peserta Didik pada Program
DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Ners
Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidan, Perawat dan Ners Tahun 2013
UU No.20/2003 ttg Sisdiknas
UU No.12/2012 ttg Pendidikan Tinggi
Permenkes No.46/2013 ttg Registrasi Nakes
Permendikbud No.83/2013 ttg
Sertifikat Kompetensi
SE Dirjen Dikti No. 315 Tahun 2014 untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Ulang bagi Mahasiswa Program DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Ners 2013
SE Dirjen Dikti No. 370 Tahun 2014 untuk implementasi Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Program DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Ners 2014
20
14
2
01
3
PB Mendikbud dan Menkes tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Mahasiswa Program DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Ners (8 Agst)
Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidan, Perawat dan Ners Juni-Juli 2014
Sistem Uji Kompetensi
Input Process
Output
1. Blueprinting
2. Item Writer
Standard
3. Item Reviewer
Standard
4. ICT support
1. Review Process
2. Try-out
3. Examination
guideline
4. Report on
Examination
5. Feedback
process.
6. Item Bank
• Criterion-
reference.
• Standard
setting
exercise
I PRA UJI KOMPETENSI A. Registrasi peserta uji
B. Persiapan penetapan tempat uji kompetensi (TUK)
C. Persiapan pengawas
D. Pengadaan Kartu Peserta Uji
E. Rapat Koordinasi
II PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
A. Ujian Berbasis PBT
B. Ujian Berbasis CBT
III PASKA UJI KOMPETENSI A. Pemeriksaan Hasil Ujian
B. Standard Setting
C. Pengumuman Hasil Ujian
Persiapan Uji Kompetensi
KESIMPULAN
1. Untuk menghadapi tantangan masalah gizi saat ini dan yang akan datang diperlukan tenaga gizi yang kompeten di berbagai tingkat pelayanan
2. Untuk menghasilkan tenaga gizi yang kompeten diperlukan perkuatan pada 2 reformasi, yaitu di tingkat hulu (melalui akreditasi) dan hilir (melalui uji kompetensi)
3. Saat ini, kedua reformasi tersebut sudah mulai dijalankan dengan terbentuknya LAM PTKES dan dimulainya persiapan uji kompetensi tenaga kesehatan termasuk di dalamnya tenaga gizi
4. Untuk memperkuat kedua reformasi tersebut peranan organisasi profesi (PERSAGI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia (AIPGI) sangat diperlukan
5. PERSAGI dan AIPGI perlu memiliki sekelompok anggota yang ditugaskan secara khusus untuk menangani kedua reformasi tersebut
Top Related