UNDANG-UNDANG NO. 33/2004 TENTANG0
PERIMBANGAN KEUANGAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
PENDAHULUAN
• Pembentukan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dimaaaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah
• Pendanaan tersebut menganut prinsip money follows function, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.
• Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, mencakup pembagian keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah
Penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah dilandasi oleh tiga fungsi utama yang diemban oleh pemerintah, yaitu;1.Fungsi distribusi2.Fungsi stabilisasi3.Fungsi Alokasi
• Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah.
• Sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintahan daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat.
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah.
• Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas:– Dana Bagi Hasil (DBH)– Dana Alokasi Umum (DAU)– Dana Alokasi Khusus
• Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta untuk menurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.
• Ketiga komponen dana perimbangan merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh
DANA BAGI HASIL MENURUT:
UU No.25 Tahun 1999 UU No.33 Tahun 2004 Bagi hasil pajak:•Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)•Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (HPHTB)
DBH yang bersumber dari Pajak:•Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)•Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)•Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21
Bagi Hasil SDA :•Sektor Pertambangan Minyak•Sektor Pertambangan Gas Alam•Sektor Pertambangan Umum•Sektor Kehutanan•Sektor Perikanan
DBH yang bersumber dari SDA :•Kehutanan•Pertambangan Umum•Perikanan•Pertambangan Minyak bumi•Pertambangan Gas Bumi•Pertambangan Panas Bumi
RINCIAN PROSENTASE PEMBAGIAN:
UU No.25 Tahun 1999 UU No.33 Tahun 2004 Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan
Sebesar 90 % untuk daerah dg rincian:•16.2 % untuk provinsi ybs•64 % untuk kabupaten/kota ybs•9 % untuk biaya pemungutan
Sebesar 90 % untuk daerah dg rincian:•16.2 % untuk provinsi ybs•64 % untuk kabupaten/kota ybs•9 % untuk biaya pemungutan
Sebesar 10% bagian Pemerintah, dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangan;•65 % dibagikan secra merata kepada seluruh kabupaten/kota•35 % dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/ melampaui rencana penerimaan sektor tertentu
Sebesar 10% bagian Pemerintah, dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangan:•65 % dibagikan secra merata kepada seluruh kabupaten/kota•35 % dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/ melampaui rencana penerimaan sektor tertentu
RINCIAN PROSENTASE PEMBAGIAN :
UU No.25 Tahun 1999 UU No.33 Tahun 2004Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Sebesar 80 % untuk daerah dg rincian:•16 % untuk provinsi ybs•64 % untuk kabupaten/kota ybs
Sebesar 80 % untuk daerah dengan rincian :
•16 % untuk provinsi ybs•64 % untuk kabupaten/kota ybs
Sebesar 20 % bagian Pemerintah, dibagikan dengan porsi sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota
Sebesar 20 % bagian Pemerintah, dibagikan dengan porsi sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota
RINCIAN PROSENTASE PEMBAGIAN :
UU No.25 Tahun 1999 UU No.33 Tahun 2004PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21
PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21
Sebesar 20% untuk daerah dg rincian:40% untuk provinsi
60% untuk kabupaten/kota
RINCIAN PROSENTASE PEMBAGIAN :
UU No.25 Tahun 1999 UU No.33 Tahun 2004SDA sektor Kehutanan DBH dari penerimaan
Kehutanan
Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)Provis Sumber Daya Hutan•20% untuk Pemerintah•80% untuk daerah
Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)Provis Sumber Daya Hutan•20% untuk Pemerintah•80% untuk daerah
IHPH yang menjadi bagian daerah, dibagi:•16% untuk propinsi•64% untuk kabupaten/kota penghasilPSDH yang menjadi bagian daerah, dibagi•16% untuk provinsi•32% untuk kabupaten/kota penghasil•32% dibagikan dengan porsi sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi ybs
IHPH yang menjadi bagian daerah, dibagi:
16% untuk propinsi64% untuk kabupaten/kota penghasil
PSDH yang menjadi bagian daerah, dibagi•16% untuk provinsi•32% untuk kabupaten/kota penghasil•32% dibagikan dengan porsi sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi ybs.
RINCIAN PROSENTASE PEMBAGIAN :
UU No.25 Tahun 1999 UU No.33 Tahun 2004
Bagi Hasil SDA Dana Reboisasi TIDAK DIBAGIHASILKAN
DBH dari penerimaan Dana Reboisasi
Disalurkan dalam bentuk DAK Dana Reboisasi
•60% Bagian Pemerintah untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional
•40 % Bagian Daerah penghasil digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil
RINCIAN PROSENTASE PEMBAGIAN :
UU No.25 Tahun 1999
UU No.33 Tahun 2004
SDA sektor Pertambangan Umum
DBH dari Penerimaan Pertamb. Umum
Penerimaan Iuran Tetap (land-rent)Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty)•20 % untuk Pemerintah•80% untuk daerah
Penerimaan Iuran Tetap (land-rent)Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty)•20 % untuk Pemerintah•80% untuk daerah
Land-rent yang menjadi bagian daerah, dibagi•16% untuk provinsi •64% untuk daerah
Royalty yang menjadi bagian daerah, dibagi:•16% untuk provinsi •64% untuk kabupaten/kota penghasil•32% dibagikan dengan porsi sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi ybs
Land-rent yang menjadi bagian daerah, dibagi•16% untuk provinsi •64% untuk daerah
Royalty yang menjadi bagian daerah, dibagi:•16% untuk provinsi •64% untuk kabupaten/kota penghasil•32% dibagikan dengan porsi sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi ybs
RINCIAN PEMBAGIAN :
UU No.25 Tahun 1999
UU No.33 Tahun 2004
SDA Sektor Perikanan DBH dari penerimaan Perikanan
•Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan•Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan•Dibagikan dengan porsi sama besar kepada kabupaten/kota seluruh Indonesia
•Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan•Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan•Dibagikan dengan porsi sama besar kepada kabupaten/kota seluruh Indonesia
RINCIAN PROSENTASE PEMBAGIAN :
UU No.25 Tahun 1999
UU No.33 Tahun 2004
SDA sektor Minyak Bumi DBH dari penerimaan Pertambangan minyak Bumi
85% untuk pemerintah15% untuk daerahBagian Daerah sebesar 15 %, dibagi dengan Rincian:
•3% untuk provinsi ybs •6% untuk kabupaten/kota penghasil•6% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi ybs
84,5% untuk pemerintah15,5% untuk daerahBagian Daerah sebesar 15 %, dibagi dengan rincian
•3% untuk provinsi ybs•6% untuk kabupaten/kota penghasil•6% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi ybs
Sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dengan rincian:•0,1% untuk provinsi ybs•0,2% untuk kabupaten/kota penghasil•0,2% dibagikan dengan porsi sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi ybs
RINCIAN PROSENTASE PEMBAGIAN :
UU No.25 Tahun 1999
UU No.33 Tahun 2004
SDA sektor Gas Alam DBH dari penerimaan Pertambangan Gas Bumi
70% untuk Pemerintah30% untuk daerahBagian Daerah sebesar 30%, dibagi dengan rincian:•6% untuk provinsi ybs•12% untuk kabupaten/kota penghasil•12% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi ybs
69,5% untuk Pemerintah30,5% untuk daerahBagian Daerah sebesar 30%, dibagi dengan rincian:
•6% untuk provinsi ybs•12% untuk kabupaten/kota penghasil•12% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi ybs
Sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dengan rincian:•0,1% untuk provinsi ybs•0,2% untuk kabupaten/kota penghasil•0,2% dibagikan dengan porsi sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi ybs
RINCIAN PROSENTASE PEMBAGIAN :
UU No.25 Tahun 1999
UU No.33 Tahun 2004
DBH dari penerimaan Pertambangan Panas Bumi TIDAK DIBAGI HASILKAN
DBH dari penerimaan Pertambangan Panas Bumi
20% untuk Pemerintah80% untuk daerahPenerimaan pertambangan panas bumi terdiri atas•Setoran Bagian pemerintah•Iuran tetap dan iuran produksi80%menjadi bagian daerah, dibagi•16% untuk propinsi•32% untuk kabupaten/kota penghasil•32% dibagikan dengan porsi sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi ybs.
• Dana Bagi Hasil disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan
• Realisasi penyaluran DBH sektor minyak bumi dan gas bumi tidak melebihi 130% dari asumsi dasar harga minyak bumi dan gas bumi dalam APBN tahun berjalan
• Dalam hal DBH sektor minyak bumi dan gas bumi melebihi 130% penyaluran dilakukan melalui mekanisme APBN Perubahan
• Pelanggaran terhadap penggunaan alokasi 0,5% DBH dari pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan serta porsi pengalokasiannya, dikenakan sanksi administrasi berupa pemotongan atas penyaluran DBH sektor Minyak Bumi dan Gas Alam
DANA ALOKASI UMUM
• Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN
Kebutuhan fiskal merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, yang diukur dengan jumlah penduduk, luas wilayah, IKK, PDRB per kapita dan Indek Pembangunan Manusia
Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil
• DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi
kapasitas fiskal Alokasi Dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji PNSD
DANA ALOKASI UMUMlanjutan….
• Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota
• DAU atas dasar celah fiskal suatu provinsi dihitung berdasrkan perkalian bobot daerah provinsi ybs dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi
Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal provinsi ybs dan total celah fiskal seluruh provinsi
• DAU atas dasar celah fiskal suatu kabupaten/kota dihitung berdasrkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota ybs dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/kota Bobot daerah kabupaten/kota merupakan
perbandingan antara celah fiskal kabupaten/kota ybs dan total celah fiskal seluruh kabupaten/kota
DANA ALOKASI UMUMlanjutan….
• Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol, menerima DAU sebesar alokasi dasar Kebutuhan Fiskal = 100 miliar Kapasitas Fiskal = 100 miliar Alokasi Dasar = 50 miliar
Celah Fiskal = 100 miliar – 100 miliar = 0
DAU = Alokasi Dasar
Total DAU = 50 miliar
Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal
DANA ALOKASI UMUMlanjutan….
• Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif, nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal
Kebutuhan Fiskal = 100 miliar Kapasitas Fiskal = 125 miliar Alokasi Dasar = 50 miliar
Celah Fiskal = 100 miliar – 125 miliar = - 25 miliar
DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar
Total DAU = - 25 miliar + 50 miliar = 25 miliar
Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal
DANA ALOKASI UMUMlanjutan….
• Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif, nilai negatif tersebut sama atau lebih besar alokasi dasar, tidak menerima DAU
Kebutuhan Fiskal = 100 miliar Kapasitas Fiskal = 175 miliar Alokasi Dasar = 50 miliar
Celah Fiskal = 100 miliar – 175 miliar = - 75 miliar
DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar
Total DAU = - 75 miliar + 50 miliar = -25 miliar
Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal
-25 miliar atau disesuaikan menjadi NOL
DANA ALOKASI KHUSUS
• DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah
Kriteria umum Kriteria khusus Kriteria teknis
Kegitan khusus sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN
• Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi :
• Kriteria Umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD Kemampuan keuangan daerah = Penerimaan Umum APBD –
Belanja Pegawai Daerah
• Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah
DANA ALOKASI KHUSUSlanjutan….
• Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/ departemen teknis
Penerimaan Umum = PAD + DAU + (DBH – DBHDR)
Belanja Pegawai Daerah = Belanja PNS D
Yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah undang-undang yang mengatur kekhususan suatu daerah
Karakteristik daerah a.l daerah pesisir dan kepulaun, daerah terpencil/tertinggal, daerah perbatasan dengan negara lain
Meliputi standar kualitas/kuantitas konstruksi, serta perkiraan manfaat lokal dan nasinal yang menjadi indikator dalam perhitungan teknnis
• Pelaksanaan tambahan DBH sektor minyak bumi dan gas bumi sebesar 0,5% dilaksanakan mulai tahun 2009
KETENTUAN PERALIHAN
85% untuk pemerintah 15% untuk daerah
• Sejak berlakunya UU No. 33 Tahun 2004, sampai dengan tahun 2008, penerimaan DBH sektor minyak bumiyang dihasilkan dari wilayah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi dengan imbangan :
• Sejak berlakunya UU No. 33 Tahun 2004, sampai dengan tahun 2008, penerimaan DBH sektor gas bumi yang dihasilkan dari wilayah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi dengan imbangan :
70% untuk pemerintah 30% untuk daerah
• Sejak berlakunya UU No. 33 Tahun 2004, sampai dengan tahun 2007, DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25,5% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN
• Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut perundang-undangan menjadi urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi DAK
KETENTUAN PERALIHANlanjutan….
• Ketentuan DAU sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 ini, dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun 2008
TERIMAKASIH
Atas
Perhatian anda
Top Related